PROFIL DPRD KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2009-2014
Disusun oleh: Bagian Humas & Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep
1
SEKILAS DPRD KABUPATEN SUMENEP
DPRD Kabupaten Sumenep merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai representasi masyarakat Kabupaten Sumenep, maka keberadaan DPRD Kabupaten Sumenep merupakan wahana untuk melaksanakan nilai-nilai dan prinsip demokrasi di era otonomi daerah.
DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2009, jumlah anggota DPRD Kabupaten Sumenep sebanyak 50 orang yang merupakan representasi dari beberapa partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.
Rincian Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sumenep Periode 2009-2014 sebagai berikut: 1.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : 11 kursi
2.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) : 7 kursi
3.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) : 6 kursi
4.
Partai Amanat Nasional (PAN) : 6 kursi
5.
Partai Golongan Karya (Golkar) : 4 kursi
6.
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) : 4 kursi
7.
Partai Bulan Bintang : 4 kursi
8.
Partai Hati Nurani Rakyat (PBB) : 3 kursi
9.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : 2 kursi
10. Partai Demokrat (PD) : 2 kursi 11. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) : 1 kursi
2
Tri Fungsi Legislatif : 1.
Fungsi Legislasi diwujudkan dalam bentuk membentuk peraturan daerah bersama bupati;
2.
Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama bupati;
3.
Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
ALAT – ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN SUMENEP
1.
Pimpinan DPRD
Terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) wakil ketua.
Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep Periode 2009-2014, sebagai berikut:
2.
(1)
KH. Imam Hasyim, SH, MH
: Ketua
(2)
H. Moh. Hanif, SE
: Wakil Ketua
(3)
Faisal Muhlis, S.AG
: Wakil Ketua
(4)
H. Hunain Santoso, SH
: Wakil Ketua
Komisi-Komisi
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Terdiri dari 4 (empat) komisi yang meliputi Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan), Komisi C (Bidang Pembangunan) dan Komisi D (Bidang Kesejahteraan Sosial). 3
3.
Badan Musyawarah
Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
4.
Badan Legislasi Daerah
Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
5.
Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan oleh masing-masing fraksi.
Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2,5 tahun.
Badan Kehormatan
Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
Anggota Badan Kehormatan diusulkan oleh masing-masing fraksi.
Masa jabatan pimpinan Badan Kehormatan paling lama 2,5 tahun.
4
PROFIL SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMENEP
Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kedewanan kepada pimpinan dan anggota DPRD meliputi kegiatan tata usaha (umum), rapat dan risalah, hukum dan perundang-undangan serta kegiatan humas dan publikasi.
Terdapat 4 (empat) Bagian yang mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, yaitu: (1)
Bagian Umum.
(2)
Bagian Humas dan Publikasi.
(3)
Bagian Rapat dan Risalah.
(4)
Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
1. Bagian Umum
Bagian
umum
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
urusan
tata
usaha,
perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
Bagian umum mempunyai 3 sub bagian, yaitu: a.
Sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian.
b.
Sub bagian program dan perencanaan.
c.
Sub bagian keuangan.
2. Bagian Humas Dan Publikasi
Bagian Humas dan Publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kehumasan dan publikasi kegiatan DPRD.
Bagian Humas dan Publikasi mempunyai 2 sub bagian, yaitu: 5
a.
Sub bagian humas.
b.
Sub bagian publikasi.
3. Bagian Rapat Dan Risalah
Bagian rapat dan risalah mempunyai tugas mnyelenggarakan urusan rapat dan risalah.
Bagian rapat dan risalah mempunyai 2 sub bagian, yaitu: a.
Sub bagian rapat.
b.
Sub bagian risalah. 4. Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan
Bagian hukum dan perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perundang-undangan dan dokumentasi hukum.
Bagian hukum dan perundang-undangan mempunyai 2 sub bagian, yaitu: a.
Sub bagian penyusunan perundang-undangan.
b.
Sub bagian dokumentasi hukum.
6
