NASKAH PUBLIKASI. Oleh: SELVIA RIANTY NIM :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

SELVIA RIANTY NIM : 110565201255

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DANILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SELVIA RIANTY Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Danilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAK Pelayanan Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum. Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau adalah instansi yang bertugas menjalankan kebijakan pemerintah daerah tentang pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau hal yang sangat dibutuhkan adalah revolusi mental bagi tenaga kesehatannya. Peningkatan kesehatan akan sejalan jika pelayanan yang diberikan rumah sakit sebagai tempat berobat baik. Namun kenyataannya di Provinsi Kepri masalah pelayanan selalu menjadi faktor utama Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah pasal 3 tentang Kewenangan Kelembagaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sudah berjalan sudah berjalan dengan baik. Namun tenaga medis masih sangat kurang. Kurang meratanya tenaga kesehatan masih menjadi problema bagi Indonesia. Kurangnya tenaga kesehatan membuat tidak semua sarana kesehatan bisa melayani masyarakat. Karena terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan belum meratanya tenaga kesehatan, terkadang Rumah Sakit membatasi jumlah pasien. Tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan wawancara dan observasi secara langsung masih belum ditemukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung serta memadai. Belum lagi permasalahan penggunaannya yang tidak dapat dioptimalkan dengan baik oleh pegawai.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Rumah Sakit, Pelayanan

1

ABSTRACT The Ministry of health in Indonesia aims to increase awareness, willingness and ability of healthy living for everyone in order to realize the degree of health extended as the embodiment of the general welfare. The General Hospital of the Riau Islands province is in charge of running the agencies of Government policy areas of health services. To improve the quality of healthcare in the Riau Islands province of the very thing that is needed is a revolution for the mental health workforce. Health promotion will be in line if the service that was provided to the hospital as a place of good medical treatment. But the reality in the province Kepri service problem has always been a major factor The purpose of this research is basically to find out the Implementation of the regulation of Riau Islands Province Area number 9 in 2010 About health care General Hospital Area province of Riau Islands as a Regional Public Service Agency Chapter 3 about the institutional Authority. In this study the author uses Descriptive types of Qualitative research. Informants in this study consists of 5 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. Based on the results of the study so it can be analyzed that the Implementation Regulations of the Riau Islands Province Area number 9 in 2010 About health care General Hospital Area province of Riau Islands as a Regional Public Service Agency has been running is already well underway. But medical personnel is still very lacking. Less meratanya health workforce is still a problem for Indonesia. The lack of health workers make not all health facilities to serve the community. Because of the limited number of health care personnel and health care personnel, the meratanya yet sometimes limit the number of Hospital patients. But in fact, after interviews and observations directly is still undiscovered and infrastructure that can support as well as adequate. Not to mention the problems of its use which can not be optimized well by employees. Keywords: Implementation, Policy, Hospitals, Service

2

dimaksud dalam UUD 1945. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam sistem kesehatan nasional adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat secara ekonomis, serta tersedianya pelayanan kesehatan tidak semata-mata berada di tangan pemerintah melainkan mengikutsertakan sebesar-besarnya peran aktif segenap anggota masyarakat Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan sarana kesehatan pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan, diantaranya dengan membuat jaminan pemeliharaan kesehatan berupa asuransi sosial kesehatan seperti asuransi kesehatan masyarakat miskin (askeskin) yang menjangkau 60 juta orang penduduk. Untuk menjamin bahwa kepentingan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dibandingkan pertimbangan keuntungan semata, maka di dalamnya adalah pengaturan peran keterlibatan swasta dan elit lainnya. Tidak kalah pentingnya adalah peran negara untuk menetapkan prinsipprinsip dan kesiapan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan privatisasi pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan regulasi dan penegakan kontrol untuk menjamin bahwa pelaksanaan privatisasi tidak akan menelantarkan rakyat dan tetap sesuai dengan amanat konstitusi. Selain itu perlu juga diadakan kajian aspek politik terhadap pola pembiyaan kesehatan, baik di level pusat maupun daerah. Belum banyaknya anggaran kesehatan yang belum terserap dengan baik, seharusnya menjadi acuan pentingnya kajian tentang politik pembiyaaan kesehatan. Pelayanan Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan

I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijaksanaan pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah salah satunya adalah pembangunan di bidang kesehatan. Masyarakat berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang sama dan berkewajiban ikut serta dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk memperoleh itu semua maka diperlukan berbagai usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yang pada hakekatnya terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Pelayanan kesehatan sebagai hak masyarakat tercantum dalam Konstitusi UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) yang menempatkan status sehat dan pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat/warga negara. Fenomena ini merupakan salah satu contoh keberhasilan pemerintah republik ini dalam kebijakan politik di bidang kesehatan, yang menuntut pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan secara tersusun, merata dan menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera sempurna fisik, mental dan sosial tidak terbatas pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Luas masalah kesehatan bukanlah seluas suatu bidang yang sederhana dan sempit. Kesehatan dapat mencakup keadaan fisik, mental dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Sistem kesehatan nasional adalah suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuannya mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang

3

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum sebagai yang dimaksud dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945. Pelayanan Kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berdasarkan kepada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yaitu suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggitingginya. Sebagai pelaku dari pada penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah masyarakat, pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota). dengan demikian dalam lingkungan pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus saling bahu membahu secara sinergis melaksanakan pelayanan kesehatan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam upaya bersamasama mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (Yenik Pujowati : 2012) Pembangunan kesehatan adalah salah satu isu strategis dalam kebijakan otonomi daerah karena merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dimana gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa, dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta

memiliki derajat kesehatan yang setinggin-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pelayanan kesehatan nantinya akan dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu tanpa adanya diskriminasi terutama bagi keluarga miskin. Sehingga untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik menurut Menteri Kesehatan RI (2008), dilakukan melalui konsep Clinical governance yang secara konseptual harus memenuhi 4 komponen yaitu; accountability, continuous quality improvement, high quality standard dan menfasilitasi serta menciptakan lingkungan yang menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu; secara implisit clinical governance diharapkan dapat mengubah kinerja pelayanan kesehatan kearah kinerja yang lebih baik. (Abdullah AS. Mangge : 2012) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Kemudian dijelaskan pula bahwa sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Jurnal Nuryatin Phaksy Sukowati, Minto Hadi, Stefanus Pani Rengu (2014) dengan judul Implementasi

4

Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (JAMKESDA DAN SPM) (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar) dijelaskan bahwa Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat miskin. Beberapa Program Jaminan Kesehatan dibuat untuk menunjang penyelenggaraan tersebut khususnya di pemerintahan daerah kabupaten, namun masih saja ditemukan kelemahan di beberapa aspek kebijakan. Seluruh program tersebut dalam proses pelaksanaanya belum mampu mengkover seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan yang prima khususnya masyarakat miskin. Data peserta Jamkesmas atau nama-nama keluarga miskin yang ditetapkan belum representatif, bahkan belakangan banyak ditemukan nama-nama yang salah sasaran yang merupakan masyarakat yang tergolong mampu atau bukan miskin. Hal ini menyebabkan masyarakat yang kenyataannya miskin semakin tersudut, banyak ditemukan dan diberitakan di beberapa media massa mereka menjadi pasien yang terlantar di Rumah Sakit (RS) Melihat perkembangan keadaan dan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan dukungan dana seimbang untuk operasional, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif, dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaannya, oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu disesuaikan pengelolaan anggaran satuan kerjanya dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Sektor publik bergerak dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang kesehatan yang merupakan kebutuhan publik yang sangat penting. Dalam proses pemenuhan kebutuhan publik, bidang kesehatan ini bukan tidak mungkin dalam aktivitasnya mengalami berbagai kendala terutama berkaitan dengan dana, dimana sektor publik bidang kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat setiap saat padahal dalam proses pemenuhan tersebut pasti memerlukan sejumlah dana yang belum tentu selalu mencukupi aktivitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan publik yang sebagian besar telah diberikan kebebasan untuk mengelola keuangannya dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Dengan status BLUD ini, RSUD dapat merencanakan, mengelola secara langsung pendapatannya, dan mengendalikan semua urusan internal rumah sakit secara lebih fleksibel dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rumah Sakit Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebelum dan sesudah perubahan status menjadi BLUD. Pemilihan Rumah Sakit Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh

5

perubahan status Rumah Sakit Daerah Provinsi Kepulauan Riau tersebut menjadi BLUD yang masih dapat dikatakan baru. Sebelum adanya aturan tentang BLU, manajemen pengelolaan keuangan di sebuah rumah sakit sangat ketat. Akibatnya, rumah sakit tidak bisa mengembangkan diri dalam hal keuangan. Yang lebih parah, mutu layanan kepada pasien atau konsumen juga semakin menurun. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyadari bahwa pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian. Di Dalam Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan dijelaskan bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat dapat mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu, oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Dalam pasal 14 dijelaskan juga bahwa Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan pasal 3 tentang Kewenangan Kelembagaan dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka upaya kesehatan

perorangan. Kesehatan adalah hak dan investasi,setiap warga negara berhak atas kesehatannya termaksud masyarakat miskin.Untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaannya bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat. Pemerintah sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 bertanggungjawab terhadap pelayanan prima kepada masyarakat. Didalam negara demokratis, peran negara memiliki tugas untuk memberikan pelayanan publik. Semakin tinggi mutu pelayanan negara/pemerintah kepada rakyatnya menunjukkan semakin beradab sebuah negara/pemerintahan. Dinegara-negara maju, telah diatur standar minimal kualitas pelayanan, sedangkan pada negara-negara berkembang telah mulai mengikuti dengan menerapkan standar pelayanan minimal. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan dijelaskan bahwa pembiayaan/pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan negara atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Pembiayaan yang cukup harus didukung dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

6

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah juga bertanggungjawab terhadap beberapa hal yaitu memberikan remunerasi kepada pegawai; melakukan kerjasama dan/atau Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak tiga; dan melakukan rekrutmen pegawai non PNS berdasarkan efesiensi dan tingkat kebutuhan. Jelas bahwa dalam Peraturan Daearah Nomor 9 Tahun 2010 Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya punya hak untuk melakukan rekrutmen jika dokter, perawat maupun pegawai di rumah sakit dianggap kurang memadai. Pelayanan prima merupakan sebuah tuntutan didalam proses pelayanan publik. Sektor kesehatan merupakan sektor publik yang mengemban fungsi untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas atau pelayanan prima. Dalam proses manajemen mutu layanan, sektor kesehatan yang memiliki peran langsung dalam pelayanan publik seperti rumah sakit dan puskesmas telah berlomba-lomba menerapkanstandar pelayanan prima. Pelayanan prima kesehatan, adalah pelayanan kesehatan yang dapat memperhatikan kebutuhan dari masyarakat, yakni jika unit pelayanan masyarakat yang ingin maju dan mengharapkan pelanggannya untuk memakai atau memanfaatkan jasa pelayanannya. Pelayanan prima bidang kesehatan yang baik dibutuhkan kesiapan semua anggota pelaksana program tanpa kecuali. Apakah mereka yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan para pelanggannya, untuk dapat melaksanakan tugas dan bekerjasama bersama orang lain. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan mencembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan peroorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. definisi pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat. Jenis pelayanan kesehatan adalah kelompok pelayanan kedokteran (medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga. Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat : Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat (public health service) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat. Pemerintah seharusnya lebih optimal dalam program-program peningkatan kualitas kesehatan karena Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan negara atau pemerintah daerah sesuai

7

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah lebih dititikberatkan pada upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (prefentif), penyembuhan penyakit (kuratif), serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Keputusan Menteri Kesehatan no. 228 tahun 2002 menyatakan bahwa standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Standar ini dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan propinsi, kabupaten/kota sesuai dengan evidence base. Standar pelayanan rumah sakit daerah adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit. Standar pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar pelayanan minimal rumah sakit pada hakekatnya merupakan jenisjenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh

pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota dengan standar kinerja yang ditetapkan. Namun demikian mengingat kondisi masing-masing daerah yang terkait dengan sumber daya yang tidak merata maka diperlukan pentahapan dalam pelaksanaan SPM sesuai dengan kondisi/perkembangan kapasitas daerah. Disusunnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diharapkan dapat membantu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di rumah sakit. SPM ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan. Berdasarkan standar operasional prosedur dalam pelayanan di rumah sakit umum provinsi Kepulauan Riau, setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dikenakan tarif pelayanan jasa rumah sakit yaitu imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan habis pakai, bahan non medis habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam observasi, administrasi dan keuangan. Kemudian juga akan dikenakan jasa pelayanan yaitu imbalan atas jasa yang terdiri dari jasa dokter, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan dan jasa pelaksana teknis rumah sakit. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang meliputi: pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai asas-asas dan tujuan pelayanan kesehatan serta sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, kemudahan akses terhadap informasi selengkaplengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan kesehatan, tanggapan atas

8

keluhan yang diajukan secara layak sebagaimana mekanisme yang berlaku sesuai dengan standar operasional yang berlaku; dan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah. Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau adalah instansi yang bertugas menjalankan kebijakan pemerintah daerah tentang pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau hal yang sangat dibutuhkan adalah revolusi mental bagi tenaga kesehatannya. Peningkatan kesehatan akan sejalan jika pelayanan yang diberikan rumah sakit sebagai tempat berobat baik. Namun kenyataannya di Provinsi Kepri masalah pelayanan selalu menjadi faktor utama. (Sumber : Haluankepri diterbitkan Sabtu, 11 April 2015) Tidak hanya permasalahan pelayanan saja Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana meragukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi teknologi-teknologi yang digunakan sudah canggih dan memenuhi standarisasi pelayanan yang ditetapkan. Di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) belum maksimalnya kemampuan medis. (Batam Pos, diterbitkan Rabu, 16 Sep 2015) Dari data yang terhimpun diketahui bahwa minimnya tenaga medis di Provinsi Kepulauan Riau, sampai saat ini RSUP masih kekurangan tenaga kerja seperti pegawai, perawat, dan bidan. Keterbatasan tenaga kerja tersebut dikahwatirkan dapat menghambat proses pelayanan kesehatan masyarakat. Jumlah keseluruhan tenaga kerja di RSUP hanya berkisar 500 orang. Idealnya

Rumah Sakit yang berukuran besar layaknya RSUP Kepri ini masih membutuhkan lebih tenaga baru yang terbagi atas perawat, bidan, dan tenaga pegawai lainnya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 81/MENKES/SK/I/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit. Rasio dokter – penduduk/populasi bervariasi dalam suatu provinsi. Dalam upaya untuk mengatasi masalah kekuarangan tenaga kerja tersebut, pihaknya telah mengajukan penambahan tenaga kerja melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dilakukan penelitian dengan judul ”IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH” B. Perumusan Masalah Kenyataannya di Provinsi Kepri masalah pelayanan selalu menjadi faktor utama. (Sumber : Haluankepri diterbitkan Sabtu, 11 April 2015) Tidak hanya permasalahan pelayanan saja Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana meragukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi teknologi-teknologi yang digunakan sudah canggih dan memenuhi standarisasi pelayanan yang ditetapkan. Di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) belum maksimalnya

9

kemampuan medis. Berdasarkan uraianuraian diatas maka kemudian munculah berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai denga peraturan daerah yang telah ditetapkan. Adapun rumusan yang penulis ambil adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah khsusnya pada pasal 3 tentang Kewenangan Kelembagaan? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah pasal 3 tentang Kewenangan Kelembagaan. 2. Kegunaan Penelitian a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau b. Sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya apabila memiliki permasalahan yang sama, untuk pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam ilmu Pemerintahan D. Konsep Operasional

mengukur suatu variabel. Adapun fungsi dari konsep operasional adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi fenomena atau gejala-gejala yang diamati dengan jelas, logika, atau penalaran yang digunakan oleh peneliti untuk menerangkan fenomena yang diteliti atau dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan berpedoman kepada Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah 1. Komunikasi Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila implementor mengetahui yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan serta sasaran Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Adanya Sosialisasi dan pelatihan untuk para pegawai di Rumah Sakit agar lebih memahami hak dan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

Konsep Operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, dengan kata lain konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya

10

mencapai tujuannya dengan baik c. Adanya kejujuran dari para pegawai Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sumber daya Ketersedian sumber daya yang dimaksud adalah tersedianya sumber-sumber daya, baik sumber daya pendukung maupun sumber daya manusia selaku pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah tersebut.

4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi adalah karekteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Ini dapat dilihat dari indikator :

a. Bantuan teknis, melalui penempatan tim medis di Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau b. Adanya sarana dan prasarana pendukung di Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau

a. Adanya kerjasama yang baik antara Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau dengan instansi-instansi terkait. b. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah seperti dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau kepada Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau untuk melihat sejauh mana kebijakan ini sudah berjalan. E. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sebagian pendapat mengatakan bahwa menurut Sugiono (2012:11) penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain”. Dalam hal ini diuraikanlah hal-hal yang memerlukan suatu penjelasan ataupun gambaran yang mencari informasi yang bersifat

3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karekteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen untuk membangun keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Ini dapat dilihat dari indikator : a. Adanya komitmen pemerintah dan pegawai Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau untuk menjalankan pelayanan kesehatan ini agar dapat

11

deskriptif, selanjutnya Sugiono (2012:14) menjelaskan “Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar”. F. Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau adalah analisa data kualitatif yaitu dengan melakukan terlebih dahulu mendeskripsikan, memverifikasi, menginterpretasikan untuk kemudian dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Untuk lebih jelas lagi penulis menggunakan Teknik Triangulasi dalam menganalisis data.

pengaturan (regulation). Untuk menjalankan fungsi pemerintahan tersebut pemerintah diharapkan dapat mengatur segala kehidupan masyarakat dengan membuat suatu peraturan atau kebijakan, memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan tidak terkecuali bagi pelayanan kesehatan yang sangat penting. Pemerintah telah membuat peraturan daerah dimana didalamnya berisikan tentang panduan pemerintah setempat untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh kalangan masyarakat 2. Implementasi Kebijakan Hirarki perundang-undangan menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundangundangan RI menjelaskan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

II. LANDASAN TEORI 1. Ilmu Pemerintahan Ndraha (2003 : 7) menyatakan bahwa “Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tututan setiap orang akan jasa-jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”. Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (2003 : 7) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

a.Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Rasyid (2000 : 59) membagi fungsi-fungsi pemerintahan menjadi empat, yaitu: pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan

Dan kekuatan hukumnya ditegaskan pada pasal 7 ayat 2 : Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan

12

hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jenis Peraturan Perundangundangan ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah UndangUndang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusankeputusan kebijaksanaan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel dan faktor dan variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, menurut Edwards III (Subarsono 2008:90-92) ada empat variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu :

Suatu undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, suatu Peraturan Perundangundangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan UndangUndang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

1. Komunikasi. Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaarn kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2. Sumber Daya Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial, sumber daya adalah factor penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif. 3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis 4. Struktur Birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan

Dunn (2000:109) menjabarkan bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih hubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan ke dalam bidang-bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dll. Implementasi kebijakan merupakan tahap kedua setelah pembuatan atau pengembangan kebijakan. Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa: “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”

13

secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan efektif.

ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan. Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: “Implementasi atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah akhir”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa agar kebijakan itu berhasi dalam pencapaian tujuannya, maka serangkaian usaha perlu dilakukan diantaranya perlu dikomunikasikan secara terbuka, jelas, dan transparan kepada sasaran. Perlunya sumber daya yang berkualitas untuk pelaksanaannya dan perlunya dirampungkan struktur pelaksana kebijakan

Menurut Winarno (2007:144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuantujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa: “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompokkelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2002:68-69) merumuskan “Proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya”

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan progam yang telah

14

Secara khusus Wahab (2002:5-10) mengemukakan tentang ciri-ciri yang melekat pada kebijakan yaitu:

maka kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu.

a. “Kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik seperti ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarkhie, dan sebagainya. b. Kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan melalui tindakan-tindakan yang direncanakan secara matang. c. Kebijakan itu hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu tapi juga diikuti dengan keputusankeputusan yang bersangkutan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya d. Kebijakan bersangkutan dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidangbidang tertentu baik berbentuk positif atau negatif”.

Suatu kebijakan yang telah diterima dan disahkan tidaklah ada artinya jika tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijaksanaan itu haruslah berhasil. Malahan tidak hanya pelaksanaannya saja yang harus berhasil, akan tetapi tujuan yang akan terkandung dalam kebijaksanaan itu haruslah tercapai. Menurut Agustino (2006:185) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan itu dapat gagal, tidak membuahkan hasil, karena antara lain : a. Teori yang menjadi dasar itu tidak tepat. Dalam hal ini demikian, maka harus dilakukan reformulation terhadap kebijaksanaan pemerintah itu b. Sarana yang dipilih unutk pelaksanaan tidak efektif c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar. e. Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern f. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia)

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar dapat mencapai output/outcome dan agar policy demands dapat terpenuhi

Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah itu, dapatlah diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijaksanaan

15

tersebut sudah harus diperhatikan dan diperhitungkan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Syafiie (2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefenisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

3. Implementasi Program Implementasi program yaitu suatu prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan program komunikasi data yang akan digunakan. Oleh karena itu implementasi sangat penting dalam suatu sistem. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones ( dalam Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

Keban (2008:55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, yang dikutipnya dari pendapat Graycar, dimana menurutnya bahwa public policy dapat dilihat dari konsep filosifis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya.

1. Pengorganisasian : Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. 2. Interpretasi : Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 3. Penerapan atau Aplikasi : Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Pola yang dikembangkan Korten (Tarigan:2000:12), dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan

16

berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan, dan akan bertanggung gugat dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing. Menurut Levey dan Loomba dalam Azwar (1996:35) pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan kesehatan yang disebut sarana atau pelayanan kesehatan (health service). Menurut Notoadmodjo (2010:5–6) bahwa pelayanan kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

4. Manajemen Kesehatan Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan nonpetugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan.” Dengan kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. (Notoatmodjo, 2010)

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayana kesehatan perorangan merupakan sub sistem dari Sistem Kesehatan Nasional yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Sebagai institusi yang sangat spesifik (padat modal, padat teknologi dan padat karya), Rumah Sakit juga menyimpan banyak sekali data terkait pelayanan kesehatan yang dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan kebijakan kesehatan rujukan dan kesehatan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan akan data dan informasi telah berkembang

Pelayanan kesehatan menurut Pohan (2007:28) merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan kedalam terminologi operasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem, baik

17

dengan sangat pesat, dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan telah berlakunya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka tersedianya data dan informasi mutlak dibutuhkan oleh rumah sakit. Untuk itu Rumah Sakit perlu memiliki sebuah dokumen yang berisi gambaran tentang hasil kegiatan dan pelayanan di rumah sakit. Selain bermanfaat bagi rumah sakit sendiri, profil ini juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder agar dapat ikut memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja rumah sakit. Profil ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit sebagaimana diamanatkan oleh Perda Prov. Kepri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan lembaga lain. Dalam hal ini RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan

langsung. Secara langsung seperti diskusi, penyuluhan dan ceramah bagi para pegawai. Dan secara tidak langsung seperti pihak RSUP membuat brosur, spanduk atau mensosialisasikan lewat media masa tentang adanya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sehingga masyarakat mampu memperoleh informasi. 2. Sumber daya 2. Sumber daya diketahui bahwa tenaga medis masih sangat kurang. Kurang meratanya tenaga kesehatan masih menjadi problema bagi Indonesia. Kurangnya tenaga kesehatan membuat tidak semua sarana kesehatan bisa melayani masyarakat. Karena terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan belum meratanya tenaga kesehatan, terkadang Rumah Sakit membatasi jumlah pasien. Tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan wawancara dan observasi secara langsung masih belum ditemukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung serta memadai. Belum lagi permasalahan penggunaannya yang tidak dapat dioptimalkan dengan baik oleh pegawai. 3. Disposisi 3. Disposisi diketahui bahwa Kejujuran pegawai sangat penting dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Pegawai tidak hanya dituntut untuk memahami dan tahu tentang peraturan tersebut tetapi juga berkomitmen untuk menjalankannya agar mencapai tujuan

IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 1. Komunikasi Produk ditemukan bahwa diketahui bahwa Sosialisasi sudah pernah dilakukan. Sosialisasi diupayakan dengan berbagai macam baik secara langsung maupun tidak

18

yang telah disusun. Di Rumah sakit Provinsi Kepulauan Riau selama ini pegawai masih bersikap wajar dan komit terhadap jalannya Perda tersebut. 4. Struktur Birokrasi 4. Struktur Birokrasi diketahui bahwa pengawasan sudah dilakukan. Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit, keberadaan pengawasan diharapkan dapat menjadi mitra kerja yang baik bagi manajemen dalam menilai setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit, dan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah ini sudah adanya Standar Operating Prosedure (SOP) yang dibuat untuk pelaksanaan kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

V. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sudah berjalan sudah berjalan dengan baik B. Saran Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : a. Seharusnya pihak RSUP Kepulauan Riau menambahkan tenaga medis sesuai dengan kebutuhan rumah sakit saat ini b. Seharusnya ada tambahan sarana prasarana di RSUP Provinsi Kepulauan Riau agar pelayanan dapat lebih optimal.

Azwar,

Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha Arikunto. Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Arif Rohman. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang. Mediatama A, 1996. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Penerbit Mutiara. Sumber Widya, Jakarta

Dunn, W William. 2000. Analisa kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara Keban, Yeremias, T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, Penerbit Gaya Media Yogyakarta. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta : PT Rineka Cipta. Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo

19

Notoatmodjo,s. 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta : PT Rineka Cipta

Dokumen :

Pohan,Imbalo. 2002. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : DasarDasar PengertianDan Penerapan. Jakarta: EGC

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Ryias

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Rasyid.M, 2000. Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jurnal :

Abdullah AS. Mangge. 2012. Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Buol. e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 1, Desember 2012 hlm 49-62

Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta Tarigan..

Nuryatin Phaksy Sukowati, Minto Hadi, Stefanus Pani Rengu (2014) dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (JAMKESDA DAN SPM) (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol .1, No. 6, Hal. 11951202

2000. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal Baca, 1(1): 12 13.

Wahab. Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Yenik Pujowati. 2012. Implementasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas Ngronggot Kabupaten Nganjuk). Jurnal

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.

20

Kebijakan dan Manajemen Vol.3, No.1, April 2012:47-64

Publik

21