IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KELURAHAN BATU IX KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh: KARIANTO NIM : 100565201135
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KELURAHAN BATU IX KOTA TANJUNGPINANG KARIANTO 100565201135
ABSTRAK Implementasi merupakan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah dalam membentuk suatu sistem pemerintahan yang baik, seperti pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Fenomena yang ada banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin karena lemahnya pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, permasalahan demikian perlu penanganan tegas dan cepat dengan cara meningkatkan fungsi pengawasan dan penindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Hal tersebut menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini. Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui faktor implementasi peran Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang, Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan informan berjumlah 10 orang terdiri dari 4 orang masyarakat Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang dan 6 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai informan kunci. Pada penelitian ini konsep teori yang digunakan merupakan sebuah teori dari Edward III bahwa variable keberhasilan implementasi yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan-kecenderungan dan Struktur Birokrasi. Dari hasil analisa dan temuan dalam penelitian ini yaitu kurangnya pengawasan,sosialisasi dan penindakan yang tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mematuhi aturan tersebut. Diharapkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dapat melaksanakan tugas nya dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 dan menindak lanjuti bangunan-bangunan yang melanggar aturan Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KELURAHAN BATU IX KOTA TANJUNGPINANG KARIANTO 100565201135
ABSTRAC
Implementation of a policy made by the government in establishing a system of good governance, such as the Regional Regulation No. 4 of 2005 on Building Permit. Phenomena that exist many buildings that do not have a license because of weak supervision of the Civil Service Police Unit Tanjungpinang, such issues need to be assertive and quick handling by improving the function of oversight and enforcement of the Civil Service Police Unit Tanjungpinang. It became formulation problem in this study. Type in this research is descriptive, which aims to determine the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2005 on Building Permit In village Stone IX Tanjungpinang, researchers used a technique purposive sampling with informants of 10 people consisting of 4 people Village Stone IX Tanjungpinang and 6 members of the Civil Service Police Unit with the head of Civil Service Police Unit as key informants. In this study the theoretical concepts used is a theory of Edward III that the variable success of implementation, namely: Communication, Resources, trends and Bureaucratic Structure. From the analysis and findings in this study is the lack of supervision, socialization and decisive action by the Civil Service Police Unit of the society who violate Regional Regulation No. 4 of 2005 on building permit, as well as lack of awareness of society itself to comply with these rules. Expected member Civil Service Police Unit Tanjungpinang able to carry out his duties in upholding the Regional Regulation No. 4 of 2005 and follow-up buildings that violate the rules Keywords: Implementation, Local Rules, Civil Service Police Unit
.
usaha untuk meningkatkan pertumbuhan
I PENDAHULUAN
ekonomi A.
masyarakat
kota
Latar Belakang Tanjungpinang. Kota pada hakikatnya
adalah
suatu tempat yang akan berkembang terus
menerus
sesuai
Pemerintah kota Tanjungpinang
dengan
sebagai daerah yang memiliki berbagai
perkembangan zaman dan potensi yang
produk hukum (peraturan daerah) tidak
dimilikinya. Dalam perkembangannya,
hanya
segala aspek akan ikut tumbuh dan
keamanan,
berkembang
mengatur berbagai aspek kehidupan
serta
permasalahan
memunculkan
yang
ketertiban
namun
harus
dan mampu
pula.
masyarakat, dari fungsi pengaturan ini
Perkembangan dan perubahan suatu kota
muncul beberapa instrument yuridis
terjadi pada kondisi fisik, ekonomi,
untuk menghadapi sifat individualism
sosial dan politik. Dalam perubahan dan
dari masyarakat dalam bentuk ketetapan,
perkembangan kota, para perencana kota
atau izin. (Sutedi, 2010:179).
diharapkan
kompleks
menjaga
mempertahankan
atau Adapun
fungsi
dari
izin
memelihara sesuatu yang baik tentang mendirikan bangunan merupakan bentuk kota
dan
berupaya
merencanakan legalisasi
dari
pemerintah
kepada
pertumbuhan dan perubahannya. perorangan atau badan hukum, menurut Kota
Tanjungpinang
yang
merupakan kota yang dalam proses
(Sutedi, 2010 :199) terdapat dua fungsi izin mendirikan bangunan yaitu :
pembangunan diberbagai aspek, salah 1. Sebagai satu
pembangunan
di
adalah
agar
perizinan
tidak
Kota setiap
Tanjungpinang
penertiban
pendirian bertentangan satu sama lain,
bangunan-bangunan
gedung
sebagai karena
sarana kebutuhan masyarakat dan pelaku
pemerintah
kota
Tanjungpinang
harus
pemberian lisensi mendirikan bangunan
mengkoordinir
setiap
maka masyarakat perorangan atau badan
kepentingan masyarakat yang
memiliki kewajiban untuk mengeluarkan
terkait, sehingga ketertiban
restribusi
segi kehidupan masyarakat
Tanjungpinang. Dari sisi masyarakat
dapat terwujud.
izin mendirikan bangunan bertujuan
kepada
pemerintah
kota
2. Sebagai pengatur, setiap izin
agar masyarakat atau badan memiliki
mendirikan bangunan harus
kepastian hukum, kepastian hak atas
sesuai
lisensinya,
dengan
peruntukannya,
memudahkan
masyarakat
mendapatkan fasilitas dari pemerintah.
pembangunan
harus
Tujuan tersebut dapat tercapai apabila
memperhatikan tata ruang,
masyarakat
lingkungan
mendirikan bangunan yang sah. (Sutedi,
dan
aspek
strategis. Tujuan
dari
memiliki
surat
izin
2010: 201). penerbitan
izin Berbagai
permasalahan
sering
mendirikan bangunan, dapat dilihat dari dihadapi
daerah
perkotaan.
Salah
2 sisi yaitu, dari sisi pemerintah dan dari satunya adalah terkait pembangunan sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah yang
terkadang
menyampingkan
dapat melaksanakan aturan yang sudah kaedah-kaedah serta kententuan yang diterbitkan, apakah ketentuan dalam berlaku. Dan untuk menindaklanjuti hal peraturan tersebut telah sesuai dengan tersebut Dinas Tata Kota mengharapkan kenyataannya, selain itu dengan adanya bila
ada
warga
yang
mendirikan
izin mendirikan bangunan pemerintah bangunan, hendaknya dikoordinasikan mendapatkan
peningkatan
sumber dengan dinas tersebut, tujuannya adalah
pendapatan
daerah,
karena
dengan untuk
menentukan
posisi
terdekat
dengan suatu ruas jalan yang sesuai dengan garis sepadan bangunan (GSB).
Menanggapi
hal
Tanjungpinang
tersebut
melalui
Pemko
Satpol
PP
mengamcam untuk membongkar paksa Terkait
kebijakan
Pemerintah
sejumlah
bangunan
yang
tidak
mengantongi Izin Mendirikan Bangunan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang
(IMB), namun hingga saat ini bangunan
Izin mendirikan bangunan, Walikota
yang belum memiliki izin IMB tersebut
Tanjungpinang
masih berdiri dan pemiliknya bebas
melalui
peraturan
melakukan aktivitas, berikut peneliti tersebut
menyatakan
bahwa
untuk
paparkan
jumlah
bangunan
yang
mendirikan bangunan harus memegang
memiliki dan tidak memiliki surat IMB
Izin
di
Mendirikan
Bangunan
dari
Kelurahan
Batu
IX
Kota
Tanjungpinang. Walikota Tanjungpinang atau pejabat Melihat
yang ditunjuk. Karena dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang,
perlu
dilakukan
penataan, pengaturan dan pengawasan terhadap
Pertumbuhan
Berdirinya
Bangunan-bangunan yang berkembang semakin pesat di Wilayah Kota yang pengaturannya Rencana
disesuaikan
Tata
penulis
diatas,
menganggap
betapa
pentingnya masyarakat mempunyai izin dalam mendirikan bangunan, namun kenyataan
dilapangan
yang
penulis
temui tidak demikian adanya. Hal ini dapat diketahui melalui gejala-gejala sebagai berikut :
dengan
1. Masih banyak bangunan-bangunan
Kota
baik itu perumahan mupun ruko
Ruang
Tanjungpinang. Namun
maka
permasalahan
yang masih belum mengantongi izin pada
kenyataan
nya
kebijakan tersebut masih ada yang mengabaikannya terlihat masih banyak
mendirikan bangunan. 2. Kurangnya masyarakat
kesadaran untuk
dari
mematuhi
bangunan-bangunan yang masih tidak memiliki Izin mendirikan bangunan.
peraturan daerah Nomor 4 Tahun
2005
tentang
Izin
mendirikan
bangunan.
Kelurahan
Batu
IX
Kota
Tanjungpinang?”
3. Kurangnya
sosialisasi
mengenai C.
Tujuan
dan
Kegunaan
peraturan daerah Nomor 4 tahun Penelitian 2005
kepada
masyarakat
di 1. Tujuan Penelitian
Kelurahan
Batu
IX
Kota Berdasarkan
rumusan
Tanjungpinang. masalah
tersebut
diatas,
tujuan
Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian
ini
adalah
untuk
maka penulis tertarik ingin mengkaji mengetahui lebih dalam
melalui penelitian
Implementasi
Peran
ini Satuan
Polisi
Pamong
Praja
dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Peran Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005
Tentang
Izin
Mendirikan
2005
Tentang
Izin
Mendirikan
Bangunan di Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang
Bangunan di Kelurahan Batu IX Kota 2. Kegunaan Penelitian
Tanjungpinang.”
Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya adapun manfaat dan kegunaan dari
B. Rumusan Masalah Berdasarkan
uraian
dari latar
penelitian ini adalah sebagai berikut:
belakang diatas penulis mencoba untuk a. Bagi merumuskan
permasalahan
Pemerintah
sebagai Tanjungpinang,
berikut:
“Bagaimana
Kota hasil
Implementasi penelitian
ini
diharapkan
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dapat
dijadikan
sebuah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 pandangan Tentang Izin Mendirikan Bangunan di
baru,
bahwa
sebagian masyarakat juga
sekaligus
menilai
implementasi
kebijakan
pemerintah
Kota
tanjungpinang Satpol
bangunan
c. Bagi Pihak Lain, dengan
bangunanyang
PP
Daerah tersebut.
dalam
menertibkan
Satpol
dalam Penegakan Peraturan
melalui
PP
melihat
adanya
penelitian
ini
belum
diharapkan dapat dijadikan
memiliki Izin Mendirikan
bahan masukan dan ilmu
Bangunan.
pengetahuan
Dan
tentunya
yang
baru
dengan adanya penelitian ini
tentang judul yang penulis
Pemerintah
secara
teliti. Serta dapat dijadikan
menilai
sumber informasi bagi pihak
yang
lain yang ingin melakukan
Kota
langsung apakah
dapat kebijakan
dibuatnya sudah terlaksana
penelitian
dengan optimal atau tidak
dengan
b. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan baru
sebuah yang
tentang
penelitian
yang berbeda.
D. Konsep Operasional
gambaran
sejauh
objek
sama
ilmu dapat
memberikan
yang
Guna mencapai realitas dalam
mana
rangka
sudah
sejumlah kosep yang masih abstrak
dibuat oleh Pemerintah Kota
perlu dioperasionalkan agar benar-benar
Tanjungpinang
4
menyentuh fenomena yang akan diteliti.
Tahun 2005 tentang Izin
Konsep-konsep yang dioperasionalkan
Mendirikan Bangunan dan
tersebut perlu dilakukan pengukuran
pelaksanaan
yang
Nomor
penelitian
empiris,
maka
guna mempermudah memperoleh data
disampaikan. Dengan indikator
dan kesimpulan yang akan diberi skor
sebagai berikut :
atas konsep-konsep dari masing-masing
a.
indicator.
Menyampaikan kepada
himbauan
masyarakat
di
Kelurahan Batu IX Kota Implementasi kebijakan adalah Tanjungpinang suatu
kebijakan
yang
dibuat
untuk
oleh mengantongi
izin
pemerintah dalam hal ini pemerintah mendirikan bangunan. daerah, kebijakan yang dikeluarkan b. Mengadakan
sosialisasi
tentang
mendirikan
tersebut harus diimplementasikan oleh para
implementator
karena
izin
ini banguanan
menunjukkan
berhasil
kepada
dengan masyarakat Keluraha Batu
ketidakberhasilan
dari
kebijakan.
menjadi
indikator
IX kota tanjungpinang. Adapun
yang
2. Resouces (sumber daya), dalam penelitian adalah faktor dalam proses hal implementasi
kebijakan
ini
meliputi
empat
menurut komponen yaitu terpenuhinya
Edward III dalam Winarno (2012:177) : kualitas mutu, informasi yang 1. Komunikasi, merupakan suatu program
yang
dilaksanakan
dapat
diperlukan guna pengambilan keputusan
atau
kewenangan
dengan
baik
yang cukup untuk melaksanakan
bagi
para
tugas sebagai tanggungjawab
pelaksana. Hal ini menyangkut
dan fasilitas yang di butuhkan
proses penyampaian informasi,
dalam
kejelasan
informasi
dan
indikator sebagai berikut :
konsistensi
infomasi
yang
apabila
jelas
pelaksanaan.
Dengan
a. Mengadakan tentang
pelatihan
b. Pemberian
sanksi
bagi
dalam
masyarakat
yang
tidak
cara
mendapatkan
izin
mematuhi peraturan tentang
mendirikan bangunan guna
izin mendirikan bangunan di
meningkatkann masyarakat
Kelurahan Batu IX Kota
yang berkualitas.
Tanjungpinang.
b. Melakukan
penertiban
4. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (
berdasarkan wewenang dan
Standar Operating Procedures)
tanggungjawab
yang mengatur tata aliran dalam
sesuai
dengan peraturan yang telah
pelaksanaan program, seperti:
ditetapkan.
a. Mengadakan
3. Disposisi, sikap dan komitmen
koordinasi
memilih koordinator yang
dari pada pelaksanaan terhadap
tepat
program khususnya dari mereka
masalah
peraturan
yang
berlaku
dalam
menjadi
pelaksana
dalam
mengatur yang
hal
ini
program, dalam hal ini aktor
peraturan Walikota Nomor
pelaksana
di
4 tahun 2005 Tentang izin
Kota
mendirikan bangunan Kota
Kelurahan
masyaraka Batu
Tanjungpinang,
IX
dengan
indikator sebagai berikut :
Tanjungpinang. b. Melakukan
a. Kesadaran masyarakat di
kepada
pengawasan
masyarakat
yang
Kelurahan Batu IX Kota
mendirikan
Tanjungpinang
Kelurahan Batu IX Kota
untuk
mematuhi peraturan tentang izin mendirikan bangunan.
bangunan
Tanjungpinang.
di
Kelurahan Batu IX sangat banyak sekali
E. Metode Penelitian
didirikan
1. Jenis Penelitian Jenis
penelitian
penelitian deskriptif
ini
adalah
yaitu berupaya
bangunan-bangunan
baik
berupa perumahan maupun rumah toko (ruko).
menggambarkan suatu fenomena yang 3. Informan diteliti secara apa adanya dilapangan. Dalam
penelitian
kualitatif,
Menurut Sugiyono (2005:87), bahwa tidak menggunakan istilah populasi “penelitian deskriptif adalah penelitian ataupun sampel seperti dalam penelitian yag dilakukan untuk mengetahui nilai kuantitatif. Populasi diartikan sebagai variable mandiri, baik satu variable atau kumpulan dari individu, gejala atau lebih
(indevenden)
tanpa
membuat fenomena dengan kualitas serta ciri-ciri
perbandingan,
atau
menghubungkan yang telah dtetapkan sedangkan sampel
antara variable satu dengan variable adalah lain”.
Dengan
menggunakan
sebagian
dari
populasi
itu
data (sugiyono, 2008:297).
kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk Dalam
kata, kalimat, dan gambar.
penelitian
secara
keseluruhan penelitian ini menggunakan 2. Lokasi Penelitian
teknik
purposive
sampling
karena
Sesuai dengan batasan masalah, peneliti akan memilih subjek yang sasaran dan objek penelitian dan agar memiliki pengetahuan dan informasi lebih terarah dalam
mengumpulkan
data-data
maka
tentang fenomena yang tengah diteliti. penelitian
peneliti Menurut
menetapkan
lokasi penelitian ini di
Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang.
sugiyono
(2006:218-219),
menjelaskan bahwa “teknik purposive sampling”
merupakan
teknik
Yang mana lokasi tersebut penulis pengambilan
sampel
sumber
data
jadikan pertimbangan karena saat ini di dengan
pertimbangan
tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya
2. Staf
Penegakan
Peraturan
orang tersebut dianggap paling tahu
Perundang-undangan
Daerah
tentang apa yang kita harapkan, atau
(PPUD)
Satuan
mungkin dia sebagai penguasa sehingga
Polisi
akan memudahkan objek atau situasi
Pemerintah Kota Tanjungpinang
sosial yang diteliti.
Terdiri
Pamong
Praja
dari
satu
orang. Oleh karena itu, peneliti akan 3. Staf menggunakan
informan
Operasional
dan
untuk Ketentraman Ketertiban Umum
memperoleh berbagai informasi yang Kota
Tanjungpinang
diperlukan selama proses penelitian. yang berjumlah satu orang. Yang dimaksud dengan informan kunci 4. Petugas Tindak Internal Satuan (key informan) adalah mereka yang Polisi mengetahui
dan
memiliki
Pamong
Praja
yang
berbagai bertindak
informasi pokok yang diperlukan dalam dibidang pengawasan izin yang penelitian
atau
informan
yang berjumlah tiga orang.
mengetahui
secara
mendalam 5. Masyarakat di Kelurahan Batu
permasalahan
yang
sedang
diteliti. IX Kota Tanjungpinang yang
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka mendirikan yang menjadi informan dalam penelitian bangunan
yang
ini berjumlah 10 orang terdiri dari: empat orang. 1. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja
Pemerintahan
Kota Tanjungpinang berjumlah satu orang sebagai key informan.
4. Sumber dan Jenis Data a. Data Primer
berjumlah
Data primer adalah jenis data
5. Teknik dan Alat Pengumpulan
yang diperoleh secara langsung
Data
dari subyek penelitian. Data ini
Dalam penelitian ini teknik dan
merupakan data yang diperoleh
alat
secara langsung dari populasi
digunakan adalah sebagai berikut:
melalui
1. Observasi
wawancara
mendalam
kepada
secara responden
pengumpulan
Menurut
data
yang
akan
Semiawan
(2010:112)
adalah
kegiatan
terkait judul penelitian ini yaitu
observasi
peran Satpol
dalam
mengumpulkan data langsung dari
pelaksanaan penegakan peraturan
lapangan. Dalam tradisi kualitatif,
daerah Nomor 4 Tahun 2005
data tidak akan diperoleh dibelakang
tentang
meja,
PP
Izin
Mendirikan
Bangunan di Kota Tanjungpinang.
tetapi
harus
terjun
ke
lapangan, ke tetangga, ke organisasi dan ke komunitas. Data yang berupa
b. Data Sekunder data sekunder adalah data yang
observasi dapat berupa gambaran
diperoleh atau dikumpulkan oleh
tentang sikap, kelakuan, perilaku,
orang yang melakukan penelitian
tindakan, keseluruhan interaksi antar
dari sumber-sumber yang telah
manusia.
ada.
Data
sekunder
yang 2. Wawancara
diperoleh berasal dari referensi Menurut Purbayu Budi santosa dan buku-buku perpustakaan maupun Muliawan
Hamdani
(2007:14)
media lain yang berhubungan wawancara merupakan proses tanya dengan
topik
penelitian
ini jawab atau interaksi antara pihak
Menurut
Hasan
dalam
Iqbal pencari data atau peneliti selaku
(2004:19) : pewawancara
dengan
responden
atau nara sumber yang berposisi
6. Teknik Analisa Data
sebagai pihak yang diwawancarai. Wawancara
adalah
Dalam
penelitian
ini
penulis
teknik
menggunakan metode analisis kualitatif.
pengumpulan data yang digunakan
Penelitian kualitatif merupakan kajian
penulis
yang
untuk
mendapatkan
keterangan-keterangan
data-data
teks,
dan
persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain
berhadapan muka dengan orang
untuk mengetahui hal-hal yang tidak
yang dapat memberikan keterangan
terukur
pada penulis. Wawancara dapat
Teknik analisis data merupakan proses
dipakai untuk melengkapi data yang
pengaturan
diperoleh
pengorganisasian yang mengarah kepada
melalui
wawancara
peneliti
lisan
menggunakan
tes.
Sebelum
juga
mempersiapkan
dengan
pasti
(intangible).
urutan
data,
perlu
suatu pola, kategori, dan satuan uraian
pedoman
dasar. Dalam penelitian kualitatif, tidak
wawancara.
ada pendekatan tunggal dalam analisis data
3. Dokumentasi Miles Yaitu
dan
Huberman
dalam
mempelajari/memperhatikan Sugiyono (2011:337), mengemukakan
informasi yang diperoleh dari data – bahwa
aktivitas dalam analisis data
data,sumber seperti tulisan,tempat, kualitatif dilakukan secara interaktif dan dan kertas atau orang yang ada berlangsung
terus menerus sampai
didalam tempat penelitian yang tuntas, berhubungan
dengan
sehingga
datanya
jenuh.
judul Aktivitas dalam analisis
data yang
penelitian dimaksud, yaitu: data reduction, data display,
dan
drawing/verification.
conclusion
1. Reduksi Data
Menurut
Sugiyono
(2011:338)
Menurut Sugiyono (2011:338) Data
setelah data direduksi, maka langkah
yang
selanjutnya adalah mendisplaykan
diperoleh
dari
lapangan
jumlahnya cukup banyak, untuk itu
data.
maka perlu dicatat secara teliti dan
tersebut,
rinci.
terorganisasikan,
Mereduksi
data
berarti
Melalui
penyajian maka
data
tersusun
pola
pokok, memfokuskan pada hal-hal
semakin mudah dipahami.
yang penting, dicari tema dan
Dalam
polanya. Dengan demikian data
penyajian data bisa dilakukan dalam
yang
bentuk
direduksi
akan
sehingga
dalam
merangkum, memilih hal-hal yang
telah
hubungan,
data
penelitian
akan
kualitatif,
uraian singkat, bagan,
memberikan gambaran yang lebih
hubungan antar kategori, flowchart,
jelas, dan mempermudah peneliti
dan sejenisnya yang paling sering
untuk melakukan data selanjutnya,
digunakan untuk menyajikan data
dan mencarinya bila diperlukan.
dalam penelitian kualitatif adalah
Dalam
mereduksi
data,
akan
dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.
Tujuan
utama
dari
dengan teks yang bersifat naratif. 3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi) Menurut
Sugiyono
(2011:338)
dalam
penelitian
penelitian kualitatif adalah pada
Kesimpulan
temuan. Oleh karena itu, sesuatu
kualitatif yang diharapkan adalah
yang dipandang asing dan tidak
merupakan
memiliki
dijadikan
sebelumnya belum pernah aada.
perhatian peneliti dalam melakukan
Temuan dapat berupa deskripsi atau
reduksi data.
gambaran
pola
harus
2. Data display (Penyajian Data)
temuan
suatu
objek
yang
yang
sebelumnya masih remang-remang
atau gelap sehingga setelah diteliti
mempertahankan
menjadi
melakukan monopoli praktis lewat
jelas,
dapat
berupa
hubungan kausal atau interaktif,
sistem
serta
kekuasaan secara paksa”.
hipotesis atau teori. Ketiga aktivitas dalam analisis data
Yang
tersebut
memperkuat
pemerintah
kualitatif
yang
penelitian
dilakukan
yang
mana
aparatur
dalam
hal
memiliki Negara
ini
perangkat
untuk
tetap
dilakukan oleh peneliti karena sifat
mempertahankan
sistem
data dikumpulkan dalam bentuk
pemerintahannya dalam mencapai
laporan, uraian dan proses untuk
tujuannya
mencari makna sehingga mudah
ketertiban
dipahami keadaannya baik oleh
kebutuhan melalui aparatur Negara
peneliti sendiri maupun orang lain.
yang bertugas. Sedangkan menurut
untuk
menciptakan
dan ketentraman serta
Ndraha (2003:44), bahwa pengertian II LANDASAN TEORITIS ilmu pemerintahan adalah: “Ilmu A. Pemerintahan Pemerintahan
yang
bagaimana
suatu
pemerintah suatu unit kerja bekerja
dan
memenuhi dan melindungi tuntutan
perkembangannya selalu berkaitan
yaitu harapan dan kebutuhan yang
dengan yang memerintah data yang
diperintah akan jasa public dan
diperintah. Menurut Apter dalam
layanan
Labolo
pemerintah”.
fenomena
merupakan
mempelajari
yang
awal
(2006:17),
bahwa
sipil
dalam
hubungan
pemerintah adalah: “Pemerintah itu merupakan
satuan
yang
paling
umum untuk melakukan tanggumng jawab
tertentu
guna
Salah
satu
cara
agar
program
pemerintah berjalan dengan baik
sesuai dengan konsep teori yang
Menurut
nugroho
(2003:51)
mana Satuan Polisi Pamong Praja
kebijakan publik adalah jalan mencapai
sebagai pihak yang terlibat dalam
tujuan bersama yang dicita-citakan.
hal pengamanan ketertiban dalam
Dalam hal ini tujuan yang dicita-citakan
hubungannya dengan pemerintah.
adalah sesuai dengan tujuan bangsa
Harus mematuhi peraturan yang
Indonesia yaitu mencapai masyarakat
dibuat oleh pemerintah khususnya
yang adil dan makmur berdasarkan
Pemerintah Kota Tanjungpinang.
pancasila
(ketuhanan,
kemanusiaan,
persatuan, demokrasi dan keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik B. Kebijakan Publik Indonesia yang berdasarkan hokum dan 1. Kebijakan Publik tidak semata-mata kekuasaan), maka Secara
umum,
istilah
“kebijakan” atau policy” digunakan
kebijakan public adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tempat
untuk menunjuk perilaku seseorang tujuan tersebut. aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok,
maupun
pemerintahan)
atau
suatu
lembaga
publik
merupakan
aktor
suatu aturan-aturan yang dibuat oleh
dalam suatu bidang kegiatan tertentu
pemerintah dan merupakan bagian dari
dalam hal ini pemerintahan. Menurut
keputusan
Winarno
berbagai persoalan dan isu-isu yang ada
(2012:19)
sejumlah
Kebijakan
mengemukakan
bahwa pemerintahan merupakan suatu
dan
fenomena
Kebijakan
yang
perkembangannya
awal selalu
dan berkaitan
politik
untuk
berkembang public
mengatasi
dimasyarakat. juga
merupakan
keputusan yang dibuat oleh pemerintah
dengan hubungan yang memerintah dan
untuk
melakukan
pilihan
tindakan
yang diperintah.
tertentu untuk tidak melakukan sesuatu
maupun
untuk
melakukan
tindakan
yang
diputuskan
pemerintah
tertentu. Pengertian kebijakan publik
untuk dikerjakan dalam hal-hal
menurut Anderson (2012:21):
yang
“Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seoarag aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.
untukl
diputuskan
pemerintah
tidak dikerjakan atau
dibiarkan. 2. Pembagian public
jenis
yang
bentuknya.
kebijakan
kedua
adalah
Kebijakan
publik
Berdasarkan pengertian diatas
dalam arti luas dibagi menjadi
bahwa kebijakan publik adalah suatu
dua kelompok, yaitu kebijakan
keputusan yang dibuat oleh pemerintah
dalam
berdasarkan permasalahan yang ada
pemerintah yang tertulis dalam
dalam kegiatan yang dilakukan oleh
bentuk peraturan perundangan,
instansi
dan peraturan-peraturan yang
pemerintah
dalam
rangka
yaitu 2. Jenis-jenis Kebijakan Publik kebijakan
publik
peraturan
tidak tertulis namun disepakati,
penyelengaraan pemerintah.
Arti
bentuk
yang
disebut
sebaga
konvensi-konvensi. juga
Dalam hal ini jenis-jenis kebijakan
terdapat jenis-jenis kebijikan public. public ada dua, yang pertama bahwa Sesuai dengan jenis-jenis kebijakan kebijakan publik dilihat dari makna publik menurut Nugroho (2003:54-57) : kebijakan publik yaitu kebijakan yang 1. Pembagian
pertama
dari
dibuat oleh pemerintah, setiap kebijakan
kebijakan publik adalah makna
yang dikeluarkan oleh pemerintah harus
dari kebijakan public, bahwa
dikerjakan serta dilaksanakan dan jenis
kebijakan public adalah hal-hal
kebijakan publik yang kedua yaitu
kebijakan yang dibuat pemerintah dalam
menjadi impian atau sekedar menjadi
bentuk
arsip yang tersimpan rapi jika tidak di
peraturan
perundangan,
peraturan daerah maupun peraturan yang
laksanakan.
Oleh
karenanya
bahwa
berdasarkan keputusan kepala daerah.
implementasi merupakan unsur yang sangat penting sebagai kontinuitas dari
Adapun
pengertian
dari
kebijakan munculnya suatu kebijakan.
menurut nugroho (2003:7) adalah: “Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi”. Sedangkan Udoji dalam Solichin Abdul Wahab (1997:59) dengan tegas mengatakan bahwa : “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakankebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.
Hal diatas dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan
terhadap
suatu
Berbeda sebelumnya Edward,
dari
pendapat
implementasi Winarno
menurut (2012:177)
menyebutkan bahwa : “Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan”.
kebijakan merupakan unsur yang lebih penting disbanding sekedar membuat kebijakan saja hal tersebut hanya akan
Berdasarkan
pendapat
diatas
bahwa dalam tahap kebijakan publik,
jika suatu kebijakan yang dibuat oleh
kualitas mutu, informasi yang
pemerintah dalam hal ini pemerintah
diperlukan guna pengambilan
daerah, kebijakan yang dikeluarkan
keputusan
tersebut harus diimplementasikan oleh
yang cukup untuk melaksanakan
para
ini
tugas sebagai tanggungjawab
dan
dan fasilitas yang di butuhkan
implementator
menunjukkan
keberhasilan
ketidakberhasilan tersebut.
karena
dari
Adapun
kebijakan
kewenangan
dalam pelaksanaan.
yang
3. Disposisi, sikap dan komitmen
implementasi
dari pada pelaksanaan terhadap
kebijakan tersebut menurut Edward III
program khususnya dari mereka
dalam Winarno (2012:177), menyatakan
yang
bahwa faktor dalam proses implementasi
(implementasi)
kebijakan yang dapat dilihat dari :
implementer program.
mempengaruhi
faktor
atau
dari
menjadi
pelaksana
program
dan
4. Struktur birokrasi. 1. Komunikasi, merupakan suatu Struktur program
yang
yang dilaksanakan
organisasi-organisasi
dapat
dengan
baik
bagi
para
melaksanakan
kebijakan
memiliki pengaruh penting pada apabila
jelas
implementasi. Salah satu dari aspekpelaksana. Hal ini menyangkut aspek struktual paling dasarnya proses penyampaian informasi, (Standar Operating kejelasan
informasi
dan
konsistensi
infomasi
yang
Procedures).
Prosedur –prosedur biasa ini dalam menenggulangi
keadaan-keadaan
disampaikan. umum digunakan dalam organisasi2. Resouces (sumber daya), dalam organisasi public dan swasta. hal
ini
meliputi
empat
komponen yaitu terpenuhinya
C. Implementasi
Implementasi berasal dari bahasa
keuangan, dan tentu saja siapa yang
inggris yaitu to implement yang berarti
bertanggung
mengimplementasikan.
kebijakan
Implementasi
jawab
melaksanakan
tersebut,
dan
bagaimana
merupakan salah satu tahap dalam
mengantarkan kebijakan secara konkrit
proses
ke masyarakat”.
kebijakan
implementasi
publik.
Biasanya
dilaksanakan
setelah
Implementasi atau pelaksanaan
sebuah kebijakan dirumuskan dengan
merupakan perluasan aktivitas yang
tujuan yang jelas. Implementasi adalah
saling menyesuaikan proses interaksi
suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan
kebijakan
kepada
masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Menurut (2009:295), implementasi
Gaffar , Afan
bahwa adalah
:
antara
tujuan
dan
tindakan
untukmencapainya serta memerlukan jaringan
pelaksana,
birokrasi
yang
efektif. Setiawan, Guntur (2004:39) Pengertian
implementasi
yang
dikemukakan di atas, dapat disimpulkan
pengaertian
bahwa implementasi merupakan proses
“Rangkaian
untuk melaksanakan ide, proses atau
kegiatan tersebut mencakup persiapan
seperangkat
seperangkat peraturan lanjutan yang
harapan orang lain dapat menerima dan
merupakan interpretasi dari kebijakan
melakukan penyesuaian dalam tubuh
tersebut. Misalnya dari sebuah undang-
birokrasi demi terciptanya suatu tujuan
undang
Peraturan
yang bisa tercapai dengan jaringan
Presiden,
pelaksana yang bisa dipercaya.
muncul
Pemerintah,
sejumlah
Keputusan
aktivitas
baru
dengan
maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber
daya
guna
menggerakkan
implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya
Implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Usman Nurdin (2002:70)
keputusan kebijaksanaan. Van Meter dan Van Horm (2008:139) Pengertian
implementasi
yang
dikemukakan di atas, dapat disimpulkan Berdasarkan pendapat diatas dapat bahwa
implementasi
adalah
bukan disimpulkan
bahwa
implementasi
sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan merupakan suatu proses yang dinamis, yang terencana dan dilakukan secara dimana pelaksana kebijakan melakukan sungguh-sungguh
berdasarkan
acuan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga
norma tertentu untuk mencapai tujuan akhirnya akan mendapatkan suatu hasil kegiatan. Oleh karena itu implementasi yang sesuai dengan tujuan atau sasaran tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi kebijakan itu sendiri. oleh objek berikutnya. Pengertian Implementasi Kebijakan dan Politik merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Harsono, Hanifah (2002:67) Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Solichin (2001:65)
implementasi
yang
dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa
implementasi
adalah
suatu
kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan
bergantung
bagaimana
implementasi yang berjalan dengan baik dalam
melaksanakan
proses
penyempurnaan akhir. Oleh karen itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya
Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam
tujuan yang diharapkan.
yang lebih tinggi,dan baru mempunyai
D. Peraturan Daerah 1. Pengertian Peraturan Daerah Dalam penyelenggaraan otonomi
kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah
daerah, ada dua produk hukum yang Peraturan
Daerah
merupakan
peraturan
perundang-
dapat dibuat oleh suatu daerah, salah bagian satunya
adalah
Peraturan
dari
Daerah. undangan, pembentukan suatu perda
Kewenangan membuat peraturan daerah harus (Perda),
merupakan
wujud
berdasarkan
pada
asas
nyata pembentukan
peraturan
perundang-
pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki undangan. Oleh sebab itu, perda yang oleh suatu daerah dan sebaliknya, baik itu adalah yang memuat ketentuan, peraturan daerah merupakan salah satu antara lain: sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala
1).
Memihak kepada rakyat banyak
Daerah setelah mendapat persetujuan
2).
Menjunjung
hak
asasi
lingkungan
dan
manusia
bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi
tinggi
3).
Berwawasan budaya
/kabupaten/kota,
serta
tugas
pembantuan.
pada
dasarnya
Tujuan utama dari suatu perda
merupakan penjabaran lebih lanjut dari
adalah untuk mewujudkan kemandirian
peraturan
yang
daerah dan memberdayakan masyarakat.
lebih tinggi, dengan memperhatikan cirri
Dalam proses pembuatan suatu perda,
khas masing-masing daerah. Perda yang
masyarakat
dibuat oleh satu daerah tidak boleh
masukan, baik secara lisan maupun
bertentangan dengan kepentingan umum
tertulis.
dan/ atau peraturan perundang-undangan
sebaiknya dimulai dari proses penyiapan
Perda
perundang-undangan
sampai
berhak
Keterlibatan
pada
waktu
memberikan
masyarakat
pembahasan
rancangan
perda.
Penggunaan
hak
kedudukan hukum dan pemerintahan,
masyarakat dalam pelaksanaannya diatur
ketertiban dan kepastian hukum dan
dalam peraturan tata tertib DPRD.
keseimbangan
Rozali Abdullah (2005-133).
pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat
dalam
berhak
proses
memberikan
Kewenangan membuat peraturan masukan, baik secara lisan, atau secara daerah adalah wujud nyata pelaksanaan tertulis. Keterlibatan masyarakat ini hak otonomi yang dimiliki oleh suatu dimulai dari proses penyiapan sampai daerah dan sebaliknya, peraturan daerah pada
waktu
pembahasan
rencana
merupakan salah satu sarana dalam peraturan penyelenggaraan
otonomi
daerah.
Proses
penetapan
daerah. suatu peraturan daerah dilakukan dengan
Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala penetapan sebagai berikut: Daerah setelah mendapat persetujuan dari
DPRD.
Pembentukan
suatu
1).
Rancangan peraturan daerah yang
peraturan daerah harus berdasarkan pada
telah disetujui oleh DPRD kepada
asas pembentukan peraturan perundang-
Bupati,
undangan pada umumnya yang terdiri
pimpinan DPRD kepada Bupati
dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau
untuk
organ
peraturan daerah.
pembentukan
yang
tepat,
kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan,
kedayagunaan
2).
disampaikan
ditetapkan
oleh
sebagai
Penyampaian rancangan peraturan
dan
daerah oleh pimpinan DPRD
kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan
kepada Bupati, dilakukan dalam
keterbukaan. Muatan suatu peraturan
jangka waktu paling lama tujuh
daerah yang baik harus mengandung
hari,
asas
persetujuan bersama diberikan.
pengayoman,
kebangsaan,
keadilan,
kemanusiaan, kesamaan
terhitung
sejak
tanggal
3).
Rancangan
peraturan
daerah
Gubernur
atau
Bupati/Walikota.
ditetapkan Bupati paling lambat
Pembahasan bersama tersebut melalui
tigapuluh hari sejak rancangan
tingkat-tingkat
tersebut
rapat komisi, panitia, alat kelengkapan
mendapat
persetujuan
bersama.
pembicaraan,
dalam
DPRD yang khusus menangani legislasi,
Peraturan
sudah
dan dalam rapat paripurna. Raperda
sah
yang telah disetujui bersama oleh DPRD
disampaikan kepada pemerintah pusat
dan Gubernur atau Bupati/Walikota
selambat-lambatnya tujuh hari setelah
disampaikan
ditetapkan. Apabila peraturan daerah
kepada Gubernur atau Bupati/Walikota
tersebut ternyata bertentangan dengan
untuk disahkan. Sedangkan tujuan utama
kepentingan-kepentingan umum dapat
dari suatu peraturan daerah adalah untuk
dibatalkan oleh pemerintah pusat.
mewujudkan kemandirian daerah dan
ditetapkan
daerah
atau
yang
dinyatakan
oleh
memberdayakan 2. Mekanisme
Pimpinan
masyarakat.
DPRD
Dalam
Pembentukan proses
pembuatan
suatu
peraturan
Peraturan Daerah daerah, masyarakat berhak memberikan Rancangan
Peraturan
Daerah masukan, baik secara lisan maupun
(Raperda) dapat berasal dari DPRD atau secara tertulis. Keterlibatan masyarakat, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau sebaiknya dimulai dari proses penyiapan Walikota). Raperda yang disiapkan oleh sampai
pada
waktu
pembahasan
Kepala Daerah disampaikan kepada rancangan DPRD.
Sedangkan
Raperda
peraturan
daerah.
yang Penggunaan
hak
masyarakat
dalam
disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pelaksanaannya diatur dalam peraturan pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. tata tertib DPRD. (Rozali Abdullah Pembahasan
Raperda
di
DPRD (2005-133).
dilakukan
oleh
DPRD
bersama
3. Peraturan
Daerah
Kota
Tanjungpinang Nomor 4 Tahun
Tanjungpinang atau Pejabat yang ditunjuk. 2. Untuk
2005 Sesuai
dengan
memperoleh
Izin
ditetapkannya
Mendirikan Bangunan yang
Undang -undang Nomor 5 Tahun 2001
dimaksud dalam ayat (1)
tentang
pemohon mengajukan surat
Pembentukan
Tanjungpinang,
Kota
perlu
dilakukan
permohonan
dengan
penataan, pengaturan dan pengawasan
mengisi formulir yang telah
terhadap
disiapkan
Pertumbuhan
Berdirinya
Bangunan -bangunan yang berkembang
materai
semakin pesat di Wilayah Kota yang
melalui
pengaturannya
bangunan.
Rencana
disesuaikan
Tata
Tanjungpinang pertimbangan
dengan
Ruang bahwa
diatas
Kota
berdasarkan
perlu
dibentuk
3. Pada
serta
dibubuhi
yang
ditunjuk pengawas
surat
permohonan
yang dimaksud ayat (2) disertai dengan persyaratan
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
yang
ditetapkan
tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Walikota :
oleh
a. tanda bukti pemilikan Dalam
ketentuan
Peraturan tanah ( sertifikat hak tanah
Daerah Nomor 4 Tahun 2005 BAB II ); Pasal
2
tentang
Izin
Mendirikan b. tanda bukti lunas Pajak
Bangunan berisi: Bumi dan Bangunan ( PBB 1. Untuk mendirikan bangunan
);
harus ada Izin Mendirikan
c. gambar bangunan yang
Bangunan
terperinci ukurannya;
dari
Walikota
d. uraian tentang bahanbahan
yang
akan
atau
rekomendasi
dari
dipergunakan campuran
Instansi
dan ukuran bahan -
setempat
dimana
bahannya;
bangunan
tersebut
e. kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemohon; f.
prinsip
berwenang
didirikan. 4). Izin Mendirikan Bangunan
pas foto si pemohon
dapat
sebanyak
sudah melunasi Retribusi
3
lembar
ukuran 4 x 6 cm;
diberikan
apabila
Izin Mendirikan Bangunan.
g. surat keterangan tidak
1. Keputusan
tentang
terlibat perkara Perdata /
penolakan
harus
Pidana
diberikan oleh Walikota
atas
tanah
maupun bangunan yang
atau
akan
/
ditunjuk,
kepada
Pejabat
pemohon
dengan
rombak,
diperbaiki dari
yang berwenang;
Pejabat
yang
menyebutkan alasan -
h. untuk jenis bangunan
alasan
penolakannya
tertentu ( sesuai dengan
dalam tenggang waktu 1
sifat penggunaan dan
( satu ) bulan sejak
pemilikan),
permohonan diterima.
harus
dilengkapi pula dengan beberapa
persyaratan
2. Apabila
dari
pihak
pemohon keberatan atas
yang diperlukan untuk
penolakan,
yang
itu, seperti surat izin
dimaksud dalam ayat
(1)
dan
(2),
maka
dibeban
Walikota atau Pejabat yang
suatu
Panitia yang terdiri dari
kepada
pemohon.
ditunjuk
membentuk
kan
Dalam BAB II Pasal 4 berbunyi Tanpa
Izin
Mendirikan
Bangunan
pekerjaan -pekerjaan boleh dilakukan :
3 ( tiga ) orang yang 1. perbaikan masing
-masing
satu mengecat
orang
ahli
ringan-ringan,
bidang
/
mengapur
dan
memplaster / menutup retak –
bangunan, satu orang retak pada dinding bata dengan Pengawas
Bangunan campuran semen;
dan satu orang lagi oleh 2. memperbaharui lantai / langitpemohon. langit dan atap selama tidak 3. Panitia yang dimaksud merubah tinggi ruangan; pada ayat (3), wajib 3. memperbaharui melakukan
bagian-bagian
penilaian yang bergerak pada pintu dan
dan
menyampaikan jendela asal tidak
pendapatnya selambat4. merubah bentuk yang lama; lambatnya dalam tempo 5. membuat sekatan kamar yang waktu 8 ( delapan ) hari dapat dipindahkan; kerja kepada Walikota 6. membuat emperan yang tidak atau
Pejabat
yang bertiang dengan penonjolann ya
ditunjuk untuk diambil tidak lebih tinggi dari 1, 5 ( satu suatu Keputusan. koma lima ) meter; 4. Biaya untuk keperluan Panitia tersebut diatas
7. memperbaharui
pagar
yang
telah diberikan dengan tidak
terbuat dari bata, besi dan kayu dengan petunjuk teknis 8. membuat
pagar
semestinya; 4. pekerjaan
yang
Bangunan
tidak
tidak
dilaksanakan menurut ketentuan
permanen, dimana batas waktu
-ketentuan Peraturan Daerah ini
dan
atau
penggunaannya
dilaporkan
kepada
harus Walikota
menyimpang
perjanjian
yang
dari
ditentukan
atau pejabat yang berwenang
dalam surat Izin Mendirikan
untuk mendapat persetujuan
Bangunan.
Dalam BAB II Pasal 6 Izin Mendirikan
Bangunan
yang
telah
diberikan dapat dibatalkan apabila :
Dalam Bab IV Pasal 9 tentang Pemutihan Bangunan berbunyi sebagai berikut:
1. dalam waktu 6 ( enam ) bulan setelah
Izin
1. Bangunan yang telah
Mendirikan
didirikan
Bangunan diberik an pemegang
memiliki
izin belum mulai bekerja;
Mendirikan
2. pemegang
Izin
Mendirikan
tetapi
Izin
2. Pemilik
Bangunan
orang yang berkepentingan atas
wajib
bangunan itu;
Pemutihan
3. Walikota atau Pejabat yang
keterangan
mengetahui -keterangan
Bangunan
dikenakan Pemutihan.
Bangunan tidak lagi sebagai
ditunjuk
tidak
melaksanakan Izin
Mendirikan
bahwa
Bangunannya.
yang
Dalam Bab IV Pasal 10 tentang
diberikan tidak benar, sehingga
Pemutihan Bangunan berbunyi sebagai
Izin Men dirikan Bangunan
berikut:
1. Bangunan yang sudah didirikan
tanpa
Mendirikan dan
sekali,
diwajibkan
Izin
mengajukan
Bangunan
permohonan
untuk
memperpanjang
Surat
tidak
dapat
dikenakan
Pemutihan,
Izin Sementara kepada
diberikan
dispensasi
Walikota atau Pejabat
untuk
pemanfaatannya
dengan
Surat
yang ditunjuk.
Izin
5. Surat
Sementara. 2. Izin
baru
Izin
Sementara
dapat
diberikan
Sementara
apabila sudah diadakan
sebagaimana dimak sud
pemeriksaan bangunan
ayat (1), tatacara dan
dan
persyaratannya
Mendirikan
lebih
lanjut
diatur oleh
sudah
Walikota.
biaya
Izin
Bangunan
dilunasi
oleh
pemohon.
3. Ketentuan dan syarat-
6. Bangunan-bangunan
syarat bangunan yang
yang dimaksud ayat (1)
tidak dapat dikenakan
harus dibongkar tanpa
pemutihan sebagaimana
mendapat ganti.
dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan
Adapun Peraturan Daerah yang mengatur
tentang
Izin
Mendirikan
Keputusan Walikota.
Bangunan terdapat juga pada peraturan
4. Pemilik Bangunan yang
daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
dimaksud pada ayat (1)
bangunan gedung pasal 9 memuat
setiap 3 (tiga) tahun
berbagai ketentuan yang terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan yaitu: 1. Setiap perorangan/badan yang mendirikan bangunan gedung wajib
memiliki
pemerintah
IMB
kota,
dari
E. Satuan Polisi pamong Praja 1. Definisi Satuan polisi Pamong
kecuali
Praja
bangunan gedung fungsi khusus.
Satuan
2. IMB adalah surat bukti dari
polisi
Pamong
Praja
pemerintah kota bahwa pemilik
merupakan perangkat aparat pelaksana
bangunan
gedung
dapat
layanan
perlindungan
mendirikan
bangunan
sesuai
hukum
dalam
dan
penegak
konteks
institusi
dengan rencana teknis bangunan
ketenteraman dan ketertiban (tramtib) di
gedung yang telah disetujui oleh
lingkungan dimana ditugaskan. Kinerja
Pemerintah Kota.
Satpol PP mengacu pada tugas pokok
3. Walikota
menerbitkan
izin
dan
fungsinya
mendirikan bangunan gedung
ketenteraman
untuk
(tramtibmas),
kegiatan:pembangunan
sebagai
pembina
ketertiban
masyarakat
pemberi
layanan
bangunan gedung baru, dan
perlindungan, pemberi peringatan dini
prasarana
dan
bangunan
rehabilitasi/renovasi geduna bangunan
dan/atau
gedung bangunan
prasaranan
gedung,
meliputi
penanggulangan
tramtibmas, daerah ruang
dan
(perda).
pemeliharaan
penegak Secara
geraknya
peraturan
keseluruhan
dijiwai
untuk
perbaikan/perawatan,perubahan,
kepentingan terbaik bagi masyarakat,
perluasan/pengurangan
dan sesuai dengan tatanan nilai yang
pelestarian/pemugaran.
berlaku dalam masyarakat secara umum.
Tuntutan tugas aparat Satpol PP yang
Kota Tanjungpinang berbunyi bahwa
bagitu luas ini tentu merupakan suatu
untuk melaksanakan ketentuan pasal 11
beban kerja tersendiri. Kuantitas beban
dan pasal 68 ayat (1) Undang-undang
kerja yang demikian berat tentunya
Nomor
merupakan permasalahan kinerja yan
Pemerintahan Daerah, maka dipandang
spesifik bagi aparat satpol PP.
perlu dibentuk Organisasi Perangkat
22
Tahun
1999
tentang
Daerah. bahwa salah satu Organisasi Peraturan Pemerintah Republik Perangkat Daerah adalah Satuan Polisi Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Pamong
Praja
yang
keberadaannya
satuan polisi pamong praja, dalam Bab I diperlukan bagi penyelenggaraan tugas (1)
mengenai
ketentuan
umum Pemerintah Daerah dalam memelihara
disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, ket enteraman dan ketertiban serta yang selanjutnya disingkat Satpol PP, menegakkan Peraturan Daerah. bahwa adalah bagian perangkat daerah dalam berdasarkan pertimbangan sebagaimana penegakan Peraturan daerah (Perda) dan dimaksud huruf a dan b di atas perlu penyelenggaraan ketertiban umum dan ditetapkan ketenteraman
masyarakat.
Pembentukan
Organisasi
Polisi danTata Kerja Satuan Polisi Pamong
Pamong Praja adalah anggota Satpol PP Praja
Kota
Tanjungpinang
dengan
sebagai aparat pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah. penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban
umum
dan
ketenteraman
masyarakat.
2. Tugas dan Kewajiban Satpol PP Peraturan Pemerintah Republik
Peraturan
Daerah
Kota Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang
Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2003 satuan polisi pamong praja, dalam Bab tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
II (5) mennyatakan, tugas satuan polisi
Negeri Sipil
pamong praja (Satpol PP) adalah :
aparatur lainnya. 6).
1).
Menyusun
program
daerah, dan/atau
Melakukan pengawasan terhadap
dan masyarakat, aparatur, atau badan
melaksanaan penegakan Perda, menyelenggaraan umum
dan
hukum
agar
mematuhi
menaati
Perda
dan
ketertiban dan
peraturan
ketenteraman kepala daerah.
masyarakat
serta
perlindungan 7).
Melaksanaan tugas lainnya yang
masyarakat diberikan oleh kepala daerah 2).
Melaksanaan
kebijakan Selanjutnya dalam Bab III (8) PP
penegakan Perda dan peraturan Nomor 6/2010 disebutkan mengenai kepala daerah kewajiban 3).
Melaksanaan
satpol
PP
dalam
kebijakan melaksanakan tugasnya, yakni:
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di
1).
daerah 4).
5).
Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia,
Melaksanaan
kebijakan
dan
norma sosial lainnya yang
perlindungan masyarakat.
hidup
Melaksanaan
masyarakat
koordinasi
penegakan Perda dan peraturan
2).
dan
berkembang
di
Menaati disiplin pegawai negeri
kepala daerah, menyelenggaraan
sipil dan kode etik Polisi Pamong
ketertiban
Praja
umum
dan
ketenteraman masyarakat dengan
3).
Membantu
Kepolisian
Negara
Republik
perselisihan
Indonesia,
Penyidik
Pegawai
dapat
menyelesaikan masyarakat
yang
mengganggu ketertiban
umum
4).
dan
ketenteraman
Perumusan
kebijakan
masyarakat
penyelenggaraan ketentraman dan
Melaporkan kepada Kepolisian
ketertiban di Daerah;
Negara Republik Indonesia atas
5).
a.
b.
Pelaksanaan penegakan kebijakan
ditemukannya atau patut diduga
Peraturan Daerah dan Keputusan
adanya tindak pidana
serta Kebijaksanaan Walikota;
Menyerahkan kepada Penyidik
Penyusunan
program
dan
Pegawai Negeri Sipil daerah atas
pelaksanaan
ketentraman
dan
ditemukannya atau patut diduga
ketertiban, penegakkan Peraturan
adanya
Daerah dan Keputusan Walikota;
pelanggaran
c.
terhadap
Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
d.
Koordinasi penegakkan Peraturan Daerah, Keputu san Walikota dan
Peraturan
Daerah
Kota
Peraturan
Perundang-undangan
Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2003
lainnya dengan aparat Kepolisian
Pasal 4 SATPOL PP mempunyai tugas
Negara, Penyidik Pegawai Negeri
membantu
Sipil
Walikota
dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
(PPNS)
atau
aparatur
lainnya.
bidang Ketentraman dan Ketertiban umum
serta
menegakkan
Peraturan
Daerah. Sedangkan pasal 5, dalam
3. Kewenangan
Satuan
Polisi
Pamong Praja
menyelenggarakan tugas sebagaimana
Adapun wewenang Satpol PP
dimaksud pada Pasal 4, SATPOL PP
No. 6 Th 2010 tentang Satuan Polisi
mempunyai fungsi:
Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :
1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial
terhadap
pelanggaran atas perda dan/atau
warga
aparatur lainnya.
masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang
melakukan
III GAMBARAN UMUM
pelanggaran atas Perda dan/atau A. Sejarah Singkat Satuan Polisi peraturan kepala daerah. Pamong
Praja
Kota
2. Menindak warga masyarakat, Tanjungpinang aparatur, atau badan hukum Satuan Polisi Pamong Praja yang mengganggu ketertiiban adalah perangkat pemerintah daerah umum
dan
ketenteraman dalam memelihara ketentraman dan
masyarakat. keteertiban 3. Fasilitas
dan
umum
serta menegakan
pemberdayaan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong
kapasitas
penyelenggaraan Praja merupakan perangkat daerah yang
perlindungan masyarakat. dapat berbentuk Dinas Daerah atau 4. Melakukan
tindakan Lembaga Teknis Daerah. Satuan Polisi
penyelidikan
terhadap
warga Pamong Praja dapat berkedudukan di
masyarakat, aparatur, atau badan daerah provinsi dan daerah Kabupaten hukum yang diduga melakukan atau Kota.Di daerah Provinsi, Satuan pelanggaran atas perda dan/atau Polisi Pamong Praja dipimpin oleh peraturan kepala daerah. kepala 5. Melakukan
yang
berada
di
bawahdan
tindakan bertanggung jawab kepada Gubernur
administratif
terhadap
warga melalui Sekretaris Daerah.Di daerah
masyarakat, aparatur, atau badan Kabupaten hukum
yang
atau
Kota,Satuan
Polisi
melakukan Pamong Prajadipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Pada
tanggal
10
November
1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.Di Jawa
Organisasi dan tata kerja Satuan ddan Madura, Satuan Polisi Pamong Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Praja dibentuk pada tanggal 5 Maret Peraturan Daerah (Perda), sehingga 1950.Inilah awal mula terbentuknya antar
daerah
bisa
saja
memiliki Satuan Polisi Pamong Prajadan oleh
nama,organisasi,dan tata kerja yang sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetap berbeda-beda.
Polisi
Pamong
Praja sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong
didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Praja dan diperingati setiap tahun. Pada Maret 1950 moto PRAJA WIBAWA, tahun
1960,
dimulai
Pembentukan
untuk mewadahi sebagian ketugasan Kesatuan Polisi Pamong Prajadi luar pemerintah
daerah.
Sebenarnya
telah
dilaksanakan
Jawa dan Madura dengan dukungan para ketugasan
ini
petinggi pemerintah
sejak
zaman
Militer/Angkatan
Perang.
kolonial. Tahun 1962 namanya berubah menjadi
Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Kesatuan
Pagar
Baya
untuk
Praja setelah proklamasi kemerdekaan, membedakan
dariKorps
Kepolisian
dimana diawali dengan kondisi yang Negara seperti seperti dimaksud dalam tidak
stabildan
mengancam
Negara UU No.13/1961 tentang Pokok-pokok
Kesatuan
Republik
Indonesia Kepolisian. Tahun 1963 berubah lagi
dibentuklah Detasemen Polisi sebagai menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah penjaga
Keamanan
Kapanewon
di Satuan Pamong Praja mulai terkenal
Yogyakarta
sesuai
dengan
Surat sejak pemberlakuan UU No. 5/1974
Perintah
Jawatan
Praja
di
Daerah tentang Pokok-pokok di pemerintah di
Istimewa Yogyakarta untuk menjaga Daerah.Pada Pasal 86 (1) disebutkan, ketentraman dan ketertiban masyrakat.
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan
2. Misi
perangkat wilayah yang melakssanakan a. Memelihara
ketentraman
tugas dekonsentrasi. Saat ini UU No. dan
ketertiban
umum
5/1974 tidak berlaku lagi,digantikan penegakan Peraturan Daerah dengan UU No. 22/1999 dan direvisi dan menjadi
UU
No.
32/2004
Keputusan
Kepala
tentang Daerah
serta
Peraturan
Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 148 pelaksanaan lainnya; UU No/2004 disebutkan, Polisi Pamong b. Memberdayakan Praja adalah perangkat pemerintahan masyarakat
menuju
daerah dengn tugas pkok menegakan terwujudnya peraturan
daerah,
kententraman
menyelenggarakan dan ketertiban umum;
ketertiban
umum
dan
ketentraman c. Memberdayakan
Polisi
masyrakat sebagai pelaksanaan tugas Pamong Praja dan PPNS desentralisasi. menuju 1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang
profesionalisme
dalam pelaksanaan tugas; d. Menjalin kerja sama dan kemitraan
dengan
Polisi
A. Visi dan Misi Pamong Praja di wilayah 1. Visi
Kabupatendalam
“Terwujudnya ketentraman
pemeliharaan dan
umum,penegakan
memelihara
ketentraman
ketertiban
dan ketertiban umumserta
Peraturan
penegakan Peraturan Daerah
Daerah (PERDA) dan Peraturan
danKeputusan
Kepala Daerah”
Daerah
serta
Kepala peraturan
pelaksanaan lainya.
9.
Kepala
Bidang
Perlindungan
Masyrakat 10. Kepala Seksi Penyidik 2. Struktur Organisasi Satuan Polisi
11.
Kepala
Seksi
Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan
Pamong Praja Kota Tanjungpinang
12. Kepala Seksi Kerjasama Struktur
yang
ada
pada
setiap
organisasi pada dasarnya merupakan
13.
Kepala
Seksi
Operasi
dan
Pengendalian 14. Kepala Seksi Teknis Fungsional
pembagian
tugas,wewenang
dan
15. Kepala Seksi Bina Linmas
tanggungjawab dari orang-orang yang
16.
melaksanakan
Kecamatan
pekerjaan,sehingga
Unit
Pelaksana
Satpol
PP
dengan jelas akan terlihat pembagian tugas dari masing-masing bagian disertai dengan
perincian
tugasnya
masing-
masing.
IV IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
Struktur organisasi Kantor Satuan Polisi
PERATURAN DAERAH
Pamong Praja Kota Tanjungpinang,
TANJUNGPINANG NOMOR 4
terdiri dari: TAHUN 2005 TENTANG IZIN
1. Kepala Satuan 2. Sekretaris
MENDIRIKAN BANGUNAN DI
3. Kepala Sub Bagian Umum dan
KELURAHAN BATU IX KOTA
Kepegawaian TANJUNGPINANG
4. Kepala Sub Bagian Program 5. Kepala Sub Bagian Keuangan 6. Kepala Bidang Penegakan Perundangundangan
Implementasi
atau
pelaksanaan
kebijakan adalah suatu kebijakan yang
7. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini
Ketentraman Masyrakat 8.
Kepala
Aparatur
Bidang
Sumber
Daya
pemerintah daerah yang kemudian harus menujukkan
keberhasilan
dan
ketidakberhasilan
dari
kebijakan
Dalam
penelitian
ini,
penulis
tersebut, salah satu kebijakan tersebut
menetapkan beberapa dimensi beserta
ialah berbentuk peraturan tertulis pada
indikator yang mempengaruhi dalam
peraturan EWali Kota Tanjungpinang
implementasi peraturan daerah Nomor 4
Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin
Tahun 2005 tentang izin mendirikan
mendirikan bangunan di kelurahan batu
bangunan Kota Tanjungpinang, menurut
IX Kota Tanjungpinang.
teori dari Edward III dalam Winarno
Implementasi Peraturan Walikota
(2012:177).
Adapun
dimensi
atau
Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005
indikator yang dimaksud sebagai berikut
tentang izin mendirikan bangunan di
:
Kelurahan batu 9 Kota Tanjungpinang A. Komunikasi belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masih banyak bangunan
Komunikasi,
merupakan
yang berupa ruko dan pewrumahan yang
program
belum mengantongi izin mendirikan
dengan baik apabila jelas bagi para
bangunan, hal tersebut diperkuat dengan
pelaksana. Hal ini menyangkut proses
perbandingan data pada tahun 2014 yang
penyampaian
mana pelanggaran lebih besar dari tahun
informasi dan konsistensi infomasi yang
2015, hal ini dapat dilihat dari data
disampaikan melalui peraturan tersebut.
bangunan
Beberapa
yang
ada
atau
belum
yang
dapat
suatu
dilaksanakan
informasi,
bentuk
kejelasan
implementasi
mengantongi izin. Adapun hal tersebut
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005
dilihat pada tabel sebagai berikut :
yang dilaksanakan oleh Satauan Polisi Pamong
Praja
melalui
komunikasi antara lain :
media
1. Menyebarkan Himbauan Kepada Masyarakat Kelurahan
Dilingkungan Batu
IX
pertama
kali
dilakukan
adalah
mengiformasikan peraturan itu dengan
Kota jelas kepada seluruh stakeholder yang
Tanjungpinang
terlibat dalam peraturan tersebut.
Imlementasi
Peraturan
Daerah
Salah
satunya
dengan
cara
Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin
memberitahukan mengenai keberadaan
mendirikan
Kota
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005
diambil
yang membahas mengenai masalah izin
bangunan
Tanjungpinang berdasarkan
yang
kasus
yang
terjadi
di
mendirikan
bangunan
serta
Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang
menyebarkan kepada masyarakat di
sebagian
Kelurahan Batu 9 Kota Tanjungpinang.
besar
masyarakat
sudah
mengetahui mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tersebur.
Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan Yudi
Tidak semua tahu bahwa peraturan
Kurniawan sebagai salah satu Staf
untuk
Penegakan Perundang-undangan Daerah
menegaskan perilaku masyarakat agar
(PPUD) di Satuan Polisi Pamong Praja
tetap mematuhi perintah suatu peraturan
Pemerintah Kota Tanjungpinang yang
daerah yang telah dibuat. Namun tidak
mengatakan :
sedikit dari masyarakat sadar akan
“bahwa ia mengetahui adanya peraturan daerah tersebut dan pelaksanaannya setiap masyarakat harus mengantongi izin dalam mendirikan bangunan, untuk penyebarannya sendiri juga pernah dilakukan dengan cara menyebarkan surat edaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005”. (Wawancara tanggal 1 juni 2015)
dibuat
untuk
diberlakukan
keberadaan dan berlakunya peraturan tersebut, oleh sebab itu harus ada pelaksanaan yang jelas dari peraturan tersebut. Lalu bagai mana peraturan tersebut dilaksanakan, tentu hal yang
Sesuai dengan pernyataan informan diatas
yang
mengetahui
adanya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005
bangunan masih kurang afektif, karena masih banyak kita dapati dilapangan bangunan-bangunan yang belum memilki izin, walaupun ada yang sudah memilki izin tapi masih banyak juga ditemui bangunan fisik nya menyalahi izin.”(Wawancara tanggal 5 juni 2015)
tentang izin mendirikan bangunan Kota Tanjunghpinang
dibuktikan
dengan Pernyataan Petugas Tindak Internal
adanya
kewajiban
bagi
masyarakat diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa
untuk mengantongi izin mendirikan petugas bangunan.
Adapun
tindak
internal
mengetahui
mengenai tentang IMB namun banyak sekali
komunikasi yang dilakukan dengan cara masyarakat yang bangunan nya tidak menyebarkan
himbauan
Peraturan memiliki IMB, hanya sebagian kecil saja
Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tersebut masyarakat yang telah mengantongi sudah pernah dilakukan dengan cara IMB. menyebarkan surat edaran Peraturan Dearah Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin
mendirikan
bangunan
kepada
Berbeda
dengan
pengetahuan
masyarakat akan adanya IMB hal ini diungkapkan oleh bambang masyarakat
masyarakat.
Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang Hal senada juga diungkapkan oleh yang menyatakan bahwa: informan Dian Asmara Siregar S.sos sebagai Petugas Tindak Internal di Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota
Tanjungpinang
yang
mengungkapkan: “ bahwa ia mengatakan mengetahui namun implementasi peraturan nomor 4 tahun 2005 tentang izin mendirikan
“saya tidak mengetahui tentang IMB, karena saya membeli bangunan yang berupa warung pada teman saya, dan teman saya tidak memberi tahu tentang IMB”.(Wawancara tanggal 9 juni 2015)
Kurangnya informasi tentang aturan IMB kepada pemilik bangunan dari pemerintah
Kota
koordinasi dengan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan IMB.
Tanjungpinang Pendapat di atas diperkuat dengan
menjadikan
masyarakat
mendirikan pernyataan oleh Kepala Satuan Polisi
bangunan
tidak
mengikuti
aturan, Pamong
Praja
Pemerintah
Kota
padahal aturan sudah dibuat sejak tahun Tanjungpinang
yang
merupakan
2005, namun masyarakat tidak paham Informan kunci mengenai Peraturan dengan aturan tersebut. Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Adapun menurut informan Yusri Sabarudin
sebagai Staf Operasional
dan Ketentaraman Ketertiban Umum yang menyatakan:
izin mendirikan bangunan dilingkungan Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang yang menyatakan:
“ia mengatakan kalau masalah mengetahui adanya IMB, ya jelas mengetahui namun berjalan atau tidaknya IMB tersebut itu yang saya kurang mengetahui”.(Wawancara Tanggal 15 juni 2015)
“Bahwa ia mengatakan sangat jelas mengetahui dan pelaksanaan peraturan tersebut, dilakukan dari BP2T dan instansi terkait, kaitannya dengan Satuan Polisi Pamong Praja adala sebagai penegak peraturan daerah, pengawasan dan penindakan”. (Wawancara tanggal 21 juni 2015)
Aturan IMB memang diketahui oleh
Berdasarkan pendapat informan
pihak
Staf
Ketertiban
dan
kunci diatas bahwa ia sangat mengetahui
selanjutnya
tentang peraturan perda nomor 4 tahun
berjalan atau tidak nya IMB tersebut
2005 tentang izin mendirikan bangunan
pihak
dan
dan pengawasan nya pun telah dilakukan
kurang
oleh anggota Satuan Polisi Pamong
kurangnya
Praja namun seharusnya pengawasan
Ketentraman
Staf
Umum
Masyarakat
Ketertiban
Ketentraman mengetahuinya
Umum
Masyarakat karena
dan penyebaran himbauan lebih baik
dilakukan dengan melibatkan seluruh
Peraturan Daerah tersebut bertujuan
instansi-instansi terkait .
mengawasi jalannya peraturan tersebut dengan komunikasi yang ada. Dalam hal ini masyarakat Kelurahan Batu IX Kota
2. Mengadakan sosialisasi mengenai izin
mendirikan
dilingkungan Kelurahan Batu IX
Adapun didalam komunikasi juga sosialisasi
mengetahui
adanya
sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin
Kota Tanjungpinang
dilakukan
Tanjungpinang
bangunan
dengan
tujuan
mendirikan
bangunan
Tanjungpinang
namun
Kota sosialisasi
menjaga
mengenai peraturan daerah Nomor 4
terhadap
Tahun 2005 tersebut jarang dilakukan
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4
sehingga masyarakat tidak mengetahui
Tahun 2005 izin mendirikan bangunan
sepenuhnya isi dari peraturan Nomor 4
di Kelurahan Batu IX itu sendiri.
Tahun 2005 dan proses pelaksanaan
untuk
memperjelas
konsistensi
serta
informasi
Sosialisasi sangat penting dilakukan
pernyataan tersebut di ungkapkan oleh
suatu
informan Mulyanto sebagai salah satu
peraturan atau kebijakan, hal ini karena
anggota Petugas Tindak Internal yang
sosialisasi tidak dapat dipisahkan dari
mengatakan:
dalam
mengimplementsikan
kehidupan manusia yang berorganisasi atau berkelompok. Maksud dan tujuan dari komunikasi dengan
jalan
komunikasi
untuk
memudahkan interaksi yang terjadi pada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.
Untuk
itu,
implementasi
“ Bahwa sosialisasi pernah diadakan namun penyampaiannya sama dengan saat menyeberkan himbauan yaitu setiap masyarakat harus memilki izin setiap mendirikan bangunan yang berupa ruko atau perumahan, sosialisasi tersebut memang pernah dilakukan namun sangat jarang sehingga sebagian kecil saja masyarakat yang tahu mengenai isi dari peraturan daerah tersebut”. (Wawancara tanggal 6 juni 2015)
Sesuai dengan pernyataan informan diatas
bahwa
sosialisasi
mengenai
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan bangunan di Kota Tanjungpinang pernah dilakukan proses penyampaiannya sama dengan
dan Ketentaraman Ketertiban Umum yang menyatakan: “Kalau sosialisasi sudah pernah dilakukan tapi memang sudah lama, namun secara tidak langsung dimediamedia massa sudah di sosialisasikan”.(Wawancara tanggal 15 juni 2015)
saat menyebarkan himbauan kepada masyarakat. Namun sosialisasi sangat
Berdasarkan keterangan informan
jarang di laksanakan sehingga masyrakat
Yusri Sabarudin
tidak mengetahui isi dari Peraturan
keasimpulan bahwa sosialisasi tentang
Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Izin
izin mendirikan bangunan di Kota
dilakukan namun sudah cukup lama,
Tanjungpinang.
sosialisasi IMB dilakukan melalui media
Hal tersebut diperkuat dengan
diatas dapat ditarik
Mendirikan
Bangunan
sudah
massa.
pernyataan informan Yudi Kurniawan Staf
Penegakan PPUD Satuan Polisi
Berbeda dengan yang diungkapkan oleh informan Toni sebagai masyarakat
Pamong Praja “ bahwa ia mengatakan menyebarkan himbauan sudah sering dilakukan namun masyarakat cenderung apatis harus ditegur dulu bahwa bangunan harus memilki izin, karena tidak semua masyarakat dengan mudah menerima dan memahami tentang peraturan tersebut”. (Wawancara tanggal 1 juni 2015)
yang mempunyai ruko di Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang yang mengungkapkan: “Bahwa selama ia memiliki bangunan ini tidak pernah sekalipun diadakan sosialisasi”. (Wawancara pada tanggal 10 juni 2015) Hal
diatas
diperkuat
dengan
Adapun menurut informan Yusri pernyataan Sabarudin
Kepala
Satuan
Polisi
sebagai Staf Operasional Pamong
Praja
Pememerintag
Kota
Tanjungpinang sebagai informan kunci
B. Resources (Sumber Daya)
yang menyatakan: Resouces “ Sosialisasi telah dilakukan oleh SKPD namun tidak menyeluruh hanya ke pihak pemuka masyarakat, RT dan RW. Namun Satuan Polisi Pamong Praja telah diarah kan melakukan himbauan ke tingkat bawah selain melakukan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat secara perorangorangan”.(Wawancara pada tanggal 21 juni 2015)
(sumber
merupakan sebuah
daya)
komponen yaitu
terpenuhinya kualitas mutu, informasi yang
diperlukan
guna
pengambilan
keputusan atau kewenangan yang cukup untuk
melaksanakan
tugas
sebagai
tanggungjawab dan fasilitas yang di butuhkan dalam pelaksanaan.
Sesuai dengan yang dinyatakan oleh sosialisasi
Berdasarkan pengertian diatas
mengenai Peraturan Daerah Nomor 4
dapat dijelaskan bahwa hal yang penting
Tahun 2005 tentang izin mendirikan
dalam implementasi kebijakan adalah
bangunan
di Kota Tanjungpinang
dengan mengadakan pendidikan dan
pernah dilakukan, namun hanya ke
pelatihan bagi para pelaksana yaitu
sebagian masyarakat saja yaitu tokoh
masyarakat, karena para pelaksana harus
masyarakat setempat.
memiliki kualitas yang diperlukan untuk
informan
diatas
bahwa
Dalam keberhasilan
penentuan sosialisasi
suatu kepada
melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.
masyarakat sangat diperlukan partipasi dari keseluruhan instansi yang terlibat dengan
masalah
izin
mendirikan
bangunan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Hal ini mengenai sumber daya yaitu
informasi,
informasi
juga
merupakan hal yang penting didalam implementasi
kebijakan.
mempunyai
dua
bentuk:
informasi
mengenai
Informasi pertama, bagaimana
melaksanakan
suatu
kebijakan.
Pelaksana-pelaksana (masyrakat) perlu
Tanjungpinang
guna
meningkatkan kualitas anggota yang memadai
mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Bentuk kedua dari informasi adalah ketaatan masyarakat terhadap peraturan – peraturan pemerintah dalam hal ini kewajiban
masyarakat
dalam
mengantongi izin mendirikan bangunan. Dalam
melaksanakan
implementasi yang
efektif
kebijakan
diperlukan
wewenang
dibutuhkan
adanya
Salah satu bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan bangunan, dalam kualitas para masyarakat dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan sumber daya khususnya bagi masyarakat. Pelatihan
sangat
dibutuhkan
kerjasama dengana pelaksana lainnya
masyarakat karena dengan diadakannya
jikan ingin program yang dilaksanakan
pelatihan dapat meningkatkan kesadaran
berhasil.
diri untuk mematuhi dan mentaati setiap
Adanya bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan
bangunan
Tanjungpinang
yang
Kota
dilaksanakan
dikantor Satuan Polisi Pamong Praja
peraturan yang ada. Hal ini dibuktikan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Perintah
Kota
Tanjungpinang
dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan bangunan memerlukan sumber daya yang berkualitas.
melalui sumber daya antara lain: 1. Mengadakan pelatihan aparatur
Pernyataan
tersebut
di
perkuat
penegak perda yaitu Satuan Polisi
dengan yang diungkapkan informan
Pamong
Dian Asmara Siregar S.sos Putugas
Praja
Kota
Tindak Internal (PTI) Satuan Polisi
mendirikan bangunan dilingkungan Kota
Pamong
Tanjungpinang dapat dilakukan melalui
Praja
Pemerintah
Kota
Tanjungpinang:
pelatihan, pemantapan dan sebagainya,
“ia mengatakan bahwa perlu dilakukan pelatihan bagi Satuan Polisi Pamong Praja karena pelatihan berperan sebagai kemampuan dan pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peraturan perda tersebut, oleh karena itu pelatihan pada intinya harus disosialisasikan karena tanpa sosialisasi mustahil tujuan dari peraturan daerah dapat tercapai. Setiap aturan baik internal maupun eksternal itu disampaikan melalui pelatihanpelatihan, jadi setiap aturan yang ada itu harus disosialisasikan baik langsung maupun tidak langsung melalui tahapan-tahapan formal atau informal. Dan setiap pelatihan dalam suatu kegiatan yang sifatnya formal dilakukan didalam ruangan dan melibatkan berbagai pihak”. (Wawancara pada tanggal 5 juni 2015)
yang pada intinya setiap aturan harus disosialisasikan karena tanpa sosialisasi tujuan dari peraturan daerah yang dimaksud tidak akan tercapai. Adapun menurut informan Yusri Sabarudin sebagai Staf Operasional dan Ketentraman Ketertiban Umum yang menyatakan: “Bahwa untuk sampai saat pelatihan sangat jarang dilakukan dengan permasalahan yang ada sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya dijalankan”.(Wawancara pada tanggal 15 juni 2015) Berdasarkan pernyataan diatas
Sesuai dengan yang diungkapkan
dapat
disimpulkan
bahwa
pelatihan
informan diatas bahwa perlu dilakukan
untuk satuan polisi pamong praja sangat
pelatihan bagi anggota Satuan Polisi
jarang
Pamong
permasalahan yang ada dilingkungan
Praja
Kota
Tanjungpinang
karena komunikasi yang efektif apabila komunikator
yang
berperan
dalam
sosialisasi dalam hal ini kemapuan dan pemahaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin
dilakukan
karena
dengan
satuan polisi pamong praja. Adapun menurut informan Yudi Kurniawan Staf
Penegakan PPUD
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
yang
serta
bisa
masyarakat
menyatakan :
menyampaikan tentang
kepada
peraturan
izin
mendirikan bangunan dengan baik dan “ Memang perlu dilakukan pelatihan, karena tidak semua staf punya pengetahuan tentang IMB, tapi kalau untuk kabit dan kasi sudah melakukan pelatihan,kemaren mereka berangkat kejakarta untuk pelatihan,namun untuk anggota masih sangat jarang sekali melakukan pelatihan”.(Wawancara tanggal 1 juni 2015) \ Pelatihan-pelatiahan yang diselenggarakan
pemerintah
daerah
maupun pemerintah pusat kepada Satuan Polisi
Pamong
Tanjungpinang
Praja
hanya
Kota
pada
pelatihan tentang IMB, Sehingga segala tindakan dan arahan dalam pengawasan melalui
keputusan
pimpinan
terlebih dahulu. Pernyataan
dipahami
masyarakat”.
(Hasil wawancara pada tanggal 21 juni 2015) Sesuai yang diungkapkan oleh informan kunci yaitu Kepala Satuan Polisi
Pamong
Tanjungpinang
Praja
bahwa
Kota
mengadakan
pelatihan sangat perlu dilakukan agar terciptanya aparatur-aparatur penegakan peraturan yang berkualitas.
1.
Melakukan
dipertegas
oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai key informan yang menyatakan:
penertiban
berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan informasi yang diterima Dalam
diatas
oleh
tingkat
pimpinan saja yang sering dilakukan
harus
dapat
sumber
daya
selain
mengadakan pelatihan juga diperlukan informasi keputusan
guna
untuk
berdasarkan
pengambilan tugas
dan
wewenang yang cukup dengan tujuan untuk melaksanakan tanggung jawab
“Bahwa dalam mengadakan pelatihan perlu
dilakukan
bagi
aparatur
dalam mengimlementasikan Peraturan
penegakan peraturan daerah di satuan
Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang
polisi pamong praja agar lebih paham
izin mendirikan bangunan di Kota
Tanjungpinang hal ini harus didukung
diungkapkan
dengan fasilitas yang memadai, guna
Peraturan Perundang-Undangan Daerah
meningkatkan kualitas kerja Satuan
(PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja
Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota
Kota tanjungpinang yang menyatakan :
Tanjungpinang terhadap usaha dalam penertiban yang akan dilakukan. Sesuai dengan pernyataan diatas diperkuat
oleh
Basaruddin
informan
Staf
Yusri
Operasional
dan
Ketentraman Ketertiban Umum Kota Tanjungpinang , yang mengungkapkan : “Bahwa untuk proses pelaksanaan penertiban merupakan kewenangan bidang penegakan Perundang-undangan yang pelaksanaannya pada unit petugas tindak internal dalam hal ini yang mempunyai bidang khusus yang berada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang”. (hasil wawancara pada tanggal 15 juni 2015) Sesuai dengan yang diungkapkan oleh
informan
diatas
bahwa
yang
mempunyai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan
penertiban
terhadap
penegakan perundang-undangan Satuan Polisi
Pamong
Praja
yang
pelaksanaannya pada unit petugas tindak internal.
Hal
yang
serupa
juga
oleh
Staf
Penegakan
“Untuk proses penertiban berdasarkan tugas dan wewenangnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang bidang yang mempunyai tugas dan wewenangnya yaitu bidang Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamuong Praja dan Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja”.(Wawancara tanggal 1 juni 2015) Berbeda dengan pernyataan dari informan bambang sebagai masyarakat kelurahan Batu IX Kota Tanjung Pinang yang mengungkapkan: “Saya tidak tahu siapa yang melakukan wewenang untuk menindak masyarakat yang tidak mempunyai IMB, karena saya belum pernah didatangi oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dari pihak manapun”.(Wawancara 9 juni 2015) Sebagian besar masyarakat pemilik bangunan dikelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang tidak memahami tentang adanya aturan IMB pada Nomor 4 Tahun 2005 sehingga masyarakat sama sekali tidak berkeinginan mengetahui
petugas yang berwenag menindak IMB
informan kunci Kepala Satuan Polisi
di Satuan Polisi Pamong Praja.
Pamong Praja menyatakan bahwa:
Adapun
menurut
informan
Mulyanto sebagai salah satu anggota Petugas Tindak Internal di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, menyatakan : “bahwa pelaksanaan tugas berdasarkan wewenangnya di Satuan Polisi Pamong Praja sendiri ada petugas tindak internal yang mempunyai tugas untuk menindak dan membina anggota Polisi Pamong Praja yang tidak mematuhi peraturan tentang mengawasi masyarakat yang tidak mengantongi izin mendirikan bangunan”. (Hasil wawancara pada tanggal 5 juni 20015)
“ Bahwa proses pelaksanaan penertiban terhadap Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas dan wewenangnya di Satuan Polisi Pamong Praja ada Petugas Tindak Internal (PTI) itu yang membedakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain atau yang dulu disebut Provost dialah yang menegakkan disiplin dan juga ada pengawasan melekat baik melalui komandan regunya, komandan platonnya, kepala seksi, kepala bidang dan secara berjenjang kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja”.(Wawancara tanggal 21 juni 2015) Berdasarkan
keterangan
dari
informan kunci diatas dapat diambil
informan
kesimpulan untuk proses pelaksanaan
diatas, untuk pelaksanaan tugas dan
petertiban yang mempunyai tugs dan
wewenang dilingkungan Satuan Polisi
wewenang dilingkungan Satuan Polisi
Pamong
Pamong Praja
Berdasarkan
Praja
pendapat
Kota
Tanjungpinang
adanya petugas tindak internal yang
Tindak
mempunyai
membina
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
anggota Satuan Polisi Pamong Praja
lain atau yang dulu disebut Provost
dalam melakukan penertiban Peraturan
dialah yang menegakkan disiplin dan
Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang
juga ada pengawasan melekat baik
izin menirikan bangunan. Selanjutnya
melalui komandan regunya, komandan
tugas
untuk
Internal
adanya unit Petugas yang
membedakan
platonnya, kepala seksi, kepala bidang
dan secara berjenjang kepada kepala
Berdasarkan hal tersebut dapat
Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah
disimpulkan bahwa tindakan atau sikap
Kota Tanjungpinang karena tingkatan
yang diambil oleh pelaksana cenderung
yang lebih tinggi.
karena ingin melaksanakan kebijakan berdasarkan adanya perintah. Dampak
C. Disposisi dari Dalam imlementasi
proses adanya
keberhasilan
disposisi
yaitu
kecenderungan
sikap
tersebut
adalah jika pelaksana merasa kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan
sikap, komitmen dari para pelaksana,
maupun
khusuusnya darimereka yang menjadi
dalam hal ini cenderung menghambat
pelaksana program dalam hal ini actor
imlementasi terhadap kebijakan yang
pelaksananya masyarakat dan Satuan
dibuat, olehh karena itu kesadaran untuk
Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota
mengimlementasikan
Tanjungpinang.
pemberian sangsi terhadap pelanggar
Kecenderungan
dari
para
kepentingan
pribadi
maka
kebijakan
dan
kebijakan sangat diperlukan dan menjadi
pelaksana kebijakan merupakan faktor
faktor
ketiga yang mempunyai konsekuensi-
terjadinya kesalah pahaman terhadap isi
konsekuensi penting bagi imlementasi
dari
kebijakan
indikatornya sebagai berikut :
yang
efektif.
Jika
para
penting
dalam
kebijakan
menimalisir
tersebut.
Adapun
pelaksana bersikap baik terhadap suatu 1. kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagai
Kesadaran Kelurahan
masyarakat
Batu
IX
di Kota
Tanjungpinang untuk mematuhi peraturan
tentang
izin
mendirikan bangunan mana
yang
diinginkan
oleh
para Sikap dan komitmen masyarakat
pembuat keputusan. dalam
mematuhi
Peraturan
Daerah
Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan
bangunan
di
Kota
Tanjungpinang secara pribadi sudah
ruko yang mahal jadi terhambat dengan anggaran untuk mengurus surat izinnya”.(Wawancara pada tanggal 5 juni 2015) Berdasarkan
mematuhi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 dan ada masih banyak yang tidak mematuhi, karena untuk mematuhi peraturan
tersebut
kesadaran
dari
sendiri. Sabarudin
perlu
setiap
adanya
individu
Menurut
informan
Staf
Operasional
itu
Yusri dan
Ketentraman Ketertiban Umum Kota Tanjungpinang , yang mengungkapkan : “Masyarakat banyak yang tidak mau tau tentang izin mendirikan bangunan karena masyarakat beranggapan rumah yang dibeli dari developer sudah diurus oleh develofer dan masyrakat terima bersih”.(Wawancara pada tanggal 15 juni 2015) Hal tersebut diperkuat dengan yang diungkapkan oleh informan Dian Asmara Siregar sebagai petugas tindak
informan
“ Secara pribadi masyarakat sudah ada yang mematuhi peraturan daerah tersebut akan tetapi masih banyak yang melanggar aturan dari peraturan tersebut disebabkan pengaruh ekonomi, alasan pribadi seperti pembangunan
bahwa
dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan
bangunan
Tanjungpinang belum
secara
mematuhi
di
Kota
keseluruhan
Peraturan
Daerah
Nomor 4 Tahun 2005 tersebut karenakan adanya pengaruh ekonomi. Adapun
pernyataan
dari
informan dewi selaku masyarakat di Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa : “ Belum, karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui Peraturan Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan bangunan”.(Wawancara pada tanggal 10 juni 2015)
internal di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang :
diatas
keterangan
Berdasarkan dapat
peneliti
peraturan
tersebut
pendapat
simpulkan sudah
diatas bahwa
terlaksana
namun belum bisa dikatakan optimal jika kurang adanya kesadaran dari pelaksanaan peraturan tersebut untuk
mengikuti dan mematuhi ketentuan yang berlaku didalamnya.
Selanjutnya Menurut informan Staf Penegakan Peraturan Perundang-
mempunyai surat izin mendirikan bangunan hanya mereka yang mempunyai usaha sedangkan masyarakat yang bagunan nya untuk tempat tinggal banyak sekali yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. (Hail wawancara pada tanggal 21 juni 2015).
Undangan Daerah Kota Tanjungpinang 2. Pemberian sanksi atau hukuman mengatakan Bahwa:
bagi
“Memang tidak semua masyarakat yang telah mematuhi Izin Mendirikan Bangunan, karena dengan beberapa alasan pengurusan nya yang lama dan memakan biaya yang cukup besar”. (Wawancara tanggal 1 juni 2015)
mayarakat
yang
tidak
mematuhi peraturan tentang izin mendirikan
bangunan
Kota
Tanjungpinang Setiap
kebijakan
mempunyai
yang
peraturan
berlaku
yang
harus
Berdasarkan wawancara dengan Staf dipatuhi Penegakan
Peraturan
didalamnya
berdasarkan
Perundangundang-undang serta adanya sanksi-
Undangan Daerah Kota Tanjungpinang sanksi
yang
melekat
pada
setiap
dapat disimpulkan bahwa masyarakat peraturan yang dikeluarkan baik dalam sebagian
besar
masyarakat
belum peraturan yang berdasarkan keputusan
mematuhi IMB karena prosesnya yang peraturan
daerah.
diberikan
agar
terlaksana
dengan
Sanksi
tersebut
peraturan
tersebut
rumit,lama dan butuh biaya yang besar.
Hal
tersebut
diperkuat
oleh
baik
oleh
para
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
pelaksana peraturan dalam
Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005
informan kunci yang menyatakan :
tentang
izin
mendirikan
hal ini
bangunan
akaotatanjungpinang. “Masih banyak sekali masyarakat yang belum mematuhi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan bangunan, mungkin yang
Berdasarkan pernyatan yang telah diuraikan di atas tersebut diperkuat
dengan pendapat dari informan (PPUD) yang menyatakan bahwa : “Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi”. (Wawancara tanggal 1 juni 2015)
memasang plang peringatan terakhir bangunan tersebut dibongkar”. (Wawancara tanggal 15 juni 2015)
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan
bahwa
Satuan
Polisi
Pamong Praja melakukan pemberian sanksi
dengan
beberapa
tahapan-
tahapan, pertama petugas memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak
Berdasarkan
pendapat
diatas memiliki IMB, kemudian memberikan
berbeda dengan pernyataan dari Toni
surat
peringatan,
memasang
plang
masyarakat Kelurahan Batu IX Kota peringatan terakhir bangunan tersebut Tanjungpinang:
dibongkar.
“Ia mengatakan selama 3 tahun memiliki ruko yang ditempati sekarang ini, belum pernah ada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang datang untuk memeriksa IMB yang dimilikinya apalagi untuk memberikan sanksi”. (Wawancara tanggal 10 juni 2015)
Pendapat diatas berbeda dengan pernyataan informan Yudi Kurniawan yang bertugas dibidang Regu Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang mengatakan :
Adapun Menurut Informan Yusri Sabarudin
Staf
Operasional
dan
ketentraman ketertiban Umum Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa : “Pemberian sanksi dilakukan, pertama petugas memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB, kemudian memberikan surat peringatan,
“ Bahwa pemberian sanksi atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 ada dan diberlakukan, yang mana sanksi tersebut diberikan berbentuk surat peringatan dan surat teguran dari pimpinan langsung. Apapun yang berkaitan dengan pelanggaran itu ada sanksinya dan faktor yang paling berpengaruh yaitu adanya kesadaran dan paksaan agar peraturan tersebut berjalan sebagaimana mestinya”. (
Hasil wawancara pada tanggal 6 juni 2015)
pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktual
Hal senada juga diungkapkan oleh informan kunci Kepala Satuan Polisi
paling dasarnya ( Standar Operating Procedures). Prosedur –prosedur biasa
Pamong Praja dengan mengatakan: “Ada. sanksi pertama dilakukan dengan teguran tertulis, teguran lisan, apabila kita temukan dilapangan ada masyarakat yang membangun bangunan tampa izin kita hentikan sementara aktifitas dalam hal membangun tersebut, setelah itu memberi sanksi dan terakhir dibongkar paksa”.(Hasil wawancara pada tanggal 21 juni 2015)
ini
keadaan
informan
menenggulangi umum
keadaan-
digunakan
dalam
organisasi-organisasi publik dan swasta. Adapun hal tersebut diukur melalui sub indicator sebagai berikut : 1.
Pernyataan
dalam
Mengadakan koordinasi memilih
diatas
koordinator yang tepat dalam
dapat disimpulkan adanya pemberian
mengatur peraturan yang berlaku
sanksi atas peraturan daerah nomo 4
dalam hal ini Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 4 Tahun
tahun 2005 tentang izin mendirikan
2005
bangunan Kota Tanjungpinang. Sanksi
bangunan.
tentang
izin
mendirikan
tersebut berupa surat peringatan dan surat teguran langsung dari pimpinan
Setiap
peraturan-peraturan
yang
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
telah
Tanjungpinang, kemudian menghentikan
berdasarkan peraturan daerah, peraturan
sementara
hal
daerah maupun undang-undang agar
membangun tersebut, terakhir dibongkar
telaksananya peraturan yang dikeluarkan
paksa.
tersebut
aktifitas
dalam
dikeluarkan
adanya
hal ini Peraturan Struktur organisasi-organisasi yang kebijakan
kebijakan
kebijakan
dalam
memilih koordinator yang tepat dalam
D. Struktur Birokrasi
melaksanakan
baik
memiliki
Daerah Nomor 4
Tahun 2005 tentang izin mendirikan
bangunan
Kota
Tanjungpinang.
lain. Adapun pernyataan dari informan
Koordinator tersebut dibentuk untuk
Dian Asmara Siregar S.sos sebagai
mengawasi para pelaksana kebijakan.
Petugas Tindak Internal
Hal yang hampir sama juga disampaikan
bahwa:
oleh informan Yusri Sabarudin Staf Operasional dan ketentraman ketertiban Umum Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa : “Ya perlu, kami telah bekoordinasi dan bekerja sama dengan instansi lain seperti BP2T dan BLH kerja sama ini sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi, walaupun memang belum ada penugasan yang sah dari Wali Kota Tanjungpinang,namun kerja sama ini dilakukan merupakan respon cepat bagi kami untuk meminimalisir bangunan yang tidak ada IMB di Kota Tanjungpinang, bentuk kerja sama ini kami lakukan dengan turun kelapangan baik melakukan pengawasan maupun penindakan yang dilakukan secara bersama-sama dan sealing membantu”.(Wawancara tanggal 15 juni 2015)
menegaskan
“Sangat perlu dilakukan Koordinasi dengan dinas terkait yaitu dengan tata kota, BP2T dan pihak kelurahan yang memiliki wewenang diwilayah tersebut karena sebelum anggota satuan polisi pamong praja melakukan penindakan terlebih dahulu satuan polisi pamong praja mendapatkan laporan dari instansi perizinan”.(Wawancara tanggal 5 juni 2015) Berdasarkan
pernyataan
informan diatas bahwa anggota Satuan Polisi
Pamong
Tanjungpinang
perlu
Praja
Kota
berkoordinasi
dengan instansi-instansi terkait dalam hal ini BP2T, Dinas Tata Kota dan kelurahan. karena jika tidak ada laporan dari instansi tersebut anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak memgetahui
Berdasarkan pernyataan informan
mana bangunan yang sudah memiliki
diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
izin dan yang tidak memilki izin dan
melakukan pengawasan Izin Mendirikan
yang harus di lakukan penindakan.
Bangunan (IMB) di Kota Tanjungpinang oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kerjasama dengan instansi
Adapun menurut informan Staf Penegakan
Peraturan
Perundang-
Undangan Daerah Kota Tanjungpinang mengatakan Bahwa: “ Perlu koordinasi dengan instansi lain, adapun bentuk kerja sama dengan instansi lain yaitu sesuai dengan tupoksi masing-masing, seperti BLH mengkaji untuk dampak lingkungan, BP2T mengkaji dibagian administrasi, SATPOL PP sebagai penegak perda.”(Wawancara pada tanggal 1 juni 2015)
Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memang sangat perlu namun setiap instansi
mengetahui
tugas
masing-
diharapkan dapat berjalan dengan lancar”. ( Wawancara tanggal 9 juni 2015) Untuk mempertegas pernyataan dan pendapat informan diatas berikut pernyataan dari key informan yang memberikan pernyataan sebagai berikut: “Bahwa ia mengatakan sangat perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang akurat tentang bangunan yang belum memiliki izin dan yang sudah memilki izin, karena dalam suatu perizinan ada instansi-instansi terkait jadi harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi tersebut”. (Wawancara tanggal 21 juni 2015)
masing seperti BLH mengkaji untuk dampak lingkungan, BP2T mengkaji dibagian administrasi,
SATPOL PP
Berdasarkan wawancara dengan key informan diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi sangat diperlukan
sebagai penegak perda.
karena masalah perizinan ini bukan lah Berdasarkan yang diungkapkan oleh informan Bambang sebagai masyarakat yang
mendirikan
perumahan
di
Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang yang menyatakan: “Memang perlu pengadaan koordinasi atau kerjasama antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat agar tujuan yang
sepenuh nya wewenang dari satuan polisi pamong praja, ada instansi terkait yang juga memiliki wewenang dalam perizinan bangunan.
yaitu
izin
mendirikan
2. Melakukan pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan di Kota Tanjungpinang
izin mendirikan bangunan Tanjungpinang” (Wawancara tanggal 15 juni 2015).
Kota pada
Setiap kebijakan atau peraturan Berdasarkan pernyataan tersebut yang
telah
dikeluarkan
dibutuhkan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa
pengawasan terhadap para pelaksana mengenai izin mendirikan bangunan kebijakan
agar
peraturan
tersebut sangat memerlukan pengawasan dari
berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin petugas tindak internal Satuan Polisi dicapai dalam hal ini Peraturan Daerah Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Nomo 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan
bangunan
Kota
Pendapat yang hampir sama juga
Tanjungpinang karena didalam sebuah
dinyatakan
oleh
organisasi untuk mengontrol berjalannya
Penegakan
Peraturan
sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan
undangan Daerah yang menyatakan
mesti
bahwa:
dilakukan
pengawasan
agar
tercapainya maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Pernyataan diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan Yusri Sabarudin
Staf
Operasional
dan
informan
Staf
Perundang-
“Pengawasan telah dilakukan dengan mendatangi lokasi bangunan dikelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang dan melakukan pengecekan terhadap surat-surat yang menyangkut dengan IMB”. (Wawancara tanggal 23 mei 2015)
ketentraman ketertiban Umum Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa :
Berdasarkan Penegakan
“iya, pasti pengawasan tersebut diperlukan serta pengawasan tersebut harus dilakukan secara terus menerus karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mentaati Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang
pernyataan
Peraturan
Staf
Perundang-
undangan Daerah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pengawasan telah dilakukan dengan mendatangi lokasi
bangunan dan melakukan pengecekan
izin karena teguran dari satuan polisi
terhadap surat-surat yang menyangkut
pamong
IMB.
pemberitahuan saja dan tidak ada sanksi.
praja
Seharusnya
pun
hanya
anggota
berupa
satuan
polisi
Hal tersebut diperkuat dengan pamong praja dan dinas terkait harus pernyataan Yudi Kurniawan Petugas berlaku
tegas
harus
sampai
ke
Tindak Internal Satuan Polisi Pamong persidangan Praja
Kota
Tanjungpinang
agar
masyarakat
dan
yang pengusaha mendapat efek jera.
menyatakan : “Untuk pengawasan dilakukan secara rutin dengan patroli dan sebelum bangunan didirikan disosialisasikan dulu untuk mengurus izinnya, apabila dalam jangka waktu tidak mengurus izin ada tahapan-tahapan yang dilakukan , jika ditemukan dilapangan ada suatu bangunan atau usaha yang tidak mimiliki izin mendirikan banguna dihentikan sementara aktifitas dan berkoordinasi dengan kelurahan setempat, memberi surat teguran memberi sanksi, dan membongkar secara paksa”. (Hasil wawancara tanggal 6 juni 2015)
Berdasarkan pernyataan informan Nova sebagai masyarakat dikelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang: “Ia mengatakan, pernah dilakukan pengawasan dan mendapat teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja, namun setelah itu tidak ada penindakan lagi, hanya sebatas itu saja”. (Wawancara pada tanggal 11 juni 2015)
Pernyataan
dan
pendapat
informan diatas dipertegas oleh key Berdasarkan
keterangan
informan Kepala Satuan Polisi Pamong
informan diatas dapat ditarik kesimpulan
Praja yang menyatakan:
bahwa pengawasan sudah dilakukan
“Perlu dilakukan pengawasan, agar masyarakat mentaati peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 tentang izin mendirikan bangunan, mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini belum terlaksana dengan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan telah disosialisasikan namun pemberian sanksi jarang dilakukan jadi masyarakat tidak merasa takut jika tidak memeliki
baik karena terkendala oleh berbagai faktor. Yaitu faktor fasilitas sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 juni 2015) Sesuai
dengan
diungkapkan
informan
disimpulkan
bahwa
yang
diatas
dapat
pengawasan
terhadap masyarakat perlu dilakukan agar mentaati Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan bangunan Kota Tanjungpinang. Dalam hal ini yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu petugas tindak internal Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak
peraturan
pelaksanaan terlaksana keterbatasan
daerah
namaun
pengawasannya dengan fasilitas
prasarana serta anggaran.
baik sarana
belum karena dan
V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan
hasil
analisa
data
penelitian yang peneliti lakukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomaor 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan bangunan di Kelurahan Batu 9 Kota Tanjungpinang terlaksana
belum
karena
sepenuhnya tidak
semua
masyarakat mengimplementasikan dan mentaati Peraturan Daeran Nomor 4 Tahun 2005, hal ini dilihat dari hasil temuan
penelitian
indikator
pada
yang
beberapa
mempengaruhi
implementasi peraturan daerah tersebut : 1.
Dilihat dari segi komunikasi, menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong
Praja
menyebarkan
jarang himbauan
sekali dan
bersosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan
Batu
IX
Kota
Tanjungpinang sehingga masyarakat kurang
mengetahui
adanya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 karena kurangnya sosialisasi.
2. Bardasarkan sumber daya, anggota
Peraturan Daeran Nomor 4 Tahun
Satuan Polisi Pamong Praja tidak
2005
pernah mengadakan pelatihan guna
bangunan Kota Tanjungpinang.
meningkatkan
kualitas
tentang
izin
mendirikan
anggota 4. Indikator struktur birokrasi dalam
dalam penegakan peraturan daerah pelaksanaan karena
keterbatasan
implementasi
anggaran. memerlukan pengadaan koordiasi
Sedangkan
dalam
melakukan atau kerja sama dalam memilih
penertiban berdasarkan wewenang koordinator dan
tanggung
jawab
dalam
sesuai mengimplementasikan
informasi
yang
diterima,
tidak Daeran Nomor 4
berjalan
maksimal
Peraturan Tahun 2005
karena tentang izin mendirikan bangunan
keterbatasan informasi serta tidak Kota dilaksanakan
sesuai
Tanjungpinang.
Hal
ini
dengan dilakukan dengan cara pemilihan
penentuan penertiban yang berlaku koordinator
yang
tepat
dalam
dalam peraturan daerah tersebut. 3. Indikator Disposisi atau sikap dan
peraturan
tersebut,
mengenai
pengawasan
sedangkan terhadap
komitmen dari pelaksanaan terhadap
masyarakat di Kelurahan Batu IX
program dalam hal ini masyarakat di
Kota Tanjungpinang belum berjalan
Kelurahan
Kota
dengan efektif hal ini disebabkan
Tanjungpinang tidak melaksanakan
karena tidak efisiennya pengawasan
peraturan daerah tersebut secara
yang
sadar karena alasan yang merupakan
dilingkungan
kepentingan pribadi, sementara itu
Tanjungpinang.
Batu
IX
pemberian sanksi dan hukuman B. Saran kurang terlaksana sesuai dengan
berdasarkan
wewenang
Pemerintah
Kota
Berdasarkan hasil temuan mengenai
mengimplementasikan
peraturan
implementasi Peraturan Daerah Nomor
daerah dan secara tegas memberikan
4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan
sanksi kepada masyarakat yang
bangunan di Kota Tanjungpinang di
tidak mematuhi perturan daerah
Kelurahan Batu 9, maka saran yang
tersebut. Seharusnya penyampaian
dapat
informasi
disampaikan
adalah
sebagai
mengenai
peraturan
berikut :
daerah dapat diinformasikan dengan
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
jelas
seharusnya mempunyai sikap tegas kepada
anggota
Pamong
Praja
Satuan
agar
Polisi
menjalankan
serta
dilakukan
sesuai
ketentuan yang berlaku didalamnya. 4. Kepada Staf Penegakan Perundangundangan
Daerah
diharapkan
penegakan peraturan daerah dengan
membuat peraturan perundangan-
sebaik-baiknya dengan penuh rasa
undangan dengan jelas dan tidak
tanggung jawab.
berubah-ubah.
2. Kepada masyarakat di Kelurahan Batu
9
Kota
Tanjungpinang
5. Kepada
Staf
Operasional
dan
Ketentraman Ketertiban Umum di
mempunyai tingkat kesadaran tinggi
harapkan
dalam mematuhi Peraturan Daerah
melakukan
penertiban
agar
Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin
terciptanya
pembangunan
yang
mendirikan bangunan.
sesuai dengan aturan yang telah
3. Kepada Petugas Tindak Internal Satuan
Polisi
Pamong
Praja
diharapkan
dalam
melakukan
pengawasan
harusnya
dilakukan
seefesien
mungkin
dalam
ditetapkan.
bersikap
tegas
dalam
VI. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Gaffar, Affan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
Hasan, Iqbal. 2004. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Rumengan, Jemmy. 2010. Metodologi Penelitian dengan SPSS. Cetakan Pertama, Batam: Uniba Press.
Satori, D dan Komariah, A. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rodakarya Offset.
Solichin, Wahab.A. 2001. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke 12. Bandung: Alfabeta. Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.
