Hasil Reses DPRD dalam Pembuatan Kebijakan di Kota Gunungsitoli

Jurnal POLITEIA|Vol.8|No.2|Juli 2016 Guskhairina

ISSN: 0216-9290

Hasil Reses DPRD dalam Pembuatan Kebijakan di Kota Gunungsitoli

Hasil Reses DPRD dalam Pembuatan Kebijakan di Kota Gunungsitoli GUSKHAIRINA Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon: 061-8220760, Email:[email protected] Diterima tanggal 28 Juli 2015/Disetujui tanggal 11 Maret 2016 The recess is one of the programs in the legislature. Especially for members of the legislature. This program is an activity outside the office which aims to visiting constituents in their electoral area. A visit to the constituency to accumulate people's aspirations. It is also to monitor developments in the region of their constituents.This study describes how to use the results of the recess of legislators into policymaking in Government Gunungsitoli. The findings of this study, there are three channels that this recess can be accommodated in the policy-making. First, the aspirations of the people who have been accommodated through recess activities are reported in the plenary session (sidang paripurna) of Parliament (DPRD); Second, the aspiration that is obtained when the recess, has been channeled through Musrenbang at government Gunung Sitoli. Third, the results of recess incorporated into public policy budget.This study conducted by an institutional approach and the method used is descriptive method. Keywords: Recession, Parliament, Policy, Local Goverment.

Pendahuluan Dalam menjalankan tugasnya, seorang wakil harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituen yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyrakat. Salah satunya dengan melakukan komunikasi antar keduanya. Melakukan komunikasi dengan konstituen adalah hal wajib yang tidak bisa dielakkan oleh wakil rakyat. Rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkannya kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan. Di samping itu, rakyatpun berkesempatan untuk mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan melalui wakil-wakil mereka yang duduk dalam lembaga perwakilan dan lembaga legislatif. Peranan perwakilan Badan Legislatif pada hakikatnya berkenaan dengan masalah antar hubungan badan tersebut, terdapat

63

anggota badan legislatif, dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan.1 Salah satu bentuk komunikasi antara wakil rakyat dan terwakil adalah melalui kegiatan Reses DPRD. Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.2 Reses me-

1

Arbi Sanit, Perwakilan Politik Indonesia, (Jakarta, Rajawali 1985), hal. 203. 2 “PP RI No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 64 Ayat (4)(5)(6)”, [Artikel Online], tersedia di: www.kpu.go.id/dmdocu-


ISSN: 0216-9290


rupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.

demokratis maka tafsir kepentingan umum itu dikembalikan kepada rakyat, yang merupakan pemegang kedaulatan. Rakyatlah yang merumuskan dan menentukan apa itu kepentingan umum. Inilah yang kemudian disebut sebagai proses pembuatan kebijakan yang datang dari bawah (bottom up).5

Partisipasi rakyat yang efektif dalam proses pembuatan keputusan adalah ketika warga negara terlibat sepanjang proses pembuatan keputusan yang mengikat. Warga negara harus memiliki kesempatan yang cukup dan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pilihan mereka mengenai hasil akhir. Proses pembuatan keputusan tersebut, harus mempunyai kesempatan-kesempatan yang cukup dan sama untuk menempatkan masalahmasalah dalam agenda dan menyertakan alasan mengapa diambil keputusan yang itu dan bukan yang lain.3

Sementara manfaat reses sejauh ini belum begitu berarti bagi masyarakat Indonesia. Ekspektasi belum sesuai degan kenyataan di lapangan. Reses terkesan seremonial. Selain itu pertanggungjawaban reses belum membudaya di lembaga perwakilan. Laporan reses hanya sebatas dalam bentuk laporan lembaga, tetapi tidak ada publikasi kepada konstituen. Tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang diharapkan dalam bentuk kebijakan, pembangunan serta peningkatan pelayanan publik, dan sebagainya masih belum dirasakan masyarakat. Sementara agenda kebijakan dalam suatu pemerintahan selalu mengandung unsur prioritas, artinya tidak semua usulan kebijakan akan dijadikan sebagai kebijakan di daerah. Maka menjadi sebuah pertanyaan bagaimana hasil reses DPRD dapat digunakan dalam kebijakankebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD harus bekerjasama dengan lembaga eksekutif atau Pemerintah Daerah untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam sebuah kebijakan. Agenda kebijakan didefenisikan sebagai tuntutan – tuntuan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan politik secara umum serta dengan istilah “priorotas” yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan agenda yang lain.4 Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Isu-isu atau masalah-masalah tersebut harus harus berkompetisi antara satu dengan yang lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan. Dalam negara yang

ments/PP_16_2010.pdf; diunduh pada 14 Desember 2014 Pukul 19.25 Wib. 3 Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya Jilid I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hal. 164. 4 Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, (Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI, 2007), hal. 80.

Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Kota yang merupakan daerah otonom baru pasca memekarkan diri dari kabupaten Nias yang telah diresmikan pada tanggal 26 Mei 2009, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Bab II pasal 2 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.6 Dimana sebagai daerah otonom baru, peneliti ingin melihat perkembangan kinerja pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam menghasilkan kebijakankebijakan bagi daerah yang bersumber dari masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut menarik mambahas tentang bagai-

5

Lili Romli, Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 276. 6 “ UU RI No. 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara” [Artikel Online], tersedia di: hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2008_47.pdf; diunduh pada 14 Desember Pukul 20.05 Wib.

64


ISSN: 0216-9290


mana penggunaan hasil reses DPRD dalam pebuatan kebijakan di Kota Gunungsitoli. Pendekatan dan Metode Studi ini menggunakan pendekatan kelembagaan. Adapun fokusnya pada penggunaan hasil reses DPRD dalam pebuatan kebijakan di Kota Gunungsitoli. Studi ini menggunakan metode diskriptif. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dan dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Profil Kota & DPRD Kota Gunung Sitoli Kota Gunungsitoli merupakan sebuah daerah otonom di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 47 Tahun 2008. Jauh sebelum menjadi sebuah daerah otonom, Gunungsitoli dikenal sebagai salah satu kota tertua dan representasi dari perkembangan peradaban modern di wilayah Kepulauan Nias. Kepulauan Nias sebelum adanya pemekaran beberapa daerah otonom baru, dulunya merupakan suatu wilayah administratif pemerintahan, yakni Pemerintahan Daerah tingkat II Nias dengan ibu kotanya Kecamatan Gunungsitoli.7 Seiring dengan perkembangan kondisi ketatanegaraan yang ditandai lahirnya regulasi tentang Pemerintahan daerah atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, wilayah pemerintahan Kabupaten Nias secara bertahap mulai mengalami pemekaran. Mulai dari terbentuknya Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2003, dan dilanjutkan oleh Kota gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara, dan kabupaten Nias Barat pada tahun 2008.8 Tanggal 25 mei 2009, Kota Gunungsitoli resmi dinakhodai oleh Drs. Martinus lase, MSP, sebagai pejabat Walikota. Sejak saat itu, semangat perubahan menuju tatanan kehidupan yang lebih baik mewarnai dinamika perkembangan Kota Gunungsitoli sebagaimana wilayah perkotaan pada umumnya. Posisi strategis kota Gunungsitoli sebagai

pintu gerbang Kepulauan Nias semakin meningkatkan daya saing perekonomian daerah khususnya di sektor jasa, perdagangan dan industri. Selanjutnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) perdana di Kota Gunungsitoli telah berhasil menorehkan tinta emas dalam lembaran sejarah kepemimpinan pemerintahan yakni terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli periode 2011-2016 Drs. Martinus Lase, M.SP dan Drs. Aroni Zendrato.9 Walikota Martinus lase sendiri berasal dari partai Demokrat. Visi Kota Gunungsitoli yaitu Kota Samaeri, dimana kata Samaeri berasal dari bahasa daerah Nias, memiliki makna Ina Sendoro/seorang ibu yang memiliki, memelihara, melayani, dan mewujudkan kesejahteran. Dengan misi menyatukan langkah dn tekad segenap rakyat Kota Gunungsitoli menuju Kota mandiri dan masyarakat madani, memperjuangkan kesejahteraan umum masyarakat Kota Gunungsitoli, mencerdaskan kehidupan rakyat Kota Gunungsitoli, serta memberdayakan semua sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mempercepat pembangunan Kota Gunungsitoli.10 Kota Gunungsitoli dalam perkembangannya sebagai sebuah daerah otonom baru, memiliki ragam potensi sumber daya ekonomi lokal yang belum dikelola secara optimal. Posisi strategis Kota Gunungsitoli sebagai pintu gerbang Kepulauan Nias, serta ketersediaan infrastruktur strategis yang relatif memadai dibandingkan dengan daerah otonom lainnya di wilayah Kepulauan Nias, pada hakekatnya memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam struktur perekonomian daerah terutama pertumbuhan sektor jasa, perdagangan dan industri sebagaiman ciri kota pada umumnya.11 Beranjak dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli secara bertahap melakukan upaya-upaya perubahan melalui sejumlah kebijakan pembangunan yang mendorong percepatan peningkatan daya saing daerah. Kebijakan pembangunan di daerah dilakukan secara terpadu, terarah, dan

7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli, Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2014, 2014, hal 1. 8 Ibid.

65

9

Loc.cit. Ibid., hal i. 11 Ibid., hal 2. 10


ISSN: 0216-9290


bersinergi dengan kebijakan pemerintah tingkat atas. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut, pemerintah daerah menetapkan skala prioritas pembangunan daerah, yang pelaksanaannya dilakukan secara simultan meliputi berbagai sektor pembangunan dengan senantiasa mengedepankan azas pemerataan, proporsionalitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dampak yang luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.12 Kota Gunungsitoli adalah kota yang terletak sebuah gugusan pulau yang dikenal dengan nama Kepulauan Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, yang secara geografis terletak antara 00012‟-1032‟ Lintang Utara (LU) dan 970000‟-980000‟ Bujur Timur (BT). Dengan ketinggian rata-rata 0-600 meter diatas permukaan laut. Kota Gunungsioli merupakan salah satu daerah kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai jarak ± 85 mil laut dari Sibolga.13 Kota Gunungsitoli memiliki luas wilayah 469,36 km2 atau 0,38 persen dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara, terdiri dari enam kecamatan yaitu Kecamatan Gunungsitoli utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo‟oa, Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, 98 desa, dan 3 kelurahan. Dari 101 desa/kelurahan atau 27 % terletak di daerah pesisir pantai, dan 74 desa atau 73 % berada di daerah dataran tinggi atau pegunungan.14 Secara Administratif Kota Gunungsitoli berbatasan dengan Kecamatan Sitolu Ori (Kabupaten Nias Utara) di sebelah utara, Samudra Indonesia di sebelah timur, Kecamatan Gido dan Kecamatan Hiliserangkai (Kabupaten Nias) di sebelah Selatan, dan Kecamatan Hiliduho (Kabupaten Nias) serta Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Kecamatan Namohalu Esiwa (Kabupaten Nias Utara) di sebelah Utara.15

Kemudian ada beberapa rencana kawasan strategis Kota Gunungsitoli yang didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, antara lain:16 Kawasan strategis ekonomi, meliputi: Kawasan pertumbuhan perekonomian di wilayah Nazalou Lolowua, Teluk Belukar, Olora, Tuhegeo I, Ilir, Pasar Gunungsitoli dan Saombo, Kawasan pengembangan industri di wilayah Teluk Belukar dan Olora, Kawasan pariwisata bahari di Teluk Belukar, Afia, Pasar Gunungsitoli, Turendra, Fowa, dan pendukung pariwisata berupa perhotelan dan prasarana tempat hiburan di wilayah PPK serta Kawasan pengembangan pendiidkan di wilayah Gunungsitoli dan Gunungsitoli Idanoi.17 Yang kedua yaitu Kawasan Strategis Sosial dan budaya meliputi: Kawasan budaya/ rumah adat; Kawasan situs batu megalith; dan Kawasan tempat bersejarah, Kawasan Strategis Fungsi dan daya Dukung lingkungan Hidup meliputi daerah rawan Bencana Tsunami di sepanjang pesisir pantai Kota Gunungsitoli, Kawasan Strategis Sumber Daya Alam meliputi kawasan pertambangan di Kecamatan Gunungsitoli Alo‟oa.18 Jumlah penduduk Kota Gunungsitoli sendiri tahun 2013 menurut angka proyeksi BPS Kota Gunungsitoli sebanyak 129.043 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 66.105 dan penduduk laki-laki sebanyak 63.298 jiwa. Dari total penduduk Kota Gunungsitoli sebanyak 48,04 persen berdomisili di Kecamatan Gunungsitoli, sementara wilayah yang paling sedikit didiami yakni Kecamatan Gunungsitoli Alo‟oa sebanyak 5,32 persen. Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur, penduduk ynag paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun sebanayak 16.332 jiwa, sementara yang paling sedikit berada pada kelompok umur 60-64 sebanyak 3.400 jiwa.19 Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 63.299 atau

12 13 14 15

Loc.cit. Ibid., hal. 8. Loc.cit. Ibid.hal. 10.

16

Ibid., hal. 10. Loc.cit. 18 Loc.cit. 19 Ibid., hal. 21. 17

66



48,92 persen, sementara penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebesar 66.104 atau 51,08 persen. Kepadatan penduduk Kota Gunungsitoli tahun 2013 berdasarkan angka proyeksi adalah sebesar 276 jiwa per Km2. Sementara berdasarkan wilayah kecamatan, kepadatan penduduk terbesar berada pada Keamatan Gunungsitoli sebesar 570 jiwa per Km2, dan wilayah kecamatan dengn kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Gunungsitoli Alo‟oa sebesar 114 jiawa per Km2.20 Kondisi aparatur daerah, SDM aparatur daerah atau pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Gunungsitoli pada tahun 2013 tercatat sebanyak 3.247 orang, mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2012. Jumlah PNS aparatur daerah yang terbanyak berdasarkan latar belakang pendidikan yakni sarjana sebanyak 1.265 orang, sementara yang paling sedikit yakni latar belakang pendidikan S-3 sebanyak 1 orang.21 Berdasarkan ruang golongan kepangkatan, pada tahun 2013 PNS terbanya berada pada ruang golongan III sebanayak 1.612 orang, sementara yang paling sedikit berada pada ruang golongan I sebanyak 10 orang. Distribusi PNS aparatur daerah berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), PNS terbanyak berada pada SKPD Dinas Pendidikan, sementara yang paling sedikit berada pada SKPD Kelurahan Saombo.22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli yang terlah terbentuk sampai dengan tahun 2013, sebanyak 31 SKPD, terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Kebersihan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Keil dan Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan 20 21 22

Loc.cit. Ibid., hal. 32. Ibid., hal. 33.

67

ISSN: 0216-9290 Olahraga, Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP, KB, dan Pemdes, Badan Pelayanan Perizinan terpadu, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindunagn Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Lingkungan Hidup, Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo‟oa, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kelurahan Ilir dan Kelurahan Saombo.23 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2009-2014 terdiri dari 25 anggota Dewan yang bersal dari berbagai partai politik, antara lain PARTAI DEMOKRAT, PDI-P, HANURA, GERINDRA, GOLKAR, PARTAI PELOPOR KEBANGSAAN, PKPB, PPD, BARNAS, PNBK, PAKAR PANGAN, PPI, PDP, PARTAI BURUH, PKDI, PIS, PARTAI PATRIOT, dan PDS. Dimana diantaranya adalah 23 orang anggota dewan laki-laki dan tiga orang anggota dewan perempuan. Partai Demokrat sebagai pemenang pemilihan legislatif tahun 2009 berhasil menyumbangkan enam orang anggota dewannya untuk periode jabatan 2009-2014. Disusul Partai Pelopor Kebangsaan dan PDI-P masing-masing dua orang dan lima belas partai lain dengan masing-masing menyumbangkan satu oarang anggota dewan untuk mewakili dapil masing-masing. DPRD Kota Gunungsitoli dibagi kedalam tiga Komisi yaitu : Komisi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : bidang Tata Pemerintahan Umum, bidang Keamanan dan Ketertiban, bidang Informasi dan Komunikasi/Media/Pers, bidang Hukum/Perundang-Undangan dan HAM, bidang Pertahanan dan Keamanan, bidang Kehakiman;, bidang Kejaksaan, bidang Kepolisian, bidang Maritim, bidang Kepegawaian/aparatur, bidang Perizinan, bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, bi23

Ibid., hal. 32-33.



dang Statistik, bidang Organisasi Sosial, Politik dan Kemasyarakatan, bidang Pertanahan, bidang Pengawasan Daerah dan bidang Keimigrasian dan Luar Negeri.24 Komisi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: bidang Perekonomian, bidang Perdagangan dan Perindustrian, bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, bidang Kehutanan, bidang Perikanan dan Kelautan, bidang Pengadaan Pangan/Logistik, (Ketahanan Pangan), bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bidang Pariwisata, bidang Ketenagakerjaan, bidang Transmigrasi, bidang Pendidikan, bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bidang Kepemudaan dan Olah Raga, bidang Kesehatan, bidang Keluarga Berencana/sejahtera, bidang Peranan Wanita dan perlindungan anak, bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Agama, bidang Sosial, Budaya dan Kesenian, bidang Kesejahteraan Sosial, bidang Pelayanan Umum, bidang Kelistrikan, bidang Perpasaran, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Pengembangan, RSUD, Pemadam Kebakaran, dan bidang Penanggulangan Bencana daerah.25 Komisi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, bidang Aset Daerah, bidang Perpajakan, bidang Retribusi, bidang Perbankan, bidang Perusahaan Daerah, bidang Perusahaan Patungan, bidang Dunia Usaha dan Penanaman Modal (modal daerah dan modal asing), bidang Sumbangan pihak ketiga, bidang Hibah dan pinjaman, bidang Perencanaan Pembangunan / Daerah, bidang Pekerjaan Umum (Bina Marga), bidang Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Energi, bidang Tata Kota (Penataan dan pengawasan kota), bidang Pemetaan, bidang Perhubungan, bidang Pertamanan, bidang Kebersihan, bidang Perumahan Rakyat (Bangunan dan Pemukiman), bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pengairan.26 Kemudian dalam perkembangannya DPRD telah mengeluarkan beberapa keputusan setiap tahunnya sejak awal masa jabatan 24

ISSN: 0216-9290

Tata Tertib DPRD Kota Gunungsitoli No. 01 Tahun 2010 Pasal 50 no (2), hal. 16. 25 Ibid., hal. 16. 26 Loc.cit.

dimana pada tahun 2013, DPRD Kota Gunungsitoli mengeluarkan Peraturan daerah sebanyak 8 jenis, Keputusan DPRD sebanyak 32 jenis dan satu kesimpulan pendapat. Seperti yang terlihat dari gambar berdasarkan perbandingan dari tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, DPRD melaksanakan rapat paripurna sebanyak 38 kali, lebih banyak dibandingkan dengan sidang-sidang lain. Sementara untuk rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum cukup sedikit yaitu hanya 2 dan 6 kali saja pada satu tahun. Dengan mengeluarkan 32 keputusan DPRD, 8 peraturan daerah dan satu kesimpulan pendapat pada tahun 2013. Arah kebijakan ekonomi daerah secara makro diselaraskan dengan kondisi perekonomian nasional, regional dan global. Dampak dari merosotnya kinerja perekonomian yang sifatnya multidimensional, merupakan pertimbangan penting dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah, sehingga kapasitas produksi masyarakat mampu memberikan dukungan terhadap kinerja perekonomian daerah yang berdaya saing. Beberapa kebijakan pusat terkait dengan pengurangan beban perekonomian nasional seperti: pengurangan subsidi BBM, peningkatan tarif dasar listrik, dsb diperkirakan akan sangat berdampak terhadap kinerja perekonomian daerah dan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sejumlah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang mampu memberi perlindungan terhadap sumber daya ekonomi masyarakat, sehingga potensi penduduk yang rentan jatuh di bawah garis kemiskinan dapat lebih ditekan.27 Kinerja perekonomian daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 secara umum sangat dipengaruhi kecenderungan yang terjadi terhadap kondisi perekonomian secara nasional, regional bahkan global. Pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli tahun 2012 sebesar 6,28 % mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 6,49 %. Untuk tahun 2013 diproyeksikan akan mengalami pertumbuahn positif sebesar 6,30 %. Pada tahun 2012 inflasi tahunan Kota 27

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Op.cit., hal. 46.

68


ISSN: 0216-9290


Gunungsitoli teratat sebesar 4,73 %, lebih besar dari angka inflasi Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 3,81 % dan Nasional sebesar 4,35 %. Untuk tahun 2013 diproyeksikan sebesar 4,15 %.28 Arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2014 berdasarkan kewenangan, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dibagi berdasarkan 3 kelompok yaitu: target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditigkatkan sesuai dengan potensi pungutan yang dimiliki.29 Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.30 Perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Tahun Anggaran 2014, direncanakan akan diperoleh melalui Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, yang nilainya diproyeksikan sama seperti Tahun Anggaran 2013.31 Sementara arah kebijakan belanja daerah Kota Gunungsitoli untuk tahun anggaran 2014, pada hakekatnya berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang

berorientasi pada optimalisasi pencapaian hasil berdasarkan input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2014 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.32 Arah kebijakan daerah terdiri dari arah kebijakan lansung dan tidak lansung. Arah kebijakan tidak lansung daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2014 sebagai berikut :33 Pemenuhan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, seperti: gaji, tunjangan, dan sebagainya, Pemberian bantuan hibah secara selektif sebagaimana mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.34 Termasuk di dalamnya Pemberian bantuan sosial kepada organisasi atau kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam ketntuan peraturan perundang-undangan, Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah daerah kepada desa/kelurahan, Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada PNS aparatur pemerintah daerah secara proporsional menurut kemampuan keuangan daerah, Pengalokasian dana untuk kegiatan tidak terduga, untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya insidentil dan mendesak serta belum dianggarkan dalam pos belanja lainnya.35 Sementara arah kebijakan belanja langsung daerah untuk Tahun anggaran 2014 disusun dengan mempertimbangankan hal-hal sebagai berikut:36 Pemenuhan kebutuhan pembiayaan urusan wajib dan urusan pilihan, berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemenuhan kebutuhan pembiayaan prioritas pembangunan daerah berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah, Belanja langsung dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya me32

28

Ibid., hal. 47. 29 Loc.cit. 30 Ibid., hal. 48. 31 Loc.cit.

69

Ibid., hal. 49. Ibid., hal. 50. 34 Loc.cit. 35 Loc.cit. 36 Ibid., hal. 50-51 33


ISSN: 0216-9290


menuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.37

pinjaman daerah dan alternatif lain sesuai ketentuan yang berlaku.41

Belanja langsung diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu terhadap kebutuhan belanja yang bersifat fixed cost. Menyediakan dana pendamping untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Alokasi belanja program pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan azas keadilan dan proporsionalitas sesuai dengan tingkat urgentnya kebutuhan suatu pembangunan. Proyeksi alokasi belanja langsung untuk setiap program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui prinsip rasionalitas anggaran. Memberikan dukungan yang memadai untuk kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Proyeksi alokasi belanja langsung untuk setiap program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui prinsip rasionalitas anggaran serta Proyeksi alokasi belanja langsung untuk setiap program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui prinsip rasionalitas anggaran.38

DPRD Kota Gunungsitoli, seperti halnya DPRD lainnya, sesuai amanat UndangUndang juga bertugas melaksanakan reses sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konstituen di daerah pemilihan masingmasing. Dua puluh lima anggota DPRD Gunungsitoli telah melakukan kegiatan reses dalam bentuk pertemuan, dialog, diskusi dengan masyarakat di tiga daerah pemilihan (dapil) seluruh Kota Gunungsitoli. Kegiatan reses juga dilakukan dalam bentuk peninjauan langsung di lapangan. Dari hasil reses tersebut, seluruh komisi melakukan koordinasi dengan SKPD Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk melakukan klarifikasi dan solusi berbagai permasalahan yang sudah disampaikan masyarakat.42 Adapaun kemudian penggunaan hasil reses DPRd Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut. Pertama, melalui paripurna hasil reses. DPRD Kota Gunungsitoli, seperti halnya DPRD lainnya, sesuai amanat Undang-Undang juga bertugas melaksanakan reses sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Dua puluh lima anggota DPRD Gunungsitoli telah melakukan kegiatan reses dalam bentuk pertemuan, dialog, diskusi dengan masyarakat di tiga daerah pemilihan (dapil) seluruh Kota Gunungsitoli. Kegiatan reses juga dilakukan dalam bentuk peninjauan langsung di lapangan. Dari hasil reses tersebut, seluruh komisi melakukan koordinasi dengan SKPD Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk melakukan klarifikasi dan solusi berbagai permasalahan yang sudah disampaikan masyarakat.43

Selain itu juga terdapat arah kebijakan pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.39 Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2014 adalah:40 Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggara sebelumnya (SILPA), baik dari sisi pendapatan maupun dari efisiensi belanja dan Membuka kemungkinan alternatif sumber lain penerimaan pembiayaan yang dapat dikembangkan, seperti 37

Ibid., hal. 51 Loc.cit. 39 Loc.cit. 40 Ibid., hal. 52. 38

Penggunaan Hasil Reses DPRD

Pada tahun anggaran 2013, DPRD Kota Gunungsitoli melaksanakan reses sebanyak dua kali, yaitu pada masa sidang I dan masa sidang II. Berbagai aspirasi ditampung dalam 41

Loc.cit. Wawancara dengan Sowa‟a Laoli,Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2009-2014 di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli Tanggal 24 Maret 2014. 43 Wawancara dengan Sowa‟a Laoli,Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2009-2014 di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli Tanggal 24 Maret 2014. 42

70



kegiatan reses tersebut. dari sekian aspirasi yang disampaikan masyarakat saat pelaksanaan reses, aspirasi ataupun keluhan masyarakat 85-90 % mengenai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, fasilitas umum, dll. Sedangkan selebihnya mengarah pada masalah-masalah sosial di masyarakat atau pelayanan publik, seperti mahalnya harga minyak, pemadaman listrik yang terus menerus, termasuk masalah-masalah yang bersangkutan dengan pembuatan KTP, akte nikah, dan lain-lain.44 Sebagai tindak lanjut, seluruh komisi melakukan pelaporan melalui sidang paripurna dengan agenda rapat tentang laporan komisikomisi hasil mengenai pelaksanaan reses, baik ketika reses tahap I maupun ketika tahap II tahun 2013 dapil I sampai dengan dapil III. Sidang paripurna perlu dilaksanakan sebab hasil reses akan sah apabila telah di bawa ke dalam paripurna yang dilaksanakan bersama dengan Kepala Daerah ataupun yang mewakili, serta SKPD –SKPD yang ada di Kota Gunungsitoli. 45 “Untuk tindak lanjut, aspirasi masyarakat yang kita rasa dapat langsung diatasi, kita akan panggil pihak-pihak/Dinas terkait, dan kita bahas di Komisi untuk kemudian dapat kita cari solusi permasalahannya. Misalnya terkait masalah pemadaman listrik, kita akan panggil pihak-pihak dari PLN untuk duduk bersama dan memberikan usulan ataupun saran yang sifatnya “menuntut”. Dan untuk aspirasi masyarakat yang sifatnya lebih berat akan kita tampung di usulan pembangunan/kebijakan Kota yang akan dibahas selanjutnya.”46

Berdasarkan teori David Easton mengenai sitem politik, bahwa pembuatan kebijakan dimulai dari adanya input. Maka tahap awal hasil reses dijadikan sebagai input dalam proses pembuatan kebijakan di Kota Gunungsitoli ialah melalui pelaksanaan sidang 44

Wawancara dengan Hadirat ST Gea, Wakil, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Periode 20092014 di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli Tanggal 24 Maret 2014. 45 Wawancara dengan Sowa‟a Laoli, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2009-2014 di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli Tanggal 24 Maret 2014. 46 Wawancara dengan Hadirat ST Gea, Wakil, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Periode 20092014 di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli Tanggal 24 Maret 2014.

71

ISSN: 0216-9290 paripurna hasil reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Gunungsitoli bersama jajaran Pemerintah Daerah dan SKPD. Kedua, melalui pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota. Musrenbang Kota Gunungsitoli tahun 2013 dilaksanakan pada bulan Maret yang dihadiri oleh Pimpinan Daerah, Unsur DPRD, wakil dari Pemerintah Propinsi,SKPD, Kecamatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta instansi vertikal. Forum musrenbang dimulai dari acara pembukaan sidang pleno yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Sidang pleno berisi paparan Kepala Bappeda tentang isu-isu strategis dan priorita pembangunan, hasil musrebang kecamatan yang dipadukan dalam forum SKPD serta perkiraan kemampuan APBD.47 Sebagai wakil rakyat, DPRD meiliki peranan dan fungsi dalam pelaksanaan Musrenbang yaitu: keterlibatan aktif DPRD dalam diskusi, peninjauan dan evaluasi usulan masayarakat dalam musrenbang serta pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut sehingga aspirasi tersebut benar-benar tersalurkan pada akhirnya Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hadirat ST. Gea berikut “Pintu usulan pembangunan ini kan ada dua, pertama adalah hasil musrenbang yang dimulai dari desa serta hasil reses DPRD . Hingga kemudian pelaksanaan musrenbang kota yang didahului oleh forum SKPD. Tentu dua ini akan di sinergiskan oleh pemerintah kota. Dan mereka akan menampung dalam Forum SKPD”48

Setelah reses diparipurnakan bersama kepala daerah, SKPD dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Lalu dibahas di komisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka dokumen hasil reses yang selanjutnya disebut pokok-pokok pikiran DPRD akan dibahas dalam forum SKPD bersama dengan hasil musrenbang desa/kecamatan. Setelah itu dilaksankanlah forum Musrenabang Kota Gunungsitoli untuk menghasilkan dokumen

47

Wawancara dengan Bapak Yurisman Telaumbanua, Sekretaris BAPPEDA di Kantor BAPPEDA Kota Gunungsitoli, tanggal 31 Maret 2015. 48 Wawancara dengan Hadirat ST Gea, Wakil, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Periode 20092014 di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli Tanggal 24 Maret 2014.



RKPD 2014.49 Hasil reses DPRD ditampung saat perncanaan (tepatnya saat penyusunan RKPD) bukan saat penganggaran (penyususan RKA-SKPD). Langkah- langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD (hasil reses), antara lain sebagai berikut: 1) Penyampaian usulan DPRD dan dikelompokkan ke dalam urusan SKPD; 2) Pertimbangan atas usulan; 3) Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan; 4) Pengecekan oleh tim RKPD terhadap kebutuhan rill di lapangan dengan mempertimbangkan azas manfaat, kemendesakan, efisiensi, dan efektifitas; 5) Dirumuskaan dalam rancangan awal RKPD.50 Maka segala sesuatu yang berkenaan dengan prioritas pembangunan Kota Gunungsitoli akan ditampung dalam RKPD untuk selanjutnya diadopsi ke dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Gunungsitoli tahun anggaran berikutnya (T.A 2014).51 Dan seharusya disetiap tahapan tersebut, setiap anggota dewan wajib berpartisipasi aktif di dalamnya, karena DPRD adalah wakil rakyat untuk ikut serta dalam proses atau tahapan pembuatan kebijakan di daerah. Di Kota Gunungsitoli, pada saat pelaksanaan Musrenbang Tahun 2013, diakui bahwa partisipasi DPRD masih sangat minim, sebab kehadiran mereka sebagai unsur penting dalam perencanan pembangunan Kota Gunungsitoli hanya diwakili oleh beberapa anggota dewan saja. Sebab lembaga legislasi daerah merupakan institusi penting bagi demokrasi dan pembangunan. Menjadi penting karena sistem politik dan pemerintahan demokratis mensyaratkan adanya mekanisme keteraturan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan 49

ISSN: 0216-9290

Wawancara dengan Hadirat ST Gea, Wakil, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Periode 20092014 di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli Tanggal 24 Maret 2014. 50 Wawancara dengan Mashuri Baeha, Kassubag Program BAPPEDA Kota Gunungsitoli di Kantor BAPPEDA Kota Gunungsitoli, tanggal 31 Maret 2015. 51 Wawancara dengan Jhon Kristian Ziliwu, Anggota Komisi A DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2009-2014 di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Tanggal 17 Mret 2015.

politik, seperti halnya kebijakan pembangunan daerah. Lembaga legislasi daerah adalah lembaga penyampai kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diubah ke dalam kebijakan, dimana fungsi utamanya adalah mewakili kebutuhan, aspirasi, perhatian dan prioritas masyarakat dengan mengartikulasikan masukan tersebut. Ketiga, hasil reses dalam kebijakan umum APBD. Berdasarkan tahapan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka disusun dokumen Kebijakan Umum APBD Kota gunungsitoli Tahun 2014 yang merupakan manifestasi dari pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2014. Penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2014 dilakukan melalui analisa yang komprehensif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan substansial seperti prioritas pembangunan, rasionalitas aggaran, kapasitas sumber daya manusia aparatur, kapasitas fiskal daerah, dan sebagainya.52 Maka tahapan-tahapan perencanaan RKPD yang sebelumnya telah dijelaskan, setelah melalui proses penyaringan dari berbagai pertimbangan telah disusun menjadi KUAPBD. Demikian dengan usulan DPRD dalam bentuk dokumen hasil reses tahun 2013. Setelah dikelompokkan ke dalam urusan wajib SKPD, maka hasil reses DPRD dan Musrenbang desa/kecamatan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mashuri Baeha, aspirasi masyarakat atas usulan tersebut baik DPRD atau musrenbang dominan ditampung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Kebersihan Kota Gunungsitoli, dikarenakan masyarakat cenderung mengusulkan pembangunan fisik.53 Sebagaimana yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Pemeintah Kota Gunungsitoli 52

Wawancara dengan Mashuri Baeha, Kassubag Program BAPPEDA Kota Gunungsitoli di Kantor BAPPEDA Kota Gunungsitoli, tanggal 31 Maret 2015. 53 Wawancara dengan Mashuri Baeha, Kassubag Program BAPPEDA Kota Gunungsitoli di Kantor BAPPEDA Kota Gunungsitoli, tanggal 31 Maret 2015.

72



dengan DPRD Kota Gunungsitoli Nomor 050/10499−1871 /2013 tentang Kebijakan 050/09/DPRD

Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, belanja daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.54 Dari kebijakan umum APBD tahun anggaran 2014 dapat kita lihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum memang mendapatkan anggaran yang paling besar, karena memang program pembangunan untuk dinas ini cukup banyak. Selain itu juga berkenaan dengan infrastruktur yang harus menggunakan anggaran yang besar. Maka dapat kita katakan bahwa pemerintah merespon baik aspirasi masyrakat, artinya kebijakan pembangunan di Kota Gunungsitoli dapat dikatakan bersifat Bottom Up.55 Meski demikian pada tahap akhir, tidak semua usulan kebijakan dar masyrakat dapat ditampung sebagai kebiajakan yang akan dibiayai oleh APBD. Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu rasionalitas anggaran serta sifat dari usulan masyarakat tersebut apakn mendesak atau tidak. Penutup Partisipasi rakyat yang efektif dalam proses pembuatan kebijakan adalah ketika waga negara terlibat sepanjang proses pembuatan keputusan yang mengikat. Kegiatan reses DPRD merupakan salah satu cara untuk masyarakat terlibat dalam pembuatan kebijakan. Di Kota Gunungsitoli, hasil reses DPRD digunakan dalam tahapan pembuatan kebijakan di daerah. Terdapat tiga hal penting terkait 54

Nota Kesepakatan Pemeintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, hal 20. 55 Wawancara dengan Mshuri Baeha, Kassubag Program BAPPEDA Kota Gunungsitoli di Kantor BAPPEDA Kota Gunungsitoli, tanggal 31 Maret 2015.

73

ISSN: 0216-9290 penggunaan hasil reses DPRD tersebut. Hasil reses DPRD digunakan antara lain dimulai dari: sidang paripuna hasil reses; mencari masukan dalam pelaksanaan musrenbang tingkat Kota; serta digunakannya hasil reses dalam kebijakan umum APBD. Daftar Pustaka Nota Kesepakatan Pemeintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 050/10499−1871/2013 tentang Kebijakan 050/09/DPRD

Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. UU RI No. 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Dahl, Robert A. 1992. Demokrasi dan Para Pengkritiknya Jilid I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses, Yogyakarta : MedPress (Anggota IKAPI). Romli, Lili. 2007. Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sanit, Arbi. 1985. Perwakilan Politik Indonesia, Jakarta: Rajawali. PP RI No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wawancara dengan Bapak Mashuri Baeha, (Kassubag Program BAPPEDA Kota Gunungsitoli) tanggal 31 Maret 2015 di Kantor BAPPEDA Kota Gunungsitoli Wawancara dengan Bapak Yurisman Telaumbanua,( Sekretaris BAPPEDA) tanggal 31 Maret 2015 di Kantor BAPPEDA Kota Gunungsitoli Wawancara dengan Bapak Hadirat ST Gea, (Wakil ,Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2009-2014) Tanggal 24 Maret 2014. di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli Wawancara dengan Bapak Sowa‟a Laoli, (Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Periode 20092014) Tanggal 24 Maret 2014. di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli

Hasil Reses DPRD dalam Pembuatan Kebijakan di Kota Gunungsitoli

Recommend Documents