HUKUM & ETIKA PENYIARAN Modul ke:
03
Perkembangan Hukum Penyiaran di Indonesia
Fakultas
Ilmu Komunikasi
Program Studi
Broadcasting
Dr (C) Afdal Makkuraga Putra
Perkembangan Penyiaran dan Hukum Penyiaran di Indonesia 1. Radio •
•
Keberadaan radio siaran di Indonesia, mempunyai hubungan erat dengan sejarah perjuangan bangsa, baik semasa penjajahan, masa perjuangan proklamasi kemerdekaan, maupun didalam dinamika perjalanan bangsa memperjuangkan kehidupan masyarakat yang demokratis, adil dan berkemakmuran. Ketika pendudukan Jepang tahun 1942, semua stasiun radio siaran dikuasai oleh kolonial Jepang, programnya diarahkan pada propaganda perang Asia Timur Raya. Tapi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu 14 Agustus 1945 para angkasawan pejuang menguasai Radio Siaran sehingga dapat mengumandangkan Teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ke seluruh dunia. Selanjutnya sejak proklamasi kemerdekaan RI sampai akhir masa pemerintahan Orde Lama tahun 1965, Radio Siaran hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Radio Republik Indonesia atau RRI.
•
•
•
•
Secara defacto Radio siaran swasta nasional Indonesia tumbuh sebagai perkembangan profesionalisme “radio amatir” yang dimotori kaum muda di awal Orde baru tahun 1966; secara yuridis keberadaan radio siaran swasta diakui, dengan prasyarat, penyelenggaranya berBadan Hukum dan dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah, yang mengatur fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab radio siaran, syarat-syarat penyelenggaraan, perizinan serta pengawasannya. Hingga akhir tahun l974, radio swasta niaga tercatat 330 di seluruh Indonesia, masing-masing 42 di DKI, l4 di NTB, 55 di Jawa Tengah, l5 di Jawa Timur, l5 di Sumatera Utara, l di Riau, ll Sumatera Barat, l3 Sumatera Selatan, 8 Lampung. di Kalimantan Barat, 8 di Selawesi Utara dan l6 di Sulawesi Selatan. Tahun l980 jumlah stasiun radio non pemerintah mencapai 948 buah yang terderdiri dari 379 stsiun komersial, 6 stasiun non komersial dan l38 stasiun radio pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2000 jumlah stasiun radio termasuk RRI mencapai ll00 stasiun. Tahun 2005 jumlah radio sekitar 2000 stasiun
JUMAH RADIO DARI TAHUN KE TAHUN
JUMLAH
2000
948
1100
330 Th 1974
Th1980
Th 2000
Th 2005
• Mengapa pertubuhan radio di era orde baru mengalami stagnasi: 1 Pemerintah mengontrol & mengawasi ketat media massa sehingga tidak ada kebebasan pers 2. industri media massa belum menarik bagi investor.
Televisi Perkembangan TV di Indonesia di bagi dalam empat babak: 1. Era Monopoli TVRI (1962-1971) 2. Era Pembaruan (1971-1997) a. Era Pembaruan tahap satu (1971-1986) b. Era Pembaruan tahap dua (1986-1987) c. Era Pembaruan tahap tiga (1987-1990 d. Era Pembaruan tahap empat (1990-1997) 3. Era Kemitraan (1997-1999)
4. Era Reformasi (1999-sekarang)
Era Monopoli TVRI (1962-1971) • Tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan SK Menpen No. 20/SK/M/1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T). • Tanggal 17 Agustus 1962, TVRI mulai mengadakan siaran percobaan dengan acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia XVII dari halaman Istana Merdeka Jakarta, dengan pemancar cadangan berkekuatan 100 watt. • Tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari stadion utama Gelora Bung Karno • Tanggal 20 Oktober 1963, dikeluarkan Keppres No. 215/1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan Pimpinan Umum Presiden RI
TVRI Daerah • Pada tahun 1963 mulailah dirintis pembangunan Stasiun Daerah dimulai dengan Stasiun Yogyakarta, yang mulai siaran pada akhir tahun 1964 dan berturut-turut Stasiun Medan, Surabaya Makassar, Manado, Denpasar dll, yang berfungsi sebagai Stasiun Penyiaran. • Mulai tahun 1977, secara bertahap dibeberapa Ibukota Propinsi dibentuklah Stasiun-stasiun Produksi Keliling atau SPK, yang berfungsi sebagai perwakilan di daerah, bertugas memproduksi dan merekam paket acara untuk dikirim dan disiarkan melalui TVRI Stasiun Pusat Jakarta.
Era Pembaruan Tahap satu • Era ini disebut sebagai pembaruan tahap satu, karena sejak tanggal 3 Mei 1971, Pemerintah (Deppen) mengeluarkan Kepmenpen No. 54/B/Kep/Menpen/1971 tentang Penyelenggaraan Siaran Televisi di Indonesia • Muncul keinginan pemerintah untuk menata sistem penyelenggaraan penyiaran TV di Indonesia. • Pemerintah daerah dibenarkan untuk berinvestasi dalam prasarana pertelevisian mis: Studio dan Stasiun Relay yang harus disesuaikan dengan Deppen dan bila pembangunan selesai diserahkan keDeppen untuk dikelola • Mulai diperkenalkannya Closed Circuit, untuk keperluan ilmu pengetahuan dengan pengaturan khusus dan mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah
Era pembaruan tahap dua • Dikeluarkannya Kepmenpen No. 167/B/Kep/Menpen/1986 dan dicabutnya Kepmenpen No. 54/B/Kep/Menpen/1971 • Dirumuskannya beberapa istilah dalam pertelevisian: a. Siaran TV b. Stasiun Relay c. Antena Parabola d. Sistem distribusi e. Closed Circuit
Era Pembaruan Tahap Tiga • Era ini ditandai dengan lahirnya Kepmenpen No. 190A/KEP/Menpen/1987 • Disamping TVRI menyelenggarakan SSU (Siaran saluran umum) dapat pula melakukan siaran saluran terbatas (SST) • SSU = siaran yang ditangkap tanpa alat khsus • SST = siaran yang ditangkap dengan peralatan khusus (dekoder) • TVRI dapat menunjuk pihak lain untuk menyelenggarakan SST dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. • TVRI mengawasi penuh pelaksana SST. SST boleh beriklan • Era ini memungkinkan pihak swasta mengelola stasiun TV. • Dan berakhirnya era monopoli TVRI
Era pembaruan tahap empat • Era ini ditandai dengan lahirnya Kepmenpen No. 111/Kep/Menpen/1990, No. 84A/Kep/Menpen/1992 dan No. 04A/Kep/Menpen/1993 • Berdasarkan keputusan-keputusan tersebut RCTI, SCTV,TPI dan ANTV dan Indosiar diperbolehkan siaran nasional. • SPTSU Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum (SPTSU), SPTSP (Pendidikan) dan SPTSK (Khusus Ekonomi dan Pembangunan) • SPTSU sampai dengan tahun 1993 siaranya bersifat lokal • SPTSP dan SPTSK boleh nasional • 1993 semua stasiun TV swasta boleh siaran nasional dan harus berkedudukan di ibukota negara
Era Kemitraan • Ditandai dengan lahirnya UU Penyiaran No. 24/1997 • Melalui UU ini semua aturan kebijakan strategi dan arah sistem penyiaran nasional diatur dengan baik, meskipun hanya dalam bentuk umum. • Era ini memberi tempat yang sama bagi lembaga-lembaga swasta untuk berperan serta melaksanakan penyiaran TV.
Era Reformasi • Ditandai dengan lahirnya UU No. 32/2002 yang menggantikan UU No. 24/1997. • Diperkenalkan empat lembaga penyiaran: Swasta, publik, komunitas dan berlangganan • Siaran TV swasta kembali terbatas pada lokal • Munculnya TV-TV lokal • Munculnya TV Jaringan • Ditandai dengan era kebebasan pers yang juga menjalar ke Televisi (relay TVRI berakhir) • Deppen dibubarkan
Reformasi Berlanjut • 1. 2. 3. 4.
Pemerintah Mengeluarkan empat Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran: PP No. 49/2005 Penyiaran Asing PP No. 50/2005 LP.Swasta PP No. 51/2005 LP. Komunitas PP No. 52/2005 LP. Berlangganan
Berdasarkan UU Penyiaran • TV swasta harus berjaringan. Terdapat pembatasan wilayah siaran. • Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. (Pasal 6 ayat 3)
TV Lokal • TV yang berdiri di suatu wilayah (lokal) dimana siarannya terbatas pada wilayah tertentu • Misalnya: JTV, Bali TV, Cahaya TV, Citra Katulistiwa TV (Bontang), Borubudur TV, Jogja TV, Riau TV, Makassar TV, Lombok TV.
Keuntungannya • Keragaman isi (diversity of conten), karena mengangkat budaya lokal. Misalnya JTV dan Bali TV membuat berita dan sinetron dalam bahasa jawa. • Keragaman pemilik (diversity of owners), pemilik TV tidak lagi bertumpu pada Kroni. • Trickle down effect of economy
Persoalan yang dihadapi • Banyak TV lokal ditumpangi oleh kepentingan politik jangka pendek (Pilkada) • Kekurangan program
Terima Kasih Afdal Makkuraga Putra
