Hasil Paripurna DPRD Kota Salatiga

Edisi II Tahun 2009

Efektivitas

Penyerapan Anggaran Hasil Paripurna DPRD Kota Salatiga

Foto Kegiatan DPRD Pelaksanaan kegiatan Bintek penyusunan KUA-PPAS RAPBD Tahun 2010 dan Out Bond Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga serta Pusat Pengkajian Hukum Indonesia Kodim 0714 Salatiga di Kaliurang.(Foto/Doc.Majalah Jiwa Raga).

Daftar isi Majalah Jiwaraga

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Diterbitkan oleh : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SALATIGA. PENASEHAT Pimpinan DPRD : M. Teddy Sulistio, SE; Iwan Setyo Purbowo, SE., M.Si; M. Fathurrahman, SE., M.M; PEMBINA Walikota Salatiga, John M. Manoppo, SH; PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD : Drs. Harmanto; REDAKTUR PELAKSANA Kabag. Humas Rumah Tangga dan Perlengkapan: Agung Susetyo, SH; REDAKTUR Agus Prasetyo, SIP; Wahyudi Sumanto, S.Pd; KOORDINATOR LIPUTAN Spn. Joko Sutrisno AW., SH. PELIPUT/PENYUNTING Sumarno, S.Ag; Sasongko; Lukman Fahmi, S.HI; SETTING & LAY OUT Budi Susilo, S.Sos; DISTRIBUSI Mujiharjo; Lilik Eko Purwanto. ALAMAT REDAKSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA Jl. Letjen. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674. Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah 3-4 halaman folio spasi rangkap dialamatkan ke Redaksi. Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

4

LAPORAN UTAMA Efektivitas Penyerapan Anggaran; PDAU Akankah Ditinggalkan?; Pemberdayaan Masyarakat Melalui BBI; PDAU Belum Penuhi Target; Susunan Komisi Hasil Perubahan; Susunan Keanggotaan Fraksi DPRD Kota Salatiga.

12 MIMBAR Hancurnya Etika Publik; Mendagri Rancang 246 Pilkada Serentak; Ketua DPRD Polisikan Direktur PDAM 15 WACANA Senja Kala Pemberantasan Korupsi? 17 WARTA Kegiatan Anggota DPRD Kota Salatiga Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat 29 SOSOK Perangkai Bunga di Istana Negara Kegiatan Anggota DPRD Kota Salatiga tahun 2009

30 TEBAK WAJAH

Laporan Utama

A

spek penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan, pertama azas kemanfaatanya, kedua target waktu yang jelas, ketiga kualitas hasil. Hal tersebut menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan di Salatiga. Pada dasarnya kebijakan yang dikeluarkan untuk mengantisipasi permasalahan yang ada di suatu daerah. Yang menjandi permasalahan sekarang apakah selama ini adalah kenapa banyak program pembangunan tumpang tindih, dan

terkesan satu kegiatan belum selesai di buat kegiatan pembangunan yang lain dan akhirnya pelkasanaan pembangunan banyak yang tidak terselesaikan atau mangkrak. DPRD kota Salatiga yang fungsinya melakukan penganggaran (budgeting), pengawasan (controling), dan penyusunan peraturan daerah (legislasi) harus mampu untuk melaksanakan program pembanguna yang ideal di Salatiga dengan mengacu kepada skala prioritas. Dengan demikian masyarakat bisa segara memanfaatkan hasil pelaksanan pembanguan pemerintah kota Salatigga.

Jiwaraga Edisi II 2009

3

Laporan Utama

Efektivitas Penyerapan Anggaran Proses pembangunan sering terjadi permasalahan, banyak foktor yang menyebabkan hal itu terjadi, maka perlu sekiranya Pemerintah Kota Salatiga memberikan priorotas dan perencanaan yang matang untuk mengantisipasi permasalahan dikemudian hari. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan, pertama azas kemanfaatanya, kedua target waktu yang jelas, ketiga kualitas hasil. Jiwaraga-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Salatiga tahun 2009 terasa kurang istemewa, pasalnya penetapan anggaran baru terlaksana pada bulan November, ini menunjukan sisa waktu realisasi pelaksanaan program hanya tinggal satu setengah bulan, ini bukan waktu yang lama untuk sebuah program pembangunan, hal ini berkaitan dengan keterlambatan ragulasi pembentukan alat kelengkapan dewan. Dengan ketrlambatan penetapan RAPBD menjadi APBD, maka dibutuhkan koordinasi antar pihak, baik ekskutif maupun legeslatis dalam rangka memperbaiki kinerja dan mejalankan pekerjaan yang efektif dan efesien. Diharapkan penyerapan APBD tahun anggaran bisa lebih maksimal, karena anggaran tahun sebelumnya sekitar 30% tidak bisa direalisasikan dikarenakan banyak program yang tidak sesuai dengan jadwalnya. Bahwa Pendapatan Daerah pada Penetapan Anggaran Tahun 2009 berjumlah Rp.369,423,373,000.00 Nota Belanja Rp. 485,111,548,463 sedangkan Pendapatan Asli Daerah meningkat 28,57% atau sebesar Rp.50,130,034,000.00.Berdasarkan kebijakan Pendapatan Daerah pada KUA Perubahan APBD diproyeksikan meningkat 5,94%. Selain itu PPAS untuk urusan wajib meningkat 16,10%, dan untuk belanja tidak langsung juga meningkat 7,28%, ini menggambarkan anggaran defist dengan neto pembiayaan Rp. 115,688,175,463. Prioritas kegiatan program Tahun anggaran 2009 meliputi : Pengadaan

4


Tanah untuk JLS, Peningkatan Aset Pemkot, Pendidikan murah untuk Sekolah Dasar. Dengan tetap dilakukan pengawan dan pengelolaaan. Prioritas pembangunan Proses pembangunan sering terjadi permasalahan, banyak foktor yang menyebabkan hal itu terjadi, maka perlu sekiranya Pemerintah Kota Salatiga memberikan priorotas dan perencanaan yang matang untuk mengantisipasi permasalahan dikemudian hari. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan, pertama azas kemanfaatanya, kedua target waktu yang jelas, ketiga kualitas hasil. Hal tersebut menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan di Salatiga. Pada dasarnya kebijakan yang dikeluarkan untuk mengantisipasi permasalahan yang ada di suatu daerah. Yang menjandi permasalahan sekarang apakah selama ini adalah kenapa banyak program pembangunan tumpang tindih, dan terkesan satu kegiatan belum selesai di buat kegiatan pembangunan yang lain dan akhirnya pelkasanaan pembangunan banyak yang tidak terselesaikan atau mangkrak. DPRD kota Salatiga yang fungsinya melakukan penganggaran (budgeting), pengawasan (controling), dan penyusunan peraturan daerah (legislasi) harus mampu untuk melaksanakan program pembanguna yang ideal di Salatiga dengan mengacu kepada skala prioritas. Dengan demikian masyarakat bisa segara memanfaatkan hasil pelaksanan pembanguan

pemerintah (ekskutif dan legeslatis) kota Salatigga selaku pelaksana regulasi kepemerintahan yang ada. Harapan Antar Fraksi Dengan sudah dilaksanakan penetapan RAPBD menjadi APBD pada tanggal 5 November 2009 kemarin banyak fraksi-fraksi DPRD Kota Salatiga menaruh harapan besar untuk pelaksanaan program-program kegiatan dan pembanguan dengan sisa waktu yang terbatas. Fraksi Golongan Karya mengungkapkan dalam pandangan umum RAPBD 2009, “pembanguan belum merata hingga ke pelosok desa, terkesan proses pembangunan hanya kepentingan pemerintah (SKPD), pembangunan yang dilaksanakan kebanyakan tidak tepat sasaran, selaian itu pemberdayaan masyarakat atas program pembangunan masih kurang dan tidak melihata kebutuhan masyarakat, alokasi anggaran masih tumpang tindih. Fraksi Partai Demokrat (FPD) mempunyai harapan bahwa APBD tahun 2009 bisa di alokasikan program kegiatan masyarakat, seperti Jamkesda, Raskin, Subsidi Pupuk, selaian itu FPD juga menegaskan tetang rentang waktu yang terbatas, penciptaan program padat karyauntuk masyarakat. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI P) mengharapkan pada akhir tahun 2009 bisa terealisasi minimal 4 Raperda, yaitu Raperda pengentasan kemiskinan, Raperda Olah Raga, Raperda

Dana Cadangan, Raperda Protokoler dan keuangan pimpinan beserta anggota DPRD, selain itu FPDI P meminta SKPD untuk bekerja keras supaya anggaran bisa dilaksakan sesuai dengan again waktu dan tidak terjadi penyimpangan. Fraksi Amanat Keadilan dan Persatuan dalam pandangan umunya mengungkapkan, Pemerintah Kota Salatiga harus selalu berupaya meningkatkan PAD, prioritas pelaksanaan program kegiatan, penerangan jalan umum (PJU) yang merata, serta pengambilan langkah kongkrit Pemerintah Kota Salatiga atas pembangunan yang sampai sekarang masih mangkrak. Fraksi Partai Keaadilan Sejahtera DPRD Kota Salatiga, dengan pandang umunya menegaskan pemerintah kota salatiga untuk segera melaksanakan koordinasi dalam rangka penyerapan anggaran yang lebih maksimal, meninjau program-program baru, serta pengalihan program kegiatan jangka pendek. Fraksi Pembangunan sejahtera menerangkan memaksimalkan pelaksanaan pelayanan public, manajemen pengelolaan yang proofesional tentang PDAU Kota Salatiga, perencanaan yang matang setiap program kegiatan, mengevaluasi kembali hasil dari setiap pelaksanaan pembangunan. Dengan harapan dan penegasan di atas, pemerintah kota salatiga bisa mengerti akan kebutuhan masyarakat,serta bisa menetukan mana program jangka pendek daerah, menengah maupun program jangka panjang daerah. (tho/dhi)


5

Laporan Utama

PDAU, Akankah Ditinggalkan Masyarakat? Jiwaraga—Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) adalah badan usaha yang dimiliki pemerintah. Seharusnya masyarakat bisa merasakan manfaat yang dihasilkan dari PDAU, tetapi apa yang terjadi saat ini, masyarakat lebih memilih pihak swasta. Dari itu timbul pertanyaan sampai kapan PDAU akan dibiarkan semacam ini? Apakah tidak sadar kalau PDAU sangat berpengaruh bagi kemajuan Kota Salatiga? Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) selama ini memang dalam penyelesaiannya selalu dinomorduakan oleh pemerintah maupaun elemen masyarakat, dan juga pemerintah tidak segera memberi solusi terhadap permasalahan yang ada pada PDAU tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya perdebatan tentang PDAU, terutama masalah pendapatan yang sampai sekarang belum memenuhi target rencana awal yakni Rp 300 juta pertahun. Sementara itu, para pengelola sendiri tidaklah menyadari akan permasalahan itu. Permasalahan PDAU ini dari tahun ke tahun seperti menumpuk, yang terjadi tidak hanya terfokus pada satu problem akan tetapi banyak permasalahan. Dimulai dari lemahnya pengelolaan pemerintahan terhadap PDAU, rendahnya kesadaran pengelola untuk memaksimalkan potensinya, serta figur kepemimpinan PDAU yang tidak menyadari bahwa badan usaha ini adalah investasi utama bagi kelangsungan Kota Salatiga. Terlebih lagi minimnya kesadaran pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi di PDAU ini. Contohnya pada SPBU dan perbengkelan yang saat ini sangat tertinggal jauh dengan SPBU dan perbengkelan swasta, baik dalam hal penampilan maupun pelayananya. Dengan demikian SPBU dan Perbengkelan tersebut tidak dapat dijadikan wadah pendudukung terhadap peningkatan pendapatan dan pembangunan di Kota Salatiga yang kita cintai ini. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ini merupakan salah satu badan usaha yang dikelola PDAU. Tetapi kita bisa melihat kondisi realistisnya

6


sangat mengundang keprihatinan masyarakat. Kapabilitas tenaga menjadi kendala utama. Selain itu, banyak juga fasilitas PDAU yang sudah tidak layak pakai tetap digunakan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa PDAU tidak memperhatikan layanan yang diberikan apakah memungkinkan untuk tetap digunakan. Memang, untuk mewujudkan PDAU yang berkualitas, dibutuhkan pengelolaan yang baik dan berkualitas. Dan juga sistemnya yang baik pula. Begitulah suasana PDAU yang ada di Kota kecil yang bernama Kota Salatiga ini, semoga hal ini akan segera dibenahi, sehingga masyarakat tidak akan meninggalkan PDAU, semoga . . .(lux)

Laporan Utama

Pemberdayaan Masyarakat Melalui BBI Masyarakat adalah titik pangkal dari program BBI. Jadi yang seharusnya lebih banyak mendapatkan manfaatnya ialah masyarakat. Tujuannya dengan memberikan pembinaan-pembinaan yang diberikan akan membuat masyarakat untuk lebih giat dalam berusaha. Sehingga lapangan pekerjaan tercipta, pengangguran berkurang dan kemiskinan pun akan semakin berkurang. Jiwaraga—BBI yang ada di kota Salatiga harusnya dengan aset yang besar dapat memberi kontribusi yang besar bukan kanya pada PAD tapi juga seluruh masyarakat. Tetapi dirasa semua itu belum dapat dirasakan, baik kontribusi bagi pemerintah maupun masyarakat sebab penanganannya kurang serius. “Masyarakat diberikan pembinaan pemberdayan bibit ikan untuk lahan usaha dengan maksud agar masyarakat akan lebih serius dalam berusaha” tegas M. Fathur Rahman, SE.MM. Masyarakat adalah titik pangkal dari program ini. Jadi yang seharusnya lebih banyak mendapatkan manfaatnya ialah masyarakat. Tujuannya dengan memberikan pembinaan-pembinaan yang diberikan akan membuat masyarakat untuk lebih giat dalam berusaha. Sehingga lapangan pekerjaan tercipta, pengangguran berkurang dan kemiskinan pun akan semakin berkurang. Menurut pria yang akrab disapa Maman itu, dinas pengelola BBI harus selalu aktif untuk memberikan perhatiannya pada masyarakat untuk memberikan pendidikan kepada mereka, segala pelatihan-pelatihan diberikan kepada masyarakat

serta ditindak lanjuti dalam pembudayaannya. Dengan maksud bahwa wujud perhatian yang diberikan kepada pemerintah agar masyarakat kota Salatiga lebih berkembang dan maju sehingga kemakmuran kota akan terbina. “Harapannya dinas pengelola lebih banyak memperhatikan masyarakat untuk membina mereka dalam penanganan usaha ikan. Dengan kata lain bahwa dinas yang terkait mempunyai suatu program untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga benar-benar merasakan program ini.”Tegasnya. Untuk itu memberi pendidikan kepada masyarakat adalah salah satu wujud yang paling utama dari sosialisasi BBI ini. Dengan itu masyarakat akan benar - benar dapat merasakan balai tersebut bukan hanya materiil saja yang diperoleh namun secara moril juga akan dirasakan oleh masyarakat. (mis/dhi)


7

Laporan Utama

PDAU Tidak Penuhi Target

Jiwaraga—Dari tahun ke tahun permasalahan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) belum juga terselesaikan. Semestinya PDAU menjadi permasalahan utama dari lemahnya pendapatan Salatiga. Akan tetapi permasalahan itu dinomorduakan oleh pemerintah maupaun elemen masyarakat. Apabila pemerintah tidak bisa memberi solusi terhadap permasalahan PDAU masa kini maka tentunya akan berimplikasi terhadap permasalahan yang lain. Perdebatan tentang PDAU terutama masalah pendapatan yang sampai sekarang belum memenuhi target rencana awal yakni Rp 300 juta pertahun. Bahkan para pengelola tidak menyadarinya, sehingga

8


tidak heran jika permasalahan itu tidak pernah menemukan jalan keluarnya. Mestinya permasalahan tahun kemarin menjadi pelajaran supaya tidak terulang kembali di tahun mendatang. Akan tetapi, realitanya malah sebaliknya, permasalahan kemarin terulang lagi. Ironis memang melihat permasalahan lama belum terselesaikan malah datang permasalahan baru. Lubang lama belum tertutupi di tambah lagi lubang yang baru. Maka permasalahan PDAU dari tahun ke tahun menjadi menumpuk. Begitulah kiranya yang terjadi Salatiga terutama menyangkut masalah PDAU. Permasalahan PDAU yang terjadi tidak hanya terfokus pada satu problem. Dimulai dari lemahnya pengelolaan pemerintahan terhadap PDAU, rendahnya kesadaran pengelola untuk memaksimalkan potensinya, serta figur kepemimpinan PDAU bahwa badan usaha ini adalah investasi utama bagi kelangsungan Salatiga. Minimnya kesadaran pemerintah terbukti dengan ketidakseriusannya dalam menangani permasalahan PDAU. Fenomena yang terjadi dari generasi ke-generasi adalah tidak adanya master plain dari PDAU tersebut.

Semisal, SPBU dan perbengkelan kalah jauh dengan pihak swasta, baik secara tampilan maupun pelayananya. Sehingga PDAU tidak dijadikan wadah pendudukung terhadap kemajuan pendapatan dan pembangunan kota salatiga. Wajah Ironis PDAU Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) adalah badan usaha yang dimiliki pemerintah. Seharusnya masyarakat bisa merasakan manfaat yang dihasilkan dari PDAU, tetapi yang terjadi masyarakat lebih memilih pihak swasta. Dari itu timbul pertanyaan sampai kapan PDAU akan dibiarkan semacam ini? Apakah tidak sadar kalau PDAU sangan berpengaruh bagi kemajuan Kota Salatiga? Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum adalah salah satu badan usaha yang dikelola PDAU. Tetapi kita bisa melihat kondisi realistisnya kurang menimbulkan perhatian masyarakat. Selain diatas, kapabilitas tenaga menjadi kendala utama. banyak fasilitas PDAU yang sudah tidak layak pakai tetap digunakan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa PDAU tidak memperhatikan layanan yang diberikan apakah memungkinkan untuk tetap digunakan. Untuk mewujudkan PDAU yang berkualitas, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik pula. Selain sistemnya yang baik, sarana dan prasarana yang dimiliki harus memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan memberikan hasil yang terbaik bagi pemerintah yang diperoleh PDAU tersebut. Dalam melakukan seleksi penerimaan tenaga praktek - praktek KKN masih sering terjadi. Tidak heran bila PDAU ditumpangi banyak kepentingan. Seleksi

tidak dilakukan secara profesional menggunakan fit and propert test, sehingga berdampak pada kualitasnya. Tidak Adanya Ketegasan Pemerintah Law enforcement penegakkan hukum baik yang berupa undang - undang maupun peraturan di bidang badan usaha tidak pernah terealisasikan. Sehingga aturan hanya dijadikan wawasan dalam melakukan kompromi kepentingan. Pemerintah tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini. Seharusnya dijelasakan bahwa pengelola PDAU harus benar-benar memahami fungsi dan tugas mereka sebagai pelayan pemerintah. Jangan seperti sekarang ini direktur saja belum difinitif serta badan pengawasan juga belum jelas mau bagiamana? Koordinasi sangat penting untuk selalu dilakukan karena ini terkait dengan target dan sasaran yang akan dicapai dari PDAU. Supaya tidak semakin berkepanjangan dan masyarakat bisa secepat mungkin memanfaatkan badan usaha tersebut, serta untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaanya. Karena dirasa selama ini PDAU belum sepenuhnya memberikan pelayanan, akhirnya banyak target yang tidak terpenuhi. Salatiga merupakan kota kecil sehingga dengan mudah pemerintah dapat mengatur setiap tata kebutuhanya supaya tidak terjadi masalah, dengan catatan ada prioritas peningkatan PDAU ke depan yang berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memang demikian yang terjadi sekarang ini. Akhirnya tanpa di sadari PDAU akan semakin di tinggalkan masyarakat dan akhirnya akan hilang asetaset yang ada.(Torik Huda Kurniawan/dhi)


9

Laporan Utama

Tentang Alat Kelengkapan Dewan Setelah Perubahan

Susunan Struktur

Komisi Hasil Perubahan Jiwaraga—Anggota DPRD Kota Salatiga berjumlah 25 orang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan posisi yang telah diberikan. Selanjutnya untuk pucuk pimpinan DPRD Kota Salatiga tersebut diampu oleh tiga orang, yang ketiganya dari partai dengan porelahan suara terbanyak.

Ketua DPRD : M. Teddy Sulistio, SE. dari PDI Perjuangan Wakil ketua : Iwan Setyo Purbowo, SE, MSi. dari Partai Demokrat Wakil ketua : M. Fatur Rahman, SE,MM. dari Partai Keadilan Sejahtera Alat kelengkapan dewan ada tiga komisi yang membawahi sejumlah bidang dalam pembangunan.

Dibawah ini susunan struktur komisi dan badan kehormatan hasil perubahan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan Nama

Jabatan Dalam Komisi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota

M. Kemat, S.Sos Ttitik Kirnaningsih, SE Ahmad Suhada, SE. MM Bambang Soedowo Ellysabeth Dwi K, SH.MSi Fahmy Asyhari, SH Rosa Darwanti, SH.MSi Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan Nama H. Toto Suprapto, BcM. SE Suyanto Supriyono Mahmudah, SH Ahmad Suhada, SE.MM Eny Tri yuliastusi M.Guntur Fajar Utomo, SH Drs. Agung Wibowo

Jabatan Dalam Komisi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Komisi III Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Nama

Jabatan Dalam Komisi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota

Agung Setiyono, SH Suhadi Drs, F Slamet Ariadi Yulianto, SE.MM Maulana Ibnussina, SE Sandra Kusumawati, SH H. Suniprat SUSUNAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA SALATIGA No. 1. 2. 3.

10

Nama Malikhah, SP Drs, Agung Wibowo H. Suniprat


Kedudukan Ketua Wakil Ketua Anggota

Laporan Utama

Susunan Keanggotaan

Fraksi DPRD Kota Salatiga Susunan Keanggotaan Fraksi DPRD Kota Salatiga Fraksi Partai Golongan Karya Nama Rosa darmawanti, SH.MSi Agung Setiyono, SH Maulana Ibnussina, SE Eny Tri Yuliastuti Suyanto

Jabatan Dalam Komisi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nama H. Suniprat Supriyono M. Teddy Sulistiyo, SE M. Kemat, S.Sos

Jabatan Dalam Komisi Ketua Sekretaris Anggota Anggota

Fraksi Partai Demokrat Nama Bambang Soedowo M. Guntur Fajar Utomo, SH Drs, F. Slamet Ariadi Iwan Setiyo Purbowo, SE.MSi

Jabatan Dalam Komisi Ketua Sekretaris Anggota Anggota

Fraksi Amanat Keadilan dan Persatuan Nama Drs, Agung Wibowo H. Toto Suprapto, BcM. SE Sandra Kusumawati, SH E. Dwi Kurniasih, SH. MSi Fahmi Asyhari, SH

Jabatan Dalam Komisi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nama Malikhah, SP Ahmad Suhada, SE.MM Suhadi M. Faturrahman, SE. MM

Jabatan Dalam Komisi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

Fraksi Pembangunan Sejahtera Nama Yulianto, SE. MM Mahmudah, SH Titik Kirnaningsih, SE

Jabatan Dalam Komisi Ketua Sekretaris Anggota

Susunan Badan Anggaran DPRD Kota Salatiga No. Nama Kedudukan Ketua 1. M. Teddy Sulistio, SE Wakil Ketua 2. Iwan Setyo P, SE, MSi Wakil Ketua 3. M. Fathur Rahman, SE, MM Sekretaris 4. Suniprat Anggota 5. Bambang Soedowo Anggota 6. Malikhah, SP Anggota 7. Eny Tri Yuliastuti Anggota 8. Titik Kirnaningsih, SE Anggota 9. H. Toto Suprapto, BcM, SE Anggota 10. M. Kemat, S.Sos Anggota 11. Rosa Darmawanti, SH, M.Si Anggota 12. M. Guntur Fajar U, SH Anggota 13. Supriyono Anggota 14. Agung Setiyono, SH Anggota 15. Drs. F. Slamet Ariadi Anggota 16. Ahmad Suhada, SE, MM Anggota 17. Suhadi Anggota 18. Drs. Agung Wibowo Anggota 19. Sandra Kusumawati, SH Susunan Keanggotaan Badan Legislasi DPRD Kota Salatiga No. Nama Kedudukan 1. M. Teddy Sulistio, SE Ketua 2. Iwan Setyo Purbowo, SE, M.Si Wakil Ketua 3. M. Fathur Rahman, SE, MM Wakil Ketua 4. Suniprat Sekretaris 5. Bambang Soedowo Anggota 6. Malikhah, SP Anggota 7. Rosa Darwanti, SH, M.Si Anggota 8. Yuliyanto, SE, MM Anggota 9. M. Kemat, S.Sos Anggota 10. M. Guntur Fajar Utomo, SH Anggota 11. Agung Setiyono, SH Anggota 12. Ellysabeth. Dwi K, SH, M.Si Anggota 13. Fahmi Asyhari, SH Anggota Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kota Salatiga No. Nama Kedudukan Ketua 1. M. Teddy Sulistio, SE 2. Iwan Setyo Purbowo, SE, M.Si Wakil Ketua Wakil Ketua 3. M. Fathur Rahman, SE, MM Sekretaris 4. Supriyono Anggota 5. Drs. F. Slamet Ariadi Anggota 6. Yuliyanto, SE. MM Anggota 7. Suyanto Anggota 8. Maulana Ibnussina, SE Anggota 9. H. Toto Suprapto, BcM, SE Anggota 10. Suhadi Anggota 11. Mahmudah, SH Anggota 12. M. Kemat, S.Sos Anggota 13. Ahmad Suhada, SE, MM


11

Mimbar

Gadis Arivia

Hancurnya Etika Publik Ketika kepolisian dan kejaksaan tidak dapat memberi putusan yang tepat, saat itulah kepercayaan publik hilang. Pihak yang berotoritas tidak mampu membuat keputusan etis yang melampaui aneka persoalan legalistik formal. Artinya, nurani penegak hukum dan pejabat di Indonesia tidak berbunyi. Satu pekan terakhir ini, rakyat syok menyaksikan aparat hukum di negeri ini tidak ada nilainya sama sekali. Pemutaran rekaman penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi membuat rakyat kehilangan kepercayaan kepada institusi Polri dan Kejaksaan Agung. Belum habis rasa pedih hati, ulah berikut datang dari DPR, yang asyik melakukan puja-puji kepada polisi. Rakyat kecewa. Bagaimana mungkin anggota DPR tidak berpihak kepada korban, yakni Bibit-Chandra, tetapi kepada pihak yang melakukan kesewenangwenangan? Harapan bahwa anggota DPR akan bersikap kritis dan tajam mempertanyakan pertanggungjawaban Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri sirna sudah. Kini, rakyat mempertanyakan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi. Kepercayaan rakyat kian luntur. Bila para pemimpin tidak dipercaya dan dihargai lagi oleh rakyatnya sendiri, maka para pemimpin telah gagal menjunjung etika publik. Pentingnya etika publik Apakah yang membuat etika publik begitu penting dirawat? Etika merupakan panduan untuk bertindak secara benar yang didasari tanggung jawab. Artinya, siap menerima konsekuensi dari setiap tindakannya. Pendek kata, etika adalah penilaian akan tindakan yang benar dan salah serta kapasitas untuk membuat aneka keputusan yang bertanggung jawab. Etika publik menargetkan pejabat publik yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk dapat menunjukkan dirinya dapat dipercaya sehingga mampu melakukan kinerja yang baik. Baik confidence dan trust memainkan peran

12


penting dalam etika publik. Pemerintah atau pelayan publik seperti Polri dan DPR dalam tatanan negara demokrasi selalu dituntut untuk memiliki standar nilai lebih tinggi dari standar nilai personal atau standar nilai sektor privat. Nilai- nilai pelayanan publik senantiasa mengedepankan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kejujuran. Butir-butir itu memformulasi apa yang disebut kepercayaan publik. Mengedepankan nurani Dari rekaman yang diperdengarkan kepada rakyat Indonesia, peran pihak yang dipercaya untuk memiliki kuasa dan otoritas telah dilecehkan Anggodo. Beberapa pihak terlihat melindungi dan menampik permintaan banyak kalangan untuk menangkap Anggodo. Kapolri beralasan memerlukan bukti-bukti lebih banyak lagi. Padahal, Anggodo secara gamblang berbicara soal penyogokan, bahkan keinginan melenyapkan nyawa seorang penegak hukum. Ketika kepolisian dan kejaksaan tidak dapat memberi putusan yang tepat, saat itulah kepercayaan publik hilang. Pihak yang berotoritas tidak mampu membuat keputusan etis yang melampaui aneka persoalan legalistik formal. Artinya, nurani penegak hukum dan pejabat di Indonesia tidak berbunyi. Inilah yang tidak dipahami oleh para pejabat negara. Bahwa keputusan etis bersifat reflektif didasarkan oleh akal sehat. Keputusan etis mengacu pada prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang kuat. Keputusan etis berarti mampu membuat keputusan yang normatif, artinya harus melakukan pilihanpilihan. Pilihan-pilihan etis apakah yang akan dilakukan pejabat negara ini? Tim Pencari Fakta (TPF) berusaha menjaga keutuhan hati rakyat Indonesia dengan berpihak pada keadilan. Namun, apakah TPF mampu memutuskan untuk komit pada yang ulung, bukan pada wewenang? Jajaran Polri dan Kejaksaan Agung tetap bertahan pada legalistik formal entah untuk mencari kebenaran atau mencari selamat. Mampukah mereka memutuskan untuk memihak pada rasa keadilan? DPR sibuk memikirkan kepentingan koalisi partai. Mampukah memutuskan untuk bersikap independen? Aneka pertanyaan etis ini hanya bisa disikapi dengan memutuskan agar Indonesia dibiarkan tetap hidup atau mati, manakah yang akan dipilih?(http://cetak.kompas.com). Penulis adalah Dosen Filsafat Universitas Indonesia; Ketua International Center for Ethics, Washington DC

Mimbar

Mendagri Rancang 246 Pilkada Serentak Problem lain karena pemerintah harus menunjuk pelaksana tugas (plt) menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum pilkada serentak. JAKARTA - Tahun depan, ada 246 pemda yang melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada). Saat ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sedang merancang bagaimana caranya agar pilkada 246 daerah bisa dilaksanakan serentak. Tujuannya untuk menghemat biaya dan mempermudah koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah pusat sebagai fasilitator. "Misinya agar semua pilkada berlangsung secara baik dan lancar. Besok (hari ini) kami akan menggelar rapat dengan KPU untuk mematangkan rencana itu," ujar Gamawan di Jakarta, Minggu (8/11). Mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada ada yang mesti diselaraskan atau disinkronkan. Seperti istilah mencoblos pada UU No 32/2004 tentang Pemda dan istilah mencontreng dalam UU Pemilu. "Ini yang perlu disamakan agar tidak ada kerancuan," kata dia. Dalam rancangan pelaksanaan pilkada serentak di 246 daerah, Depdagri hanya bertindak sebagai fasilitator. Pelaksanaan pilkada langsung ditangani KPU propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini, kata dia, Depdagri telah membentuk tim untuk membahas gagasan penggabungan ini. "Koordinasi dengan para pakar terus dilakukan untuk menyusun desain yang proporsional," ujar dia. Penggabungan pilkada memang akan menghemat anggaran cukup besar. Pemerintahan pusat dan daerah pun bisa lebih efektif karena proses pencontrengan hanya dilaksanakan satu kali. Tapi, diakui Gamawan, target untuk melaksanakan pada 2010 masih terlampau tinggi. Sebab, dengan 246 pilkada di tempat berbeda-beda, potensi sengketa akan muncul dalam jumlah besar. "Saya khawatir Mahkamah Konstitusi (MK) tak akan sanggup menyelesaikan sengketa itu dalam batas waktu tertentu," ujar dia.

Problem lain karena pemerintah harus menunjuk pelaksana tugas (plt) menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum pilkada serentak. Gamawan menilai, selama ini kinerja Plt kepala daerah tak terlalu maksimal. "Tapi, kami masih memiliki alternative. Yakni pilkada tahun depan dilaksanakan serentak di tiap provinsi, bukan di seluruh Indonesia," tegas dia. Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar Nafis Gumay mengatakan revisi UU No 32/2004 tentang Pemda harus segera dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak. Revisi terbatas ini harus dilaksanakan awal tahun depan sehingga pemilihan 2010 bisa serentak. Paling lambat, revisi harus selesai April 2010. "Kalau revisi tidak selesai, pemilihan 2010 bisa ditunda 2011," katanya. Ke depan, kata Hadar, diperlukan undang-undang Pilkada tersendiri. Tujuannya agar bisa mengatur pilkada dengan lebih rinci. Opsi lain adalah menggabungkan pilkada dengan pemilihan anggota DPRD agar isu lokal bisa lebih terangkat. "Selama ini, isu lokal sering tertutup karena pemilihan anggota DPRD digabung dengan pemilihan anggota DPR," bebernya. (zul/oki__Copyright PUSPENDEPDAGRI 2008)


13

Mimbar

Ketua DPRD Polisikan Direktur PDAM JIWARAGA—Rapat anggaran yang rutin dilakukan antara Tim Anggaran Pemkot dan Badan Anggaran DPRD, Selasa (8/12) berakhir dengan ketegangan. Hal itu terjadi karena ada insiden direktur PDAM Darminta yang marah hingga terjadi aksi fisik yakni menarik kerah ketua DPRD Teddy Sulistio. Ketua DPRD Teddy Sulistio saat ditemui diruang kerjanya menjelaskan, awalnya badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemkot mengundang direktur PDAM untuk menjelaskan perkembangan perusahaan tersebut. Diantaranya tentang persoalan dana PDAM yang dipinjamkan ke koperasi. Karena tidak ada jawaban, Teddy bermaksud melanjutkan rapat dengan tim anggaran dan meminta kepada Darminta untuk meninggalkan ruangan. “Tetapi yang bersangkutan tidak kooperatif dengan tidak mau keluar ruangan hingga akhirnya rapat berakhir deadlock,” terang pria yang juga ketua DPC PDIP tersebut. “Seusai rapat ditutup, direktur PDAM tiba – tiba datang dengan nada marah serta menarik kerah saya sambil memaki. Beruntung beberapa anggota dewan yang mengetahui kejadian tersebut bisa melerainya,” tutur Teddy sembari memeragakan kejadian yang dialaminya. Lebih lanjut Teddy menyatakan bahwa dirinya secara pribadi sudah memaafkan aksi yang dilakukan Darminta. Wakil ketua DPRD Iwan Setyo Purbowo mengaku kaget dengan kejadian tersebut. Ia yang kebetulan berada dibelakang Teddy langsung bereaksi dengan melerai agar tidak terjadi perkelahian. ”Saya yang rapat merasa biasa sempat terpancing dengan kejadian seperti itu,” ujar Iwan. Usai insiden tersebut, kalangan dewan menggelar rapat tertutup yang menghasilkan pernyataan sikap tersebut. Dalam isi surat tersebut tertulis jika selain arogan, Darminta juga disebut telah menginjak – injak martabat DPRD. Selain kepada walikota, surat itu juga ditembuskan kepada Sekda Agus Rudianto.

14


Selanjutnya, Teddy Sulistio juga melaporkan aksi tarik kerah ke mapolres setempat. Langkah itu diambil berdasarkan desakan dari kader dan simpatisan PDIP yang tidak menerima kejadian yang dialami ketuanya. Lebih dari 50-an kader dan simpatisan PDIP mendatangi gedung DPRD untuk menjemput Teddy Sulistio yang tengah memimpin sidang paripurna. Sekitar pukul 11.45 setelah sidang selesai, puluhan massa bersama Teddy berjalan menuju Mapolres yang jaraknya sekitar 100-an meter dari kantor dewan. Selain kader PDIP, sejumlah anggota dewan juga mendukungnya. Hal itu terlihat dengan kedatangan para anggota dewan ke Polres saat Teddy tengah melaporkan kejadian yang dialaminya. Seperti wakil ketua dewan Fatur Rahman (PKS) dan Iwan Setyo Purbowo (Demokrat). Serta beberapa anggota seperti Maulana Ibnusina (PPRN) dan Sandra (PKPI). Direktur PDAM Darminta saat dimintai konfirmasinya mengenai desakan DPRD untuk mencopot dinya menyerahkan semunya kepada walikota. “Semua saya serahkan kepada walikota,” balas Darminta melalui pesan singkat telepon genggamnya. Disinggung mengenai ketegangan yang terjadi, ia membantahnya dan mengatakan semua berjalan dengan biasa.(sas)

Wacana

Saldi Isra

Senja Kala Pemberantasan Korupsi? Simbol ”cicak vs buaya” lebih dari sekadar pertarungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian. Yang sesungguhnya terjadi, kulminasi pertarungan panjang antara nurani rakyat yang sudah muak dengan masifnya praktik korupsi melawan serangan balik para koruptor. Karena itu, penyelesaian skandal ”cicak vs buaya” akan menentukan agenda pemberantasan korupsi. Skandal ”cicak vs buaya” menjadi bukti nyata rapuhnya komitmen pemberantasan korupsi sejumlah institusi negara. Padahal sejak awal disadari, keberhasilan agenda pemberantasan korupsi akan ditentukan oleh dukungan politik parlemen dan pimpinan tertinggi di eksekutif, aturan hukum, penegak hukum, dan dukungan masyarakat. Di tengah pertarungan ”cicak vs buaya”, kita sedang menyaksikan dukungan yang terbelah untuk pemberantasan korupsi. Jika mau dibobot, dukungan institusi negara untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi pasti jauh lebih kecil daripada tahun- tahun awal reformasi. Karena itu, kini agenda pemberantasan korupsi tidak sedang di persimpangan jalan, tetapi bergerak menuju titik nadir. Memudar Bagi negara-negara yang sedang terbelit praktik korupsi masif, dukungan parlemen menjadi salah faktor penentu keberhasilan agenda pemberantasan korupsi. Keberhasilan akan kian cepat diraih jika pimpinan tertinggi di eksekutif memberi dukungan serupa. Dukungan itu diperlukan untuk menggerakkan aparat penegak hukum yang ada di bawah presiden. Meski menyisakan banyak celah, selama satu dasawarsa pertama reformasi dukungan atas pemberantasan korupsi begitu menonjol. Buktinya, dalam periode itu berhasil dibuat sejumlah undangundang yang mempunyai semangat luar biasa dalam memberantas korupsi. Tak terbantahkan, KPK dengan kewenangan luar biasa dan pengadilan khusus tindak pidana korupsi adalah wujud nyata semangat itu. Perlahan tetapi pasti, semangat memberantas korupsi mulai memudar. Buktinya, dengan kewenangan legislasi, sejumlah undang-undang yang punya semangat memberantas korupsi mulai dimasalahkan. Kita ingat, bagaimana DPR mengobrakabrik sejumlah pasal dalam revisi UU KPK. Tanpa

tekanan masyarakat, bisa jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memilih untuk kembali ke draf awal. Bukti lain, dalam periode 2004-2009, secara terbuka DPR mengintervensi aparat penegak hukum untuk menghentikan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD. Hal yang sama juga terjadi di eksekutif. Memulai dengan moto: ”saya akan memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi”, semangat Presiden Yudhoyono untuk memberantas korupsi kian memudar. Setidaknya, pemudaran itu dapat dilacak dari ketidakjelasan sikap atas kriminalisasi yang menimpa unsur pimpinan (nonaktif) KPK, Bibit-


15

pengawasan. Jika yang sederhana saja gagal, bagaimana dengan isu superserius seperti skandal Bank Century? Yang amat menggelikan, begitu memudarnya semangat pemberantasan korupsi di DPR, lembaga ini tidak malu melakukan langkah di luar logika publik. Buktinya, DPR seperti menyediakan ”panggung” bagi polisi guna mengimbangi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya forum rapat kerja itu dimanfaatkan untuk mendalami sejumlah isu terkait kriminalisasi atas Bibit-Chandra. Sepanjang rapat kerja berlangsung, hampir tidak ada pertanyaan yang mendalami kasus Bibit- Chandra. Ini bukan gambaran keterbatasan kemampuan anggota DPR dalam melakukan fungsi pengawasan. Kejadian itu hanya memperkuat bukti, DPR tidak pernah nyaman dengan sepak terjang KPK. Dengan gambaran itu, sulit berharap kepada kekuatan mayoritas DPR menjadi barisan pendukung agenda pemberantasan korupsi.

Chandra, yang telah berlangsung cukup lama. Dengan dalih ”tak mau mencampuri proses hukum”, Yudhoyono membiarkan KPK porak- peranda. Karena itu, pembentukan TPF dinilai sebagai pilihan yang terlambat. Ancaman serius Ancaman paling serius dalam agenda pemberantasan korupsi ke depan, bangunan koalisi pemerintah dan sejumlah kekuatan politik DPR. Dengan dukungan mayoritas absolut di DPR, agenda pemberantasan korupsi potensial terbelenggu oleh perselingkuhan antara pemerintah dan sejumlah partai politik. Ancaman itu akan kian nyata jika soliditas bangunan koalisi terjaga baik. Apalagi, jika semangat memberantas korupsi tidak menjadi bingkai bangunan koalisi. Terkait kekhawatiran itu, Susan Rose-Ackerman dalam Corruption and Government: Causes, Consequenscie, and Reform (1999) mengingatkan, agenda dan strategi pemberantasan korupsi lebih mungkin dilaksanakan di tengah keterbatasan kekuasaan para politisi dan institusi-institusi politik. Tidak hanya itu, tambah Rose-Ackerman, perlu pemisahan antara pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif. Apa yang dikhawatirkan Rose-Ackerman sedang terjadi di negeri ini. Buktinya, beberapa kali upaya menggunakan hak konstitusional dalam bentuk pengawasan anggota DPR di tingkat komisi dibatalkan ketua DPR. Padahal, agenda yang akan dibicarakan terbilang isu-isu sederhana dalam pelaksanaan fungsi

16


Tidak berubah Mendengar rekaman di MK tempo hari, sulit berharap kepada kepolisian dan kejaksaan. Bahkan, jujur harus diakui, tidak ada yang berubah di kedua institusi penegak hukum ini. Karena itu, wajar jika ada yang menilai kejaksaan dan kepolisian adalah dua institusi paling ”menikmati” perubahan paradigma penegakan hukum. Selama tidak ada perubahan radikal, jangan berharap polisi dan kejaksaan akan menjadi salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi. Sebagai bawahan presiden, Kapolri dan Jaksa Agung gagal melakukan reformasi internal sebagaimana diamanatkan Inpres No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Bahkan, kasus ”perselingkuhan” sejumlah petinggi kepolisian dan kejaksaan merupakan perbuatan berulang. Keanehan kian menggunung saat kepolisian tak menahan Anggodo, tokoh utama di balik kriminalisasi atas BibitChandra. Banyak kalangan menilai, skandal ”cicak vs buaya” adalah pertaruhan nama baik Presiden Yudhoyono (Kompas, 6/11). Jika benar, Presiden harus memperbaiki keadaan. Yang sulit dipahami, mengapa Yudhoyono masih mempertahankan dua petinggi ini? Hilangnya harapan kepada parlemen dan pemerintah serta kepolisian-kejaksaan tidak berarti kita kehilangan segalanya. Tidak ada istilah senja kala dalam agenda pemberantasan korupsi. Kita masih memiliki MK dan KPK tidak mungkin dibunuh. Selain itu, konsolidasi masyarakat sipil yang terjadi selama kasus Bibit-Chandra menjadi modal besar untuk terus bertahan. Bagaimanapun, jangan pernah berhenti melawan korupsi.(http://cetak.kompas.com). Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Warta

PDIP Perjuangan M. Teddy Sulistio, SE

Lemahnya Etos Kerja Jiwaraga—Dalam penanganan Balai Benih Ikan (BBI) pangkal dari kurang maksimal ialah etos kerja dari para pengelolanya Maka perlu adanya revitalisasi kedalam. Perlu adanya peningkatan kinerja bagi para pelaku pengelola sehingga benar – benar memperbudidayakan dinas ini dengan sungguh - sungguh. Oleh sebab itu dalam perencanaan segala aktifitas pengelolaan harus direncanakan dengan matang agar tidak ada hal yang melencengan dari sasaran dibentuknya badan ini. “Etos kerja para pengelola masih sangat kurang, sehingga perlu lebih ditingkatkan sebab faktor ini sangat mempengaruhi dari jalannya semua program BBI ini,” tandas M. Teddy Sulistio, SE. Menurut M. Teddy Sulistio, SE dengan meningkatkkan semangat kerja pengelola BBI akan lebih dapat berjalan secara maksimal sehingga menjadikan kota Salatiga lumbung ikan yang dijadikan sentral bibit ikan, namun kenyataan yang dirasakan sekarang masyarakat maupun pemerintah belum dapat merasakan dari manfaat BBI tersebut. Harapannya yang diberikan amanah untuk mengelola aset negara tentang balai benih ikan ini segera merapatkan diri membentuk usaha ini lebih berkembang dan lebih maju agar aspek manfaat dapat

H. Suniprat

Perlu Inventarisasi Aset Jiwaraga—Keprihatinan besar ditunjukkan Suniprat, anggota dewan dari PDI Perjuangan saat disinggung mengenai pengelolaan aset daerah di Salatiga. Tidak hanya itu, ia juga kecewa dengan kinerja beberapa rekanan yang kurang memperhatikan kualitas kerja sehingga dikhawatirkan merugikan Pemerintah Kota. Banyak aset daerah yang belum tercatat di arsip daerah. Sebaiknya memang segera diinventarisasi,” terang dia saat ditemui dikantornya, kemarin siang. Salah satu permasalahan yang menyeruak adalah tidak adanya pembukuan yang rapi mengakibatkan pemerintah daerah harus mengeluarkan dana ekstra yang seharusnya tida perlu terjadi. Misalnya, ada lahan tanah yang tadinya sudah kita beli, tetapi

diraih. “Kalau memang belum bisa jangan malu – malu untuk belajar pada yang telah mampu mengembangkan usaha ini” tambah M. Teddy Sulistio, SE. Tujuan utama yang harus diraih ialah kemaslahatan bagi m a s y a r a k a t . Diadakannya program ini bila tidak mendatangkan manfaat yang lebih besar lebih baik dibubarkan maka harapannya ada wujud sosialisasi bagi masyarakat berupa pelatihan yang diberikan pada masyarakat untuk membudadayakan ikan. Dengan maksud agar pendirian balai benih ikan ini bukan hanya untuk kemaslahatan pemerintah namun masyarakat hal utama yang harus mendapatkan manfaatnya, baik dalam terpenuhinya kebutuhannya maupun pengalaman yang belum diketahui. Eksistensi balai benih ikan yang ada di kota Salatiga harus lebih mencorong dari pada balai – balai yang lain, dan harapannya balai benih yang ada di Salatiga menjadi central bagi membudidayakan bibit ikan yang ada dikota lain. (mis/dhi) karena tidak tertib administrasi, maka kita harus mengeluarkan uang lagi dan kita beli lagi. Seharusnya kan anggaran ini bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan warga kota Salatiga” tambah dia sembari mencontohkan beberapa kasus. Ia juga mengkritisi sistem Pemerintah kota yang membeli dengan harga mahal tetapi menjualnya dengan harga murah kepada orang-orang tertentu. “Seharusnya, warga yang diuntungkan dan dimudahkan dengan adanya set daerah, bukan hanya orang - orang tertentu,” keluhnya. Sementara menyinggung soal rekanan, ia mengaku masih teringat dengan rendahnya kualitas. ”Ada rekanan yang diminta membangun mushola sekolah malah membongkar ruangan kelas. Ini kan satu contoh rendahnya kualitas tanpa melihat surat perintah kerja dan asal bongkar,” tandas dia. Ia juga menytoroti tentang pembangunan Masjid Raya yang dianggar 9M dan disetujui 10M, hingga saat ini pembangunannya belum selesai. Biaya sudah tercukupi, tapi masih saja pekerja tidak terbayar, seharusnya sudah jadi bulan oktober kemarin tegasnya. “Harusnya ada tambahan pekerja agar masjid bisa segera dipakai”, cetus dia.(nin/dhi)


17

Warta Jiwaraga—Kualitas SDM pengelola BBI (Balai Benih Ikan) sangat diperlukan, khususnya, menyangkut tanggungjawab pelaksanaanya. Sampai saat ini, BBI masih kurang memuaskan, pasalnya belum mendatangkan aspek manfaat yang signifikan, baik sebagai kontribusi bagi pemerintah maupun manfaat dikalangan masyarakat. “Untuk dapat mengelola balai benih ikan (BBI) dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan didirikannnya diperlukan satu orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola dengan semestinya” ujar salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Supriyono. Menurut Supriyono, dengan adanya pioner inilah yang dapat mengentaskan kemelut yang terjadi. Dengan itu badan usaha milik pemerintah Balai Benih ikan dapat berkembang secara optimal. Harapan kedepan pengelola harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi agar dapat fokus dalam memikirkan program ini kedepannya, himbaunya. Dengan adanya satu orang yang mempunyi komitmen untuk membangun badan ini dapat dipastikan akan menjadi daya tarik terhadap yang lainya, yang pada akhirnya dapat memberikan solusi disetiap masalah yang di hadapi. “Pada tahun 2010, saya dapat memastikan program ini menjadi aset yang

M. Kemat, S.Sos

Perlu SDM Memadai dan Profesional Jiwaraga—Badan usaha pemeritah Balai Benih Ikan (BBI) di Kota Salatiga ini harus ditangani oleh orangorang yang professional dalam bidangnya dan orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sumber Daya Manusia yang akan ditempatkan untuk mengelola memang benar-benar selektif sesuai dengan keahliannya untuk mengelola bibit ikan sehingga dapat maksimal dalam membudidayakkannya. “Diperlukan tenaga ahli yang profesional dalam bidangnya untuk dapat menjadikan BBI ini dapat berkembang dan lebih maju” ujar M. Kemat, S.Sos. Seandainya tidak dibenahi sumber daya manusianya, maka dalam pelaksanaan dilapanganakan berjalan dengan asal-asalan tidak sesuai dengan prosedur yang selayaknya. Sehingga mengakibatkan hasil yang tidak seimbang dengan

18


Supriyono

Peningkatan Kualitas SDM Pengelola banyak mendatangkan manfaat bagi kita semua,” harapnya. T e n t u u n t u k mewujudkan hal tersebut dibutuhkan prasyarat yang disebut diatas yaitu komitmen, loyalitas, mempunyai tujuan atau visi yang jelas, sehingga apabila beberapa hal tersebut terpuni tidak akan terjadi kendaladikemudian hari. Selanjutnya pria berkacamata itu menambahkan, program Balai Benih Ikan ini harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, maka Dinas Pertanian yang mengelolanya harus mempunyai inisiatif untuk dapat mensosialisasikan keberadaannya kepada seluruh masyarakat”, tandasnya.(mis/dhi)

yang telah dikeluarkan pada modal awalnya. “Dalam tubuh pengelola balai benih ikan harus segera dibenahi” tegasnya. Menurut M. Kemat, S.Sos selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Salatiga komisi II, pengelolaan BBI yang sekarang ini perlu meningkatkan pengalamannya dalam mengelola benih ikan sehingga harapannya agar semakin berkembang. Untuk itu dinas yang terkait harus mempunyai inisiatif-inisiatif yang dapat menarik para pelanggan. Misalkan diadakannya wisata benih ikan, saran yang diungkapkan M. Kemat, S.Sos waktu ditemui dikantornya. Dengan adanya magnet penarik tersebut selain dapat menarik klayen untuk singgah dibalai tersebut juga akan dapat menambah keseriusan badan pengelola yang terkait. Langkah akhir yang dilakukan untuk memajukan badan usaha ini adalah dengan keseriusan anggota dewan untuk memikirkan orientasi badan ini kedepan serta memonitoring yang lebih serius kembali. Dengan didukung oleh setiap elemen ini semua dapat dipastikan perkembangan dari badan ini akan segera dirasakan manfaatnya. Saya yakin, jika balai benih ikan di Kota Salatiga ini dikelola dengan sebaik-baiknya oleh tenaga-tenaga ahli yang profesional akan semakin berkembang dan maju, sehingga akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Salatiga, tandasnya.(mis/dhi)

Warta

Partai Amanat Nasional Drs. Agung Wibowo

Pengelolaan Belum Maksimal Jiwaraga—Balai Benih Ikan (BBI) didirikan sebagai pelayanan kepada masyarakat, berupa pemenuhan sektor pertanian dan perikanan yaitu benih ikan, sehingga program kegiatan ini dapat menjadi suplai kehidupan masyarakat. Anggota dewan dari Partai Amanat Nasional Drs. Agung Wibowo menegaskan, target utama balai benih ikan harus dapat menjadi kontribusi bagi masyarakat. Pasalnya program kegiatan ini harus dijadikan alat dan fasilitas dalam menunjang kesejahteraan masyarakat kota Salatiga. Mengingat pentingnya program BBI, maka semestinya penyerapan anggaran dalam kegiatan ini bisa lebih maksimal, karena hal ini dalam rangka menunjang kemaslahatan masyarakat. Dalam arti bahwa bukan membiarkan kerugian yang besar atas pengelolaan balai ini tetapi semua dapat berjalan secara seimbang, baik dari modal awal untuk pengadaannya dengan pemasukan yang di peroleh sebagai konstribusinya. Kemudian yang terjadi sekarang, pengelolaan balai benih ikan masih jauh dari kata ideal. Hal ini

Fahmi Azhary, SH

Butuh Grand Design Jiwaraga—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kota Salatiga Fahmy Asyhari, SH menyampaikan bahwa BBI (Balai Benih Ikan) adalah program bagus untuk masyarakat dan solusi yang bagus suatu grand design dalam pengembangan masyarakat. Untuk itu perlu adanya tindak lanjut yang berkelanjutan berupa follow up yang lebih ditingkatkan. “Program yang bagus harus dilakukan dengan bagus agar menghasilkan sesuatu yang bagus pula,” ungkap Fahmy Asyhari, SH Dengan program seperti ini mungkin dapat mengentaskan kebekuan masyarakat dalam bidang

dapat di lihat dengan defisitnya perolehan yang keluar jauh dari target awalnya. Padahal dengan adanya asset pemerintah ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapat yang bermuara untuk pembangun kota Salatiga. “Saya sangat menyayangkan dalam pengelolaannya berjalan belum dilakukan seperti semestinya, bila dalam pengelolaannya lebih dimaksimalkan kembali akan dapat menambah pendapatkan yang tidak sedikit sebagai pemasukan anggaran APBD” ungkap Agung kepada kru jiwaraga. Menurut Agung, aset pemerintah seperti Balai Benih Ikan harus dibuat pola baru dalam praktek pelaksanaannya. Sebisa mungkin program BBI harus dapat dijadikan sebagai sentral bagi masyarakat, tambahnya. Selanjutnya beliau menyampaikan “Dengan adanya balai benih bisa dijadikan kegiatan pengentasan kemiskinan, sehingga prioritas APBD 2009 tentang kemiskinan dapat segera direalisasikan, dengan jalan peningkatan kualitas BBI tersebut,” harap dia.(mis/dhi) ekonomi sebab dengan adanya Balai Benih Ikan (BBI) masyarakat dapat mudah mendapatkan benih untuk dikembagkan sendiri sebagai badan usaha mereka. Inilah program BBI ini dapat dikatakan sebagai solusi bagi permasalahan masyarakat dalam. Manfaat yang didapat dari program ini seyogyanya harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kota Salatiga baik badan pemerintah kota maupun masyarakat semua. Dalam bahasa IPA harus menjadikan balai ini sebagai “simbiosis mutualisme” bagi kita semua, dalam arti saling menguntungkan bagi setiap lapisan masyarakat yang ada di kota Salatiga. “Harapannya dengan berdirinya badan usaha balai benih ikan dapat menjadi win win solution bagi masyarakat kota Salatiga bukan malah menjadi win lose solution yang memberikan keuntungan sepihak,” tandas Fahmy Asyhari, SH Dalam pelaksanaan BBI harus sebisa mungkin untuk dijadikan salah satu sentral dan lebih berkembang kedepannya, dengan itu maka ada suatu tindak arif bagi anggota dewan untuk bisa memantau secara langsung maupun tidak langsung dari pengelolaan badan ini dibutuhkan.(mis/dhi)


19

Warta

Partai Demokrat Moch Guntur FU, SH.

BBI Kurang Maksimal Jiwaraga—Badan usaha yang bersifat profit oriented harus memegang prinsip keseimbangan di beberapa factor. Maka tidak heran apabila BBI, sebagai bagian dari perusahan daerah harus mempunyai prinsip tersebut. Kendati demikian, yang terjadi sebaliknya, antara pengeluaran (modal) dengan pemasukan (pendapatan) sangat jauh perbedaanya dan lebih banyak pengeluaranya (defisit). Moch Guntur FU. SH menyayangkan kinerja dalam mengelola BBI sehingga terjadi satu kecerobohan yang terjadi dalam badan tersebut. hal ini dikarenakan kinerja pengelola kurang makasimal. “Kalau menurut saya perlu penambahan petugas keamanan yang ditempatkan untuk menjaga keamanan BBI agar tidak terjadi kebobolan kembali” terang Moch Guntur FU. SH. Faktor keamanan menjadi sangat penting dalam menjalankan usaha ini, maka dinas pertanian selaku pengelola harus pro aktif dalam mengutamakan faktor ini. Politisi dari Demokrat ini juga beranggapan masih terdapat kurangnya personal, selain itu kabilitasnya juga masih lemah. Selain diatas, Guntur juga menjelaskan bahwa yang perlu dipikirkan saat ini ialah sebisa mungkin

Iwan Setyo P. SE

PDAU Butuh Figur Leadership Jiwaraga--DPRD Kota Salatiga menilai PDAU masih belum sempurna. Butuh figur pemimpin yang mempunyai kemampuan manajerial, terbuka dan profesional. Hal ini diyakini akan memaksimalkan potensi PDAU yang hingga kini belum optimal. Iwan Setyo Purbowo menjelaskan, Sumber Daya Manusia masih lemah, ini terbukti dengan belum tercapainya target pendapatan yang telah direncanakan. ”PDAU seharusnya dikelola

20


para pengelola untuk mengembalikan modal awal dari terbentuknya balai benih ikan ini. Setelah semua teratasi tinggal memikirkan untuk k e m a s l a h a t a n masyarakat dengan eksistensi dari BBI ini sebab dalam niat awal dalam pembentukan balai ini untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat terkait dengan dunia perikanan. Bukan hanya itu saja, keuntungan dari balai ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk penambahan Pendapat Asli Daerah (PAD), dan nanti bisa dikeluarkan untuk anggaran pembangunan kota Salatiga, dampak yang dihasilak pemerintah Kota menjadi mandiri dan tidak selalu menggantungkan pemerintah pusat terangnya. Dengan seperti itu dapat dipastikan bahwa program ini didirikan bukan semata- mata penggugur kewajiban atau rutinitas, namun memang badan usaha ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kamaslahatan penduduk kota Salatiga.(mis/dhi)

oleh orang yang sudah berpengalaman dan kapabel,” tandas dia. Selain itu, disinggung masalah perekrutan tenaga, masih terjadi permasalahan tidak transparan serta masih ditumpangi banyak kepentingan kelompok, sehingga berdampak pada kualitas PDAU sendiri. “Kalau perlu tidak hanya dilakukan fit and propert test tetapi juga perlu tes mental dan penanaman ideologi, yang diorientasikan pada peningkatan kualitas mutu,” imbuh politisi dari partai Demokrat tersebut. Kegiatan usaha milik pemerintah seharusnya bisa melayani pemerintah dan masyarakat pada umumnya. PDAU butuh perhatian dan kesadaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ini berakibat dengan respon masyarakat terhadap PDAU. DPRD sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengawasan (controling), harus bisa menekan kepada PDAU untuk segera bisa meningkatkan kualitas mutu pelayananya, jangan sampai kegiatan usaha yang dimilki pemerintah malah tidak diminati oleh masyarakat, “ imbuhnya.(tho/dhi)

Warta Jiwaraga—Kota Salatiga mempunyai aset usaha Balai Benih Ikan (BBI) yang harus ditingkatkan pelaksanaannya. Badan pengelola usaha yang sekarang dikerjakan oleh dinas pertanian dirasa belum seutuhnya menjalankan dengan maksimal, sebab masih terjadi kasus pencurian bibit ikan yang akan dikembangkan. Melihat kenyataan yang sangat pahit ini, aset yang dibiayai dengan nilai uang yang tidak sedikit jumlahnya jangan sampai terjual sia-sia, maka diperlukan penambahan personal agar dapat mengantisipasi terjadinya kasus yang sama. “Saya menyarankan bahwa pengelola BBI yang sekarang ini masih kurang cukup perlu ditambah personal yang diasuh untuk ikut menjaga kelestarian usaha ini” sambut Bambang Soedowo. Partisipasi dari masyarakat sekitar perlu diikut sertakan dalam pembangunan balai ini agar dapat saling berhubungan. Dengan adanya hal tersebut maka dapat dipastikan untuk persoalan keamanan dapat diatasi, sehingga tidak terjadi hal yang sama. Menurut Bambang Soedowo dengan diikut sertakan masyarakat sekitar dalam mengelola balai benih ikan (BBI) bertujuan selain meningkatkan keamanan BBI juga akan mengurangi pengangguran

Drs. FS Ariadi

Memaksimalkan Aset daerah Permasalahan lain yang menjadi perhatian Ariadi adalah rencana pemerintah setempat untuk pemindahan kantor Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo. Jiwaraga—Berbic-ara mengenai aset daerah, anggota fraksi demokrat, FS Ariadi mengaku masih sangat prihatin. Pasalnya, ia menilai masih banyak aset daerah kota salatiga yang mangkrak. Padahal, apabila dapat dimaksimalkan maka aset daerah tersebut bisa lebih bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya masyarakat Kota Salatiga. “Pengelolaan aset daerah di kota Salatiga masih belum maksimal, jika pengelolaannya dimaksimalkan,

Bambang Soedowo

Tingkat Keamanan Masih Lemah “Saya menyarankan bahwa pengelola BBI yang sekarang ini masih kurang cukup perlu ditambah personal yang diasuh untuk ikut menjaga kelestarian usaha ini” yang ada di kota Salatiga. Dalam hal ini, seharusnya kita mendapat manfaat yang sangat besar, baik untuk pemerintah maupun masyarakat bila dikelola dengan semestinya, maka harapanya dapat dijalankan dengan lebih dari yang kemarin telah dilakukan. (mis/dhi) tentunya bisa menambah pendapatan daerah dan bisa bermanfaat bagi warga masyarakat di Kota Salatiga,” harap pria yang gemar berkendara trail tersebut. Menurut anggota DPRD Kota Salatiga yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan Sidorejo ini, Salatiga harus memanfaatkan beberapa keunggulan yang dimilikinya demi peningkatan Kota Salatiga sendiri. Terlebih lagi dengan adanya trilogi kota yang selama ini dipegang yakni kota pendidikan, kota pariwisata dan kota transit. “Kota Salatiga merupakan kota transit, karena kalau dari Solo ke Semarang pasti melewati Salatiga. Begitu pula sebaliknya, jadi sebagai tuan rumah kita harus mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap turis domestik.” Imbuh pria yang akrab dengan rekan media tersebut. Dia mengakui jika tempat wisata di Kota Salatiga masih belum ada gaungnya. Maka perlu pemaksimalan lahan yang ada, utamanya eks tanah bengkok agar dapat dimanfaatkan dan tidak mangkrak. Permasalahan lain yang menjadi perhatian Ariadi adalah rencana pemerintah setempat untuk pemindahan kantor Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo. Kantor kelurahan yang semula terletak di jalan pramuka akan dipindahkan di wilayah Domas Salatiga. “Kantor kelurahan Salatiga yang akan dibangun dirasa terlalu jauh. Banyak ketua Rw yang mengeluh apabila benar jadi direlokasi. Sebaiknya Pemerintah Kota Salatiga memikirkan ulang,” harap dia.(nin/dhi)


21

Warta

Partai Keadilan Sejahtera M. Fathur Rohman, SE, MM

Program Riil Jiwaraga—Salah satu wujud yang paling utama dari sosialisasi Balai Benih Ikan adalah untuk memberi pendidikan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan benar-benar dapat merasakan balai benih ikan tersebut. Bukan hanya materiil saja, melajinkan juga yang diperoleh secara moril. Maka dari itu, Dinas pengelola diharapkan lebih banyak memperhatikan masyarakat, serta membina mereka dalam penanganan usaha ikan ini. BBI yang ada di Kota Salatiga yang memiliki aset besar ini seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar pula. Bukan hanya pada PAD saja tapi juga seluruh masyarakat Kota Salatiga. Akan tetapi, hal tersebut dirasa belum dapat terwujud, baik kontribusi bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penanganannya kurang serius. “Masyarakat perlu diberikan pembinaan tentang pemberdayan bibit ikan untuk lahan usaha dengan maksud agar masyarakat akan lebih serius dalam berusaha ini” tegas M. Fathur Rahman, SE.MM. Masyarakat adalah titik pangkal dari program ini. Dengan demikian yang seharusnya lebih banyak

Malikhah, SP

Solusi Pengangguran Jiwaraga—Balai Benih Ikan (BBI) sebagai salah satu program dari pemerintah seharusnya tidak hanya sebagai penyedia benih bagi masayarakat kota. Seharusnya bisa menjadi sarana untuk mengurangi pengangguran yang ada di kota Salatiga. Tujuan adanya pemerintah menjalankan berbagai program tidak lain untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu manfaat yang dapat diambil adalah masyarakat bukan hanya dalam segi materinya saja, namun manfaat yang bersifat subtansi juga harus dapat dipetik oleh masyarakat. Sampai saat ini, segala pelatihan-pelatihan yang dilakukan

22


m e n d a p a t k a n manfaatnya ialah masyarakat. Tujuannya dengan memberikan pembinaan-pembinaan yang diberikan akan membuat masyarakat untuk lebih giat dalam berusaha. Sehingga lapangan pekerjaan t e r c i p t a , pengangguranpun akan berkurang yang secara langsung akan mengurangi angka kemiskinan. Menurut pria yang akrab disapa Maman itu, Dinas pengelola BBI harus selalu aktif untuk memberikan perhatiannya pada masyarakat, memberikan pendidikan dan pelatihanpelatihan serta ditindak lanjuti dalam pembudidayaannya. Dengan maksud bahwa wujud perhatian yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat Kota Salatiga lebih berkembang dan maju sehingga kemakmuran masyarakat Kota Salatiga akan terbina. “Dinas terkait tersebut harus mempunyai program untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan program tersebut” tegasnya.(dhi/bdi) oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat terkesan hanya sebagai rutinitas yang bersifat pengguguran program kerja tanpa dibarengi tindak lanjut yang jelas. “Alangkah sayang, seandainya pelatihan pelatihan yang dilakukan tidak ada tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut,” terang Malihah. SP. Menurut kader PKS Kota Salatiga ini, program BBI yang telah berjalan dapat dijadikan program mengurangi pengangguran yang menyebabkan kemiskinan. Masyarakat yang telah diberi pelatihan khusus mengenai pengelolaan bibit ikan diberi subsidi benih agar mendirikan suatu usaha sendiri dan selanjutnya memakai sistem bagi hasil. Tujuan diadakan hal demikian tidak lain ialah untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar mengurangi jumlah pengangguran, sebab naiknya angka kemiskinan dikarenakan jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, program BBI ini salah satu sebagai aset pemasukan bagi pemerintah juga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pendapatan agar kemakmuran kota Salatiga mejadi semakin meningkat, harapnya. (mis/dhi)

Warta Jiwaraga—Perbaikan sistem admistrasi Aset daerah di Kota Salatiga menjadi penting, mengingat sampai saat ini pengelolaannya masih lemah. Ahmad Suhada, SE.MM menjelaskan aset daerah meliputi 2 jenis, barang bergerak dan barang tidak bergerak, akan tetapi belum ada kontrol yang maksimal. Sebenarnya, administrasinya sudah ada, tetapi masih belum rapi. “Harapan saya, pemerintah daerah bisa segera memperbaiki administrasi pembukuan aset daerah.” jelas pria yang pernah menjabat sebagai ketua STIE AMA tersebut. Disinggung masalah aset daerah yang berada di luar Kota Salatiga, Suhada mengharapkan semua aset daerah yang dimiliki kota Salatiga berada di dalam kota Salatiga Apabila ada tanah yang berada di luar kota, sebaiknya dijual dan diganti dengan tanah yang berada di dalam kota sehingga memudahkan perawatan dan penanganannya. Ia berharap pemerintah harus bisa mengupayakan program tukar guling dengan tujuan pengawasan akan lebih baik dan maksimal serta dapat dimanfaatkan oleh warga kota Salatiga. “Tanah atau barang, mobil yang dimiliki oleh pemerintah sebaiknya segera di sertifikatkan agar administrasi lengkap dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.” desaknya. Terkait masalah PDAU ia menjelaskan, untuk saat ini, PDAU yang masih berjalan dan menghasilkan PAD yang signifikan hanyalah pompa bensin, itupun belum maksimal, yang lainnya belum bisa menghasilkan. Sementara menyinggung masalah BBI, Suhada mengungkapkan, sampai saat ini belum

Suhadi

Potensi dan Letak Yang Strategis Jiwaraga--Balai Benih Ikan (BBI) memang menjadi perhatian bersama, sangat disayangkan bila pemanfaatanya kurang maksimal, potensi dan letak yang cukup strategis menjadi daya tarik. Suhadi menerangkan s a m p a i s a a t i n i perkembangan Balai Benih Ikan masih jauh dari kata ideal, hal ini dikarenakan kurang maksimalnya manajemen dinas pengelola “ Dinas pengelola BBI kurang bisa memanfaatkan aset tersebut teutama pengelolaanya”, terangnya.

Ahmad Suhada, SE, MM

Revitalisasi Aset Daerah Salatiga optimal dalam pengelolaanya. Pasalnya kontribusi belum s e i m b a n g d e n g a n pengeluaran. Dalam satu bulan hanya berkisar 1 (satu) juta sebagai konstribusi yang diberikan kepada Pemerintah Kota. Koordinasi dan kerjasama antar pihak sangat menentukan bagi kemajuan aset daerah yang berada di Tingkir, serta yang paling penting adalah peran aktif masyarakat dalam rangka memaksimalkan potensi lahan tersebut. BBI akan memberikan dampak yang langsung bisa dirasakan masyarakat apabila dilakukan pengelolaan secara professional, selain itu Pemerintah Kota tidak perlu mengeluarkan dana khusus, karena hasil pemanfaatan lahan juga bisa menjadi pendapatan.(nin/mis/dhi)

Selain itu, politisi PKS mengungkapkan Dari tahun ketahun permasalahan BBI tidak pernah terselesaikan. Seringkali permasalahan itu dinomorduakan oleh dinas pengelolanya, apabila hal ditanggapi secara serius akan memberikan PAD yang maksimal. “BBI seharusnya menjadi usaha yang memberikan PAD yang besar bila Dinas yang berwenang menangani serius permasalahan yang dihadapi”, ungkapnya. “Permasalahan tentang BBI terfokus tidak pada satu problem semata, control yang rendah berimbas pada rendahnya kesadaran masyarakat bahwa bagian dari investasi utama bagi kelangsungan kota salatiga adalah usaha tersebut,” tambahnya. Memang mungkin bila BBI dikelola dinas tersendiri akan berdampak positif, karena alokasi dan sekitar 2 milyar bisa tepat sasaran sesuai dengan platform anggaran, “seharusnya BBI dikelola di tersendiri supaya anggaran 2 milyar bisa tepat sasaran”, jelasnya. Disinggung masalah aset daerah suhadi hanya berharap ada pendataan yang jelas mengenai harta benda milik pemerintah, “harapan saya ada pendataan yang jelas dari pemerintah akan kekayaan yang dimilki pemerintah”, harapnya. (tho/dhi)


23

Warta

Partai GOLKAR Rosa Darwanti, SH. M.Si

Validitas Inventaris Aset Daerah Jiwaraga—Anggota DRRD kota Salatiga dari partai Golkar, Rosa Darwanti SH MSi mempunyai harapan yang besar terhadap pemeliharaan aset daerah di kota Salatiga. Rosa berharap pemerintah segera memperbaiki administrasi dan data tersebut harus valid. “Inventarisasi harus valid. Bangunan, tanah dan benda yang berada di luar Salatiga harus betulbetul ditukar dengan yang ada di dalam kota agar mempermudah pengawasan aset daerah,” ujar Rosa saat ditemui. Aset daerah yang berupa bangunan, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Agung Setiyono, SE

Perlu Adanya Perhatian Pemerintah Jiwaraga—Menyikapi permasalahan pengelolaan aset daerah di kota Salatiga, DPRD kota Salatiga dari Parta Golkar ini menilai pemanfaatan aset daerah belum bisa dilakukan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aset daerah yang belum ditangani dengan baik. Banyak gedunggedung aset daerah kota kita

Suyanto

Profesionalisme Dalam Pengelolaan Jiwaraga—Balai Benih Ikan (BBI) sebagai aset Pemerintah Kota Salatiga harus dikelola dengan professional. Ditambah dengan kejelasan konsep dari Pemerintah dalam pengembangannya, seperti yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

24


Lebih lanjut dipaparkan dia, jika aset itu berupa bangunan dan bisa dimanfaatkan, sebaiknya disewakan a g a r d a p a t m e n i n g k a t k a n pendapatan daerah. Tetapi jika berupa bangunan yang sifatnya rumah dinas, harus dirawat dengan baik. Lebih jauh ia juga menyarankan mobil atau barang bergerak yang sudah tidak relevan sebaiknya dihapus. “Mobil atau barang bergerak yang sudah tidak digunakan, daripada kita kerepotan dalam pemeliharaan dan adanya biaya perawatan yang membengkak, sebaiknya dihapus,” harap dia. Menyinggung masalah PDAU, ia menilai bahwa PDAU yang ada saat ini belum ada gaungnya. “PDAU kita itu seperti mati, tetapi tidak mati, tetapi kalau dibilang hidup juga tidak.” katanya.(nin/dhi) yang masih belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Gedung yang tidak difungsikan tersebut masih belum mendapatkan penanganan dari pemerintah.misalnya kantor koperasi di jalan jendral Sudirman, masih belum ada penanganan”. Ketua DPD Partai Golkar ini berharap adanya perhatian dari pemerintah terhadap aset-aset yang seharusnya bisa dimanfaatkan tetapi masih belum dimanfaatkan hingga saat ini. Soal PDAU, Agung menyampaikan kritikannya. Ia sangat menyesalkan salah satu sektor usaha PDAU di kota Salatiga yang berupa pompa bensin belum bisa melayani masyarakat dengan baik. Beliau juga menyesalkan adanya kelalaian dari pengelola yang bisa saja membahayakan masyarakat dan merugikan pemerintah daerah. ”Perusahaan daerah itu harus terkonsentrasi, jika bergerak dalam bidang pengairan, maka air yang harus diperhatikan, demikian juga bila bergerak dalam bidang perminyakan,” katanya.(nin/dhi) Wakil ketua komisi II Suyanto menerangkan, manfaat BBI harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarkat kota Salatiga. “Terlebih pada dasarnya lahan yang berada di Tingkir tersebut sangat banyak mempunyai kelebihan dan potensi,” imbuh Suyanto kepada kru Jiwaraga. Sebagai pengampu, Dinas Pertanian mempunyai tanggungjawab penuh

Warta bagi perkembangan BBI. Maka sudah menjadi keharusan bila dinas terkait mempunyai target skala prioritas bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya balai benih ini telah dikerjakan dengan semestinya, namun masih perlu ditingkatkan, mengingat besarnya manfaat yang ditimbulkan. Selain itu tujuan utamanya masyarakat dapat memanfaatkan bukan pada pendistribusian semata.

“Saya mengharap Balai Benih Ikan (BBI) tidak hanya sebagai subsidi benih bagi masyarakat, namun dapat juga sebagai lahan pendidikan bagi masyarakat” harap Suyanto selaku anggota DPRD Kota Salatiga periode ini. Selain di atas Suyanto menambahkan, dengan adanya pendidikan, masyarakat akan lebih maksimal dalam mengelola usaha pembibitan. (mis/dhi)

Eni Tri Yuliastuti

Pendapatan dari BBI sampai saat ini belum memenuhi target yang telah diharapkan, sebagai penyuplai ikan pasti dapat meningkatkan pemasukan bagi pemerintah. Sedangkan bagi masyarakat akan dapat mengambil manfaat dari Balai Benih ini yaitu dapat memilih benih atau ikan yang dikembangkan. Menurut Eny Tri Yuliastuti dengan menambah program kegiatan seperti ini permasalahan yang terkait dengan dana dapat diatasi. Tentu saja langkah awal dari pengelola BBI ini harus lebih ditingkatkan, sebab bila tidak usaha yang diperkirakan mendatangkan banyak manfaat menjadikan keuntungan yang sepihak. Dengan demikian harus ada strategi baru untuk mengembangkan usaha ini agar lebih banyak meraup dengan membudidayakan ikan dan bibit ikan. Dengan maksud bahwa masyarakat akan dapat memilih bibit ikan bagi pembudaya bibit serta balai ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bergulit dengan dunia bisnis penyuplai makanan jadi. Dengan seperti itu dapat dipastikan keuntungan yang didapat adan lebih berkembang dari pendapatan yang biasanya..(mis/dhi)

Harus Mempunyai Master Plan Jiwaraga—Balai Benih Ikan (BBI) seharusnya dapat ditingkatkan menjadi usaha yang lebih berkembang. Jangan sampai badan usaha ini tidak mempunyai master plan untuk kemajuan. Apabila hal terjadi dengan sendirinya masyarakat kurang berminat untuk menjadikan BBI untuk dijadi sentral ikan. “Keberadaan BBI sekarang ini, dapat dikembangkan bukan hanya penyuplai benih ikan, namun juga sebagai penyuplai ikan bagi pemproduksi ikan.” harap Eny Tri Yuliastuti.

PPRN

Maulana Ibnu Sina, SE

Perlu Pansus PDAU Jiwaraga—Saat dimintai keterangan mengenai pengelolaan aset daerah di kota Salatiga, sekretaris Fraksi yang berasal dari PPRN itu menilai, pengelolaan PDAU di Kota Salatiga sudah cukup baik, namun diperlukan panitia khusus (pansus) untuk menanganinya. Beliau menghimbau adanya perbaikan dari segi pengelolaan, PDAU kita sudah bagus, tetapi pengelolaanya masih kurang, diperlukan panitia khusus (pansus) untuk menanganinya.” Maulana juga berharap dalam pemilihan partner kerja untuk menangani masalah aset daerah, seharusnya tidak ada unsur KKN agar penanganan aset daerah bisa dilakukan dengan professional dan menguntungkan semua pihak. “Jika ada unsur KKN dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga, maka yang

diuntungkan hanya orangorang tertentu saja. Hal ini harus dihilangkan,” tegasnya. Lebih jauh ia juga mengkritisi masalah rekruitmen kepegawaian yang seharusnya dilakukan secara terbuka. jika ada recruitment pegawai, seharusnya dilakukan test semacam test PNS agar ada k e t e r b u k a a n d a n transparansi kelembagaan yang hasilnya diumumkan secara terbuka. hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang menangani masalah aset daerah adalah orang yang benar-benar mampu sehingga bisa bekerja dengan baik. Untuk aset daerah berupa tanah kosong yang akan dibangun, beliau menghimbau kepada pemerintah untuk tidak percaya begitu saja kepada tender. “Kita harus melakukan pemantauan terhadap pihak ketiga tersebut agar tidak asal-asalan bekerja” katanya. (nin/dhi)


25

Warta

Partai Keadilan Persatuan Indonesia H. Toto Suprapto, Bcm. SE

MonitoringKeberadaan Aset Daerah Jiwaraga—Aset daerah adalah salah satu sektor kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, menurut anggota komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Salatiga, pemerintah harus melakukan monitoring keberadaan aset daerah dan meneliti potensi dari aset tersebut. Apabila hal ini sudah terpenuhi, maka aset daerah tersebut harus dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada agar nilai aset meningkat dan menambah pendapatan daerah. Pria yang juga menjabat ketua DPK PKPI Kota Salatiga ini berharap, aset daerah harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti halnya tanah bengkok terbengkalai tanpa adanya penggarapan. Disisi lain, Toto juga meminta adanya kerapian administrasi. “Jangan sampai terjadi permasalahan seperti adanya lahan yang disewakan tetapi tidak tahu diterima oleh siapa,” sindir dia. Harus ada evaluasi oleh pemerintah tentang pemeliharaan aset daerah ini dan status kepemilikan aset daerah harus diperjelas dan beliau berharap Jiwaraga—Anggota komisi III bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat, Sandra K u s u m a w a t i mengungkapkan, aset daerah harus ditangani dengan baik agar dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sandra menilai penanganan aset daerah selama ini kurang efektif. Seharusnya, PDAU yang merupakan aset daerah mempunyai pengelolaan yang lebih bagus dari pengelolaan pihak swasta karena dikelola bersama dan keuntungannya untuk semua pihak. Tetapi kenyataanya, pompa bensi milik pemerintah masih jauh bila dibandingkan dengan milik swasta, baik dalam segi penampilan, kebersihan, maupun takaran. “Hal ini harus segera ditanggulangi karena jika kita

26


kegunaan aset daerah di kota Salatiga bisa pro rakyat dan tidak pro individu. Ketua komisi II ini juga menghimbau adanya pelaporan aset daerah yang dilakukan o l e h l e m b a g a independent yang bersertivikasi nasional untuk melakukan penilaian terhadap aset daerah agar netral dan tidak berpihak. Harus ada pelaporan aset daerah yang d ila k u k a n o le h le m b a g a in d e p e n d e n y a n g bersertifikasi nasional. “Minimal kita mempunyai tim khusus yang ditugaskan untuk menilai aset daerah dan harus ada dasarnya,” kata dia. Penggunaan aset daerah dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya kerjasama, pembangunan pabrik atau dijual beliau berharap antara pihak pemerintah dan pihak lain tidak ada yang dirugikan. Jika melakukan kerjasama dengan pihak lain, jangan sampai kita kita dan pihak tersebut merugi, jadi kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan, terutama rakyat”.(nin/dhi)

Sandra Kusumawati, SH

Aset Daerah Untuk Kesejahteraan sudah mengecewakan pelanggan, maka pelanggan enggan untuk membeli produk kita dan pembeli menurun, maka keuntungan juga akan menurun.” papar perempuan berkacamata tersebut. Ditambahkan dia, pihak pengelola sebaiknya segera memperbaiki kinerjanya. Apabila tampilannya masih belum bagus, maka dibersihkan dan jika takarannya yang masih kurang maka harus segera diperbaiki, jangan sampai pembeli yang umumnya adalah warga menjadi kecewa dan enggan membeli di tempat tersebut. Ditegaskan dia, perbaikan pengelolaan dapat memberi kepuasan kepada konsumen dan juga dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah daerah.(nin/dhi)

Warta Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH. MH

Aspek Sosial Jiwaraga-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kota Salatiga Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH.M.Si menginginkan kepada pengelola BBI lebih ditingkatkan keseriusannya dalam pengelolaannya. Manfaat didirikannya BBI harus mengandung aspek manfaat sosial masyarakat bukan hanya pada PAD saja, sebab program ini ada semata-mata hanya untuk masyarakat. Khususnya para pemuda dikerahkan untuk dirangsang agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan. “Diharapkan SKPD yang terkait bisa mengelola secara profesional benar benar dapat mengelola BBI ini untuk masyarakat” ujar Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH.M.Si Diantaranya dengan menanamkan jiwa - jiwa bisnis dalam tubuh para pemuda melalui pelatihan pelatihan yang terkait dengan pemberdayaan ikan, maka dapat mengurangi sedikit angka pengangguran yang ada sehingga kuota kemiskinan kian menyusut. Para pemuda adalah lahan yang paling empuk dibuat sasaran dalam memberantas kemiskinan dengan merangsang pemikirannya akan lebih maju

memikirkan hidup kedepan. Menurut Ellysabeth bila proyek ini berhasil ditangani secara maksimal s e r t a p e n a n a m a n kemampuan pada pemuda. ”Maka kota Saatiga akan menuai hasil yang sangat besar, yaitu kemakmuran,” tegasnya. Untuk itu perempuan yang aktif di sejumah organisasi ini harus selalu memonitoring dan selalu memberi perhatian secara khusus untuk kasus ini agar yang diharapkan segera tercapai. Maka semua pemangku kepentingan harus bekerja sama, jangan sampai putus kontak antar dinas pertanian yang mengelola, anggota dewan sebagai monitoring serta masyarakat yang selalu pro aktif dalam menanggapi polemik ini. Tujuan dari ini semua tidak lain adalah agar semua dapat berjalan dengan seimbang tanpa ada konflik yang berkepanjangan, dengan itu semua akan merasa diuntungkan dan tidak ada satupun merasa dirugikan.(mis)

Partai Persatuan Pembangunan Mahmudah

Perlu Peningkatan Keamanan Jiwaraga—Masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh dinas pertanian selaku pengelola Balai Benih Ikan yang ada di kota Salatiga baik dari segi keamanan maupun pengelolaannya. Tidak semestinya balai yang dikelola ini begitu saja dirampas oleh orang yang tidak berjanggung jawab, yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit nilainya. Maka perlu kiranya meningkatkan keamanan balai benih ini. “Saya berharap BBI yang telah dirwat sekian lama tidak dapat dijebol oleh orang lain, oleh karenanya tenaga yang terkait mempunyai inisiatif dalam menjaga keamananannya agar tidak terulang kembali” harap Mahmudah, SH. Kejadian yang tidak diinginkan tersebut jika dapat terulang kembali maka dapat dipastikan aspek manfaat kian hari kian menyusut, sebab kerugian yang didapat tidak sedikit. Imbasnya masyarakat akan

semakin sedikit yang dapat merasakan manfaat balai ini. Dengan pengalaman yang pahit itulah diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran tersendiri untuk dapat berjalan lebih hati-hati serta lebih meningkatkan kinerjanya. “Dalam waktu 1 tahun kedepan BBI akan semakin berkembang dengan pesat, tetapi dengan syarat tenaga kerja yang mengelolanya dapat meningkatkan keseriusannya dalam menangani asset pemerintah ini” ujar Mahmudah, SH. Memang tolak ukur dari ini semua berporos pada keseriusan dalam pembinaan balai ini. Kurangnya keseriusan dalam mengelola akan berdampak kurangnya maksimal dari hasil yang akan dapat dioperoleh, lain halnya dibina dengan keseriusan tentu akan terjadi yang sebaliknya.(mis/dhi)


27

Warta

Partai Indonesia Sejahtera Yulianto, SE. MM

Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Jiwaraga—Salatiga merupakan kota yang menyimpan banyak potensi. Selain iklim sejuk dan asri, juga sesuai untuk melakukan perdagangan. Namun yang terjadi sampai saat ini lahan yang berada dipinggir jalan belum dikelola dengan maksimal. Anggota komisi III bidang pembangunan dan kesejahteraan, Yulianto, SE. MM, mengharapkan pemanfaatan tanah kosong milik pemerintah kota agar lebih produktif dan menyerap tenaga kerja. “Lahan kosong milik pemkot yang masih berada di pinggiran kota bisa ditanami singkong atau tanaman - tanaman produktif lainnya yang bisa menghasilkan, daripada hanya didiamkan begitu saja” tandasnya. Lebih lanjut, politisi dari PIS itu juga menjelaskan perlu ditingkatkanya pengelolaan administrasi, yang nanti berimbas kepada pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat. “Ketika kita minta daftar aset daerah, sudah tersedia dan lengkap, sehingga bisa dipantau dan mencari solusi bagaimana memanfaatkan aset derah yang bisa dimanfaatkan namun belum dimanfaatkan” tambahnya.

Titik Kirnaningsih, SE

Dibutuhkan Keiklasan Dan Pengabdian Jiwaraga—Dalam menjalani dunia pengabdian dibutuhkan adanya suatu keikhlasan dalam menjalaninya. BBI adalah salah satu program p e m e r i n t a h y a n g mengutamakan jasa dari pada keuntungan, sehingga keuntungan rakyat menjadi tujuan utama yang lebih diposisikan. Selama belum terbinanya rasa keikhlasan dalam pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) tidak akan dapat berkembang. Pemikiran itu menjadi kesimpulan Titik Kirnaningsih SE menggagas kemajuan sejumlah aset

28


Menyinggung asset daerah lainnya seperti SPBU, Yulianto menambahkan jika pengelolaan aset daerah di kota Salatiga, dalam hal ini terkait SPBU, pengelolaanya masih sangat kurang. Dimulai dari lokasi yang tidak s t r a t e g i s d a n penampilan luarnya masih kalah dengan SPBU yang dikelola oleh swasta. “Hal tersebut menyebabkan warga Salatiga lebih memilih membeli di tempat lain karena di SPBU milik pemerintah, tampilannya tidak meyakinkan dan tidak terawat, sehingga penjualan sedikit maka pendapatan juga sedikit”. Selain itu, Salatiga juga mempunyai Balai Benih Ikan yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan menjadikannya tempat wisata keluarga, seperti pemancingan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Di BBI ada 13 kolam, yang 8 bisa untuk pemancingan dan sisanya untuk mengembang biakkan ikan. Lalu di sekitarnya bisa dibangun tempat rekreasi keluarga, permainan anak dan bisa menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah juga.(nin/dhi)

daerah di Salatiga. Anggota dewan dari PIS itu juga sangat menyayangkan selama ini proses pengelolaannya belum dilaksanakan dengan maksimal. Dilihat dari hasil yang diperoleh, masih belum memenuhi target yang diinginkan. Faktor keikhlasan sangat penting dalam dunia pengabdian, sebab menurut sekretaris komisi I ini adalah poin terpenting dalam mewujudkan kinerja yang maksimal, sehingga implikasi yang didapatkan membawa manfaat yang besar. Selanjutnya hal terpenting yang lain, masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan badan pengelola balai benih ikan (BBI) untuk menjadikan sentral penggabungan bibit ikan serta mempunyai rasa memiliki bahwa lembaga ini milik warga kota Salatiga, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kita semua tambahnya. Dibuktikan bahwa pelaksanaanya masih belum dijalankan semestinya. Harapannya BBI dikerjakan dengan penuh rasa memiliki agar dapat dijalankan dengan seyogyanya. “Untuk menjadikan BBI berjalan maksimal, segala peraturan yang telah dibentuk dijalankan” tandasnya.(mis/dhi)

Sosok

Ellysabeth Dwi Kurniasih

Perangkai Bunga Di Istana Negara Jiwaraga—Institusi dewan Kota Salatiga saat ini masih dibilang beruntung, karena masih terpilihnya Sembilan anggota dewan senior. Dan tidak boleh dilupakan didalamnya ada sosok wanita satu ini. Ellysabeth Dwi Kurniasih, atau yang lebih akrab dipanggil mbak Elly ini termasuk dewan p a l i n g produktif.

Keproduktifitasan perempuan berambut panjang ini bisa dilihat dari perjalanan pengabdiannya menjadi dewan. Berbagai inisiatif mengenai rancangan perundang-undangan mbak Elly turut andil. Yang terbaru ini adalah mengenai Perda Pendidikan dan raperda kemiskinan. Di samping itu kecakapannya dalam menuangkan gagasan dalam tulisan banyak termuat diberbagai media cetak. Sosoknya anggun, kalem, murah senyum dan terkesan pendiam. Namun dibalik kecantikan dan status feminimnya tersimpan potensi pencerminan emansipasi wanita diera global seperti saat ini. Disela kesibukannya menjalankan tugas sebagai dewan, sekretaris komisi I DPRD ini masih mampu menyelesaikan kuliah S 2 Study Pembanngunan di UKSW, dan sekarang sedang megejar gelar S 2 Notariat di Undip. Selain mengurusi karir individunya, mbak Elly juga menyempatkan diri mengikuti berbagai kegiatan social kemasyarakatan, misalnya menjadi pembimbing Kolisi Perempuan Indonesi (KPI) Kota Salatiga, sebuah organisasi kewanitaan yang sedang naik daun kiprahnya. Tidaklah heran jika wanita asli Salatiga ini dipilih kembali oleh masyarakat menduduki kursi dewan untuk kedua kalinya. Dan ini memang sudah diprediksi oleh berbagai kalangan politisi, karena sosok tiga bersaudara ini cukup bisa membawa aspirasi masyarakat. Disidik tentang minat tingginya dalam menuntut ilmu di bangku formal, mbak Elly ternyata memperoleh dukungan besar dari kedua orang tuanya. “Terutama ibu, beliau sangat memberikan penekanan dalam hal mencari ilmu” tutur Ellysabeth kalem. Selain rajin menuntut ilmu, sosok cantik ini juga pandai dalam melakukan usaha. Saat masih kulih S1 saja sudah mulai bekerja di dunia jasa konstruksi. Mbak Ely masuk dalam organisasi Gapensi terhitung sejak tahun 1997. posisinya juga sangat fantastis meskipun masih muda sudah menjadi Direktur PT. Matras Madya. Mbak Elly adalah salah satu wanita yang terpilih menjadi perangkai bunga istana Negara. “Permintaan merangkai bunga istana sudah rutin tiap tahun, yaitu pada peringatan kemerndekaan Indonesia tanggal 17 Agustus” aku mbak Elly. Meskipun prestasi study dan keorganisasiannya biasa saja, namun ketika pertama menapakkan kaki dipanggung politik mbak Ely langsung memperoleh posisi strategis. Disaat menyelesaikan study S2 nya pada pertengahan 2003 masuk dalam patai baru yaitu PKPI. Saat itu juga dia dipercaya menjadi Calon Legislatif, dan tidak disangka masyarakat langsung memberikan amanat dipundak mbak Ely.(lux/dhi)


29

Tebak Wajah TEBAK WAJAH JIWARAGA 09 Total Hadiah Rp. 150.000,00 untuk 3 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00 KETENTUAN MENEBAK : 1. Susunlah penggalan foto salah seorang anggota DPRD Kota Salatiga ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh. 2. Sebutkan identitas namanya. 3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga Edisi II 2009 yang telah disediakan. 4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwaraga, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga. 5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim. 6. Jawaban diterima Redaksi majalah Jiwaraga paling lambat tanggal 15 Januari 2010. 7. Akan diundi 3 (tiga) orang pemenang masing-masing berhak mendapat hadiah Rp. 50.000,00. 8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi III Tahun 2009 9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan menyertai foto copy identitas diri.

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 09 Jawaban Tebak Wajah Jiwaraga 08 : TITIK KIRNANINGSIH, SE PEMENANG TEBAK WAJAH JIWARAGA 08 1. ARLINA VERANTI; Jalan Veteran 45, Gendongan, Tingkir, Salatiga 2. RADITYA LUKMAN MAULANA; SMP Negeri 2 Salatiga Kelas VII F 3. TIN TISNAWATI; Mahasiswa STAIN Salatiga

TITIK KIRNANINGSIH, SE

30


Foto Kegiatan DPRD Pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Salatiga dalam menyambut unjuk rasa pemberantasa korupsi di halaman gedung DPRD Kota Salatiga.(Foto/Doc.Majalah Jiwa Raga).

BINTEK

PENYUSUNAN KUA - PPAS RAPBD - 2010 DAN OUT BOND DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA PUSAT KAJIAN HUKUM INDONESIA KODIM 0714 SALATIGA

Hasil Paripurna DPRD Kota Salatiga

Recommend Documents