59
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan… .
PERSELISIHAN HAK ATAS UPAH PEKERJA TERKAIT UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) Oleh : I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar Abstract Salary are basic rights for workers. For the sake welfare of workers, be established regulations by government related to minimum salary of workers every year has changed adjust the economy in Indonesia. Violations of right against minimum salary of worker can happen so The problem related to protection of workers 'rights related to Minimum Salary in District / City and legal action for workers related rights disputes to workers' salary below the minimum salary in District / City. In the discussion on the right to worker salary related to minimum salary workers protected by law by the act and the implementing regulations and legal action that can be taken by workers in case of rights violations salary may take legal action out of court until the legal action through the courts for the rights of workers. Keywords: Salary, rights, legal action, protection, workers. Abstrak Upah merupakan hak normatif bagi pekerja. Demi kesejahteraan pekerja, maka dibentuklah peraturan oleh pemerintah terkait upah minimum pekerja yang setiap tahunnya selalu dirubah menyesuaikan perekonomian di Indonesia. Terjadinya pelanggaran hak terhadap upah minimum pekerja dapat terjadi sehingga yang menjadi permasalahan di sini terkait dengan perlindungan hak pekerja atas upah terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta upaya hukum bagi pekerja terhadap perselisihan hak terhadap terkait upah pekerja dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pada pembahasannya hak perkerja atas upah terkait upah minimum pekerja mendapat perlindungan hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya serta upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam hal terjadi pelanggaran hak atas upah tersebut dapat menempuh upaya hukum di luar pengadilan hingga pada upaya hukum melalui pengadilan untuk memperjuangkan hak pekerja tersebut. Kata kunci : Upah, hak, upaya hukum, perlindungan, pekerja. A.
PENDAHULUAN
upah
1.
Latar Belakang Masalah
digunakan untuk mendapatkan kebutuhan
Manusia bekerja guna memenuhi
primernya maupun kebutuhan lain diluar
kebutuhan
hidupnya
terutama
sehingga
upah
tersebut
yang
dalam
kebutuhan primer yang berkenaan dengan
memenuhi kebutuhan primernya yang
keinginan manusia seperti kebutuhan
terdiri sandang, pangan, papan. Tujuan
memiliki kendaraan, dan sebagainya.
manusia bekerja adalah agar mendapatkan
Upah ini sangat penting keberadaannya
60
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan… .
karena upah yang didapat manusia setelah
semakin meningkat, maka pemerintah
melakukan
membentuk
pekerjaan
inilah
yang
Peraturan
yang
setiap
digunakan untuk memenuhi kebutuhan
tahunnya selalu terjadi perubahan terkait
kehidupan manusia. Manusia bekerja
penetapan
menyandang
Kabupaten/Kota
status
sebagai
bekerja
upah
minimum demi
di
tiap
menjamin
dengan cara bekerja dengan si pemberi
kesejahteraan seluruh pekerja yang ada di
kerja yang disebut sebagai majikan atau
Indonesia.
pengusaha.
Peraturan ini dalam pelaksanaannya
Pekerja dalam kegiatannya memiliki
kadang
ditemui
permasalahan-
hak dan kewajiban dimana kewajiban
permasalahan
pekerja adalah bekerja sesuai dengan
membayar
aturan baik aturan hukum serta aturan
minimum yang ditetapkan. Hal ini sangat
kerja, sedangkan hak pekerja adalah
berpengaruh
menerima upah atas pekerjaan yang telah
pekerja yang bekerja di perusahaannya.
dilaksanakannya. Jadi antara hak dan
Pada dasarnya pengusaha mempekerjakan
kewajiban
secara
pekerja berarti semestinya pengusaha
seimbang, sehingga tidak dibenarkan jika
harus mampu memberi upah sesuai
pekerja hanya menuntut hak sedangkan
dengan peraturan yang ada. Oleh karena
kewajibannya tidak dilaksanakan, begitu
itu perlu adanya sanksi yang tegas
pula sebaliknya tak dibenarkan apabila
terhadap pengusaha yang melanggar upah
pekerja telah melaksanakan kewajibannya
minimum tersebut. Atas permasalahan
namun tidak mendapatkan haknya.
yang
itu
harus
berjalan
seperti
upah
dibawah dari upah
terhadap
terjadi
pengusaha
tersebut
kesejahteraan
yakni
terkait
Roda penggerak dari perusahaan
pelanggaran hak atas upah, maka ada
adalah pekerja sehingga pekerja sangat
upaya hukum yang dapat ditempuh oleh
berperan penting dalam meningkatkan dan
pekerja mulai dari upaya non litigasi
memajukan
hingga upaya litigasi.
perusahaan.
Mengingat
pekerja sangat berkontribusi terhadap
Berdasarkan hal tersebut, maka
perusahaan, maka kesejahteraan pekerja
“Perselisihan Hak Atas Upah Pekerja
dipandang
ditingkatkan
Terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota
terutama kesejahteraan pekerja terhadap
(UMK)” menarik untuk dikaji terkait
upah. Terkait pula dengan perubahan
dengan perlindungan hak pekerja atas
perekonomian terkait harga barang-barang
upah
terkait
Upah
yang menjadi kebutuhan manusia yang
Kabupaten/Kota
(UMK)
perlu
untuk
Minimum serta
upaya
61
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan… .
hukum bagi pekerja terhadap perselisihan
melakukan atau tidak melakukan
hak terhadap terkait upah pekerja dibawah
sesuatu perbuatan. Hal ini dapat
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
disebut isi dari hak 4. Seseorang melakukan
B.
PEMBAHASAN
1.
Perlindungan Hukum Hak Pekerja atas Upah Terkait Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK)
melakukan
5. Setiap
hak
mempunyai
sebagai berikut : 1. Hak
dilekatkan
kepada
seseorang yang disebut pemilik atau subyek dari hak. Ia juga disebut orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran hak.
menurut titel,
yaitu
hukum suatu
Upah merupakan hak yang melekat pada
diri
pekerja
yang
mewajibkan
pengusaha atau majikan untuk melakukan suatu perbuatan yakni memberikan upah kepada pekerja tersebut. Hak untuk
pekerja karena hubungan hukum yang didasari antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat kewajiban pekerja untuk bekerja sebelum menerima upah dari pengusaha. Upah merupakan penghasilan atau
2. Hak itu tertuju kepada orang lain pengertian
menjadi
pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelasi.
mewajibkan
pendapatan
yang
diberikan
oleh
pengusaha atau majikan terhadap pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya dalam bekerja. Hak untuk menerima upah dimulai pada saat hubungan kerja timbul
3. Hak yang ada pada seseorang
1
perbuatan
menerima upah tersebut melekat pada diri
itu
dalam
sesuatu
tidak
pada pemiliknya.2
klaim yang dibuat oleh orang atau
melekat pada hak menurut hukum adalah
atau
menjadi alasan melekatnya hak itu
Menurut K Bartens, “hak merupakan
Raharjo mengemukakan ciri-ciri yang
sesuatu
peristiwa hukum tertentu yang
Berbicara tentang hak pekerja atas upah,
atau terhadap masyarakat.”1 Santjipto
berkewajiban
disebut objek dari hak
Upah merupakan hak pekerja.
kelompok yang satu terhadap yang lain
yang
pihak
lain
antara pekerja dengan pengusaha.
untuk
Muhamad Erwin, 2013, Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h. 239.
2
Suratman, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Permata Puri Media, Jakarta, h. 28.
62
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan… .
Upah sebagai hak normatif pekerja
2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/
diatur dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-
Kota, pada ketentuan Pasal 1 ayat (4),
Undang Republik Indonesia Nomor 13
“Upah Minimum adalah upah bulanan
Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa
yang terdiri dari upah pokok termasuk
“Upah adalah hak pekerja/buruh yang
tunjangan tetap.” Berdasarkan ketentuan
diterima dan dinyatakan dalam bentuk
tersebut, yang menjadi komponen upah
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
minimum merupakan upah bulanan yang
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
diterima pekerja yang terdiri dari upah
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
tanpa tunjangan atau yang disebut sebagai
perjanjian
upah pokok maupun upah pokok termasuk
kerja,
kesepakatan,
atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi
pekerja/buruh
tunjangan tetap.
dan
Pemerintah berkepentingan untuk
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau
menetapkan kebijakan pengupahaan di
jasa yang telah atau akan dilakukan.”
satu pihak untuk tetap dapat menjamin
Upah tersebut sebagaimana dalam Pasal 5
standar penghidupan yang layak bagi
ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik
pekerja/buruh keluarganya, meningkatkan
Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang
produktivitas, dan meningkatkan daya beli
Pengupahan dibagi menjadi beberapa
masyarakat, di lain pihak, kebihakan
komponen upah yang terdiri atas :
pengupahan harus dapat menstimulasi
a. Upah tanpa tunjangan;
investasi untuk mendorong pertumbuhan
b. Upah pokok dan tunjangan tetap;
ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta mampu menahan laju inflasi.3
atau c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Komponen
upah
Khusus mengenai upah minimum pekerja, dengan Undang-Undang No. 13
tersebut
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
merupakan upah yang diterima pekerja.
telah
Pada
berdasarkan
pembuatan
peraturan
Gubernur
ditetapkan
upah
kebutuhan
minimum
hidup
layak,
terkait upah minimum pekerja, pada
dengan memerhatikan produktivitas dan
dasarnya komponen upah yang digunakan
pertumbuhan ekonomi meliputi: a) upah
terdiri dari upah tanpa tunjangan maupun
minimum berdasarkan wilayah provinsi
upah pokok dan tunjangan tetap. Adapun salah satu Peraturan Gubernur misalnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun
3
Aries Harianto, 2016, Hukum Ketenagakerjaan; Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 146.
63
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan… .
atau kabupaten/kota; b) upah minimum
preventif agar pengusaha atau majikan
berdasarkan sektor pada wilayah provinsi
tidak
atau kabupaten/kota.4
terhadap upah minimum pekerja yang
Upah yang diberikan kepada pekerja
melakukan
pelanggaran
hak
bekerja di perusahaannya.
apabila upah yang diberikan lebih baik
Tujuan
dibentuknya
peraturan
atau lebih besar nominalnya dari yang
hukum ini disamping untuk mengatur
ditetapkan dalam peraturan hukum terkait
hubungan hukum yang terjadi antara para
upah minimum pekerja justru ini sangat
pihak, juga untuk memberi rasa takut agar
baik karena
pengusaha benar-benar
tidak terjadi pelanggaran atau mencegah
memperhatikan kesejahteraan pekerjanya,
terjadinya pelanggaran, dan ketika terjadi
namun permasalahan yang terjadi adalah
pelanggaran hak terhadap upah minimum
adanya pengusaha atau majikan yang
pekerja maka upaya represif dari hukum
memberikan
pekerja
ini memegang peran penting yakni dengan
dibawah upah minimum sebagaimana
cara pelaksanaan sanksi atau penjatuhan
yang ditetapkan dalam peraturan hukum.
pidana
upah
kepada
Pada dasarnya pengusaha berani mempekerjakan pekerja seharusnya siap
baik dari peraturan
pengusaha
yang
pelanggaran hak terkait upah minimum pekerja tersebut.
untuk memberikan upah kepada pekerja sesuai atau lebih
terhadap
Berkaitan dengan pengaturan upah minimum, pemerintah dalam menyusun
hukum yang berlaku demi kesejahteraan
peraturan
pekerja. Atas terjadinya pelanggaran hak
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal
terhadap upah minimum pekerja, maka
90 ayat (1) Undang-Undang Republik
perlu
Indonesia
adanya
perlindungan
hukum
Nomor
berdasarkan
13
Tahun
pada
2003
“Pengusaha dilarang membayar upah
terhadap pekerja. Perlindungan dengan
tersebut
hukum
munculnya
atau
dikaitkan
lebih
rendah
dari
upah
minimum
keberadaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.”
peraturan
perundang-undangan
Konsekuensinya apabila ada pengusaha
ketenagakerjaan
disertai
peraturan
yang melanggar ketentuan tersebut, maka
pelaksanaannya
terutama
peraturan
sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (1)
gubernur yang mengatur upah minimum
Undang-Undang
pekerja merupakan sebuah bentuk upaya
pengusaha
tersebut
Ketenagakerjaan, dikenakan
sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) 4
Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 143.
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan…
dan/atau
denda
paling
64
.
sedikit
keadaan dalam memberikan upah pekerja.
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Oleh karena itu bagi pengusaha yang tidak
dan paling banyak Rp400.000.000,00
memanfaatkan keadaan dan benar-benar
(empat ratus juta rupiah). Makna kata
tidak mampu dalam membayar upah
“dan/atau”
sanksi
sesuai dengan minimum standar yang
tersebut berarti bagi pengusaha yang
ditetapkan, maka sebaiknya pengusaha
melanggar ketentuan pasal 90 ayat (1)
mengajukan penangguhan sebagaimana
tersebut memiliki 2 (dua) makna yakni:
dalam ketentuan Pasal 90 ayat (2)
dalam
1. Pihak
ketentuan
pasal
Undang-Undang Ketenagakerjaan yang
tersebut dikenakan pidana penjara
menyatakan bahwa “Bagi pengusaha yang
dan pidana denda;
tidak mampu membayar upah minimum
2. Pihak
yang
melanggar
yang
melanggar
pasal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
tersebut dikenakan pidana penjara
dapat
atau pidana denda.
Penangguhan tersebut dapat diajukan
Pidana penjara bagi pengusaha yang melanggar
ketentuan
upah
minimum
tersebut menandakan bahwa perbuatan
Kerja setempat. 2.
perbuatan kejahatan sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Perbuatan
penangguhan.”
kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga
yang dilakukan oleh pengusaha adalah
Ketenagakerjaan.
dilakukan
tersebut
Upaya Hukum Bagi Pekerja Terhadap Perselisihan Hak Terkait Upah Pekerja di Bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pengusaha yang membayar upah di
dikategorikan sebagai kejahatan karena
bawah
perbuatan yang dilakukan oleh pengusaha
perundang-undangan
dinilai
yang
dapat dikenakan sanksi berupa pidana
dalam
penjara dan/atau denda. Berdasarkan pada
sebagai
menyalahgunakan pemberian upah pada
perbuatan keadaan
keadaan dimana
Pasal
UMK
189
sebagaimana maka
Undang-Undang
peraturan pengusaha
Republik
banyaknya pengangguran yang terjadi,
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Sanksi
pengusaha memanfaatkan keadaan ini
pidana penjara, kurungan, dan/atau denda
dengan mempekerjakan pekerja dengan
tidak
membayar upah dibawah minimum.
pengusaha membayar hak-hak dan/atau
menghilangkan
kewajiban
Tujuan dikenakan pidana penjara
ganti kerugian kepada tenaga kerja atau
terhadap pengusaha agar pengusaha tidak
pekerja/buruh. Oleh karena itu, pekerja
sewenang-wenang
masih memiliki upaya hukum untuk
memanfaatkaan
65
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan… .
memperjuangkan haknya terutama untuk
dengan menggunakan upaya penyelesaian
memperjuangkan hak untuk mendapatkan
perselisihan
upah yang sesuai dengan upah minimum
penyelesaian
pekerja.
kekeluargaan atau di luar Pengadilan (non
Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja untuk mendapat hak akibat timbul perselisihan
hubungan
litigasi),
yang
dimulai
dengan
perselisihan
hingga
upaya
secara
penyelesaian
melalui Pengadilan.
industrial
Upaya
penyelesaian
di
luar
didasarkan pada ketentuan dalam Undang-
Pengadilan (non litigasi) yang dapat
Undang Republik Indonesia Nomor 2
ditempuh
Tahun
Penyelesaian
perselisihan hak untuk mendapat upah
Perselisihan Hubungan Industrial. Bahwa
yang layak sebagaimana dalam ketentuan
sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,
hanya dapat melalui upaya bipartit dan
“Perselisihan hak adalah perselisihan yang
mediasi.
timbul karena tidak dipenuhinya hak
a.
2004
tentang
pekerja
terkait
adanya
Upaya Hukum Bipartit
akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau
Upaya bipartit ditempuh pekerja
penafsiran terhadap ketentuan peraturan
sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat
perundang-undangan,
kerja,
(10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
peraturan perusahaan, atau perjanjian
2004 mengartikan bahwa “Perundingan
kerja bersama.”
bipartit
Berdasarkan
perjanjian
pengertian
tentang
adalah
perundingan
antara
pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat
perselisihan hak dikaitkan dengan hak
buruh
pekerja untuk mendapatkan upah sesuai
menyelesaikan
dengan upah minimum pekerja, pada
industrial.” Perundingan secara bipartit
dasarnya perselisihan hak ini terjadi
merupakan tahap awal yang dilakukan
karena hak pekerja untuk mendapat upah
oleh pekerja dan pengusaha dalam hal
sesuai dengan standar tidak dipenuhi
terjadinya
akibat adanya perbedaan pelaksanaan
industrial,
pemberian upah yang bertentangan baik
terkait hak pekerja untuk mendapatkan
yang bertentangan dengan undang-undang
upah
maupun perjanjian kerja. Upaya hukum
minimum pekerja yang telah ditetapkan
yang dapat ditempuh pekerja untuk
dalam Perundang-Undangan.
memperjuangkan haknya tersebut adalah
dengan
pengusaha perselisihan
perselisihan terutama
sesuai
untuk hubungan
hubungan
perselisihan
dengan
standar
hak
upah
66
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan…
Penyelesaian
bipartit
.
merupakan
Perundingan bipartit dalam hal tidak
penyelesaian secara kekeluargaan dengan
tercapai kesepakatan penyelesaian atau
cara negosiasi atau perundingan secara
perundingan bipartit dianggap gagal maka
musyawarah antara para pihak yang
sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4
terjadi
Undang-Undang
sengketa
hubungan
atau
industrial
perselisihan
terutama
dalam
Republik
Indonesia
Nomor 2 Tahun 2004, salah satu atau
terjadinya perselisihan hak antara pekerja
kedua
belah
pihak
dan pengusaha untuk menemukan jalan
perselisihannya
kepada
tengah yakni win-win solution yang
bertanggung
jawab
artinya solusi yang saling menguntungkan
ketenagakerjaan
antara para pihak yang terjadi sengketa.
melampirkan bukti bahwa upaya-upaya
Tenggang
dalam penyelesaian
penyelesaian melalui perundingan bipartit
secara bipartit dilakukan dalam jangka
telah dilakukan. Apabila bukti-bukti tidak
waktu 30 (tiga puluh) hari tanpa adanya
dilampirkan
perpanjangan jangka waktu.
bertanggung
waktu
Pada penyelesaian secara bipartit, apabila
perundingan
mencatatkan instansi
yang
di
bidang
setempat
dengan
maka
instansi
jawab
di
yang bidang
ketenagakerjaan mengembalikan berkas
mencapai
untuk dilengkapi paling lambat dalam
kesepakatan, maka sebagaimana dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
ketentuan
Undang-Undang
tanggal diterimanya pengembalian berkas.
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004,
Setelah menerima pencatatan dari salah
kesepakatan tersebut dipandang perlu
satu
untuk dibuatkan perjanjian bersama yang
permasalahan yang terjadi antara para
ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian
pihak adalah terkait perselisihan hak,
bersama yang dibuat para pihak agar
maka instansi yang bertanggung jawab di
menjadi mengikat dan berkekuatan hukum
bidang ketenagakerjaan setempat wajib
maka
menawarkan kepada para pihak untuk
Pasal
7
perjanjian
didaftarkan
di
tersebut
Pengadilan
wajib
Hubungan
atau
menyepakati
para
pihak,
memilih
Industrial sehingga perjanjian tersebut
melalui upaya mediasi.
memiliki kekuatan eksekutorial apabila
b.
berhubung
penyelesaian
Upaya Hukum Mediasi
salah satu pihak wanprestasi atau tidak
Secara etimologi, istilah mediasi
melaksanakan isi perjanjian yang telah
berasal dari bahasa Latin, mediare yang
disepakati tersebut.
berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan
67
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan…
pihak ketiga sebagai mediator dalam
peradilan
menjalankan tugasnya menengahi dan
Hubungan Industrial.
menyelesaikan
sengketa
antara
.
khususnya
Pengadilan
para
Pada perkara perselisihan hubungan
pihak. Berada di tengah juga bermakna
industrial, pihak yang menjadi mediator
mediator harus berada pada posisi netral
yang berwenang dalam upaya mediasi
dan tidak memihak dalam menyelesaikan
yang
sengketa.5
pegawai
Upaya mediasi berkaitan dengan
dilakukan
dikhususkan
instansi
bertanggung
kepada
pemerintah
jawab
di
yang bidang
perselisihan hubungan industrial, dalam
ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-
ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-
syarat sebagai mediator yang ditetapkan
Undang Republik Indonesia Nomor 2
oleh
Tahun
menjalankan
2004
“Mediasi
menyatakan
Hubungan
selanjutnya penyelesaian
disebut
bahwa
Industrial mediasi
perselisihan
perselisihan
kepentingan,
pemutusan
hubungan
:
yang
netral,
Mediator
perannya
sehingga
dalam
harus
kedudukan
bersifat mediator
adalah
adalah untuk membantu para pihak agar
hak,
dapat mencapai kesepakatan terhadap
perselisihan kerja,
Menteri.
perselisihan yang terjadi.
dan
Mediator
sebagaimana
perselisihan antar serikat pekerja/serikat
ketentuan
buruh hanya dalam satu perusahaan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004,
melalui musyawarah yang ditengahi oleh
wajib
seorang atau lebih mediator yang netral.”
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga
Mediasi penyelesaian
dilakukan perselisihan
dalam hubungan
Pasal
untuk
puluh)
hari
menerima
15
dalam
Undang-Undang
menyelesaikan
kerja
tugasnya
terhitung
pelimpahan
sejak
penyelesaian
industrial diupayakan agar para pihak
perselisihan. Ini berarti tenggang waktu
yang bersengketa dapat menemukan jalan
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
damai atau mendapatkan penyelesaian
perselisihan dalam upaya mediasi adalah
permasalahan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
yang
sama-sama
menguntungkan para pihak sehingga para
Upaya
pihak
perlu
ketentuan tersebut agar tidak memakan
melanjutkan sengketa melalui lembaga
waktu yang lama yakni melebihi 30 (tiga
yang
bersengketa
tidak
mediasi
diharapkan
dalam
puluh) hari kerja. 5
Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, h. 2.
Perselisihan hak untuk mendapatkan upah sesuai upah minimum pekerja dalam
68
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan… .
hal terjadi kesepakatan, dalam hal para
dan mediasi yang ditempuh dinyatakan
pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat
gagal dalam menyelesaikan perselisihan
Perjanjian Bersama yang ditandatangani
diantara para pihak. Pengadilan Hubungan
oleh para pihak dan disaksikan oleh
Industrial dalam ketentuan Pasal 1 ayat
mediator serta didaftarkan di Pengadilan
(17) Undang-Undang Republik Indonesia
Hubungan Industrial pada Pengadilan
Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa
Negeri di wilayah hukum pihak-pihak
: “Pengadilan Hubungan Industrial adalah
mengadakan Perjanjian Bersama untuk
pengadilan khusus yang dibentuk di
mendapatkan
lingkungan
sehingga
akta
para
mengingkari
bukti
pendaftaran
pengadilan
negeri
yang
pihak
tidak
dapat
berwenang memeriksa, mengadili dan
ketentuan
yang
telah
memberi putusan terhadap perselisihan
disepakati dalam perjanjian bersama. Jika
hubungan
industrial.”
Perselisihan
salah satu pihak mengingkari perjanjian
hubungan
Industrial
merupakan
bersama
dan
perselisihan perdata yang bersifat khusus
didaftarkan tersebut, maka pihak lain
antara para pihak, sehingga hukum acara
dalam perjanjian bersama yang merasa
yang berlaku dalam Pengadilan Hubungan
dirinya
mengajukan
Industrial adalah Hukum Acara Perdata
permohonan eksekusi kepada Pengadilan
yang berlaku pada Peradilan Umum,
Hubungan Industrial. Pada upaya mediasi
kecuali yang diatur secara khusus dalam
tidak mencapai kesepakatan, maka salah
Undang-Undang
satu pihak dapat melanjutkan perselisihan
Nomor
hak
Penyelesaian
yang
telah
dirugikan
tersebut
disepakati
dapat
melalui
Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan
Tahun
Indonesia
2004
tentang
Perselisihan
Hubungan
Industrial.
Negeri setempat. c.
2
Republik
Berkaitan dengan perselisihan hak
Upaya Hukum Penyelesaian Melalui Pengadilan
yang
Penyelesaian
minimum upah pekerja, sebagaimana
melalui
pengadilan
dalam
yang dapat ditempuh oleh para pihak yang
Undang
mengalami
Tahun
hubungan
terkait
hak
pekerja
mendapatkan upah sesuai dengan standar
hubungan industrial merupakan upaya
perselisihan
terjadi
ketentuan
Pasal
56
Undang-
Republik Indonesia Nomor 2 2004,
Pengadilan
bertugas
industrial khususnya perselisihan hak
Industrial
terkait hak perkeja atas upah sesuai upah
memeriksa dan memutus pada di tingkat
minimum pekerja, setelah upaya bipartit
pertama
mengenai
dan
Hubungan berwenang
perselisihan
hak.
69
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan… .
Berdasarkan pada ketentuan tersebut,
kerja terhitung sejak sidang pertama.”
perselisihan hak masih dapat diajukan
Penyelesaian
upaya
proses
hukum
terhadap
Putusan
perselisihan
kasasi
hak
sebagaimana
dalam dalam
Pengadilan Hubungan Industrial. Pihak
ketentuan Pasal 115 Undang-Undang
yang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004,
keberatan
dengan
Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial terkait
“penyelesaian
permasalahan
perselisihan pemutusan hubungan kerja
perselisihan
hak,
perselisihan
pada
dan Pasal 111 dalam Undang-Undang
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004,
terhitung
salah satu pihak atau para pihak dapat
permohonan.”
mengajukan upaya hukum kasasi kepada
tenggang waktu yang jelas diatur dalam
Mahkamah
Undang-Undang ini dimaksudkan agar
Kepaniteraan Industrial
melalui
Pengadilan
pada
Sub
Hubungan
Pengadilan
sejak
proses
Agung
atau
sebagaimana dalam ketentuan Pasal 110
Agung
Mahkamah
hak
tanggal
Adanya
penyelesaian
selambat-
penerimaan
batas
atau
perselisihan
Negeri
hubungan industrial khususnya dalam hal
setempat selambat-lambatnya 14 (empat
perselisihan hak terkait hak mendapatkan
belas) hari kerja dengan ketentuan sebagai
upah bagi pekerja sesuai upah minimum
berikut :
pekerja
a. bagi pihak yang hadir, terhitung
tersebut
menghabiskan
waktu lama sehingga permasalahan yang
sejak putusan dibacakan dalam
terjadi
sidang majelis hakim;
terselesaikan.
b. bagi pihak yang tidak
tidak
antara
para
pihak
cepat
hadir,
Penyelesaian perselisihan hubungan
terhitung sejak tanggal menerima
industrial khususnya perselisihan hak
pemberitahuan putusan.
melalui Pengadilan Hubungan Industrial
Proses hubungan
penyelesaian
industrial
pada
perselisihan Pengadilan
pada Pengadilan Negeri dan pada tingkat kasasi
melalui
Mahkamah
Agung
Hubungan Industrial, sebagaimana dalam
Republik Indonesia, hal ini berbeda
ketentuan Pasal 103 Undang-Undang
dengan penyelesaian perselisihan pada
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004,
upaya non litigasi. Apabila pada upaya
“Majelis
memberikan
non
perselisihan
perdamaian
putusan hubungan
Hakim
wajib
penyelesaian industrial
dalam
litigasi yakni
menekankan para
pihak
prinsip yang
waktu
bersengketa dapat menemukan solusi
selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari
yang sama-sama menguntungkan terhadap
70
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan…
perselisihan yang terjadi, namun pada proses
litigasi
dilakukan
2.
untuk
.
Saran
Perekonomian di Indonesia semakin
membuktikan pihak mana yang benar dan
lama
pihak mana yang salah, sehingga pada
dengan adanya perubahan perekonomian
Putusan yang telah dikeluarkan yang
ini dikhawatirkan akan mempengaruhi
bersifat final dan berkekuatan hukum
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
tetap, pihak yang dikalahkan wajib untuk
hidupnya. Oleh karena itu pemerintah
memenuhi isi dari Putusan tersebut secara
diharapkan
sukarela.
kesejahteraan dari masyarakatnya salah satunya
selalu
berubah-ubah,
selalu
dengan
cara
sehingga
memperhatikan
menjamin
hak
C.
PENUTUP
pekerja dalam mendapatkan upahnya
1.
Kesimpulan
karena upah yang didapatkan ini yang
Upah merupakan hak pekerja demi
digunakan oleh pekerja dalam memenuhi
memenuhi
kebutuhan
hidupnya
baik
kebutuhan hidupnya.
pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder. Demi kesejahteraan pekerja tersebut,
maka pemerintah menjamin
kesejahteraan pekerja dengan membentuk peraturan-peraturan peraturan ketenagakerjaan
terkait
seperti
perundang-undangan serta
peraturan
pelaksananya seperti peraturan tentang pengupahan dan peraturan mengenai upah minimum pekerja. Upaya hukum dalam hal terjadi perselisihan terhadap hak terkait upah dapat ditempuh pekerja dimulai dari upaya hukum di luar pengadilan dengan cara menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan hingga proses penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
DAFTAR PUSTAKA BUKU : Abbas,Syahrizal, 2009, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta. Erwin, Muhamad. 2013, Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Harianto, Aries, 2016, Hukum Ketenagakerjaan; Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Suratman, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Permata Puri Media, Jakarta. Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
I Nyoman Jaya Kesuma, S.H. Perselisihan…
PERATURAN UNDANGAN :
PERUNDANG
-
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia No.39, 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.
71
.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota. Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 1.
