Modul ke:
KEWIRAUSAHAAN, ETIKA PROFESI dan HUKUM BISNIS
Fakultas
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Magisster Akuntasi www.mercubuana.ac.id
Dosen Pengampu Mochammad Rosul, Ph.D., M.Ec.Dev., SE
PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR GCG Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah stewardship theory dan agency theory (Chinn,2000; Shaw,2003). Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR GCG
Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance, (Kaen,2003; Shaw, 2003) yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.
PRINSIP-PRINSIP GCG Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance,yaitu: 1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
TAHAP-TAHAP PENERAPAN GCG Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut (Chinn, 2000; Shaw,2003).
•
Tahap Persiapan Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama: 1) awareness building, 2) GCG assessment, dan 3) GCG manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti: • • • • • • •
Kebijakan GCG perusahaan Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan Pedoman perilaku Audit commitee charter Kebijakan disclosure dan transparansi Kebijakan dan kerangka manajemen resiko Roadmap implementasi
•
Tahap Implementasi Setelah perusahaan memiliki GCG manual langkah selanjutnya adalah memulai implementasi diperusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni: 1.
2.
3.
Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approachyang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.
• Tahap Evaluasi Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk assessment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Good Corporate Governance Good corporate governance memiliki dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan seperti yang dikutip Ristifani (2009), yaitu:
Faktor Internal Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor internal tersebut diantaranya adalah : a. b. c. d. e.
Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan good corporate governance dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen di perusahaan. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan yang mengacu pada penerapan nilai-nilai good corporate governance. Manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah good corporate governance. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin terjadi. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.
Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah: a. Terdapat sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. b. Dukungan pelaksanaan good corporate governance dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula dapat melaksanakan good governance dan clean government. c. Terdapatnya contoh pelaksanaan good corporate governance yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standar pelaksanaan good corporate governance yang efektif dan profesional, dengan kata lain sebagai benchmark (acuan). d. Terbangunnya sistem tata sosial yang mendukung penerapan good corporate governance di masyarakat. e. Semangat atau sentimen anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah pendidikan dan perluasan peluang kerja. Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan GCG secara efektif adalah kualitas, skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan perusahaan.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Tata Kelola Perusahaan Penerapan tata kelola perusahaan yang konsisten diterapkan pada setiap aktivitas usaha perusahaan dan pada setiap tingkatan organisasi sangat penting untuk pengelolaan perusahaan yang profesional dan beretika. Ada beberapa faktor yang menunjang dan mempengaruhi implementasi dari tata kelola perusahaan. Apa saja faktor-faktornya?
Kepemilikan Faktor kepemilikan dari sebuah perusahaan merupakan faktor paling signifikan yang dapat mempengaruhi penerapan tata kelola perusahaan. Karena pemilik adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan arah dari perusahaan yang kemudian diimplementasikan oleh Manajemen Perusahaan. Berdasarkan kepemilikan sahamnya, perusahaan dapat dibeda-bedakan menjadi Badan Usaha Milik Negara yakni perusahaan yang 50% lebih kepemilikan sahamnya di miliki oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Daerah yang 50% lebih kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, dan juga Perusahaan Swasta yang 50% lebih kepemilikan sahamnya dimiliki oleh orang perorangan atau non perorangan seperti perusahaan lainnya (non Pemerintah).
Secara garis besar, bentuk penerapan tata kelola perusahaan pada BUMN dan BUMD terlihat lebih rigid karena diawasi secara langsung oleh Pemerintah dan juga memiliki karakteristik budaya yang terkesan lebih statis daripada perusahaan swasta yang lebih dinamis. Selain itu kita juga lazim mendengar istilah perusahaan keluarga yang dimana kepemilikan sahamnya dimiiliki oleh keluarga tertentu, termasuk pada anak-anak perusahaannya dengan struktur manajemen perusahaannya diisi oleh anggota dari keluarga. Walaupun tentu perusahaan keluarga sah-sah saja, kecenderungan perusahaan keluarga memiliki agency problem serta benturan kepentingan sangatlah tinggi pada perusahaan keluarga
Bidang Usaha dan Lingkungan Bisnis Bidang usaha dari sebuah perusahaan dan lingkungan bisnis disekeliling perusahaan turut mempengaruhi bagaimana tata kelola diterapkan oleh sebuah perusahaan. Pada industri-industri yang memiliki kecenderungan untuk highly regulated seperti industri perbankan dan lembaga keuangan serta industri kesehatan dan farmasi tentu berbeda implementasi tata kelola perusahaannya jika dibandingkan dengan industri fashion ataupun industri kreatif. Selain itu, lingkungan bisnis perusahaan juga turut mempengaruhi penerapan tata kelola sebuah perusahaan. Pada lingkungan yang memiliki etika bisnis yang baik, tentu akan mendorong penerapan tata kelola dari sebuah perusahaan menuju kearah implementasi yang baik.
Bentuk Hukum Bentuk hukum dari sebuah kegiatan usaha juga akan mempengaruhi bagaimana penerapan tata kelola perusahaannya. Perusahaan dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas tentu akan berbeda penerapan tata kelola perusahaan jika dibandingkan dengan Perusahaan Dagang, atau Perusahaan Daerah, atau bahkan dengan CV.
Porsi Kepemilikan Publik Porsi kepemilikan publik dalam kepemilikan saham tentu akan mempengaruhi implementasi tata kelola perusahaan. Karena perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh masyarakat menandakan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terbuka dan sudah terdaftar di Bursa Efek. Perusahaan Terbuka akan didorong untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang sebaik-baiknya guna melindungi kepentingan pemegang saham perorangan. Sejumlah faktor tersebut memang tidak serta-merta langsung menjadikan perusahaan otomatis mengimplementasikan tata kelola perusahaan lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya. Faktorfaktor diatas lebih kepada faktor nature dari tata kelola perusahaan.
ETIKA BISNIS & PEDOMAN PERILAKU Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (code of conduct) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah : • •
•
Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (corporate values) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan : A. Nilai-nilai Perusahaan 1.
2.
3.
Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan. Walaupun nilai-nilai perusahaan pada dasarnya universal, namun dalam merumuskannya perlu disesuaikan dengan sektor usaha serta karakter dan letak geografis dari masing-masing perusahaan. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.
B. Etika Bisnis 1. 2. 3.
C.
Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) . Penerapan nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku.
Pedoman Perilaku Fungsi Pedoman Perilaku : 1. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ perusahaan dan semua karyawan perusahaan; 2. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.
Implementasi Good Corporate Governance di Sektor Swasta, BUMN dan BUMD Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan/stakeholders lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004) Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Analisis implementasi GCG dilakukan dengan mengukur implementasi berdasarkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness, serta berdasarkan kerangka kerja GCG yaitu compliance, conformance, danperformance. Selain itu, secara khusus dilihat aspek code of conduct, pencegahan korupsi dan disclosure. Sebuah perusahaan wajib memiliki Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Resiko, Komite Asuransi, Komite Kepatuhan, Komite Eksekutif, dan Komite GCG. Lembaga-lembaga yang berfungsi mengawasi dan membina seperti Bank Indonesia, Menneg BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih proaktif dalam mengawasi implementasi GCG terutama berkaitan dengan potensi terjadinya benturan kepentingan. Selain itu, perlu diterbitkan peraturan yang dapat memaksa perusahaan swasta yang belum terbuka dan BUMD untuk menerapkan GCG. Implementasi Good Goverment dan Clean Goverment pada institusi pemerintah terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai, Imigrasi, BPN, Institusi yang mengeluarkan perizinan, dan institusi penegak hukum. Perlu adanya sosialisasi yang intensif tentang pedoman umum GCG, penyusunan code of conduct, kaitan GCG dengan pencegahan korupsi, dan best practices dalam penerapan GCG melalui berbagai media.
Parameter Implementasi GCG : • •
•
Compliance (kepatuhan) yaitu sejauh mana perusahaan telah mematuhi aturan-aturan yang ada dalam memenuhi prinsip-prinsip GCG; Conformance (kesesuaian dan kelengkapan) yaitu sejauh mana perusahaan telah berperilaku sesuai dengan berbagai aspek yang menjadi prinsip GCG dan kelengkapan perangkat dalam memenuhi kebutuhan implementasi GCG Performance (unjuk kerja) yaitu sejauh mana perusahaan telah menampilkan bukti (evidence) yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang nyata dari perapan prinsip GCG di dalam perusahaan.
Power Power merupakan sesuatu yang penting di lingkup manajerial. Power adalah kemampuan menyuruh orang lain melakukan apa yang kita ingin untuk mereka lakukan. Power berbeda dengan pengaruh (influence). Pengaruh adalah suatu respon yang berupa tindakan atas digunakannya power. Perbedaan antara kepemimpinan dengan kekuasaan yakni terkait dengan kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak mensyaratkan kesesuaian tujuan hanya ketergantugan, sebaliknya kepemimpinan mensyaratkan keserasian antara tujuan pemimpin dan mereka yang dipimpin. Perbedaan kedua berkaitan dengan arah pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh kebawah kepada para pengikut. Kepemimpinan meminimalkan pola-pola pengaruh kesamping dan keatas kekuasaan tidak demikian. Empowerment adalah proses melalui mana para manajer membantu pihak lain mendapatkan dan menggunakan power yang diperlukan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi mereka sendiri dan kerja mereka.
DETERMINAN CORPORATE GOVERNANCE Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menguraikan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan perusahaan, disamping juga menjelaskan hubungan antara berbagai persiapan dalam perusahaan untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan. Dengan bisa terukurnya praktik corporate governance di tingkat perusahaan, banyak penelitian yang berhasil menemukan adanya hubungan positif antara corporate governance dengan nilai atau kinerja perusahaan seperti Black dkk, 2003; Klapper dan Love, 2002; Mittin, 2000; dan Darmawati dkk; 2004. Penelitian-penelitian tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan kegunaan (usefulness) dari pemeringkatan praktik corporate governance ditingkat perusahaan yang sudah dilakukan dibeberapa negara termasuk Indonesia Beberapa penelitian sudah berhasil menemukan determinan dari implementasi corporate governance di tingkat perusahaan. Gillan dkk. (2003) telah menemukan bahwa variasi struktur governance dipengaruhi oleh faktor-faktor industri dan perusahaan. Drobetz dkk. (2004) menemukan bahwa determinan dari peringkat corporate governance adalah konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan dereksi dan jenis standard akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Analisis yang digunakan oleh Barucci dan Falini (2004) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali yang besar, kepemilikan finansial (financial holding), perusahaan yang dimiliki oleh kelompok piramid (koalisi pemegang saham) memiliki kualitas corporate governance yang rendah. Adanya pengaruh faktor-faktor regulasi, industri dan perusahaan terhadap praktik corporate governance di tingkat perusahaan telah berhasil ditemukan oleh Black dan Kim (2003). Dengan adanya argumentasi dan temuan empiris penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi determinan dari implementasi corporate governance di perusahaan publik di Indonesia. Sejak tahun 2000, Indonesia telah membuat langkah-langkah penting untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang menyebabkan krisis ekonomi di tahun 1997. Kerangka corporate governance sudah lebih di perbaiki walaupun masih belum begitu sempurna dan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Laporan Bank dunia terhadap penilaian report on the observance standart and codes: Corporate governance Country Assessmen) yang diterbitkan pada bulan Agustus 2004 menyebutkan bahwa praktik-praktik corporate governance seringkali masih mengecewakan jika ditinjau dari prinsip-prinsip corporate governance yang disusun oleh OECD. Sistem hukum dan regulasi untuk meningkatkan kualitas budaya dan praktik-praktik bisnis masih menjadi tantangan utama yang harus ditangani di Indosesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Durnev dan Kim (2003) juga menunjukkan bahwa dari 27 negara-negara di Asia, Indonesia memiliki sistem hukum yang berkaitan dengan proteksi investor yang paling rendah.
Hubungan antara kesempatan investasi dengan GCG Dalam kaitannya dengan kesempatan investasi atau pertumbuhan, perusahaan yang memiliki kesempatan investasi tinggi membutuhkan dana eksternal yang besar untuk melakukan ekspansi, sehingga mendorong perusahaan melakukan perbaikan dalam penerapan corporate governance. Agar dana eksternal dapat dengan mudah didapatkan dan menurunkan biaya modal (Durnev dan Kim, 2003 ; dan Black dkk, 2003). Penjelasan lainnya disampaikan oleh Gillan dkk.(2003) yang menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi,, akan memiliki kesempatan untuk melakukan diskresi / ekspropiasi yang lebih besar dalam pemilihan proyek, dibandingkan manajer dalam perusahaan yang kesempatan investasinya kurang. Dengan demikian, dalam perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi membutuhkan kualitas corporate governance yang lebih baik. Johnson dkk. (2003) menemukan bahwa pada perusahaan-perusahaan di Asia yang mengalami penurunan kesempatan investasi, para pemegang saham pengendali melakukan diskresi terhadapp sumber daya perusahaan pada periode krisis keuangan di Asia. Kebutuhan akan corporate governance yang berkualitas pada perusahaan yang memiliki kesempatan investasi lebih tinggi juga dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Durnev dan Kim (2003). Durnev dan Kim (2003) menjelaskan bahwa pada kesempataaan investasi lebih menguntungkan, return atas investasi dari para pemegang saham pengendali akan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mereka dapat jika melakukan diskresi terhadap sumber daya perusahaan, sehingga akan menerapkan praktik corporate governance yang lebih berkualitas. Kesimpulan: Kesempatan investasi berpengaruh terhadap kualitas corporate governance perusahaan.
Hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan GCG. Beberapa penelitian telah menemukan adanya hubungan antara besarnya konsentrasi kepemilikan dan kualitas implementasi corporate governance. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa manajer perusahaan yang tingkat kepemilikannya terhadap perusahaan tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan diskresi /ekspropiasi terhadap sumber daya perusahaan akan berkurang. Durnev dan Kim (2003) menyatakan bahwa dengan besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas corporate governance . Shleifer dan Wolfenzon (2003) dalam Durnev dan Kim (2003) menyatakan bahwa dengan lemahnya sistem hukum/proteksi terhadap investor, maka konsentrasi kepemilikan menjadi alat yang lebih penting untuk mengatasi masalah-masalah keagenan.
Hubungan antara Ukuran perusahaan dengan GCG Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan GCG. ukuran perusahaan sebagai suatu fungsi dari ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Jumlah informasi yang terpublikasi untuk perusahaan meningkat sesuai dengan peningkatan ukuran perusahaan, karena perusahaan yang berukuran besar cenderung bersinggungan dengan banyak pihak dan menjadi sorotan masyarakat luas, sehingga mereka dituntut untuk memberikan informasi semaksimal mungkin. Dengan demikian terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan corporate governance (Klapper dan Love, 2002).
Hubungan antara Faktor regulasi dengan GCG Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan adanya hubungan antara faktor regulasi dengan GCG. Regulasi diterbitkan dengan harapan dapat meningkatkan upaya implementasi corporate governance di tingkat perusahaan dengan memberikan suatu pengawasan yang lebih ketat. Industri perbankan dan perusahaan - perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (Badan Usaha Milik Negara) mempunyai regulasi yang dapat mengatur pelaksanaan implementasi corporate governance perusahaan. Dengan demikian terdapat hubungan antara faktor regulasi dengan corporate governance (Klapper dan Love, 2002).
Daftar Pustaka http://puslit2.petra.ac.id/gudangpaper/files/1957.pdf http://datarental.blogspot.co.id/2015/09/faktor-faktor-lain-yang-mempengaruhi.html http://unissula.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/rahmawati.pdf https://fakhrurrojihasan.wordpress.com/2015/11/20/faktor-faktor-yang-mempengaruhiimplementasi-tata-kelola-perusahaan/ http://afrizalmulyana.blogspot.co.id/2013/06/tatakelola-perusahaan-corporate.html?m=1 https://drive.google.com/file/d/0B27hpikgegw_U0NPZ2NqX2xFWk0/view
