IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM ALOKASI DANA DESA DI DESA JAGOH KECAMATAN SINGKEP BARAT TAHUN 2015
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : SAPARINGGA NIM : 110565201037
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM ALOKASI DANA DESA DI DESA JAGOH KECAMATAN SINGKEP BARAT TAHUN 2015 SAPARINGGA Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH ABSTRAK Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 di ketahui bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa bertujuan menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Tahun 2015. Operasionalisasi konsep yang di gunakan dalam penelitian ini mengacu kepada konsep Edward III. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Dari hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Tahun 2015 saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Hal ini dapat di lihat bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa belum tercapai karena walaupun desa sudah mendapatkan Alokasi Dana Desa namun kenyataannya di Desa Jagoh masih pengelolaannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Kata Kunci : Kebijakan, Implemetasi, Alokasi Dana Desa
1
IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF STATE NUMBER 37 OF 2007 ON GUIDELINES FOR FINANCIAL MANAGEMENT FUND ALLOCATION OF VILLAGE IN VILLAGE IN VILLAGE JAGOH SINGKEP DISTRICT WEST 2015 SAPARINGGA Student Government Science, FISIP, UMRAH
ABSTRACT In government regulation number 43 year 2014 in know that the funds the village are funds sourced from the national budget that is in allotment for the village who in the transfer through the budget of the local district and in use to finance governance, the implementation of development, community guidance, and community empowerment .Village funds allocation, and then in short add, is balance funds in received of districts in the budget of the local districts after deducting specific allocation fund. Village funds allocation aimed at overcoming poverty and to reduce the gap in improve planning and budgeting process development at the village level. Purpose in this research to know ministerial regulation no 37 years 2007 about financial management guidelines village in village funds allocation in the village of jagoh sub-district west singkep 2015 .The operationalization of the concept of that in use in research refers to the concept of edward III .Informants in this research namely people as many as 5 .Data analysis that in use in this research is qualitative data analysis. From the research concluded that it can be in the implementation of domestic affairs minister regulation no 37 / 2007 on guidelines for financial management villages on village funds allocation in the village jagoh kecamatan west singkep 2015 now a lot of that needs to be improved .This can be in see that the purpose of village funds allocation because even as villagers are not yet made get funds village but in fact in the village still management jagoh its not based on domestic affairs minister regulation no 37 / 2007 about village financial management guidelines.
Keywords: Policy, Implementation, Village Fund Allocation
2
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM ALOKASI DANA DESA DI DESA JAGOH KECAMATAN SINGKEP BARAT TAHUN 2015
A. Latar Belakang Desa yaitu menunjuk wilayah yang dialami oleh masyarakat, yang didalamnya terdapat sumber-sumber produksi, yang di dalamnya juga memiliki tata kelola (governance). Desa dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilisator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup di bawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut. Konsekuensi otonomi
desa
adanya
adalah
(2006:10) menyatakan
kewenangan
tersedianya bahwa
dana
dan tuntutan
dari pelaksanaan
yang
Sadu Wasistiono
pembiayaan
cukup. atau
keuangan merupakan
faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan
otonomi
daerah. Konsep alokasi dana desa
sebenarnya bermula dari sebuah refleksi terhadap model bantuan desa yang di berikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa.
3
Banyak faktor yang meyebabkan masyarakat Desa terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin di perparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus di tempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu di perdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali. Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.
4
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diketahui bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Ketentuan formal yang mengatur ADD secara lebih jelas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per Desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan
meningkatkan
perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan
pengamalan
nilai-nilai
keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
Mendorong
peningkatan
keswadayaan
dan
gotong
royong
5
masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
Azas
Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud adalah besarnya ADDM adalah 60% (enampuluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empatpuluh persen) dari jumlah ADD. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan
Desa
dalam
melaksanakan
kegiatan
pemerintahan
dan
pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Alokasi Dana Desa merupakan DAU/DAK bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, ADD adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PADes. Untuk itu diharapkan aparatur Desa, utamanya Kepala Desa lebih memposisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek / kecil
6
kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih – lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa di Desa Jagoh, dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa No
Tahun
Alokasi Dana Desa
1
2014
Rp. 410.693.830
2
2015
Rp. 564.264.786
Sumber : Kantor Desa Jagoh, 2015 Berdasarkan tabel di atas dapat di analisa bahwa Desa Jagoh adalah salah satu desa yang melaksanakan alokasi dana desa. Dimana cara penghitungan alokasi dana desa diambil dari 10 persen dari dana alokasi umum kemudian ADD di dapatkan dari penghitungan jumlah perangkat desa, jumlah penduduk, dan luas wilayah, selama ini ADD sudah relevan. Alokasi Dana Desa cukup signifikan bagi Desa Jagoh untuk menunjang program-program Desa. Diketahui dari APBDes Tahun 2015 jumlah ADD adalah Rp. 564.264.786, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 410.693.830 pada tahun
2014. (Sumber :
Laporan tahunan Desa Jagoh : 2015). Selama ini di Desa sudah mendapatkan Alokasi Dana Desa namun kenyataannya belum dapat dimanfaatkan serta dikelola dengan baik, hal ini dapat
7
dilihat dari pembangunan yang kurang berjalan di Desa Jagoh ini. Masyarakat juga tidak dilibatkan dalam pengelolaan bahkan dalam penyusunan pun tidak di ikutsertakan. Pengelolaan ADD tentu saja membutuhkan keterbukaan dan melibatkan banyak unsur, mulai dari perangkat desa hingga masyarakat desa. Sekian banyak desa yang ada di Indonesia, banyak yang belum begitu mengembangkan serta memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai yang di harapkan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat. Berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang pengelolaan ADD disebutkan bahwa ADD harusnya dapat meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat namun kenyataanya di desa Jagoh hal ini belum mencapai maksimal. Hal inilah yang jadi pengaruh besar bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan ekonomi yang baik untuk kesejahteraan hidup. Dari alasan yang diterangkan di atas penulis menulis skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Tahun 2015” B. Landasan Teoritis Winarno (2007:144) Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih
8
tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat di pahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Pendapat lain di kemukakan oleh Dunn (2000:109) menjabarkan bahwa: Implementasi kebijakan merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih hubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang di buat oleh badan dan pejabat pemerintah yang di formulasikan ke dalam bidang-bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dll. Implementasi kebijakan merupakan tahap kedua setelah pembuatan atau pengembangan
kebijakan.
Nugroho
(2003:158)
mengemukakan
bahwa:
“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya” Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa : Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu di tekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran di tetapkan atau di identifikasikan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan di tentukan oleh banyak variabel dan faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain, menurut
Edwards III
(Subarsono 2008:90-92) ada empat variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu :
9
1. Komunikasi Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus di lakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasarn kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2. Sumber Daya Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial, sumber daya adalah factor penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif. 3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang di miliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 4. Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan efektif. Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa agar kebijakan itu berhasil dalam pencapaian tujuannya, maka serangkaian usaha perlu di lakukan diantaranya perlu di komunikasikan secara terbuka, jelas, dan transparan kepada sasaran. Perlunya sumber daya yang berkualitas untuk pelaksanaannya dan perlunya di akhiri struktur pelaksana kebijakan.
10
Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa : “Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusankeputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang di tetapkan oleh keputusankeputusan kebijakan”. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat di simpulkan implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan progam yang telah di tetapkan sehingga program tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2001:68-69) merumuskan “Proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan.
Lazimnya keputusan tersebut
mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin di capai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya”.
11
Wahab (2001:5-10) mengemukakan tentang ciri-ciri yang melekat pada kebijakan yaitu: a. “Kebijakan itu di rumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik seperti ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarkhie, dan sebagainya. b. Kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan melalui tindakan-tindakan yang di rencanakan secara matang. c. Kebijakan itu hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang di lakukan oleh pejabat pemerintah. Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu tapi juga di ikuti dengan keputusankeputusan yang bersangkutan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya d. Kebijakan bersangkutan dengan apa yang senyatanya di lakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu baik berbentuk positif atau negatif”. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah di tentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar dapat mencapai output/outcome dan agar policy demands dapat terpenuhi maka kebijakan harus di laksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula di rumuskan
12
sebagai pengguna sarana yang di tentukan terlebih dahulu. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang di inginkan oleh pejabat pemerintah. Lebih jauh lagi Ripley dan Frangklin (dalam Winarno 2007:145-146) mengatakan bahwa : Implemantasi mencakup banyak kegiatan : 1. Badan-badan pelaksana yang di tugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang di butuhkan agar implementasi berjalan lancar. 2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana-rencana. 3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. 4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan kepada kelompokkelompok target. Adapun penjelasan dari cakupan kegiatan implementasi sebuah kebijakan sebagaimana yang di katakan oleh Ripley dan Franklin di atas bahwa dalam menjalankan sebuah kebijakan harus memiliki sumber-sumber dalam menjalankan sebuah kebijakan adapun sumber yang di maksud meliputi personil atau implementor, peralatan serta sarana penunjang keberhasilan suatu kebijakan. Implementor juga memberikan pelayanan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa di pandang sebagai wujud dari keluaran nyata sebuah kebijakan.
13
C. Hasil Penelitian 1. Komunikasi Dimensi Komunikasi yaitu tidak semua masyarakat memahami tentang aturan dalam pengelolaan ADD ini, banyak dari masyarakat yang tidak mengetahuinya. Karena sebagian dari masyarakat menganggap kebijakan ini hanya untuk di ketahui oleh pegawai saja. sebagian masyarakat menganggap bahwa kebijakan ini tidak penting untuk di ketahui oleh masyarakat. Padahal seharusnya melihat rentang waktu yang panjang dalam semua tahapan APBDes, tersedia cukup waktu untuk melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat penting karena semua sisi kehidupan masyarakat bersentuhan dengan anggaran publik, baik dari sisi penerimaan maupun sisi belanja. 2. Sumber daya Dimensi sumber daya di ketahui bahwa Sumber daya modal atau keuangan rutin untuk membantu alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten Lingga. Pihak pemerintah Kabupaten Lingga sudah menjalankan dengan baik bantuan dana yang memang menjadi pendamping alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.3. Dapat mempersatukan kelompok 3. Disposisi Dimensi disposisi di ketahui bahwa kejujuran pegawai dalam mengelola Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat masih harus mendapat perhatian karena
14
belum dapat berjalan dengan baik. Dalam proses pembuatan sebuah keputusan dalam alokasi dana yang di buat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang di ambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar namun sangat di sayangkan tidak semua pengalokasian di buka menyeluruh kepada masyarakat. 4. Struktur birokrasi Dimensi struktur birokrasi di temukan bahwa tidak semua masyarakat di libatkan dalam merumuskan bahkan merencanakan alokasi dana tersebut, namun untuk mengawasi jalannya penggunaan tersebut, aparat desa beserta masyarakat turut serta mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan D. Penutup 1. Kesimpulan Dari hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Tahun 2015 saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Hal ini dapat di lihat bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa belum tercapai sepenuhnya karena walaupun desa sudah mendapatkan Alokasi Dana Desa namun kenyataannya di Desa Jagoh masih ada beberapa poros jalan yang mulai rusak dan di anggap mengganggu akses perjalanan masyarakat setempat. Banyak fasilitas umum yang belum dapat
15
terbangun dengan baik, pembangunan infrastruktur masih belum menjadi prioritas dalam alokasi dana tersebut. 2. Saran Adapun saran yang dapat di sampaikan kepada pemerintah desa dan masyarakat berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut : 1. Untuk Pemerintah Desa sebaiknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di komunikasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memami tentang alokasi dana desa yang benar dan dapat ikut mengawasi jalannya penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Jagoh. Hal ini dapat di lihat dari mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa, mensosialisasikan alokasi dana desa yang ada di Desa Jagoh. 2. Untuk masyarakat agar ikut serta dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan alokasi dana tersebut, masyarakat harus lebih peduli terhadap desanya khususnya dalam alokasi dana desa di desa Jagoh.
16
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha Arikunto. Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjahmada. Faisal, Sanapiah. 2007. Format-Format penelitian sosial, Jakarta : Raja. Grafindo Persada. Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta : PT Rineka Cipta. Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga: Jakarta Manan, Bagir, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya. Mustopadidjaya. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,. Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta:LAN. Pamudji. 2001. Kepemimpinan dalam pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara. Rasyid, Rias. 2000. Pokok-pokok pemerintahan. Jakarta : Raja Grafindo Persada Rozaki, Abdur, 2005, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, IRE Press, Yogyakarta. Sadu Wasistiono, dkk. 2006. Memahami Asas Tugas Pembantuan Melalui Pandangan Teoretik, Legalistik, dan Implementasi. Fokusmedia Bandung. Solekhan, Moch. 2012 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Serta Press: Malang
17
Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. .2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABET Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : UNY Press. Wahab. Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Waluyo. 2007. Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah : Bandung : Mandar Maju. Widodo,Joko. M.S. 2013. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Malang:Bayu Media Publishing Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita. B. Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
18
