Diterbitkan oleh : Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Jiwaraga Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Edisi I Tahun 2015

Kembangkan Usaha Mikro Kecil Diterbitkan oleh : Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Lensa

Workshop Kebangsaan Perlunya Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Foto: budi’s

M

erosotnya nilainilai kebangsaan dan nasionalisme Bangsa Indonesia mengundang keprihatinan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI). Mereka mengusulkan agar ada kurikulum pelajaran nilai kebangsaan di sekolah dan masyarakat guna menumbuhkan rasa nasionalisme. Hal itu mengemuka dalam Workshop Kebangsaan yang diselenggarakan FPBI Jateng di Gedung DPRD Salatiga. Ketua DPRD, M. Teddy Sulistio, SE mengatakan, DPRD telah menggagas terbentuknya Perda Wawasan Kebangsaan. Hal itu guna merealisasi sebutan Indonesia mini untuk Salatiga dalam bentuk nyata. “Kita harus segera membuat proyek percontohan kawasan yang menggambarkan kebhinekaan” kata Ketua.(ss/ss).

2

Jiwaraga, Edisi I Tahun 2015

s’idub :otoF

Daftar Isi

EDISI I Tahun 2015

4

Redaksi: Ramah Investasi yang Melindungi Pedagang Kecil.

6

Mimbar: Komitmen DPRD Kembangkan Usaha Mikro Kecil; Pro dan Kontra Bangunan Cagar Budaya; Perda Inisiatif Mengenai Jaminan Usaha Petani.

10 Laporan Utama: Pemisahan Kelurahan Diimbangi Peningkatan Pembangunan; Pemekaran Wilayah Terobosan Percepat Pembangunan; Kota Ramah Investor Tetap Mengkaji Dampak Lingkungan; Upaya Menarik Investor dengan Pembebasan dan Mempermudah Ijin; Pembangunan Lintas Instansi Kurang Koordinasi; Investasi Pendidikan Modal Utama Kebangkitan Suatu Daerah; Perlunya Investasi Guna Tingkatkan Kesejahteraan warga; Warga Belum Rasakan Realisasi 1000 UMKM dari Pemkot; Menuju Salatiga Tiga Dimensi; Wisata Tingkir Butuh Pengembangan Bersama; Badan Kehormatan Segera Selesaikan Tata Cara Beracara; Masyarakat Salatiga Masih Keluhkan Layanan Rumah Sakit. 22 Wacana: Wacana Pemekaran Wilayah Kota Salatiga. 24 Opini: Revolusi Mental Menuju Program Ramah Investasi. 26 Artikel: Generasi Muda Pembawa Perubahan. 28 Warta: Seputar kegiatan anggota DPRD Kota Salatiga. 33 Profil: Muhammad Ilham, Hanya Bermodalkan Peluit dan Tenaga. 34 Rileks: Tebak Wajah Jiwaraga 26.

Karikatur

(wj/ss)


3

Redaksi

Ramah Investasi yang Melindungi Pedagang Kecil Pertumbuhan minimarket di berbagai daerah sudah sangat memprihatinkan. Maraknya pengusaha ritel ini disinyalir akan mematikan pasar tradisional dan UMKM kecil. Para pengusaha ritel ini dengan dukungan modal dan jaringan distribusi yang kuat tentu tidak akan bisa ditandingi dengan para pedagang kecil dan UMKM dengan permodalan yang terbatas.

H

al ini menjadi keperhatinan kita bersama. Memang perlu peran serta dari pemerintah untuk mencegah gesekan antara pasar tradisional dan pasar modern. Karena keberadaan pasar modern ini juga dibutuhkan oleh warga masyarakat terutama untuk minimarket yang buka selama 24 jam. Idealnya keberadaan Pasar Modern harus bisa mengakomodir UMKM dan pedagang kecil, diantaranya dengan cara Pasar Modern ikut memasarkan produk UMKM dan masyarakat sekitar pasar modern. Apalagi dengan telah disyahkannya Perda tentang Pengelolaan Pasar Modern dan Perda tentang Penataan dan Foto: int.net Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga sekarang Kota Salah satu Pasar Modern yang ada di Kota Salatiga. Salatiga telah memiliki payung hukum untuk mengatur Pasar Modern dan Pasar Tradisional. Disamping itu, selain kita harus ramah investasi kita juga harus melindungi pedagang kecil, UMKM dan juga pasar-pasar tradisional. Untuk penerbitan ijin pasar modern yang baru memang perlu diperhatikan jaraknya dengan pasar tradisional. Selain itu pemberian ijin ini juga perlu memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk kita.(ss/ss)

Jiwaraga

Redaksi

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Diterbitkan oleh : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA. PENASEHAT : Ketua DPRD, M. Teddy Sulistio, SE; Wakil Ketua DPRD, M. Fathur Rahman, SE., MM; PEMBINA : Wakil Ketua DPRD, Ir. Hj. Diah Sunarsasi; PENGARAH : Sekretaris DPRD : Drs. V.T. Haribowo; PEMIMPIN REDAKSI : Kepala Bagian Humas, Rumah Tangga dan Perpustakaan, Kukuh Ngudiono, SIP; REDAKTUR PELAKSANA : Kepala Sub Bagian Humas, Budi Susilo, S.Sos; KOORDINATOR LIPUTAN : Inna Kartikasari, S.Pt, MM; PELIPUT/PENYUNTING : Ign. Budi Kristiawan, Esti Priyanti, Lukman Fahmi, S.HI, Dwi Kadarsih, Devyna Kristiyani; Sudibyo, Fatih Ashthifani, Hari Oktavia; SETTING & LAY OUT : Putra Karya Offset; DISTRIBUSI : Udiono, Kusno dan distributor Kelurahan se-Kota Salatiga; ALAMAT REDAKSI : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA, Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674. Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah yang dilengkapi foto dialamatkan ke Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga Jl. Letjend. Sukowati 51 Salatiga, atau ke email: [email protected]. Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

4


Surat Pembaca

LPJU Daerah Sepi, Mohon Segera Direalisasi

M

araknya aksi begal akhir-akhir ini membuat resah masyarakat, terutama bagi mereka yang sering beraktifitas di malam hari dengan sepeda motor. Modus operasi para begal memanfaatkan lokasi yang sepi dan minimnya Lampu Penerangan Jalan Umum. Dikawasan Jalan Lingkar Salatiga terutamanya disekitaran perempatan Bendosari dan pertigaan Gamol belum ada LPJU nya hal ini sangat dikhawatirkan oleh warga, karena didaerah sekitar situ masih berupa lahan kosong yang jarang pemukimannya yang bisa menimbulkan efek kejahatan. Mohon sekiranya Dinas terkait agar LPJU didaerah antara pertigaan Gamol dan perempatan Bendosari segera direalisasikan karena tiang lampunya sudah tersedia jadi tinggal menyalakan saja lampunya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Suradi Warga Kecandran Salatiga

Pencucian Mobil Butuh Pengelolaan Limbah dan Pemborosan Air

K

etika kita melintasi di jalan Patimura yang menghubungkan Salatiga dengan wilayah Bringin, Kabupaten Semarang arah ke Pabelan, di sepanjang jalan tersebut terutama di daerah Domas banyak terdapat pencucian motor atau mobil. Keberadaan pencucian ini kadang menimbulkan bau yang tidak sedap terutama setelah untuk mencuci mobil yang membawa ayam, dan lagi kotoran yang ditimbulkan kadang mengalir ke jalan raya tentu saja dengan aroma yang menyengat. Terutama setelah untuk mencuci mobil yang membawa ayam. Yang tak kalah pentingnya usaha ini mengambil air tanah yang berlebihan, karena tak ada kran yang bisa menutup debit air jadi air tersebut mengalir tanpa guna ke selokan apa tidak “emaneman” air yang keberadaannya di Foto: net daerah tertentu sangat jarang namun di Salatiga malah terbuang Ilustrasi tempat cucian mobil percuma. Perhatian dari pihak terkait sangat diperlukan untuk menertibkan usaha semacam ini, sehingga masalah limbah dan pemborosan air bisa kita minimalisir. Air itu untuk kehidupan, karena tanpa air tak akan pernah ada kehidupan. Terima kasih. Fatoni Warga Bugel Salatiga


5

Mimbar

KOMITMEN DPRD Kembangkan Usaha Mikro Kecil

Foto: boedy’s Foto: boedy’s

M. Teddy Sulistio, SE

Kerajinan batu pahat atau ukir dengan berbagai ornamen untuk hiasan interior maupun eksterior di sepanjang Jl. Fatmawati, Blotongan, Kecamatan Sidorejo.

Kemiskinan merupakan masalah yang hingga kini perlu didiskusikan dan pencarian solusi pemecahannya. Kemiskinan di negeri ini telah menjadi masalah kronis yang menyebabkan adanya kesenjangan dan pengangguran. Peta kemiskinan masyarakat yang lebih banyak tersebar dan ini menjadikan persoalan yang semakin sulit dalam mendefinisikan problematika kemiskinan, maka dalam upaya pengentasannya pun akan menemui berbagai kendala teknis dilapangan.

I

su kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang sering disimbolisasikan sebagai fenomena sosial. Masalah kemiskinan ini dapat kita lihat pada penggambaran bahwa kemiskinan diperlihatkan pada kepemilikan asset yang rendah, terbatasnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana dasar seperti transportasi, komunikasi, informasi, pasar, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, adanya kelompok masyarakat yang tidak berdaya dan diam karena tekanan faktor-faktor politik dan budaya, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.

6


Dalam kontek ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan basis kekuatan ekonomi kerakyatan yang cukup tangguh guna menghadapi kemiskinan. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi Asia tahun 1997, dimana sektor UMKM kemudian dapat menyerap tenaga kerja ditengahtengah banyaknya pengangguran akibat bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar. Disamping itu juga UMKM dapat menjaga stabilitas ekonomi domestik, karena sifatnya yang madiri dan tidak menggantungkan diri pada kondisi ekonomi makro. Hanya saja kondisi saat ini UMKM terutama didaerah masih ditempatkan pada poros sub-ordinat dalam kegiatan ekonomi nasional. Usaha ini tergolong jenis usaha marjinal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relative sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Studi yang dilakukan di beberapa Negara menunjukkan bahwa usaha mikro kecil mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi

lokal dan mampu memberdayakan kaum perempuan dalam meningkatkan bargaining position perempuan dalam keluarga. Mencermati kondisi tersebut, sudah selayaknya kemudian peran UMKM tersebut dilihat sebagai salah satu peluang dalam menanggulangi kemiskinan. Terutama juga kemudian bahwa UMKM yang banyak tersebar didaerah, maka strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan kondisi UMKM perlu dioptimalkan. Melihat peran dan posisi strategis UMKM dalam perekonomian nasional dan daerah tersebut, Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE menyatakan komitmennya terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), sehingga Ketua DPRD dari Partai berlambang moncong putih ini mempunyai gagasan untuk menempatkan para PKL, terutama pedagang kuliner, di salah satu lokasi strategis di Kota Salatiga ini. Hal ini menurutnya akan memberikan korelasi positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan terutama pada peningkatan ekonomi masyarakat. Usai melakukan kunjungan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Salatiga Ketua DPRD M. Teddy Sulistio menyampaikan bahwa di Kota Surabaya punya Kya Kya dan Semarang punya Pasar Semawis, maka di Salatiga juga harus memiliki kawasan yang

bisa menjadi magnet bagi para penikmat kuliner. “Salatiga harus punyai tempat khusus untuk jujugan para menikmat kuliner” terang politisi yang biasa disapa dengan sebutan Bung Teddy ini. ”Selain dapat dijadikan salah satu solusi upaya dalam pengentasan kemiskinan, keberadaan pusat jajanan khas itu sekaligus dapat mengembangkan sektor pariwisata daerah. Pemerintah Kota Salatiga harus mampu memfasilitasi hal tersebut. Kita siapkan lahan dan regulasinya, Pemkot harus mampu merealisasikan. Hal ini untuk memaksimalkan potensi Salatiga di bidang kuliner” terang Bung Teddy. Menurut ketua DPRD dua periode ini, jika pemerintah kota kesulitan mencari lahan, bisa saja memanfaatkan bangunan yang selama ini mangkrak. Di antaranya, Pasar Jetis dan Pasar Andong. “Hal ini tidak hanya berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran, namun juga akan membuat kota menjadi kota ini lebih tertib dan teratur” tandasnya. ”Selama ini para PKL tak pernah mendapat fasilitas secara memadai. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam membangun perekonomian. Diakui, selama ini, keberadaan PKL lebih dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Padahal, para PKL tersebut merupakan warga kita yang ikut serta dalam menghidupkan perekonoimian kita” tutupnya.(ss/ss)


7

Mimbar

Pro dan Kontra Bangunan Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya di Salatiga ada beberapa yang masih terlihat berdiri tegak. Ada pula beberapa BCB yang dimanfaatkan namun ada pula yang tidak terawat. Mengenai BCB memang ada pro dan kontra diantara masyarakat dan pemerintah kota Salatiga. Pimpinan DPRD Salatiga, M. Fathur Rahman, SE. MM memandang bahwa kejelasan tentang indikator bangunan di Salatiga yang termasuk BCB memang belum jelas. “Sebenarnya BCB di Salatiga baru saja memiliki PERDA. Namun masih belum ada kejelasan atapun daftar bangunan-bangunan yang termasuk BCB itu sendiri. Indikator apa yang termasuk BCB juga belum jelas.”, demikian yang disampaikan oleh M. Fathur Rahman, SE, MM yang biasa dipanggil Pak Maman. Menurutnya, hal tersebut yang kini menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat daupun pemerintah Kota. Dijelaskan bahwa bangunan BCB alangkah baiknya di fungsikan sebagaimana mestinya. BCB dapat dimanfaatkan sebagai musium, tempat usaha, perkantoran atau bentuk investasi lainnya. “Asal tidak mengubah struktur BCB itu sendiri. Misalnya BCB yang ada di bank BCA Salatiga, rumah dinas Walikota dan Poltas Salatiga yang terawat dan dimanfaatkan untuk kegiatan tanpa mengubah bentuk aslinya” turut pak Maman. “Bangunan yang terjaga akan terawat namun yang mangkrak akan rentan terjadi kerusakan”, tambah Wakil Ketua DPRD Salatiga dua periode ini. Lebih lanjut pak Maman berharap apabila ada BCB yang mangkrak sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk hal lain demi kepentingan bersama. Sebagai contoh bangunan yang dianggap BCB yang masih menjadi pertanyaan warga Salatiga, berada dilahan Kodim di Jl. Diponegoro. Bangunan itu di gadanggadang akan dijadikan investor sebagai mall di Salatiga. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dan pembahasan ke DPRD. Memang diharapkan, Salatiga bisa menjadi kota yang ramah investasi. Memberikan kemudahan perijinan pembangunan namun tetap pada konsep pembangunan di Salatiga dengan mempertahankan struktur BCB. Memberikan kejelasan juga terhadap gedung-gedung yang termasuk BCB. Adapun manfaat lain jika BCB digunakan tempat usaha dan lainnya,

8


Foto: boedy’s

M. Fathur Rahman, SE. MM

akan menjadikan BCB tersebut tetap terpelihara. Selain itu, Salatiga juga akan benar-benar menjadi kota transit wisata atau tujuan wisata wilayah-wilayah lain di sekitar Kota Salatiga. Misal Bawen, Ambarawa, Ujung-Ujung, Sruwen dan Ampel. Serta memberikan dampak di bidang ekomoni baik masyarakat maupun pemasukan anggaran daerah itu sendiri. “apabila mall itu benar-benar direalisasi maka akan memberikan pengaruh positif bagi Salatiga tanpa menuai kontroversi terhadap bangunan yang dipakai. Dengan begitu akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Salatiga.”, tutup M. Fathur Rahman.(int/ss)

Mimbar

Perda Inisiatif Mengenai Jaminan Usaha Petani Tahun 2015 DPRD ini Salatiga akan berusaha melahirkan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang pro rakyat atau melindungi dan mengantarkan kepada kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Perda mengenai jaminan usaha petani.

S

elama ini belum ada perda yang benarbenar menjamin keberlangsungan usaha para petani. padahal para petani mempunyai musuh yang salah satunya adalah penyempitan lahan pertanian. Lahan Pertanian merupakan sarana utama dalam pekerjaan sebagai petani. Pemerintah harus tegas dalam pelaksanaan aturan yang telah dibuat misalnya Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW). Jaminan ketersediaan lahan pertanian menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemilik lahan. Jika perda ditegakkan namun masyarakat mengalihfungsikan lahan dengan dalih keterbatasan ekonomi, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa. Hal ini juga berlaku untuk kampung durian Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah. Di kampung durian tersebut, hampir sepanjang jalan dipenuhi dengan pohon durian. Namun hal ini tidak segera kita perhatikan bersama, maka tidaklah ,mustahil jika suatu saat lahannya akan habis untuk usaha lain. Memang, melalui Keputusan Wali Kota Nomor 789/793/2015 tanggal 24 Maret 2015, kampung Tegalombo di wilayah Kelurahan Blotongan, Salatiga telah ditetapkan sebagai Lokasi Kampung Buah Kota Salatiga, atau dinamakan Kampung Durian. Namun menurut Ir. Hj. Diah Sunarsasi selaku wakil ketua DPRD Salatiga yang ikut menghadiri Pencanangan Tegalombo sebagai Kampung Durian oleh Walikota Salatiga itu, diperlukan perda mengenai jaminan usaha para petani. “Selain memperkenalkan durian tegalombo kepada masyarakat, kita perlu juga membuat perda yang dapat menjamin usaha para petani tersebut”, kata wakil ketua DPRD kota Salatiga ini. Selain itu, Ir. Hj. Diah Sunarsasi juga berharap adanya upaya pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas pertanian Kota Salatiga. Menurutnya, pemberian pelatihan manajemen

Foto: boedy’s

Ir. Hj. Diah Sunarsasi

kelompok, upaya pengendalian hama dan penyakit serta bantuan bibit berkualitas dan bersertifikat akan sangat membantu bagi para petani durian. “Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan bagi para petani durian, diharapkan akan meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengelola tanamannya dengan baik,” kata politisi partai Gerindra ini. Perlu diketahui bahwa Dukuh Tegalombo, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, memiliki lahan warga yang berpotensi sebagai kebun durian dengan luas 25 hektare dengan jumlah pohon 3.000 batang yang semuanya berbuah. "Dengan diresmikannya kampung durian di Kota Salatiga, tepatnya di dukuh Tegalombo, semoga bisa menjadikan sebuah ikon lokasi wisata buah di Salatiga yang kita cintai ini” tutup Ir. Hj. Diah Sunarsasi.(ss/ss) Foto: boedy’s


9

Laporan Utama

Pemisahan Kelurahan Diimbangi Peningkatan Pembangunan Pemekaran wilayah diartikan sebagai pembentukan daerah otonomi baru yang (salah satu) tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

D

ua kelurahan baru di Kota Salatiga yaitu Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul telah diresmikan oleh Walikota Salatiga di Aula Kecamatan Tingkir 17/3. Para ketua RT, Ketura RW tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah se-Kota Salatiga, SKPD, dan Forkopinda serta anggota dewan hadir dalam kesempatan tersebut. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan pemekaran daerah diharapkan akan mengakibatkan perubahan pola perkembangan wilayah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak dikeluarkannya UU Otonomi Daerah tahun 1999 dan PP Pemekaran Daerah tahun 2000 jumlah daerah otonom hampir berlipat dua. Semakin banyaknya daerah otonom diikuti oleh permasalahan akibat semakin besarnya beban pendanaan otonomi daerah dan rendahnya pencapaian tujuan pemekaran daerah. Dance Ishak Palit, M.Si, Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga yang juga turut dalam peresmian tersebut berharap agar Pemerintah Kota mendukung penuh segala permasalahan yang timbul. “Pemerintah Kota Salatga harus dapat mengantisipasi dengan cepat hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan non kependudukan di wilayah tersebut”, ungkapnya Dijelaskan bahwa Pemerintah kota harus melihat karakteristik wilayah tersebut dalam rangka pembangunan kedepannya. “Adanya pemisahan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan pembangunan, jika pembangunannya biasa-biasa saja, maka percuma ada pemisahan” tandas Ketua Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan ini. “Pemecahan Kelurahan Kutowinangun menjadi Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul dari aspek filosifisnya adalah demi terlayaninya masyarakat secara maksimal. Pemisahan bukan sekedar memecah satu wilayah menjadi dua namun seharusnya diikuti oleh semangat aparat untuk memudahkan warganya dalam pengurusan administrasi," ungkapnya. Dance Iskhak Palit berharap agar aparat kedua kelurahan tersebut dapat memberikan segera menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan maupun non

10


Foto: boedy’s

Dance Ishak Palit, M.Si

kependudukan, karena status tanah, pergantian kartu identitas dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan warga ke dua kelurahan ini sangat mendesak. Kita patut bersyukur, setelah melewati perjalanan panjang dan bertahap sejak tahun 2009, akhirnya Kota Salatiga telah berhasil melaksanakan pemekaran kelurahan Kutowinangun sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan “Saya berharap Namun diharapkan dengan perkembangan wilayah yang merupakan wujud dari keinginan masyarakat ini benar-benar dapat mengembangkan ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, kedua kelurahan tersebut. Karena dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi suatu daerah dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat akan segera mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat” pungkas politisi PDI Perjuangan. (lf/ss)

Pemekaran Wilayah Terobosan Percepat Pembangunan Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemekaran wilayah ini dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

P

emekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Menurut Wakil Ketua komisi A DPRD kota Salatiga, Drs. H. Bambang Riantoko, pemekaran wilayah itu sendiri merupakan pembuatan sebuah wilayah atau daerah menjadi bertambah besar atau luas. Bertambah besar atau luasnya sebuah daerah tentu saja harus disertai dengan penambahan lahan sebagai pembatasnya. “Salatiga sudah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah. Dahulunya Salatiga hanya 1 kecamatan, namun saat ini Salatiga sudah memiliki 4 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Argomulyo, Sidorejo, Sidomukti dan Tingkir. Salatiga merupakan kota yang dikelilingi oleh Kabupaten Semarang. Setidaknya terdapat enam kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah kota Salatiga. Sehingga wilayah kabupaten semaranglah yang nantinya akan menjadi wilayah pemekaran untuk Salatiga seperti kecamatan Tuntang, Pabelan, Suruh, Tengaran, Getasan dan kecamatan Banyubiru”, jelas Bambang Riantoko. Perlu diketahui bahwa Salatiga saat ini sudah mulai padat penduduk. Hal ini akan memberikan dampak yang tidak baik untuk lingkungan hidup maupun masyarakatnya. “Perlu adanya pemekaran wilayah lagi untuk Kota Salatiga ini”, ungkap Wakil Ketua Komisi bidang hukum dan pemerintahan ini. Adapun alasan kenapa pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu solusi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan publik adalah adanya keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih. Selain itu juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah

Foto: boedy’s

Drs. H. Bambang Riantoko

berbasiskan potensi lokal serta penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah. Banyak manfaat yang didapat dari pemekaran wilayah bagi kota Salatiga maupun wilayah yang dimekarkan. Manfaat tersebut antara lain dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan kehidupan masyarakat, mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, mempercepat pengelolaan potensi daerah dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. “Masyarakat akan lebih senang berada di kota timbang di kabupaten karena akan lebih diperhatikan dan beberapa alasan lainnya”, tandasnya. Pemekaran wilayah Salatiga akan berdampak positif bidang investasi, jika Wilayah Salatiga diperluas, dengan begitu akan mendapatkan peluang bagi investor untuk berinvestasi di Salatiga karena memiliki lahan yang cukup untuk melakukan investasi. “Semoga Salatiga tidak hanya sebagai tujuan industri saja, namun sebagai pusat perkantoran, perhotelan, wisata dan perdagangan jasa bilamana Salatiga memiliki lahan-lahan baru” pungkasnya”.(int/ss).


11

Laporan Utama

Kota Ramah Investor Tetap Mengkaji Dampak Lingkungan

Foto: boedy’s

H. Budi Santoso, SE. MM

Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di wilayah Jabodetabek memicu eksodusnya beberapa perusahaan atau pabrik ke daerah yang standart UMR nya masih rendah, terutama untuk pabrik padat karya dan menyerapkan tenaga kerja yang banyak.

H

al ini dimanfaatkan beberapa daerah untuk menjaring investor dengan menawarkan kawasan industri yang tersedia di masing-masing daerah. Mereka berlomba menawarkan beberapa fasilitas dan juga infrastuktur yang memadai untuk menarik minat perusahaan tersebut merelokasi usahanya.

12


Situasi ini ditangkap oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai suatu peluang untuk meningkatkan investasi di kota ini, H. Budi Santoso,SE.MM selaku ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga yang membidangi Ekonomi dan Keuangan. Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah harus tetap mengkaji masalah dampak lingkungan dari banyaknya investor yang masuk, meskipun kota ini harus menjadi kota yang ramah investor. “Walaupun kita ramah investor dan juga melihat peluang usaha yang baik namun kita tetap harus menelaah tentang kajian lingkungan terutama masalah AMDAL nya, industri yang masuk seharusnya adalah industri yang ramah lingkungan dan sekiranya dapat memacu home industri yang ada di Salatiga”, ungkap Budi Santoso. “Kita ambil contoh, jika ada pabrik yang masuk ke Salatiga sedangkan limbah yang dihasilkan oleh pabrik tersebut bisa diolah menjadi sejenis kerajinan dari kain perca akan lebih baik. Lain hal nya jika usaha yang masuk itu industri yang kemungkinan pencemaran akibat penggunaan bahan-bahan kimianya yang berbahaya, hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, dan akan merugikan masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Tentunya akan mengakibatkan polusi udara”, katanya. Lebih lanjut Legislator dari Dapil Argomulyo ini menjelaskan bahwa pengembangan Salatiga menjadi kota jasa dan kota transit akan lebih menjanjikan untuk kota ini sesuai dengan site plan yang dikembangkan sejak dulu, boleh saja lokasi pabriknya berada di wilayah lain namun kantor pusatnya berada di kota Salatiga. Hal itu juga akan bisa menggerakan roda perekonomian di kota Salatiga. Dengan adanya kantor-kantor pusat perusahaan di Salatiga akan dapat meningkatkan peluang kerja. Selain itu juga akan meningkatkan hunian hotel-hotel di Salatiga, dengan harapan hotelhotel tersebut bisa bekerjasama dalam mengembangkan paket-paket wisata ke daerah Salatiga yang mempunyai potensi penghasil buahbuahan seperti di kelurahan Noborejo, Kecandran atau pun kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan wisata budaya dan juga wisata kuliner. “Pemerintah harus mampu memberikan fasilitas baik itu berkenaan dengan perijinan maupun infrastruktur yang dapat menunjang program paket wisata ini, karena ke depannya jika ini berjalan dengan baik maka akan turut juga mengembangkan ekonomi kerakyatan disamping juga bisa mengundang investor untuk berinvestasi di kota Salatiga” pungkas politisi PKS salatiga ini.(wj/ss)

Upaya Menarik Investor dengan Pembebasan dan Permudah Ijin Investasi merupakan bagian penting bagi perekonomian, baik individu maupun Pemerintah Kota Salatiga. Bentuk-bentuk investasi pada pemerintah diantaranya di bidang perbankan, perdagangan, jasa dan pendidikan. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi investasi diantaranya adalah birokrasi, kualitas SDM, suku bunga, serta kondisi sarana prasaran.

I

nvestasi adalah kegiatan pengeluran dana ataupun barang guna memperoleh laba untuk meningkatkan bidang perekonomian, sosial dan manfaat lainnya. Kegiatan investasi disektor perdagangan dapat menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) di kota Salatiga. Sumber dana PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi dan BUMD. Pemanfaatan perdagangan dan jasa yang optimal juga dapat meningkatkan PAD mengingat perdagangan dan jasa merupakan andalan sumber PAD di kota Salatiga. “Selain Salatiga sebagai kota pelajar dan olahraga perlu juga ditonjolkan dibidang perdagangan seperti pasar, karena pasar merupakan tempat untuk berusaha dan berdagang sehingga retribusi jasa usaha dapat meningkat apabila pasar dimanfaatkan secara optimal. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa pasar yang sampai saat ini belum ada kejelasan sehingga investor menjadi enggan berinvestasi di sini”, kata Wakil Ketua Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Salatiga, M. Miftah. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, beberapa pasar yang penggunaanya belum optimal adalah pasar raya II, pasar jetis dan pasar rejosari. M. Miftah mengungkapkan bahwa, salah satu cara agar investor mau untuk berinvestasi di Salatiga adalah dengan mempermudah perijinan, dan memberikan pelayanan fasilitas yang memadai. “Jika penggunaan pasar-pasar yang ada di kota ini bisa optimal, maka perekonomian rakyat juga akan semakin meningkat”, katanya. Selain itu tidak hanya pengoptimalan pasar namun juga memperluas peluang perdagangan di pinggir kota Salatiga. Investasi juga bisa dipakai sebagai alat pemerataan. Sebagai contoh perdagangan di kota Salatiga hanya berpusat di bundaran atau di jantung kota, berbeda dengan perdagangan di pinggir Salatiga yang belum terjamah.

Foto: boedy’s

M. Miftah

Melihat hal itu politisi PKB ini mengungkapkan bahwa, seharusnya ada upaya untuk memperkecil ketimpangan ekonomi antar dua daerah. Salah satu caranya yaitu dengan mengarahkan investasi ke daerah tertinggal. “Selain itu pemerintah Kota Salatiga juga harus membuat jalur-jalur alternatif yang dapat mendorong minat pengendara pribadi agar tertarik untuk berbelanja di Salatiga”, lanjutnya. “Salatiga akan menjadi kota mati apabila jalan tol dibuka. Oleh karena itu pemerintah Salatiga harus memiliki upaya untuk dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Salatiga”, pungkasnya.(int/ss)


13

Laporan Utama

Pembangunan Lintas Instansi Kurang Koordinasi M. Kemat, anggota DPRD Kota Salatiga memandang koordinasi antar lembaga dan instansi di kota Salatiga ini minim dilakukan. Pemkot selaku pengampu wilayah dinilai terlalu membiarkan proses pembangunan oleh pihak lain meski itu mengganggu tata pembangunan yang dilakukan Pemkot.

B

irokrasi adalah mesin dan system pemerintahan yang penting dalam mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan domestik dan internasional. Oleh karena itu, birokrasi sering mendapat tuntutan dari masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan secara efektif dan efisien (berkualitas dengan harga ekonomis). Hal ini muncul karena banyak yang berpandangan bahwa birokrasi adalah institusi yang kaku, lambat, patologis, disfungsi, menghambat, dan hanya menjadikan manusia sebagai objek. Persepsi tersebut muncul didasarkan atas pelayanan birokrasi dirasakan masyarakat kurang memuaskan bahkan mengecewakan. Indikator yang menunjukan hal tersebut antara lain dicerminkan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat, baik menyangkut prosedur, kepastian, tanggung jawab, moral petugas, serta masih terjadinya praktek pungli yang memperbesar biaya pelayanan, dan masih kurang profesionalismenya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih dianggap sebagai penghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Selaku komisi yang membidangi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Kemat berharap pembangunan yang dilakukan oleh pihak lain di wilayah Kota Salatiga harus berkoordinasi dengan pemkot. Jangan sampai pembangunan dilakukan seolah tidak ada perencanan dan asal jalan. "Seperti pembangunan saluran kabel FO oleh pihak swasta jelas itu mengganggu masyarakat yang melakukan aktivitasnya. Selain itu penggalian yang dilakukan pinggir jalan, trotoar dan potongan jalan juga mengganggu estetika kota," lontar Kemat. Menurut Kemat, hal tersebut sudah menjadi sorotan dewan dan masyarakat sejak lama, beberapa tahun lalu penggalian serupa juga dilakukan dan sekarang ini ada lagi. "Pemasangan kabel tersebut akhir-akhir ini dilakukan secara besar-besaran sehingga merusak trotoar, rabat jalan mulai dari jalan Fatmawati hingga jalan Veteran dan jalan

14


Foto: boedy’s

Ketua Komisi, H. Kemat, S.Sos

Sukarnohatta. Ironisnya tidak sedikit trotoar yang masih baru atau selesai dibangun menjadi rusak. Usai digali dan dipasang kabel milik mereka pengembalian trotoar juga tidak sesuai harapan, misalnya paving yang pecah atau rusak tidak ada penggantian hanya di plester begitu saja. Hal tersebut tentu saja merusak pemandangan karena tidak diperbaiki seperti sedia kala," imbuhnya. "Kami meminta kepada pemkot untuk berkoordinasi dengan pihak yang memiliki pekerjaan pemasangan kabel FO. Ironisnya lagi dari pemkot tidak menempatkan pengas di setiap kali ada proyek pemasangan kabel FO," Kemat menyayangkan. Kemat berharap Pemkot membuat kebijakan kanalisasi di tiap jalan utama. Tujuannya adalah jika terjadi proyek pemasangan kabel, saluran air ataupun jaringan apa pun pihak swasta atau instansi lain tidak perlu menggali sendiri. Mereka cukup mengajukan ijin dan juga bisa ditarik sewa untuk pemeliharaan kanal tersebut.(lf/ss)

Investasi Pendidikan Modal Utama Kebangkitan Suatu Daerah Ilmu pengetahuan adalah utama, tapi karakter(moral) lebih utama Inti dari peribahasa ini adalah pentingnya pendidikan bermoral, terutama untuk bangsa ini. Jika yang dikatakan memanglah seperti itu, maka ini akan berkaitan dengan kunci masa depan suatu bangsa yaitu kualitas sumber daya manusianya.

K

ualitas dan jumlah penduduk yang berpendidikan akan menentukan kemakmuran atau kemiskinan daerah yang bersangkutan. Terlalu banyak argumentasi yang dapat dijadikan alasan untuk menunjukkan alasan bahwa pendidikan merupakan modal utama bagi kebangkitan suatu daerah. Dari segi konsep, Departemen Pendidikan Nasional telah merumuskan konsep tiga pilar pembangunan pendidikan. Pertama, pendidikan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh anak bangsa. Kedua, pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing tinggi. Ketiga, pendidikan yang dikelola dengan atau secara good governance. Secara konseptual, tiga pilar pendidikan tersebut memang merupakan persoalan mendasar pendidikan di daerah seluruh negeri ini. Akan tetapi dalam implentasinya, kebanyakan konsep yang baik itu seringkali tidak sesuai dengan harapan. Kebangkitan kita sudah semestinya berawal dari kebangkitan pendidikan. Meskipun rakyat kita masih banyak yang miskin dan tingkat pendidikannya belum merata. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memperbaiki dunia pendidikan di Kota Salatiga ini. Sejarah telah memberikan saksi bahwa kelahiran kebangkitan nasional adalah berkat hasil pendidikan yang berkualitas. Para pendiri organisasi modern Budi Utomo, yang merupakan tonggak kebangkitan nasional, adalah hasil pendidikan yang berkualitas. Bila suatu daerah ingin maju, harus memulai semuanya dari pendidikan. Hal ini seperti apa yang ditulis RA. Kartini “Berilah aku pendidikan dan kami akan bangkit sebagai bangsa yang memiliki cita-citra”. Memang Pendidikan adalah investasi utama bagi suatu bangsa. Kita memang sedang dilanda krisis multidimensi. Beberapa diantaranya adalah krisis ekonomi dan krisis akhlak yang menimbulkan kriminalitas. Permasalahan ini diakibatkan oleh lemahnya sistem pendidikan kita.

Foto: boedy’s

Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE

Dari situlah Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE melihat peluang yang sangat besar untuk pengembangan investasi yang sangat baik untuk Kota Salatiga. Riawan Woro yang saat ini bergabung di Komisi B DPRD Kota Salatiga mengharapkan untuk Pemkot Salatiga lebih mengoptimalkan dalam pemberian sarana dan prasarana di sekolah. Hal ini bertujuan untuk menunjang pendidikan yang ada di Salatiga, baik di perkotaan maupun daerah pinggiran Kota Salatiga. “Dengan adanya sekolah yang berkualitas maka terciptalah generasi penerus yang berkualitas dan cerdas. Tidak hanya cerdas dalam ilmu Pengetahuan tetapi cerdas juga di dalam bermasyarakat serta mampu melahirkan generasi penerus yang mampu bersaing dengan kota-kota lain”, paparnya. Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa dengan adanya sekolah yang bagus, selain melahirkan generasi yang berkualitas, juga akan menciptakan peluang usaha untuk masyarakat di sekitarnya.(pri/ss)


15

Laporan Utama

Perlunya Investasi Guna Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Foto: boedy’s

Bernardus Supriyono, SE

Investasi sangat diperlukan suatu daerah karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan dengan adanya inventasi

D

apat dikatakan tiap daerah sekarang berlomba-lomba untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di suatu daerah. Disamping dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan pajak serta dapat mengurangi angka pengangguran. Pola perijinan yang ada sekarang juga semakin mudah untuk para investor, pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kota Salatiga dalam mengelola para investor yang akan berinvestasi di kota ini. Ditambah lagi dengan akan dibahasnya Raperda Penyelenggaraan Izin Gangguan, Raperda

16


Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi dan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu oleh DPRD dan Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2015 ini yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah maupun dunia usaha dalam penerbitan ijin untuk investasi di kota ini. Menurut Bernardus Supriyono, SE anggota DPRD Kota Salatiga, hal yang terpenting dalam pemberian ijin bagi investor adalah penyerapan tenaga kerja dari warga Salatiga karena selama ini perusahaan yang menanamkan modalnya di Salatiga banyak yang merekrut karyawan dari luar daerah. “Salatiga ini mempunyai potensi SDM yang luar biasa untuk direkrut baik untuk tenaga kasar maupun untuk tenaga ahli, karena disini terdapat SMK-SMK yang hebat dan UKSW yang akan memasok SDM termasuk lulusan dari perguruan tinggi dari luar Salatiga” katanya. “Dewan ingin pemkot juga tanggap menangkap peluang dari dana CSR ( Corporate Social Responsibility) dari perusahaan yang ada di Salatiga, agar dana CSR tersebut bisa bersinergi dengan program Pemerintah Kota Salatiga terutama bagi warga di sekitar perusahaan itu berada, program pugar rumah atau modal bergulir bagi UMKM salah satu contohnya” tambah anggota DPRD Dapil Sidorejo ini. Pemekaran wilayah ekonomi yang selama ini terpusat di jalan Diponegoro dan jalan Jendral Sudirman juga bisa ditangkap oleh para investor maraknya pembangunan ruko di beberapa lokasi mengindikasikan bahwa telah adanya pemikiran untuk membuka usaha diluar pusat kota walaupun hasilnya masih belum terlihat begitu signifikan namun ke depannya pasti akan menjadi incaran investor daerah lain seiring dengan perkembangan kota Salatiga itu sendiri. Sekarang yang dibutuhkan adalah komitmen dari para stakeholder agar pandai dalam membuka peluang membuka wilayah-wilayah ekonomi baik itu berupa objek wisata, pemukiman dan lainnya. Dengan di bangunnya Jalan Tol Trans Jawa yang melintasi kota Salatiga perlu adanya pemikiran untuk membuat suatu daya tarik atau trademark agar Salatiga bisa menjadi daerah tujuan wisata, sehingga kota ini tidak menjadi kota mati. “Pembukaan objek wisata bisa juga menjadi daya tarik bagi para investor karena akan banyak kegiatan ekonomi disini. Juga menjadi akses pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar yang apada akhirnya akan meningkatan kesejahteraan masyarakat” pungkas Bernardus Supriyono, SE.(wj/ss)

Warga Belum Rasakan Realisasikan 1000 UMKM dari Pemkot Anggota Komisi C, Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Salatiga H. Suniprat, menyampaikan bahwa, hingga saat ini visi misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota belum terealisasi. Tumbuhnya 1000 Usaha Mikro Kecil Mandiri (UMKM) di Salatiga yang diharapkan dari dampak adanya program tersebut belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

P

erlu diketahui bahwa Pemkot Salatiga berencana memberdayakan 1.000 Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang ada di Salatiga, dimana pemberdayaan UMKM tersebut merupakan salah satu solusi menangani penggangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah tersebut, menurut Pemkot, merupakan salah satu bidang yang menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot memberi kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses permodalan. Targetnya adalah sebanyak 1.000 UKM di Kota Salatiga bisa diberdayakan agar lebih maju. Namun hingga awal 2015 ini, program pembangunan yang signifikan juga tidak nampak, bahkan H. Suniprat memberikan raport merah berupa penambahan sanana umum yang mangkrak. "Jika dulu hanya ada dua pasar yang mangkrak yaitu pasar Jetis dan Pasar Raya II namun sekarang tambah satu lagi Pasar Rejosari (Pasar Sapi) yang hingga saat ini mandeg, tidak ada aktifitas pembangunan pasar yang terlihar mencolok," komentar H. Suniprat. "Termasuk penataan kota juga tampak amburadul, bisa kita lihat jelas bahwa tidak ada koordinasi yang terjalin antar instansi. Trotoar dan aspal hotmix yang baru saja selesai dibangun sudah dibongkar-bongkar untuk pemasangan kabel Fiber Optic. Selain kondisi tersebut menganggu masyarakat juga mengganggu estetika atau pemandangan," Komentar politisi PDI Perjuangan Salatiga ini. Suniprat mengingatkan agar Pemkot bergerak cepat dalam upaya mencapai visi misi yang telah dicanangkan selama lima tahun. "Sekarang ini Kota Salatiga tampak carut-marut, program pembangunan yang diharapkan membawa dampak kesejahteraan belum ada yang dilaksanakan. Misalnya saja rencana pembangunan taman wisata

Foto: boedy’s

H. Suniprat

religi, taman wisata kuliner, Salatiga Park dan pembangunan terminal tamansari tidak satupun yang terwujud," Suniprat mengingatkan. H. Suniprat yang bertekad selalu berjuang bersama wong cilik di Kota Salatiga ini sangat rindu akan kepemimpinan yang visioner dan berani mealkukan perubahan atau pembangunan yang signifikan. “Seharusnya pemimpin Kota ini adalah orang berani melakukan perubahan dalam pembangunan kota. Kota yang kecil ini seharusnya lebih maju dalam pembangunannya baik secara fisik maupun kesejateraan masyarakatnya," tutup Suniprat.(lf/ss)


17

Laporan Utama

Mewujudkan

Salatiga Tiga Dimensi

Foto: boedy’s

Supriyadi Fatkhi

Kota Salatiga belum tuntas dalam membuat Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga sering terjadi pelanggaran di sana-sini. Oleh karenanya revisi terhadap perda tersebut hendaknya dipercepat. Ada lagi Perda yang penting untuk Kota Salatiga, yaitu Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) serta Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL).

S

ecara garis besar RTRW biasanya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; rencana struktur tata ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; penetapan kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan ketentuan pengendaliaan pemanfaatan ruang di Kota Salatiga.

18


Kedepan, Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Salatiga ini akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Salatiga untuk 20 tahun ke depan. RTRW Kota Salatiga nantinya perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, revisi RTRW dan penyusunan raperda RDTRW dan RTBL menjadi urgen karena untuk mempermudah pemerintah kota Salatiga dalam menjalankan program pembangunan. Jika RTBL dibuat menjadi perda maka tidak satu jengkal tanahpun di Kota Salatiga yang tidak diketahui peruntukannya. “Kami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Salatiga memiliki niat untuk menyusun perda yang berpihak kepada masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraannya” tandas Supriyadi Fatkhi yang kini menjabat Ketua Badan Legislasi. Tinggal pemimpin daerah atau eksekutif yang membuat peraturan walikota (perwali), dengan dibuatnya perwali, Perda baru bisa dijalankan kerana telah memiliki payung hukum. Bila kepala daerah komitmen dengan perda yang telah dibuat, maka bila kepala daerah ganti, yang bersangkutan tidak akn kesulitan dalam menjalankan aturan pembangunan yang ada. Di era keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak untuk tahu detail bagaimana peruntukan tata ruang wilyah. Dengan demikian Pemerintah Kota Salatiga hendaknya menyajikan informasi yang akurat dan bisa dijadikan patokan pembangunan. Adanya peta peruntukan wilayah ini juga memudahkan orang luar Salatiga yang akan melakukan investasi. Para investor adalah orang yang simpel dalam menjalankan bisnisnya, jika invormasi tidak akurat bisa saja mereka pindah ke daerah lain. Jika perda diatas selesai dibuat maka Pemerintah Kota Salatiga bisa membuat peta 3 dimensinya, berapa luas tanah di Salatiga seserta miniatur bangunan yang ada ataupun yang baru direncanakan sesuai peruntukan lahan yang ada. Dengan begitu orang akan mudah mengetahui peruntukan tiap jengkal tanah di kota kita ini. “Inilah pentingnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat umum agar masyarakat paham. sehingga masyarakat ke depan juga akan menjadi pengawas terhadap pembangunan yang ada. Kejelasan dan keterbukaan informasi harus diupayakan guna meminimalisir permainan oknum”. tandasnya.(lf/ss)

Wisata Tingkir Butuh Pengembangan Bersama Usaha agrowisata berwawasan lingkungan dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Membangun dan mengembangkan usaha wisata agrowisata yang berwawasan lingkungan ini menjadikan terbinanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari.

W

isata itu identik dengan promosi dan biaya promosi itu memang tidak sedikit. Namun begitu, ternyata anggaran promosi pariwisata di Kota Salatiga relatif rendah. Oleh karena itu kekompakan antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk pembangunan pariwisata. Contohnya adalah pengembangan pariwisata di daerah Tingkir. Pariwisata Tingkir dengan mengembangkan usaha agrowisata berwawasan lingkungan yang dapat melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sangat dibutuhkan masyarakat. Karena dari hasil usaha pengembangan agrowisata yang dihasilkan dapat untuk melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Usaha agrowisata yang bersifat jangka panjang dan hampir tidak mungkin sebagai usaha jangka pendek ini, memang memerlukan perspektif jangka panjang. Sekali konsumen atau wisatawan mendapatkan kesan buruk terhadap kondisi sumberdaya wisata dan lingkungan hidup setempat, akan mempunyai dampak jangka panjang untuk mengembalikannya. Dapat dikemukakan, bahwa agrowisata merupakan usaha agrobisnis yang membutuhkan keharmonisan dengan lingkungan hidup dalam segala aspek. Menurut Taufiq Eko Priyatno, wakil rakyat dari Partai Demokrat di Kota Salatiga ini, upaya menggali potensi agrowisata berwawasan lingkungan di Desa Wisata Tingkir, sangat diperlukan. Meskipun telah dilakukan berbagai penelitian di wilayah Tingkir Salatiga, namun gambaran potensi Desa Wisata Tingkir sebagai lokasi pembangunan agrowisata berwawasan lingkungan perlu kita kaji terus dan kita kembangkan bersama-sama. “Kebijakan serta regulasi Pemerintah Kota Salatiga dalam upaya pengembangan wisata agro berwawasan lingkungan harus tetap berpihak kepada warga masyarakat tingkir. Hal ini semata-mata untuk mensejahteranan warga masyarakat” kata Taufiq Eko Priyatno yang biasa disapa mas Ipung.

Foto: boedy’s

Taufiq Eko Priyatno

Mas Ipung mengharapkan adar pemerintah kota segera mendeskripsikan pendapat-pendapat para stakeholders, baik pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap pembangunan agrowisata berwawasan lingkungan di Desa Wisata Tingkir ini. Beberapa kelurahan di Kecamatan Tingkir memang berpotensi untuk dibangun dan dikembangkan sebagai lokasi agrowisata berwawasan lingkungan, diantaranya Kelurahan Tingkir Lor. Dengan begitu akan sekaligus mengembangkan Desa Wisata Tingkir yang pada saat ini masih belum dapat disebut sebagai tempat tujuan wisata. Taufiq Eko Priyatno selaku anggota DPRD yang maju dari daerah pemilihan Salatiga 4 (Kecamatan Tingkir) ini sangat mendukung pembangunan obyek wisata di Desa Wisata Tingkir dengan konsep agrowisata berwawasan lingkungan. Ia juga berharap adanya pengembangan budidaya agro sebagai obyek wisata yang melibatkan masyarakat. “Saya optimis bahwa pembangunan dan pengembangan obyek wisata agro di Desa Wisata Tingkir akan mempunyai banyak manfaat bagi swasta yang bergerak pada bidang usaha budidaya agro dan pariwisata, karena tingkir memiliki tanah yang subur, memiliki ketersediaan pasokan air permukaan yang cukup, sebagian besar penduduknya petani, letak strategis, dan metode angkutannya juga memadai” pungkas mas Ipung.(ss/ss)


19

Laporan Utama

Badan Kehormatan Segera Selesaikan Tata Cara Beracara

Foto: boedy’s

Nono Rohana, S.Ag

Kehadiran Badan Kehormatan diatur secara khusus dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik dengan tugas-tugas pokok serta fungsi yang sangat substantif. Yaitu menjaga harga diri dan citra lembaga dan seluruh Pimpinan dan Anggotanya. Lebih spesifik keberadaan BK diharap dapat menjadi alat kontrol atas kepatuhan dan ketaatan Pimpinan dan Anggota terhadap pelaksanaan Tatib dan Kode Etik DPRD.

B

adan Kehormatan atau biasa disingkat BK merupakan salah satu Alat Kelengkapan (Alkel) DPRD yang bersifat tetap dan dikukuhkan pada Sidang Paripurna Internal DPRD serta disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPRD. Untuk memastikan bahwa BK telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan benar, professional dan proporsional diperlukan seperangkat regulasi yang tetap, mengikat dan baku

20


dalam bentuk Tata Cara Beracara Badan Kehormatan. Ketua BK DPRD Kota Salatiga yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan, telah bekerja dengan sangat baik dan penuh semangat kebersamaan sejak ditetapkan pada pertengahan bulan Januari lalu. Dan saat ini, rancangan Peraturan DPRD tersebut sudah memasuki tahapan finalisasi sebelum dihantarkan dalam Sidang Paripurna Internal nantinya. Bahkan untuk memperkaya dan melengkapi khasanah pembahasan, BK berkesempatan melakukan studi banding ke DPRD berbagai Kota dan kabupaten. Harapannya tentu dari hasil studi banding tersebut dapat dijadikan sebagai bahan komparasi untuk keelokkan semua substansi rancangan Peraturan DPRD tersebut. Selaku Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Salatiga, Nono Rohana menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan tata cara beracara BK. Tata cara beracara merupakan landasan BK dalam menjalankan lembaga di DPRD. "Doakan saja dalam bulan-bulan ini draf akan selesai dan segera bisa disyahkan. Tugas dari BK adalah melakukan pemantauan terhadap kinerja anggota DPRD, melakukan evaluasi berkala, memantau kedisiplinan atau kepatuhan anggota. Selain itu, kami juga berusaha menegakkan kode etik atau peraturan tata tertib DPRD," terang Nono Rohana. Sebagaimana diketahui Ketua BK DPRD SAlatiga adalah Nono Rohana dengan anggota Suniprat dan Mahmudah. "Hingga saat ini, BK belum menemui kendala. Semua anggota dewan kinerja cukup bagus, tertib dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Yang tidak kalah penting adalah suasana dewan sekarang ini harmonis, sehingga program kerja yang kita laksanakan bisa sinergi. Salah satu tugas kami adalah menciptakan kenyamanan dalam lembaga dewan, baik harmonis intra lembaga maupun antar lembaga di luar dewan," tambah Nono Rohana. Kenyamanan dan keharmonisn menurut Nono Rohana menjadi modal utama dalam bekerja. Jika suasana nyaman kekompakan akan terjaga dan kerjaan akan terasa mudah dan cepat selesai. “Yang kita harapkan suasananya nyaman, sehingga dewan bisa terjaga hingga akhir masa bhakti nanti dan mungkin selamanya. Sehingga tugas sebagai wakil rakyat bisa kita laksanakan sesuai dengan harapan. Jika tugas bisa dilaksankan dengan baik kredibilitas dewan juga akan terjaga,” imbuh anggota dewan dari Tingkir ini.(lf/ss)

Masyarakat Salatiga Masih Keluhkan Layanan Rumah Sakit

Foto: boedy’s

Mahmudah, SH

Dalam reses yang dilakukan DPRD dewan Salatiga menghasilkan berbagai usulan warga. Selain harapan, masyarakat juga memberikan saran untuk Pemkot. Mahmudah anggota dewan dari Kecamatan Sidomukti contohnya, ia mendapati masyarakat yang masih mengeluhkan pelayanan yang dilakukan oleh RSUD Salatiga.

R

umah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga yang terletak diwilayah kelurahan Mangunsari Kecamatan sidomukti kota Salatiga, sangat mudah jangkauannya baik dengan kendaraan sendiri maupun umum karena letaknya yang cukup strategis. Lokasinya yang dibatasi sebelah utara sungai andong, sebelah timur Stadion Kridanggo, sebelah selatan Jalan Stadion dan pertokoan dan sebelah barat jalan Osamaliki membuatnya cukup strategis. Hal ini ditambah dengan Jalan Osamaliki merupakan jalur utama jalan Solo Semarang yang kepadatannya cukup. RSUD Kota Salatiga yang mempunyai letak sangat strategis, dimana berada di tengah Kota yang mudah dijangkau dengan transportasi dan berada di tepi jalur jalan raya Solo-Semarang ini perlu didukung dengan adanya pelayanan yang prima.

Apalagi RSUD ini berdiri diatas tanah yang luas, yaitu tanah milik Pemerintah Kota Salatiga dengan luas 33.600 m2 dengan fasilitas bangunan induk + 9.500 m2, 6.500 M2 diantaranya merupakan paket Inpres Tahun 1984. RSUD Kota Salatiga merupakan rumah sakit milik pemerintah Kota Salatiga kelas C dan sejak 1 April 1995 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit Swadana Daerah. Kemudian pada Tahun 2008 RSUD Kota Salatiga meningkatkan kelas RS dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan sampai sekarang. Pada tahun 1996/1997 RSUD Kota Salatiga telah mendapatkan pengakuan akreditasi sebagai Rumah Sakit Sayang Bayi dari UNICEF dan pada tahun 1997 telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penuh untuk 5 (lima) standar pelayanan dari Dep. Kes RI selama 3 (tiga) tahun. Dan mendapat Sertifikat Akreditasi Penuh untuk 16 (enam belas) standar pelayanan dari Dep. Kes RI selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2008 serta RSUD menjadi BLUD sejak awal tahun 2009. Dengan begitu, warga meminta agar karyawan RSUD yang tugasnya memberikan pelayanan untuk ditingkatkan, baik kegesitan maupun keramahan terhadap pasien. "Warga berharap tidak ada pembedaan proses pelayan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Sarana dan prasarana medis pendukung kinerja RSUD telah dimiliki, dengan demikian tinggal tugas sumber daya manusianya yang menyesuaikan. Selain pelayanan yang meningkat harapannya para petugas medis juga cakap dalam mengoperasionalkan peralatan yang canggih, bila perlu yang bersangkutan diikutkan pelatihan. Bila SDM menguasai tentu tidak akan terjadi kesalahan penanganan medis," terang Mahmudah. Selanjutnya Mahmudah juga mendapati usulan warga Warak, khususnya wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. "Dulu PDAM memanfaatkan sumber mata air Ngemplak namun ternyata tidak mencukupi. Selanjutnya dialihkan melalui mata air Plandaan namun juga belum mencukupi. Diharapkan pelayanan PDAM akan lancar !" jelasnya. Mahmudah berharap wacana pembangunan saluran air bersama dengan Kabupaten Semarang yang memanfaatkan mata air Rawa Pening segera direalisasikan. "Jika proyek bersama pemanfaatan air Rawa Pening yang dilakukan bekerjasama dengan Kabupaten Semarang segera bisa dilaksanakan, tentunya ini akan banyak mengatasi permasalahan kekurangan suplai air bersih di Salatiga dan Kabupaten Semarang, khususnya wilayah Kecandran" ungkap Mahmudah.(lf/ss)


21

Wacana

Wacana Pemekaran Wilayah Kota Salatiga Oleh: Drs. Prasetiyo Ichtiarto, M.Si

*)

K

etika anggota Komisi IV DPR RI Drs. Fadholi beraudiensi dengan para anggota DPRD dan sebagian Kepala SKPD di Ruang Bhineka Tunggal Ika Gedung DPRD Kota Salatiga (SM, 25/12/14). Banyak persoalan menarik yang diusulkan oleh peserta, seperti membuka simpang susun (interchange) jalan Tol Semarang-Solo di wilayah Pabelan, membantu menyelesaikan justifikasi limbah B3, pengadaan air bersih dan pembangunan jalan lingkar utara Salatiga. Selain usulan permasalahan tersebut, masih ada satu topik yang sangat strategis dilontorkan oleh Ketua DPRD Kota Salatiga, Teddy Sulistio, SE dihadapan anggota DPR RI Dapil 1 wilayah Kabupaten/Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga itu, berkaitan dengan rencana Kota Salatiga untuk mewacanakan pemekaran wilayah dengan Kabupaten Semarang. Memang wacana ini pernah juga dipublikasikan melalui media Suara Merdeka (SM, 5/2/14), dimana pemda akan mengalokasikan dana untuk melakukan penelitian dengan melibatkan unsur perguruan tinggi. Kegiatan jajak pendapat ini untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pelayanan baik pendidikan, kesehatan, jasa perdagangan dan sarana prasarana penunjang lainnya kepada warga yang tinggal disekitar Kota Salatiga meliputi Pabelan, Tuntang, Tengaran dan Getasan. Sebetulnya gagasan ini pernah di sampaikan oleh para pemangku kebijakan beberapa tahun yang lalu, sehingga mengundang banyak polemik terutama daerah yang menjadi sasaran pemekaran. Rencana penambahan wilayah ini mendapatkan tanggapan yang kurang mengenakan. Sehingga, tidak berlebihan kalau Umbu Rauta, dosen UKSW Salatiga (SM, 7/2/2014) memberi peringatan serius bahwa pendekatan sedini mungkin harus dilakukan dengan Kabupaten Semarang. Usulan ini perlu ditindaklanjuti untuk menghindari saling curiga dan bahkan egoisme teritorial yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Hal yang wajar, kalau persoalan ini menimbulkan tanggapan pro dan kontra terhadap pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bagi yang tidak sejalan karena mereka memiliki persepsi, selain potensi wilayah yang dapat

22


Tugu Selamat Datang Kota Salatiga

memberikan konstribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar, warga masyarakat masih berharap banyak untuk bergabung dengan daerah asal, kemampuan keuangan daerah yang masih bisa membiayai wilayah tersebut juga wilayahnya semakin berkurang serta menjadi salah satu bagian dari perjalanan sejarah. Sebaliknya bagi daerah yang memperoleh penambahan wilayah dapat menjadi instrumen kekuatan, peluang sekaligus tantangan baik dalam memberikan konstribusi pemasukan, struktur organisasi dalam pemerintahan bertambah dan meningkatnya jumlah penduduk serta luas wilayah. SILANG PENDAPAT Mendasari PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang,

maka Kota Salatiga yang dulunya 1 Kecamatan dan 9 Kelurahan menjadi 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Dari jumlah penambahan kecamatan/desa itu, semua berasal dari wilayah Kabupaten Semarang. Pasalnya, apabila dilihat dari aspek geografis, letak Kota Salatiga dikelilingi Kabupaten Semarang. Ini dapat diamati, di sebelah utara berada Kecamatan Pabelan (desa Pabelan, Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (desa Kesongo, Watuagung). Wilayah Timur terletak Kecamatan Pabelan (desa Ujung-Ujung, Sukoharjo, Glawan) dan Kecamatan Tengaran (desa Bener, Tegalwaton, Nyamat). Di sebelah Selatan berada Kecamatan Getasan (desa Sumogawe, Samirono, Jetak) dan Kecamatan Tengaran (desa Patemon, Karangduren). Wilayah Barat terletak Kecamatan Tuntang (desa Candirejo, Jombor, Sraten, Gedongan) dan Kecamatan Getasan (desa Polobogo). Sehingga kalau rencana pemekaran wilayah ini dapat terealisasi, tentu desa-desa yang berdekatan di perbatasan dengan Kota Salatiga. Terlepas hasil kajiannya, apakah aspirasi masyarakat yang tinggal disekitar perbatasan tersebut menginginkan bergabung atau tidak. Tetapi wacana yang digulirkan itu perlu diapresiasi dan respon positif oleh semua pihak agar tujuan yang lebih subtansial dan strategis dapat terwujud. Sesuai dengan UU No. 32/2004 dan PP No. 78/2007 disebutkan bahwa tujuan pemekaran wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga bagi daerah penggagas perlu dipersiapkan secara serius baik sarana maupun prasarana yang tersedia. Jangan sampai keinginan yang baik ini mendapatkan persoalan kemudian hari.

Meskipun ketentuan pemekaran wilayah telah ada dasar hukumnya, tetapi tetap saja masih timbul masalah dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya ada 2 (dua) silang pendapat berbeda yang sampai sekarang belum ada solusinya. Pertama, gagasan pemekaran sebuah wilayah seharusnya diprakarsai oleh pemerintah pusat. Sehingga design kebutuhan pemerintah daerah, misalnya untuk memperlancar pelayanan publik, memacu perkembangan ekonomi, membuka daerah terisolasi dan mendorong pembangunan daerah potensial dikaji secara mendalam dari pemerintah pusat. Kedua, usulan pemekaran wilayah berasal dari daerah, yang lebih penting persyaratan pemekaran wilayah harus dipenuhi meliputi : adanya administrasi (kesepakatan, persetujuan dan penetapan pemangku kebijakan), teknis (kemampuan ekonomi, sosbud, politik, kependudukan, hankam dan luas wilayah) serta fisik kewilayahan. Melihat kompleksitas masalah yang ada, diperlukan kehati-hatian dalam menyikapi terkait dengan aspek kesamaan persepsi, komitmen, regulasi dan political will dengan berbagai pihak. Tentu saja, untuk mewujudkan gagasan ini masih memerlukan prosedur dan mekanisme yang panjang untuk merealisasikan, tetapi setidak-tidaknya wacana ini dapat menjadi bahan referensi awal bagi para pengambil kebijakan di kedua daerah. *)

Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Salatiga


23

Opini

Revolusi Mental Menuju Program Ramah Investasi Oleh : Drs. V.T. Haribowo

C

ita-cita untuk mewujudkan NKRI sebagai kekuatan ekonomi dunia memang masih membutuhkan proses yang panjang. Persoalan SDM merupakan kendala paling krusial sekaligus menjadi pekerjaan besar yang tidak pernah tuntas dalam rangka membangun bangsa yang maju, mandiri dan bermartabat. Untuk menjawab tantangan dimaksud perlu dipersiapkan jati diri SDM yang mempunyai kualitas handal. Kebijakan pada zaman Orde Baru, nampaknya lebih menjatuhkan pilihan kepada anak bangsa untuk dilakukan proses transformasi dengan cara “ Membangun Karakter Anak Bangsa” atau lebih dikenal dengan istilah “Character Building” Sasaran yang semula diarahkan kepada generasi penerus bangsa, maka ketika masuk ke era reformasi, prioritas diperluas kepada kalangan birokrasi. Program Reformasi Birokrasi dipilih untuk mengatasi persoalan terjadinya krisis SDM. Nomenklatur Kementrian sebagai leading sektor disesuaikan dari semula Kemen PAN menjadi Kemen PAN & RB. Dalam kontek pembangunan investasi maka langkah untuk melakukan penguatan birokrasi tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga efek domino akan bergerak yang berdampak kepada kegiatan investasi dari masing-masing daerah akan meningkat dan pendapatan masyarakat semakin sejahtera serta pertumbuhan ekonomi akan semakin besar pula. Kerangka Reformasi Birokrasi yang dimplimentasikan di lingkungan pemda dituangkan ke dalam “Road Map” yang meliputi 8 area perubahan. Dalam rangka pembangunan di bidang investasi daerah, maka area perubahan yang diharapkan terdiri dari : Perubahan Organisasi; Perubahan Tata Laksana dengan standar internasional; Perubahan Peraturan Perundang-undangan di bidang investasi; Perubahan SDM para pelaku kegiatan investasi; Perubahan Pengawasan investasi; Perubahan Akuntabilitas kegiatan investasi; Perubahan Pelayanan publik di bidang investasi melalui PTSP; dan Perubahan Mindset dan Culture Set Dari ke 8 area perubahan tersebut diatas , maka perubahan yang terakhir yaitu perubahan Pola Pikir dan budaya kerja menjadi pengungkit yang paling efektif dan pengaruhnya sangat besar dalam

24


*)

menwujudkan 7 area perubahan yang lain. Jika ke 8 area perubahan bisa diaplikasikan dalam memberikan pelayanan di bidang investasi, maka program kota yang ramah investasi berani kita canangkan. Kecuali sebagai pengungkit keberhasilan, maka perubahan mindset dan culture set juga menjadi kendala utama dari keberhasilan reformasi di bidang investasi. Titik lemah di era reformasi, tentu saja menjadi prioritas di era berikutnya untuk memperoleh perbaikan melalui program Revolusi mental. Pengertian harfiah dari Revolusi Mental adalah sebagai pembentukan dan pembangunan mental dan karakter yang dulu tidak baik menjadi baik. Revolusi Mental merupakan icon bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tujuan Revolusi mental di bidang investasi tidak lain untuk merubah cara berpikir tidak saja aparatur negara sebagai pemberi pelayanan tetatpi juga rakyat atau masyarakat selaku pemohon pelayanan. Dengan cara ini maka kehidupan kegiatan investasi akan dapat berjalan dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif,taat azaz, transparan dan akuntabel. Nawacita Istilah Revolusi Mental selalu lekat dengan sebutan “Nawa Cita”. Arti dari “ Nawa Cita “ adalah sembilan agenda prioritas. Program Nawa Cita telah digagas oleh Presiden Jokowi untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Pemerintah ingin agar semua orang baik unsur aparatur,swasta dan masyarakat bersama-sama mempunyai kesadaran yang sama untuk berbuat kebaikan demi kepentingan orang banyak. Sejalan dengan itu, maka pelaksanaan Revolusi Mental harus diselaraskan dengan Nawa Cita. Sesuai Nawa Cita, negara harus hadir dalam setiap unsur dan keperluan masyarakat, sehingga aparatur negara harus siap melayani, merubah pola pikir dan budaya yang semula dari Pangreh menjadi Pamong. Berikut ini adalah sembilan program “Nawa Cita“ yang telah disarikan : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra

terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8.Melakukan revolusi karakter bangsa 9.Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia . Komitmen Ramah Investor Pemerintah kab/kota maupun provinsi saat ini saling berlomba untuk membuat kebijakan Ramah Investasi, karena kebijakan dimaksud dapat meningkatkan daya saing daerah dalam rangka menjaring investor yang sebanyak-banyaknya baik dalam skala mikro,kecil, menengah maupun besar. Adapun komitmen ramah terhadap kegiatan investasi di daerah dapat direncanakan melalui program yang bertitik tolak dari 8 area perubahan, yakni : 1. Penguatan Kelembagaan : Organisai yang dibentuk dalam melayani kegiatan investasi adalah lembaga yang mempunyai kapasitas,kapabilitas dan aksepabilitas sehingga organisasi tersebut mampu memberikan pelayanan dan mempunyai power serta mandiri bebas dari intervensi dari manapun. 2. Penguatan Tatalaksana yang berstandar internasional maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) melalui pengembangan sistem egoverment. Sebagai contoh Pemprov DKI,Pemkot Bandung dan Pamkab Bojonegoro adalah 3 daerah di Indonesia yang bersama dengan 132 kota di negara lain di dunia telah menerapkan program open data diman sistem tata kelola penyelenggara pemerintahan dan pembangunan langsung bisa di akses oleh masyarakat secara online. 3. Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berpihak kepada kemudahan dan peningkatan kegiatan investasi di daerah melalui program insentif dan disinsentif,reward and punishment. Sebagai catatan di Salatiga saat ini sedang dan telah di produk beberapa Perda yang terkait dengan

kegiatan investasi di daerah antara lain : Raperda Penyelenggaraan UMKM, Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Toko Modern, PKL, Izin Gangguan, Izin Prinsip dan Izin Lokasi, Minuman Berakohol,Retribusi Jasa Umum, Retribusi Perizinan Tertentu serta perda tentang Penanaman Modal dan Perda tentang Bangunan. produk Perda. 4.Penguatan SDMsecara kualitas dan kuantitas dengan pemberlakuan reward and punishment secara jelas sehingga mampu meraih prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. 5.Penguatan Pengawasan dimana masyarakat pemohon pelayanan diberi akses untuk mengawasi aparatur pemberi pelayanan, sehingga Indeks Kepuasan Pelayanan agar lebih signifikan. 6.Penguatan Akuntabilitas dengan penetapan Zona Integritas melalui Unit Kerja Pelayanan dengan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) 7.Penguatan Sistem Pelayanan melaui PTSP( Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dimana intisarinya melalui kebijakan pendelegasian wewenang. 8.Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja yang berorientasi kepada pelayanan prima yakni cepat,murah,mudah dan tepat.Ketika pemerintah mengajak investor agar dalam melakukan kegiatan investasi di wilayah selalu mengedepankan Ramah Lingkungan dengan membina lingkurang di wilayah yang bersangkutan, maka masyarakat sekitar juga harus mampu bersikap ramah terhadap investor tanpa membebani dengan berbagai kewajiban lainnya. Yang tidak kalah penting dalam perubahan ini adalah adanya Role Model atau keteladanan dari para pejabat aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Branding City Upaya peningkatan daya saing kota dalam kegiatan investasi tidak terlepas dari identitsa pemerintah kota yang telah dipublikasikan. Strategi ini dilakukan tidak saja oleh kota-kota besar tapi juga oleh kota-kota kecil antara lain : Kab Gunungkidul : The Hidding Pardise; Kota Pekalongan : World's City of Batik; Kota Solo : The Spirit Of Java; Kota Semarang ; Semarang Setara atau Vanety Of Culture; Kota Bandung : Smart City atau Friendly Bandung; Kota Jogja : Never Ending Asia yang sekarang dirubah menjadi Jogja Istimewa; Sparkling Surabaya; Enjoy Jakarta dan lain sebagainya. Ada banyak usulan sebagai wacana untuk brand identitas Kota Salatiga antara lain : City Of Harmony, Salatiga Smart atau mungkin ada masukan dari pembaca....? *)

Penulis adalah Sekwan Kota Salatiga


25

Artikel

GENERASI MUDA Pembawa Perubahan Oleh: Brigitta Orizha Sativa

*)

S

ekarang Indonesia sudah merdeka. Suatu kebanggaan bagi kita, karena kita memiliki negara yang amat kaya raya baik sumber daya alamnya maupun budaya dan adat- istiadatnya, selain itu negara kita sangat strategis, terbentang beribu- ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Namun, di sisi lain kita merasa sedih dan prihatin, karena sebagian wilayah negara kita rusak disebabkan oleh bencana, selain itu juga dihancurkan oleh saudara- saudara kita yang tidak bertanggung jawab, belum lagi masyarakatnya yang anarkhis dan sudah mulai meninggalkan nilainilai agama dan moral, sehingga budaya Indonesia yang sedemikian banyaknya ini dapat kita hitung dengan jari. Sungguh sangat ironis. Tapi inilah kenyataannya. Seharusnya kita melestarikan dan menyelamatkanny a. Tapi mengapa kita malah tidak mempedulikan bahkan secara sengaja ataupun tidak sengaja kita merusaknya? Kapan Indonesia dapat maju jika terus- menerus seperti ini? Kapan Indonesia bisa makmur dan sejahtera? Jika kita lihat, sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan, yakni generasi muda. Sebagai generasi muda, kita merupakan aset paling besar sebagai penerus bangsa. Terkadang orang lain mencibir, “Apa sih, yang bisa dilakukan remaja untuk kemajuan Indonesia?” Maka dari itulah saya mengajak teman- teman. Ayo, kita bangkit! Tunjukkan bahwa generasi muda dapat

membawa pengaruh besar bagi kesuksesan bangsa kita ini. Di tangan- tangan kita inilah, Indonesia akan kita bawa maju atau mundur. Kemajuan atau kemunduran bangsa kita ini tergantung pada kita. Apakah kita mau berusaha dan berpikir positif untuk kemajuan bangsa ini, atau kita hanya sekedar bermalas- malasan dan menghabiskan waktu untuk melakukan halhal yang tidak penting. S e b a g a i generasi muda saat ini, kita harus memiliki jiwa, kepribadian yang baik dan tangguh. Itulah kunci untuk dapat membangun bangsa Indonesia. N a m u n kenyataanya, apakah kita sudah melaksanakannya ? S e i r i n g perkembangan zaman, rasa nasionalisme pada generasi muda telah memudar. Remaja lebih senang dengan hal- hal yang berbau luar negeri misalnya lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri, lebih senang menggunakan bahasa asing daripada bahasanya sendiri, dengan

Sumpah Pemuda

- Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia - Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertbangsa satu, bangsa Indonesia - Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertbahasa satu, bahasa Indonesia

26


alasan, supaya tidak ketinggalan zaman. Bahkan yang lebih parahnya, kenakalan remaja di era modern ini telah melebihi batas yang wajar. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal narkoba, merokok, bahkan free sex, dan masih banyak tindakan kriminal yang lainnya. Semakin hari, semakin berjalannya waktu, semakin banyak pula masyarakat di negara kita yang bertindak sewenang- wenang tanpa memikirkan akibat yang akan diterima. Ibu pertiwi menangis karena kerakusan dan ketamakan saudara- saudara kita. Bukan kekayaan dan bukan juga penampilan kita yang dibutuhkan negara ini. Tetapi pribadi yang tangguh, jujur, dan perilaku positif kita yang sangat diperlukan bagi kemajuan dan kesuksesan Indonesia. Seperti kata John F. Kennedy: jangan bertanya, ”Apa yang sudah diberikan negara pada saya? Tapi bertanyalah, apa yang sudah saya berikan pada negara ini?” Kelak suatu saat nanti para pemuda Indonesialah yang akan menjadi pemimpin untuk meneruskan cita- cita bangsa dalam membawa perubahan yang positif. Seharusnya kita bangga karena kita memiliki posisi penting dalam proses pembangunan Indonesia. Kitalah yang harus menyelamatkan negara tercinta ini. Maka dari itu, kita

harus rajin belajar untuk mempersiapkan masa depan dan memiliki jiwa kepemimpinan, karena keberhasilan suatu negara tercermin dari keberhasilannya melahirkan generasi penerus yang berkualitas sehingga mampu menjunjung bangsanya supaya sejajar dengan bangsa lain di dunia. Jika nantinya para pemuda memiliki karakter yang kuat, maka ketika kekuasaan telah dipegang olehnya akan dijalankan dengan baik dan bermanfaat bagi semuanya. Namun sebaliknya, jika pemudapemudi Indonesia memiliki perilaku yang kurang baik, nantinya ketika menjadi pemimpin akan menjadi pemimpin yang kurang baik pula. Tidak ada hal terindah dalam hidup ini selain mengisinya dengan hal- hal baik dan menjalaninya dengan hal yang positif. Saya berharap semoga mulai saat ini, generasi muda memiliki semangat yang baru dan semakin sadar bahwa memiliki peranan yang besar dalam pembangunan Indonesia. Terus belajar karena belajar seperti harta karun yang selalu mengikuti pemiliknya. *)

Penulis adalah siswi Kelas X MIA 3 SMA Negeri 3 Salatiga Jln. Kartini No. 34 Salatiga


27

Warta

Informasi Adipura tidak Sampai ke Warga

A

driana Susi Yudhawati selalu melakukan kunjungan ke masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi warga. Terlebih adanya program Pemkot yang menginginkan kota ini memboyong piala Adipura, “dewan memiliki kewajiban untuk membantu proses menuju ke sana” paparnya. Ia mengaku, peran dewan sangat membantu dalam memberikan informasi pada masyarakat terkait keinginan tersebut. “Setiap ada pertemuan dengan warga, saya selalu memberikan informasi tentang keinginan Salatiga untuk meraih Piala Adipura. Karena surat edaran yang disampaikan kepada masyarakat, informasinya belum sampai ke semua warga. Saya menyampaikan pentingnya berperilaku hidup bersih dan rapi di level warga, karena penilaian tidak hanya di fasilitas umum seperti pasar, RSU, sekolah dan gedung pemerintahan saja,” jelas bu Susi.

Foto: boedy’s

Ir. Hj, Adriana Susi Yudhawati, M.Pd

Bu Susi mencontohkan dampak hidup bersih bukan saja memberikan predikat baik kepada kota, namun juga membawa dampak kepada pribadi warga. “contoh dalam menjemur pakaian jangan sampai di pinggir jalan. Menempatkan jemuran harus ditempat yang privasi, karena kadang kala yang dijemur itu ada barang yang pribadi. Kami juga memberikan penjelasan terkait pentingnya pengolahan sampah melalui pemilahan hingga pemanfaatan sampah yang masih bisa di daur ulang,” pungkasnya.(lf/ss)

28


Foto: boedy’s

Bagas Aryanto, SP

Penataan PKL Di Jalan Lingkar Salatiga Para pedagang kaki lima (PKL) di pasar tiban Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga di Pulutan sudah merupakan fenomena sarana pariwisata yang murah meriah bagi warga masyarakat Salatiga. Menurut Anggota DPRD Salatiga, Bagas Aryanto, SP. perlu adanya penataan yang lebih komprehensif bagi para PKL. Baik dari masalah legalitas dan sarana prasananya. Masalah RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) lokasi disekitar JLS itu sendiri perlu ditinjau kembali apakah kawasan tersebut bisa dikembangkan menjadi wilayah ekonomi atau tidak. Untuk sarana prasarana bisa dikembangkan dengan berkerjasama dengan pihak ketiga. “Dengan adanya penataan ini diharapkan akan ada tambahan untuk PAD bagi Kota Salatiga berkaitan dengan retribusi dan parkir, karena selama ini pengelolaan parkir dilakukan oleh Karang Taruna Kelurahan Pulutan” kata Bagas Aryanto. Sekitar 500 PKL yang beroperasi di pasar tiban ini, 70% diantaranya adalah warga Salatiga dan sisanya warga diluar Salatiga. Mereka rutin mengadakan pertemuan terutama pertemuan keagamaan. “Melihat angka ini sangatlah besar manfaat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan karena berbagai macam dagangan yang dipasarkan dan juga pontensi PAD Salatiga” tambahnya. Namun perlu di perhatikan bahwa pasar tiban itu harus patuh pada aturan yang ada. Tidak menganggu arus lalu lintas, dan tidak melanggar waktu yang telah disepakati yaitu pada hari Minggu jam 04.00 s/d 10.00 WIB. (lf/ss)..

Warta

Kualitas Proyek Diharapkan Meningkat

E

ny Tri Yuliastuti anggota DPRD Salatiga mengeluhkan hasil proyek tahun 2014, karena ada yang kualitasnya jauh dari harapan. Di tahun 2015 ini, Eni berharap kualitas bangunan semua proyek untuk ditingkatkan oleh para pemborong atau kontraktor. "Jangan sampai proyek yang dikerjakan setelah selesai diserahterimakan kepada pemkot atau diresmikan, selang beberapa minggu atau bulan hasilnya sudah rusak karena terkena dampak cuaca, hujan misalnya karena diakhir tahun biasanya hujan mulai sering terjadi," pinta Eny. Menurut Eny, tidak adanya papan proyek yang memberikan penjelasan kriteria proyek perlu diperhatikan, papan proyek adalah suatu keharusan agar masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan juga paham bagaimana proyek tersebut dikerjakan dan speknya seperti apa.

Foto: boedy’s

Sri Setyo Pamilih Karni

Keramaian Kota Salatiga Perlu Dipecah

S

Foto: boedy’s

Eny Tri Yuliastuti

“Kita dalam bekerja selalu disorot masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maka transparasi harus dikedepankan,” papar politisi Golkar ini. Eny juga menyayangkan banyaknya usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui RT dan RW yang dilanjutkan di Musyawarah Rencana Pembangunan, namun hilang.(lf/ss)

udah saatnya Pemerintah Kota Salatiga memecah keramaian kota. Selama ini pusat keramaian hanya ada di Jalan Jenderal Sudirman atau kawasan pasar saja. Menurut Sri Setyo Pamilih Karni, pemecahan keramaian kota akan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu cara memecah keraian kota menurutnya dengan mendirikan mal besar di kawasan pinggiran kota. "Jika dibangun mal besar di kawasan JLS atau pinggiran kota maka kawasan tersebut akan hidup. Lokasi yang baru akan banyak pengunjung, sekarang kan semua masyarakat Salatiga dan sekitarnya tujuan belanja hanya di jalan Jenderal Sudirman," paparnya. "Kita harus akui bahwa kota kita tidak memiliki destinasi wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi masyarakat luar kota. Selama ini orang bila ingin ke mal tujuannya 3, jika bukan Semarang bisa Solo ataupun Yogyakarta. Salatiga adalah kota penyangga daerah sekitar, bila di Salatiga ada mal besar tentu pilihan tidak jatuh ke 3 kota tersebut, mereka akan memilih Salatiga yang lebih dekat tentunya," alasan Sri Setyo Pamilih. “Tidak hanya pihak mal saja yang diuntungkan, ada pedagang kaki lima, warga Salatiga juga bisa bekerja di sana, pemkot juga bisa menarik retribusi darinya”. pungkas Sri Setyo.(lf/ss)


29

Warta

Inisiatif Perda Jaminan Usaha Petani

T

ahun 2015 ini komisi C DPRD Salatiga akan konsentrasi untuk melahirkan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang pro rakyat atau melindungi dan mengantarkan kepada kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Perda mengenai jaminan usaha petani. Selama ini belum ada perda yang menjamin akan keberlangsungan para petani yang selama ini konsisten memilih profesi ini. Yang terlihat saja sekarang ini lahan pertanian berkurang, tidak ketinggalan sawah lestari juga semakin menyempit. Memang Salatiga beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai kota yang mampu swa sembada beras, atau mampu meningkatkan produksi pertaniannya. Itu adalah suatu yang sangat positif dan untuk terus dipertahankan. Jika ditingkatkan mungkin prosentasenya tidak terlalu banyak, oleh karenanya mempertahankan menjadi pilihan.

Foto: boedy’s

Agus Joko Setiawan

TPA Ngronggo Membuka Lapangan Kerja

S

Foto: boedy’s

Drs. Sarmin

Salah satu musuh petani adalah penyempitan lahan persawahan, padahal sawah merupakan sarana utama dalam pekerjaan sebagai petani. Pemerintah harus tegas dalam pelaksanaan aturan yang telah dibuat misalnya Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW). Jaminan ketersediaan lahan persawahan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemilik lahan. Jika perda ditegakkan namun masyarakat mengalihfungsikan lahan dengan dalih keterbatasan ekonomi, pemerintah bisa berbuat apa. Maka harus ada kesepahaman antara pemkot dengan pemilik lahan, misalnya saja keringanan pajak.(lf/ss)

30


ampah merupakan masalah yang kita hadapi bersama, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, meningkat pula jumlah sampah yang dihasilkan. “Ini memerlukan pemecahan yang tidak kalah gampang. Bertambahnya sampah akan menimbulkan dampak sosial dan dampak lingkungan yang cukup serius.” jelas Agus Joko Setiawan anggota DPRD Kota Salatiga dari Komisi C. Menurutnya, Kota Salatiga yang memiliki lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah di daerah Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo sangat membantu ekonomi warga sekitar. “Pemanfaatan sampah plastik, kertas dan sampah lain yang bernilai ekonomis telah membuka lapangan kerja baik sebagai pemulung maupun pengepul yang akan menjual sampah yang bermanfaat ini ke luar kota” katanya. “Kendala yang ada kini, tempat penampungan dari pengepul ini terkesan kumuh karena tidak dikelola dengan baik, sebaiknya tempat penampungan ini dikelola dengan baik sehingga tidak terlihat dari luar atau kalau perlu dibangun bangunan yang semi permanen sehingga jika hujan tidak basah .” imbuh Politisi Partai Demokrat ini. “Kendala lain adalah masalah bau dan asap yang ditimbulkan, disaat musim hujan sampah yang basah akan menimbulkan bau yang sangat menyengat dikala musim panas ketika sampah ini dibakar akan menimbulkan kabut asap yang mengganggu pernafasan warga”, tambahnya.(wj/ss).

Warta

Investasi Penggerak Ekonomi

I

nvestasi merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu pembangunan didalam era ekonomi daerah pada intinya adalah berupa pemberdayaan daerah. Pemberdayaan daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen, yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Demikian disampaikan Latif Nahari, ST, anggota komisi C DPRD kota Salatiga. “Melalui penerapan otonomi daerah diharapkan muncul pusat-pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi. Namun mengingat keterbatasan dari pihak pemerintah, maka dalam hal ini diperlukan peran serta swasta. Dimana salah satu aspeknya adalah bidang investasi”, tambah beliau. Latif Nahari, juga menyampaikan bahwa untuk mendorong dan menarik investor agar mau menanamkan investasinya di daerah seperti di Salatiga, penting bagi pemerintah kota Salatiga untuk

Foto: boedy’s

KH. Muh. Syafi’i

Kurang Serius Berdayakan UMKM

M

Foto: boedy’s

Latif Nahari, ST

menyediakan profil potensi daerah yang berisi tentang informasi-informasi peluang usaha yang layak bagi investor. Juga ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum seperti kemudahan-kemudahan transportasi perijinan, serta jaminan kepastian keamanan. “Kalau hal-hal tersebut dapat terpenuhi maka saya yakin investor akan lebih tertarik dan nyaman untuk berinvestasi di Salatiga”, tutupnya.(int/ss)

enurut H.M Syafii, Pemkot Salatiga hingga saat ini belum mampu memberdayakan Usaha Mikro Kecil Mandiri (UMKM) yang ada di Salatiga. Berbagai langkah yang ditempuh juga tidak menyentuh kepada keberpihakan mereka. Anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut melihat kebijakan yang dilakukan Pemkot masih berupa angan-angan dan belum pada tataran aplikasi yang tepat. “Visi misi Walikota dan Wakil Walikota yang akan mendorong pertumbuhan UMKM belum tercapai. Pemkot juga belum bisa melihat peluang yang ada di sektor ini,” tukasnya. HM Syafii mencontohkan ketidakseriusan Pemkot dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Diantaranya tidak ditangkapnya peluang adanya pasar tiban di Jalan Lingkar Salatiga (JLS). Menurutnya, ada 400 PKL atau UMKM yang menjajakan dagangannya tiap hari minggu. Pedagang berbagai macam produk ada di JLS, pasar tiban yang ada sudah selayaknya diberikan ruang untuk beraktifitas. “Ada sekitar 60 persen pedagang asli Salatiga dari total 400 pedagang di pasar Tiban JLS tiap hari minggu. Mereka mencari peruntungan di sana, dan ini sudah mapan. Pemkot salatiga hendaknya mendukung pergerakan ekonomi yang dijalankan masyarakat tersebut, bukan malah mempersempit gerak mereka. Perda perlindungan PKL sangat dibutuhkan.” terang HM Syafii.(lf/ss).


31

Warta

Regrouping Beberapa SD Butuh Kebijakan

M

enurut informasi, ada 18 sekolah tingkat dasar atau SD di Kota Salatiga yang jumlah muridnya tidak memenuhi syarat standar pelayanan minimal (SPM). Hal itu harus ada regrouping atau penggabungan sekolah agar lebih efisien. Sudiyono menghimbau kepada pemerintah untuk melakukan beberapa tahapan langkah misalnya melaksanakan sosialisasi, intens dalam koordinasi, merencanakan penempatan kepala sekolah yang akan kehilangan jabatan serta merencanakan penempatan guru ke sekolah lain atau tempat bergabungnya sekolah. Foto: boedy’s

dr. Suryaningsih. M.Kes

Mendukung Usaha Pariwisata MICE

S

Foto: boedy’s

Sudiyono

“Sosialisai harus dikedepankan Pemkot ketika akan melakukan regrouping sekolah, jangan sampai ini tidak tersampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Mulai dari sekolah maupun wali murid harus mendapatakan inforamasi yang terang sehingga tidak akn terjadi kesalahpahaman”, katanya. Po;itisi Partai Golkar ini berharap adanya regroupng menjadikan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar. "Pertimbangan matang diperlukan dalam menerapkan kebijakan tersebut, jangan sampai dikemudian malah menjadi masalah. Efisiensi secara kasat mata bisa kita prediksi biaya sarana prasarana, kebutuhan tenaga pendidik termasuk kebutuhan kepala sekolah akan berkurang," pungkasnya.(lf/ss)

32


ebagai anggota dewan kota Salatiga Dr. Suryaningsih, M.Kes tertarik dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi di bidang usaha pariwisata MICE di Salatiga. Usaha pariwisata MICE baru akan dikembangkan dan diwacanakan untuk Salatiga. “Wisata MICE merupakan salah satu sektor dalam industri pariwisata yang berkembang sangat pesat di Indonesia”, tandas ibu Dr. Suryaningsih, M.Kes. Kepanjangan dari MICE adalah Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition. MICE sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang aktifitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan business. Kegiatan ini melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama. Rangkaian kegiatannya dalam bentuk meetings, incentive travels, conventions, congresses, conference dan exhibition. Menurutnya usaha pariwisata MICE sangat menguntungkan mengingat Salatiga merupakan kota yang minim pariwisata. Sehingga Salatiga untuk bidang pariwisata lebih menekankan bidang jasa pariwisata. “Dengan adanya MICE maka hotel-hotel disekitar Salatiga serta kuliner yang ada di Salatiga akan dikunjungi oleh peserta atau peminat MICE, otomatis akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan perekonomian warga Salatiga”, ungkapnya. Oleh karenanya ibu Suryaningsih mengharap agar usaha pariwisata MICE dapat berkembang dan dilaksanakan secara terus menerus hingga Salatiga menjadi kota tujuan wisata MICE.(int/ss)

Sosok

Muhammad Ilham

Hanya Bermodalkan Peluit dan Tenaga

K

ita semua tahu dengan orang yang satu ini. Setiap hari menjaga dan menertibkan motor dan mobil orang. Ia adalah Muhammad Ilham. Ia adalah orang yang paling tenang hidupnya. Terlihat, mobil banyak, motor banyak, tetapi ia tidak pernah sombong, dan ketika mobil di ambil, motor di ambil ia akan tetap tenang dan bahkan tersenyum. Namanya saja tukang parkir, maka walaupun mobil dan motor di ambil, tidak akan ada kesedihan di raut wajahnya. Nah, apa rahasianya tukang parkir bisa tidak sedih dan kecewa atas di ambilnya motor dan mobil itu, ternyata rahasianya adalah tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, tetapi hanya merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki atas sesuatu apapun, bersiaplah untuk merasa kehilangan dan menyakitkan. Tetapi kalau kita merasa Dititipi, baik harta, jabatan, istri, suami, anak, bahkan semua titipan maka hiduplah seperti tukang parkir. Begitulah Muhammad Ilham, yang kehidupan sehari-hari sering kita jumpai lahan-lahan yang digunakan untuk parkir kendaraan. Tanpa kita sadari, profesi tukang parkir sangatlah berjasa. Adanya tukang sangat membantu pengendara untuk mengawasi kendaraan yang ditinggal. Selain itu tukang parkir juga membantu menertibkan kendaraan berada. Seperti halnya bapak Muhammad Ilham yang berusia 38 tahun ini. Pak Foto: intan ilham begitu panggilannya bertempat tinggal di desa Pungkursari Salatiga. Muhammad Ilham, tukang parkir dari Pungkursari. Beliau berprofesi sebagai tukang parkir kurang lebih selama 5 tahun. Suka duka menjadi penopang pendapatan asli daerah yang menjanjikan. tukang sangatlah mewarnai hidupnya. Hanya Pak Ilham merupakan anggota paguyuban bermodalkan peluit dan tenaga untuk memberikan parkir “P2B” yang memiliki wilayah parkir sekitar desa aba-aba bagi kendaraan yang akan ditipkan. Pungkursari. P2B kepanjangan dari Pungkursari “Penghasilan dari profesi ini tidak dapat parkir bersatu. Paguyuban ini mendapatkan jatah dipastikan, namun kurang lebih perhari mendapat Rp. parkir dari jam 16.00 – 20.00. 30.000,00. Itu saja penghasilan kotor. Kalau cuaca Selain mengelola parkir paguyuban ini, ia juga hujan begini ya terkadang malah nombok untuk menyisihkan hasil pendapatan sebagai tukang menyetor ke dishub sebesar Rp. 15.000,00”, parkirnya untuk kegiatan sosial. “Pernah juga tandasnya. Patokan setoran itu disesuaikan dengan mengadakan sunatan masal dari hasil parkir ini”, tingkat keramaian masing-masing wilayah . tuturnya. “Kalau lengah sedikit, ditinggal ngebut Dengan penghasilan yang tak menentu ini, pak pengemudi yang tidak mau bayar”, ungkapnya. ilham serta peguyubannya masih memiliki rasa Beberapa pemarkir kendaraan memang kurang sadar kebersamaan dan ingin berbagi kepada sesama. Satu dan mengerti arti penting membayar retribusi parkir. harapan besar mereka yaitu “setoran jangan dinaikkan Padahal hasil retribusi ini merupakan salah satu ya!!!”, tutupnya.(int/ss)


33

Tebak Wajah

TEBAK WAJAH JIWARAGA 26 Total Hadiah senilai Rp. 250.000,00 untuk 5 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00 KETENTUAN MENEBAK : 1. Susunlah penggalan foto salah seorang anggota DPRD Kota Salatiga ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh. 2. Sebutkan identitas namanya. 3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 26 yang telah disediakan. 4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwaraga, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga. 5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim. 6. Jawaban diterima Redaksi majalah Jiwaraga paling lambat tanggal 28 Mei 2014. 7. Akan diundi 5 (lima) orang pemenang masing-masing berhak mendapat hadiah senilai Rp. 50.000,00. 8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi II Tahun 2015 9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan menyertai foto copy identitas diri.

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 26 Jawaban Tebak Wajah Jiwaraga 26 :

Latif Nahari, ST PEMENANG TEBAK WAJAH JIWARAGA 24 1. DESI Jl. Sumantri IV/19 RT. 05/09 Warak - Salatiga. 2. SEBTIANA LESTARI Jl. Plongkowati Dakam 6A RT. 02/03 Tegalrejo Salatiga 3. IRVING VIOLA Jl. Pemandangan 1 RT. 08/06 Bancaan Timur Sidorejo - Salatiga 4. HARTINI Gunungsari RT. 02/07 Sidorejo Kidul, Tingkir Salatiga

Latif Nahari, ST

5. SALY SALMADANI SD Negeri 10 - Salatiga Foto: ss/lf

34


Lensa

Forum SKPD SKPD Penyumbang SILPA Harus Mencari Solusi s’idub :otoF

K

s’idub :otoF

etua DPRD Salatiga M. Teddy Sulistio, SE meminta Eksekutif dan Legislatif semangat dalam bekerja di tahun 2015 ini. Demikian Pesannya dalam pembukaan Forum SKPD yang diadakan oleh Bappeda di Ruang Sidang II Pemkot Salatiga. Ketua DPRD menegaskan, saat ini tidak perlu saling menyalahkan kenapa banyak pembangunan yang tidak jalan. “Mari kita cari solusi bagaimana permasalahan bisa kita pecahkan sehingga potret keberhasilan layanan kepada masyarakat bisa kita suguhkan," ajak Ketua DPRD. "Untuk SKPD penyumbang SILPA bisa duduk bersama dan berembug untuk mencari solusi, yang dibutuhkan sekarang ini adalah kebersamaan dan kesungguhan kerja", imbuh Teddy Sulistio.(ss/ss)


35

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Jiwaraga

Diterbitkan oleh : Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Recommend Documents