HUKUM & ETIKA PENYIARAN Modul ke:
06
Hukum Pers dan Delik Penyiaran
Fakultas
Ilmu Komunikasi
Program Studi
Broadcasting
Dr (C) Afdal Makkuraga Putra
Hukum Pers dan Delik Pers (Penyiaran) Ada tiga hal pokok yang diatur dalam hukum pers antara lain: 1. Aturan tentang redaksional. Aturan ini mengatur tentang pembuatan berita, penulisan berita, gambar, foto, karikatur. Aturan ini lasim disebut sebagai code of publication.
2.
3.
Aturan tentang perusahaan. Aturan ini meregulasi tentang penerbitan pers termasuk di dalamnya manajemen, ekonomi dan pajak. Aturan ini lazim disebut pula code of enterprise Aturan tentang profesi. Aturan ini mengatur tentang profesi pekerja media, seperti wartawan atau kewartawanan. Aturan ini lazim pula disebut sebagai code of profession
Ketiga aturan tersebut sesungguhnya saling terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisah-pisahkan
Pengertian Delik • Delik pengertian umumnya adalah perbuatan pidana atau perbuatan melanggar undang-undang/peraturan dan pelakunya di ancaman hukuman baik hukuman denda maupun kurungan.
Lanjutan • Sesuatu tindakan baru disebut sebagai delik apabila ada undang-undang atau peraturan yang dilanggar. Jadi intinya adalah segala perbuatan yang dilarang oleh UU dan pelakunya diancam hukuman.
• Penjelasan lebih jauh dari sudut pandang hukum harus terlebih dahulu ada undangundangnya atau peraturannya dan UU/peraturan itu dilanggar terbih dahulu barulah ada perbuatan pidana atau delik. • Hal ini dijamin dalam KUHP pasal 1 ayat 1 “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”
Delik Pers (Penyiaran) Pespektif Ilmu Komunikasi (A.Muis): proses penyampaian pesan antar manusia melalui pers yang dilarang oleh undang-undang dan komunikatornya diancam pidana Perpektif Ilmu Hukum (Prof.Van Hantum) A. Harus dilakukan dengan barang cetakan atau penyiaran b. Perbuatan yang dipidanakan harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan c. Dari perumusan delik harus ternyata, bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk dapat menimbulkan suatu kejahatan, apakah kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan atau lisan.
Sifat Delik Pers (Penyiaran) 1. Delik Aduan Delik aduan artinya tidak ada suatu perkara kalau tidak ada yang mengadu. Dengan kata lain, hanya akan ada kasus atau perkara yang diakibatkan adanya pemberitaan pers, kalau pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers tersebut mengadu kepada pihak yang berwajib.
2. Delik Biasa Delik biasa artinya tidap perlu ada pengaduan. Bila aparat berwajib mengetahui terjadi Pelanggaran /kejahatan maka mereka berinisiatif melakukan mengusutan.
Lima Kategori Delik …. Lima Kategori Delik (Prof. Oemar Seno Adji)
1. 2. 3.
Delik Keamanan Negara Delik Agama Delik Penghinaan
Defamation
Penghinaan = Libel 4. 5.
Pornografi Kabar bohong
Fred Fedler Menyebut Tiga syarat Libel 1. Identification 2. Defamation 3. Publication
Slander (gesture)
Delik Keamanan Negara • Menurut Omar Seno Adji, yang tergolong dalam delik ini adalah melanggar pasal 112 dan 112 KUHP. Pada intinya kedua pasal tersebut memidana barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan (untuk kepentingan negara) atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikan kepada negara asing (pasal 112) atau mengumumkan dan seterusnya, gambar-gambar peta atau benda yang bersifat rahasia atau bersangkutan dengan kemanan dan pertahanan negara terhadap serangan dari luar (pasal 113).
Penghinaan • Objek penghinaan menurut Seno Adji meliputi: perorangan termasuk yang telah meninggal dunia, Kepala Negara dan atau Wakilnya (pasal 134-136 bis KUHP), Kepala Negara asing yang bersahabat, Kepala perwakilan Asing yang bersahabat, terhadap pemerintah ataupun terhadap kekuasaan yang sah (lihat tulisan Menyoal Pasalpasal Penyebar Kebencian) dan terhadap golongan (group libel 156 KUHP).
Delik Pornografi • Pasal 282; “barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan .....” Batasan mengenai “melanggar kesusilaan” diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menterjemahkannya. Namun pengertian itu selalu ikembalikan atau didasarkan pada pandangan masyarakat setempat atau sebagian besar masyarakat suatu bangsa.
Delik Agama • Delik agama sebagaimana yang maksud dalam pasal 156 dan 156a KUHP adalah • memidanakan barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kabar Bohong • Delik khabar bohong diatur dalam pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946. Inti pasal 14: memidanakan penyiaran kabar bohong, dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, penyiaran berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Sedangakan pasal 15: menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran.
Terima Kasih Afdal Makkuraga Putra
