Modul ke:
12
Kewirausahaan, Etika Profesi dan Hukum Bisnis Pembuatan Template Powerpoint untuk digunakan sebagai template standar modul-modul yang digunakan dalam perkuliahan
Fakultas
Pasca Program Studi
Magister Akuntansi
Cecep Winata
Kasus: Good and Bed Corporate Governance Template Modul Pembuatan Template Powerpoint untuk digunakan sebagai template standar modul-modul yang digunakan dalam perkuliahan
Penerapan Good Corporate Governance Pada PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
I. Latar Belakang •
•
PT BRI (Persero), Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak disektor perbankan dan telah go public, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, telah mengimplementasikan prinsipprinsipGood Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BRI menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan Good Corporate Governance. Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan Perseroan dapat tercapai.
II. Tujuan Pelaksanaan GCG • • • • • • • • • • •
Mendukung pencapaian visi dan misi Bank Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan; Memaksimalkan nilai perusahaan Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholderslainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif Mengoptimalkan hubungan risk – return yang konsisten dengan strategi bisnis Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG Membantu terwujudnya good corporate citizen.
III. Prinsip-Prinsip GCG • • • • •
Transparansi (Transparency) Akuntanbilitas (Accountability) Pertanggungjawaban (Responsibility) Independensi (Independence) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
IV. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG A. Komitmen Good Corporate Governance. 1. Visi dan Misi Perusahaan mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan misi yang memuat cara untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
2. Nilai-nilai Perusahaan (Core Value) Nilai-nilai Perusahaan mencakup nilai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam Tindakan Budaya Kerja yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak individu-individu dalam kelompok yang dipergunakan secara terus menerus. Semua insan Bank diharuskan bertindak sesuai nilai-nilai pokok tersebut dalam pelaksanaan tugas.
3. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi • Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menjabarkan struktur, tugas dan tanggung jawab, pembagian tugas, etika kerja, rapat, organisasi, dan hubungan kerja dari Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Bank. 4. Kode Etik (Code Of Conduct) • Kode Etik Bank merupakan pedoman yang menjelaskan etika usaha dan tata perilaku insan Bank untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik. • Kode Etik Bank menjadi standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholder). • Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh insan Bank diseluruh jenjang organisasi Bank. Penerapan Kode Etik Bank secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan mendukung terciptanya budaya Perusahaan.
5. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) • Perjanjian kerja bersama (PKB) mengatur syarat-syarat kerja yang merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara Bank dengan serikat pekerja di Bank, yang akan digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerja bersama. • Kesepakatan tersebut merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang pada prinsipnya merupakan acuan dalam membina hubungan industrial yang harmonis antara Bank dan seluruh pekerja. 6. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan komitmen BRI untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. • Dalam fungsinya melaksanakan tanggung jawab sosial
B. Struktur Governance 1. ORGAN UTAMA • Rapat Umum Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Direksi
2. ORGAN PENDUKUNG a. Komite-komite b. Sekretaris Dewan Komisaris c. Sekretaris Perusahaan d. Satuan Kerja Manajemen Risiko e. Satuan Kerja Kepatuhan f. Satuan Kerja Audit Intern g. Audit Ekstern
3. KEBIJAKAN a. Kebijakan Penyusunan Rencana Bank b. Kebijakan Usaha c. Kebijakan Pengawasan
C. Proses Governance Proses governance terdiri dari : • • • • • • • • •
Rapat Umum Pemegang Saham Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Tata kelola teknologi informasi (IT governance) Pengelolaan Anak Perusahaan Sosialisasi kebijakan Bank Dokumentasi Proses
D. Governance Outcome Governance Outcome merupakan manifestasi dari pelaksanaan governance Bank yang dimulai dari komitmen goaernance dan dilaksanakan melalui struktur governance dan Proses governance secara terintegrasi. • Manifestasi pelaksanaan GCG di Bank dapat dilihat dari, antara lain : • Kesinambungan Usaha • Perlindungan Nasabah • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan • Kemanfaatan Bank bagi masyarakat dan perekonomian nasional
V. Transparansi Pelaksanaan GCG a. Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan GCG Pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG di Bank dilakukan melalui metode assessment. Metode assessment pengakuran efektifitas pelaksanaan GCG di Bank, dapat dilakukan secara: • Penilaian Sendiri (self assessment) • Penilaian GCG dari Pihak Lain (third party assessment)
b. Laporan Pelaksanaan GCG Penyusunan laporan pelaksanaan GCG Bank atau laporan tata kelola perusahaan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia, Bapepam-LK dan ketentuan eksternal lainnya yang mengatur penyusunan materi laporan. Laporan pelaksanaan GCG Bank dimuat dalam laporan tahunan Bank dalam bab tersendiri atau disajikan terpisah dari laporan tahunan Bank yang disampaikan bersama-sama dengan laporan Tahunan Bank paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. Penyampaian laporan pelaksanaan GCG Bank kepada stakeholders, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan ketentuan eksternal lainnya.
BAD CORPORATE GOVERNANCE Pada PT KATARINA UTAMA Tbk
I. Latar Belakang Masalah PT Katarina Utama Tbk (RINA) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemasangan, pengujian dan uji kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi. Direktur Utama RINA adalah Fazli bin Zainal Abidin. RINA tercatat di BEI sejak 14 Juli 2009. Belum lama ini RINA menggelar penawaran saham perdana kepada publik dengan melepas 210 juta saham atau 25,93% dari total saham, dengan harga penawaran Rp 160,- per lembar saham. Dari hasil IPO, didapatkan dana segar sebesar Rp 33,66 miliar. Rencananya seperti terungkap dalam prospektus perseroan, 54,05% dana hasil IPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan 36,04% dana IPO akan direalisasikan untuk membeli berbagai peralatan proyek namun terjadi penyimpangan dana hasil IPO yang dilakukan oleh manajemen RINA.
II. Pelanggaran terhadap prinsip GCG 1. Keadilan/Kewajaran (Fairness) PT Katarina Utama tidak memperlakukan secara adil para pemangku kepentingan baik primer maupun sekunder, investor tidak diperlakukan secara adil dan tidak ada keadilan pula bagi karyawan, saya mengambil salah satu contoh yang sangat jelas yaitu pada pemotongan gaji untuk asuransi jamsostek para karyawan, telah dipaparkan diatas bahwa para karyawan yang tidak mengikuti asuransi jamsostek gajinya tetap ikut dipotong tanpa alasan yang jelas. Selain itu cabang RINA di Medan telah melakukan penutupan secara sepihak tanpa menyelesaikan hak hak para karyawan dengan tidak membayar gaji sesuai dengan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada PT Katarina Utama, terbukti bahwa manajemen RINA melanggar prinsip Keadilan.
2. Prinsip Transparansi (Keterbukaan) PT Katarina Utama tidak menyampaikan informasi dengan benar, seperti yang telah disampaikan diatas Manajemen RINA telah memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan, sehingga informasi yang diterima oleh para pemangku kepentingan menjadi tidak akurat yang mengakibatkan para pemangku kepentingan seperti investor menjadi salah mengambil keputusan
3. Prinsip Akuntabilitas Telah terbukti bahwa Katarina Utama tidak merealisasikan dana hasil IPO sesuai dengan prospektus perseroan dan melakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi direktur, sehingga terjadi ketidak efektifan kinerja perseroan.
4. Prinsip Responsibilitas (Tanggung Jawab) PT Katarina Utama Jelas sangat melanggar prinsip Responsibilitas dengan melakukan penyelewengan dana milik investor publik hasil IPO sebesar Rp 29,04 miliar, Manajemen RINA juga tidak meyelesaikan kewajibannya kepada karyawan dengan membayar gaji mereka, selain itu RINA tidak membayar tunggakan listrik sebesar Rp 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan
5. Prinsip Kemandirian Dengan adanya penyelewengan dana hasil IPO membuat perseroan menjadi tidak efektif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tidak mampu membayar gaji karyawan, dan tidak mampu membayar tunggakan listrik PLN sehingga menyebabkan ditutupnya cabang PT Katarina Utama di Medan
III. Dampak terhadap Pelanggaran GCG Ketidakpercayaan para pemegang saham Ketidakpercayaan karyawan Ketidakpercayaan Mitra Kerja Ketidakpercayaan Pemerintah Bursa menghentikan perdagangan saham RINA sejak awal September 2010 • Tidak berjalannya kegiatan operasional • • • • •
Terima Kasih Cecep Winata
