Diterbitkan oleh : Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga. Kenaikan UMK Kecil Buruh Tetap Menysukuri

Edisi I Tahun 2016

SELAYAKNYA DINAIKKAN ISSN : 2502-4817

LAPORAN UTAMA : Kenaikan UMK Kecil Buruh Tetap Menysukuri

9 772502 481007

Diterbitkan oleh : Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga

FORKOMPIMDA : Program Polisi Peduli, Polres Salatiga Lakukan Bedah Rumah

OPINI : Manajemen Perubahan Komitmen saja belum cukup butuh kemajuan dan keberanian untuk berubah

Lensa

Rembug Kutho Tanpa Atap dan Tanpa Sekat

Foto: budi’s

A

nggota DPRD Kota Salatiga bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) serta Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) berkumpul di halaman DPRD Kota Salatiga pada Jumat, 5 Februari 2016 dengan tema rembug kutho, tanpa atap dan tanpa sekat. Kegiatan yang digagas oleh Ketua DPRD Salatiga M. Teddy Sulistio, SE tersebut bertujuan untuk membahas Kota Salatiga kedepannya. Acara yang di pandu oleh Dance Ishak Palit, M.Si ini berlangsung santai serta penuh keakraban. Ketua DPRD Kota Salatiga M. Teddy Sulistio, SE menyampaikan bahwa forum rembug kutho ini dilaksanakan guna menjalin keakraban serta menghindari ketegangan komunikasi politik antar lembaga daerah khususnya DPRD dan Pemerintah Kota Salatiga. Forum ini dilakukan tanpa atap dan tanpa sekat, karena berada di halaman DPRD Kota Salatiga tepatnya dibawah patung kuda. “Meski dalam keadaan santai namun kita tetap berpikir dan berkomunikasi dengan baik guna membahas Kota Salatiga kedepan yang lebih baik” tandas Ketua DPRD Salatiga. Disampaikan juga masalah pemberitaan yang yang selama ini beredar bahwa eksekutif dan legislatif tidak bisa bekerja sama tidaklah benar. “DPRD selalu menjalin komunikasi karena tujuan kami sama yaitu untuk Kota Salatiga yang lebih baik dan mampu bersaing dengan daerah lain”, tandas M. Teddy Sulistio.(pr/ss).

2

Jiwaraga, Edisi I Tahun 2016

Foto: budi’s

Foto: budi’s

Surat Pembaca Masjid Darul Amal Sering Kehabisan Air Wudhu

Galian Kabel Optic Menimbulkan Kerusakan

P

B

emandangan yang miris tersaji setiap Jum'at di Masjid Darul Amal Salatiga, puluhan orang antri wudhu untuk menunaikan ibadah sholat Jum'at. Memang jumlah kran yang tersedia sangat banyak namun debit air yang keluar dari kran sangat sedikit istilahnya orang jawa “ngitir”. Hal ini tidak terjadi satu dua kali namun setiap hari Jum'at dan terlihat tidak adanya upaya perbaikan dari takmir masjid. Ibadah Sholat Jum'at waktunya sangat terbatas jadi jika jamaah habis untuk antri ber wudhu ditambah lagi jika air wudhunya sedikit dikhawatirkan tidak bisa maksimal dalam bersuci yang tentunya terkait dengan syarat kita dalam melaksanakan sholat. Tolong pihak pengelola Masjid Darul Amal bisa memperhatikan hal tersebut. Sungguh sangat ironi jika Masjid Raya Salatiga kondisinya seperti itu, apabila memang sekiranya perlu meminta bantuan dari PDAM misalnya tentu akan dibantu, ini demi kebaikan umat.

eberapa bulan yang lalu ramai dibicarakan Ketua DPRD Salatiga Bung Teddy marah terkait rusaknya trotoar akibat galian kabel fiber optic jaringan telekomunikasi. Seakan tidak mau belajar dari kejadian itu, akhir-akhir ini hal itu terulang kembali. Desember yang lalu disepanjang Jl. Imam Bonjol Salatiga dilakukan pengalian kabel fiber optic lagi, saya berpikir pasti akan terjadi kerusakan trotoar lagi dan ternyata hal itu terbukti. Ketika penggalian selesai lubang bekas galian tidak langsung ditutup oleh para pekerja, selang beberapa hari ada pekerja lain yang bertugas menutup lubang tersebut karena saat ini musim hujan galian tersebut telah terisi air sehingga saat ditutup dengan paving baru maka trotoar akan kembali ambles. Mohon Pemkot dalam hal ini dinas terkait agar melakukan pengecekan pekerjaan oleh pihak ketiga itu agar tidak dilakukan asal-asalan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan yang lebih berbahaya lagi dan bisa mengakibatkan kecelakaan bagi pejalan kaki.

Harsono, Pancuran-Salatiga

Ida, Warga Kecandran

Karikatur

Pemekaran Salatiga

dagelan PUNAKAWAN Oleh : Gatot R


3

Redaksi EDISI I Tahun 2016

Daftar Isi 4 6

10 12 14 26 28 33 34

Redaksi: Resaksi Majalah Jiwaraga Mimbar: Upah Buruh Selayaknya Dinaikkan; Bersyukur Penetapan UKM 2016 tidak Gejolak; Upah Minimum Kota Jangan ada yang Dirugikan. Opini: Manajemen Perubahan, Komitmen Saja tidak Cukup Butuh Kemauan dan Keberanian untuk Berubah. Artikel: Penyesuaian Wilayah, Peluang, Harapan dan Kendala yang dihadapi (dua habis...) Laporan Utama: DINSOSNAKERTRANS, Rumusan Besaran Kebutuhan Hidup Layak Telah melalui Survey. Wacana: Klub Sepeda “SIKU 0714” Warta: Seputar Kegiatan Kota Salatiga. Profil: Generasi Peduli Lingkungan Rileks: Tebak Wajah Jiwaraga 30.

Redaksi Majalah Jiwaraga

P

embaca yang budiman, kalender 2015 sudah berakhir, kini tahun baru sudah kita masuki. Tahun baru adalah pertanda dimulainya upaya untuk mencapai harapan baru. Tahun baru lazim ditandai dengan segala sesuatu yang serba baru, begitu juga dengan majalah Jiwaraga. Didorong keinginan untuk selalu menghadirkan yang terbaik kepada masyarakat Salatiga, mulai edisi ini kami memberi sedikit perubahan penulisan pada isi majalah agar tampil lebih komunikatif dan luas informasi. Hal ini adalah bagian dari cara kami memberikan yang terbaik bagi pembaca. Mulai edisi kali ini kami akan lebih menajamkan fokus isi majalah dengan menampilkan pembahasan pada masalah-masalah di Kota Salatiga yang tidak hanya berkutat pada komentar anggota DPRD saja, melainkan juga melalui wawancara langsung dengan instrument-instrumen terkait tema. Untuk edisi kali ini, kami menyajikan laporan utama mengenai upah buruh yang selayaknya dinaikan. Di Salatiga, kalangan buruh meminta Pemerintah Kota untuk dapat menaikkan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2016. Hal tersebut di tahun 2016 telah terealisasi, dan sekarang menjadi Rp. 1.450.953. Semoga dengan kenaikan tersebut dapat meningkatkan daya beli kaum buruh sehingga mereka bisa hidup lebih layak. Besar harapan kami di tahun baru 2016 ini, pembaca akan lebih mencintai majalah kami, dan yang lebih penting lagi pembaca akan senantiasa dapat memetik hikmah dan mendapatkan informasi lebih dengan membaca majalah ini. Semoga... ! Redaksi

Jiwaraga Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Diterbitkan oleh : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA. PENASEHAT : Ketua DPRD, M. Teddy Sulistio, SE; Wakil Ketua DPRD, M. Fathur Rahman, SE., MM; PEMBINA : Wakil Ketua DPRD, Ir. Hj. Diah Sunarsasi; PENGARAH : Sekretaris DPRD : Sri Wityowati, SE; PEMIMPIN REDAKSI : Kepala Bagian Humas, Rumah Tangga dan Perpustakaan, Kukuh Ngudiono, SIP; REDAKTUR PELAKSANA : Kepala Sub Bagian Humas, Budi Susilo, S.Sos; KOORDINATOR LIPUTAN : Inna Kartikasari, S.Pt, MM; PELIPUT/PENYUNTING : Ign. Budi Kristiawan; Andy Wijayanto, S.Kom; Lukman Fahmi, S.HI; Dwi Kadarsih; Devyna Kristiyani; Sudibyo Budi Susanto, A.Md; Fatih Ashthifani; Hari Oktavia; SETTING & LAY OUT : Putra Karya Offset; DISTRIBUSI : Udiono, Kusno dan distributor Kelurahan se-Kota Salatiga; ALAMAT REDAKSI : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA, Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674. Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah yang dilengkapi foto dialamatkan ke Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga Jl. Letjend. Sukowati 51 Salatiga, atau ke email: [email protected]. Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

4


FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

Program Polisi Peduli Polres Salatiga

Foto: andy

Lakukan Bedah Rumah

K

epala Kepolisian Resor Salatiga, Ajun Komisaris Besar Polisi Yudo Hermanto SIK, didampingi Kapolsek dan Camat Sidorejo, serta Staf Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Blotongan, menghadiri kegiatan bedah rumah dalam program Polisi Peduli Polres Salatiga di Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Kegiatan Bedah Rumah yang dilaksanakan Polres Salatiga ini dilaksanakan di enam tempat di Kelurahan Blotongan. Tahap pertama, dua rumah: 1) Rumah Mbok Rubi bertempat tinggal sebagaimana tersebut di atas. 2) Rumah Mbok Tuminem, 75 Th, Islam, bertempat tinggal di Ngampel, RT 2/IV, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Salatiga M. Teddy Sulistio, SE, serta Kasi Pidum Kejari Salatiga, Sarwo Edi. Ketua DPRD sangat mengapresiasi akan kegiatan Polri yang sangat luar biasa tersebut. “saya sangat mendukung penyelenggaraan Bedah Rumah pada warga kurang mampu, yang dengan proses tidak berbelit–belit seperti ini, hanya dengan didata dalam waktu yang singkat langsung dikerjakan”, tandas Ketua DPRD Salatiga.(ss/sn)

Foto: andy


5

Mimbar

UPAH BURUH Selayaknya Dinaikkan M. Teddy Sulistio, SE

Sebanyak 34 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) untuk tahun 2016. UMR juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu provinsi. Setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

D

asar perhitungan UMR 2016 tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Salah satu yang diatur dalam PP ini adalah digunakannya variabel angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Di Salatiga, kalangan buruh meminta Pemerintah Kota untuk dapat menaikkan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2016. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan hidup khususnya para buruh dan masyarakat umum yang mengalami kenaikan pula. Setiap tahun biaya hidup di Salatiga terus mengalami kenaikan. Bahkan, harga barang kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan yang tajam. Dari kondisi ini, daya beli kaum buruh menurun sehingga mereka tidak bisa hidup secara layak. Dengan adanya kenaikan upah minimal kota, diharapkan buruh dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, maka Pemerintah Kota perlu menaikkan UMK tahun 2016. Buruh selama ini mendambakan hidup layak dan kebutuhan akan pangan, tempat tinggal, kesehatan serta pendidikan bisa terpenuhi. Namun keinginan tersebut belum dapat terealisasi jika pendapatan buruh masih pas-pasan. Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulisto, SE sangat mengapresiasi keputusan Gubernur Ganjar Pranowo tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016 khususnya Salatiga. Dalam lampiran keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 tahun 2015 tanggal 20 November 2015

6


Foto: boedy’s

Ketua DPRD Salatiga.

tentang upah minimum pada 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah untuk Kota Salatiga disetujui yakni sebesar Rp 1.450.953,-/bulan. Meskipun kondisi iklim usaha di Salatiga saat ini masih sangat berat, tetapi anggota Apindo harus memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan keputusan gubernur tersebut. Jika ada pengusaha yang merasa keberatan membayar upah pekerja sesuai ketentuan UMK, maka dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur. Di antara berbagai himpitan Menurut Ketua DPRD Salatiga, kesejahteraan adalah hal yang diinginkan semua orang dalam hidupnya. Kesehatan, biaya sekolah anak, kebutuhan pangan, sandang, papan, rekreasi dan sebagainya harus dapat terpenuhi sehingga kehidupan seseorang

Foto: boedy’s

M. Teddy Sulistio, SE saat mengunjungi pabrik PT. HM. Sampoerna Tbk. di Salatiga.

(buruh) dan keluarganya dapat seimbang. Salah satu faktor agar terpenuhinya kesejahteraan adalah upah yang layak. Untuk mendapatkan upah yang layak, menurut beliau kita harus memiliki standar upah minimum yang realistis dan dapat memenuhi kebutuhan minimum buruh. Menurutnya, permasalahan dalam upah minimum, secara umum dapat disebabkan oleh regulasi (peraturan perundang-undangan/kebijakan) upah minimum yang tidak memadai. Selain itu permasalahan upah minimum juga dapat disebabkan karena implementasi dalam proses penetapan upah minimum yang tidak sesuai serta stake holder (pihakpihak yang berperan) dalam pembentukkan upah minimum ini tidak kompeten dan menetapkan kebijakan upah minimum secara sewenang-wenang. Selain itu, para buruh juga sangat perlu mendapatkan perlindungan selama ia bekerja. Perlindungan kerja diberikan dengan maksud agar buruh merasa aman dan nyaman dalam bekerja di lingkungan kerjanya. Setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerjanya, perlindungan moral dan kesusilaan serta adanya perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menyatu dengan sistem manajemen perusahaan” tandas Bung Teddy. Ditambahkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak, naiknya kebutuhan pokok dan hanya bekerja menjadi buruh merupakan masalah keseharian dalam hidup mereka, apalagi untuk buruh kaum wanita. “Mereka harus bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga seperti memasak dan menyiapkan kebutuhan anak-anak mereka yang mau berangkat sekolah. Ini sebuah rutinitas yang dilakukan oleh buruh wanita dalam kesehariannya. Mereka baru kembali ke rumah pada jam 20.00 WIB berkumpul dengan keluarga. Tidak punya banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, karena mereka lelah bekerja dari pagi sampai larut malam” jelas Bung Teddy. “Dengan begitu, upah buruh kita, khususnya di Kota Salatiga memang sudah selayaknya dinaikkan. Hal ini dimaksud agar mereka dapat membiayai pendidikan bagi anak-anaknya, serta memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan layak” tegas Ketua DPRD Salatiga.(ss/sn).


7

Mimbar

Bersyukur Penetapan UMK 2016 tidak ada Gejolak M. Fathur Rahman, SE. MM

Beberapa bulan lalu diakhir tahun 2015 kalangan DPRD mendorong Pemkot Salatiga dan Gubernur Jateng untuk meningkatkan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2016. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan kalangan buruh dan perekonomian di Salatiga.

S

ekarang UMK Kota Salatiga telah ditetapkan, kami bersyukur karena tidak ada gejolak antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Demikian lontar Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga M Fathur Rahman,SE MM., di Gedung Dewan. Dahulu Maman begitu panggilan akrabnya mengatakan bahwa upah buruh harus ditingkatkan karena biaya kebutuhan hidup setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Sebab apabila UMK 2016 di bawah KHL, maka buruh akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. “Kalau penghasilan di bawah pengeluaran, jelas akan mengalami kesulitan. Maka itu, kami minta Gubernur Jateng bisa menetapkan UMK 2016 Salatiga minimal sesuai besaran angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” mengulangi ungkapannya dulu. Menurut Maman, besaran UMK 2016 Salatiga idealnya memang kisaran Rp 1,7 juta per bulan. Angka ini didasarkan pada rata-rata pengeluaran riil kalangan buruh setiap bulan. “Sekarang biaya hidup sangat tinggi. Belum lagi biaya kebutuhan lainnya. Agar buruh bisa hidup layak bersama keluarganya maka UMK harus dinaikkan. Namun sekarang UMK telah ditetapkan dengan besaran angka Rp 1.450.000, meski belum sesuai harapan tapi ini jalan tengah bagi buruh maupun pengusaha,” ujarnya. Maman berharap di tahun mendatang penetapan UMK di kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) terikat kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, besaran UMK di daerah untuk disesuaikan dengan harapan para pekerja. “Karena itu, kami minta Pemprov Jateng bisa menaikkan UMP (Upah Minimum Provinsi) secara signifikan. Di daerah

8


Foto: Boedy’s

Wakil Ketua DPRD M. fathur Rahman, SE., MM bersama pengusaha-pengusaha di Salatiga.

lain, seperti Jawa Timur UMP-nya sudah tinggi. Kami akan mendorong Pemkot Salatiga dan Pemprov Jateng untuk menaikkan UMK tiap tahun secara signifikan,” kata M. Fathur Rahman.. Sebagaimana informasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Salatiga Sri Djoko Nurhadi mengatakan, pihaknya juga mengusulkan angka UMK 2016 sebesar Rp 1.450.000 per bulan yang disepakati bersama antara buruh dan pengusaha. “Semoga angka tersebut bisa mencukupi kebutuhan harian pekerja atau buruh, menjadi tidak baik jika upah tersebut tidak mampu menopang kebutuhan pokok mereka. Kita akan terus mendorong kepada pemerintah agar dalam menentukan besaran upah di kemudian hari. Kebutuhan hidup pastilah terus meningkat jika kenaikan tidak sebanding dengan laju inflasi maka pihak buruh yang dirugikan tentunya,” komentar Maman. “Namun meski besaran upah pekerja jauh dari kacamata dan hitungan saya, yang perlu kita banggakan kepada semua pihak adalah tidak adanya gejolak. Kota Salatiga kondusif adalah harapan kita bersama, jika situasi ini terjaga gejolak harga pasar lokal juga akan terjaga pula. Semoga perusahan juga menjalankan ketentuaan yang telah dikeluarkan oleh gubernur, sehingga para pekerja akan nyaman dalam menjalankan tugas mereka,” harap Maman.(lf/ss)

Mimbar

Upah Minimum Kota Jangan ada yang Dirugikan Ir. Hj. Diah Sunarsasi

Upah Minimum Kota Salatiga sekarang kita ketahui bersama sebesar Rp 1.450.0000 per bulan. Selain itu, yang terpenting tidak ada perusahaan yang merasa keberatan, karena kenaikan ini berhubungan dengan kebutuhan hidup yang mengalami kenaikan pula.

H

al ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. Damatex Salatiga, Muh Kholidin yang menyatakan, bahwa setiap tahun biaya hidup di Salatiga terus saja mengalami kenaikan. Foto: boedy’s Bahkan, harga barang kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan yang tajam. Dari kondisi ini, daya beli kaum buruh menurun sehingga mereka tidak bisa hidup secara layak. Pada akhir Januari atau awal Februari ini, perusahaan melaksanakan kewajibannya membayar gaji pekerja sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang baru 2016. Tim yang terdiri dari unsur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja Salatiga telah melihat secara langsung di lapangan. Kepala Dinsosnakertrans Kota Salatiga Sri Djoko Nurhadi mengatakan, tim pemantau UMK 2016 memang efektif bekerja mulai Februari 2016, karena UMK 2016 dibayarkan kepada pekerja mulai Januari. “Sejauh ini di lapangan tidak ada masalah terkait UMK ini. Adapun tugas tim adalah memantau pelaksanaan UMK 2016 dan pembayaran upah disemua perusahaan yang ada di Salatiga. Kami imbau semua perusahan untuk mentaati SK (Surat Keputusan) Gubernur Jateng tentang penetapan UMK 2016,” katanya. Wakil Ketua DPRD Salatiga, Ir. Hj. Diah Sunarsasi sangat mengapresiasi pemantauan yang dilaksanakan tim yang didalamnya ada Dinas Sosial

Foto: Dinsosnakertrans

Tenaga PT. Charoen Pokphand Indonesia membuat sosis naget.

dan Tenaga Kerja Kota Salatiga. Dia mengatakan, bahwa pemantauan yang dilakukan harus bisa memastikan jika ratusan perusahaan yang ada di Salatiga benar-benar membayar upah karyawannya sesuai dengan UMK 2016. “Ini sangat penting bagi semua perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil yang tidak mengajukan penangguhan diharapkan per Januari nanti wajib membayar upah karyawan sesuai UMK 2016,” katanya. Dijelaskan bahwa sejauh ini belum ada perusahaan yang mengajukan keberatan dan penangguhan pembayaran UMK 2016. Meski demikian, menurut Wakil Ketua DPRD ini, Dinsosnakertrans harus tetap membuka pelayanan kepada perusahaan yang merasa keberatan dengan besaran UMK 2016 Salatiga yang ditetapkan Gubernur Jateng. “Jika ada perusahaan yang merasa keberatan, Dinsosnakertrans harus tetap menerima pengajuan keberatan mereka. Mekanisme surat keberatan diajukan ke Dinsosnakertrans. Nantinya surat akan diteruskan ke Pemprov Jateng yang akan memutuskannya.” Tutup Wakil Ketua DPRD.(lf/ss)


9

Opini

MANAJEMEN PERUBAHAN Komitmen saja Belum Cukup Butuh Kemauan dan Keberanian untuk Berubah Oleh: Untung Widodo*)

B

agi sebagian orang, perubahan merupakan sesuatu yang sangat diharap, begitu dinanti-nanti, seperti menunggu hujan turun di musim kemarau. Datangnya perubahan diartikan sebagai membuka lembaran baru, dengan paradigma baru, serta tatanan baru. Bukan sekedar berubah. Tentu ada tujuan akhir yang dituju, yang merupakan cita-cita bersama, demi kepentingan bersama, yang harus diraih bersama pula. Karena, perubahan itu pekerjaan kolektif, yang menuntut masing-masing individu memiliki semangat berani berubah dalam menjalankan perannya. Sementara bagi yang lain, perubahan dimaknai sebagai sebuah ancaman. Perubahan berarti sesuatu yang bersifat mengganggu dan berpotensi menimbulkan kegaduhan pada individu atau kelompok yang selama ini merasa 'aman' dan 'nyaman' dengan keadaan yang ada. Wajar jika muncul rasa cemas dan kekhawatiran, karena perubahan bisa meliputi perubahan terhadap individu, tim, struktur, proses, pola pikir, organisasi, dan budaya kerja. Sebagai contoh, perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan memunculkan berbagai tanggapan, artinya tidak semua praktisi pendidikan menyambut dengan antusias. Tentunya dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Karena, perubahan kurikulum membawa dampak perubahan pada banyak hal, misalnya perubahan struktur program, jumlah jam mengajar, pendekatan-pendekatan pembelajaran, dan lain-lainnya. Guru yang sudah terbiasa (aman dan nyaman) mengajar dengan menggunakan pendekatan gaya lama, harus belajar lagi atau setidaknya menyesuaikan diri dengan pendekatan-pendekan baru. Terlebih, jika perubahan jumlah jam mengajar berimplikasi pada berkurangnya jam mengajar, kekhawatiran guru terhadap perubahan benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada institusi lain tentunya tidak jauh berbeda. Selalu ada kelompok yang pro dan yang kontra. Tentu ada alasanalasan yang melatarinya, baik bagi kelompok pendukung maupun kelompok penentang. Masingmasing kelompok merasa benar dengan alasan-alasan yang dikemukakannya.

10


Manajemen Perubahan Disadari atau tidak, suka atau tidak suka, perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Menyambutnya dengan sikap positif, tentu lebih menunjukkan kedewasaan dan kearifan seseorang atau kelompok, ketimbang merespon dengan sikap negatif atau bahkan memusuhinya. Mengacu pada implementasi perubahan yang mengarah pada perubahan keadaan yang diinginkan, Manajemen Perubahan merupakan sesuatu yang mutlak perlu untuk dilakukan, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, yang semakin hari semakin tak terbendung. Konsep Manajemen Perubahan Menurut Tim Creacev, Director of Research and Development Prosci Research, manajemen perubahan diartikan sebagai berikut: “Change management: the process, tools and techniques to manage the people-side of change to achieve a required business outcome. Ultimately, the goal of change is to improve the organization by altering how work is done.” (Manajemen adalah suatu proses, alat, dan teknik untuk mengelola orang-orang untuk berubah dalam rangka mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan. Tujuan utama dari perubahan itu adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik). Wikipedia menyatakan bahwa: “Change management is approach to shifting/transitioning individuals, teams, and organizations from acurrent state to a desired future state.” (Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi, dari keadaan sekarang menuju keadaan masa depan). English Collins Dictionary menyatakan: “Change management is a systematic approach to dealing with change, both from the perspective of an organization and on the individual level.”

dan proses, serta yang paling penting adalah, dukungan banyak pihak. Diperlukan agen perubahan, yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam m e r e n c a n a k a n p e r u b a h a n d a n mengimplementasikannya. Agen perubahan terdiri atas pimpinan organisasi (sebuah keharusan) dan pegawai-pegawai yang 'dipilih' berdasar kriteria tertentu (kapabilitas, kompetensi, kredibilitas, kematangan, pengalaman, pengalaman, semangat, dan seterusnya.

Foto: Ilustrasi

(Manajemen perubahan adalah pendekatan yang sistematis yang berkenaan dengan perubahan, baik dari perspektif individu maupun organisasi). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dikemukan bahwa manajemen perubahan Foto: adalah boedy’s suatu pendekatan, alat, teknik, dan proses pengelolaan sumber daya untuk membawa organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan baru yang diinginkan, agar kinerja organisasi menjadi lebih baik. Manajemen perubahan sering disebut dengan manajemen transisi, karena mengelola keadaan yang bersifat transisi dari kondisi lama menuju kondisi baru. Manajemen perubahan juga disebut dengan manajemen inovasi, karena tujuan dari perubahan adalah untuk pembaharuan, dari yang lama ke yang baru supaya lebih baik. Ada pula yang mengartikan manajemen perubahan sebagai manajemen transformasi, yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda, oleh karena itu model kepemimpinan yang sesuai adalah kepemimpinan transformasional, yaitu kememimpinan yang mampu menciptakan perubahan yang mendasar dan dilandasi oleh nilai-nilai agama, sistem, dan budaya untuk menciptakan inovasi dan kreativitas pengikutnya, dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Aen Perubahan (Agent of Change) Perlu disadari bahwa, melakukan perubahan bukanlah pekerjaan yang mudah seperti membalik telapak tangan. Bukan pekerjaan yang selesai dalam satu malam, lebih-lebih dalam sekejap. Butuh waktu

Strategi Mencapai Perubahan Terdapat beberapa model manajemen perubahan yang berisi langkah-langkah dalam melakukan perubahan organisasi, di antaranya adalah model manajemen perubahan Kurt Lewin (Bapak Manajemen Perubahan). Langkah-langkah model perubahan menurut Kurt adalah: 1). Tahap Pencairan, yaitu pimpinan menjelaskan tentang pentingnya perubahan, mengapa harus berubah, memperkuat dorongan untuk berubah, dan mengurangi hambatan; 2). Tahap Mengubah, yaitu pimpinan mengubah komponen individu, kelompok, dan struktur; dan 3). Tahap Pembekuan atau tahap pemeliharaan agar perubahan yang terjadi lebih permanen. Pada tahap ini yang dilakukan pimpinan adalah memberi dorongan pada perilaku baru, dan memlihara antar komponen organisasi yang telah sesuai. Hambatan dari Hasil Perubahan Apakah perubahan selalu membuahkan hasil sebagaimana direncanakan? Apakah perubahan berjalan lancar tanpa hambatan? Tentunya tidak semua perubahan berhasil dengan baik. Beberapa hambatan yang menyebabkan kegagalan dalam melakukan perubahan, adalah: banyak masalah yang tidak teridentifikasi sebelumnya, aktivitas perubahan tidak cukup terorganisir, sistem informasi yang tersedia tidak cukup untuk memonitor implementasi perubahan, dan pimpinan kurang memiliki kapabilitas untuk melakukan perubahan. Perlu pengawasan dan evaluasi keterlaksanaan program, apakah perubahan berjalan sesuai rencana dan berhasil dengan baik sebagaimana diharapkan. Perlu diingat, bahwa perubahan itu pekerjaan yang melibatkan banyak pihak untuk mewujudkannya secara nyata. Dibutuhkan kesadaran, bahwa keadaan yang lebih baik yang kita inginkan, tidak akan datang begitu saja. Dibutuhkan kemauan dan keberanian untuk berubah. Komitmen saja belum cukup. Selamat melakukan perubahan.

*)

Penulis adalah Pengawas SMA Kota Salatiga.


11

Artikel

Penyesuaian Wilayah Peluang, Harapan dan Kendala yang dihadapi dua habis... Oleh: Sulistya*)

D

alam UU No. 23 tahun 2014 Pengertian Penataan Daerah terbagi menjadi dua hal besar yaitu pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah dimaknai sebagai pemekaran daerah yang dimaksudkan adalah pemekaran daerah berupa (1) pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau (2) penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Sedangkan mengenai penyesuaian daerah di atur dalam pasal 48 dapat berupa perubahan batas wilayah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota serta perubahan ibu kota. Penataan wilayah seperti yang terdapat di pasal 48 Undang-undang ini yang memberikan sedikit peluang yang berbeda dari tema pemekaran daerah, sebuah wilayah dapat ditata yaitu perubahan batas wilayah daerah, yang kemudian dijelaskan di dalam penjelasannya sebagai penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu daerah yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu daerah ke arah yang lebih sesuai dengan keinginan, peluang penyesuaian tapal batas tersebut terbuka lebar namun dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Untuk konteks Kota Salatiga kita harus menahan diri dan mematikan peluang sebesar apapun berkenaan dengan penggabungan atau pemecahan daerah karena hasil akhir dari penggabungan atau pemecahan adalah daerah baru sama sekali. Namun kelihatannya peluang Kota Salatiga di dalam menambah cakupan wilayahnya terletak pada klausul penyesuaian derah yang dapat menambahkan luasan wilayah menjadi lebih besar cakupan, namun ketentuan mengenai penyesuaian wilayah ini ditetapkan dengan Undang-undang. Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2010 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah memberikan rambu-rambu untuk sebuah proses pemekaran (beberapa kecamatan menjadi kabupaten baru atau beberapa kabupaten menjadi provinsi baru) disebutkan sayarat-syarat pemekaran yang terdiri daritiga (3), yaitu syarat syarat administrasi, adalah persayaratan pengakuan berupa Surat Keputusan (SK) Persetujuan DPRD atau Bupati

12


atas pemekaran desanya bergabung menjadi wilayah baru, tentu saja persetujuan itu berawal dari dokumen persetujuan awal dari beberapa Badan Pertimbangan Desa (BPD) yang berkeinginan bergabung menjadi kabupaten baru, syarat kedua adalah syarat tehnis berupa jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah, dan lain-lain. Sedangkan syarat ketiga disebut sebagai syarat tehnis kewilayahan yang mengatur berapa jumlah keluarahan dalam satu kecamatan ataupun jumlah kecamatan dalam satu kabupaten baru itu. Apa makna di balik semua ini semua ? sebuah penyesuaian wilayah tidak saja hanya membutuhkan sebuah keinginan-keinginan yang berasal dari aspirasi politis masyarakat bawah saja seperti dari Badan Pertimbangan Desa, namun juga keinginan dan persetujuan dari pihak Pemerintah untuk memberikan penyesuaian batas wilayah melalui Undang-undang yang merupakan produk bersama antara eksekutif dengan DPR entah siapa yang memegang inisiatif apakah berasal dari para politisi di Senayan ataukah inisiasi dari Presiden, dan aturan tentang penyesuaian wilayah sampai saat ini belum terbit dalam bentuk PP atau Permendagri, perjuangan untuk menambah wilayah masih merupakan perjalanan panjang dan paling tidak memberikan gambaran sederhana bagaimana sebuah keinginan itu diperjuangkan. Pemekaran Menggenapi Realita Sosial Dalam kehidupan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat, terutama daerah-daerah yang berdekatan secara geografis dengan wilayah Salatiga seperti Beringin, Suruh, Kopeng, Tengaran dan beberapa lainnya akan dengan sadar mengakui secara kultural sebagai masyarakat Salatiga, cobalah tanyakan beberapa orang yang berdomisili di situ dengan pertanyaan sederhana alamat mereka (dan tentu pertanyaan ini bukan berkaitan dengan aspek administrasi untuk perbankan dan keperluan perdata sejenis). “Dimana tempat tinggal saudara ?, maka secara sadar mereka akan menjawab, berasal dari Salatiga”. Artinya Salatiga yang diucapkan oleh kawankawan kita itu merupakan bagian wilayah kultural semu yang mengakui bahwa wilayah kultural Salatiga memang menjangkau sampai dengan teritori mereka dan batas persepsi sosial budaya, bisa jadi hal ini dikarenakan mereka kurang percaya diri atas alamat

aslinya atau secara spekulatif memang pengaruh kulural Salatiga telah di hati mereka sejak dari dahulu, bagaimana bisa begitu ? ada batas antara legenda/ cerita rakyat dan bukti sejarah otentik yang membawa mereka berada pada kisaran legenda besar itu, seperti yang terdengar paling tidak dari Babad Demak yang mengisahkan perjalanan spiritual Ki Ageng Pandanaran yang mengambil tugas spiritual mengembangkan agama Islam ke Jawa pedalaman atas petunjuk sang guru yaitu Sunan Kalijaga telah berurat berakar dalam pemahaman masyarakat sejarah Salatiga sehingga muncul nama-nama desa Seperti Bancaan dimana terdapat tiga pembegal yang merampok harta sang istri Bupati untuk bancaan (rebutan), juga desa Tingkir dimana merupakan tempat dibesarkannya Mas Karebet yang pada nantinya menjadi Adipati Demak dan juga cerita legenda lain yang muncul. Demikian pula ketika bukti sejarah yang otentik tertulis dalam prasasti Plumpungan di desa Hampra, 1265 tahun yang lalu secara tegas bahwa keberadaan Daerah Salatiga sebagai perdikan memiliki batas yang lebih luas dari luasan sekarang ini dan ini membawa memori kulural yang terbawa hinggga saat ini atas daerah-daerah pinggiran yang sekarang berada di wikayah Kabupaten Semarang, sekarang bukti sejarah berupa artefak ini dijadikan referensi untuk merujuk pada hari jadi Kota Salatiga. Kedua-duanya merupakan fakta sjarah dan legenda yang tidak mungkin bisa terhapus dalam memori masyarakat Salatiga dan sekitarnya. Penyesuaian daerah sebagai pemekaran realitas sosial yang sebenarnya sudah lama mengendap di dalam masyarakat sekitar yang mengakui secara kulural mereka berada di dalamnya namun secara politis dan administrasi mereka berada dalam wilayah Kabupaten Semarang, seandainya realitas sosial itu menjadi kenyataan maka alangkah indahnya ? Gula-gula yang dapat dijadikan pemikat Ada beberapa pertimbangan yang dapat ditawarkan sebagai gula–gula yang berasa manis kepada saudara kita tidak lain dan bukan adalah keunggulan dan keberadaan fasilitas yang Salatiga telah mencapai sampai sejauh ini dalam penataan wilayah dan kemudahan pelayanan publik yang semakin membaik, tidak bisa dipungkiri faktor utama penopang kemajuan perekonomian terletak pada penyediaan sarana berupa jalan beserta kelengkapannya, sangat sedikit jalan-jalan kelas kecamatan atau jalan kelurahan yang tidak terjamah oleh penetrasi lapisan hotmix, jalan-jalan yang menghubungkan satu kelurahan dengan kelurahan lain atau kelurahan dengan kecamatan hampir semuanya sudah dapat dilakukan penetrasi hotmix bahkan karena keinginan untuk memperlancar perekonomian sampai dengan Rukun Warga (RW) maka jalan jalan Rukun Tetangga (RT) pun sudah dihotmix, meskipun sifat hotmix tidak dapat dikatakan

memiliki usia pakai (using age) panjang terutama bila kena hujan maka pemeliharaan hotmix dan penyediaan saluran drainasi di sisi kanan kirinya merupakan trilogy (tiga hal yang saling bertaut dan saling bergantung) jalan yang selalu mendapat perhatian Pemerintah Kota Salatiga selain juga Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak saja menerangi jalan-jalan protokol di Kota namun wilayah pinggiran di kelurahan Kumpulrejo, Randuacir dan lainnya sudah terpasang dengan kerapatan tinggi lampu Merkuri kuning. Dalam pelayanan kepada masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, masyarakat perbatasan memiliki preferensi bersekolah dari Sekolah Dasar sampai dengan Menengah Atas di Salatiga karena transportasi yang sedemikian dekat ketimbang bersekolah di kecamatan lainnya. Seakan ada kebanggan tersendiri ketika mereka memiliki Ijasah SLTA Negeri di Salatiga, urusan wajib pelayanan dasar yang berhubungan kebutuhan dasar terutama kesehatan dasar berbasis masyarakat Pemerintah Kota Salatiga memberikan layanan gratis kepada masyarakat berKTP Salatiga di Puskesmas atau Pustu, sedangkan layanan rujukan masyarakat Kopeng, Rawasari, Beringin, Suruh dan Tengaran akan memilih RSUD Salatiga yang aksesnya lebih dekat ketimbang memilih ke Rumah Sakit di Ambarawa. Namun fakta ini perlu mendapat porsi kajian dan studi lebih lanjut di kemudian hari Gula-gula lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian kewenangan perijinan tertentu kepada Kecamatan telah membuka kesempatan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih cepat dan lebih dekat, lebih terukur kepada penduduk baik pelayanan berupa KTP, KK dan permohonan Surat Keterangan Lain, termasuk di dalamnya 6 perijinan meliputi IMB dengan luasan bangunan kurang dari 100m2, Ijin Gangguan (HO) skala dampak kecil, Reklame temporer, Ijin Pemakanan di TPU milik Pemerintah, Tanda Daftar Usaha (TDU) untuk perijinan Rumah Kost, Salon dan Rumah Makan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah memberikan keuntungn waktu dalam pengurusan perijinan tertentu tidak harus ke Badan Pelayanan Terpadu di Kota Salatiga. Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran RT dan RW serta pengurus PKK di setiap tingkatan RT dan RW Pemerintah Kota Salatiga memberikan bantuan insentif berupa uang pembinaan kepada mereka yang besarnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) yang diberikan oleh masing-masing kecamatan sebagai bentuk tanggung jawab pembinaan lembaga masyarakat kelurahan yang telah membantu tugas pemerintah di dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. *)

Penulis adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Salatiga.


13

Laporan Utama

DINSOSNAKERTRANS Rumusan Besaran Kebutuhan Hidup Layak Telah melalui Survey Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usahanya. Tujuan di tetapkannya upah minimum adalah sebagai jaring pengaman agar upah/gaji tidak merosot, mengurangi kesenjangan upah terendah dengan tertinggi dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

K

omponen upah minimum terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan besaran upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap, yang mana tunjangan pokok adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan atau pegawai yang tidak terpengaruh dengan kehadiran pada saat bekerja. Merujuk Permenakertrans (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ) No.1 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 sebagai mana berikut Upah Minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Sehingga untuk masa kerja diatas satu tahun tentunya menyesuaikan yang biasa sering disebut skala upah atau skala gaji. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah Upah Minimum yang titetapkan Gubernur Jawa Tengah melalui surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 560/66 tanggal 20 November 2015 besaran Upah Minimum di Kota Salatiga di tahun 2016 sebesar Rp.1.450.953,-. Upah minimum Kota Salatiga tersebut ternyata mengalami kenaikan 13.42% dari Upah Minimum tahun sebelumnya. Upah Minimum tersebut ternyata masih dibawah Upah Minimum setelah Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Ditemui diselala-sela kesibukannya Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Salatiga Ir. Joko Nurhadi menjelaskan, Besaran Upah Minimum di

14



Pekerja PT. Unza Vitalis Salatiga membuat parfum.

Kota Salatiga di tahun 2016 sudah melalui beberapa tahap, diantaranya Dinas Ketenagakerjaan Kota Salatiga dengan membentuk Pokja (Kelompok Kerja) yang bertugas melaksanakan survei setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan September di tahun 2015 yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kehidupan yang Layak. Survei tersebut meliputi kebutuhan barang/jasa yang banyak di konsumsi/dipakai/digunakan oleh masyarakat setempat dimana survei tersebut meliputi 60 item terdiri dari sandang, papan, pangan. Adapun yang menjadi respondennya adalah pedagang penjual barang-barang kebutuhan eceran, dan responden tersebut berlokasi di tempat permanen. Dijelaskan Ir. Joko Nurhadi bahwa hasil dari survei yang dilaksanakan setiap bulan tersebut akan di laporkan kepada Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja, pengusaha, BPS (Badan Pusat Statistik) dan pakar ekonomi, selajutnya akan di


Pekerja PT. Matahari Gemilang Indonesia Salatiga saat membuat rambut palsu (wig).

bahas bersama-sama untuk merumuskan besaran Kebutuhan Hidup Layak di Kota Salatiga. Berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak yang dilaksanakan oleh Pokja tersebut dibahas oleh Dewan Pengupahan. Ternyata di Kota Salatiga diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak sebesar Rp. 1.450.953,77,-. Hasil tersebut nantinya akan diajukan kepada Gubernur yang hasilnya nanti akan di jadikan besaran Upah Minimum tahun yang akan datang. Setelah di tetapkannya UMK oleh Gubernur, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga telah mengundang unsur pelaku usaha dan serikat pekerja untuk melaksanakan sosialisasi terkait UMK serta penangguhan pelaksanaan Upah Minimum yang telah di tetapkan tersebut. Terkait dengan hal tersebut Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga telah melaksanakan sosilisasi dengan mengudang pihak terkait maupun dengan media surat kabar. Sampai saat ini belum ada laporan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang dilakukan oleh perusahaan/pelaku usaha di Kota Salatiga yang mana sebenarnya batasan penangguhan pelaksanaan minimum tersebut selambat-lambatnya 10 hari sebelum berlakunya keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur. Hal ini menunjukan bahwa seluruh perusahaan/pelaku usaha di Kota Salatiga

diasumsikan mampu untuk membayar pegawai sesuai Upah Minimum Kerja yang sudah ditetapkan. Ditambahkan oleh Riyanto, SE selaku Kasi Hubungan Industral dan syarat kerja pada Dinsosnakertrans Salatiga bahwa langkah pemantauan akan dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kota Salatiga dalam rangka terjaminnya pengupahan yang di berikan kepada pekerja oleh perusahaan/ pelaku usaha. “Pegawai pengawas ketenagakerjaan Kota Salatiga melaksanakan pemantauan ke perusahaanperusahaan di Kota Salatiga yang akan dilakukan pada awal Pebruari ini dikarenakan pekerja swasta menerima upahnya setelah bekerja selama satu bulan”, tandasnya. Selain itu ada juga tim deteksi dini juga dibentuk dimana tim tersebut terdiri dari unsur pemerintah, unsur pekerja, dan unsur perusahaan yang bertugas untuk mendeteksi gejolak ketenagakerjaan di Kota Salatiga mulai dari upah, pelaksanaan K3, kesejahteraan, jaminan kesehatan. “Tidak menutup kemungkinan Disosnaketrans Kota Salatiga untuk membentuk Tim Khusus yang mana tim tersebut mendatangkan dari Provinsi yang bertugas mengevaluasi pemantauan atau monitoring pelaksanaan UMK”, tandas Riyanto saat ditemui bersama Kepala Dinsosnakertrans. Menurut data yang ada, sekitar 370 perusahaan yang terdaftar di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan Kota Salatiga. Data tersebut berdasarkan data kualifikasi ketenagakerjaan di Kota Salatiga. Untuk informasi, Penentuan Kehidupan Layak mendatang yaitu tahun 2017 Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan Kota Salatiga mejelaskan bahwa ada perubahan dalam rangka penyusunan UMK tidak melalui survei melainkan berdasarkan prosentase pertumbuhan ekonomi dan inflasi di kalikan dengan UMK yang sudah berjalan perhitungan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Upah tersebut mengatur meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan dan lain-lain. Kebijakan tersebut diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Peringatan-peringatan dan sanksi akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan Kota Salatiga manakala perusahaan/pelaku usaha tidak menjalankan berkaitan penetapan UMK di Kota Salatiga. Sanksi pelayanan ketenagakerjaaan akan di berlakukan apabila persahaan/pelaku usaha tidak mejalankan pengupahan hak bagi perkerja sesuai UMK yang belaku. Kepala Dinsosnakertrans Salatiga ini menghimbau, setelah ditentukan kaitannya dengan besaran UMK ini semua perusahaan/ pelaku usaha di Kota Salatiga di harapkan bisa melaksanakan pembayaran upah pegawai sesuai ketentuan Gubernur.(sn/ss)


15

Laporan Utama

Kenaikan UMK Kecil Buruh Tetap Mensyukuri Standar Komponen Hidup Layak (KHL) adalah dasar penetapan Upah Minimun Kota (UMK) suatu wilayah kabupaten/kota. Untuk tahun 2016 ini nilai UMK Kota Salatiga senilai Rp. 1.450.953 telah sesuai dengan standar KHL Kota Salatiga.

P

endapat beragam mengemuka menanggapi penetapan UMK Kota Salatiga tahun 2016 dari berbagai pihak yang terkait dalam penetapan UMK ini, baik dari pihak pekerja, pengusaha, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Salatiga yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kota Salatiga maupun kalangan DPRD Kota Salatiga. Pihak Apindo Salatiga mengatakan penetapan ini telah sesuai dengan usulan Dewan Foto: boedy’s Pengupahan Kota Salatiga dan pengusaha yang tergabung dalam Tenaga kerja pembuat pia di Tingkir Salatiga Apindo Salatiga berkomitmen untuk melaksanakan keputusan ini. Apindo Kota Salatiga melewati kajian mendalam dari kalangan pekerja, juga akan mensosialisasikan penetapan ini kepada pengusaha, pemerintah maupun kalangan akademisi, anggotanya namun jika ada pengusaha yang keberatan namun jika ada pihak yang kurang puas, DPRD bisa atas keputusan ini bisa menempuh penangguhan UMK memahami sebab, dalam kondisi ekonomi seperti ini kepada Gubernur Jawa Tengah. sekarang ini, dunia usaha juga banyak mengalami Dari kalangan pekerja mengatakan bahwa kesulitan finansial. keputusan ini adalah yang terbaik bagi pekerja dan Perlu diketahui kondisi perekonomian Indonesia pengusaha di Salatiga. Ditengah kondisi perekonomian saat ini bisa dikatakan cukup sulit, perlambatan yang sedang dalam tren melambat ini pekerja ekonomi global berimbas pada kondisi ekonomi memahami kesulitan yang dihadapi oleh kalangan Indonesia. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dunia usaha. dollar Amerika sangat terasa efeknya bagi kalangan H. Suniprat, anggota Komisi C bidang dunia usaha. Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Bagi para pengusaha kondisi melemahnya nilai Salatiga angkat bicara, penetapan UMK ini telah tukar mata uang seperti ini sangatlah berat, bahan

16


Foto: boedy’s

Pekerja UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Garmen Tingkir Salatiga

baku yang sebagian masih import secara tidak langsung akan membuat harga jual barang menjadi naik namun daya beli masyarakat menurun. Ditambah lagi kenaikan TDL (Tarif Dasar listrik) dan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang membuat ongkos produksi semakin tinggi. Sri Munah, seorang pekerja pabrik textil di kawasan Tingkir mengatakan kenaikan UMK tahun 2016 ini sangat membantu meringankan kebutuhan para pekerja yang meningkat tajam saat ini. “Walaupun kecil kami sangat mensyukurinya, dimana ada rekan kami yang harus di PHK namun Alhamdulillah kami masih bisa bekerja.” Kata wanita yang telah 20 tahun bekerja di pabrik textil ini. Lain lagi dengan Miftah warga Salatiga yang menjadi buruh pabrik di kawasan Bawen Kab Semarang, dia mengatakan bahwa upah yang dia terima saat ini sesuai dengan tenaga yang dia keluarkan. “Kami berangkat kerja jam 06.00 WIB dan bila ada lemburan kami baru tiba di rumah jam 20.00 WIB dari Senin hingga Sabtu untuk Minggu jika banyak pekerjaan kami juga masuk kerja.” Ungkap ibu satu anak ini. Penetapan UMK (Upah Minimum Kota) tahun ini cenderung tanpa gejolak yang berarti seperti tahun sebelumnya, ini dikarenakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara usulan dari Dewan

Pengupahan, usulan dari perwakilan pekerja dan standart Komponen Hidup Layak. Penetapan UMK ini bisa dikatakan keputusan yang win-win solution antara pengusaha dan pekerja. Jika dilihat dari segi nilai yang didapat memang terkesan besar namun jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup saat ini angka tersebut hanya dapat dikatakan pas-pasan. Harga kebutuhan pokok lebih dulu naik jauh sebelum UMK ini di tetapkan, efek dari kenaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok turut menggerus daya beli kaum buruh. Hal ini dirasakan oleh Probo, seorang buruh pabrik tepung, untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya, istri dan kedua anaknya dia harus juga membuat kue donat di sela jam kerjanya di pabrik.” Yen namung njagagke gaji saking pabrik nggih mboten cekap mas, kedah ubet kersane saget ngliwet.” Katanya dalam bahasa jawa. Derita kaum buruh masih bertambah dengan ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang marak terjadi di beberapa daerah. Bahkan perusahaan multinasional yang ada di Indonesia terpaksa menutup pabriknya yang ada di Indonesia. Buruh bak memakan buah simalakama menuntut haknya nanti perusahaannya bangkrut, jika diam saja dengan upah murah kebutuhan hidupnya tidak tercukupi.(wj/ss)


17

Laporan Utama

Sejahterakan Buruh dengan Pengembalian Biaya PPJU Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) menjadi incaran bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menaikan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal biaya yang paling tinggi dikeluarkan perusahaan tiap bulannya adalah energy cost (biaya energi). Jika pemerintah mengembalikan pajak 9 persen biaya energi atau Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) kepada perusahaan. maka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh,

B

agaimana pandangan dari sisi pekerja/buruh mengenai pendapatan gaji tiap bulannya, berikut hasil wawancara reporter Majalah Jiwaraga DPRD Salatiga dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Salatiga Tega Jatmika. Tega Jatmika mengungkapkan bahwa jumlah pekerja/buruh yang turut bergabung dalam SPN yang dipimpinnya saat ini berjumlah 4000 pekerja lebih. “Kami DPC SPN Kota Salatiga memiliki anggota 4000-an orang yang bernaung di empat perusahaan, yaitu PT Damatex, PT Timatex, PK Mulyo dan PT. Cahaya Agung Cenerlang. Yang terbanyak ikut dalam organisasi pekerja ini memang PT. Damatex karena perusahaan ini mewajibkan pekerjanya ikut bergabung menjadi anggota,” terang Tega Jatmika. Selanjutnya dalam perjuangannya di bidang pengupahan, SPN sudah masuk dalam menentukan (mengusulkan) penetapan UMK dengan masuk dalam Dewan Pengupahan. “Sejak tahun 2005 kami SPN telah turut dalam Dewan Pengupahan Kota Salatiga. Bahkan sebelum itu kita juga sudah aktif dalam Dewan Peneliti Pengupahan tingkat kota. Jadi kami berpartisipasi aktif dalam perjuangan upah para pekerja,” jelas Tega Jatmika. Langkah yang dilakukan Dewan Pengupahan adalah dengan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak setiap bulan. “Survey tersebut dilakukan rutin bulanan dengan tujuan mengetahui pergerakan ekonomi di Salatiga ini. Apakah mengalami deflasi atau inflasi, survey tersebut yang memberikan gambaran apakah upah pekerja/buruh cukup. Tiap tahun pasti ada deflasi baik satu bulan atau dua bulan, namun jika diakumulasi dalam satu tahun sudah dipastikan terjadi inflasi,” imbuhnya.

18


Menurut Tega Jatmika, jika mengacu pada peraturan gubernur, KHL Kota Salatiga telah sesuai atau mendekati besaran upah pekerja. Untuk upah ditetapkan sejumlah Rp. 1.459.530, sedangkan KHL Kota Salatiga adalah Rp. 1.475.000. “Jika sampai saat ini tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan jumlah upah pekerja tersebut artinya survey yang telah dilakukan berhasil. Karena setelah ditetapkan Dewan Pengupahan juga membentuk tim deteksi dini tetang permasalahan pekerja baik upah maupun ketenagakerjaan,” Tega Jatmika menjelaskan. Perjuangan SPN dalam menentukan upah pekerja dilakukan dengan koordinasi dengan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) secara berkala, hingga audiensi dengan walikota hingga gubernur.


Pemerintah Kota Salatiga saat mengunjungi pabrik Rokok PT.Agric Amarga Jaya Salatiga.


Apel K3 Karyawan PT. Tripilar Beton Mas Salatiga.

“Perjuangan kami adalah bagaimana kita bermanfaat bagi sesama yaitu memperjuangkan hak pekerja termasuk jumlah upah yang sesuai dengan KHL. UMK berlaku bagi semua perusahaan di tingkat kota, sehingga perjuangan SPN juga dinikmati oleh kaum pekerja lain di Salatiga meski tidak menjadi anggota SPN,” papar Tega Jatmika. Di Salatiga ada dua organisasi pekerja yang besar yaitu SPN dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang rukun berdampingan. “Jika di pusat sering berbeda pendapat bahkan ribut, kami di daerah berjalan beriringan dalam memperjuangkan nasih pekerja. Bahkan kita sudah berniat untuk mendirikan sekretariat bersama dengan tujuan agar suara pekerja bisa satu. Kita tidak ingin buruh terpecah-pecah yang nantinya bisa merugikan dirinya sendiri,” jelasnya. Disinggung mengenai jumlah upah yang harus dibayar perusahaan kepada pekerja apakah memberatkan, Tego Jatmiko menjelaskan bahwa hal itu tidak sama sekali. “Setiap perusahaan telah menghitung biaya upah bagi pekerja itu berkisar hanya sepuluh persen dari anggaran perusahaan. Tidak mungkin perusahaan tidak mampu membayar. Jika tuntutan buruh mengenai kenaikan upah itu dijadikan alasan meruginya perusahaan itu tidak populer dan tidak benar. Sebenarnya ada banyak alasan yang membuat investor enggan berinvestasi atau hengkang dari suatu daerah. Pertama adalah tidak adanya kepastian hukum, kedua kondusifitas, ketiga birokrasi, keempat biaya energi dan lainnya. Sedang biaya buruh hanya menduduki urutan ke tujuh,” terangnya.

“Belum lagi jika dibandingkan dengan negara lain upah pekerja/buruh di Indonesia masih sangat murah. Biaya yang paling tinggi dikeluarkan perusahaan tiap bulannya adalah energy cost (biaya energi). Oleh karenanya kami meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan pajak 9 persen biaya energi atau Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) kepada perusahaan. Tentunya harus dimanfaatkan seratus persen utuk kesejahteraan pekerja atau buruh,” paparnya. “Jika kita hitung kasar saja, misalnya satu perusahaan harus membayar tagihan listrik 4 milliar tiap bulan, 9 persennya akan mencapai 400 juta lebih utuk membayar PPJU. Kalau perusahaan memiliki 1000 pekerja, maka jika uang 400 juta tersebut dikembalikan untuk menambah kesejahteraan buruh, mereka akan mendapatkan tambahan nafkah untuk keluarganya sebesar 300 ribu rupiah lebih. Itu seharusnya strategi yang dilakukan pemerintah dalam menyejahterakan buruh. Bayangkan angka kenaikan (penyesuaian upah buruh hanya berkisar 100 ribu rupiah tiap tahun), jauh dari jumlah perkiraan pengembalian pajak listrik tadi,” urai Tega Jatmika. “Kami SPN Salatiga berharap hal tersbut akan terwujud agar nasib para pekerja/buruh menjadi lebih baik dan sejahtera. Kami juga berharap kepada para pekerja/buruh untuk meningkatkan kinerjanya agar perusahaan bisa maju. Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini pekerja asing boleh masuk ke Indonesia, jika kualitas para pekerja tidak meningkat sangat memungkinkan kita kaum pekerja tersingkir dan digantikan oleh buruh asing,” pesan Tega Jatmika.(lf/ss).


19

Laporan Utama

MUSRENBANG Ruang Masyarakat Untuk Menyuarakan Kebutuhannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

P

roses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun. Musrenbang di kelurahan dilaksanakan selama bulan Januari tiap tahunnya, bulan berikutnya diadakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi hingga tingkat Nasional. Seiring berjalannya waktu pelaksanaan Musrenbang terasa hanya sebagai lips services Pemerintah Kota untuk warganya, ini disoroti secara serius oleh Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Salatiga. Dance Ishak Pailit, M.SI Ketua Komisi A mengatakan, tingkat realisasi pembangunan tahun 2015 di masing-masing kelurahan di Kota Salatiga sangat rendah. “Realisasi kegiatan di suatu kelurahan ada yang cuma 30% dari target yang telah di tetapkan, ini sungguh sangat memprihatinkan”. Ungkap Bung Dance. Masih menurut Bung Dance, perlu terobosan dari Pemkot untuk mengatasi hal ini. Sistem pemaketan kegiatan yang serupa misalnya pavingisasi di RT dan RW yang berbeda tapi masih dalam satu wilayah kelurahan bisa dilaksanakan satu paket oleh satu rekanan pihak ketiga yang sama jadi bisa lebih mudah pengerjaan dan pengawasannya.

20


Taufik Eko Priyatno anggota Komisi A DPRD Kota Salatiga mengungkapkan banyak usulan di Musrenbang yang tidak terakomodir pada kegiatan SKPD terutama untuk usulan-usulan yang menjadi prioritas. “Kita yang di DPRD hanya bisa mengusulkan dan mengawasi kegiatan pembangunan untuk ranah pelaksanaan itu menjadi wewenang eksekutif yakni Pemerintah Kota, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat”. Kata Pak Ipung panggilan akrab Taufik Eko Priyatno. Kegiatan pembangunan Kota Salatiga yang tercantum dalam APBD Kota Salatiga yang sudah ditetapkan bersama oleh Legislatif (DPRD) dan Eksekutif (Pemkot) banyak yang tidak dilaksanakan dan hanya menghasilkan SILPA yang sangat besar. Dilain kesempatan anggota Komisi A lainya Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati mengamati kurangnya antusiasme masyarakat dalam Musrenbang, mungkin karena banyaknya usulan warga yang tidak ada tindak lanjutnya membuat warga enggan hadir dalam Musrenbang. “Perlu terobosan dari Pemkot Salatiga untuk pelaksanaan Musrenbang tahun depan dengan penataan jadwal Musrenbang agar tidak berbarengan antara kelurahan satu dengan yang lain sehingga Kepala SKPD bisa hadir berserta jajarannya untuk menampung aspirasi warga, atau dengan mengadakan Musrenbang 2x kali dalam setahun untuk APBD Penetapan dan APBD Perubahan.” Kata bu Susi. Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 230 ayat 4 yang berbunyi “ Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen APBD setelah dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus).” Jika UU no. 23 tahun 2014 ini diterapkan mulai Tahun Anggaran 2017 ini akan ada dana sekitar 35 M untuk Kota Salatiga yang akan dialokasikan ke 23 kelurahan dengan penerimaan antara 1-2 M setiap kelurahan sesuai dengan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah RT, jumlah penduduk miskin. Namun untuk pelaksanaannya masih menunggu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Penerapan UU no 23 tahun 2014 ini disoroti oleh Sudiyono anggota Komisi A, dengan adanya dana alokasi dana ini diharapkan pembangunan yang ada

dikelurahan bisa lebih baik, pembangunan yang berskala kecil bisa dilaksanakan oleh pihak kelurahan dengan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Camat sebagai Pengguna Anggaran (PA). “Kegiatan santunan kematian, penanganan pohon yang tumbang, penambalan ringan jalan lingkungan dapat dilaksanakan oleh kelurahan tanpa harus menunggu SKPD sehingga bisa lebih cepat

Kecamatan Sidorejo 1. Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT 01-04 RW 02 2. Pembuatan Sumur Resapan RW 01-12 3. Perbaikan MCK Sigebel RT 01 RW 10 4. Betonisasi dan jembatan penghubung RW. 09 dan RW. 15 5. Pembuatan Gorong-gorong ke sungai RW 03 6. Pembuatan Jalan Penghubung RT 01 & RT 02 RW IV 7. Saluran Jl. Batu Tulis RT 02 RW 01 8. Perlindungan Mata Air RT 02 RW 02 9. Pavingisasi RW 05 10. Jembatan penghubung RT 02 & RT 03 RW 03 11. Saluran Air RT 03,04 RW 01 12. Talud Badan Jalan RW 01

penanganannya.” Jelas Sudiyono. Dengan tersedianya dana dari Pemerintah Kota Salatiga yang cukup ini diharapkan tidak ada lagi usulan di Musrenbang yang tidak direalisasikan, sehingga masyarakat akan bergairah dalam menata lingkungannya. Dengan begitu tujuan dari Musrenbang dari warga oleh warga dan untuk warga dapat terwujud.(wj/ss)

USULAN MUSRENBANG KECAMATAN SE-KOTA SALATIGA Kecamatan Argomulyo Kel. Salatiga Kel. Salatiga Kel. Blotongan Kel. Blotongan Kel. Sidorejo Lor Kel. Sidorejo Lor Kel. Kauman Kidul Kel. Kauman Kidul Kel. Pulutan Kel. Pulutan Kel. Bugel Kel. Bugel

1. Revitalisasi Pasar Kios ABC 2. Pembangunan Trotoar dan Saluran Air 3. Hotmix Jl. Kantor Kecamatan Argomulyo (pemeliharaan 2016) 4. Pembangunan TPU 5. Pelebaran Jembatan Gandu Penghubung Kel. Cebongan dan Ledok 6. Pagar pengaman (branjong) Jembatan Slumut 7. Jembatan Penghubung Kumpulrejo dan Randuacir 8. Pengaspalan Hotmix Jalan Padat Karya Kumpulrejo (3 titik) 9. Jembatan Penghubung Kelurahan Randuacir dan Kelurahan Tegalrejo 10. Peninggian Jembatan dan Talud Jalan Slumut 11. Saluran Air Perum Korpri

Kelurahan Ledok Jl. Argosari Menuju SMP Negeri 10 Jl. Lingkungan Kecamatan Argomulyo Kelurahan Kumpulrejo Kelurahan Cebongan Kelurahan Ledok Slumut Kel. Kumpulrejo Sebelah TPA Ngronggo Kel. Kumpulrejo Ngronggo Kumpulrejo Perum Pepabri - Guo Tegalrejo Promasan Slumut Kumpulrejo Perum Korpri Prajamulya

Kecamatan Sidomukti 1. Pembuatan Jalan RW. III, V, Kel. Dukuh VI , IX 2. Pembuatan saluran RW I, II, IV Kel. Kecandran 3. Betonisasi RW IV dan I Kel. Kalicacing 4. Pavingisasi RW IX Kel. Mangunsari 5. Pembangunan Gedung Kec. Sidomukti Sekretariat 6. Kantor bersama, Paving Kec. Sidomukti Halaman dan Saluran 7. Pembuatan sumur resapan Kel. Dukuh RW. VII 8. Pembuatan trotoar RW VI Kel. Kalicacing 9. Pembuatan MCK RW XIII Kel. Mangunsari Kel. Kecandran 10. Pembuatan Talud Saluran RW. IV

Kecamatan Tingkir 1. Pengaspalan Jalan Usaha Tani Kalibening 2. Pelandaian jembatan Blondo Celong 3. Trotoarisasi Jl Benoyo 4. Trotoarisasi dan Pembangunan Saluran Jl. Marditomo 5. Bando Kel. Tingkir Lor 6. Pelebaran jembatan Cengek 7. Pembangunan kampung kuliner Kel. Kalibening 8. Pembuatan taman wisata dan budaya 9. Pembangunan Rest Area Kel. Tingkir Tengah 10. Pembangunan pagar dan Paving Halaman Polsek Tingkir 11. Stadion Mini Lapangan Klumpit

Kel. Kalibening Kel. Kutowinangun Kidul Kel. Kutowinangun Lor Kel. Sidorejo Kidul Kel. Tingkir Lor Kel. Tingkir Lor Kel. Kalibening Kel. Sidorejo Kidul Kel. Tingkir Tengah Polsek Tingkir Kel. Sidorejo Kidul

Foto: andy

Tokoh masyarakat Kelurahan Ledok Kota Salatiga antusias dalam mengikuti Musrenbang.


21

Laporan Utama

UMK Tinggi Masyarakat Sejahtera UMK (Upah Minimum Kota) merupakan standart minimum yang di gunakan oleh para pengusaha dan perusahaan untuk menetapkan besarnya upah untuk para pekerjanya termasuk buruh, karyawan dan pegawai perusahaan. Mekanisme pembentukan UMK dilaksanakan melalui sebuah penelitian, dimana komponenkomponen UMK merupakan harga barang konsumsi pokok sehari-hari.

H

asil dari pembentukan harga tersebut kemudian akan menjadi bahan dasar penetapan UMK, selanjutnya modifikasi atas kepentingan pengusaha, pekerja pemerintah dan juga masyarakat. Menurut Budi Santoso, SE. MM Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, UMK juga sebagai pengukur tingkat kesejahteraan daerah tersebut, dimana pendapatan yang di dapat dari para pekerja rata-rata seperti standar UMK yang ada di masingmasing daerah. “Sehingga semakin tinggi tingkat UMK di suatu daerah, maka semakin sejahtera masyarakat yang berada di daerah tersebut”, tegas Ketua Komisi bidang Ekonomi dan Keuangan Budi Santoso, SE. MM.

Foto: andy

Komisi B mengunjungi peternakan sapi warga Salatiga.

Foto: andy

22


Foto: andy

Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan membahas tentang perekonomian rakyat Salatiga

Saat ini Salatiga memiliki UMK semula tahun 2015 sebesar 1.279.221,52 tahun 2016 menjadi 1.450.953. Baginya angka tersebut tergolong kecil sebagai upah UMK. “Namun apabila kita ingin menaikkan kita juga harus mempertimbangkan perusahaan mampukah memberi UMK yang lebih”, tandasnya. Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan berpendapat bahwa kita hanya dapat melihat dampak kenaikan UMK dari sisi investasi dan perkembangan perusahaan. “Kenaikan UMK juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah, karena dari tingkat upah yang diterima semakin meningkat maka akan menaikkan tingkat konsumsi domestik. Masyarakat akan lebih cenderung mengkonsumsi barang domestik di banding impor”, ungkap anggota Fraksi PKS ini. Selain itu, kenaikan UMK menurutnya juga dapat memotivasi para pekerja dalam melaksanakan bekerja juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi para pekerja, sehingga pekerja tersebut dapat bekerja dengan keras lagi. Disisi lain juga mampu mendorong para pengusaha untuk berpikir kreatif dan inovatif. UMK yang tinggi juga akan memaksa pengusaha untuk inovatif dalam meningkatkan level produktivitas pekerjanya. “Kenaikan UMK yang tinggi mestinya dianggap

sebagai PELUANG, bukan PROBLEM!”, tuturnya. Peluang yang menantang pengusaha untuk menemukan cara-cara inovatif melejitkan produktivitasnya. Melalui UMK pula dapat meningkatkan tingkat kebutuhan dan lowongan kerja. Dengan adanya daya beli yang bertambah maka akan memicu terjadinya permintaan barang atau jasa yang semakin meningkat, dan ini membuat perusahaan juga menambah karyawannya. Sekaligus diuntungkan dengan bertambahnya omzet yang diterima. Selain itu kenaikan UMK juga memberi manfaat pada buruh atau karyawan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya menjadi lebih layak atau daya beli bertambah. Bahkan mampu menabung untuk kebutuhan lain dihari yang akan datang. Selain memberikan dampak positif, Kenaikan UMK sebesar 1.450.953 terhadap investor di Kota Salatiga sampai saat ini tidak menjadi masalah. Kenaikan UMK di Kota Salatiga dibanding dengan kota lain, UMK kita tidak terpaut terlalu tinggi. Perusahaanperusahaan di Kota Salatiga pun hingga Januari 2016 ini telah mematuhi ketentuan Gubernur. Hal itu senada dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial dan ketenagakerjaan, Sri Djoko Nurhadi di salah satu media cetak yang menerangkan bahwa hingga pekan kedua Februari belum ada pengajuan keberatan dan penangguhan pembayaran UMK 2016. (is/ss)


23

Laporan Utama

Buruh Senang Usulan Kenaikan UMK Disetujui

Kunjungan Komisi C bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ke PT. Vitalis dan Tri Pilar.

Beberapa pekerja khususnya di Salatiga bisa merasa senang dengan diberikannya kenaikan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) pada tahun 2016 ini. Bahkan kenaikan ini lebih besar dari usulan kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja. Kenaikan ini sebesar 14,618% dari semula UMK tahun 2015 sebesar 1.279.221,52 menjadi 1.465.779,58.

K

Pasar tradisional penopang ekonomi kerakyatan.

24


enaikan UMK ini telah diatur dalam Keputusan Gubernur No. 560/66 Tahun 2015 dan juga Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan ini disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Salatiga. Ketua Komisi C, bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Kemat, S.SosI menyampaikan bahwa Kenaikan UMK di Salatiga pada tahun ini sudah cukup wajar. Mengingat kebutuhan

Foto: boedy’s

Disosnakertrans Kota Salatiga mendampingi kunjungan Komisi C Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

hidup di Kota Salatiga juga semakin besar. Komisi yang membidangi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari H. Kemat, Agus Joko Setiawan, Eni Tri Yuliastuti, Latif Nahari, Suniprat, Sarmin, Muh. Syafi'i, dan Supriyadi Fatkhi telah melakukan peninjauan di beberapa perusahaan di Salatiga serta melakukan audensi dengan para pengusaha serta buruh yang ada di Kota Salatiga. Kegiatan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam kenaikan UMK di Kota Salatiga. “Kenaikan UMK tersebut jangan sampai memberatkan pengusaha di Kota Salatiga sehingga para pengusaha tidak sanggup untuk membayar upah pegawainya yang akan berdampak adanya pengurangan pegawai. Begitu pula untuk para pekerja, diharapkan dengan kenaikan UMK tahun ini, mereka semakin semangat untuk bekerja sehingga kebutuhan hidup mereka tercukupi” tutur Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Ditambahkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga mengharapkan agar perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Salatiga dapat memberikan upah karyawan sesuai dengan UMK. Tak dipungkiri, ada beberapa

perusahaan bahkan pegawai yang ada di kalangan Pemerintah Kota Salatiga belum mendapatkan upah sesuai UMK. Misalnya Tenaga Harian Lepas (THL) seperti penjaga malam, petugas kebersihan, sopir dan administrasi perkantoran. Selama ini upah mereka tergantung pada kebijakan setiap SKPD yang ada yang telah mempekerjakan mereka. Komisi C telah berupaya untuk mengajukan usulan ke Pemerintah Kota Salatiga agar para THL dapat menerima upah sesuai UMK. Namun sampai saat ini belum dapat disepakati. Bapak Kemat berpesan untuk para THL maupun karyawan yang belum menerima upah sesuai UMK untuk tetap sabar. “Kami selaku wakil rakyat akan terus melakukan peninjauan dan akan selalu mengupayakan agar semua pegawai ataupun karyawan di Kota Salatiga baik itu buruh maupun pegawai di Pemerintah Kota Salatiga dapat mendapatkan upah sesuai UMK. Semoga kehidupan di Kota Salatiga semakin baik dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat”, tandasnya.(pr/ss)


25

Wacana

KLUB SEPEDA “SIKU 0714”

Foto: Pendim 0714

Saat ini banyak sekali klub-klub sepeda bermunculan namun kurang memberikan efek lebih dari hanya sekedar kebugaran bagi pribadi yang mengayuhnya, sehingga Dandim 0714 Salatiga Letkol Inf Budi Rahmawan menggagas bagaimana sebuah klub sepeda yang mempunyai nilai plus.

U

ntuk mewujudkan hal ini pada tanggal 2 Mei 2016 dibentuklah Klub Sepeda “SIKU 0714”, arti dari bernama Siku adalah sikil kuat atau kaki kuat, adapun nilai plus yang ditawarkan selain kebugaran adalah mengadakan penghijauan dan bakti sosial di setiap event yang diselenggarakan. Klub ini mewadahi sejumlah komunitas klub sepeda di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dibentuk di halaman Kodim

26


Foto: Pendim 0714

Foto: Pendim 0714

Klub sepeda Siku 0714 peduli lingkungan melakukan penghitauan dengan menanam pohon mahoni.

Foto: Pendim 0714

Dandim 0714 Salatiga Letkol. Inf. Budi Rahmawan bersama klub sepeda Siku 0714 membantu para petani memetik kacang tanah di perkebunan.

serta mendapat dukungan dari Kapolres Salatiga AKBP Yudo Hermanto dan Sekda Agus Rudianto, siku tidak hanya mewadahi anggota di wilayah Salatiga, dan Kab Semarang sebagai mana wilayah Kodim 0714/Salatiga, yang meliputi kedua wilayah tersebut,”Kami berharap agar siku bisa menjalin hubungan dengan seliruh komunitas sepeda yang ada di Kota Salatiga dan Kab Semarang, Anggota adalah semua elemen warga, siapapun bisa mengikuti kegiatan Siku” Menurut Dandim, Siku bisa menjadi media Kodim/Polri atau Pemerintah Daerah menjalin hubungan dengan masyarakat, tentunya hubungan yang terjalin dengan masyarakat tersebut dikemas dengan kegiatan sepeda bersama, dipilihnya media klub sepeda, karena olah raga bersepeda saat ini sangat digemari dan banyak muncul-muncul sepeda di tengah-tengah masyarakat, harapanya, siku bisa menjadi penyatu seluruh elemen masyarakat yang memiliki hobi sama, yakni sepeda, dipilihnya nama siku sesuai dengan artinya sikile kuat , dengan kaki yang kuat maka sudah seharusnya tubuh juga sehat, adapun pembentukan klub tersebut di tandai dengan pemukulan gong dilanjutkan dengan bersepeda bersama berkeliling Kota Salatiga. Selain bersepeda klub SIKU 0714 telah melaksanakan penghijauan di banyak tempat antara lain adalah Makam Desa Bringin, Makam Desa Gedangan, Makam Ngemplak, Makam Tegal Waton, TPA Ngronggo dan banyak tempat lainnya, selain dengan itu juga mengadakan tanam dan panen di berbagi tempat antara lain di MKRPL Tengaran. (Pendim 0714/Slg)/*ss.


27

Warta

Pensiunan PNS Kesehatan Jalin Silaturahmi di Rumah Rakyat Salatiga

Foto: boedy’s

Keluarga besar paguyuban Purnakarya Husada saat menghadiri acara natal di kantor DPRD Salatiga.

R

umah Rakyat DPRD Kota Salatiga menjadi lokasi peyelenggaraan acara Silaturahim dan Perayaan Natal Bersama Keluarga Besar Paguyuban Purnakarya Husada Dinas Kesehatan Kab Semarang. Paguyuban Purnakarya Husada adalah suatu paguyuban berhimpunnya para pensiunan Dinas

Kesehatan Kab Semarang yang berdiri pada 10 Pebruari 2007 yang diketuai oleh HM. Syafii anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga. Acara ini dihadiri oleh segenap anggota paguyuban yang telah tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kab Semarang, Ketua DPRD Kota Salatiga M.Teddy Sulistio dan anggota Komisi B DPRD Kota Salatiga B.Supriyono,SE. Menurut HM. Syafii tujuan dari dibentuknya paguyuban ini adalah untuk menjalin silaturahmi dari para pensiunan PNS Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab Semarang untuk lebih dapat meningkatkan mutu kehidupan/kesejahteraan anggota, mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan iman dan taqwa. Ketua DPRD Kota Salatiga, M.Teddy Sulistio,SE dalam sambutannya mengatakan bahwa kantor DPRD Salatiga sebagai Rumah Rakyat adalah terbuka untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini sesuai dengan tagline DPRD Salatiga, yaitu : “Melayani Tanpa Diskriminasi”.(wj/ss)

Kota Salatiga Cocok untuk Pengembangan Usaha Ternak

B

eberapa tahun terakhir ini fokus perhatian Pemkot Salatiga ke sektor perikanan dan peternakan. Hal ini terlihat dari jumlah populasi pertumbuhan sapi yang terus meningkat. Sektor peternakan sapi perah dan potong memang menjadi salah satu sektor unggulan di Kota Salatiga. Komisi B DPRD Salatiga yang membidangi Ekonomi dan Keuangan melakukan kunjungan kerja lapangan ke Kelompok Tani Budi Utomo Nobo Kulon Kelurahan Noborejo, Kelompok Tani Rukun Santoso Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo yang baru saja mendapatkan bantuan sapi indukan masing-masing 50 ekor dari Pemerintah Pusat. Kunjungan yang dipimpin oleh H. Budi Santoso, SE.MM dan diikuti oleh segenap anggota Komisi B tersebut didampingi oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga Anggota Komisi B, M. Miftah menjelaskan bahwa Salatiga sangat cocok untuk pengembangan usaha peternakan baik sapi ataupun kambing, melihat tersedianya lahan untuk kandang dan lahan pakan terutama rumput .

28


Foto: Andy

Segenap anggota komisi B DPRD Kota Salatiga saat mengunjungi kelompok tani Budi Utomo Nobo Kulon.

Berdasarkan rekomendari FEDEP (Forum for Ekonomic Develelopment and Emploment Promotion) kota Salatiga terbagi dalam beberapa klaster antara lain : Klaster Sapi, Kelinci, Susu, Peternakan dan lain sebagainya yang tentunya disesuaikan dengan potensi yang ada diwilayah masing-masing.(wj/ss)

Warta

Dengar Pendapat Raperda Inisiatif DPRD di Pansuskan

D

engar pendapat atau public hearing terkait Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah digelar Pansus (Panitia Khusus) 1 DPRD Kota Salatiga di Ruang Rapat Garuda Sekretariat DPRD Kota Salatiga baru-baru ini, tepatnya pada Rabu, 3 Februari 2016 pukul 09.00-11.00 WIB. Dihari yang sama dan di tempat yang sama pada pukul 11.00-15.00, dilanjutkan dengar pendapat terkait Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Wawasan Kebangsaan juga oleh Pansus (Panitia Khusus) 1 DPRD Kota Salatiga. Kedua kegiatan itu dipimpin oleh Ketua Pansus 1 DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, M.Si. Khusus Raperda penyelenggaraan keolahragaan daerah dihadiri oleh segenap anggota Pansus 1 dan unsur terkait diantaranya Asisten Administrasi Setda, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) dan Bagian Hukum Setda Kota Salatiga serta perwakilan UNNES Semarang.

Foto: Andy

Rapat dengar pendapat tentang Raperda Inissiatif DPRD Salatiga di Ruang Garuda Sekretariat DPRD Salatiga.

Sedangkan Raperda tentang Wawasan Kebangsaan dihadiri oleh Anggota Pansus 1 DPRD Kota Salatiga, Asisten Pemerintahan, Kesbangpol, Bagian Hukum, FPBI dan FKUB Kota Salatiga serta dihadiri pula oleh tim Raperda Wawasan Kebangsaan dari Fakultas Hukum UKSW Salatiga. (dk/ss)

Masyarakat harus Usulkan Rencana Pembangunan Sebanyak-banyaknya

Foto: Andy

Ketua DPRD Salatiga saat memberi sambutan pada Musyawarah Pencana Pembangunan Kecamatan di Salatiga.

K

etua DPRD Kota Salatiga M. Teddy Sulistio, SE mempersilahkan masyarakat untuk mengusulkan pembangunan sebanyak-banyaknya. Demikian himbauan Ketua DPRD saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sidomukti 11/2.

M. Teddy Sulistio menginginkan masyarakat pro aktif dalam proses pembangunan, dengan mengusulkan aspirasi dari lingkungan masingmasing. Selain itu juga menampik anggapan yang beredar di media masa jika DPRD (legislatif) dan Pemkot (eksekutif) hubungannya tidak harmonis. "Tugas kami sebagai anggota dewan adalah melakukan pengawasan terhadapa proses pembangunan yang dilakukan pihak eksekutif. Jika ada kekurangan kamilah yang berkewajiban melakukan peneguran agar semua proses pembangunan berjalan dengan baik. Kami anggota dewan cinta Salatiga jadi tidak ingin pembangunan yang ada mandeg," terang M Teddy Sulistio. "Silahkan masyarakat menyampaikan usulan pembangunan sebanyak-banyaknya, anggaran kita cukup dan bahkan sisa. Jangan sampai anggaran tersebut tidak terserap, dan pembangunan jadi tidak berjalan. Selain itu harusnya pembangunan tidak melulu proyek fisik saja, pendidikan masyarakat juga harus diperhatikan. Jangan sampai di Salatiga dengan wilayah kecil ini ada anak yang putus sekolah," tambah Ketua DPRD.(lf/ss)


29

Warta

SIMADU Informasi Keamanan Terpadu untuk Masyarakat

Foto: Andik

Ketua dan Wakil Komisi A DPRD Salatiga mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan SIMADU Polres Salatiga.

S

imadu merupakan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang di dalamnya mencakup beberapa aplikasi pendukung dan di gunakan untuk menerima, mengelola dan mendistribusikan informasi secara terstruktur 1 pintu.

Simadu terdiri dari beberapa program antara lain; Online police report (onpro), Sms & social messaging gateway, GPS patrol monitoring dan Street view monitoring cctv. Sistem informasi keamanan terpadu yang dimiliki polres dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Setiap unsur akan saling berbagi informasi sehingga dapat tercipta proses pengamanan yang terpadu. Beberapa pihak yang dapat menggunakan sistem ini adalah Polres, Satpol PP, Badan Kesbangpol, Unit Keamanan (Misalnya Satpam) kantor, sekolah, toko, unsur pemerintahan (ketua RT/RW, lurah) dan masyarakat umum. Oleh karena hal tersebut, beberapa waktu lalu dilaksanakan rapat koordinasi SiMaDu dengan unsur yang berkaitan. Koordinasi tersebut diadakan di ruang rapat Nusantara kantor DPRD kota Salatiga. Adapun unsur atau pihak yang ikut serta dalam rapat koordinasi SiMaDu yaitu anggota Komisi A DPRD Kota Salatiga, camat dan lurah se- Salatiga, Satpol PP, Badan Kesbangpol, Polres, Assisten I dan bagian Humas Setda Kota Salatiga. (is/ss)

Sarana Pengenalan Siswa SD Muhammadiyah Plus Kunjungi Gedung DPRD

D

PRD Kota Salatiga mendapatkan tamu istimewa dari SD Muhammadiyah Plus Salatiga yang akan beraudiensi dengan Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan. Ruang Bhinneka Tunggal Ika Sekretariat DPRD yang biasanya terkesan khidmad dan angker, siang itu terkesan begitu cair dengan celoteh dan canda dari para generasi penerus Kota Salatiga yang memenuhi setiap sudut ruang yang biasanya untuk penyelenggaraan Sidang Paripurna DPRD Kota Salatiga. Siswa kelas IV Sekolah Dasar Muhammadiyah Plus Salatiga didampingi oleh Kepala Sekolah Sutomo,M.Ag serta para Guru-gurunya mengatakan bahwa audiensi siswa dengan anggota DPRD Kota Salatiga kali ini sebagai sarana pengenalan lebih lanjut tentang lembaga legislatif yang ada di tataran Kota Salatiga. Sekolah Dasar Islam yang beralamat di JL. Suropati 14 Togaten Kota Salatiga ini mempunyai slogan mempersiapkan pemimpin masa depan yang cerdas berakhlak mulia. Beragam pertanyaan yang cukup mengelitik dilontarkan para siswa Sekolah

30


Foto: Andy

Siswa SD Muhammadiyah Plus foto bersama Pimpinan dan anggota DPRD Kota Salatiga.

Dasar tersebut kepada para anggota Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Drs. H. Bambang Riantoko. Wildan, dai cilik siswa SD Muhammadiyah Plus Salatiga yang tampil di Aksi Junior Indosiar memberikan sedikit tausiyah yang membuat takjub para hadirin yang hadir.(wj/ss)

Warta

Beri Motifasi Siswa Ketua DPRD adakan Safari Wawasan Kebangsaan

K

etua DPRD Salatiga M. Teddy Sulistio, SE kembali mengadakan safari kegiatan Wawasan Kebangsaan di SMPN 8 Salatiga. Di kesempatan itu Bung Teddy berkenan menjadi Inspektur Upacara bendera. Dalam sambutannya Bung Teddy menekankan pentingnya menanamkan rasa saling menghormati dan menghargai semua agama dan kepercayaan yang ada. Salah satunya dengan mengucapkan salam sapa seluruh agama dalam setiap kesempatan. “Saya akan meminta rekan Denpom untuk bisa menggembleng para siswa tentang Wawasan Kebangsaan dan rasa bela negara, agar generasi muda lebih bisa menghargai setiap tetes darah pahlawan guna membentuk generasi penerus bangsa yang tangguh untuk mencapai tujuan dan cita-cita para Founding Father bangsa ini,” tegas Bung Teddy Lebih lanjut Ketua DPRD Kota Salatiga mengharap agar para siswa menghilangkan rasa terpinggirkan, meskipun berada di pinggiran kota. “Jangan mau kalah dengan sekolah yang katanya favorit dan berada di tengah kota” tandas Bung Teddy.

Foto: Sudibyo

Ketua DPRD foo bersama siswa SMP Negeri 8 Salatiga.

M. Teddy Sulistio, SE berkenan menyerahkan Plakat “Dedication of Life” yang merupakan kata-kata mutiara dari Ir. Soekarno tentang arti sebuah pengabdian kepada Kepala Sekolah SMP 8 Salatiga. Kepala Sekolah SMP 8 Salatiga Ibu Sri Hartini, S.Pd, M.Pd dalam kesempatan ini mengatakan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran, arahan dan motivasi yang diberikan Ketua DPRD.(wj/ss)

Galeri 3D di Gedung KORPRI Salatiga

Foto: intan

Pengunjung galeri 3D antusias melihat secara detail setiap galeri yang dipajang.

B

aru-baru ini gedung KORPRI Salatiga terdapat pameran galeri 3 dimensi. Galeri 3 dimensi ini dibuka sejak tanggal 11 Februari hingga 14 Februari tahun 2016. Masyarakat Salatiga cukup tertarik dengan hadirnya

galeri ini. Banyak masyarakat yang mengunjungi galeri 3 dimensi tersebut. Anak-anak, remaja hingga dewasa turut menghadiri pameran 3 dimensi. Bagi mereka “pengunjung” tak perlu jauh-jauh ke Jogjakarta untuk melihat galeri 3D. Dengan efek 3D yang disuguhkan, dapat menambah koleksi foto masyarakat semakin menarik dengan efek 3 dimensi seperti nyata. Selain untuk berfoto, galeri ini juga memberikan pembelajaran desain grafis bagi masyarakatnya. Khususnya memberikan inspirasi kepada generasi anak muda Salatiga untuk dapat mampu membuat hal serupa. Menurut salah seorang pengunjung galeri 3D dari Salatiga menjelaskan bahwa kegiatan serupa dapat memberikan pengaruh positif kepada pemudapemudi Salatiga yang dapat menghasilkan sebuah karya positif. “Saya senang hadirnya galeri ini, saya dapat berfoto, dapat mengetahui konsep pembuatan galeri 3D ini. Saya harap akan ada pameran galeri 3D lagi dengan banyak ide yang lebih menarik lagi.”, pungkas pengunjung galeri 3D tersebut.(is/ss)


31

Warta

RAPERDA Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Foto: Andy

Ketua Pansus I, Dance Ishak palit, M.Si saat memimpin dengar pendapat tentang kesejahteraan Lansia.

L

anjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi dan kemampuannya yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Hingga saat ini perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia di Kota Salatiga belum memadai baik kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan atau peningkatan. Maka Pansus 1 melaksanakan dengar pendapat terkait Raperda tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Lanjut Usia. Dengar pendapat dihadiri oleh unsur terkait, Bappermas, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, Bagian Hukum dan Ketua Komisi Lanjut Usia Kota Salatiga. Kegiatan tersebut pada pukul 09.00 Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Dance Ishak Palit, M.Si. dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Februari 2016 di Ruang Rapat Nusantara Sekretariat DPRD Kota Salatiga. “Upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia akan diatur dalam Perda tersebut, meliputi pelayanan keagamaan, mental spritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan. Para lansia juga menerima kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum”, terang Bung Dance. (dk/ss)

Gotong-Royong Warga Isep-isep Menerima Hibah

G

otong Royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari jaman dahulu kala hingga saat ini. Kegiatan gotong royong masih dapat dijumpai dibeberapa tempat. Salah satunya yaitu di desa Isep-Isep RW 03 kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, yang beberapa waktu lalu melaksanakan gotong royong membangun Masjid. Tepatnya pada Minggu, 15 November 2016. Sejak pukul 07.00 warga desa Isep-Isep beramairamai bergotong royong untuk membangun masjid “Al-Kholis”. Masjid Al Kholis di desa tersebut mendapatkan dana hibah. Panitia pembangunan masjid, takmir dan warga pun turut berbahagia dan bangga atas terlaksananya pembangunan masjid yang mendapatkan dana hibah. Pasalnya warga sempat risau semenjak ada Undang-Undang (UU) 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Karena ada syarat tambahan bahwa penerima dana hibah adalah badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

32


Foto: Intan

Warga Isep-isep bergotong-royong membangun Masjid.

Namun hal tersebut tak perlu di risaukan warga Isep-isep, karena masjid Al-Kholis sudah berbadan hukum. (is/ss)

Sosok

Generasi Peduli Lingkungan

P

atut dijadikan Inspirasi untuk generasi muda saat ini. Ketika para pemuda saat ini sedang berlomba-lomba mengadakan komunitas pecinta alam dengan mendaki gunung, ketiga pemuda yang ini lebih memilih mengobrol dan memikirkan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar Kota Salatiga. Tak perlu jauh-jauh untuk kita mencintai alam. Bagi mereka masalah lingkungan sangat dekat kaitannya dengan moralitas. Maka kegiatan ketiga pemuda dalam menyeru masyarakat untuk peduli lingkungan merupakan hal yang langka dilakukan oleh para generasi muda lainnya di Salatiga. Mereka ialah Candra Dinangga (23 tahun), Anri Septiyan (23 tahun) dan Kismanto (23 tahun). Ketiga pemuda ini seluruhnya terlahir di Kota Salatiga. Hal ini membuat mereka berfikir untuk melakukan kegiatan sederhana namun bermanfaat bagi sesama. “Awal mulanya kami mengobrol santai dan memikirkan kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk Salatiga!!”, ujar Anri. Kemudian mereka memiliki insiatif untuk memperbaiki papan peringatan di sekitar sungai yang keadaanya sudah tidak layak. Padahal papan tersebut penting untuk memberi peringatan warga yang akan membuang sampah di sungai. “Bagaimana masyarakat bisa peduli dengan sungai kalau papan peringatannya rusak, tidak ada perawatan serta tampilan tidak menarik!”, ungkap Candra. Hal tersebut dijadikan dasar ide kegiatan peduli lingkungan oleh 3 pemuda Salatiga bahwa akan melakukan perbaikan papan peringatan dihantaran sungai Salatiga. “Kegiatannya sederhana sih, tapi ini hal kecil yang akan membawa perubahan”, tambah Anri. Karena memperbaiki papan peringatan memerlukan biaya yang tidak sedikit, kegiatan tersebut didukung dan di fasilitasi oleh Pak Joko pemilik warung “Lawuh Ndeso” Salatiga yang kebetulan dulunya juga ikut andil dalam pemasangan papan sebelumnya, yang juga rekan dari Candra Dinangga. Menurut Anri, kegiatan mereka dilakukannya secara mandiri. Dari mencari titik-titik papan yang rusak, memperbaiki tiangnya, mendesain unik papan peringatan, pengecatan hingga pemasangan kembali. Kegiatan tersebut dilakukannya hampir selama 2 hari. Karena keterbatasan biaya maka hanya ada 5 titik papan yang diperbaiki oleh ketiga pemuda tersebut yaitu Kalicacing, kali Pasarsapi, kali Ngedok, kali Osamaliki dan kali Jetis. Pada saat pemasangan papan peringatan di salah satu titik sungai, ketiga pemuda itu merasa

Foto: Intan

Alviano Eka Sumbogo usai berlatih di salah satu sanggar Taekwondo Salatiga.

bangga karena ada salah seorang warga yang mengapresiasi kegiatan ketiga pemuda itu. Hingga warga tersebut mengadakan rapat RT. “Yang muda saja peduli sungai kita kok, malah kita yang tua buang sampah disungai!”, ujar salah seorang penduduk yang melihat kegiatan pemuda tersebut. Harapan mereka agar kegiatan ini tak terhenti hanya pada 5 titik saja, namun seluruh sungai di Salatiga juga dilakukan hal yang sama. “Sukur-sukur ada campur tangan dari Pemkot untuk ikut merawat sungai yang saat ini sudah mulai beralih fungsi menjadi tempat sampah dengan menambah papan-papan peringatan di beberapa lokasi sungai di Salatiga”, tutup ketiga pemuda tersebut. (is/ss)


33

Tebak Wajah

TEBAK WAJAH JIWARAGA 30 KETENTUAN MENEBAK : 1. Susunlah penggalan foto ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh. 2. Sebutkan identitas namanya. 3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 30 yang telah disediakan. 4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwaraga, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga. 5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim serta Nomor Telepon. 6. Jawaban diterima Redaksi majalah Jiwaraga paling lambat tanggal 31 April 2016. 7. Akan diundi 5 (lima) orang pemenang masingmasing berhak mendapat hadiah senilai Rp. 100.000,00. dari Bank Jateng dan bingkisan dari Harian Suara Merdeka. 8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi II Tahun 2016 9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi Majalah Jiwaraga dengan menyertai foto copy identitas diri.

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 30 PEMENANG TEBAK WAJAH JIWARAGA 29 1. NOVI SARNIYATUN Panti Asuhan Islam Sudirman, Jl. Pos Tingkir-Suruh KM.1,5 Salatiga 2. CRISTIANA WIDIASTUTI Perumsat Togaten No. 11 Salatiga. 3. UNTUNG WIDODO Pengawas SMA Kota Salatiga, Jl. Adi Sucipto No. 2 Salatiga. 4. ENDAH SULISTYONINGSIH Panti Asuhan Islam Sudirman, Jl. Pos Tingkir-Suruh KM.1,5 Salatiga

SRI SETYO PAMILIH KARNI 34


5. LUCIA DEWI K.S SMK Negeri 2 Salatiga

Foto: ss/lf

Lensa

MUSRENBANG Kelurahan Kauman Kidul - Sidorejo

Foto: andy

M

usyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dilaksanakan di Rumah Joglo Hj. Kanthi, Selasa 26 Januari 2016. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Salatiga M. Teddy Sulistio, S.E, Wakil Ketua Ir. Hj. Diah Sunarsasi, anggota DPRD Dapil Sidorejo Drs. Sarmin, Latif Nahari, S.T,HM Syafii, Bernardus Supriyono, S.E, Camat Sidorejo Drs. Noegroho AS, Lurah Kauman Kidul Drs. Suryananto, perwakilan dari SKPD Kota Salatiga Ciptakaru, Dispertan, Dinas Pendidikan, Bappeda. Acara yang di pandu oleh pengurus LPMK Kelurahan Kauman Kidul Paiman memaparkan beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kauman Kidul pada tahun 2015 dan juga usulan pembangunan untuk tahun 2017. Pada kesempatan tersebut disampaikan juga dampak dari penerapan UU no 23 tahun 2014 terkait dengan Bansos, program P2MSMART tahun 2015 di wilayah Kauman Kidul telah rampung 100%, namun dana dari Pemkot Salatiga belum juga cair sehingga sekarang warga Kauman Kidul harus menanggung hutang untuk pelaksanaan program P2MSMART tersebut.(wj/ss)

Foto: andy

Foto: andy


35

PT. Unzavitalis dan Tripilar Salatiga

Jiwaraga Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Diterbitkan oleh : Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga. Kenaikan UMK Kecil Buruh Tetap Menysukuri

Recommend Documents