BAB II PROFIL DPRD KABUPATEN DAIRI PERIODE DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI PERIODE

BAB II PROFIL DPRD KABUPATEN DAIRI PERIODE 2009-2014 DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI PERIODE 2008-2013

2.1 Profil DPRD Kabupaten Dairi DPRD Kabupaten Dairi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang bekerja sebagai mitra pemerintah daerah Kabupaten Dairi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD Kabupaten Dairi terdiri dari calon-calon legislatif yang berhasil dalam pemilihan umum legislatif yang berasal dari 15 partai yang memperoleh suara terbanyak. Sebagai anggota badan legisslatif, setiap anggota DPRD Kabupaten Dairi diatur dalam oleh peraturan-peraturan yang telah dibuat sebelumnya yakni Keputusan Dewn Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor 41 Tahun 2005 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi. Dikeluarkannya Keputusan mengenai Kode etik DPRD bertujuan untuk menjaga kehormatan,martabat dan kredabilitas Pimpinan Alat Kelengkapan dan Anggota DPRD dalam Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta haknya sebagai anggota. DPRD kabupaten Dairi memiliki 3 fungsi yakni: -

Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah

-

Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah

Universitas Sumatera Utara

-

Fungsi

pengawasan

diwujudkan

dalam

mengawasi

pelaksanaan

peraturan daerah dan APBD. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD menyebutkan bahwa DPRD terdiri atas : a.

Fraksi-fraksi

b.

Alat kelengkapan

c.

Sekretariat

2.1.1

Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Dairi

Fraksi merupakan suatu bagian struktur lembaga DPR/DPRD sebagai wadah yang menyatukan anggota DPRD yang berasal dari suatu partai politik atau lebih yang disebut sebagai fraksi gabungan. Hal ini dapat dilihat sebagai perpanjangan partai politik dalam lembaga legislatif tersebut. dalam Peraturan DPRD

Kabbupaten Dairi Nomor 170/12/Tahun 2010 Tentang peraturan tata

tertib DPRD Kabupaten dairi dijelaskan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas , dan wewenang DPRD sejak hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi seagai wadah perhimpunan.30 DPRD Kabupaten Dairi terdiri dari 6 fraksi yakni Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi PDK, Fraksi Rakyat bersatu, dan 30

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170/12/Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dairi, Pasal 31.


Fraksi PAN. Dari keenam fraksi tersebut setiap fraksi terdiri dari beberapa partai kecuali fraksi PDK. Fraksi Golkar terdiri dari 3 partai yakni Partai Golkar, Partai Merdeka dan Partai BURUH; Fraksi PDI-Perjuangan terdiri dari partai PDIPerjuangan dan PBNKI ; Fraksi Rakyat Bersatu terdiri dari PPRN, PKPB, Partai Pelopor dan PKDI; Fraksi Partai Anak Nasionalis yang terdiri dari PAN dan Partai Patriot ; yang terakhir adalah Fraksi PDK yang disebut sebagai fraksi murni. Daftar anggota-anggota setiap Fraksi dalam komposisi DPRD Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut : 1. Fraksi Golongan Karya -

Sabam Sibarani, S.Sos

-

Togar Simorangkir

-

Saut Marta Ujung

-

Leonard S. Samosir, BA

-

Cipta Karo-karo, ST

-

Martini R. Sitinjak, R.O

-

Jusrianda Nainggolan

2. Fraksi PDI – Perjuangan -

Resoalon Lumban Gaol

-

Ir. Togar Pasaribu

-

Lamhot Edward Munthe

-

Derama Ginting


3. Fraksi Demokrat -

Harry R. Napitupulu, SE

-

Pinto Padang

-

Martua Nahampun

-

Dapotan Silalahi

4. Fraksi PDK -

Rasiden Damanik, SE

-

Pendi Purba

-

Drs. Saulus Sinaga

-

Mangasa Sinaga

5. Fraksi Rakyat Bersatu -

Dahlan Sianturi, SE

-

Pisser Agustinus Simamora

-

Suranta Sonder Sembiring

-

Lumban Panjaitan,SH

-

Binsar Sinaga, SE

6. Fraksi PAN -

Agus Ujung,SH

-

Darwin Sitanggang, SE

-

Fredi Hotsan Sihombing, SS


2.1.2

Alat kelengkapan DPRD kabupaten Dairi

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Dairi terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, badan Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Kepemimpina lembaga Alat kelengkapan bersifat kolektif dan kolegial. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Alat kelengkapan yang disebut sebelumnya bekerja sama dengan sekretariat DPRD. 2.1.2.1 Pimpinan DPRD Pemilihan Pimpinan ketua DPRD Kabupaten Dairi ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak. Menurut Peraturan No 170/12/tahun 2010 pasal 36 ayat, pimpinan DPRD kabupaten Dairi terdiri dari 1 ketua dan 2 wakil ketua. Penentuan anggota DPRD yang berhak menjadi pimpinnan DPRD sebagaimana disebutkan dalam Peraturan tersebut ialah anggota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak dan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. Pimpinan DPRD mempunyai tugas31: a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil Keputusan; b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; 31

Ibid, pasal 41


c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dan alat kelengkapan DPRD; d. Menjadi juru bicara DPRD; e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembga/instansi lainnya; g. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD; h. Mewakili DPRD di pengadilan; i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. DPRD Kabupaten Dairi diketuai oleh Delphi Masdiana Ujung, SH, Msi yang berasal dari partai Golongan Karya. Selanjutnya wakil ketua I yaitu Benpa Hisar Nababan dari partai PDI-Perjuangan dan wakil ketua II Suparto Gultom dari partai Demokrat.


2.1.2.2 Komisi DPRD Kabupaten Dairi Komisi merupakan perangkat lembaga legislatif yang merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi DPRD memiliki tugas sebagai berikut: a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan DPRD; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi. d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD; e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD; h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;dan


j. Memberikanlaporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi; Pembagian Komsisi Di DPRD Kabupaten Dairi ada 3 yakni: 

Komisi A

Komisi A merupakan perangkat DPRD yang menangani bidang pemerintahan

yang

meliputi

hukum/perundang-undangan

Pemerintahan

dan

HAM,

umum,

kepegawaian/aparatur,

penerangan/pers,

kependudukan,

pertahanan, perizinan, ketertiban, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, Hankam, maritim, Kesbang dan Linmas, organisasi masyarakat dan Imigrasi. Adapun SKPD yang menjadi mitra kerja dari komisi A ini adalah Asisten Pemerintahan, BKPPD, Inspektorat Kabupaten Dairi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Pertanahan, Kantor Kesbangpol dan Linmas, Kantor satuan polisi pamong praja, Kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi, bagian pemerintahan umum, bagian hukum, bagian humas dan bagian Ortala. Dalam susunan keanggotaannya, komisi A terdiri dari 8 anggota DPRD Kabupaten Dairi yaitu; -

Mangasa Sinaga

-

Leonard S. Samosir, BA

-


-

Dahlan Sianturi

-

Agus Ujung, SH


-

Derama Ginting

-

Harry R Napitupulu



Komisi B

Komisi B merupakan perangkat DPRD Kabupaten Dairi yang menangani bidang

perekonomian

perindustrian,

dan

pertanian,

pembangunan

perikanan,

yang

peternakan,

meliputi perkebunan,

perdagangan, kehutanan,

pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariswisata, pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup. Adapun SKPPD yang menjadi mitra kerja dari komisi B adalah Asisten administrasi pembangunan, BAPPEDA, Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian, Dinas kehutanan dan Perkebunan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertambangan dan Energi, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Pertahanan Pangan dan Bagian pembangunan. Dalam susunan keanggotaannya komisi B DPRD Kabupaten Dairi terdiri dari 10 anggota, yakni; -

Dapotan Silalahi

-

Pinto Padang

-

Rasiden Damanik

-

Saut Martua Ujung


-

Togar Simorangkir

-

Suranta S. Sembiring

-

Lumban Panjaitan, SH

-

Darwin Sitanggang

-

Resoalon Lumban Gaol, SE

-

Ir. Togar Pasaribu



Komisi C

Komisi C merupakan perangkat DPRD kabupaten Dairi yang menangani bidang bidang keuangan dan kesejahteraan rakyat meliputi keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan patungan, dunia usaha, penanaman modal,

ketenagakerjaan,

pendidikan,

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan sosial, kesehatan, kelurga berencana, pemeberdayaan perempuan dan transmigrasi. Adapun SKPD yang menjadi mitra kerja dari komisi C yaitu Asisten administrasi umum, Dinas Pendapatan, Pengelolahan, Keuangan dan Aset, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ( Bidang Pemuda Dan Olahraga), Kantor pemberdayaan perempuan dan KB, Direktur RSUD Sidikalang, BUMD (PD. Pasar dan PDAM Tirta Nciho), bagian Kesra, bagian perekonomian dan bagian umum.


Dalam susunan keanggotaan Komisi C DPRD Kabupaten Dairi terdiri dari 10 orang yakni: -

Sabam Sibarani, S.Sos

-

Cipta Karo-Karo, ST

-

Martini S. Sitinjak

-

Martua Nahampun

-

Drs. Saulus Sinaga

-

Pendi Purba

-

Pisser A. Simamora

-

Binsar Sinaga

-

Fredi H. Sihombing, SS

-

Lamhot E. Munthe

2.1.2.3 Badan Anggaran DPRD Kabupaten Dairi Susunan personil badan aggaran DPRD kabupaten dairi -

Delphi Masdiana Ujung, SH. Msi (Ketua)

-

- Drs, Wesli P. Manullang, Msi (sekretaris) Anggota

-

Ir. Benpa Hisar Nababan

- Suparto Gultom

-

Sabam Sibarani

- Leonard S. Samosir, BA

-


- Togar Simorangkir

-

Ir. Togar Pasaribu

- Lamhot E. Munthe

-

Harry R Napitupulu

- Martua Nahampun


-

Mangasa Sinaga

- Pendi Purba

-

Freddy H Sihombing

- Dahlan Sianturi

-

Suranta S Sembiring

- Binsar Sinaga

2.1.2.4 Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Dairi

Susunan personil badan musyawarah DPRD kabupaten yakni tahun 20132014 yakni: -

Delphi Masdiana Ujung, SH. Msi (Ketua)

-

Drs. Wesli P. Manullang, Msi (Sekretris ) Anggota

-

Suparto Gultom

- Ir, Benpa Hisar Nababan

-

Saut Martua Ujung

- Martini R. Sitinjak, R.O

-

Cipta Karo-Karo

- Resoalon Lumban Gaol,SE

-

Derama Ginting

- Pinto Padang

-

Dapotan Silalahi

- Rasiden Damanik

-


- Pisser A. Simamora

-

Drs. Saulus Sinaga

- Agus Ujung, SH

-

Darwin Sitanggang

2.1.2.5 Badan Legislasi DPRD Kabupaten Dairi Susunan personil Badan Legislasi DPRD Kabupaten Dairi tahun 2013-2014 adalah: -

Drs. Wesly P. Manullang, Msi (Sekretaris)


Anggota -

Saut Martua Ujung

- Martini R. Sitinjak

-

Cipta Karo-Karo

- Resoalon Lumban Gaol, SE

-

Ir. Togar Pasaribu

- Harry R. Napitupulu

-

Martua Nahampun

- Drs. Saulus Sinaga

-

Pendi Purba

- Pisser A. Simamora

-


- Freddi H. Sihombing

2.1.3 Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126) pada Bab II Pasal 44 berbunyi “Bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas Memberikan Pelayanan kepada Anggota DPRD”. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi menyatakan bahwa DPRD kabupaten Dairi sebagai lembaga legislatif dipimpin oleh seorang Sekretraris DPRD (Eselon II/b). Sekretariat DPRD dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian (Eselon III/a) dan 6 (enam) Orang Kasubbag (Eselon IV/a) yaitu: 1.Sekretaris DPRD Kabupaten Dairi ES/II/b 1 orang


2. Kepala Bagian Umum ES/III/a 1 orang a. Kepala Sub Bagian TU dan Perlengkapan ES/IV/a 1 orang b. Kepala Sub Bagian Keuangan ES/IV/a 1 orang c. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan ES/IV/a 1 orang 3. Kepala Bagian Persidangan dan Rapat-rapat ES/III/a 1 orang a. Kepala Sub Bagian Persidangan ES/IV/a 1 orang b. Kepala Sub Bagian Rapat-rapat dan Risalah ES/IV/a 1 orang c. Kepala Sub Bagian Protokoler dan Hubungan Antar Lembaga ES/IV/a 1orang 4. Bendahara Pengeluaran 1 orang 5. Pembantu Bendahara Pengeluaran 1 orang 6. Operator Komputer 3 orang 7. Pemegang Barang 1 orang 8. Pengurus Barang 1 orang 9. Unsur Staff 12 orang 10. Tenaga Honorer 5 orang sehingga pegawai sekretaria DPRD Kabupaten Dairi berJumlah 31 orang. 2.1.3.1 Fungsi Sekretariat DPRD 1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD. 2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD. 4. Penyusunan Risalah Persidangan DPRD.


5. Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2.1.3.2 VISI Sekretariat DPRD Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi adalah "Terwujudnya pelayanan prima terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi". Hakekat yang terkandung dalam visi dimaksud sebagai berikut :

1. Pelayanan yang cepat dan tepat waktu; 2. Sarana dan Prasarana tersedia; 3. Disiplin Aparatur meningkat; 4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

2.1.3.3 MISI Sekretariat DPRD Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi dalam mewujudkan Visinya adalah : 1. Meningkatkan pelayanan terhadap Anggota DPRD; 2. Meningkatnya sarana dan prasarana kebutuhan Anggota DPRD; 3. Meningkatnya disiplin aparatur untuk pelayanan kerja; 4. Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;


Bagan 2.1 struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi

Bupati

DPRD Kabupaten Dairi

Sekretariat Daerah K b D ii

Sekretariat DPRD

Bagian Umum

Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan

Subbagian Keuangan

Subbagian Program dan Pelaporan

Bagian Persidangan Rapat‐Rapat

Subbagian Persidangan

Subbagian Rapat‐ Rapat dan Risalah

Subbagian Protokoler dan Hubungan Antara Lembaga

Sumber : adaptasi dari data Sekertariat DPRD


2.2 Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi 2.2.1 sejarah perjalanan Pemerintahan Daerah Pemerintahan di Dairi telah ada jauh sebelum kedatangan penjajahan Belanda. Walaupun saat itu belum dikenal sebutan Wilayah/Daerah Otonomi, tetapi kehadiran sebuah pemerintahan pada zaman tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengakuan terhadap Raja-raja Adat. Pemerintahan masa itu dikendalikan oleh Raja Ekuten/Takal Aur/Kampung/Suak dan Pertaki sebagai raja-raja adat merangkap sebagai Kepala Pemerintahan. Selama penjajahan Belanda inilah Daerah Dairi mengalami sangat banyak penyusutan wilayah, karena politik penjajahan kolonial Belanda yang membatasi serta menutup hubungan dengan wilayah-wilayah Dairi lainnya yaitu :

1. Tongging, menjadi wilayah Tanah Karo; 2. Manduamas dan Barus, menjadi wilayah Tapanuli Tengah; 3. Sienem Koden (Parlilitan), menjadi wilayah Tapanuli Utara; 4. Simpang Kanan, Simpang Kiri, Lipat Kajang, Gelombang, Runding dan Singkil menjadi wilayah Aceh.

Pada masa itu pemerintahan Jepang di Dairi memerintah cukup kejam dengan menerapkan kerja paksa membuka jalan Sidikalang sepanjang lebih kurang 65 km, membayar upeti dan para pemuda dipaksa masuk Heiho dan Giugun untuk bertempur melawan Militer Sekutu. Pada masa Pemerintahan


Jepang pada dasarnya tidak terdapat perubahan prisipil dalam susunan Pemerintahan di Dairi.

dikeluarkannya Undang-Undang darurat yaitu Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor. 4 tahun 1964 tanggal 13 Pebruari 1964 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan pemilihan Bupati yang Defenitif, maka diangkatlah Rambio Muda Aritonang sebagai pejabat Bupati KDH Dairi setelah beliau selesai menyusun Anggota DPRD sebanyak 20 orang, dilanjutkan dengan pemilihan Bupati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, yang berlaku surat mulai tanggal 1 Januari 1964, maka wilayah Kabupaten Dairi pada saat pembentukannya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu:

a. Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang; b. Kecamatan Sumbul, ibukotanya Sumbul; c. Kecamatan Tigalingga, ibukotanya Tigalingga; d. Kecamatan Tanah Pinem, ibukotanya Kutabuluh; e. Kecamatan Salak, ibukotanya Salak; f. Kecamatan Kerajaan, ibukotanya Sukarame; g. Kecamatan Silima Pungga-Pungga, ibukotanya Parongil; h. Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Bunturaja;


Setelah mengalami situasi politik yang selalu berubah dimuli dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, banyak terjadi pengamandeman undangundang mengenai otonomi Daerah maupun peraturan-peraturan yang telah diadaptasikan wilayah Kabupaten Dairi terbagi atas : 15 Kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa.

1. Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang; 2. Kecamatan Sumbul, ibukotanya Sumbul; 3. Kecamatan Silima Pungga-Pungga, ibukotanya Parongil; 4. Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Buntu Raja; 5. Kecamatan Tigalingga, ibukotanya Tigalingga; 6. Kecamatan Tanah Pinem, ibukotanya Kuta Buluh; 7. Kecamatan Parbuluan, ibukotanya Sigalingging; 8. Kecamatan Pegagan Hilir, ibukotanya Tigabaru; 9. Kecamatan Siempat Nempu Hulu, ibukotanya Silumboyah; 10. Kecamatan Siempat Nempu Hilir, ibukotanya Sopo Butar; 11. Kecamatan Lae Parira, ibukotanya Lae Parira; 12. Kecamatan Gunung Sitember, ibukotanya Gunung Sitember; 13. Kecamatan Berampu, ibukotanya Berampu; 14. Kecamatan Silahisabungan, ibukotanya Silalahi; 15. Kecamatan Sitinjo, ibukotanya Sitinjo.


2.2.2 Profil Umum Wilayah Dan Penduduk Kabupaten Dairi secara geografis terletak diantara 98 0 00'-98 0 30'3T dan 2 0 -3 0 00' LU. Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari 22 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 192.780 hektare, yaitu sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.160.000 hektare) yang terletak di sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Aceh) dan Kabupaten Karo

Selatan : Kabupaten Pakpak Bharat Barat :

Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Aceh)

Timur : Kabupaten Toba Samosir

Pada umumnya Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 s.d. 1.250 m di atas permukaan laut. Jumlah penduduk Kabupaten Dairi sebesar 272.388 jiwa dengan banyaknya rumah tangga sebesar 59.197. Penyebaran penduduk tersebut tidak merata di 15 kecamatan definitif. Penduduk Kabupaten Dairi keadaan akhir Juni 2008 berjumlah 268.780 jiwa dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 99,43 persen.Dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dapat dihitung Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Pengambilan tahun dasar perhitungan laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah tahun 2000 dimana pada


tahun tersebut di lakukan sensus penduduk. LPP Kabupaten Dairi tahun 2008 sebesar 0,01 persen (terjadi penurunan dibanding tahun 2000 sebesar 0,11 %).

Kabupaten Dairi pada tahun 2008 mengadakan pemekaran terhadap desa/kelurahannya. Pemekaran desa/ kelurahan dan kecamatan yang pada prinsipnya bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan sehingga beberapa desa/ kelurahan di mekarkan.Jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Dairi tahun 2008 sebanyak 169 buah dengan luas wilayah 1.927,82 Km2 membuat tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Sidikalang (625 jiwa/km2) dan Kecamatan Siempat Nempu (343 jiwa/km2). Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Tanah Pinem (46 jiwa/km2) dan Kecamatan Silahisabungan (61 jiwa/km2).

Ditinjau dari sudut kelompok umur, penduduk Kabupaten Dairi tergolong dalam penduduk muda karena penduduk usia 0-14 tahun masih sebanyak 39,96 persen , dimana 41,24 persen untuk penduduk laki-laki dan 38,69 persen untuk penduduk perempuan.

Tabel 2.1.

No . 1

Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Penduduk Kepadatan Kecamatan Desa / Luas 2 Kelurahan (KM ) (jiwa) Penduduk Sidikalang 11 70,69 44728 633

2

Sitinjo

4

39,48

9069

230

3

Berampu

5

39,45

7845

199

4

Parbuluan

11

235,40

18355

78


5

Sumbul

19

192,58

37405

194

6

Silahi Sabungan

5

75,62

4659

62

7

Silima Pungga-Pungga

16

83,40

14,775

177

8

Lae Parira

9

61,00

15041

247

9

Siempat Nempu

13

59,35

20597

347

10.

Siempat Nempu Hulu

12

93,93

19648

209

11.

Siempat Nempu Hilir

10

102,15

12,055

115

12.

Tiga Lingga

14

197,00

22754

116

13.

Gunung Sitember

8

77,00

9465

123

14.

Pegagan Hilir

13

439,40

15284

96

15.

Tanah Pinem

19

158,40

20303

46

Jumlah

169

1927,82

271983

141

(Sumber: http://www.dairikab.go.id Portal Resmi Pemerintahan Kab. Dairi)

Dari 169 Desa /Kelurahan di Kabupaten Dairi Desa/Kelurahan dengan penduduk terbesar adalah Kota Sidikalang dan Kelurahan Batang Beruh di Kecamatan Sidikalang dengan jumlah masing-masing 11.646 jiwa dan 8.794 jiwa. Sedangkan Desa /Kelurahan dengan penduduk terkecil adalah Desa Parbuluan II (Kecamatan Parbuluan) dan Desa Tungtung Batu (Kecamatan Silima Punggapungga) masing-masing 346 jiwa dan 378 jiwa.

2.2.3 Profil Lembaga Pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan Pemrintahan Kabupaten Dairi dipimpin oleh kepala daerh dan wakil bupati beserta aparatur yang bertugas untuk menelengarakan Pemerintahan. Dalam Pemilihan Kepala Daerah periode 2014/2019 yang telah


dilaksanakan memenangkan pasangan KRA. Johnni Sitohang Adinegoro dengan Irwansyah Pasi,SH. Pasangan bupati dan wakil bupati tersebut merupakan Bupati dan Wakil Bupati yang menjabat pada periode sebelumnya yakni 2009/2014.

Sebagai lembaga Pemerintah daerah yang berkuasa, pemerintah kabupaten Dairi memiliki visi yakni “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kabupaten dairi melalui pengembangan agribisnis yang berdaya saing”. Arah kebijakan umum Pembangunan Kabupaten Dairi merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Bupati/Wakil Bupati terpilih, sebagai arah bagi setiap SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan berbagai kebijakan untuk mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, arah kebijakan ini merupakan penjabaran dan aplikasi dari visi - misi yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Dalam upaya memperlancar Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Dairi telah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari : 1 Sekretaris Daerah, 1 Sekretaris Dewan, 3 Badan, 1 Inspektorat, 13 Dinas , 6 Kantor, 1 RSU, 1 Akademi Keperawatan, 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 161 desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten


Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Orgnisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akdemi Keperawatan Pemerintahan Kabupaten Dairi.

Struktur organisasi pemerintah Kabupaten Dairi terdiri dari pejabat-pejabat daerah yang membantu kinerja Bupati sebagai pelaksana konstitusi. Jajaran pejabat pemerintah kabupaten Dairi anatara lain adalah:

-

Bupati (KRA. Johnny Sitohang Adinegoro)

-

Wakil Bupati ( Irwansyah Pasi, SH )

-

Sekretaris Daerah ( Julius Gurning, S.Sos, M.Si )

-

Asisten Administrasi Pembangunan ( Suasta Ginting, S.Sos,M.AP )

-

Asisten Administrasi Umum (Amister Lumbangaol, BE)

-

Asisten Tata Pemerintahan (Rewin Silaban, M.M )

-

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Drs. Sudung Ujung )

-

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Ir. Agus Bukka )

-

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Jubel Sianturi, SE, M.Si )

-

Sekretris DPRD (Drs. Wesly P. Manullang, M.Si. )

-

Kepala Dinas Kesehatan (dr. Haposan Situmorang, MARS )

-

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Drs. Bonar Butar – Butar )


-

Kepala Dinas Pertanian (Ir. Herlina Lumbantobing )

-

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Ir. Sahala Tua Manik )

-

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Ramses Situmorang, SH)

-

Direktur RSUD (dr. Lomo Daniel Sianturi )

-

Inspektur (Edward Hutabarat, SH )

-

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Drs. Pasder Berutu, M.Si )

-

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah(Drs. Japaet Sigalingging )

-

Kepala Dinas Perindustria, Perdagangan dan Koperasi (Drs. Jhon Mustafa Silalahi )

-

Kepala Dinas Tenaga kerja dan Sosial (Drs. Ramlan Sitohang )

-

Kepala

Dinas

Pendapatan,

Pengelolahan

Keuangan

dan

Aset

(Sebastianus Tinambunan, M.Pd. )

Arah kebijakan pembangunan daerah ini merujuk pada agenda-agenda pembangunan nasional dan juga mengacu pada kaidah kebijakan perencanaan pembangunan yang digariskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.


Arah Kebijakan Berdasarkan Misi a. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

menuju

kepemerintahan yang baik (good governance)

Arah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan misi tersebut meliputi :

1. Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. 2. Pembinaan kepada aparatur daerah. 3. Peningkatan disiplin dan etos kerja aparatur 4. Tersedianya standar pelayanan minimal 5. Melaksanakan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif. 6. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program pembangunan. 7. Penataan kelembagaan daerah. 8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. 9. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan. 10. Meningkatkan

pengawasan

dalam

pelaksanaan

pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 11. Meningkatkan supremasi peraturan perundang-undangan. 12. Mengembangkan pengolahan data base daerah.

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat



1. Meningkatkan koordinasi antar umat beragama. 2. Peningkatan minat baca melalui pembinaan dan pengembangan pelayanan perpustakaan. 3. Memfasilitasi pendidikan anak usia dini dan TK. 4. Peningkatan pendidikan luar sekolah. 5. Memberikan kemudahan akses, pemerataan dan perluasan memperoleh pendidikan. 6. Meningkatkan pembinaan kepemudaan. 7. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas pada pendidikan SD s/d SLTA 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan. 9. Memfasilitasi pendidikan tingkat perguruan tinggi. 10. Mengiventarisasi kebutuhan pangan dan distribusi pangan. 11. Mengiventarisasi produksi sumber daya daerah guna mendukung ketahanan pangan. 12. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 13. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan. 14. Memperluas kelembagaan penanganan pemberdayan perempuan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian perempuan. 15. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak anak. 16. Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga.


17. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai keluarga sejahtera melalui keluarga berencana. 18. Peningkatan kualitas keluarga. 19. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 20. Peningkatan gizi masyarakat. 21. Meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat. 22. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 23. Peningkatan kemandirian masyarakat dan kemitraan dengan swasta dalam pemeliharaan taraf kesehatan masyarakat. 24. Peningkatan fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan kesehatan. 25. Meningkatkan pembinaan masyarakat desa. 26. Mengikutsertakan masyarakat desa dalam pembangunan. 27. Membuka lapangan kerja baru. 28. Pembinaan calon tenaga kerja. 29. Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah sosial dan masyarakat rentan lainnya. 30. Penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan. 31. Pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial. 32. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna.


c. Meningkatkan pengelolaan potensi daerah berbasis agribisnis, ekonomi kerakyatan dan kepariwisataan.


1. Mengoptimalkan seluruh potensi pertanian. 2. Peningkatan pengeloaan agribisnis. 3. Subsidi sarana produksi pertanian dan teknologi pertanian. 4. Membantu dan memfasilitasi masyarakat petani atas perolehan hak alas tanah (terutama masyarakat miskin). 5. Mengembangkan perikanan darat. 6. Mengembangkan peternakan. 7. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UKM agar mampu bersaing. 8. Meningkatnya fasilitasi penguatan modal pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi. 9. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah. 10. Menjalin kerja sama usaha dengan para pelaku ekonomi. 11. Meningkatkan promosi pariwisata. 12. Meningkatkan kualitas objek wisata.

d. Pegelolaan infrastruktur wilayah.



1. Meningkatkan pembangunan jalan, jembatan, drainase, sarana dan prasrana air bersih. 2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasrana daerah. 3. Meningkatkan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, sarana dan prasrana air bersih. 4. Mengembangkan transportasi perhubungan darat. e. Mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Arah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan misi tersebut meliputi :

1. Meningkatkan akses pelayanan wilayah perkotaan, perdesaan dan pusat pertumbuhan. 2. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, pertambangan,energi dan sumber daya air serta fasilitas dan utilitas lainnya secara terpadu 3. Menjaga kelestarian kawasan lindung, kawasan hutan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem. 4. Mengembangkan kawasan budidaya.


Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Derah Kabupaten Dairi

(sumber : http://www.dairikab.go.id )


BAB II PROFIL DPRD KABUPATEN DAIRI PERIODE DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI PERIODE

Recommend Documents