PERAN DAN KEPENTINGAN AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) TANJUNGPINANG TAHUN 2016
NASKAH PUBLIKASI
Oleh: FENDI SETYOKO RAMADHANI SETIAWAN DIAN PRIMA SAFITRI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang disebut dibawah ini :
Nama
: FENDI SETYOKO
NIM
: 110563201084
Jurusan Prodi
: Ilmu Administrasi Negara
Alamat
: Jln.R..H.Fisabilillah Km.8 atas Gg.Menur No.91
Nomor Telp
: 082284319499
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
: PERAN DAN KEPENTINGAN AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) TANJUNGPINANG TAHUN 2016
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah selesai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, 03 Agustus 2016 Yang menyatakan
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
RAMADHANI SETIAWAN, M.SOC , SC. NIDN. 1026058301
DIAN PRIMA SAFITRI, M.AP. NIDN. 1001068503
1
PERAN DAN KEPENTINGAN AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) TANJUNGPINANG TAHUN 2016
FENDI SETYOKO RAMADHANI SETIAWAN DIAN PRIMA SAFITRI
Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK Proses kebijakan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) di setiap tahun nya hampir mengalami perubahan dan konflik antar setiap pihak yang terkait dalam perumusan kebijakan, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antar pihak yang terkait dan juga adanya prosedur kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perumusan kebijakan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tanjungpinang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota Tanjungpinang. Lembaga ini terdiri dari 3 unsur, yaitu perwakilan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh ditambah dengan 1 orang dari unsur akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dari setiap aktor atau unsur yang terlibat dalam perumusan kebijakan upah minimum kota (UMK) Tanjungpinang tahun 2016 dan juga untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam proses perumusan kebijakan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitiatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang peran dan kepentingan aktor dalam perumusan kebijakan upah minimum kota tanjungpinang tahun 2016. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) unsur pemerintah, 1 (satu) unsur pengusaha dan 2 (dua) unsur serikat pekerja. Dalam proses pembahasan penetapan angka UMK dilaksanakan oleh perwakilan pemerintah, perwakilan pengusah dan perwakilan serkat pekerja atau buruh. Dalam proses perumusan kebijakan penetapan UMK Tanjungpinang tahun 2016 diawali dengan adanya peraturan pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 yang akan menjadi acuan dalam penetapan angka UMK Tanjungpinang Tahun 2016. Terjadi beberapa perbedaan antara masing-masing unsur, akan tetapi dangan adanya peraturan pemerintah no.78 tahun 2015 tersebut telah tercantum bahwa dalam penetapan angka UMK tersebut telah menggunakan formula perhitungan upah minimum. Setelah melakukan beberapa kali rapat, pada rapat terakhir telah disepakati besaran angka UMK Tanjungpinang Tahun 2016 yang disetujui oleh semua pihak melalui formula perhitungan pengupahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015. Dalam hal ini dalam proses perumusan kebijakan upah minimum kota tanjungpinang dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tidak dapat menampung aspirasi dari pekerja dan besaran angka UMK belum sesuai dengan nilai Kehidupan Hidup Layak (KHL) dan juga memperkecil peran dari setiap aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan UMK Kota Tanjungpinang. Seharusnya proses yang dijalani bisa mendapatkan kesepakatan bersama dan dapat memuaskan semua pihak baik pemerintah, pengusaha maupun serikat pekerja/buruh. Kata Kunci : Upah Minimum Kota (UMK)
2
ABSTRACT The determination of process of policy minimum wage city every year almost changed and conflict between each parties related to the formulation of policy this because the different of interests between related parties and also the procedure new policy set by the government. In the formulation the determination of minimum wage of tanjungpinang city performed by the board remuneration of tanjungpinang city. This institution consisting of three elements, it is government representatives, bussinesmen, and trade union/labour union and one person from academic. The research alms to look at the role of any actor or elemental involved in the formulation of policy regarsting the minimum wage of tanjungpinang city at 2016 and also to know how it in the mechanisms process of the formulation of this policy. This study aims to look at the role of each actor or elements involved in policy formulation city minimum wage (UMK) Tanjungpinang 2016 and also to know how the mechanism in the policy formulation process. The method used is descriptive method Qualitative research is a research method that aims to outline a systematic, factual and accurate information on the existing data in the field of the role and interests of actors in policy formulation Tanjungpinang city minimum wage in 2016. Data collection was done by interview and documentation. The informant in this research consisted of 5 (five) people consisting of 2 (two) government, 1 (one) element of businessmen and two (2) elements of the union. In the process of discussions to determine the minimum wage rates implemented by the city government representatives, representatives of the employer and the workers or workers' representatives serkat. In the process of setting a minimum wage policy formulation Tanjungpinang 2016 begins with new government regulations that Government Regulation No.78 Year 2015 will be the reference in setting the minimum wage rates Tanjungpinang 2016. There were some differences between each of the elements, but the invitation of government regulations 78 in 2015, has stated that in setting the minimum wage figures the city has been using a formula calculating the minimum wage. After conducting several meetings, the last meeting of the agreed amount of minimum wage rates Tanjungpinang 2016 agreed by all parties through wage calculation formula set forth in Government Regulation No.78 Year 2015. In this case the policy formulation process Tanjungpinang city minimum wage using Government Regulation No. 78 2015 can not accommodate the aspirations of workers and the amount of UMK numbers have not matched the value of the Life of the Living and also minimize the role of each actor involved in policy formulation Tanjungpinang city minimum wage. Supposedly process that can get a deal together and can satisfy all parties including government, employers and unions / labor.
KeyWord : City Minimum Wage
3
tersebut dengan biaya kebuthan hidup rata-
A. PENDAHULUAN
rata
Dalam pembukaan Undang-undang dasar
kegiatan
secara tegas bahwa Pemerintah Negara
Indonesia,
kesejahteraan umum, dan
tersebut.
mencerdaskan
Negara
dibentuknya
Indonesia
memajukan
guna
kesejahteraan
dijelaskan
undang-undang
kedalam
kerja
banyak
sektor-sektor
pengusaha. Faktor utama yang menjadi tolak
masyarakat
dasar
juga
1945,
faktor upah. Semakin tinggi upah yang
dalam
diterima pekerja , maka otomatis akan
mengenai
semakin besar pula kesempatan pekerja untuk menikmati kehisupan layak dan
pasal 28D ayat 2 bahwa “setiap orang untuk
bekerja
serta
sejahtera.
mendapat
Pengupahan termasuk sebagai salah satu
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
aspek
dalam hubungan kerja”. Hal ini berarti setiap
“Setiap pekerja atau buruh berhak
hubungan pekerjaan.
memperoleh
Dalam mendorong kesejahteraan rakyat, Indonesia
dimana
ke
banyak
Pengupahan
merupakan
salah
satu
permasalahan yang sering terjadi karena
arah
menyangkut dua kepentingan yang saling
sekali
bertentangan antara dua pihak yang berbeda,
Industri atau perusahaan-perusahaan yang
yakni pengusaha dan buruh. Disatu sisi
membutuhkan banyak tenaga kerja. Progres
pengusaha yang selalu berorientasi dan
masalah ketenagakerjaan Indonesia sampai
mendapatkan keuntungan yang sebesar-
saat ini sudah mencapai peningkatan yang
besarnya dengan berusaha menekan tingkat
cukup lumayan. itu
yang
bagi kemanusiaan”
Apalagi di zaman sekarang pembangunan mengarah
penghasilan
memenuhi penghidupan yang layak
haruslah
membuka lebar masalah lapangan pekerjaan.
Industrialisasi,
perlindungan
Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa :
imbalan yang proporsional dalam melakukan
sudah
dalam
diamanatkan pada pasal 88 ayat (1) Undang-
orang yang bekerja tersebut harus mendapat
pemerintah
penting
pekerja/buruh. Dalam hal ini secara tegas
orang berhak mendapatkan pekerjaan, dan
Selain
tenaga
mereka pada upah yang diperoleh dari pihak
untuk
Warga Negara dan Penduduk pada Bab X
ekonomi
Dimana
ukur bagi kesejahteraan tenaga kerja adalah
Selanjutnya
maka
tumbuh,
buruh yang menggantungkan kehidupan
Indonesia.
berhak
sedang
industri yang menciptakan kelas pekerja atau
pemerintahan
adalah
industri
mendistribusikan
tersebut menggambarkan bahwa salah satu dari
negara
dengan perkembangan kegiatan industri
memajukan
kehidupan bangsa Indonesia. Penjelasan
tujuan
Di
kesejahteraan masyarakat sangat tergantung
Indonesia di bentuk untuk melindungi bangsa
tersebut.
berkembang seperti indonesia yang mana
1945 pada Alinea ke-IV telah disebutkan
segenap
masyarakat
tingkat
upah. Sedangkan disisi lain pihak pekerja
kesejahteraan
berusaha memperjuangkan kenaikan upah
masyarakat suatu bangsa dapat dilihat dari
untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan
seliseh antara tingkat pendapatan masyarakat
hidup layak bagi mereka. Untuk itu sebagai
4
upaya
menyelesaikan
permasalahan
minimum ditentukan, bahwa besararan upah
pengupahan, pemerintah membuat kebijakan
minimum ditentukan oleh lembaga tripartit
mengenai upah minimum yang berlaku,
dalam hal ini dewan pengupahan dimana
yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun
fungsi pemerintah hanya sebagai fasilitator,
2003 Tentang Keternagakerjaan.
sedangkan
Kebijakan
yang
diambil
hasil
akhir
sepenuhnya
pemerintah
ditentukan melalui kesepakatan antara pihak
dalam upaya penyelesaiaan penetepan upah
pekerja melalui wakilnya dalam serikat
minimum sebaiknya dapat disesuaikan ciri-
buruh/pekerja dengan pihak pengusaha yang
ciri dan peraturan kebijakan sehingga dapat
diwakili
tercapai peraturan kebijakan yang baik dan
(APINDO), kemudian rekomendasi tersebut
dapat diterima masyarakat. Dan kebijakan
disahkan oleh Gubernur untuk ditetapkan
penetapan upah minimum tersebut dapat
menjadi kebijakn upah minimum yang sah
diarahkan kepada pencapaian kebutuhan
dan berlaku.
hidup layak.
Asosiasi
Pengusaha
Indonesia
Masalah pengupahan banyak terjadi
Sedangkan pengertian Kebutuhan Hidup Layak
dihampir
semua
provinsi
yang
ada
(KHL)
menurut
diindonesia, begitu juga dengan provinsi
PERMENAKERTRANS
Nomor
Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi
standart
ke-32 yang terbentuk pada tanggal 24
17/MEN/VII/2005
adalah
:
kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang
september
pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layk
Undang Nomor 23 Tahun 2002. Provinsi
baik secar fisik, non fisik dan sosial, untuk
Kepulauan Riau yang terdiri dari 2 (dua)
kebutuhan 1 (satu) bulan. Survei KHL
kota, yaitu : Batam dan Tanjungpinang serta
dilakukan oleh tim yang terdiri tripartit yang
5 (lima) kabupaten, yaitu : Bintan, Karimun,
dibentuk oleh Ketua Dewan Pengupahan
Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga.
Provinsi
Provinsi Kepulauan Riau mimiliki wilayah
dan/atau
Sedangkan
yang
kabupaten/Kota.
berdasarkan
Undang-
Dewan
yang terdiri dari 95,7 persen lautan dan
Provinsi/Kabupaten/Kota
hanya 4,21 persennya yang berupa daratan.
menurut peraturan diatas : suatu lembaga
Kota Tanjungpinang adalah salah satu kota
non struktural yang bersifat tripartit dibentuk
sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi
oleh
dan
Kepulauan Riau, Indonesia. Berdasarkan
pertimbangan
sensus penduduk tahun 2014 oleh Badan
kepada Gubernur/Walikota /bupati dalam
Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang
penetapan upah minimum. Dan Lembaga
memiliki luas wilayah 251,810,71 km
Kerjasama (LKS) tripartit adalah forum
dengan 96 persennya adalah perairan dengan
komunikasi, konsultasi dan musyawarah
pulau besar dan kecil dengan jumlah
tentang
yang
penduduk 199 723 jiwa. Kota tanjungpinang
anggotanya terdiri dari unsur organisasi
memiliki banyak potensi dibidang pariwisata
pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah.
maupun industri swasta. Kawasan kota
Sesuai ketentuan, bahwa besaran upah
Tanjungpinang yang sangat terkenal adalah
Pengupahan
dimaksud
2002
Gubernur/Walikota/Bupati
memberikan
saran
maslah
serta
ketenagakerjaan
5
Pulau
berjarak
kenaikan sebesar Rp 224.825,- (dua ratus
kurang lebih 2 mil dari pelabuhan laut
dua puluh empat delapan ratus dua puluh
Tanjungpinang. Sedangkan kawasan industri
lima).
Kota
Penyengat
yang
Tanjungpinang
hanya
kawasan
Usulan UMK Kota Tanjungpinang tahun
perusahaan-perusahaan
2015 yang hanya Rp2.179.825,- lebih kecil
swasta. Tercatat pada tahun 2013 terdapat 14
dibandingkan angka KHL yang sebesar
perusahaan yang berdiri dan menyerap 1.552
Rp2.186.837,-
tenaga kerja dibidang sektor industri.
karyawan/buruh di Kota Tanjungpinang
industri
seperti
memiliki
Kota Tanjungpinang termasuk kota yang
membuat
para
tidak terima sehingga mereka meminta
memiliki kawasan industri terendah di
pemerintah
bandingkan batam bintan dan karimun, akan
Tanjungpinang sesuai dengan angka KHL
tetapi Tanjungpinang memiliki potensi yang
Kota
tak kalah dengan Batam, Bintan, dan
pekrja/buruh sepakat untuk melakukan aksi
Karimun.
beli
agar impian mereka dapat terwujud. Hal ini
masyarakat Tanjungpinang saat ini terbilang
dapat dilihat dari gejala-gejala maupun
tinggi meskipun industri hanya sedikit
fenomena-fenomena peristiwa unjuk rasa
sehingga daoat memicu konflik dalam
terkait penetapan upah minimum yang
penetapan upah minimumnya. Hal tersebut
terjadi di kota tanjungpinang. Pada bulan
dikarenakan
biasanya
oktober, november dan desember terdapat
memiliki Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
aksi ujuk rasa yang dilakukan ribuaan buruh
yang diatas daerahnya. Sesuai dengan survei
yang tergabung dalam serikat buruh, mereka
yang telah dilakukan oleh tim survei harga
berunjuk rasa terkait UMK dan hidup layak
komponen Kebutuhan Hidup layak (KHL)
di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan
Kota Tanjungpinang tealah disepakati bahwa
Riau Dompak Kota Tanjungpinang.
Namun
melihat
kawasan
daya
industri
untuk
Tanjungpinang.
menaikkan
Sehingga
UMK
para
besaran angka KHL di Kota Tanjungpinang
Berdasarkan latar belakang diatas maka
pada tahun 2016 adalah Rp2.186.837,- (dua
dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk
juta seratus delapan puluh enam ribu delapan
mengambil judul Peran Dan Kepentingan
ratus tiga puluh tujuh). Berdasarkan angka
Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Upah
KHL tersebut maka Dewan Pengupahan
Minimum Kota Tanjungpinang.
mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK)
Melihat apa yang dijelaskan di latar
Kota Tanjungpinang tahun 2016 sebesar
belakang diatas tentang pengupahan. Maka
Rp2.179.825,-
rumusan masalah yang di angkat adalah :
(satu
juta
seratus
tujuh
sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima).
1. Bagaimana peran dan kepentingan
Bila dibandingkan dengan besaran Upah
aktor dalam perumusan kebijakan
Minimum
upah minimum Kota Tanjungpinang
Kota
(UMK)
Tanjungpinang
tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.955.000,-
?
(satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu),
maka
Tanjungpinang
usulan tahun
UMK 2016
Adapun Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Kota
adalah :
mengalami
6
a. Untuk
dan
untuk mengarahkan pengambilan keputusan.
kepentingan aktor dalam perumusan
Menurut Richard Rose sebagaimana dikutip
kebijakan upah minimum Kota
Budi Winarno(2007: 17),” menyarankan
Tanjungpinang.
bahwa
Adapun
mengetahui
Kegunanan
peran
penelitian
ini
dipahami
banyak berhubungan beserta konsekuensi-
Secara akademis, menjadi refrensi
konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan
bagi kepustakaan pada bidang
daripada sebagai keputusan yang berdiri
jurusan administrasi Negara dan
sendiri ”.
kalangan
yang
melakukan dibidang
b.
hendaknya
sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit
diharapkan agar dapat : a.
kebijakan
tertarik
kajian ini
dalam
Sedangkan menurut Anderson dalam
penelitian
buku Budi Winarno (2007:16),” secara
pada
umum, istilah “kebijakan” atau „policy”
masa
mendatang.
digunakan untuk menunjuk prilaku seorang
Secara subjektif, sebagai suatu
aktor (misalnya seorang pejabat, suatu
tahap
kelompok,
untuk
melatih
mengembangkan
cara
penulis ilmiah dan
dan berfikir
dan
lembaga
dalam suatu bidang kegiatan tertentu ”.
memenuhi
memperoleh
suatu
pemerintah) atau sejumlah aktor dalam
salah satu syarat guna memenuhi studi
maupun
Menurut Suharto (2008:7) menyatakan bahwa “kebijakan adalah suatu ketetapan
gelar
sarjana dari FISIP UMRAH.
yang
A. KONSEP TEORITIS
memuat
mengarahkan
prinsip-prinsio
cara-cara
untuk
bertindak
yang
dibuat secara terencana dan konsisten dalam
1. Kebijakan Publik Untuk dapat memberikan penjelasan
mencapai tujuan tertentu”. Sehingga bisa
mengenai peran dan kepentingan aktor
dikatakan bahwa setiap kebijakan yang
dalam perumusan kebijakan upah minimum
diambil adalah untuk membuat kinerja
kota
pegawai menjadi efektif dan efisien.
tanjungpinang
serta
menjelaskan
gejolak-gejolak yang terjadi terkait masalah
Sedangkan
mustopadidjaja
(2002)
perumusan kebijakan upah minimum Kota
mendefinisikan “kebijakan adalah suatu
Tanjungpinang (UMK), untuk itu perlu
kepeutusan yang dimaksud untuk tujuan
kiranya memberikan penjelasan tentang
mengatasi permasalahan yang muncul dalam
konseptualisasi
suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh
yang
bisa
membantu
memberikan gambaran secara nyata tentang
instansi
pemerintah
bagaimana peran dan kepentingan aktor
penyelenggaraan
dalam perumusan kebijakan upah minimum
sekali definisi dari kebijakan, menurut
Kota Tanjungpinang dengan menjelaskan
winarno
(2012:20)
beberapa teori dan konsep tentang kebijakan
“secara
luas
publik.
didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah
Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang telah dipilih dan ditetapkan
dalam
rangka
pemerintah”.
Banyak
mengatakan
kebijakan dengan
publik
bahwa dapat
linkungannya”,
sedangkan menurut (2007:30) mengatakan
7
bahwa “kebijakan publik merupakan arah
yang
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah”.
menemukan masaah yang tepat.
Selanjutnya
(2000:22)
dibandingkan
membagi
Ada beberapa karakteristik penting
proses pembuatan kebijakan dalam beberapa
yang perlu diperhatikan dalam mengenali
fase yaitu, fase penyusunan agenda, fase
adanya
formulasi kebijakan, fase adopsi kebijakan,
(Darwin,1995:2-4), yaitu :
fase
Dunn
tepat
implementasi
kebijakan
dan
fase
masalah
kebijakan
1.menyangkut
penilaian kebijakan.
kepentingan
masyarakat luas.
Dari berbagai definisi tentang kebijakan
2.Serius dimana suatu situasi dapat
publik tersebut, maka dapat ditarik sebuah
diangkat sebagai masalah kebijakan
kesimpulan yaitu : bahwa kebijakan publik
jika situasi tersebut berada di atas
merupakan tindakan yang telah diputuskan
ambang toleransi untuk diabaikan
pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak
begitu saja.
dilakukan
dan
3.Potensial menjadi serius dalam arti
mengatasi masalah-masalah yang terjadi
bahwa suatu masalah mungkin pada
dalam rangka
saat ini belum berkembang cukup
terhadap
dalam
memecahkan
memberikan
kondisi
sosial
peningkatan
dan
ekonomi
serius, tetapi dalam jangka panjang
masyarakat.
akan menjadi sangat serius. 4.Ada peluang untuk memperbaiki.
2. Perumusan Kebijakan Perumusan kebijakan publik adalah inti dari
kebijakan
publik
karena
dirumuskan batasan-batasan
itu
Menurut winarno (2007:79) biasanya
disini
suatu masalah sebelum masuk ke dalam
sendiri.
agenda
kebijakan,
masalah
tersebut
Menurut winarno (2007:120) tahap-tahap
menjadi isu terlebih dahulu. Isu dalam
perumusan
hal
kebijakan
meliputi
:
(a)
ini,
tidak
permusan kebijakan, (b) Agenda kebijakan,
ketidaksepakatan
(c) Alternatif pemecahan masalah, (d)
pandangan
penetapan kebijakan.
aktual
a.
Perumusan Kebijakan Mengenali
dan
hanya
pertentangan
mengenai
dan
mengandung
arah
potensial,
tindakan
tetapi
juga
mencerminkan pertentangan pandangan merumuskan
mengenai sifat masalah itu sendiri.
masalah merupakan langkah yang
Isu-isu
yang
beredar
dalam
paling fundamental dan perumusan
masyarakat akan bersaing satu sama
kebijakan. Untuk dapat merumuskan
lain untuk mendapatkan perhatian
kebijakan
dengan
baik,
maka
dari para elite politik sehingga isu
publik
harus
yang mereka perjuangkan dapat
dikenali dan diidefinisikan dengan
masuk ke agenda kebijakan. Oleh
baik pula. Rushefky dalam Winarno
karna
(2007:121)
dalam
masalah-masalah
menyatakan
secara
eplisit bahwa kita sering gagal menemukan
pemecahan
itu,
kelompok-kelompok masyarakat
akan
menggunakan berbagai cara untuk
masalah
8
memperjuangkan suatu isu agar
b.
2. Menitikberatkan pada kebijakan
masuk ke agenda kebijakan.
atau
Penyusunan Agenda
Urutan
kedua
terdiri
dari
Agenda kebijakan didefinisikan sebagai
tuntutan-tuntutan
agar
pemecahan
dibidang
masalah.
ini
biasanya
para
spesialis
kebijakan,
seperti
pembuat kebijakan memilih atau
misalnya para birokrat, staff
merasa terdorong untuk melakukan
legislatif, akademisi, para ahli
tindakan tertentu. Tahap agenda
dalam
kebijakan juga biasa dikatan sebagai
kepentingan, dan proposal yang
langkah kunci yang harus dilewati
dibawa
sebuah
komunitas tersebut.
isu
tersebut
sosial
sebelum
dimasukkan
isu
kedalam
3.
kelompok-kelompok
oleh
Merupakan
komunitas-
urutan
politik
agenda kebijakan pemerintah dan
(political stream), pada urutan
akhirnya
ini
dijadikan
sebuah
biasanya
disusun
dari
kebijakan. Menurut Nelson dalam
perubahan-perubahan
Winarno
opini publik, hasil pemilihan
bahwa
(2007:80)
menyatakan
proses agenda
kebijakan
umum,
dalam
perubahan
dalam
berlangsung ketika pejabat publik
administrasi dan partisipan atau
belajar mengenai maslah-masalah
ideologi
baru,
legislatif.
memutuskan
memberikan personal
untuk
perhatian dan
secara
c.
membolisisasi
Alternatif
masalah
pemecahan
tersebut.
didefinisikan dengan baik dan para perumus
telah
memasukkan
kebijakan
kedalam
pemerintah
agenda
kebijkan
sepakat
masalah
untuk tersebut
isu
kedalam agenda kebijakan, maka
tersebut menjadi masalah publik
langkah selanjutnya adalam membuat
yang
pemecahan
akan
maka
masalah/
Setelah masalah-masalah publik
Selanjutnya jika sebuah isu sosial masuk
lembaga
perumusan usulan kebijakan
organisasi yang mereka miliki untuk merespon
dalam
dipecahkan
dengan
sebuah kebijakan pemerintah. Sedangkan dalam
Mark
Winarno
masalah.
Menurut
William N. Dunn (1999) alternatif
Rushlefky
kebijakan (policy alternatives) adalah
(2007:82)
arah tindakan yang secara potensial
menyatakan bahwa suatu isu akan
tersedia
yang
dapat
menjadi agenda memalui konjungsi
sumbangan kepada pencapaian nilai
(3) tiga urutan. Yaitu :
dan karena itu kepada pemecahan
1. Pengidentifikasian, yakni tahap
masalah kebijakan. Brewer dan De menggambarkan
memberi
pengidentifikasian masalah yang
Leon
alternatif
didiskusikan sebelumnya.
kebijakan sebagai pilihan diantara alternatif-alternatif kebijakan yang
9
telah
berhasil
pemecahan
diusulkan
masalah
yang
bagi
kebijakan yang diambil biasanya
sudah
akan melewati kegiatan persuasion
diperkirakan.
dan juga bargaining. Persuasion
Seperti yang diungkapkan oleh
adalah
usaha-usaha
untuk
Winarno (2012:93), bahwa untuk
menyakinkan orang lain tentang
memahami siapa yang sebenarnya
sesuatu
yang merumuskan kebijakan lebih
kedudukan
dahulu harus dipahami sifat-sifat
mereka mau menerimanya sebagai
semua pemeran serta (partisipants),
miliknya
bagian atau peran yang mereka
bargaining adalah suatu proses dua
lakukan,
bentuk
orang atau lebih yang mempunyai
kekuasaan yang mereka miliki dan
kekuasaan atau otoritas mengatur
bagaimana
saling
atau menyesuaikan setidak-tidaknya
berhubungan serta saling mengawasi.
sebagian tujuan yang tidak mereka
Sehingga
sepakati agar dapat merumuskan
wewenang
atau
mereka
pada
tahap
ini
para
kebenaran
atau
seseorang
sendiri.
nilai
sehingga
Sedangkan
perumus kebijakan akan dihadapkan
serangkaian
pertarungan
antar
dapatditerima bersama-sama akan
berbagai aktor yang terlibat dalam
tetapi tidak perlu terlalu ideal bagi
perumusan kebijakan.
mereka.
kepentingan
d. Penetapan Kebijakan
diambil
kebijakan sebagai
yang
Dari bebrapa definisi tentang
Setelah salah satu dari sekian alternatif
tindakan
kekuasaan
diputuskan
disimpulkan
maka
bahwa
dapat
kekuasaan
untuk
adalah : kemampuan yang dimiliki
kebijakan,
oleh seseorang ataupun kelompok
maka tahap paling akhir dalam
yang dapat mempengaruhi orang
pembentukan
atau
memecahkan
cara
diatas,
masalah
kebijakan
adalah
kelompok
lain
agar
mau
menetapkan kebijakan yang dipilih
melakukan sesuatu sesuai dengan
tersebut
yang diinginkan oleh orang atau
sehingga
mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.
kelompok
Menurut
kekuasaan yang dimiliki akan dapat
winarno
menyatakan yang
alternatif
diambil
pada
(2007:122) kebijakan
membuat
dasarnya 3.
kelompok kepentingan yang terlibat pembentukan
dalam menyatakan
kepentingan-kepentingan
Aktor-aktor
Dalam
Perumusan
Kebijakan
kebijakan
Aktor dalam perumusan kebijakan
tersebut. Selanjutnya
Karena
daripada aktor lain jadi terabaikan.
merupakan kompromi dari berbagai
dalam
tersebut.
adalah orang-orang yang terlibat baik menurut Islami bahwa
Anderson
secara
langsung
maupun
tidak
(2000:100)
langsung dalam proses kebijakan itu.
alternatif
Menurut winarno (2007:123) aktor-
10
aktor
yang
terlibat
dalam
proses
yang
ada
dimasyarakat
yang
kebijakan dapat dibedakan menjadi
mempunyai
aktor-aktor remi maupun tidak resmi.
terhadap pemerintah dengan tujuan
Aktor-aktor resmi meliputi : Presiden
untuk mempengaruhi suatu kebijakan
(eksekutif), DPR (legislatif), yudikatif
pemerintah agar kebijakan tersebut
dan badan-badan administrasi/birokrasi
sesuai dengan kepentingan dan tujuan
(agen-agen
yang diinginkan oleh kelompoknya.
dikatan
pemerintah).
resmi
karena
Mereka
tuntunan-tuntunan
mempunyai
Dalam proses kebijakan perumusan
kekuasaan yang secara sah dan diakui
kebijakan UMK Tanjungpinang tahun
oleh
2016 selalu melibatkan 3 (tiga) aktor
konstitusi
dan
mengikat.
Sedangkan aktor-aktor yang dikatakn
yang
tidak resmi karena tidak mempunyai
Pengusaha (APINDO), dan Serikat
wewenang yang sah, seperti misalnya
Pekerja/Buruh.
partai-partai
mempunyai tujuan serta motivasi yang
individu
politik,
dan
warganegara
kelompok-kelompok
berbeda-beda
kepentingan. Menurut
terdiri
dari
Pemerintah,
Setiap
dalam
masalah
aktor
ini.
Selanjutnya para aktor tersebut akan Kuper
dan
Kuper
saling berinteraksi dan berkomunikasi
(2000:510) menyatakan “Keberadaan
untuk
kelompok
lainnya
kepentingan
biasanya,
dapat
mempengaruhi
dengan
aktor
menggunakan
meskipun tidak selalu, bermanfaat
kekuasaan yang mereka miliki agar
karena mereka membuka perdebatan
kebijakan
umum tentang kebijakan publik yang
memenuhi kepentingan dan tujuan
menyangkut
kelompoknya.
kepentingan
banyak
orang”. Sedangkan Islami (2000:90)
4.
yang
diambil
dapat
Upah Minimum
mengartikan kelompok sebagai “...a
Pengertian upah minimum adalah
shared attidute group that makes
upah sebulan terendah yang terdiri atas
certain claims upon other in the
upah pokok termasuk tunjangan tetap
society”...
suatu
yang ditetapkan oleh gubernur sebagai
kelompok yang memiliki sikap yang
jaringan pengaman (Pasal 1 angka 1
sama
tuntunan-
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
tuntunan terhadap kelompok lain dalam
Transmigrasi nomor 7 Tahun 2013
masyarakat... kelompok kepentingan
tentang Upah Minimum).
akan
yang
yang
artinya:
mengajukan
mempunyai arti politis jika
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan
mempunyai kelompok kepentingan itu
Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan
mengajukan tuntunan terhadap suatu
Menteri
lembaga pemerintah.
Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013,
Dari beberapa definisi diatas, maka
Tenaga
Kerja
dan
jangkauan wilayah berlakunya upah
dapat disimpulkan bahwa kelompok
minimu meliputi :
kepentingan adalah suatu kelompok
11
a. Upah Minimum Provinsi (UMP)
harga. Dan survei harga dilakukan oleh
berlaku diseluruh kabupaten/kota
tim yang terdiri dari unsur tripartit
dalam suatu wilayah provinsi.
yang
b. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)
berlaku
dalam
berdasarkan
oleh
Dewan
Pengupahan.
suatu
B. METODOLOGI PENELITIAN
wilayah kabupaten/kota. Disamping itu,
dibentuk
Penelitian ini adalah penilatian yang
upah
Kelompok
minimum
bersifat
deskriptif
Lapangan
kualitatif.
dengan
Penelitian
pendekatan
deskriptif
adalah
Usaha Indonesia(KLUI) disebut Upah
penelitian yang berusaha mendeskripsi¬kan
Minimum
suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi
Sektoral,
menjadi
Upah
yang
terbagi
Minimum
Sektoral
saat
sekarang.Penelitian
deskriptif
Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum
memusatkan perhatian kepada masalah-
Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
masalah aktual sebagaimana adanya pada
Dalam penetapan Upah Minimum
saat
penelitian
berlangsung.
tidak terlepas dari Kebutuhan Hidup
penelitian
Layak
mendeskripsikan peristiwa dan kejadian
(KHL).
Yang
dimaksud
deskriptif,
yang
standar kebutuhan yang harus dipenuhi
memberikan perlakukan khusus terhadap
oleh
lajang
peristiwa tersebut.Variabel yang diteliti bisa
untuk dapat hidup layak baik secara
tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dan
fisik, non fisik dan sosial, untuk
satu variabel.
pekerja/buruh
kebutuhan 1 (satu) bulan. Angka KHL menjadi
patokan
pusat
berusaha
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah
seorang
menjadi
peneliti
Melalui
perhatian
tanpa
Lokasi penelitian dipilih dan ditentukan
dalam penetapan
diwilayah Kota
Tanjungpinang,
dengan
Upah Minmu. Seperti yang tertuang
alasan karena Tanjungpinang merupakan
dalam peraturan pemerintah No.25
ibukota provinsi riau dan merupakan daerah
Tahun 2000 pasal 2 ayat (3) angka 9
yang sedang berkembang di sektor industri.
huruf c, menyebutkan kebutuhan fisik
Selain itu kota tanjungpinang merupakan
minimm
wilayah dengan jumlah upah minimum
tetapi
dalam
prakteknya
ditafsirkan sebagai Kebutuhan Hidip
terendah
Minimum
(KHM)
atau
bahkan
menimbulkan
Kebutuhan
Hidup
Layak
(KHL).
buruh/pekerja.
Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 8 huruf b, penetapan
dan
di
kepri
sehingga
konflik
dan
banyak demo
Menurut sugiyono (2013:216) dalam
pengawasan
penelitian kualitatif tidak menggunakan
pelaksanaan Upah Minimum menjadi
populasi
kewenangan
sebagai
berangkat dari kasus tertentu yang ada pada
dasar dalam penetapan Upah Minimum
situasi sosial tetentu dan hasil kajiannya
merupakan
dari
tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi
Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
ditransferkan ketempat lain pada situasi
yang besarnya diperoleh melalui survei
sosial yang memiliki kesamaan dengan
Provinsi,KHL
peningkatan
12
karena
penelitian
kualitatif
situasi sosial pada kasus yang dipelajari.
atau pengambilan data langsung pada
Sampel dalam penilitian kualitatif bukan
subjek sebagai sumber informasi yang
dinamankan
responden,
sebagai
dicari yaitu studi lapangan. Biasanya
narasumber,
atau
informan,
berupa pengumpulan data yang diperoleh
teman dan guru dalam penelitian.sampel
melalui penelitian dengan turun kelokasi
dalam penelitian kualitatif, juga bukan
penelitian untuk mencari fakta yang
disebut statistik, tetapi sempel toritis, karena
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
tetapi
partisipan,
tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan
teori.
dalam
Menurut Sugiyono (2010:137) data
penulisan ini yang menjadi informan adalah:
sekunder adalah data yang diperoleh
a. Kabid
Adapun
b. Data Sekunder
Dan
secara tidak langsung diperoleh oleh
Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga
peneliti dari subjek penelitiannya yaitu
Kerja Kota Tanjungpinang
studi
b. Staff
Hubungan
Hubungan
Industrial
Biasanya
berupa
Dan
teknik pengumpulan data atau informasi
Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga
yang menyangkut masalah yang diteliti
Kerja
dengan mempelajari dan menelaah buku,
c. Perwakilan
Industrial
kepustakaan.
Konfederasi
Serikat
majalah dan surat kabar dan bentuk-
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
bentuk
Tanjungpinang
relevansinya dengan masalah.
d. Perwakilan
Dewan
tulisan
lainnya
yang
ada
Perwakilan
Untuk mengumpulkan data, fakta dan
Cabang – Serikat Buruh Sejahtera
informasi di lapangan penulis menggunakan
Indonesia
tekhnk pengumpulan data yaitu:
(DPC-SBSI
92)
Kota
Tanjungpinang e. Perwakilan
a. Interview (wawancara)
Asosiasi
Indonesia
Pengusaha
(APINDO)
Menurut
Kota
percakapan dengan maksud untuk
Menurut Arikunto (2010:172) sumber
mengonstruksi
data dalam penelitian adalah subjek dari
kejadian,
mana
perasaan
tersebut
Bungin
(2011:155) wawancara adalah proses
Tanjungpinang.
data
Burhan
diperoleh.
Untuk
mengenai
organisasi, dan
orang, motivasi,
sebagainya
memperoleh data yang diperlukan maka
dilakukan
dalam penelitian ini penulis menggunakan
pewawancara
teknik sebagai berikut :
mengajukan pertanyaan dengan orang
a. Data primer
yang
Menurut Sugiyono (2010:137) yang menyatakan
bahwa
sumber
dua
pihak
yang
(interviewer)
diwawancarai
.Interview
adalah
yaitu yang
(interviewee) suatu
cara
primer
pengumpulan data dengan bertanya
adalah sumber data yang langsung
langsung kepada responden untuk
memberikan daya pada pengumpul data.
memperoleh keterangan lebih lanjut
Data yang diperoleh langsung dari subjek
mengenai
penelitian yang mengenakan alat ukur
penelitian. Alat pengumpulan datanya
13
masalah-masalah
•
adalah pedoman wawancara yaitu
Pelaksanaan
suatu catatan mengenai hal-hal yang
kesekretariatan
dinas. •
akan ditanyakan kepada informan. b.
urusan
Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh
Dokumentasi
Walikota.
Menurut
Sugiyono
(2013:240)
Visi merupakan cara pandang jauh ke
dokumen merupakan catatan peristiwa
depan ke mana instansi pemerintah harus
yang sudah berlalu. Dokumen bisa
dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
secara konsisten dan tetap teknis, antisipatif,
karya
seorang.
inovatif serta produktif. Visi adalah suatu
monumental
dari
Dokumen
yang
berbentuk
tulisan
gambaran menantang tentang keadaan masa
misalnya
catatan
harian,
sejarah
depan yang berisikan cita dan citra yang
kehidupan
,
kriteria
,
biografi,
ingin diwujudkan instansi pemerintah.
peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk
gambar
misalnya
Berdasarkan konsepsi visi diatas dan
foto,
mengacu pada visi Visi Kota Tanjungpinang
gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
dan
Dokumen
karya
dirumuskanlah
misalnya karya seni, yang dapat berupa
Tanjungpinang
sebagai
gambar, patung, film dan lain-lain.
“Terwujutnya
Kemampuan
yang
berbentuk
C. SEJARAH SINGKAT DINAS SOSIAL DAN
TENAGA
KERJA
Tenaga
dimaksud,
KOTA
Visi
Kepri,
Dinsosnaker berikut
maka Kota :
Penanganan
Tenaga Kerja yang
Profesional Memiliki
Daya Saing Dalam Rangka Terciptanya Kerja
sebagaimana
Masyarakat
tugas
Sejahtera “
mempunyai
menyelenggarakan
Dinsosnaker
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan
TANJUNGPINANG Dinas
Visi
Tanjungpinang
yang
Pemerintah
Yaitu suatu keadaan yang ingin dicapai di
Daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas
mana angkatan kerja Kota Tanjungpinang
pembantuan
dihrapkan
Berdasarkan
di
urusan
Kota
bidang
kerja
:
Mempunyai
keahlian
dan
Walikota
keterampilan untuk menempati lowongan
Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2102
kerja yang tersedia baik dibidang industri,
tentang perubahan atas peraturan Walikota
jasa maupun perdagangan atau bahkan
No. 10 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas
mampu mengelola usaha secara mandiri dan
Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan
mempunyai disiplin etika kerja yangbaik
Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
sehingga dapat dihargai dan disegani pekerja
Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:
lain.
• • •
Peraturan
tenaga
Perumusan kebijakan teknis di bidang
Dengan
dimilikinya
kahlian
dan
tenaga kerja.
keterampilan serta disiplin dan etika kerja,
Penyelenggaraan pelayanan dibidang
diharapkan produktivitas yang tinggi dapat
tenaga kerja.
dicapai dan keluarga yang sejahtera dapar
Pembinaan pelasanaan tugas dibidang
terwujud.
tenaga kerja.
14
Misi adalah sesuatu yang harus dieman
Proses kebijakan upah minimum
atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,
kota tanjungpinang tahun 2016,
sebagai penjabaran visi misi yang telah
diawali dengan dibentuknya dewan
ditetapkan.
misi
pengupahan kota tanjungpinang,
diharapkan seluruh anggota organisasi dan
Dewan pengupahan merupakan tim
pihak
dapat
ahli yang dibentuk oleh walikota
mengetahui serta mengenal keberadaan dan
dalam rangka untuk merumuskan
peran
besarnya nilai upah minimium kota
Dengan
yang
pernyataan
berkepentingan
instansi
pemerintah
dalam
penyelenggaraan pemerintah. Berangkat
keanggotaan dewan pengupahan
mewujudkan Visi yang telah dirumuskan,
kota tanjungpinang terdiri dari 3
maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
(tiga)
Tanjungpinang menetapkan Misinya sebagai
pemerintah, unsur pengusaha yang
berikut :
diwakili oleh APINDO dan unsur
Penanganan sosial
melalui
kesejahteraan
pembinaan kemitraan
dan dengan
netral,
diambil
dari
kalangan
universitas daerah. Dalam proses
masyarakat yang sejahtera.
pembentukan Dewan Pengupahan
Meningkatkan
kesejahteraan melalui
hidup
Kota Tanjungpinang, baik dari
pemberdayaan
unsur pemerintah, unsur pengusaha
ekonomi local dan program pengentasan
maupun
kemiskinan.
memutuskan
Mempersiapkan angkatan kerja yang
dalam dewan pengupahan tersebut.
unsur
pekerja
untuk
keterwakilannya
Perwakilan unsur serikat pekerja dalam
keanggotaan
dewan
Mengoptimalkan
pengawasan
untuk
pengupahan telah diatur dalam UU
meningkatkan
pelayanan
sektor
Nomor : 21 Tahun 2000 tentang
ketenagakerjaan
dan
kesejahteraan
serikat
pekerja
dan
Keputusan
sosial.
Menteri
Terwujudnya tempat kerja yang aman,
Transmigrasi
sehat dan kondusif melalui pembinaan
Kep.201/Men/2001
dan
keterwakilan serikat pekerja/buruh
koordinasi
dengan
penyediaan
lapangan kerja.
dalam
D. PEMBAHASAN 1.
unsur
kalangan akademisi yang dianggap
agar produktif dan mandiri.
•
yakni
serikat pekerja, ditambah dengan 1
professional dan memiliki daya saing •
unsur,
masyarakat agar terwujudnya kehidupan
masyarakat
•
tekad
masalah
pengembangan
•
suatu
Adapun
untuk
•
dari
tanjungpinang.
Tenaga
Kerja nomor
: tentang
kelembagaan
industrial
dan
dalam
hubungan lembaga
Aktor dan Peran Dalam Perumusan
ketenagakerjaan, harus dilakukan
Kebijakan
pendataan jumlah anggota serikat
UMK
Kota
Tanjungpinang.
pekerja
a.
Keterwakilan
Komposisi Setiap Unsur
15
yang
bersangkutan. suatu
serikat
pekerja/buruh dalam keanggotaan
Syarifuddin (kabid industrial dari
dewan
kota
unsur pemerintah) sesuai dengan
Keterwakilan
PP No 78 Tahun 2015 dengan
pengupahan
Tanjungpinang.
anggota dewan pengupahan dari
mempertimbangkan
unsur serikat pekerja/buruh harus
yang
sesuai dengan keputusan Menteri
pengupahan
Tenaga Kerja Republik Indonesia
menggunakan data dan informasi
Nomor 201 Tahun 2001 tentang
yang bersumber dari lembaga yang
keterwakilan dalam kelembagaan
berwenang di bidang statistik.
Hubungan Industrial. b.
dalam
hasil
2016
guna
Peraturan
dengan
adanya
2015 ini terjadi pembahasan yang intern di setiap unsur-unsur tripartit, baik dari unsur pemerintah, unsur
dengan
pengusaha dan unsur pekerja untuk lebih
pertumbuhan ekonomi. Komponen
mempelajari
peraturan
pemerintah tersebut.
sebagaimana yang dimaksud dan
peran
jenis kebutuhan hidup sebagaimana ditinjau
Hidup
Peraturan Pemerintah No 78 Tahun
memperhatikan produktivitas dan
dimaksud
berdasarkan
Adapun
dilakukan berdasarkan kebutuhan
yang
Kebutuhan
pemerintah No 78 Tahun 2015.
minimum
dan
peneliti
Minimum kota tanjungpinang tahun
Menurut PP No 78 tahun 2015,
layak
yang
Layak (KHL) dan penetapan Upah
dalam menetapkan upah minimum.
hidup
Upah
% ∆ PDBt). Dari
observasi
menentukan
memudahkan dewan pengupahan
upah
menggunakan
lakukan menyatakan bahwa untuk
dewan
Peraturan pemerintah No 78
penetapan
Peraturan
perhitungan
(% Inflasit +
menentukan
dikeluarkan
upah
Minimum, yaitu : UMn = UMt x
nilai upah minimum tahun 2015.
2015
dengan
formula
2015 yang baru dikeluarkan guna
pengupahan
yang
penetapan melaui
hitung
Peraturan Pemerintah No 78 Tahun
kemudahan
dewan
Pemerintah No 78 tahun 2015 di
2016 saat ini telah menggunakan
memberikan
kajian
Nasional
minimum
minimum kota tanjungpinang tahun
tahun
dilaksanakan
Adapun
Peran Setiap Unsur Dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dalam proses perumusan upah
hasil
pemerintah
dalam
penetapan umk tahun 2015 setelah
dalam
adanya peraturan pemerintah no 78
jangka waktu lima tahun, bunyi
tahun 2015 ini adalah menjadi
pasal 43 ayat 5.
menciptakan kondisi pengupahan
Peninjauan komponen dan jenis
yang adil dan berkeadilan, unsur
kebutuhan hidup sebagaimana yang
pengusaha
dikemukakan oleh bapak Drs H
16
memiliki
peran
dan
kepentingan yang yang mendasar
berikut : UMn =
yang independent dan profesional.
x ( Inflasit +
Jadi dapat disimpulkan bahwa
% ∆ PDBt)}
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai
setiap unsur sebenarnya memiliki
perhitungan
kepentingan dalam penetapan upah
dengan menggunakan formula
minimum
sebagaimana pada ayat 2 diatur
tersebut,
dengan
akan
adanya
tetapi
peraturan
dan
kepentingan
yang
upah
minimum
dengan peraturan menteri.
pemerintah no 78 tahun 2015, peran
Pembahasan mengenai besaran
mereka
upah minimum kota tanjungpinang
miliki sedikit berkurang dan hanya
tahun 2016.
mengikuti
telah
pemabahasan besaran UMK adalah
peraturan
menetapkan nilai Kebutuhan Hidup
prosedur
tercantum
2.
UMt + {UMt
yang
didalam
Tahap awal dalam
pemerintah No 78 tahun 2015.
Layak (KHL) yang menjadi acuan
Proses Pembahasan Upah Minimum
dalam penetapan nilai UMK. Akan
Setelah
terbentuknya
dewan
tetapi dalam penetapan nilai KHL ini
pengupahan kota tanjungpinang maka
harus
tahapan selanjutnya adalah melakukan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
rapat
pembahasan
mengenai
sesuai
dengan
Peraturan
Sehingga berdasarkan peraturan
perhitungan nilai UMK 2016. Dalam
pemerintah
pembahasan perhitungan nilai UMK
pengupahan
2016 dewan pengupahan melakukan
mengadakan rapat untuk pertama
rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang
kalinya untuk membahas penetapan
dilakukan pada bulan oktober tahun
upah minimum kota tanjungpinang
2015 hingga menghasilkan kesepakan
tahun 2016, rapat pertama tersebut
untuk nilai UMK tahun 2016.
dihadiri oleh seluruh anggota dewan
Adapun isi peraturan pemerintah No
tersebut, kota
dewan
tanjungpinang
pengupahan kota tanjungpinang. Dan
78 Tahun 2015 Pasal 44 tentang
dalam
pengupahan,
guna
tentang peraturan pemerintah (PP)
menghasilkan acuan yang lebih valid
yang baru. Dalam rapat tersebut
dalam pelaksanaan penetapan Upah
disepakati
Minimum Tahun 2016 sebagai berikut:
keterlambatan pengesahan peraturan
dimana
1. Penetapan
upah
sebagaimana
yang
rapat
tersebut
bahwa
minimum
pemerintah
dimaksud
pengupahan
yang
membahas
dikarenakan
baru
sehingga
tentang dewan
dalam pasal 43 ayat 1 dihitung
pengupahan belum dapat menentukan
menggunakan
nilai upah minimum secara langsung.
formula
perhitungan upah minimum. 2. Formula minimum
Rapat pertama yang berjalan dengan
perhitungan
upah
lancar membuat semua pihak meras
sebagaimana
yang
lega dan memiliki harapan yang baik
dimaksud pada ayat 1 sebagai
tentang
17
pembahsan
nilai
UMK
Tanjungpinang
tahun
2016
= Rp. 1.955.000,- + Rp.
nantinya.Dan pada rapat tersebut
231837,-
dewan pengupahan sepakat untuk
= Rp. 2.186.837,-
menunggu hasil peraturan pemerintah
rapat kedua dewan pengupahan
yang baru tentang upah minimum.
berjalan dengan lancar dan mulus
Dan selanjutnya akan menetapkan
dikarenakan belum memutuskan nilai
upah
UMK kota tanjungpinang 2016. Akan
minimum
sesuai
dengan
peraturan pemerintah no 78 tahun
tetapi
hanya
sekedar
2015 tentang pengupahan.
tentang Peraturan Pemerintah No 78
Rapat kedua dewan pengupahan yang
Tahun 2015 dan membahas tentang
disepakati sesuai dengan jadwal yang
perhitungan
telah ditetapkan. Pada rapat keda ini
menggunakan
baru benar-benar dibahas tentang
baru berdasarkan perhitungan inflasi
peraturan pemerintah No 78 Tahun
dan pertumbuhan ekonomi nasional.
2015 tentang Upah Minimum Tahun
Pada
2016.
nilai
membahas
UMK
sistem
pengupahan
ketiga
membahas
mengenai
usulan
UMK
Pada rapat kedua ini telah membahas
tanjungpinang
tahun
tentang hal-hal sebagai berikut :
dilakukan oleh setiap anggota dewan
1. Harga barang/komoditasS
pengupahan.
2. Tingkat inflasi
ditetapkan
3. Pertumbuhan ekonomi
Pemerintah No 78 Tahun 2015
4. Kemapuan perusahaan
dengan
Pada rapat kedua tersebut didapatkan
perhitungan yaitu Rp2.186.837. dari
nilai KHL yang dilakukan oleh
hasil perhitungan tersebut terjadi
Badan Pusat Statistik melalui formula
perdebatan disetiap unsur mengenai
perhitungan sesuai dengan Peraturan
besaran nilai UMK Tanjungpinang
Pemerintah No 78 Tahun 2015,
tahun 2016.
sebagai berikut :
rapat
dengan
Maka
2016
Adapun
nilai
berdasarkan
yang
Peraturan
menggunakan
pada
yang
formula
hari itu,
Dewan
UM2016 = UM2015 + {UM2015 x
Pengupahan telah memutuskan untuk
(% Inflasi2015 + % ∆ PDB2015)}
mengusulkan
•
UM2015
yang telah disepakati oleh anggota
•
Inflasi2015
: 6.90%
Dewan Pengupahan sebagai angka
•
∆ PDB2015
: 4.98%
UMK Tanjungpinang tahun 2016
: Rp. 1.955.000,-
UM2016 = Rp. 1.955.000,- + {Rp.
angka
Rp2.186.837
yang akan direkomendasikan kepada
1.955.000,- x ( 6.90 +
Walikota Tanjungpinang.
4.98)}
3.
= Rp. 1.955.000,- + {Rp.
Penetapan
Kebijakan
UMK
Tanjungpinang Tahun 2016
1.955.000 ,- x ( 11,88
Setelah
%)}
mendapatkan
hasil
nilai
perhitungan KHL tersebut, setiap unsur
18
menyepakati hasil tersebut dengan nilai Rp2.186.837.
yang
Menanggapi surat walikota terkait
dihitung
masalah
upah
minimum
kota
berdasarkan sistem pengupahan baru
tanjungpinang tahun 2016 tersebut. Ada
berdasarkan perhitungan inflasi dan
sebagian organisasi yang merasa tidak
pertumbuhan ekonomi nasional. Dari
puas
hasil tersebut dewan pengupahan kota
direkomendasikan
tanjungpinang
tersebut.
tersebut
menyetujui
sesuai
dengan
angka peraturan
dengan
angka
yang
oleh
telah
walikota
Kemudian berdasarkan berita acara
pemerintah no 78 tahun 2015 tentang
hasil
pengupahan.
minimum kota tanjungpinang tahun
Jadi bisa dapat disimpulkan kalau rapat
2016. Gubernur Provinsi Kepulauan
yang ketiga tersebut merupakan rapat
Riau No 1733 Tahun 2015 tentan Upah
terakhir bagi mereka untuk menetapkan
Minimum Kota Tanjungpinang tahun
angka UMK Tanjungpinang tahun 2016,
2016 tanggal 16 November 2016 yaitu
sehingga
terlibat
sebesar Rp. 2.179.825,- (Dua Juta
didalamnya berusaha mempertahankan
Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu
kepentingan yang telah diamanatkan
Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
setiap organisasi, akan tetapi dengan
per bulan. Besaran Upah Minimum
peraturan pemerintah no 78 tahun 2015
Kota (UMK) sebagaimana dimaksud
tesebut setiap unsur berusaha mau
pada diktum KESATU diberlakukan
menerima
hanya bagi pekerja yang mempunyai
semua
unsur
dengan
hasil
keputusan
tersebut.
pembahasan
penetapan
upah
masa kerja kurang dari satu tahun,
Setelah terjadi pembahasan yang
sedangkan untuk pekerja dengan masa
cukup panjang oleh anggota dewan
kerja di atas satu tahun dilakukan
pengupahan
masalah
kenaikan melalui perundingan bersama
penetapan angka upah minimum kota
antara pengusaha dan pekerja/wakil
tanjungpinang (UMK) tahun 2016, yaitu
pekerja dengan sebaik-baiknya sesuai
rapat dengan ini dewan pengupahan
dengan struktur dan skala upah yang
mengirimkan
telah diberlakukan diperusahaan.
menegenai
berita
acara
bersama
tentang rekomendasi besaran angka upah
minimum
kota
Setelah dikeluarkan surat keputusan
tanjungpinang
keputusan
gubernur
diatas,
tahun 2016 tanggal 28 oktober 2015.
walikota
Setelah berita acara yg telah diberikan
mengintruksikan
kepada
oleh
kepada
dalam
kota
selanjutnya
untuk
dewan
walikota
pengupahan
tanjungpinang.,
tanjungpinang
wilayah
walikota tanjungpinang mengirimkan
gubernur
surat
sebaimana
kepada
gubernur
provinsi
maka
tanjungpinang
melaksanakan provinsi diatas
perusahaan
keputusan
kepulauan tentang
riau Upah
kepulauan riau perihal usulan upah
Minimum Kota Tanjungpinang tahun
minimum kota tanjungpinang.
2016 bagi tenaga kerja yang masa kerja
19
nya dibawah 1 (satu) tahun. Dan bagi
pengusaha (APINDO) dan unsur
tenaga kerja yang sudah bekerja diatas 1
perwakilan
(satu) tahun maka perusahaan dihimbau
Walaupun pada akhirnya hasil dari
untuk membayar upah diatas ketentuan
proses
Keputusan
Peraturan Pemerintah No.78 tahun
Gubernur
Provinsi
serikat
tersebut
pekerja/buruh.
ditentukan
oleh
Kepulauan Riau tersebut.
2015, dimana besaran angka UMK
Dengan dikeluarkannya Surat keputusan
ditentukan
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
perhitungan dan tidak sesuai dengan
Nomor : 1733 Tahun 2015 Tentang
KHL-nya, akan tetapi pemerintah
Upah Minimum Kota Tanjungpinang
tetap
tanggal
memperhatikan aspirasi mereka.
16 november 2015 yaitu
sebesar Rp. 2.179.825,- (dua juta seratus
melalui
formula
menampung
dan
2. Pada proses perumusan kebijakan
tujuh puluh sembilan delapan ratus dua
upah
puluh lima) dan tidak adanya peolakan
dengan peraturan pemerintah tersebut
dari
perusahaan
dan menyebabkan peran dari setiap
mengenai hala diatas tersebut, maka
unsur pemerintah, unsur pengusaha
proses
buruh
ataupun
penetapan
minimum
kota
telah
ditentukan
kebijakan
upah
dan unsur serikat pekerja berkurang
tanjungpinang
telah
dan juga tidak dapat menyuarakan
selesai dilaksanakan.
kepentingan-kepentingan
E. PENUTUP
yang
mereka ingin suarakan, karna dalam
Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan
minimum
dan
saran
mengenai
penentuan upah minimum tahun 2016
hasil
telah
ditentukan
oleh
prosedur
penelitian yang telah dilakukan. Sehingga
peraturan pemerintah No 78 Tahun
penelitian ini dapat berguna bagi orang lain
2015 tersebut. Akan tetapi setelah
nantinya. Berdasarkan pengamatan dan juga
menjalani proses perundingan, dapat
wawancara
dilakukan
dicapai kesepakatan antara pihak
peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa
serikat pekerja, pihak pengusaha dan
hal sebagai berikut :
pihak pemerintah mengenai besaran
mendalam
1. Dalam
yang
perumusan
penetapan
upah
tanjungpinang
kebijakan
minimum
tahun
2016
angka UMK Tanjungpinang tahun
kota
2016.
telah
3. Proses
penetapan
dilakukan sesuai dengan prosedur
tanjungpinang
yang seharusnya. Ada 3 (tiga) unsur
ditentukan oleh hasil perundingan
yang
yang
terlibat
kebijakan
dalam
upah
tanjungpinang
perumusan
minimum
tahun
2016,
sebenarnya
UMK
dilakukan
kota
Pengupahan
yaitu
yang
oleh
Kota
kemudian
Dewan
Tanjungpinang
direkomendasikan
unsur perwakilan pemerintah yaitu
kepada
dewan
kota
untuk selanjutnya diteruskan kepada
perwakilan
gubernur provinsi kepulauan riau dan
pengupahan
Tanjungpinang,
unsur
20
Walikota
sangat
Tanjungpinang,
ditetapkan
melalui
Keputusan
keamanan dan kenyamanan di dunia
Kebijakan. Walaupun pada akhirnya
ketenagakerjaan dan industri.untuk
keputusan
itu
tersebut
tidak
sesuai
lebih
baik
apabila
kita
dengan hasil rekomendasi yang sudah
menjalankan peraturan pemerintah
diberikan oleh dewan pengupahan
dan kebijakan tersebut dengan baik,
kota
sehingga dapat menciptakan hal yang
tanjungpinang,
akan
tetapi
gubernur dan walikota mempunyai
positif
hak prerogratif untuk merubah kajian
industri dalam negeri, sehingga dapat
secara sepihak. Yang dimaksudkan
menarik investor untuk menanamkan
agar tercapai situasi kerja yang
modalnya didaerah kita.
kondusif
di
wilayah
Kota
ketenagakerjaan
dan
3. Dalam hal ini pemerintah telah
Tanjungpinang.
berusaha semaksimal mungkin untuk
Berikut adalah saran yang dapat penulis
dapat menampung semua aspirasi
berikan dalam pembahasan tersebut : 1. Dewan
bagi
Pengupahan
yang berhubungan Kota
Pemerintah
dengan
ingin
upah.
menciptakan
Tanjungpinang seharusnya membuat
keadaan dimana pengusaha dapat
mekanisme
lebih
menjalankan usahanya dengan baik
rasional dan demokratis, caranya
dan pekerja juga dapat bekerja dan
yaitu dengan menampung semua
memperoleh haknya dengan baik.
aspirasi pakerja dan pengusaha yang
Dan
masuk lalu dirundingkan kembali
melaksanakan
untuk mencari penyelesaian masalah
kebijakan
tersebut, walaupun dalam penetapan
sesuai dengan prosedur yang telah
tersebut
ditetapkan
kerja
menjadi
telah
menggunakan
peraturan pemerintah no 78 tahun
juga
pemerintah proses
upah
telah
perumusan
minimum
sudah
4. Penelitian ini belum komprehensif
2015. Sehinga dalam perumusan
karna
kebijakan tersebut peran dari pihak
kepentingan dari setiap aktor dalam
pekerja/buruh dan pihak pengusaha
perumusan, maka untuk kebutuhan
dapat
penelitian
lebih
berperan
besar
dan
hanya
melihat
berikutnya
bagi
yang
tentang
upah
menuangkan kepentingannya masing-
berminat
masing dalam perumusan kebijakan
minimum dapat melihat dari segi
upah minimum tersebut.
output , yaitu bagaimana mengukur
2. Kepada semua pihak yang terlibat
meneliti
peran dan
bagaimana besaran angka UMK yang
dalam perumusan kebijakan upah
dihasilkan
minimum untuk dapat menerima dan
berdasarkan tingkat kepuasan dan
menjalankan hasil dari kebijakan
ekpektasi masyarakat.
tersebut
walaupun
tidak
dengan
keinginan
mereka.
tersebut
agar
dapat
sesuai Hal
menjaga
21
oleh
pemerintah
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
DAFTAR PUSTAKA Bungin,
Burhan.
Penelitian
2011.
Kualitatif.
Transmigrasi nomor 7 Tahun 2013
Metodologi
tentang Upah Minimum.
Jakarta:
Peraturan Pemerintah No 78 Tahun
Rajawali pers.
2015.
Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Pendekatan Kualitatif untuk IlmuIlmu
Sosial,
Jakarta,
Nomor 1733 Tahun 2015 Tentang
Salemba
Upah Minimum Kota Tanjungpinang
humanika.
Tahun 2016.
Hanafi, Harsono. 2002. Implementasi
Badan
Kebijakan dan Politik. Bandung :
Abdul.
Statistik
2014.
Hukum
Web :
Dasar-dasar
http://andikajack.blogspot.co.id/2013/11/
Ketenagakerjaan
Indonesia,Bandung. PT Citra Aditya
kebijakan-publik-
Bakti.
mengenaituntutan.html http://www.kepridays.com/pt-aska-pura-
Poerwadarminta, W.J.S, 1990, Kamus
gaji-karyawan-dibawah-umk/
Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Depdikbud. Sugiyono,
2013.
kuanitatif,
Metode
Penelitian
kualitatif, dan R &D.
Bandung: Alfabet. Sugiyono,
2013.
Metode
Penelitian
Administrasi. Bandung: Alfabet. Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan:
Dari
Formulasi
ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo. Dokumen : Undang-Undang Republik Indonesia No. 13
tahun
Kota
Tanjungpinang Tahun 201
Puataka Buana. Khakim,
Pusat
2003
tentang
Ketenagakerjaan.
22
