Modul ke:
15
Kewirausahaan, Etika Profesi dan Hukum Bisnis Pembuatan Template Powerpoint untuk digunakan sebagai template standar modul-modul yang digunakan dalam perkuliahan
Fakultas
Pasca Program Studi
Magister Akuntansi
Cecep Winata
UU Perpajakan, UU Pelarangan Usaha Bidang Tertentu, Perspektif Internasional Hukum Bisnis Template Modul Pembuatan Template Powerpoint untuk digunakan sebagai template standar modul-modul yang digunakan dalam perkuliahan
UU PERPAJAKAN 1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undangundang Nomor 6 tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalarnnya tertuang ketentuan yang menjunung tinggi hak warga negara dan menetapkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Undang-undang ini membuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak materiil, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. 1. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1984, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah Selain itu harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih, tetap diperhatikan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalain Undang-undang ini.
Ciri dan corak tersendiri dart sistem pemungutan pajak tersebut adalah: a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran sertaWajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional; a. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undang perpajakan; anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment),
UU PELARANGAN USAHA BIDANG/PRODUK TERTENTU Barang Larangan dan Pembatasan Barang Larangan dan Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukkan dan pengeluarannya ke/dari wilayah Republik Indonesia tanpa ijin dari instansi berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat dengan tindakan hukum. Barang yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Narkotika Psikotropika Bahan peledak Senjata api dan amunisi Petasan Buku dan barang cetakan tertentu Media rekam audio dan/atau visual Alat-alat telekomunikasi Mesin fotocopi berwarna, bagian/suku cadang dan peralatannya
1. Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta bagian-bagiannya 2. Beberapa jenis ikan tertentu 3. Obat-Obatan 4. Makanan dan minuman yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Rl 5. Bahan-bahan berbahaya 6. Pestisida 7. Bahan perusak lapisan ozon dan Barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon 8. Limbah 9. Benda Cagar budaya 10.Produk tertentu 11.Uang Rupiah dengan jumlah tertentu Narkotika Dasar hukum: UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika No. 22 of 1997. Menurut tujuan penggunaan dan kemampuannya mengakibatkan ketergantungan, narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan :
Zat- zat psikotropika Dasar hukum : • UU Rl No. 5 th. 1997 tentang tentang Psikotropika • Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 88/Menkes/Per/VII/97 tentang Peredaran Psikotropika • Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 85/Menkes/Per/VII/97 tentang Ekspor dan Impor Psikotropika adalah zat atau bahan baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu : • Gol I : Brolamfetamina (DOB, DET), ecstacy (MDM),dll • Gol II: Amfetamina, Metamfetamina, dll • Got III: Amobarbital, Siklobarbital, dll • Gol IV. Diazepam, Etil amfetamina, dll
Bahan Peledak Dasar hukum: Keputusan Presiden Rl No. 14 Tahun 1997 jo Kep Presiden Rl No 86 Tahun 1994 jo Keppres Rl No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak Yang termasuk bahan peledak, yaitu : 1. Semua jenis mesiu, bom bakar, ranjau dan granat tangan. 2. Semua barang yang dapat meledak. 3. Bahan peledak yang digunakan untuk barang yang dapat meledak lainnya. Dilarang keras memasukkan ke dalam wilayah Rl bahan peledak tersebut, kecuali untuk keperluan militer dan industri, yang diatur dengan ketentuan khusus. Pemasukan bahan peledak untuk keperluan militer seperti TNT, Nitro Gliserin hams mendapatkan ijin dari Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q. Pemasukan bahan peledak untuk keperluan industri seperti Amonium Nitrat dan dinamit dilaksanakan oleh PT.Dahana dengan seijin Kepolisian Rl.
Senjata api dan amunisi Dasar hukum: UU Senjata Api Tahun 1936 jo Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pengawasan dan Pengendalian SenjataApi Yang termasuk senjata api dan amunisi, yaitu : 1. Senjata api dan bagiannya 2. Meriam/penyembur api dan bagiannya 3. Senjata tekanan udara/pegas ( senapan angin ) dan pistol angin kaliber 4,5 mm 4. Senjata imitasi, pistol alarm, pistol start, senjata gas air mata, senjata kejutan listrik, senjata panah dan benda-benda lain serupa itu yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan serta bagian-bagiannya 5. Segala pengisi senjata (mesiu/peluru) 6. Selongsong peluru (mantel kogels) 7. Proyektil untuk menyebarkan gas berbahaya Dilarang keras memasukkan kedalam wilayah Rl senjata api dan amunisi kecuali dengan seijin Kepolisian Rl
Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta bagian-bagiannya Dasar hukum: • UU Rl Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Keputusan Presiden Rl No. 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi • Kep Menteri Perhutanan Ri No. 62/Kpts-ll/98 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar • Kep. Menperindag No. 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Dilarang mengeluarkan dari wilayah Rl, tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati, kecuali dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan ijin dari Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan Rl. Beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi, diantaranya: 1. Kina ( Linchan Species) 2. Anggrek alam Dendrobium, Vanda dan anggrek lainnya 3. Agave Sp 4. Musa Textilles Mees 5. Ranwoefia Sp 6. Rafflesia Sp
Obat-obatan Dasar hukum: Kep Menperindag No 314/Kp/VIII/1974 tentang Peredaran, impor dan ekspor, makanan-minuman, alat kecantikan dan alat kesehatan dilarang keras memasukkan ke dalam wilayah Rl, obat jadi produksi luar negeri termasuk obat jadi tradisional Cina, dalam bentuk kapsul, pil, serbuk, cairan dan bentuk sediaan lainnya, yang tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pengecualian untuk ketentuan ini, untuk: • Pemasukan obat jadi atau obat tradisional untuk dipakai sendiri atau untuk diperdagangkan dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Departemen Kesehatan Rl. • Terhadap obat jadi atau obat tradisional dalam jumlah kecil untuk pemakaian sendiri dapat dimasukkan oleh penumpang laut/udara sepanjang dapat dibuktikan dengan resep dokter.
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS INTERNATIONAL A. Latar Belakang Hokum Perdagangan Internasional Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Istilah hokum ekonomi pertama kali dikenal diEropa Barat terutama di Inggris dan prancis sekitar abad ke-18 sebelum terjadinya revolusi industry diinggris, peraturanperaturan yang menjadi landasan dari kebijakan ekonomi adalah hokum feodel yang lahir dari pemerintahan yang bersifat absolute. Sebagai akibat dari kebijakan yang bersifat restriktif dan protektif tersebut menimbulkan hambatan hambatan dalam lalu lintas barang, jasi maupun modal antarnegara di Eropa, mereka berusaha untuk mennguasai Negara-negara di asia dan Afrika dengan cara menerapkan paham marketilisme (merchantilism). Hal ini menyebabkan kehidupan perekonomian dan politik di Eropa menjadi semakin meluas dan terkonsentrasi kepada kegiatan perdagangan, bukan saja terhadap perdagangan local dan regional antarnegara Eropa, tetapi meluas ke luar Eropa.
Terima Kasih Cecep Winata
