Hubungan Antara Etika, Ekonomi, dan Hukum

Hubungan Antara Etika, Ekonomi, dan Hukum oleh: suradi Widyaiswara Madya Balai Diklat Kepemimpinan Magelang

Abstrak: Perilaku yang etis merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi secara jangka panjang. Berdasarkan argumen makro menyatakan bahwa pentingnya etika dalam suatu sistem ekonomi. Sedangkan argumen mikro memandang pentingnya etika dalam organisasi sebagai individual. Perilaku yang tidak etis akan menyebabkan menurunnya kinerja dalam jangka panjang.

kata kunci: etika, ekonomi, hukum dan organisasi

A. Pengantar Bisnis adalah organisasi ekonomi yang beroperasi dalam lingkungan hukum, dan didirikan dengan tujuan untuk menyediakan barang-barang dan jasa, Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada efisiensi atas operasinya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, untuk mendapatkan keuntunngan perusahaan harus bersaing secara efektif dalam suatu pasar terbuka. Persaingan tersebut menurut pebisnis barat diibaratkan sebagai sebuah game, perusahaan dimungkinkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin namun tetap mematuhi aturan permainan (the rule of the game) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ekonomi dan hukum merupakan dua hal yang penting dalam pembuatan keputusan bisnis. Seperti halnya dalam suatu pertandingan sepak bola dimana kedua tim yang bertanding harus menjujung tinggi sportifitas dan dalam bisnis, juga demikian. Mereka yang bersaing harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam suatu sistem bisnis yang kompetitif, dimana setiap orang bebas untuk bertindak asal tidak bertentangan dengan etika. Dengan demikian hubungan etika bisnis terhadap ekonomi dan hukum adalah sangat kompleks dan tidak mudah untuk dijabarkan. Berikut ini diskusi yang akan menjelaskan hubungan tersebut.



Hubungan Etika dan Ilmu Ekonomi (The Relationship of Ethics and Economics)

Berdasarkan teori ekonomi, perusahaan dalam suatu pasar bebas yang menggunakan sumber daya yang langka atau faktor produksi (tenaga kerja, bahan baku, dan modal) dalam rangka

menghasilkan barang dan jasa (output). Permintaan atas barang dan jasa tersebut ditentukan oleh preferensi konsumen secara individu untuk memilih tersedia

diantara barang dan jasa yang

dengan tujuan untuk memaksimalkan kepuasan dari preferensinya yang disebut

utility. Perusahaan juga berusaha untuk memaksimalkan preferensinya atau utility dengan menaikkan outputnya sampai dengan titik tertentu dimana jumlah yang mereka terima dari penjualan barang dan jasa sama dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja, membeli bahan baku, modal dan berbagai pengeluaran lainnya, dimana pendapatan marjinal (marginal revenues) sama dengan biaya marjinal (marginal costs). Ilmu ekonomi menyediakan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan berbagai pilihan yang bersifat ekonomi baik bagi individu maupun perusahaan. Alasan utama berkaitan dalam berbagai pilihan adalah untuk memaksimalkan utility. Etika memberikan berbagai pertimbangan selain pertimbangan bersifat ekonomi dengan berbagai alasannya, termasuk kebenaran, keadilan dan nilai-nilai diluar ekonomi.

 Justifikasi Terhadap Sistem Pasar (Justification of the Market System) Justifikasi atas suatu pasar bebas dalam sistem kapitalis, antara lain untuk memperoleh keuntungan selain itu organisasi bisnis berupaya mendorong terjadinya kemakmuran untuk seluruh masyarakat. Untuk itu perlu diciptakan suatu kondisi agar aktivitas bisnis bermanfaat bagi masyarakat. Aturan itu mencakup ketaatan terhadap pengendalian moral minimal

untuk mencegah pencurian, kecurangan, dan sejenisnya. Pasar seharusnya

benar-benar kompetitif, mudah untuk masuk dan keluar pasar, dan informasi mudah diperoleh. Selain itu seluruh biaya produksi harus direfleksikan dalam harga yang dibayar baik oleh perusahaan maupun individu.

 Berbagai Kondisi Untuk Pasar Bebas (Some Conditions for Free Market) Pemerintah berperan untuk menciptakan aturan main yang harus dipatuhi oleh para manajer dalam membuat keputusan terutama yang menyangkut ekonomi. Tugas untuk menjaga agar aturan main benar-benar dipatuhi tidak

hanya diserahkan pada

pemerintah, melainkan juga kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Ketika ilmu ekonomi digunakan untuk membuat kebijakan publik maka harus juga digunakan nilainilai yang bersifat nonekonomi khususnya etika.



Hubungan Etika dan Hukum (The Relation of Ethics and Law)

Aktivititas bisnis berada dalam wilayah hukum, dan sebagian orang berasumsi bahwa hukum hanya merupakan seperangkat aturan yang diterapkan dalam aktivitas bisnis. Mereka berasumsi, hanyalah hukum yang merupakan pedoman yang relevan bukan etika. Berikut ini akan dibahas dua pendapat tentang hubungan etika dan hukum. Pendapat pertama

adalah bahwa hukum dan etika merupakan dua wilayah yang

berbeda. Hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat, dimana etika merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Hukum secara jelas didefinisikan seperangkat aturan yang mengikat

yang

diterapkan kepada setiap orang, sedangkan etika merupakan opini yang bersifat pribadi yang mengarahkan kehidupan kita sendiri. Sebagai bentuk dari kontrol sosial, hukum memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan etika. Hukum menyediakan aturan yang tepat dan terinci dibandingkan etika dan aparat penegak hukum tidak hanya melaksanakan aturanaturan tersebut dengan kekuasaan dari pemerintah tetapi juga

menginterpretasikan ketika

kalimatnya tidak jelas. Di negara dimana sistem hukumnya telah sangat maju, hukum merupakan aturan yang relatif lengkap untuk kegiatan bisnis. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan etika (unethical) adalah tidak sah (illegal). Sebaliknya di negara dimana sistem hukumnya belum begitu maju, etika merupakan sumber utama sebagai pedoman, bukan hukum. Etika diperlukan tidak hanya karena berbagai situasi yang tidak dicakup oleh hukum tetapi juga sebagai pedoman untuk menciptakan hukum yang baru. Dengan demikian hubungan antara etika dan hukum sesuai dengan moto sebagai berikut : “Jika sesuatu adalah legal, maka secara moral adalah legal” (If it’s legal, then it’s morally okay).



Mengapa Hukum Saja Tidak Cukup (Why the Law Is Not Enough)

Jika seorang manajer hanya mempertimbangkan dari aspek hukum saja dalam membuat suatu keputusan. Maka hal ini tidak hanya salah tetapi juga sangat berbahaya. Manajer harus mempertimbangkan baik dari aspek etika maupun hukum dalam membuat suatu keputusan dikarenakan beberapa alasan, antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, hukum tidak mengatur tentang segala aspek aktivitas bisnis. Belum tentu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan moral (immoral) adalah tidak sah (illegal ). Menuntut yang

berlebihan kepada anak buah dan mencerca secara tidak pantas kepada seorang

pegawai adalah tindakan yang merupakan objek dari etika, namun hal itu bukan dari objek hukum.

Kedua, hukum kadangkala lambat berkembang terhadap suatu objek/wilayah baru. Hal ini menimbulkan adanya kekosongan hukum karena belum ada produk hukum yang mengaturnya. Cristopher D. Stone (Where the Law Ends), menunjukkan bahwa hukum bersifat reaktif, menjawab permasalahan dimana orang berada dalam dunia bisnis dapat mengantisipasi dan berhubungan sebelumnya sebelum permasalahan tersebut menjadi perhatian masyarakat. Ketiga, hukum itu sendiri sering menggunakan konsep-konsep moral yang tidak didefinisikan secara jelas, sehingga hal ini tidak memungkinkan dalam berbagai

kejadian

dapat mengerti hukum tanpa mempertimbangkan permasalahan yang bersifat moral. Keempat, hukum itu sendiri kadangkala tidak pasti, sehingga untuk menetapkan apakah suatu tindakan adalah legal/sah harus diputuskan oleh pengadilan. Dan dalam membuat suatu keputusan, pengadilan sering berpedoman pada pertimbangan moral.

B. Etika dan Manajemen (Ethics and Management) Sebagian besar para manajer berpikir bahwa mereka adalah termasuk orang yang memiliki etika, namun sebagian dari mereka masih bertanya apakah etika relevan terhadap peran mereka sebagai seorang manajer. Merupakan suatu hal yang penting bagi mereka yang terlibat dalam bisnis untuk bertindak sesuai dengan etika, tetapi menjadikan etika sebagai dasar dalam bisnis adalah tidak berbeda dengan menjadikan etika sebagai dasar dalam kehidupan kita sehari-hari.

Dengan demikian seorang manajer hendaknya merupakan seorang yang

menjunjung tinggi etika dalam setiap langkahnya. Meskipun tidak ada etika secara khusus dalam bisnis, peristiwa-peristiwa yang muncul dalam bisnis ternyata tidak dengan mudah untuk diatasi dengan menggunakan aturan-aturan etika.

Untuk itu manajer tingkat atas memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan

memelihara iklim perusahaan yang sesuai dengan etika sehingga dapat melindungi organisasi terhadap tindakan yang bertentangan dengan etika dan melawan hukum yang dilakukan oleh para anggotanya.



Manajemen yang Etis dan Manajemen Etika (Ethical Management and Management of Ethics)

Etika bisnis sering diartikan sebagai tindakan yang mendasarkan suatu etika oleh seorang manajer dengan melakukan sesuatu yang benar (doing right thing). Inilah yang disebut dengan manajemen yang etis. Bertindak dengan mendasarkan atas etika adalah faktor penting bagi keberhasilan individu dan efektifitas suatu organisasi.

Manajemen etika adalah bertindak secara efektif dalam situasi yang memiliki aspekaspek etika baik yang terjadi di lingkungan intern maupun ekstern. Efektifitas dari fungsi-fungsi organisasi juga tergantung pada

penerimaan

pedoman yang lain. Penerimaan ini

terhadap aturan, kebijakan, dan berbagai

mensyaratkan suatu keterbukaan persepsi dan penuh

komitmen. Untuk dapat melaksanakan manajemen perlu memiliki

manajemen yang etis dan

manajemen etika, maka pihak

berbagai ilmu pengetahuan. Berbagai isu tentang etika yang

memiliki latar belakang yang faktual juga harus dipahami secara baik. Untuk membuat keputusan yang sesuai dengan etika dan menerapkannya dalam lingkungan organisasi maka diperlukan ketrampilan yang berkaitan dengan pengalaman dan latihan. Sebagian manajer membuat suatu kesalahan karena mereka gagal memahami dimensi etika dalam suatu situasi.



Etika dan Peran Manajer (Ethics and the Role of Managers)

Pada dasarnya setiap orang yang ada dalam suatu organisasi memiliki suatu peran. Peran tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu organisasi. Misalnya, manajer pembelian memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian atas nama perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan pembelian yang menguntungkan bagi perusahaan. untuk dapat memahami secara baik tentang tugas-tugas seorang manajer kita harus mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilakukannya. Manajer melayani seluruh tingkatan yang ada dalam organisasi—puncak, menengah, dan rendah, selain itu manajer memainkan peran untuk seluruh tingkatan tersebut. Tugas dan tanggung jawab dari setiap tingkatan tersebut tertulis pada uraian jabatan (job description). Semakin tinggi posisinya semakin besar tugas dan tanggung jawabnya terutama manajemen puncak yang memegang kendali dalam pembuatan keputusan yang bersifat kebijakan dan strategis. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan etika bagi manajer puncak adalah terjadinya benturan kepentingan (conflicts of interest) diantara tiga peran utama dari seorang manajer.

1. Manajer sebagai Aktor Ekonomi (Managers as Economic Actors). Salah satu syarat utama peran dari seorang manajer adalah membuat keputusan yang bersifat ekonomi sehingga perusahaan dapat sukses dalam pasar yang sangat kompetetif. Sebagai seorang aktor ekonomi, para manajer diharapkan memperhatikan

khususnya faktor-faktor ekonomi dalam pembuatan keputusan dan ukuran utama atas keberhasilan tersebut adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan (profitability). Manajer merupakan agen dari para pemegang saham (agents of the shareholders), yang memiliki kewajiban

menjalankan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham,

terutama memaksimalkan hasil atas investasi yang telah dilakukan. 2. Manajer sebagai Pemimpin Perusahaan (Managers as Company Leaders). Sebagai pemimpin

dari organisasi bisnis, manajer

dipercaya untuk mengelola

aktiva/kekayaan yang sangat besar nilainya dan menggunakan aktiva tersebut secara bijak (prudently). Karyawan, pemasok, pelanggan, investor, dan yang lainnya yang disebut stakeholders memiliki kepentingan dalam keberhasilan dari suatu perusahaan. Manajer diharapkan mampu memenuhi keinginan dari berbagai pihak tersebut dan berupaya untuk menyeimbangkan terjadinya benturan kepentingan. Untuk memenuhi berbagai tuntutan tersebut , manajer puncak membentuk dan memelihara budaya organisasi, mengembangkan visi yang bersifat strategik, dan hal yang sangat penting adalah mereka berhasil mengatasi

tantangan dan menciptakan peluang

untuk

kelangsungan hidup perusahaan. 3. Manajer sebagai Pemimpin Komunitas (Managers as Community Leaders). Manajer puncak dari suatu organisasi memiliki kekuasaan yang besar baik dari dalam maupun luar organisasi. Meskipun manajer tidak dipilih melalui suatu proses demokrasi. Pimpinan (CEO) dari suatu perusahaan besar

juga bertindak sebagai duta besar,

mewakili perusahaan dengan para konstituennya. Mereka diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinan perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mempelajari etika bisnis adalah sangat penting bagi para manajer tidak hanya karena kebutuhan untuk bertindak secara etis sebagai seorang manajer (ethical management) tetapi juga karena para manajer harus mengelola lingkungan organisasi yang menjujung tinggi etika (the management of ethics).

Kedua tugas tersebut mensyaratkan para

manajer untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui belajar etika bisnis.

C. Etika Bisnis dan Teori Etika Secara umum istilah “morality” dan “ethics”

dapat saling menggantikan. “Morality”

berasal dari bahasa Latin “moralitas” dan “ethics” berasal dari bahasa Yunani “ethikos”. Kedua

istilah tersebut tidak ada perbedaan artinya. “Morality” digunakan untuk menjelaskan fenomena yang bersifat sosiologis, yaitu keberadaan suatu aturan dan etika dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki suatu morality, karena morality merupakan dasar untuk melakukan interaksi yang saling menguntungkan diantara mereka. Tanpa adanya aturan yang mendasar, misalnya “dilarang membunuh” (do not kill) dan “dilarang mencuri” (do not steal) maka sulit untuk mewujudkan masyarakat yang damai.

Tidak semua aturan

merupakan bagian dari

morality, misalnya makan kue dengan menggunakan pisau adalah pelanggaran etiket (tatacara) dan secara moral tidak salah. Nasehat yang menyatakan “Lihatlah kedua sisi jalan sebelum menyebrang jalan” merupakan aturan kehati-hatian bukan morality. Etiket dan kehati-hatian merupakan aturan yang tidak termasuk moral. Moralitas juga bersifat spesifik untuk suatu masyarakat dan eksis pada waktu dan tempat tertentu. Moralitas suatu bangsa berbeda dari suatu waktu ke waktu tergantung dari kemajuan perabadan yang dimiliki.

D. Etika Dalam Era Global Bisnis merupakan hubungan yang bersifat ekonomi diantara kelompok orang yang dikenal sebagai pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders), yang meliputi : pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, para pesaing, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Manajer saat ini harus memperhatikan seluruh stakeholder perusahaan, tidak hanya para pemegang saham. Pada era globalisasi, Stakeholder perusahaan tidak hanya berasal dari satu Negara. Masing-masing memiliki kepentingan yang kadangkala saling bertentangan. Para pemegang saham berupaya untuk mendapatkan hasil yang tertinggi atas investasinya. Karyawan lokal akan berusaha untuk mempertahankan pekerjaannya. Sedangkan karyawan dari Negara lain akan berusaha

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Masyarakat lokal akan

berusaha untuk memproteksi tarif pajak dan pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bagaimanapun keputusan yang akan dibuat oleh seorang manajer akan sangat sulit untuk dapat memuaskan semua pihak. Setiap keputusan kadangkala akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Pada bab ini akan akan dibahas isu-isu yang berkaitan dengan etika dalam kaitannya dengan hubungan bisnis yang begitu kompleks.

Isu yang berkaitan dengan etika dapat

diklasifikasikan kedalam lima kategori umum dari masalah etika, yaitu : penyuapan (bribery),

paksaan (coercion), penipuan (deception), pencurian (theft), dan diskriminasi yang tidak fair (unfair discrimination). Penyuapan (Bribery) Suap digunakan untuk memanipulasi orang dengan membeli pengaruh yang dimiliki. Penyuapan dapat didefinisikan sebagai : penawaran (offering), pemberian (giving), penerimaan (receiving), atau meminta (soliciting) sesuatu yang bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi (influencing) tindakan dari seorang pejabat dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan masyarakat atau hukum. Barang yang digunakan untuk menyuap dapat berupa pembayaran langsung berupa uang atau harta benda. Atau dapat juga berbentuk kickback setelah transaksi selesai. Penyuapan dapat menimbulkan konflik kepentingan diantara orang yang menerima suap dan unit organisasi dimana mereka bekerja. Penyuapan sering digunakan untuk mendapatkan penjualan, memasuki pasar baru, atau untuk mengubah atau menghindari kebijakan publik. Sangat sulit untuk menetapkan apakah adanya pemberian sesuatu dapat dikelompokkan kedalam penyuapan. Suatu pemberian (gift) yang diberikan sebagai ucapakan terima kasih

(courtesy) yang bersifat tidak mengikat, atau pemberian

tersebut mengandung arti untuk mempengaruhi keputusan dimasa mendatang.

Pertanyaan

kunci kiranya berkaitan dengan maksud dan jawabannya adalah sesuatu yang diharapkan. Jika pemberian yang diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku, hal ini termasuk penyuapan. Jika pemberian benar-benar mempengaruhi perilaku, apakah memiliki maksud untuk mempengaruhi atau tidak, maka pemberian tersebut berfungsi sebagai suap. Sebaliknya, jika pemberian tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku dimasa mendatang, maka pemberian tersebut tidak berfungsi sebagai suatu suap. Ancaman (Coercion) Coercion adalah mengendalikan orang lain melalui kekuatan atau ancaman. Coercion didefinisikan sebagai : tekanan (compulsion); pembatasan

(constraints); pemaksaan

(compelling) melalui kekuatan atau kekuasaan atau ancaman baik secara aktual, langsung atau positif, dengan menggunakan kekuatan fisik yang digunakan untuk memaksa melakukan tindakan melawan kehendak seseorang atau hukum. Coercion dapat berbentuk ancaman untuk tidak dipromosikan, kehilangan pekerjaan, penolakan keanggotaan dalam suatu industri. Coercion digunakan untuk memaksa seseorang untuk melakukan suatu tindakan bertentangan dengan keyakinannya.

yang

Penipuan (Deception) Deception memanipulasi orang dan perusahaan dengan cara menyesatkannya. Deception adalah tindakan untuk menipu; dengan sengaja berkata dusta atau melakukan tindakan yang menyesatkan. Mengetahui dan berkeinginan membuat pernyataan atau penyajian yang palsu, menyatakan atau menyimpulkan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya.

Perilaku

yang tidak jujur ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam terjadinya pelanggaran etika. Deception mencakup hal-hal sebagai berikut : mengubah (distorting) atau memalsukan (falsifying) data riset atau data akuntansi, membuat advertensi yang menyesatkan, memalsukan laporan biaya, memalsukan produk, menyajikan secara keliru terhadap posisi keuangan, dan memalsukan penilaian kinerja.

Rentang Deception dari

kebohongan yang bersifat kecil yang tidak begitu berbahaya, yang akan menyebabkan kerugian kecil hingga sangat berbahaya yang akan menyebabkan kerugian besar atau cacat fisik, termasuk kematian. Kasus yang menarik terhadap deception adalah terjadi deception yang terjadi pada sebuah bengkel mobil. Sebagian besar dari kita memiliki pengetahuan yang sangat terbatas terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang mekanik pada sebuah bengkel mobil, sehingga kita menarik kepercayaan sepenuhnya kepada kepada manajer bengkel. Pihak bengkel memberikan insentif kepada para mekanik atas pekerjaan mereka. Sehingga para mekanik berusaha untuk menambah pekerjaan servis yang sebenarnya tidak diperlukan. Sehingga pihak pelanggan sangat dirugikan karena harus membayar lebih dari servis yang sebenarnya tidak diperlukan untuk memperbaiki sebuah mobil. Pencurian (Theft) Pencurian adalah mengambil suatu barang milik orang lain tanpa seijin empunya. Josep Nolan and Jacqueline Nolan-Haley mendefinisikan Mengambil harta kekayaan tanpa ijin pemiliknya.

theft sebagai “tindakan mencuri”.

Yang dimaksud harta kekayaan dapat

berbentuk secara fisik atau maupun nonfisik. Pencurian terjadi pada kasus insider trading ketika seseorang menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang dimiliki. Pencurian juga terjadi ketika perusahaan menjual produk palsu atau seseorang menetapkan harga yang telah dimanipulasi. Kolusi dalam penetapan harga menghasilkan pencurian karena kolusi tersebut menetapkan harga lebih tinggi dari harga normal dan mengambil uang kelebihan tersebut dari pembeli yang sebenarnya tidak diperlukan dalam rangka pertukaran. Ketidakjujuran dalam membuat kontrak juga menghasilkan pencurian. Menipu pelanggan seperti halnya mengambil harta kekayaan orang lain tanpa seijinnya, terjadinya harga yang tidak wajar.

Diskriminasi Yang Tidak Wajar (Unfair Discrimination) Unfair Discrimination adalah perlakuan tidak fair terhadap seseorang karena ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan atau agama. Seseorang diterima menjadi pegawai karena kualifikasi yang bersangkutan diperlukan dalam pekerjaan tersebut dan para pegawai akan menerima kompensasi berdasarkan kontribusi yang telah mereka berikan kepada organisasi. Unfair Discrimination terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang mendapat perlakuan khusus dibandingkan dengan yang lain tidak berdasarkan suatu kriteria yang relevan, misalnya : prestasi kerja. Kata kuncinya adalah kriteria yang digunakan. Apakah kriteria yang relevan yang mempersyaratkan suatu jabatan atau fungsi?

E. Penutup Perilaku yang etis merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu bisnis/organisasi secara jangka panjang. Berdasarkan argumen makro menyatakan bahwa pentingnya etika dalam suatu sistem ekonomi. Perilaku yang tidak etis akan menyebabkan distorsi sistem pasar , yang pada akhirnya terjadinya ketidakefisienan dalam pengalokasian sumber daya. Sedangkan argumen mikro memandang pentingnya etika dalam perusahaan sebagai individual. Perilaku yang tidak etis akan menyebabkan menurunnya kinerja dalam jangka panjang. Perilaku yang sesuai dengan etika (Ethical Behavior) adalah perilaku yang sesuai dengan peraturan (rules) atau standar untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang benar atau sesuai dengan moralitas (morality). Etika dapat diartikan seperangkat aturan yang menjadi pedoman atau standar bagi setiap orang atau masyarakat apakah suatu tindakan adalah benar dan salah atau baik dan buruk.

Daftar Pustaka: Fritzsche, David J.. 1997. Business Ethics. New York: McGraw-Hill. Robbin, Stephen P. 1998. Organizational Behavior. Eight Edition, New Jersey : Prentice- Hall International, 1998 Solomon, Jill. 2007. Corporate Governance and Accountability. Second Edition. England: John Wiley & Sons, Inc.