Modul ke:
KEWRAUSAHAAN, ETIKA PROFESI dan HUKUM BISNIS The System and Structure of GCG
Fakultas
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Magisster Akuntasi www.mercubuana.ac.id
Dosen Pengampu : Mochammad Rosul, Ph.D., M.Ec.Dev., SE
Abstract Tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance) dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan serta norma-norma yang berlaku.
Kompetensi Mahsiswa diharapkan dapat memahami secara umum hal yang terkait dengan “The System and Structure of GCG” prinsip – prinsip Good Corporate Gonvernance terdiri dari : 1. Transparasi (transparency) yang berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan mengenai suatu perusahaan. 2. Kemandirian (independency) yang berarti suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 3. Akuntabilitas (Accountability) yang berarti kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Pertanggungjawaban (responbility) yang berarti kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Kewajaran (fairness) yang berarti kesetaraan atau keadilan dalam memenuhi hak-hak stakeholder lainnya, yang berlaku. Adapun pengertian dari kinerja adalah prestasi yang dicapai dalam periode tertentu.
back
1. Pengertian Good Corporate Governance • Finance Committee on Corporate Governance (FCCG) : mendefinisikan Corporate Governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. • Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum). • Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 : Corporate Governance adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. back
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan: • Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya. • Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. • Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.
back
2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, prinsip-prinsip dari GCG adalah sebagai berikut : • • • • •
Transparansi (transparency) Akuntabilitas (accountability) Pertanggungjawaban (responsibility) Independensi (Independency) Kewajaran dan kesetaraan (fairness)
Lanjutan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance • Transparansi (transparency) Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. • Akuntabilitas (accountability) Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem(benturan kepentingan peran). • Pertanggungjawaban (responsibility) Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. back
Lanjutan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance • Independensi (Independency) Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. • Kewajaran dan kesetaraan (fairness) Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil).
back
Lanjutan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Untuk membuat Good Corporate Governance dapat terlaksana sebagaimana mestinya, menurut Keasey dan Wright (dalam Siregar,2004) dibutuhkan lima elemen yang saling berpadu, yaitu: • Tersedianya landasan hukum atau jaminan hukum, • Ditegakannya akuntabilitas, • Adanya fungsi pengawasan atas kinerja kompensasi dan sistem pengangkatan Direksi, • Adanya Direksi sebagai eksekutif atau penyelenggara perusahaan, • Adanya manajemen sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan.
back
3. Manfaat dan Faktor Penerapan GCG Good Corporate Governance akan memberikan empat manfaat besar (Wilson Arafat, 2008:10), yaitu: •Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. •Meningkatkan corporate value. •Meningkatkan kepercayaan investor. •Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan dividen. Penerapan tata kelola yang baik (GCG) pada BUMN harus berpedoman pada Permen BUMN No Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku, serta anggaran dasar BUMN: • Manual Direksi dan Dewan Komisaris • Manual Manajemen Risiko • Sistem Pengendalian Intern • Sistem Pengawasan Intern • Mekanisme Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan • Tata Kelola Teknologi Informasi • Pedoman Perilaku Etika back
4. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance
Penerapan sistim GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut: •Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan. •Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan •Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para share holders dan stakeholders.
back
Lanjutan Tujuan Penerapan Good Corporate Governance PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG 1. Dalam rangka penerapan GCG, masing-masing perusahaan harus menyusun pedoman GCG perusahaan dengan mengacu pada Pedoman GCG ini dan Pedoman Sektoral (bila ada). Pedoman GCG perusahaan tersebut mencakup sekurang-kurangnya hal hal sebagai berikut: 1.1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan; 1.2. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, komite penunjang Dewan Komisaris, dan pengawasan internal; 1.3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif; 1.4. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar; 1.5. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis; 1.6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; 1.7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG. 2. Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut: 2.1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan; 2.2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan; 2.3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG perusahaan; 2.4. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari; 2.5. Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.
back
5. Peranan Etika Bisnis dalam Penerapan GCG
Code of Corporate and Business Conduct •Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and Business Conduct)” merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) Nilai Etika Perusahaan •Kepatuhan pada Kode Etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholder value). •Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain masalah informasi rahasia, benturan kepentingan (conflict of interest) dan sanksi. Sanksi •Setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik tersebut perlu dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku di perusahaan, misalnya tindakan disipliner termasuk sanksi pemecatan (Pemutusan Hubungan Kerja). back
6. Faktor-Faktor Dalam Penerapan Good Corporate Governance Faktor Eksternal • Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. • Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya. • Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan) Faktor Internal • Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. • Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. • Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidahkaidah standar GCG. back
5. Contoh Sistem dan Struktur GCG
back
Daftar Pustaka
9Sita Supomo, Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prinsip GCG, 2008 9https://diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporate-governance-gcg2/http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5243/Abstrak.pdf?s equence=3 9OECD dalam Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata,2007:17 9http://globallavebookx.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-good-corporategovernance.html 9Miko Kamal, Undang Undang PT dan Harapan Implementasi GCG, www.alf.com, 2008 9https://erizanugrahvianti.wordpress.com/2013/05/27/good-corporate-governance/ 9Ernawan, Erni. 2011. Business Ethics. Penerbit: Alfabeta. Bandung 9Dewi Kurniaty. 2008. Penerapan Etika Bisnis melalui Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Jurnal Universitas Paramadina. Volume 05, No. 03. Hal. 221 – 231 9Jurnal Keuangan & Perbankan (JKP), Vol. 2 No.1, Desember 2005, Hlm.49 – 58, ISSN : 1829-9865. 9http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/303bentuk-kerangka-kerja-bisnis-berazaskan-good-corporate-governance
back
