ASPEK HUKUM PEMERIKSAAN DAN ETIKA PROFESI

DIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DASAR

Bahan Ajar

ASPEK HUKUM PEMERIKSAAN DAN ETIKA PROFESI Disusun:

L.Y. Hari Sih Advianto & Johannes Aritonang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT PAJAK 2016

ASPEK HUKUM PEMERIKSAAN DAN ETIKA PROFESI

Kegiatan Belajar 1

HUKUM DAN HUKUM PAJAK Oleh : Ida Zuraida Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak 1.

Pengertian Hukum

Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan bahwa pengertian hukum adalah: a.

b.

the regime that orders human activities and relations through systematic application of the force of politically organized society, or through social pressure, backed by force in such a society; the legal system. The set of rules or principles dealing with a specific area of a legal system.

Dengan demikian, hukum adalah himpuran peraturan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan himpunan peraturan tersebut wajib ditaati oleh masyarakat. Agar himpunan peraturan dilaksanakan efektif, peraturan hukum umumnya memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Yang dapat memaksakan terlaksananya aturan tersebut adalah penguasa, karena penegakan hukum dalam hal terdapat pelanggaran merupakan kewenangan penguasa. Hakekat kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Sekalipun hukum itu kekuasaan dan hukum mempunyai kekuasaan untuk memaksakan berlakunya dengan sanksi, namun hendaknya dihindarkan agar hukum tersebut tidak menjadi hukum kekuasaan. Mengingat penguasa yang menyalahgunakan hukum akan menciptakan tindakan yang sewenang-wenang. Dalam praktik dikenal istilah “rule of law”, sehingga hukum lah yang memerintahkan atau berkuasa dan bukan penguasa atau disebut dengan “supremasi hukum”. 2.

Tujuan Hukum

Mengingat hukum digunakan untuk mengatur masyarakat dalam berinteraksi, sehingga tujuan hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan

1 PUSDIKLAT PAJAK


keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan tersebut hukum bertugas melindungi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi kewenangan dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. 1 3.

Pembagian Hukum

Pembagian hukum menurut isinya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dan mengatur kepentingan perorangan. Sementara itu, Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan perorangan. Adapun Hukum Publik terdiri dari : a.

Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swantantra).

b.

Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alatalat perlengkapan negara.

c.

Hukum Pidana (Pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatan perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.

d.

Hukum Pajak, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

4.

Kedudukan Hukum Pajak dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Di dalam hukum pajak diatur mengenai: a.

siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak.

b.

objek apa saja yang menjadi objek pajak.

1

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hal. 71.

2 PUSDIKLAT PAJAK


c.

kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah.

d.

timbul dan hapusnya utang pajak.

e.

cara penagihan pajak.

f.

cara mengajukan keberatan dan banding.

Hukum pajak atau juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak). Gambar Error! No text of specified style in document..1 Kedudukan Hukum Pajak dalam Sistem Hukum di Indonesia

HUKUM

Hukum Perdata Hukum Perdata (BW)

Hukum Publik Hukum Tata Negara Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Dagang (W.V.K) Hukum Pajak Hukum Pidana

Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal Pembagian Hukum Pajak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal, seperti halnya Hukum Pidana, hukum formalnya dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan hukum materialnya dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, hukum formalnya Hukum Perdata dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata sedangkan hukum materialnya dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Setelah reformasi

3 PUSDIKLAT PAJAK


undang-undang perpajakan sejak tahun 1984, Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal terpisah dan diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hukum Pajak Material Hukum Pajak Material adalah Hukum Pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hukum pajak material diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

b.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

c.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (kecuali PPB sektor Pedesaan dan Perkotaan).

d.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

e.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

Hukum Pajak Formal Hukum Pajak Formal ialah Hukum Pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai caracara hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, cara-cara pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, cara-cara penyidikan, macam-macam sanksi, dan lain-lain. Undang-undang Pajak yang termasuk Hukum Pajak Formal ialah:

4 PUSDIKLAT PAJAK


a.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

b.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

c.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Tindakan untuk melakukan pemeriksaan pajak adalah kewenangan yang dimiliki Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 29 Undang-Undang KUP. Kewenangan melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak ini oleh Undang-Undang KUP diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan setiap Wajib Pajak tidak luput dari kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan. Philipus M. Hadjon, dalam tulisannya tentang wewenang mengemukakan bahwa Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang teletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah “bevoegdheid” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Selanjutnya H. D Stout, sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R, menyebutkan bahwa : Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sebagai konsep hukum publik, wewenang (bevoegheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechsmacht), dimana konsep tersebut di atas, berhubungan pula dalam pembentukan besluit (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang. Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada.

5 PUSDIKLAT PAJAK


Pemeriksaan Pajak Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan diatur secara tegas dalam Pasal 29 Undang-Undang KUP. Sedangkan tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Tindakan pemeriksaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut, dalam ketentuan perpajakan diatur mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak serta kewenangan dan kewajiban Pemeriksa. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan perpajakan kepada Pemeriksa diberikan kewenangan untuk menetapkan Penghasilan Kena Pajak secara jabatan sampai dengan diusulkan tindakan pemeriksaan bukti permulaan. Demikian pula sebaliknya, dalam hal Pemeriksa pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak apabila pemeriksaan dilakukan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

6 PUSDIKLAT PAJAK


Kegiatan Belajar 2

KETENTUAN DALAM PEMERIKSAAN PAJAK 1. Kewenangan Melakukan Pemeriksaan Dasar Hukum a. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP yang mengatur bahwa: “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam

rangka

melaksanakan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan.” b. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang KUP yang mengatur bahwa “Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 184/PMK.03/2015.

2. Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak Kewenangan dan Kewajiban Pemeriksa Pajak diatur dalam PMK 17/PMK.03/2015 pasal 11 dan 12 jo. PMK.184/PMK.03/2015. 2.1. Kewajiban Pemeriksa Pajak: a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor; b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan; c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: 1) alasan dan tujuan Pemeriksaan; 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;

7 PUSDIKLAT PAJAK


3) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;dan 4) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak; e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak; f.

menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; i.

melakukan

pembinaan

kepada

Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis; j.

mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan

k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

2.2. Kewenangan Pemeriksa Pajak: 2.2.1.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

8 PUSDIKLAT PAJAK


c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa: 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak; e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; f.

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

2.2.2.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; b. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

9 PUSDIKLAT PAJAK


e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan f.

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Hak dan Kewajiban Wajib Pajak diatur dalam pasal 13 dan 14 PMK 184/PMK.03/2015. 3.1. Hak Wajib Pajak a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2; b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; e. menerima SPHP; f.

menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;

g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

3.2. Kewajiban Wajib Pajak 3.2.1.

Kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang

10 PUSDIKLAT PAJAK


berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa: 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak; e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan f.

3.2.2.

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor: a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan; b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

11 PUSDIKLAT PAJAK


d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan f.

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

4. Wakil dan Kuasa Wajib Pajak 4.1. Wakil Wajib Pajak Ketentuan mengenai Wakil Wajib Pajak dalam Undang-undang KUP diatur dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4). Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: a. badan oleh pengurus; b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; d. badan dalam likuidasi oleh likuidator; e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau f.

anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi kornisaris dan pernegang saham mayoritas atau pengendali. Wakil Wajib Pajak tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

12 PUSDIKLAT PAJAK


4.2. Kuasa Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak diatur pada pasal 49 s.d 52 Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2011, serta pada Peraturan Menteri Keuangan No.229/PMK.03/2014. Berikut ringkasan Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa menurut PMK 229/PMK/03/2014). Dasar Penunjukkan Kuasa (pasal 1 dan 2) a. Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. b. Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. c. Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu adalah suatu proses pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berkaitan dengan 1 (satu) jenis pajak untuk 1 (satu) Tahun Pajak, atau 1 (satu) Bagian Tahun Pajak, atau 1 (satu)/beberapa Masa Pajak, kecuali pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan untuk beberapa jenis pajak sebagai satu kesatuan. d. Seorang kuasa meliputi: 1) konsultan pajak dan 2) bukan konsultan pajak (karyawan Wajib Pajak).

Tidak Boleh Dikuasakan (pasal 2) Tidak boleh diwakilkan oleh Kuasa /Kewajiban Wajib Pajak yang harus dilaksanakan sendiri, terhadap kewajiban Wajib Pajak berupa: a. kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan b. kewajiban Wajib Pajak orang pribadi untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jika Wajib Pajak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak,

13 PUSDIKLAT PAJAK


Wajib Pajak dianggap telah melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sendiri.

Persyaratan seorang Kuasa 1.

Seorang kuasa Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; b. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; d. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. 3. Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PMK 229/PMK.03/2014 dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa. 4. Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain. 5. Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, seorang kuasa hanya dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat penunjukan. Orang lain atau karyawan yang ditunjuk oleh seorang kuasa harus menyerahkan surat penunjukan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan pada saat

14 PUSDIKLAT PAJAK


melaksanakan tugasnya. 6. Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus. Seorang kuasa dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 7. Seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak yang dikuasakan kepadanya apabila dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya: a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; b. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau c. dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya. Jika seorang kuasa terbukti melakukan perbuatan di atas, maka pemberian kuasa dari Wajib Pajak kepada seorang kuasa berakhir.

Kuasa yang dilakukan oleh Konsultan Pajak. 1.

Konsultan pajak dapat menerima kuasa dari: a. Wajib Pajak orang pribadi dan/atau b. Wajib Pajak badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak. 3. Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak. 4. Dokumen kelengkapan seorang konsultan pajak, adalah: a. fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. surat pernyataan sebagai konsultan pajak;

15 PUSDIKLAT PAJAK


c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun e. Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Kuasa yang dilakukan oleh Karyawan Wajib Pajak. 1.

Karyawan Wajib Pajak dapat menerima kuasa dari: a. Wajib Pajak orang pribadi atau b. Wajib Pajak badan sepanjang merupakan karyawan tetap dan masih yang menerima penghasilan dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan.

2. Dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila memiliki: a. sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak; b. ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A; atau c. sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. 3. Melengkapi dokumen kelengkapan sebagai seorang kuasa berupa: a. fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; c. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan d. fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal

16 PUSDIKLAT PAJAK


21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Wajib Pajak.

Berakhirnya Kuasa Wajib Pajak (pasal 11) Pemberian kuasa dari Wajib Pajak kepada seorang kuasa berakhir dalam hal: a. seorang kuasa terbukti melakukan perbuatan : 1) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 2) menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau 3) dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya. b. berakhirnya pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum dalam surat kuasa khusus; atau c. adanya pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak. 1) Pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak harus diberitahukan secara tertulis dan disampaikan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. 2) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak surat kuasa khusus dianggap tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum dalam surat kuasa khusus.

Surat Kuasa Khusus Surat kuasa khusus paling sedikit memuat: a. nama, alamat, dan tanda tangan di atas meterai serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa; b. nama, alamat, dan tanda tangan serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa; dan c. hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan yang mencakup keperluan perpajakan, jenis pajak, dan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. 1 (satu) surat kuasa khusus hanya untuk seorang kuasa dan untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu.

17 PUSDIKLAT PAJAK


Dokumen berupa: a. Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b; b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak; dan c. Surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dibuat dengan format dalam Lampiran PMK.229/PMK.03/2014.

5. Aparat Pajak Menjalankan Kewenangan Jabatan Tidak Dipidana Pemeriksaan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, sehingga dalam ketentuan perpajakan diatur terkait kewenangan dan kewajiban Pemeriksa ketika melakukan pemeriksaan pajak sehingga tidak muncul tindakan yang sewenang-wenang.

Pasal 36A ayat 5 Undang-Undang tentang KUP mengatur bahwa: “Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundng-undangan perpajakan.” Penjelasan ayat 5 : Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Dalam KUHP diatur mengenai pasal-pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Hal tersebut diatur pula dalam ketentuan formal pajak dengan uraian sebagai berikut: a. Pasal 50 Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

18 PUSDIKLAT PAJAK


b. Pasal 51 (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

6. Risiko pemeriksaan tidak dilakukan sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan Terhadap pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan diantaranya Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 36A Undang-Undang tentang KUP ayat 1 dan 2. Pasal 36A (1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya: Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan, terhadap pegawai pajak yang dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Depkeu yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya:

Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak, misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang kepegawaian, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan di

19 PUSDIKLAT PAJAK


bidang kepegawaian. Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. Demikian juga, apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan tindak pidana korupsi. Dalam keadaan demikian, Wajib Pajak dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada unit internal Departemen Keuangan.

20 PUSDIKLAT PAJAK


Kegiatan Belajar 3

ASPEK PIDANA TERKAIT PEMERIKSAAN BAGI APARAT PAJAK 1. Rahasia Jabatan. Aspek pidana terkait pemeriksaan disebabkan karena Aparat Pajak tidak menjaga kertahasiaan jabatan. Ketentuan terkait dengan rahasia jabatan dalam Undang-undang KUP diatur dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

1.1. Pihak yang Diwajibkan Menjaga Rahasia Jabatan Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan yang dilarang diungkapkan kepada pihak lain antara lain: a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan; c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berkenaan. Larangan tersebut di atas berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak.

Pihak yang dikecualikan dari kewajiban merahasiakan rahasia jabatan adalah:

21 PUSDIKLAT PAJAK


a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;atau b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Namun demikian, keterangan yang dapat diberitahukan oleh pihak yang dikecualikan dari kewajiban merahasiakan rahasia jabatan tersebut adalah identitas Wajib Pajak dan informasI yang bersifat umum tentang perpajakan. Identitas Wajib Pajak tersebut meiiputi: a. nama Wajib Pajak; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. alamat Wajib Pajak; d. alamat kegiatan usaha; e. merek usaha; dan/atau f.

kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meiiputi: a. penerimaan pajak secara nasional; b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak; c. penerimaan pajak per jenis pajak; d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha; e. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar; f.

register permohonan Wajib Pajak;

g. tunggakan pajak secara nasional; dan/atau h. tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak. Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada

22 PUSDIKLAT PAJAK


pihak yang ditunjuk, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama , ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli atas permintaan tertulis hakim ketua sidang. Permintaan hakim tersebut harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. Ketentuan ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

1.2. Sanksi atas Tidak Dipenuhinya Kewajiban Menjaga Rahasia Jabatan Ketentuan mengenai sanksi yang terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban rahasia jabatan dalam Undang-undang KUP diatur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai ayat (3). Ketentuan mengenai sanksi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang KUP dipidana dengan pidana

23 PUSDIKLAT PAJAK


kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undanag KUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut hanyadilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar. Seorang pejabat dapat disangka melakukan tindak pidana berkaitan dengan kealpaan maupun sengaja melalaikan kewajiban merahasiakan segala sesuatu dalam rangka jabatan atau pekerjaannya apabila atas tindakan itu dilakukan pengaduan oleh orang yang kerahasiaannya dilanggar. Tanpa ada pengaduan pejabat yang bersangkutan tidak dapat dituntut (delik aduan). Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, ketentuan terkait rahasia jabatan diubah dengan uraian sebagai berikut:2 (1) Setiap pejabat dan tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya. Penjelasan: Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pejabat” meliputi petugas pajak dan mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan. Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah para ahli, antara lain ahli bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan. (2) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) supaya memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak tertentu yang ditunjuk dalam izin tertulis Menteri Keuangan tersebut. Penjelasan:

2

Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

24 PUSDIKLAT PAJAK


Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pihak tertentu yang ditunjuk” adalah pihak-pihak yang membutuhkan data perpajakan untuk kepentingan negara misalnya dalam rangka Penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lain. (3) Pihak tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. hanya dapat meminta keterangan dan/atau bukti tertulis mengenai keterangan dan/atau bukti tertulis yang tercantum dalam izin tertulis Menteri Keuangan; b. wajib merahasiakan segala keterangan dan/atau bukti tertulis yang diketahui atau diperoleh dari Pejabat dan/atau Tenaga Ahli; dan c. hanya dapat memanfaatkan keterangan dan/atau bukti tertulis sesuai dengan tujuan diajukannya permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. (4) Apabila pihak tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak tertentu tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pejabat dan/atau tenaga ahli yang memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

2. Tindak Pidana Aparat Pajak Tindak pidana aparat pajak dapat berupa tindak pidana umum (KUHP) dan tindak pidana korupsi. Tindak pidana aparat pajak diatur dalam pasal 36A Undang-Undang tentang KUP ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). (2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya

diatur

dalam

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Depkeu yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan: Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak, misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang kepegawaian, pegawai pajak dapat

25 PUSDIKLAT PAJAK


diadukan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. Demikian juga, apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan tindak pidana korupsi Dalam keadaan demikian, Wajib Pajak dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada unit internal Departemen Keuangan. (3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada WP untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana (KUHP). (4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bantuan Hukum Bagi Aparat Pajak1 Sebagaimana diketahui, suatu asas yang penting di negara hukum adalah seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai. Dalam Pasal 37 KUHP diatur bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 mengatur mengenai Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam Pasal 1 angka 10 diberikan pengertian mengenai bantuan hukum yaitu pemberian layanan hukum oleh kementerian dalam menangani masalah hukum. Masalah hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan.

26 PUSDIKLAT PAJAK


Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, efisiensi dan efektivitas. Pemberian bantuan hukum oleh kementerian bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai dalam mendapatkan bantuan penanganan Masalah Hukum.

3.1. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum Ruang lingkup pemberian bantuan hukum oleh Kementerian diberikan kepada Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai dalam mendapatkan bantuan penanganan Masalah Hukum. Pelaksanaan Bantuan hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal. Untuk memperoleh bantuan hukum diajukan kepada Biro Bantuan Hukum. Penanganan Bantuan Hukum terdiri dari: penanganan bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan, yang sedang dalam proses pengadilan, setelah adanya putusan pengadilan.

3.2. Permintaan Bantuan Hukum Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pegawai mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum. Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum dapat dilakukan secara lisan. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum, maka permohonan tersebut disampaikan kepada pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit Bantuan Hukum dari Unit eselon I dimaksud, dengan tembusan Biro Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik; nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;

27 PUSDIKLAT PAJAK


c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka; d. pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyelidik/penyidik; e. mengkoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; f.

hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Dalam hal berikaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, pemberian bantuan hukum dapat berupa: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli; d. pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan; e. mengkoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian; f.

hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

28 PUSDIKLAT PAJAK


Kegiatan Belajar 4

ETIKA PROFESI PEMERIKSA PAJAK Oleh : Dra. Ucok Sarimah Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak A. Pendahuluan Etika berasal dari bahasa Yunani kuno

Ethos dalam bentuk jamak yang berarti adat

kebiasaan, sedang dalam bentuk tunggal diantaranya diartikan sebagai kebiasaan, adat, ahlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran – ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu bukan ajaran. Yang mengatakan bagaimana manusia harus hidup adalah ajaran moral. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ajaran moral adalah ajaran-ajaran, pedoman agama, peraturan peraturan, ketetapan baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dia menjadi manusia yang baik. Dari generasi ke generasi masyarakat semakin merasakan perlunya etika, terutama pada tahun tahun terakhir ini, dimana perilaku manusia cenderung menjadi brutal, baik secara sistemik maupun individual, baik dalam lingkungan pemerintahan, politisi , bisnis mau maupun masyarakat umum.

B.

Definisi Etika:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1989, etika berarti: ”ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”. Dalam Dictionary of Educational dikatakan bahwa : “Ethics is the study of human behavior not only to find the truth of things as they are but they are also to inquiry into the worth or goodness of human action”, dengan terjemahan sebagai berikut: Etika adalah studi tentang tingkah laku manusia, yang tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia.

29 PUSDIKLAT PAJAK


Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari etika adalah ilmu tentang nilainilai perilaku manusia yang baik dan buruk, manfaat dan mudharatnya, hak dan kewajiban manusia, peraturan moral yang diterapkan orang dalam membuat keputusan, dan sifat alami hubungan diantara manusia.

C.

Perilaku Etis dan tidak etis a. Perlaku Etis Perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan–tindakan yang bermanfaat, benar dan baik. b. Perilaku tidak etis Perlaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum.

Etika seorang individu ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor. Orang mulai membentuk kerangka etis sejak anak-anak untuk merespon persepsi mereka terhadap perilaku orang tua mereka dan orang dewasa lain yang berhubungan dengan mereka. Saat anak tumbuh dan masuk sekolah, mereka dipengaruhi teman-teman yang berinteraksi dengan mereka dikelas dan tempat bermain. Apa yang terjadi setiap hari akan mempengaruhi mereka untuk melakukan pilihan moral, dan membentuk kepercayaan dan perilaku etis saat mereka beranjak dewasa. Agama, budaya dan nilai-nilai yang berlaku didalam keluarga dan lingkungan hidup yang dianut secara konsisten akan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral seseorang.

D.

Standar Etika

Standar etika diterapkan oleh organisasi yang digunakan sebagai standarisasi etika bagi seluruh anggotanya. Hampir seluruh organisasi memiliki standar etika. Untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil, pemerintah menetapkan kode etik yang berlaku umum, kemudian masing-masing Departemen maupun Lembaga Non Departemen dapat menetapkan kode etik yang khusus mengatur perilaku pegawainya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masing-masing. Sedangkan untuk organisasi profesi lain seperti auditor,kedokteran, psikolog, insinyur, Jaksa. Polisi maupun akuntan tentunya memiliki kode etik yang berbeda dengan etika dalam organisasi bisnis.

30 PUSDIKLAT PAJAK


Kode etik, atau biasa juga dikenal sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip etika, dapat menjadi alat manajemen dalam membuat dan mengartikulasikan nilai-nilai organisasi, tanggung jawab, kewajiban sebuah organisasi serta bagaimana dia menjalankan fungsinya. Kode etik memberikan panduan kepada para pegawai tentang bagaimana mereka mengelola situasi apabila berhadapan dengan suatu dilema di antara pilihan kegiatan yang baik dan benar, atau ketika berhadapan dengan suatu tekanan untuk mempertimbangkan atas suatu permasalahan secara benar atau salah. Kode etik juga merefleksikan kepedulian para pegawai atas hal-hal penting dari organisasi dalam konteks hubungan dan lingkungan bisnis di mana mereka beroperasi. Memang, mempunyai sebuah kode etik belumlah cukup, akan lebih efektif dan bermanfaat apabila dibarengi dengan komitmen penyebarluasan, pelaksanaan, pengawasan dan menanamkannya pada semua tingkatan sehingga akan mempengaruhi perilaku organisasi secara keseluruhan. Dalam lingkungan birokrasi, kebutuhan akan prinsip-prinsip etika juga didasari pada suatu harapan dan keinginan dari pada pelaku usaha maupun para profesional tentang adanya etika yang mengatur hubungan antara birokrasi dengan masyarakat yang dilayani. Kebutuhan akan etika yang secara khusus mengatur hubungan tersebut, diharapkan akan dapat: 1.

Mendefinisikan tingkah laku yang dapat diterima semua pihak.

2.

Memberikan batasan yang jelas akan hak dan kewajiban para pegawai maupun Wajib Pajak.

3.

Mendorong diwujudkannya pelayanan dengan kualifikasi atau standar yang tinggi.

4.

Memberikan kebanggaan kepada pegawai akan predikatnya sebagai pelayan masyarakat.

5.

Memberikan citra yang baik kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di mata masyarakat.

Nilai-nilai organisasi dan kode etik pegawai diharapkan menjadi acuan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia Direktorat

Jenderal

Pajak

dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaannya sehingga menjadi suatu instrumen yang mendorong terwujudnya praktik Good Governance di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

E. Pengertian Kode Etik

31 PUSDIKLAT PAJAK


Kode Etik atau Code of Conduct mempunyai pengertian, “a code outlining the responsibilities of or best practice for an individual or organization, such as a set of principles of good corporate behavior adopted by a business (wiktionary).” Menurut A.S. Hornby (1968) kode etik dalam bahasa Inggris disebut dengan code of conduct, yang terdiri dari kata code dan conduct. Kata code sendiri mempunyai tiga arti yaitu: (1) collection of law arranged in a system; (2) system of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people; serta (3) system of signs. Sedangkan kata conduct mempunyai dua arti yaitu: (1) behavior (moral) dan (2) manner of directing or managing affair. Mempertimbangkan peran penting DJP serta upaya merespon pola perubahan ke depan, kode etik menjadi sedemikian penting, karena hal ini menyangkut komitmen untuk melindungi hak Wajib Pajak dalam pemenuhan semua kewajibannya. Penerapan kode etik yang merupakan salah satu program modernisasi DJP juga merupakan perwujudan keinginan untuk menciptakan aparat yang bersih dan dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas.

F. Penerapan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan didalam dan diluar kedinasan. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, baik dalam kedinasan maupun di dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dalam Kode Etik digunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: - Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bersikap hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan. - Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, disiplin dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan diri sendiri, atau golongan. - Pegawai Negeri Sipil memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. - Pegawai Negeri Sipil tetap memiliki keutuhan, kekompakkan, pertautan dan kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia serta Korps Pegawai Negeri Sipil.

32 PUSDIKLAT PAJAK


Nilai-Nilai Dasar bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 ditetapkan Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi meliputi : a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 c. semangat nasionalisme d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan f.

penghormatan terhadap hak asasi manusia

g. tidak diskriminatif h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi i.

semangat jiwa korps

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah dengan Peraturan PemerinTah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Bab IV menetapkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

a.

Etika Dalam Bernegara: 1) melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 2) mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara 3) menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 4) mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas 5) akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 6) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah

33 PUSDIKLAT PAJAK


7) menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif 8) tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

b.

Etika Dalam Berorganisasi: 1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku 2) menjaga informasi yang bersifat rahasia 3) melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang 4) membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi 5) menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. 6) memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas 7) patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja 8) mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kenerja organisasi.

c.

Etika dalam Bermasyarakat: 1) mewujutkan pola hidup sederhana 2) memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan 3) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif 4) tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat 5) berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

d.

Etika Terhadap Diri Sendiri 1) jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar 2) bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan 3) menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan 4) berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap

34 PUSDIKLAT PAJAK


5) memiliki daya juang yang tinggi 6) memelihara kesehatan rohani dan jasmani 7) menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga 8) berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

e.

Etika Terhadap Sesama Pegawai Negeri Sipil 1) saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan 2) memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil 3) saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi 4) menghargai perbedaan pendapat 5) menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil 6) berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujutnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

G.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban dan tata tertib, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yang juga berlaku bagi calon Pegawai Negeri Sipil.

H. KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan Kode Etik serta penegakan hukum atas pelanggaran Kode Etik Pegawai DJP adalah: a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

35 PUSDIKLAT PAJAK


Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Gratifikasi dan Pelaporannya; e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); f.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007; h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.01/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan. i.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak;

j.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

2.

Kewajiban dan Larangan Dalam Kode Etik Pegawai DJP

36 PUSDIKLAT PAJAK


Kode Etik Pegawai DJP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup seharihari. Kode Etik Pegawai DJP berisi kewajiban dan larangan pegawai yang bertujuan untuk: a. meningkatkan disiplin Pegawai; b. menjamin terpeliharanya tata tertib; c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; d. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional; e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai.

Kewajiban dan larangan dalam Kode Etik Pegawai DJP: a. Setiap Pegawai mempunyai kewajiban untuk: 1) menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain; 2) bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel; 3) mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak; 4) memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya; 5) mentaati perintah kedinasan; 6) bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak; 7) mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor; 8) menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan; 9) bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

b. Setiap Pegawai dilarang: 1) bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas; 2) menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik; 3)

menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;

4) menyalahgunakan fasilitas kantor;

37 PUSDIKLAT PAJAK


5) menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya; 6) menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan; 7) melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak; 8) melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak.

3. Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai DJP Mengingat butir-butir Kode Etik disusun dalam kalimat-kalimat yang ringkas, dalam pelaksanaannya dapat terjadi perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, diperlukan Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai DJP yang merupakan penjabaran, penjelasan atau penegasan atas butir-butir kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Kode Etik disertai dengan contoh-contoh pelaksanaannya. Panduan pelaksanaan Kode Etik Pegawai DJP tersebut ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE33/PJ/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Melalui Panduan Kode Etik, Pegawai diharapkan dapat memahami makna yang terkandung dalam butir-butir Kode Etik secara lebih baik.

Panduan Kewajiban Pegawai 1.

Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. Pegawai harus mengembangkan sikap kerjasama dan toleransi dalam melaksanakan tugas, yang meliputi: a. saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, sehingga terbina kerukunan antar Pegawai maupun dengan pihak lain yang akan menimbulkan suasana kondusif dalam pelaksanaan tugas; b. saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga terbina kerukunan antar pegawai; Contoh:

38 PUSDIKLAT PAJAK


A adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ABC. Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Koordinasi DJP, A mengadakan rapat internal kantor untuk mempersiapkan materi Rapat Koordinasi tersebut. Ketika waktu sholat tiba, A mempersilakan para peserta rapat yang akan menunaikan ibadah sholat untuk menjalankannya. c. saling menghormati budaya dan adat istiadat orang lain sehingga terbina kerukunan antar pegawai maupun dengan pihak lain. Contoh: B adalah Kepala KPP XYZ. Dalam suatu kesempatan, B diundang oleh masyarakat setempat untuk menghadiri suatu acara adat. Untuk menghormati masyarakat setempat, B sebaiknya menghadiri acara tersebut.

2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pegawai mempunyai kewajiban untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. a. Bekerja secara profesional meliputi: 

integritas, yaitu ukuran kualitas moral Pegawai yang diwujudkan dalam sikap jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara;



disiplin, yaitu pencerminan ketaatan Pegawai terhadap setiap ketentuan yang berlaku;



kompetensi,

yaitu

ukuran

tingkat

pengetahuan,

kemampuan

dan

penguasaan atas bidang tugas Pegawai sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. b. Bekerja secara transparan, yaitu setiap Pegawai bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kerahasiaan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap harus diterapkan. Terkait dengan transparansi yang dituntut dari setiap Pegawai, maka dalam hal Pegawai berada dalam atau berpotensi mengalami situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, yang bersangkutan harus

39 PUSDIKLAT PAJAK


c. Bekerja secara akuntabel artinya Pegawai harus bertanggungjawab dan bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.

3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. a. Mengamankan data dan atau informasi. 1) Termasuk dalam pengertian data dan atau informasi adalah semua dokumen dan atau data baik dalam bentuk fisik dokumen (hardcopy), media elektronik (softcopy), maupun data pada aplikasi portal DJP (intranet DJP). 2) Semua data dan atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Setiap pegawai wajib menjaga agar data dan atau informasi tersebut tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak ataupun ke pihak-pihak yang tidak seharusnya menguasai ataupun mengetahui isi data dan atau informasi. 3) Semua data dan atau informasi harus diarsipkan dan disimpan dengan baik. Penyimpanan data dan atau informasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar terhindar dari kerusakan serta penyalahgunaan. 4) Pegawai tidak diperkenankan memberitahukan, menggandakan dan atau memberikan data dan atau informasi di luar ketentuan dan atau kepentingan dinas. b. Mengamankan user id dan password serta tidak membocorkannya kepada Pegawai dan atau pihak lain yang tidak berhak. 1)

Termasuk dalam pengertian user id dan password adalah identitas dan otentifikasi untuk mengakses seluruh sumber daya informasi milik DJP yang meliputi informasi, aplikasi, dan infrastruktur.

2)

User id dan password hanya diketahui oleh pegawai pemegang user id dan password serta pihak lain yang diberikan kewenangan untuk itu, misalnya administrator. Pegawai wajib merahasiakan user id dan password-nya, baik kepada pegawai lain atau pihak lain yang tidak berhak.

3)

Pegawai yang oleh karena alasan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas harus memberitahukan user id dan password komputer kepada pegawai atau pihak lain, wajib memenuhi prosedur yang ditetapkan serta

40 PUSDIKLAT PAJAK


melaporkannya kepada atasan. Disamping itu dalam hal diperlukan, Pegawai yang bersangkutan wajib melakukan penggantian password setelah password tersebut selesai digunakan oleh pihak lain. c. Memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai prosedur. d. Tidak mengijinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pegawai banyak berhubungan dengan data yang sifatnya rahasia dan membutuhkan konsentrasi dalam pelaksanaan tugasnya. Kehadiran orang yang tidak berhak, dikhawatirkan dapat mengetahui dan atau mengambil data yang sifatnya rahasia, serta mengganggu konsentrasi kerja. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

tamu atau pihak lain hanya dapat diterima di ruangan yang telah disediakan;



Pegawai yang mengetahui adanya orang yang tidak berhak berada di dalam ruangan kerja, agar mengarahkan orang tersebut dengan sopan ke ruangan yang disediakan;



Pegawai yang mengetahui pegawai lain menerima tamu atau orang lain yang tidak berhak di ruang kerja, wajib mengingatkan pegawai lain tersebut untuk tidak menerima tamu atau orang yang tidak berhak di ruang kerja.

4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Pelayanan prima merupakan nilai sikap dan perilaku setiap Pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas terbaik. Nilai ini diharapkan dapat membentuk sikap setiap Pegawai agar mampu memposisikan diri sebagai abdi masyarakat yang mengedepankan sikap melayani dan bukan sebaliknya. Nilai pelayanan prima juga harus selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan sesama Pegawai maupun dengan pihak lain. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak-pihak di luar WP dan sesama Pegawai, yang dapat berinteraksi dengan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya, misalnya: rekanan, peserta tender atau lelang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di luar DJP, dan instansi atau badan pemerintahan lainnya.

5. Mentaati perintah kedinasan.

41 PUSDIKLAT PAJAK


Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan. Semua pegawai DJP wajib mengerjakan semua perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. Pegawai berhak menolak perintah dari atasan yang tidak berhubungan dengan kedinasan. Contoh: 1) A adalah Penata Usaha Administrasi Berkas dan Konfirmasi pada Seksi Pelayanan KPP STU. Suatu ketika atasannya memerintahkan untuk membuat rekapitulasi penerimaan SPT. Walaupun tidak sesuai dengan uraian jabatannya, A harus tetap melaksanakan perintah tersebut. 2) B adalah AR pada KPP DEF. Dalam suatu penyuluhan perpajakan, secara dinas Kepala KP2KP meminta B untuk menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut. Atas seijin Kepala KPP DEF, B wajib melaksanakan tugas penyuluhan tersebut. 3) C adalah pelaksana pada Seksi Pemeriksaan KPP GHI. Atasan C meminta bantuan C untuk mengurus keperluan pribadi (misalnya ke bengkel) pada jam kerja. Atas permintaan tersebut C berhak menolak.

6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak. DJP memiliki barang inventaris yang merupakan fasilitas bagi Pegawai agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu Pegawai bertanggung jawab untuk: a. menggunakan barang inventaris hanya untuk keperluan dinas, misalnya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk tujuan komersial, tidak menyewakan atau mengalihkan penggunaan rumah dinas untuk orang yang tidak berhak; b. menyerahkan kembali barang inventaris kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan, dalam hal hak pemakaian atas barang inventaris tersebut telah berakhir. Misalnya pemakaian rumah dinas atau mobil dinas; c. menggunakan dan memelihara barang inventaris dengan sebaik-baiknya, misalnya mematikan komputer jika tidak dipergunakan;

42 PUSDIKLAT PAJAK


d. melakukan usaha-usaha untuk mengamankan barang inventaris, misalnya menyimpan LCD projector/laptop pada tempat yang aman serta memarkir kendaraan dinas pada tempat yang aman.

7. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor. a. Pegawai berada di tempat kerja sesuai ketentuan mengenai jam kerja dan memanfaatkan jam kerja tersebut untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Mentaati ketentuan jam kerja agar tidak dipahami bahwa Pegawai hanya berada di tempat kerja pada jam kerja yang ditentukan. Dalam halhal tertentu dimana tugas harus diselesaikan di luar jam kerja maka Pegawai juga diwajibkan untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai tanggung jawab yang diberikan. b. Pegawai tidak diperkenankan bermain game di kantor. c. Pegawai dapat meninggalkan tempat kerja untuk alasan pribadi dengan persetujuan atasan dan sesuai dengan prosedur mengenai ijin keluar kantor. d. Pegawai yang meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan dinas harus dilengkapi dengan surat tugas/surat ijin keluar kantor/SPPD atau mengisi buku ijin keluar kantor. Pegawai harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dinas yang dilakukan di luar kantor kepada atasannya. e. Pengecualian jam kerja dapat diberikan kepada Pegawai yang: 

mempunyai tugas khusus, misalnya Pegawai yang bertugas untuk melakukan intelijen, penyidikan, investigasi;



mempunyai pekerjaan khusus, misalnya Pegawai yang bekerja pada bagian yang berkaitan dengan teknologi informasi;



menghadapi situasi khusus, misalnya terjadi bencana alam.

Contoh: A adalah Pegawai yang diberikan tugas khusus untuk melakukan penyidikan terhadap WP CD yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Atas tugas penyidikan tersebut, dengan persetujuan atasan, A diperkenakan untuk tidak mentaati ketentuan mengenai jam kerja. f.

Pegawai harus menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja dan lingkungan kantor.

43 PUSDIKLAT PAJAK


8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai anggota masyarakat, Pegawai harus menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain: a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. mengisi SPT dengan lengkap, benar, dan jelas; c. melaporkan SPT tepat waktu; d. membayar pajak yang terutang atau pajak yang masih harus dibayar.

9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan. a. Pegawai wajib mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jam kerja atau pada waktu melaksanakan tugas kedinasan. b. Pegawai wajib mengenakan tanda pengenal pada saat melaksanakan tugas kecuali Pegawai yang mempunyai pekerjaan khusus atau sedang melaksanakan tugas khusus. c. Pegawai wajib menjaga setiap tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan sesuai norma umum yang berlaku. d. Pegawai wajib menjaga kerapian dalam berpenampilan sesuai dengan kepantasan yang berlaku umum.

I

PANDUAN LARANGAN PEGAWAI 1.

Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas. Setiap Pegawai dilarang berlaku diskriminatif kepada WP, sesama pegawai ataupun pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Tidak berlaku diskriminatif berarti tidak memihak atau tidak membedakan seseorang berdasarkan hubungan kekerabatan, suku, agama, golongan, jabatan, jender, status ekonomi, atau kriteria lainnya.

2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik. a. Pegawai mempunyai hak untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam

44 PUSDIKLAT PAJAK


rangka menjaga independensi dan netralitas Pegawai, khususnya dalam pelaksanaan tugas pada saat melayani WP, sesama Pegawai, maupun pihak lain, Pegawai DJP tidak diperkenankan untuk menjadi anggota dan atau simpatisan aktif partai politik. b. Dengan tidak menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik, Pegawai diharapkan dapat bersikap netral dan objektif dalam membuat keputusan dalam pelaksanaan tugas. c. Pegawai tidak diperkenankan membawa, menggunakan dan menyebarluaskan atribut-atribut partai politik di lingkungan kantor.

3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. Setiap Pegawai pada hakikatnya memiliki jabatan dan atau kewenangan tertentu. Pegawai harus menjaga perilakunya dengan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, WP, sesama Pegawai atau pihak lainnya. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dengan cara antara lain: a. mempergunakan jabatan untuk memaksakan suatu keputusan secara sepihak yang

menguntungkan

pribadi,

misalnya

melakukan

intervensi

proses

pemeriksaan atau keberatan, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi tidak objektif; b. mempergunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, misalnya dengan meminta diskon yang melebihi batas kewajaran kepada WP; c. memberdayakan bawahan untuk melakukan urusan yang menguntungkan pribadi atasan.

4. Menyalahgunakan fasilitas kantor. Pegawai dilarang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, pegawai lain atau pihak lainnya, antara lain: a. menggunakan telepon dan sambungan internet kantor untuk kepentingan pribadi; b. menggunakan mesin fotokopi untuk kepentingan pribadi.

45 PUSDIKLAT PAJAK


5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. Pada prinsipnya, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Pegawai merupakan tanggung jawab Pegawai yang bersangkutan yang atas pelaksanaannya telah diberikan imbalan oleh negara. Dalam berinteraksi dengan WP, sesama Pegawai, maupun pihak lain, Pegawai tidak diperbolehkan mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi maupun kantor dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan pegawai tersebut patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. Dugaan mengenai timbulnya kewajiban pegawai terhadap pihak-pihak yang telah memberikan imbalan tersebut, diukur berdasarkan persepsi antara lain rekan sekerja, atasan, bawahan, pemberi imbalan serta masyarakat.

6. Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan. Pada dasarnya data dan atau informasi perpajakan mencakup dua hal, yaitu: a. data dan atau informasi yang terbuka bagi publik seperti aturan atau perundangundangan perpajakan yang berlaku, dan b. data dan atau informasi yang bersifat internal DJP. Data dan atau informasi yang terbuka bagi publik dapat disampaikan atau disebarluaskan kepada masyarakat. Sedangkan data dan atau informasi yang bersifat internal DJP, apabila akan disampaikan kepada pihak lain harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak. Sistem informasi milik DJP terdiri dari sumber daya informasi yang berupa seluruh informasi, aplikasi, dan infrastruktur. a. Gangguan sistem informasi adalah suatu kondisi dimana sumber daya informasi tidak dapat tersedia sebagaimana mestinya.

46 PUSDIKLAT PAJAK


b. Kerusakan sistem informasi adalah suatu kondisi dimana sumber daya informasi tidak dapat digunakan seperti sedia kala. c. Perubahan data meliputi penambahan, penggantian atau penghilangan data tanpa otorisasi. Perubahan data tanpa otorisasi, baik manual maupun elektronik, dapat mengakibatkan berkas data atau basis data tidak lagi mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak. a. Pegawai dilarang mengkonsumsi, mengedarkan dan atau memproduksi minuman beralkohol yang dapat merusak citra dan martabat DJP. b. Pegawai dilarang mengkonsumsi, mengedarkan dan atau memproduksi obatobatan terlarang (narkoba). c. Pegawai dilarang menyimpan, menyebarkan, membaca tulisan, menonton gambar atau film yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi di lingkungan kantor. d. Pegawai dilarang berjudi. e. Pegawai dilarang melakukan perselingkuhan, perzinahan atau hal-hal lain yang merusak citra dan martabat DJP.

J.

Uji Etika Selain menggunakan Panduan Pelaksanaan Kode Etik, perilaku etik yang dipilih oleh Pegawai seharusnya merupakan hasil pertimbangan yang matang dan proses berpikir logis dalam menentukan sikap yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, apabila masih terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada Panduan Pelaksanaan Kode Etik, maka Pegawai dapat menggunakan “uji etika” sebagaimana dikenalkan oleh Stan Shrosbree (TAMF Lead Advisor to DGT: 2005) untuk menentukan sikap yang layak untuk diambil dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1.

Apakah sikap yang akan kita ambil bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku?

47 PUSDIKLAT PAJAK




Apabila sikap atau tindakan yang kita ambil bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku, maka sikap atau tindakan tersebut bukanlah perilaku etis.



Apabila sikap atau tindakan yang kita ambil tidak bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku, maka sikap atau tindakan tersebut harus diuji lagi dengan pertanyaan kedua.

2. Apakah kita percaya diri apabila sikap yang akan kita ambil diteliti dengan cermat oleh pihak lain? 

Apabila kita tidak percaya diri, maka sikap atau tindakan tersebut bukanlah perilaku etis.



Apabila kita percaya diri, maka sikap atau tindakan tersebut harus diuji lagi dengan pertanyaan ketiga.

3. Apakah sikap yang akan kita ambil ketika menghadapi situasi tertentu juga akan dilakukan oleh pihak lain apabila pihak lain tersebut menghadapi situasi yang sama? 

Apabila pihak lain tidak akan mengambil keputusan yang sama dengan keputusan yang kita ambil, maka sikap atau tindakan tersebut bukanlah perilaku etis.



Apabila pihak lain juga mengambil keputusan yang sama dengan keputusan yang kita ambil, maka sikap atau tindakan tersebut harus diuji lagi dengan pertanyaan keempat.

4. Apakah kita bersikap tidak memihak dalam mengambil suatu keputusan? 

Apabila kita mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang logis dan hanya didasarkan pada perasaan keberpihakan semata, maka sikap atau tindakan tersebut bukanlah perilaku etis.



Apabila kita bersikap tidak memihak, maka sikap atau tindakan tersebut harus diuji lagi dengan pertanyaan kelima.

5. Apakah sikap yang akan kita ambil dapat diterima dengan baik sesuai persepsi masyarakat pada umumnya? 

Apabila sikap yang kita ambil tidak dapat diterima oleh masyarakat, maka sikap atau tindakan tersebut bukanlah perilaku etis.

48 PUSDIKLAT PAJAK




Apabila sikap kita dapat diterima oleh masyarakat, maka sikap atau tindakan tersebut termasuk dalam perilaku etis.

49 PUSDIKLAT PAJAK

ASPEK HUKUM PEMERIKSAAN DAN ETIKA PROFESI

Recommend Documents