KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
ADE KURNIAWAN NIM. 090565201001
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO ADE KURNIAWAN Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat hambatan-hambatan yang membuat laju pertumbuhan usaha mikro menurun, adapun hambatan-hambatan yang dijumpai oleh pelaku Usaha Mikro tersebut lemahnya akses terhadap pasar, modal, manajemen, teknologi, serta penguatan dan penataan kelembagaan UMKM perlu dilakukan untuk memperkuat posisi transaksi dalam persaingan pasar dan kemitraan antara ketiga pelaku ekonomi serta dengan dkungan dari pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Melalui Dinas Pasar, Koperasi Dan UMKM dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro. Analisis dalam penelitian ini mengadopsi pada program kerja Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang yaitu 1). Program pengembangan industri kecil dan Menengah yaitu Peningkatan Kewirausahaan UMKM Kota Tanjungpinang; 2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM yang terdiri dari a). Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Pelaku UMKM; dan b). Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan data kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk Program pengembangan industri Usaha Mikro, Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang telah menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelaku usaha mikro dan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro melalui pameran kuliner atau jajanan pasar, yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran produk usaha mikro. Selanjutnya untuk Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. Kata Kunci: Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro
2
Tanjungpinang city government policy in the development of mikro Bussiness ADE KURNIAWAN Student of Science Of Government, FISIP, UMRAH Sector Micro Small and Medium Enterprises are the obstacles that make the rate of growth of micro enterprises decreased, while the obstacles encountered by the perpetrators of Micro, the poor access to markets, capital, management, technology, as well as strengthening and institutional arrangement UMKM needs to be done to strengthen transaction position in market competition and economic partnership between the three actors as well as with local government particularly dkungan of Tanjungpinang City government through the Department of markets, Cooperatives and UMKM Tanjungpinang city. The purpose of this study was to determine the Tanjungpinang City Government Policy Through the Office Markets, Cooperatives and UMKM Sector in the Development of Micro. The analysis in this study adopts the work program of the Office of Markets, Cooperatives and UMKM Tanjungpinang city 1). Program development of small and medium industry, namely Improved Enterprise Tanjungpinang UMKM 2). Business Support Systems Development Programme For UMKM consisting of a). Facilitation Infrastructures Supporting Actor For UMKM and b). Facilitation Support Provision of Information Capital. This type of research used in this research is descriptive qualitative data with the type of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data using interviews and literature study. The results showed that for the program of industrial development of Micro, Office Market, Cooperatives and UMKM Tanjungpinang city have organize Entrepreneurship Training, which aims to enhance the entrepreneurial spirit among micro businesses and the implementation of product promotion of micro enterprises through the exhibition, culinary or snacks, which aims to improve product marketing for small businesses. Furthermore, for the Development of Business Support Systems For Micro, Office Market, Cooperatives and UMKM Tanjungpinang city. Keywords: Policy Development Micro
3
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO
A.
Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan masingmasing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, pemerintah daerah
diarahkan
untuk
dapat
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dilaksanakan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan
4
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaan
dan
mempertanggungjawabkan
kepada
yang
menugaskannya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap daerah otonom berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Dengan kata lain, pemerintahan di Indonesia bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 tersebut bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, perlu disusun strategi pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak tenaga kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) cukup signifikan.
5
Peran penting lain sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia telah terbukti dengan, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UMKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor UMKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di sektor Usaha Mikro mempunyai peran yang besar dalam pendapatan tidak dapat dipungkiri, sektor Usaha Mikro merupakan sektor usaha yang paling tangguh dalam menghadapi ketidakpastian keadaan ekonomi yang saat ini sering bergejolak. Selain dapat menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, sektor ini juga sangat berperan besar dalam perekonomian daerah. Tugas Dinas Pasar, Koperasi, dan UMKM Kota Tanjungpinang dalam pengembangan sektor Usaha Mikro ini tidak hanya difokuskan pada kuantitasnya saja, akan tetapi pada segi kualitasnya juga. Dibalik banyaknya sektor Usaha Mikro yang berkembang di Kota Tanjungpinang ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha Usaha Mikro tersebut. Permasalahanpermasalahan itu antara lain: 1. Lemahnya akses terhadap pasar 2. Lemahnya akses terhadap sumber permodalan 3. Lemahnya akses terhadap manajemen 4. Lemahnya akses terhadap teknologi
6
5. Lemahnya akses terhadap kemitraan usaha (Sumber: Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang) Berdasarkan hambatan-hambatan yang dijumpai oleh pelaku Usaha Mikro tersebut serta dengan dukungan dari pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang telah merampungkan program khusus bagi Usaha Mikro antara lain: 1. Program pengembangan industri kecil dan Menengah a. Peningkatan Kewirausahaan UMKM Kota Tanjungpinang 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Pelaku UMKM b. Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bidang UMKM yang akan di bahas didalam penelitian ini adalah jenis Usaha Mikro yang bergerak dibidang makanan dan minuman. Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang menggolongkan usaha tersebut kedalam jenis Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan, salah satu contohnya yaitu usaha Es Jagung Hawai, Es Capuccino Cincau, Es Mie Jelly, Jamur Crispy, Potato Twist dan lain sebagainya.
7
Tabel 1.2 Jumlah UMKM Se-Kota Tanjungpinang Tahun 2009 – 2013 No
Tahun
1 2 3 4 5
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Usaha Mikro 2.724 2.841 2.916 2.948 3.693
Jumlah Usaha Kecil 1.281 1.292 1.308 1.338 2.062
Jumlah Usaha Menengah 259 262 267 271 347
Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah usaha baik mikro, kecil maupun menengah dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dimana jumlah usaha mikro pada tahun 2010 hanya 2.724 usaha naik menjadi 2.931 usaha pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 meningkat menjadi 2.916 dan 2.948 serta 2014 jumlah usaha Mikro di Kota Tanjungpinang sebanyak 3.693. Kemudian jumlah usaha kecil pada tahun 2010 sebanyak 1.281 usaha naik menjadi 1.302 usaha pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 1.308 pada tahun 2013 dan 2014 meningkat sebanyak 1.338 dan 2.062. Kemudian jumlah usaha menengah juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebanyak 259 usaha, naik menjadi 262 usaha pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 267 usaha serta terjadi peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 271 dan 347 usaha menengah. Hal ini semua menunjukkan bahwa Kota Tanjungpinang sangat kondusif untuk perkembangan dunia usaha.
8
Pengembangan sektor UMKM di Kota Tanjungpinang sangat penting untuk dilakukan terutama bagi pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan. Sebab, dilihat dari kondisi yang ada saat ini, sektor UMKM mampu memberikan lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum tertampung dalam dunia kerja. Selain itu, sektor UMKM juga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Maka dari itu, merupakan tugas utama bagi Dinas Pasar, Koperasi, dan UMKM Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan
kewenangan
otonomi
daerah
dalam
melaksanakan
tugas
desentralisasi di bidang UMKM. Sebagai konsekuensinya, Dinas Pasar, Koperasi, dan UMKM Kota Tanjungpinang melakukan berbagai program-program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sektor UMKM. Bertolak dari latar diatas kemudian keinginan penulis untuk mengelaborasi lebih jauh mengenai upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pasar, Koperasi, dan UMKM Kota Tanjungpinang terutama dalam pengembangan sektor Usaha mikro, dengan mengangkat judul penelitian ”Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro” B.
Konsep Teoritis 1. Kebijakan Publik Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan
9
Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/public policy sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices). Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2009:10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan. Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan, seperti kebijakan pemerintah untuk menggantikan Kurikulum Tahun 2006 menjadi Kurikulum 2013 lalu kemudian dikembalikan lagi menjadi Kurikulum Tahun 2006. 2. Implementasi Kebijakan Daniel A. Mazmanian dan paul A. Sabatier dalam Wahab, menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadiankejdian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedomanpedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya meupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
10
3. Usaha Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha mikro yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut yaitu: 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ciri-ciri usaha mikro: 1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak. 4) memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; 5) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; 6) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; 7) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; 8) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
11
4. Pengembangan Usaha Mikro Definisi lain mengenai pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: ”Pengembangan merupakan proses, cara, perbuatan mengembangkan, sedangkan mengembangkan merupakan perintah selalu berusaha di pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki.” (Dikutip dari KBBI, 2008:414). Sementara dalam kaitannya dengan pengembangan sektor Usaha mikro ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
C. Hasil Penelitian 1. Program Pengembangan Industri Usaha Mikro 1.1 Program Peningkatan Kewirausahaan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan promosi produk usaha UMKM ini antara lain: a. Sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk UMKM kepada masyarakat baik itu nasional maupun internasional yang diharapkan dapat menembus pangsa pasar nasional maupun internasional.
12
b. Mempromosikan produk UMKM dalam meraih pasar global untuk mengantisipasi masuknya produk-produk yang diproduksi oleh produsen luar negeri.· c. Merupakan forum bertukar wawasan baik antar sesama pengusaha ataupun dengan masyarakat untuk meningkatkan teknologi, kualitas, dan mutu hasil kerajinan. d. Sebagai
ajang
kompetisi
untuk
menumbuhkan
kreasi
dan
meningkatkan prestasi dunia kewirausahaan. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro dibidang makanan dan minuman tersebut merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro. Sebab, biasanya mereka memanfaatkan kegiatan ini untuk memperkenalkan hasil karyanya kepada masyarakat luas. Maka dari itu, Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang sangat selektif untuk memilih UMKM mana yang berhak menjadi peserta dalam pameran ini. Usaha mikro yang biasanya menjadi peserta adalah usaha mikro yang menjadi binaan Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM. Selain itu, peserta pameran diutamakan adalah usaha mikro yang produknya sudah menjadi konsumsi para peminat jajanan pasar. Proses seleksi juga dilakukan oleh pihak Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang untuk mengetahui usaha mikro mana saja yang dianggap layak untuk mengikuti pameran.
13
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 2.1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Pelaku Usaha Mikro Masalah yang sering dihadapi para pelaku usaha mikro saat ini adalah pada keterbatasan sarana dan prasarana. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya peran Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang untuk memfasilitasi atau memberikan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya usaha UMKM tersebut. Peran Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang dalam fasilitasi sarana dan prasarana pendukung bagi pelaku usaha mikro di sini maksudnya adalah untuk memfasilitasi setiap kegiatan pengembangan dengan menjembatani antara pelaku usaha dengan pihak yang dibutuhkan pelaku usaha. Atau dengan kata lain, Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan usaha mikro tersebut. Usaha pengembangan usaha mikro di Kota Tanjungpinang ini, Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang juga bekerja sama dan berkoordinasi
dengan
Dinas-Dinas
terkait
yang
lain,
seperti
Dinas
Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Tata Kota.
14
Fasilitasi sarana dan prasarana pedukung bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang Tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 4.1 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Masukan Keluaran
Jumlah Dana Rp. 229.035.000 Tersedianya fasilitas usaha di lokasi 4 Counter dan 30 strategis (bandara dan pelabuhan) dan Tempat dekorasi yang bercirikan budaya lokal Hasil Terwujudnya 4 counter usaha dilokasi Counter dan strategis dan terpenuhinya 30 tempat Tempat dekorasi yang bercirikan budaya lokal Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM dan IRT Kota Tanjungpinang Sumber: RKA Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang Hingga saat ini, kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana tersebut masih terus berjalan. Diharapkan pelayanan yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro tersebut tersebut dapat menjadi jalan keluar yang baik bagi permasalahan pemasaran yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro. 2.2 Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Permodalan
merupakan
faktor
utama
yang
diperlukan
untuk
mengembangkan suatu unit usaha. Maka dari itu dibutuhkan suatu kegiatan pemberian sosialisasi kepada para pelaku usaha mikro tentang penyediaan pinjaman permodalan. Maksud dari kegiatan fasilitasi dukungan informasi penyediaan permodalan ini adalah untuk memperkuat dukungan permodalan
15
terhadap tumbuh dan kembangnya usaha mikro di Kota Tanjungpinang yang belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini antara lain: a. Menambah permodalan UMKM untuk pengembangan usaha. b. Meningkatkan dan memperluas pelayanan usaha bagi UMKM. c. Meningkatkan volume usaha UMKM. (Sumber: Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang) Fasilitasi dukungan informasi penyediaan permodalan ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan mengumpulkan para pelaku usaha mikro yang kemudian dilakukan penyampaian informasi atau pemberian pengertian secara langsung mengenai tata cara terkait dengan penyediaan permodalan yang diberikan oleh Pemerintah. Kegiatan fasilitasi ini Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang bertugas mempertemukan para pelaku usaha sektor UMKM dengan pihak yang terkait dengan pemberian pinjaman modal. Penyediaan pinjaman permodalan ini, Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan beberapa perbankan, antara lain: a. Bank Mandiri b. Bank Rakyat Indonesia (BRI) c. Bank Negara Indonesia (BNI) d. Bank Tabungan Negara (BTN) e. Bank Bukopin f. Bank Syariah Mandiri
16
Kegiatan fasilitasi penyediaan permodalan ini, Dinas Pasar, Koeprasi dan UMKM memberikan informasi langsung kepada para pengusaha mengenai bagaimana agar pengusaha bisa mendapatkan pinjaman modal dari pemerintah yang disertai dengan sharing atau konsultasi langsung atas berbagai masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha terkait dengan permodalan. Jadi dapat dikatakan bahwa Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang bertugas sebagai fasilitator bagi para pengusaha dan pihak yang akan memberikan pinjaman modal. D. PENUTUP 1. Kesimpulan Hasil penelitian tentang kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang merupakan penjabaran dari kebijakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 berjalan baik dengan Walikota Tanjungpinang sebagai penanggungjawab pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, tidak semua kebijakan yang ada diimplementasikan di tingkat Pemerintah Kota. Karena harus disesuaikan dengan kondisi di daerah serta besarnya anggaran yang tersedia.
17
Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang dalam pengembangan sektor usaha mikro adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Industri Usaha Mikro a. Program Peningkatan Kewirausahaan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat jalannya usaha sektor UMKM khususnya usaha mikro agar keberadaannya dapat selalu eksis dan bertahan di tengah perkembangan jaman. Kebijakan ini didukung dengan program kegiatan: 1) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelaku usaha mikro 2) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro melalui pameran kuliner atau jajanan pasar, yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran produk usaha mikro. 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Pelaku Usaha Mikro Pelaksanaan kebijakan fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Pelaku Usaha Mikro dimaksudkan untuk melindungi jalannya usaha mikro, agar hambatan-hambatan dalam perjalanan usahanya dapat diminimalisir. Kebijakan ini dilakukan dengan adanya program kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro, yang merupakan kegiatan untuk memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dalam upaya untuk mengembangkan usaha mereka. b. Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
18
Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat jalannya usaha sektor mikro agar keberadaannya dapat selalu eksis dan bertahan di tengah perkembangan jaman. Kebijakan ini didukung dengan program kegiatan kegiatan fasilitasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi pelaku usaha mikro, yang bertujuan untuk menjembatani antara pelaku usaha mikro dengan pihak penyedia bantuan kredit dalam hal mengakses bantuan permodalan. 2. Saran Berdasarkan analisis di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut: 1. Diharapkan kepada Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang untuk dapat terus melakukan pendataan pelaku UMKM khususnya pelaku dalam setiap tahunnya, sehingga pihak Dinas mengetahui langsung permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh para pelaku Usaha Mikro. 2. Diharapkan untuk Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang untuk lebih melakukan inovasi-inovasi baru terhadap produknya, bisa diatasi dengan ditambahnya intensitas pelaksanaan pelatihan atau bimbingan yang khusus mengajarkan tentang materi kewirausahaan secara intensif dan rutin. Sehingga kegiatan yang dilakukan akan dapat membantu untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan para pelaku usaha mikro. Selain itu, materi yang disampaikan dalam setiap pelatihan hendaknya lebih bervariasi, agar pengetahuan yang diperoleh pun dapat beragam pula. Sehingga bukan hanya
19
kuantitas operasionalnya yang diutamakan, tetapi juga kualitasnya perlu diperhatikan. 3. Diharapkan untuk Pemerintah Kota Tanjungpinang sebaiknya tidak hanya mengandalkan dari kegiatan pameran tahunan saja. Tetapi juga dengan mengadakan event-event promosi yang lebih unik dan berbeda, seperti mengadakan pameran tiap akhir pekan yang dilengkapi dengan hiburanhiburan dan pemberian potongan harga agar masyarakat lebih tertarik untuk membeli produk Usaha Mikro.
20
DAFTAR PUSTAKA
Alwi, Syafarudin., 2008. “Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi kedua”. Yogyakarta: BPFE. Departemen Pendidikan Nasional., 2008. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang., 2015. “Program Kerja Tahun 2015”. Draft Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang Tahun 2013. Dunn, N. William., 2003. “Pengantar Analisa Kebijakan Publik II”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Howlett, Michael dan M. Ramesh., 1995. “Studying Public Policy: Policy Cyclesand Policy Subsystem”. Oxford: Oxford University Press. Islamy, M. Irfan., 2003. “Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara”. Jakarta: Bumi Aksara. Miles, B. Mattew dan Michael Huberman., 2007. “Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru”. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Ndraha, Taliziduhu., 2003. “Kybernalogy Ilmu Pemerintahan Baru Jilid I”. Jakarta: Rineka Cipta. 2005. “Teori Budaya Organisasi”. Jakarta: Rineka Cipta. Nugroho, Riant., 2008. “Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik. Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan”. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Rasyid, Ryaas., 2000. “Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan”. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2010-2014. Subarsono., 2005. “Analisa Kebijakan Publik”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
21
Sugiyono., 2009. “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”. Bandung: Alfabeta. Suwitri, Sri., 2009. “Konsep Dasar Kebijakan Publik”. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Tangkilisan, Hesel Nogi., 2003. “Implementasi Kebijakan Publik”. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI. Thoha, Miftah., 2002. “Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya”. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. Wahab, A. Solichin., 2001. “Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara”. Jakarta: Bumi Aksara. Widodo, Joko., 2009. “Analisis Kebijakan Publik”. Malang: Bayumedia Publishing.
DAFTAR DOKUMEN Undang-Undang Republik Indonesia Pemerintahan Daerah.
Nomor
32
Tahun
2004
Tentang
Undang-Undang Republik Indonesia Pemerintahan Daerah.
Nomor
23
Tahun
2014
Tentang
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
22
