EVALUASI REHABILITAS SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RSRTLH) DALAM PENAANGGULANGAN KEMISKINAN DESA MANTANG LAMA KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : ABU BAKAR NIM : 100565201224
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
EVALUASI REHABILITAS SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RSRTLH) DALAM PENAANGGULANGAN KEMISKINAN DESA MANTANG LAMA KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 ABU BAKAR Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial. Banyak program yang digulirkan dengan melalui berbagai macam bentuk, namun dalam pelaksanaannya program pemerintah tersebut banyak yang tidak tepat sasaran sehingga masih tidak dapat mengurangi kemiskiskinan khususnya di Desa Mantang Kabupaten Bintan. Jika dilihat masih banyak warga desa yang ada dibawah garis kemiskinan, yang tidak hanya hidup dengan serba kekurangan tetapi juga memiliki rumah yang tidak layak huni. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui dampak rehabilitas sosial rumah tidak layak huni dalam penanggulangan kemiskinan dan sejauh mana program ini mampu mengatasi kemiskinan Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Pada Tahun 2010. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 13 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah bahwa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam pengentasan kemiskinan Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan sudah baik. hal ini dapat dilihat dari : Di Desa Mantang program RS-RTLH ini memang sudah berjalan, memang program ini tidak dapat langsung mengurangi angka kemiskinan namun sudah membuat masyarakat merasakan lebih sejahtera. RS-RTLH telah meningkatkan kondisi psikologisl tentram, aman, nyaman dan perilaku hidup bersih. Program RS-RTLH di Desa Mantang sudah berjalan tepat sasaran. Namun memang tingkat kepuasan masyarakat berbeda-beda dalam program RS-RTLH ini, program RTLH seharusnya dilakukan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan.
Kata Kunci : Evaluasi, Kemiskinan, Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni
1
EVALUATION OF SOCIAL REHABILITATION UNINHABITABLE HOUSES (RS-RTLH) PENAANGGULANGAN POVERTY IN OLD DISTRICT VILLAGE MANTANG MANTANG BINTAN DISTRICT IN 2010 ABU BAKAR Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH The Government currently has a wide range of integrated poverty reduction programs ranging from poverty reduction programs based on social assistance. Many programs initiated through various forms, but in practice many such government programs that are not targeted so that they can not reduce kemiskiskinan particularly in the Village Mantang Bintan regency. If the views are still many villages that exist below the poverty line, which not only live with deprivation but also has homes uninhabitable. The purpose of this study is basically to determine the impact of social rehabilitation homes uninhabitable in pengetasan poverty and the extent to which the program is able to overcome poverty Mantang Lama sub-district village Mantang Bintan regency in 2010. In order to determine the obstacles in the Implementation of Social Rehabilitation Program Houses Not Livable , In this study the authors used qualitative descriptive type of research that will be a portrait of the rehabilitation of homes uninhabitable. In this study, the informants consist of 5 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. Conclusion of the study is that the Social Rehabilitation Not Livable house in village poverty alleviation Mantang Lama sub-district Mantang Bintan regency is good. this can be seen from: In the village of RS-RTLH Mantang program is already running, the program does not directly reduce poverty but has made people feel more prosperous. RS-RTLH have improved conditions psikologisl peaceful, safe, comfortable and hygienic behavior. Mantang RTLH program has been running in the village right on target. But it is the level of community satisfaction vary in RTLH this program, RTLH program should be done equally as well as the fulfillment of all requirements.
Keywords: Evaluation, Poverty, Social Rehabilitation Houses Not Livable
2
EVALUASI REHABILITAS SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RSRTLH) DALAM PENAANGGULANGAN KEMISKINAN DESA MANTANG LAMA KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010
A. Latar Belakang Kemiskinan diartikan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain; terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman. tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Data kemiskinan yang dapat dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin dan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas
3
dan sekarang adalah program perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesnas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di indonesia. Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014. Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1. Menyempurnakan program perlindungan sosial 2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar 3. Pemberdayaan masyarakat, dan 4. Pembangunan yang inklusif
4
Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bintan berlanjut dengan pemberian makanan tambahan balita atau anak sekolah dan ibu hamil dari Keluarga Miskin Tahun 2005 sebesar Rp20 juta, naik menjadi 356 juta lebih untuk 600 ibu hamil dan 200 orang balita yang berusia kurang dari 2 tahun. Perawatan kasus gizi buruk juga diberikan bagi penduduk miskin/desa tertinggal sejak tahun 2006 hingga tahun 2012, tahun 2012 diberikan bantuan sebesar Rp300 juta untuk 240 orang balita. Pengobatan Gratis Bagi Penduduk Miskin/ Desa Tertinggal (Jamkesda) diberikan pada tahun 2012 sebesar Rp5,4 miliyar untuk 8.945 jiwa. Pada Tahun 2012 Pemkab Bintan menyediakan rumah singgah bagi penduduk miskin yang akan berobat di Jakarta. (Sumber : Data Dinas Kesehatan, 2012) Rumah singgah terletak di Pasar Kembang Cikini, Jakarta. Pengobatan Gratis Bagi Penduduk Miskin/Desa Tertinggal tahun 2012 sebesar lebih dari Rp1,6
miliyar. Alokasi
Anggaran
Pembangunan/Rehabilitasi/
Revitalisasi
Posyandu/Pustu pada tahun 2012 lebih dari 1,5 M. Anggaran juga diberikan untuk bantuan biaya Pendidikan siswa dan BOS Kabupaten Bintan. Melalui K3S juga diberikan bantuan peralatan untuk anak sekolah. RTLH diberikan pada tahun 2012 sebanyak 489 bersumber dari APBD dan Kemensos dengan total lebih dari 10 M rupiah. Mulai dari tahun 2006 hingga 2012 sudah sebanyak 2.222 unit rumah di Bintan mendapatkan bantuan RTLH. Bantuan Panti Jompo bernama Rumah Bahagia tahun 2012 sebesar Rp300 juta kepada 30 orang jompo. Kegiatan menumbuhkembangkan Usaha Nelayan Miskin/Desa Tertinggal diberikan kepada 730 orang penerima dengan anggaran sebesar 4 M rupiah lebih. (Sumber:
5
http://haluankepri.com/news/bintan/37136, diakses tanggal 20 Agustus 2014 Pukul 18.24 Wib ) Banyak program yang digulirkan dengan melalui berbagai macam bentuk, namun dalam pelaksanaannya program pemerintah tersebut banyak yang tidak tepat sasaran sehingga masih tidak dapat mengurangi kemiskiskinan khususnya di Desa Mantang Kabupaten Bintan. Jika dilihat masih banyak warga desa yang ada dibawah garis kemiskinan, yang tidak hanya hidup dengan serba kekurangan tetapi juga memiliki rumah yang tidak layak huni. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Rumah dalam pengertian ini tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan ancaman dan gangguan yang berasal dari luar rumah, seperti panas, angin, dan hujan. Akan tetapi rumah juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial psikologis, seperti tempat yang menjamin kelangsungan hidup, pelembagaan nilai, norma dan pengembangan pola relasi sosial, memberikan rasa aman dan damai, dan meningkatkan harkat dan martabat. Rumah tidak layak huni secara fisik psikologis, akan mempengaruhi komunikasi dan relasi sosial anggota keluarga,
6
kebiasaan, pola pikir dan cara hidup, interaksi dengan lingkungan, dimana situasi tersebut akan mempengaruhi produktivitas (Yamantoko, 2012; Widodo 2012), berbagai keterbatasan pada orang miskin tersebut, menyebabkan mereka tidak mampu menempati rumah layak huni. Mereka hanya mampu membangun rumah tidak permanen dari bahan-bahan yang mudah rusak atau bahan-bahan bekas. Pada
kenyataannya,
untuk
mewujudkan
rumah
yang
memenuhi
persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan. Berkaitan dengan kebijakan sosial bahwa kebijakan sosial merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program sosial lainnya. (Suharto:2007). Maka kebijakan sosial yang dikembangkan Kementerian Sosial dalam bentuk RS-RTLH merupakan program dan pelayanan sosial yang relevan dengan amanat undang-undang dan realitas sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, kebutuhan rumah hanya salah satu unsur dari kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan dan kesehatan. Atau kebutuhan rumah merupakan sub unsur dari kesejahteraan sosial.
7
Kegiatan
Selama ini program RTLH sangat dirasakan langsung dampak
positifnya oleh masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah. Skala prioritas pembangunan RTLH adalah bagi warga yang sangat membutuhkan karena dinilai berpenghasilan rendah. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki
RTLH
tersebut,
Direktorat
Pemberdayaan
Fakir
Miskin
mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) yang dipadukan dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum. Salah satu program pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengurangi angka kemiskinan adalah merehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat. Program ini ditargetkan, tuntas pada tahun 2014. Dalam pelaksanaan di lapangan, Pemkab Bintan melakukan pendataan sebelum mengucurkan bantuan. Dengan jumlah rumah yang tidak layak huni, tahun 2006 Pemkab mengalokasikan dana program RTLH senilai Rp345 juta untuk merehab 169 unit rumah. Tahun 2007 kembali dikucurkan dana untuk bantuan 180 unit rumah dan 400 unit pada tahun 2008. (Sumber: http://www.sidaknews.com/melalui-program-rtlh-pemkab-bintan di akses pada tanggal 20 Mei 2014 Pukul 15.30 Wib)
8
Tahun 2009, Pemkab Bintan kembali mendapatkan dukungan dari Kemensos. Sehingga Bintan menyediakan dana untuk RS-RTLH sebanyak 150 unit rumah serta ditambah pada tahun anggaran 2010 untuk bantuan sosial sebanyak 275 unit rumah. Tahun 2011 lalu, Pemprov Kepri di masa kepemerintahan Sani-Soeryo memberikan dukungan kepada Pemkab Bintan. Tahun 2011, Bintan merehab rumah masyarakat miskin sebanyak 550 unit. Saat itu APBD Bintan menyediakan dana shearing senilai Rp3,6 miliar. Sedangkan APBD provinsi hampir menyediakan dua kali lipat dari Pemkab Bintan. (Sumber : http://www.infopublik.org di download pada 18 Mei 2014 Pukul 20:00 Wib) Dengan menggalakan program bantuan RS-RTLH, masyarakat Bintan justru menuntut agar rumahnya mendapat bantuan dengan berbagai cara. Bahkan, beberapa kelompok warga membangun rumah dengan bentuk awal asal-asalan. Melihat kondisi itu, Pemkab Bintan memberikan bantuan secara kolektif sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Pada tahun 2012, program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Bintan diserahkan kepada 498 unit. Kegiatan itu merupakan dana dari APBD Bintan, APBD Provinsi Kepri dan dukungan dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, program RS-RTLH di Bintan sudah ditujukan untuk 2.222 unit rumah. Dari jumlah penerima itu, dana untuk program RS-RTLH di Bintan mencapai Rp30,144 miliar. Hampir 50 persen, dana program RS-RTLH untuk menuntaskan kemiskinan daerah itu berasal dari APBD Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan, tahun 2014 semua rumah miskin yang direhab sudah tuntas. (Sumber: http://www.infopublik.org didownload pada 20 Mei 2014 Pukul 17.21 Wib)
9
Sesuai dengan program tahun 2014 Pemkab Bintan akan membedah tiga desa melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yakni Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir,Tembeling Kecamatan Teluk Bintan, dan Belakang Sidi Kecamatan Mantang. Pembedahan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap rumah dari ketiga desa tersebut, namun juga akan mempermanenkan setiap pelantar nantinya. Anggaran yang disiapkan oleh Pemkab Bintan tahun 2014 untuk Rehab sebanyak 450 Unit RTLH, dengan rincian dan sumber dananya dari kabupaten Bintan sebanyak Rp3 miliar dan dari Pemprov kepulauan Riau sebesar Rp 6 miliar. Adapun peruntukkan Untuk pembangunan pelantar dengan anggaran APBD Bintan tahun 2014 Rp 200 juta untuk setiap pelantar dikampung tersebut. (Sumber:http://sindikasi.inilah.com/read/ydetail/2080557/pemprov-kepri-rehab595-rumah-tak-layak-huni) Dalam pelaksanaannya selama lima tahun terakhir program ini di Kabupaten Bintan khususnya di Desa Mantang juga dirasakan belum tepat sasaran yang dimaksud adalah tidak tepatnya pembagian perbaikan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) terhadap masyarakat di Desa Mantang Lama hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi, koordinasi antara pegawa kelurahan, aparatur desa dengan masyarakat sehingga data yang diperoleh tidak tepat sasaran, masih ada rumah-rumah warga yang seharusnya layak untuk diperbaiki namun belum dapat bantuan hingga saat ini. Pelaksanaan program Rumah Tidak layak huni di Desa mantang lama ini diawasi oleh pegawai kantor Kelurahan yang bertindak selaku seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
10
(RTLH) di Desa Mantang Lama ini sebelumnya telah dilakukan penyaringan data warga miskin yang diajukan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada. Program bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni (RTLH) terlaksana karena adanya kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Kabuparen Bintan dalam rangka pelaksanaan perbaiakn Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kurangnya pengawasan menyebabkan pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) ini berjalan kurang maksimaal. Proses pengerjannya cenderung berjalan lambat namun hal ini juga bisa disebabkan oleh tingkat keparahan rumah yang diperbaiki. Sehingga hal ini dapat menyebabkan pengerjaan RTLH ini tidak selesai tepat pada waktunya. Output dari Program ini yaitu sudah 50 persen rumah tidak layak huni di Kabupaten Bintan termasuk Desa Mantang sudah direhabilitasi, sedangkan Outcome dalam kebijakan ini adalah kesejahteraan masyarakat dimana program ini mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
permukiman dan
meningkatnya
harkat
dan
martabat
(Dit.
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, 2011). Rumah Tidak layak Huni (RTLH) ini sangat membantu warga miskin, tapi standar penilaian yang berhak mendapat RS-RTLH ini tidak jelas. Dan akhirnya dimanfaatkan oleh petugas RT RW yang diberi amanah oleh pemerintah daerah untuk mendata warga yang berhak mendapat RTLH. Dapat dilihat selama ini
11
ternyata banyak rumah yang kondisinya masih bagus dan semi permanen. Meski masih layak dihuni dan boleh dikatakan masih bagus, namun rumah-rumah ini mendapat bantuan RTLH. Kemudian kebutuhan rumah merupakan sub unsur dari kesejahteraan sosial. Kegiatan RS-RTLH sesungguhnya masih jauh dari upaya pengurangan angka kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan sosial lebih lanjut yang diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi keluarga miskin. Program RTLH juga harus diimbangi dengan program lain seperti program pemberdayaan ekonomi warga seperti Koperasi dan pemberian dana bergulir. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul : “EVALUASI REHABILITAS SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DALAM PENGETASAN KEMISKINAN DESA MANTANG LAMA KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010” B. Landasan Teoritis Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalannya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. Soemardi (1992:165) mengatakan “Penilaian (evaluation) dapat diberikan pengertian/definisi sebagai suatu proses/rangkaian kegiatan pengukuran dan pembanding dari pada hasil-hasil pekerjaan/produktivitas
kerja
yang
telah
tercapai
dengan
target
yang
direncanakan”. Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan bahwa:
12
1. Efektivitas : Berkenaan dengan apakah program/kebijakan tersebut mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya 2. Efisiensi : Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan
tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan
sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. 3. Kecukupan : Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan 4. Perataan : Kebijakan/program tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan. 5. Responsivitas: berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan
13
6. Ketepatan : suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis. Untuk dapat mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan, maka pemimpin harus melakukan kegiatankegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian dan pelbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mangatur dan mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya yang mungkin terjadi. Apabila kemudian ternyata ada penyimpangan, penyelewengan atau ketidak cocokan maka pemimpin dihadapkan kepada keharusan menempuh langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Dan apabila semuanya berjalan baik, demi kemajuan organisasi, yang bersangkutan selalu harus diadakan aktivitas penyempurnaan atau melakukan evaluasi C. Hasil Penelitian 1.
Efektivitas Dari informan diatas maka dapat dianalisa bahwa adanya program
Rumah Tidak Layak Huni di Desa Mantang belum dapat secara signifikan menurunkan angka kemiskinan. Namun program ini mampu membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan ancaman dan gangguan yang berasal dari luar rumah, seperti panas, angin, dan hujan. Rumah juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial psikologis, seperti tempat yang menjamin kelangsungan hidup, pelembagaan nilai, norma dan pengembangan pola relasi sosial, memberikan rasa aman dan damai, dan meningkatkan harkat dan martabat.
14
2.
Efisiensi Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat diketahui bahwa
jumlah rumah yang sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di Desa Mantang. Dinas Sosial Bintan sudah merampungkan verifikasi pengajuan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Bintan tahun 2015. Namun, penyaluran bantuan rehabilitasi ini belum bisa lekas dilakukan. Setelah rampung verifikasi di tingkat provinsi data itu kemudian dikembalikan lagi ke kabupaten untuk menetapkan RTLH-RTLH yang berhak menerima bantuan tahun ini. Untuk tahun ini, ada lebih dari 500 unit RTLH yang bakal dibantu. Jika dilihat berapa bulan belakangan ini termasuk Mantang. 3.
Kecukupan Dari hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat dianalisa bahwa
program RTLH di Desa Mantang sudah berjalan tepat sasaran. Tujuan dari penanggulangan kemiskinan di Desa Mantang adalah menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap Tujuan dari penanggulangan kemiskinan ini juga untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dalam arti luas, jadi tidak hanya mencakup upaya mengatasi ketidakmampuan untuk konsumsi dasar saja tetapi juga mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya secara penuh agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat.
15
4. Perataan Dari hasil wawancara dengan informaan diatas diketahui bahwa di Mantang, jumlah rumah yang direhabilitasi sesuai dengan pendataan yang dilakukan. Disadari
bahwa
upaya
mengentaskan
kemiskinan
tidak
mudah,
serta
membutuhkan strategi yang terpadu, karena persoalan kemiskinan bersifat multi dimensi. Saat ini, pemerintah sedang menyusun strategi penanggulangan kemiskinan agar program-program pengentasan kemiskinan di berbagai bidang kehidupan dapat dilaksanakan secara efektif. Pemerintah juga berusaha menurunkan angka kemiskinan dengan cara membantu meringankan beban kehidupan mereka secara langsung. Atas dasar hal tersebut pemerintah merasa perlu melakukan Pendataan rumahtangga miskin yang berskala nasional. Pendataan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat dan berskala nasional. Oleh sebab itu pemerintah memberikan tanggungjawab kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan kegiatan pendataan rumahtangga miskin. Untuk skala kecilnya maka ada RT, RW lurah hingga pihak Kecamatan yang harus turut mendata warga yang tinggal di lingkungannya. 5. Responsivitas Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa tingkat kepuasan masyarakat berbeda-beda dalam program RTLH ini. RTLH merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur.
Berbagai
masalah
yang dialami
menunjukkan
bahwa
kemiskinan
bersumber
oleh masyarakat
dari
miskin
ketidakberdayaan
dan
16
ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar, kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, berjangka pendek dan parsial serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. 6. Ketepatan Bantuan RTLH tersebut mempunyai nilai sebesar Rp. 17 Juta untuk masingmasing rumah, dan total bantuan telah diberikan pada tahun itu sebanyak 388 RTLH. Pada peninjauan terakhir ini, pelaksanaan pembangunan RTLH sudah terlihat pada tahap finishing, dan sudah terealisasi sebanyak 95 persen. Bagi masyarakat penerima manfaat harus bersyukur, disamping itu juga, tentunya warga penerima manfaat agar dapat mempertahankan komposisi rumah dari yang tidak layak huni menjadi layak huni. D. Penutup 1. Kesimpulan Hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara dan observasi maka adalah bahwa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam pengentasan kemiskinan Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan sudah baik. Namun memang tingkat kepuasan masyarakat berbeda-beda dalam program RTLH ini. RTLH merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur. Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat miskin menunjukkan bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar, kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, berjangka pendek dan
17
parsial serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. Dari indikator diatas, idikator paling dominan dalam keberhasilan program RTLH adalah Perataan dimana program RTLH seharusnya dilakukan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan, program ini akan berjalan dengan baik apabila pendataan dilakukan dengan benar oleh instansi terkait. 2. Saran Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Program berkelanjutan dari program RTLH seperti bantuan usaha agar masyarakat miskin tersebut dapat lebih berdaya dan mampu mandiri, merubah hidupnya dengan modal yang diberikan pemerintah. 2. Pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti RT, RW Lurah dan Camat agar pendataan terhadap penduduk miskin di Desa Mantang dapat dilakukan dengan baik agar setiap program pengentasan kemiskinan seperti RS-RTLH dapat tepat sasaran
18
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha Arikunto. Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Dunn, W William. 2003. Analisa kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara Gunawan Sumodiningrat, 1998. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial, Jakrta: PT Gramedia Pustaka Utama Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Nawawi. 2006. Evaluasi dan Manajemen Kinerja di LingkunganPerusahaan dan Industri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid I. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Nugroho, Riant D. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Prijono dan A.M.W Pranarka. 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS Rasyid, Ryaas. 2000. Makna Pemerintahan. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya. Sumardi, M., dan H. D. Evers, ed., 1993. Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok. Rajawali, Jakarta Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.
19
Perundang-Undangan : Peraturan Bupati Bintan Nomor: 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Program Pemberdayaafi Fakir Miskin Kabupaten Bintan Internet : http://haluankepri.com/news/bintan/37136 di akses pada tanggal 15 Mei 2014 http://www.sidaknews.com/melalui-program-rtlh-pemkab-bintan di akses pada tanggal 20 Mei 2014 http://www.infopublik.org di download pada 18 Mei 2014 http://www.infopublik.org didownload pada 20 Mei 2014 http://sindikasi.inilah.com/read/detail/2080557/pemprov-kepri-rehab-595-rumahtak-layak-huni
20
