Kunjungan Lapangan BANLEG Kunjungan lapangan Badan legislasi DPRD Kota Salatiga ke beberapa kelurahan di Kota salatiga. (Foto: Majalah Jiwa Raga)

Jiwaraga Edisi I Tahun 2011

Pertempuran Ideologi

Dalam Pilwalkot Salatiga Sukseskan Program Penaggulangan Kemiskinan

Foto Kegiatan DPRD

Kunjungan Lapangan BANLEG Kunjungan lapangan Badan legislasi DPRD Kota Salatiga ke beberapa kelurahan di Kota salatiga. (Foto: Majalah Jiwa Raga).

Daftar isi Majalah Jiwaraga

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Diterbitkan oleh : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SALATIGA. PENASEHAT Pimpinan DPRD : M. Teddy Sulistio, SE; Iwan Setyo Purbowo, SE., M.Si; M. Fathurrahman, SE., M.M; PEMBINA Walikota Salatiga, John M. Manoppo, SH; PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD : Drs. Harmanto; REDAKTUR PELAKSANA Kabag. Humas Rumah Tangga dan Perlengkapan: Agung Susetyo, SH; REDAKTUR Sri Sumarni, SE; Wahyudi Sumanto, S.Pd; KOORDINATOR LIPUTAN Spn. Joko Sutrisno AW., SH. PELIPUT/PENYUNTING Misranto; Sasongko; Lukman Fahmi, S.HI; SETTING & LAY OUT Budi Susilo, S.Sos; DISTRIBUSI Mujiharjo; Lilik Eko Purwanto. ALAMAT REDAKSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA Jl. Letjen. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674.

4

LAPORAN UTAMA Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga 2011-2016.

12

MIMBAR Sosialisasikan Calon Walikota Secara Kondusif; Pertempuran Ideologi Dalam Pilwalkot; Sukseskan Program Penanggulangan kemiskinan

15

WACANA Mengawal Pluralisme (tanpa) Sentimen Agama di Salatiga.

17

WARTA Kegiatan Anggota DPRD Kota Salatiga Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat

29

SOSOK H. Suniprat, Matang Dalam Bermasyarakat TEBAK WAJAH

Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah 3-4 halaman folio spasi rangkap dialamatkan ke Redaksi. Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

Kunjungan Lapangan Pansus Pasar Raya DPRD Salatiga ke Pasar Raya II

Mimbar

M

enurut wakil ketua DPRD kota Salatiga, M. Fathur Rahman, SE, MM, masyarakat harus paham akan pemimpin yang dapat membangun kota Salatiga sesuai dengan kondisi yang ada di kota ini sampai tercipta keharmonisan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Saat ini yang harus dipandang masyarakat adalah melihat hubungan keharmonisan dari pasangan para calon, sebab membangun keharmonisan akan terjadi berawal dari hal yang kecil, tuturnya. Oleh sebab itu untuk menciptakan masyarakat agar dapat paham dengan calon yang

30

akan dipilih, maka KPU juga harus ikut andil dengan berusaha untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan selalu mensosialisasikan calon dalam forum dialog-dialog secara ilmiah agar masyarakat memahami para calonnya. “Saya mengharapkan untuk kedepannya kota Salatiga dapat dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar berpihak untuk kemaslahatan masyarakat, bukan hanya memperioritaskan tim yang telah membantu mensukseskan dirinya menjadi kepala daerah kota Salatiga, sebab secara tidak langsung masyarakatlah yang telah menjadikan dirinya menjadi seorang pemimpin,” harap M. Fathur Rahman, SE, MM disela-sela perbincangan dengan kru JWR saat diwawancarai dikantornya.(miss)

Jiwaraga Edisi I 2011

3

Laporan Utama

1

H. BAMBANG SUPRIYANTO, SH, MM. Calon Walikota

Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati, M.Pd Calon Wakil Walikota

VISI DAN MISI CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA SALATIGA PERIODE TAHUN 2011 – 2016 H. BAMBANG SUPRIYANTO, SH, MM. - Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati, M.Pd VISI : Terwujudnya Salatiga yang lebih MAKMUR (ekonominya), SEJAHTERA (sosial dan kesehatannya), MAJU (pendidikannya), TERATUR (hukumnya), DINAMIS (budayanya), DEMOKRATIS (politiknya), TOLERAN (keberagamaannya) dan INDAH (lingkungannya). MISI 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau disertai pendidikan budi pekerti disetiap jenjang pendidikan, guna terwujudnya SDM yang unggul dan berbudi luhur. 2. Memberdayakan ekonomi kerakyatan dengan pembinaan yang simultan terhadap UMKM, PKL, Industri rumah

4


tangga untuk dapat menghasilkan karya-karya yang mampu berkompetisi secara global. 3. Memberikan pelayanan kesehatan yang professional dan terjangkau, terutama bagi masyarakat kurang mampu. 4. Melakukan upaya maksimal masuknya para investor dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 5. Melakukan pembinaan yang serius terhadap generasi muda, masyarakat olahraga, seni dan budaya di Salatiga guna tercipta prestasi yang bersekala Nasional maupun Internasional. 6. Optimalisasi sumber daya alam dan aset-aset daerah guna bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat Kota Salatiga. 7. Menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, berwibawa dan populis.(lux)

Laporan Utama PROFIL CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA SALATIGA PERIODE TAHUN 2011 – 2016 H. BAMBANG SUPRIYANTO, SH, MM. - Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati, M.Pd PROFIL CALON WALIKOTA Nama Jenis Kelamin Tempat Tanggal Lahir Alamat KTP Alamat di Salatiga Agama Status Perkawinan Isteri Anak

: : : : : : : : :

H. Bambang Supriyanto, SH, MM. Laki-laki Salatiga, 23 September 1953 Jalan Yudistira IV/2 Salatiga Jalan Yudistira IV/2 Salatiga Islam Kawin Hj. SRI MULYANINGSIH, S.Pd. 2 (dua) orang 1. Andriya Riana Justitia, S.T 2. Aryo Fajar Hendrawan, S.H.

PENDIDIKAN UMUM 1. Sekolah Dasar Negeri VI di Salatiga 2. SMP Negeri I di Salatiga 3. SMA Negeri di Salatiga 4. Sarjana Muda Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga 5. S1 Universitas Muria Kudus di Kudus 6. S2 Magister Managemen Universitas Muhammadiyah Surakarta di Surakarta RIWAYAT PEKERJAAN Tahun 1979 sampai dengan sekarang : 1. Staf Bagian Kesra Kabupaten Jepara 2. Mantri Polisi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 3. Kepala Perwakilan Kecamatan Nalum Sari Kabupaten Jepara 4. Sekretaris Kecamatan Dawe Kebupaten Kudus 5. Camat Bae Kabupaten Kudus 6. Camat Jekulo Kabupaten Kudus 7. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kudus 8. Kepala KA PDE Kabupaten Kudus 9. Sekretaris Perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus 10. Direktur Utama PDAM Kabupaten Kudus 11. Kepala Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Kudus 12. Ketua Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus 13. Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus 14. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan sampai dengan sekarang RIWAYAT ORGANISASI Tahun 1977 – 1981 Ketua Institut Karatedo Indonesia (INKAI) Cabang Salatiga Tahun 1989 – 1992 Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kudus

PROFIL CALON WAKIL WALIKOTA Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir Umur Status Perkawinan Suami Anak

Agama

: : : : : : :

Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati, M.Pd Perempuan Semarang, 30 Nopember 1964 46 Tahun Menikah Drs. Warsa Susilo, M.Pd 3 ( tiga) orang 1. Daniswari Manggala Putri 2. Dimas Amarsyah Kusuma 3. Dinar Krismonica Sari : Islam

Kewarganegaraan Alamat KTP Alamat di Salatiga

: Indonesia : Payaman, RT 01 / RW 03 Tingkir Tengah, Kec. Tingkir – Salatiga : Bancaan Tengah RT 05 / RW 05 Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo – Salatiga

PENDIDIKAN FORMAL 1976 Lulus Berijazah : 1980 Lulus Berijazah : 1983 Lulus Berijazah : 1989 Lulus Berijazah :

SD Kanisius St. Yusup Semarang SMP Yoannes XXIII Semarang SMA Sint Louis Semarang Sarjana (S1) Fak. Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta 2004 Lulus Berijazah : Magister (S2) Manajemen Pendidikan UNNES Semarang Saat ini sedang menempuh Pendidikan Program Doktor (S3) Manajemen Pendidikan di UNNES Semarang. PENGALAMAN PEKERJAAN 1988 – 1989 : Team Leader PT. Procter and Gamble comp. 1989 – 1990 : Medical Reps. PT. Merck (Area Yogyakarta) 1992 Sekarang : Pemilik dan Pimpinan DANIS Collection 1992 – 1994 : Dosen dan Sekretaris Jurusan di Akademi Teknologi Industri Veteran Semarang (AKTIVES) 1994 – 1998 : Dosen dan Ketua Jurusan di AKTIVES 1998 – 2004 : Dosen dan Pembantu Direktur III, Bidang Kemahasiswaan AKTIVES 2004 – 2008 : Dosen Universitas Stikubank “UNISBANK” Semarang 2009 – Sekarang :Komisaris PT. MEGA PALANGKARAYA RESORT PENGALAMAN ORGANISASI 1. Anggota FKPPI Semarang 2. Pembina Pramuka 3. Pengurus Korp Suka Rela (KSR) PMI Yogyakarta 4. Senat Mahasiswa UPN ”Veteran” Yogyakarta 5. Ketua DWP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kendal 6. Ketua DWP Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kendal 7. Ketua Bidang Pendidikan Dharma Wanita Persatuan Kab. Kendal 8. Ketua Bidang Pendidikan GOPTKI Kab. Kendal 9. Ketua Bidang Pendidikan Himpunan Wanita Perjuangan Kendal 10. Wakil Ketua Yayasan DIAN DHARMA Kendal 11. Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Kendal 12. Pengurus Departemen Wanita PDIP Prop. Jawa Tengah 13. Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DPC Kota Salatiga PENGALAMAN LAIN-LAIN 1. Tim LITBANG di AKTIVES 2. Instruktur Pelatihan Pengabdian Masyarakat di AKTIVES 3. Tim Seleksi KPU Kabupaten Kendal Tahun 2003 4. Caleg PDIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 dengan perolehan suara ± 37.000 (Dapil: Kota Semarang, Kab. Semarang, Salatiga, Kab. Kendal) 5. Anggota Komisi Pembinaan Sepakbola Wanita PSSI Jateng (2004–2008) 6. Pembina dan Pemilik BAHUREKSO CAMP Kendal (Tinju, Wushu, Karate, Silat, Taekwondo) 7. Penyantun Kethoprak BAHUREKSO Kendal 8. Penyantun Band & Campursari SJJ Kendal 9. Manager Band VINGER Kendal.(lux).


5

Laporan Utama

2

VISI DAN MISI CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA SALATIGA PERIODE TAHUN 2011 – 2016 Ir. Hj. Diah Sunarsasi – M. Teddy Sulistio, SE VISI : “SALATIGA BARU YANG MAJU, DAMAI DAN BERMARTABAT” MISI : 1. M E W U J U D K A N U PAYA P E M E N U H A N KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT; 2. MEWUJUDKAN PERKUATAN TATANAN DAN BASIS EKONOMI MASYARAKAT; 3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH; 4. MEWUJUDKAN PERLUASAN KESEMPATAN YANG PROPORSIONAL DALAM SELURUH RANGKAIAN PROSES KEBIJAKAN DAN LAYANAN PUBLIK;

6


5. MEWUJUDKAN TATA FISIK KOTA YANG AKOMODATIF; 6. MEWUJUDKAN PENGGALIAN POTENSI SUMBER DAYA LOKAL; 7. M E M B E R DAYA K A N S U M B E R DAYA A PA R AT U R B E R DA S A R K A N P R I N S I P PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK; 8. MEWUJUDKAN INTERAKSI POSITIF ANTAR KOMPONEN MASYARAKAT; 9. MEWUJUDKAN KOTA SALATIGA SESUAI DENGAN SESANTI HATTI BERIMAN. MOTTO : SEHATI DENGAN RAKYAT, CEDHAK KARO WONG CILIK

(bdi)

Laporan Utama

PROFIL CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA SALATIGA PERIODE TAHUN 2011 – 2016 Ir.Hj. Diah Sunarsasi – M. Teddy Sulistio, SE PROFIL CALON WALIKOTA Nama Tempat/Tgl Lahir Pekerjaan Alamat Suami Nama Tempat/Tgl Lahir Pekerjaan Anak 1. Nama Tempat/Tgl Lahir Pekerjaan

: : : :

Ir. Hj. Diah Soenarsasi Nganjuk/25 Juli 1960 Wakil Walikota 2006-2011 Jl. Imam Bonjol No. 67 RT 7 RW 8 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo, Salatiga

: Ir. Miftahudin Afandi, SE, SH, MH : Salatiga, 18 April 1955 : Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur

: dr. Erwin Saspraditya, S.Ked, B.Med Sc. : Malang, 19 Nopember 1982 : Dokter Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Indonesia Jakarta Menantu : dr. I.A Melati Wibawa Putri, S.Ked Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 21 April 1982 Pekerjaan : Dokter Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Udayana Bali 2. Nama : dr. Rithma Sasviyahana, S.Ked Tempat/Tgl Lahir : Malang, 18 Agustus 1985 Pekerjaan : Dokter 3. Nama : Hilda Sasdyanita Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 26 Mei 1993 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang Orang Tua 1. Nama Ayah : Soenardi (Alm) Alamat : Jl. Rukem IA Malang Pekerjaan : Pensiunan PNS Keterangan : Meninggal tahun 1992 2. Nama Ibu : Ny. Soewarni Alamat : Jl. Rukem IA Malang Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Mertua 1. Nama Ayah : R.H Afandi (Alm) Alamat : Desa Pabelan, Kab. Semarang Pekerjaan : Kepala Desa (th. 1947-1971) Keterangan : Meninggal tahun 1971 2. Nama Ibu : Ny. Hj. Titi Aslami (Alm) Alamat : Desa Pabelan, Kab. Semarang Pekerjaan : Swasta Keterangan : Meninggal tahun 1996 Riwayat Pendidikan 1. Tahun 1973 2. Tahun 1976 3. Tahun 1979 4. Tahun 1984 Riwayat Pekerjaan 1. Tahun 1989-1992 2. Tahun 1993-1995

3. Tahun 1995-1997

: : : :

Lulus SD Negeri Bareng Malang, Jawa Timur Lulus SMP Negeri I Malang, Jawa Timur Lulus SMA Negeri I Malang, Jawa Timur Lulus Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur

: Sekretaris Seksi Kesejahteraan Dharma Wanita Unit Kehutanan Jawa Timur : Ketua Dharma Wanita Unit Kehutanan Jatirogo, Tuban, Jawa Timur Ketua Yayasan Bina Wana Kencana Jatirogo, Tuban, Jawa Timur : Ketua Dharma Wanita Unit Kehutanan Kediri, Jawa Timur

Ketua Yayasan Bina Wana Kencana Kediri, Jawa Timur 4. Tahun 1997-2000 : Ketua Dharma Wanita Unit Kehutanan Probolinggo Ketua Yayasan Bina Wana Kencana Probolinggo 5. Tahun 2002-2007 : Sekretaris Yayasan Tunas Rimba Perhutani Pusat Jakarta 6. Tahun 2004-2005 : Bendahara Badan Koordinasi Ker jasama Kesejahteraan Sosial (BK3S) Propinsi Jawa Tengah 7. Tahun 2010-sekarang : - Wakil Walikota Salatiga (2006-2010) - Ketua KOMINDA Kota Salatiga (2006-2011) - Ketua YTRP Perum Perhutani Unit II Jawa Timur - Ketua BNK Salatiga - Ketua Komite Penanggulangan AIDS - Ketua Komda Lansia - Ketua DP HKTI Kota Salatiga - Ketua Dewan Ketahanan Pangan - Ketua TKPKD Kota Salatiga - Ketua Satlak Penanggulangan Bencana - Pembina Kwarcab Pramuka Kota Salatiga - Pembina Organisasi Wanita Kota Salatiga

PROFIL CALON WAKIL WALIKOTA 1. Nama 2. Tempat, Tgl. Lahir/ Umur 3. Alamat Tinggal

: Milhous Teddy Sulistio, SE : Salatiga, 27 Juli 1969 : 41 tahun : Jl. Merak No. 63 Rt 9 Rw II Kel, Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga 4. Jenis Kelamin : Laki-laki 5. Agama : Kristen 6. Status Perkawinan : a. sudah kawin b. nama istri : Wahyu Sari Astantri c. jumlah anak : 1 (satu) orang d. nama keluarga kandung : 1).Qorinta Shinta Djatmiko 2).Henry Wicaksono 3).Sandra Ria Sari 7. Pekerjaan : KETUA DPRD KOTA SALATIGA 8. Riwayat Pendidikan : A. SD KANISIUS SALATIGA 1982 B. SMP STELLA MATUTINA SALATIGA 1985 C. SMA KRISTEN 1 SALATIGA 1988 D. SARJANA EKONOMI UNDIP SEMARANG 1995 9. Riwayat Organisasi : A. KETUA PAC PDI PERJUANGAN KEC. SIDOMUKTI 2000 - 2005 B. KETUA DPC PDI PERJUANGAN KOTA SALATIGA 2005 -SEKARANG 10. Riwayat Pekerjaan : A. WIRASWASTA (1996 – 2003) B. ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA (2004 – 2009) C. KETUA DPRD KOTA SALATIGA (2009 – 2011)

(bdi)


7

Laporan Utama

3

VISI DAN MISI CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA SALATIGA PERIODE TAHUN 2011 – 2016 YULIYANTO, SE., MM – H. MUH. HARIS, SS., M.Si VISI “TERWUJUDNYA SALATIGA KOTA JASA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERMARTABAT”

REFORMASI BIROKRASI SERTA MENGEDEPANKAN FUNGSI PEMERINTAH SEBAGAI MOTIVATOR, REGULATOR DAN FASILITATOR.

MISI

3. MENINGKATKAN DAYA SAINGAN DAN KEMANDIRIAN DAERAH

1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) YANG PROFESIONAL, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA. 2. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIENA DENGAN MENERAPKAN ENTREPRENEUR GOVERNMENT DALAM RANGKA

8


4. M E W U J U D K A N T A T A K O T A D A N PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR YANG B E RWAWA S A N L I N G K U N G A N DA N K O N S E P P E M B A N G U N A N BERKELANJUTAN 5. PENUNTASAN PERSOALAN-PERSOALAN POKOK DI KOTA SALATIGA. (lux)

PROFIL CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA SALATIGA PERIODE TAHUN 2011 – 2016 YULIYANTO, SE., MM – H. MUH. HARIS, SS., M.Si PROFIL CALON WALIKOTA Nama Tempat Tanggal Lahir Alamat

Telephon / Fax Status Pendidikan terakhir Tahun lulus Program Studi

: YULIYANTO, SE.MM : Salatiga, 13 Juli 1967 : Jl. Merdeka Selatan III/9 RT.03/07 Soka, Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Salatiga 50714 : (0298) 315666, 315333 : Kawin : S 2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta : 1996 : Magister Manajemen (MM)

Riwayat Pendidikan 1. SD. Inpres Cebongan 1lulus tahun 1981 2. SMP Stella Matutina Salatiga lulus tahun 1984 3. SMA N2 Salatiga lulus tahun 1987 4. Universitas Islam Indonesai (UII) Program Studi Akutansi (S1) lulus tahun 1993 5. Universitas Gadjah Mada (UGM) Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana (S2) lulus tahun 1996 Keanggotaan Dalam Organisasi : 1. Bendahara GAPENSI Cabang Kota Salatiga periode tahun 1998 s/d 2002 2. Sekretaris GAPENSI Cabang Kota Salatiga periode tahun 2002 s/d 2008 3. Ketua GAPENSI Cabang Kota Salatiga periode tahun 2008 s/d 2012 4. Ketua HIPMI Cabang Kota Salatiga periode tahun 2006 s/d 2010 5. Ketua KONI Kota Salatiga periode tanggal 30 Maret 2009 s/d 14 Agustus 2009 6. Anggota DPRD Kota Salatiga Periode tahun 2009 s/d 2014 7. Ketua FORKI Kota Salatiga Periode 2009 s/d 2010 Riwayat Pekerjaaan : 1. Direktur PT. PUTRA PERWIRA TAMA Salatiga dari tahun 1994 Keluarga : 1. Istri

: Titik Kirnaningsih, SE

2. Anak

: 1. Imam Reza Syach Putra Yuliyanto 2. Aufa Sultan Masjid Syach Putra Yuliyanto

PROFIL CALON WAKIL WALIKOTA Nama TTL Alamat

: Muh. Haris, S.S, M.Si : Pacitan, 6 Februari 1966 : Dsn. Nobo Wetan RT 01 RW 06 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo

Riwayat Pendidikan : MI Pacitan SMPN 1 Pacitan SMAN 1 Pacitan Fakultas Sastra UGM Magister Ilmu Politik UNDIP Keluarga

: Istri : Ida Nurul Farida, S.Ag

Anak : 1. AF. Ismail Faros ( kelas 3 MA Tengaran) 2. Ahmad Zaky Romadhon (kelas 2 SMAN 1 Yogyakarta) 3. Salma Karimah (kelas 1 SMAN 1 Yogyakarta) 4. Maryam Qonita (kelas 2 SMPIT Nurul Islam Tengaran) 5. Muhammad Zulfi Akmal (kelas 3 SDIT Nurul Islam Tengaran) Kegiatan sehari-hari : 1. Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng 2. Pimpinan YPI Ponpes Sabilul Khoirot Tengaran 3. Komisaris perusahaan Berkah Andini Feed 4. Koordinator WAMY Jateng Riwayat Organisasi : 1.1987 – 1988 Senat Mahasiswa Fak. Sastra UGM 2.1987 – 1988 Pengurus Jamaah Sholahudin UGM 3.1998 – 1999 Wakil Ketua DPW PK Jateng 4.1999 – 2002 Ketum DPW PK Jateng 5.2002 – 2005 Ketua DPW PKS Jateng 6.2005 – 2006 Pengurus Balitbang DPP PKS 7.2006 – 2009 Ketua Bapilu DPW PKS Jateng 8.2009 – 2010 Pengurus DPP PKS

(lux)


9

Laporan Utama

4

VISI DAN MISI CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA SALATIGA PERIODE TAHUN 2011 – 2016 H. Bambang Soetopo, SE - Rosa Darwanti, SH. M.Si VISI Menjadikan Kota Salatiga dari Kota Transit menjadi Kota Lintasan dan Kota pelajar dengan memberdayakan Ekonomi Rakyat sebagai pendukung utama. MISI Memenuhi serta melengkapi Sarana dan Prasarana Kota demi terwujudnya peningkatan Harkat dan Martabat Rakyat Kecil. TUJUAN § Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih Clean Government § Menciptakan sistem pemerintahan yang mengupayakan pelayanan dan pengabdian yang profesional § Pelaksanaan pemerintahan atas dasar penegakan

10


supremasi hukum § Terciptanya entrepreneurial bureaucracy (knwonledge , skill, attitude, dan moral) § Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui proses pendidikan, pelatihan, kursus, dsb, dengan mengusahakan fasilitas yang diperlukan, sebagai penunjang kegiatan tersebut (Pemenuhan Sarana dan Prasarana) § Pemanfaatan, pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien. Profesional, adil sebagai proses menuju kemakmuran masyarakat. § Memajukan dan mendorong setiap individu masyarakat untuk berwiraswasta, dengan menciptakan iklim yang sehat untuk berusaha memberikan support moral maupun material, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah.(lux)

Laporan Utama

PROFIL CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA SALATIGA PERIODE TAHUN 2011 – 2016 H. Bambang Soetopo, SE - Rosa Darwanti, SH. M.Si PROFIL CALON WALIKOTA Nama Lengkap : H. Bambang Soetopo, SE. Tempat / Tgl. Lahir : Bojonegoro, 24 Desember 1949 Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Diponegoro 124 Salatiga Istri : Suzana Harnida Martuti Umur : 62 Tahun Anak : 1. Ikha Kismaningtias, S.Sas. 2. Dwi Dewi Radhitianingrum, S.T. Arch. 3. Tri Soenoe Thopan Dhanoe, S.Sos Riwayat Pendidikan - SD Marsudirini Salatiga - SMP Pangudiluhur Salatiga - SMA Negeri 1 Salatiga - Sarjana Ekonomi (STIE Bisnis Indonesia) Jakarta Riwayat Organisasi : 1. Ketua Kadin Kota Salatiga (1985 – Sekarang) 2. Ketua Umum Asosiasi Pangan Jawa Tengah (1987 – 1998) 3. Ketua HUSAMA MIGAS 4. Ketua GAPENSI 2 Periode (1993 – 2003) 5. Ketua PASI Jawa Tengah (2004 – 2009) 6. Ketua Yayasan Pesantren Luhur NU Pengelola TK, SD, SMP Islam Al Azhar, Salatiga 7. Bendahara NAPZA

PROFIL CALON WAKIL WALIKOTA Nama : Rosa Darwanti,SH,MSi Tempat / Tgl. Lahir : Surakarta, 11 April 1956 Agama : Kristen Pekerjaan : Anggota DPRD Alamat : Jl. Diponegoro No.1 Salatiga Suami : John Manuel Manoppo, SH Umur : 55 Tahun Anak : 3 orang Riwayat Pendidikan - SD Negeri Salatiga, lulus tahun 19651970 - SMEP Negeri Salatiga tahun 1970-1972 - SMEA Negeri Salatiga tahun 1972-1974 - Fakultas Hukum UKSW Salaiga tahun 1985 - Pasca Sarjana (S2) UKSW Salatiga tahun 2003 Riwayat Organisasi : 1. Ketua TP PKK Kota Salatiga tahun 2007-2011 2. Ketua Bid.Dana PASI Jawa Tengah tahun 20102014 3. Wakil Ketua OKK Partai Golkar tahun 2010-2015 4. Wakil Ketua DPD KOSGORO PROP. JATENG tahun 2010-2015 5. Ketua PBVI (Bola Volley) tahun 2003-2013 6. Ketua GNOTA Salatiga tahun 2008-2013 7. Ketua FKSS (Forum Kota Salatiga Sehat) tahun 2007-2012.(lux)

Ketua Tim Sukses Pasangan POROS : Drs. Kasmun Saparaus, M.Si.


11

Mimbar

M. Fathur Rahman, SE, MM

Sosialisasikan Calon Walikota Secara Kondusif

M

enjelang pilkada kota Salatiga yang akan segera terealisasikan hanya kurang beberapa bulan saja, pastinya ajang kampanye akan lebih sering dilakukan oleh para calon walikota dan wakil walikota yang akan mencalonkan diri dalam pilkada kota Salatiga. Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh para calon yang akan bertarung dalam memperebutkan kursi kepala daerah kota Salatiga sebab masayarakat harus mengetahui calon yag akan memimpin kota ini lima tahun yang akan mendatang. “Saya merespon positif bagi para calon yang masih bertahan sampai pilkada terlaksana, namun yang harus ditegaskan dalam proses sosialisasi harus dilakukan secara kondusif dan memberikan informasi yang baik bagi masyarakat kota Salatiga,” tegas M. Fathur Rahman, SE, MM.

12


Kondusifitas pilkada akan dapat terealisasikan dengan adanya para calon memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat paham akan pilihannya yang terbaik untuk masa depan kota kecil ini. “Proses money politik pasti akan terjadi dalam proses pilkada yang akan terlaksana bulan Mei mendatang, sebab masyarakat juga merasa butuh untuk kehidupannya, namun dalam memilih calon pemimpin yang akan menjadi orang nomor satu kota Salatiga harus sesuai dengan hati nurani yang memiliki kapasitas memimpin kota Salatiga lebih baik kedepannya,” harap M. Fathur Rahman, SE, MM saat ditemui di rumah wakil rakyat. Menurut wakil ketua DPRD kota Salatiga, M. Fathur Rahman, SE, MM, masyarakat harus paham akan pemimpin yang dapat membangun kota Salatiga sesuai dengan kondisi yang ada di kota ini sampai tercipta keharmonisan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Saat ini yang harus dipandang masyarakat adalah melihat hubungan keharmonisan dari pasangan para calon, sebab membangun keharmonisan akan terjadi berawal dari hal yang kecil, tuturnya. Oleh sebab itu untuk menciptakan masyarakat agar dapat paham dengan calon yang akan dipilih, maka KPU juga harus ikut andil dengan berusaha untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan selalu mensosialisasikan calon dalam forum dialog-dialog secara ilmiah agar masyarakat memahami para calonnya. “Saya mengharapkan untuk kedepannya kota Salatiga dapat dipimpin oleh pemimpin yang benarbenar berpihak untuk kemaslahatan masyarakat, bukan hanya memperioritaskan tim yang telah membantu mensukseskan dirinya menjadi kepala daerah kota Salatiga, sebab secara tidak langsung masyarakatlah yang telah menjadikan dirinya menjadi seorang pemimpin,” harap M. Fathur Rahman, SE, MM disela-sela perbincangan dengan kru JWR saat diwawancarai dikantornya.(miss)

Mimbar

M. Teddy Sulistio, SE

Pertempuran Ideologi Dalam Pilwalkot

P

emilihan walikota dan wakil walikota Salatiga hanya tinggal hitungan jari. Pemilihan yang akan berlangsung pada bulan Mei telah mengundang para kandidat walikota dan wakil walikota Salatiga sebanyak empat pasang putra-putri Salatiga yang akan memperebutkan kursi kekusaan tertinggi dikota Salatiga sebagai walikota dan wakil walikota Salatiga selama lima tahun mendatang. Salah satu kandidat walikota Salatiga M. Teddy Sulistio, SE memandang bahwa pilwalkot ini sebagai perang idiologi antara para kandidat walikota dan wakil walikota Salatiga, pasalnya memerintah dengan idiologi sebab sebagai seorang pemimpin akan melayani masyarakat tanpa adanya sekat maupun ras, tetapi semua untuk semua. “Pilwalkot ini saya rasa adalah pertempuran idiologis melawan kapitalis yang berkolaborasi dengan fundamentalis bergaris keras, bukan masalah menang maupun kalah namun pemerintahan lima tahun kedepan akan dipimpin oleh orang yang mengetahui ajaran Suekarno atau tidak mengetahui” ungkap M. Teddy Sulistio, SE. Dalam proses pilwalkot kota Salatiga yang akan segera terlaksana diharapakan tidak ada bertaburannya money politik yang menghiasi dinamika pemilihan walikota dan wakil walikota Salatiga. Sebab ditinjau dari idealismenya, pemerintahan yang diawali dengan kerakusan maka akan mengakibatkan pemerintahan yang korup. Menjadi seorang walikota adalah amanah yang harus diemban untuk melayani masyarakat, yang pada prinsipnya bukan menjadi pemimpin perusahaan yang mana mempunyai prinsip apa yang saya lakukan yaitu apa yang akan saya dapatkan. Oleh sebab itu, panwas sebagai badan pengawas pemilu harus menjadi hakim yang baik, agar tercipta pemilihan yang bersih. “Pelwalkot bukan hanya milik orang-orang kaya, yang hanya memperhitugkan segalanya dengan uang belaka, namun harus benar-benar orang yang mempunyai kapabilitas dalam memimpin,” tandas M. Teddy Sulistio, SE waktu ditemui di kediamannya. Menurut M. Teddy Sulistio, SE salah satu calon wakil walikota Salatiga yang mempunyai slogan “cedak karo wong cilik”, memberikan pandangan kedepan tentang pembangunan kota Salatiga bahwa

eksistensi kota Salatiga termasuk kondisi yang dapat dibilang kondusif sebab terletak diantara tiga kota besar, yaitu Yogya, Solo, dan Semarang. Oleh sebab itu sebagai walikota harus bisa memanfaatkan potensi besar ini, misalnya dibangun taman wisata sehingga menarik para wisatawan untuk datang dikota ini. Selain hal tersebut, selama ini pemberdayaan SDM kota Salatiga belum dimanfaatkan secara maksimal untuk bersama-sama membangun kota Salatiga yang lebih baik kedepannya. Oleh sebab itu para tokoh kota Salatiga, baik dari akademisi, insinyur, staf ahli maupun dari tohoh agama diberi tempat sebagai dewan kota, tujuannya dibentuk dewan ini adalah sebagai walikota sebelum mengambil kebijakan yang akan diambil dapat dikonsultasikan kepada dewan kota ini, sehingga kebijakan yang diambil dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat, tambahnya.(miss)


13

Mimbar

Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH. S.Si.

Sukseskan Program Penaggulangan Kemiskinan

K

emiskinan merupakan permasalahan multidimensi dan multisektor dengan beragam karekteristik yang harus segera dientaskan sebab menyangkut tentang harkat, martabat, serta hak asasi manusia yang akan menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang ada di kota Salatiga diperlukan langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien dan efektif yang harus ditempuh oleh pemerintah kota Salatiga. Upaya penanggulangan kemiskinan ini sangat diperlukan agar angka kemiskinan yang ada dikota Salatiga segera dapat menurun. Secara yuridis formal, kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan sudah tercakup dalam undang-undang no 40 tahun 2004 tentang system jaminan social nasional, undang-undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan social, peraturan presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan peraturan menteri dalam negara no 42 tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten atau kota. Oleh karena itu, melalui kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan untuk mengurangi berbagai persoalan social yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, seperti terbatasnya kesempatan kerja atau berusaha, terbatasnya akses factor produksi, kurangnya akses terhadap biaya pendidikan, kurangnya akses terhadap biaya kesehatan, lemahnya penyelenggaraan perlindungan social, dan terbatasnya akses terhadap sarana atau prasarana lingkungan dapat segera teratasi yang ada di kota Salatiga sehingga kemaslahatan

14


masyarakat dapat dirasakan. Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH. S.Si selaku tim untuk mensukseskan program ini menuturkan bahwa strategi yang ditempuh dalam program penanggulangan kemiskinan yang akan ditempuh oleh pemerintah kota Salatiga meliputi memperbaiki program perlindungan social, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, memperdayakan kelompok masyarakat yang miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan itu semua, dalam rancangan peraturan daerah kota Salatiga tentang percepatan penanggulangan kemiskinan disebutkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk mensukseskan program tersebut, pertama kelompok program bantuan social terpadu berbasis keluarga, yaitu program yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin yang akan diwujudkan dalam wujud bantuan langsung, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan yang akan diberkan kepada keluarga miskin. Kedua, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Ketiga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat dengan berbasis sumberdaya local dengan pemberian kredit usaha rakyat untuk memberikan akses modal bagi keluarga miskin. Keempat, sinergitas program percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu program yang bertujuan untuk mensinkronisasi penanggulangan kemiskinan lintas sector dengan pemangku kepentingan. Serta yang kelima, keberlangsungan program yaitu program penentasan kemiskinan ini harus dapat mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah kota Salatiga. “Dengan kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat keluarga miskin keposisi yang layak sebagai manusia seutuhnya sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat kota Salatiga,” harap Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH. S.Si. (Miss)

Wacana

Mengawal Pluralisme (tanpa) Sentimen Agama di Salatiga Oleh : Anhar W

*)

D

alam pengertian yang paling awam, pluralisme adalah sebuah kerangka interaksi antar kelompok (yang berbeda dalam sejumlah hal) yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (ko-eksistensi) dan menghadirkan keberagaman tanpa konflik atau asimilasi (pembiasan). Sayangnya, dengan pengertian yang paling sederhana ini, pluralisme di Indonesia berkembangkan pemahaman yang cenderung 'membingungkan' dan 'menyesatkan'. Misalnya pluralisme yang selalu berselimut semangat religius dan mengabaikannya aspek lain, semisal faktor sosiokultural yang beragam. Dalam konteks keberagaman agama di Indonesia, pluralisme menjadi bermasalah karena sering menjadi legitimasi “kawin silang” antara satu ajaran agama dengan agama yang lain. Dan yang merepotkan, pluralisme menjadi alasan guna 'mengagamakan' mereka yang sudah beragama. Runyam lagi, pluralisme agama ini menjadi alasan latar belakang agama tertentu mesti diakomodasi dalam konstelasi struktur politik tertentu. Orang gampang curiga dengan orang yang berbeda keyakinan, tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Padahal tidak jarang mereka yang satu keyakinan agama berkonflik pada soal-soal tafsir yang sangat manusiawi. Dengan bahasa yang lain, pluralisme meyakinkan masyarakat kita bahwa untuk dapat diakomodasi hak dan kepentingannya sebagai warga negara, mereka perlu menghadirkan representasi individual dengan latar belakang agama yang sama. Mereka, lagi-lagi (dipaksa) mencurigai bahwa individu yang berbeda keyakinan kecil kemungkinan akan peduli pada kehidupan sosial masyarakatnya. Kasus kerusuhan di Temanggung, Selasa (8/2) yang dipicu oleh sentimen agama akan menjadi legitimasi yang konkret dan membenarkan bahwa pluralisme itu semata-mata 'harus' menghadirkan keberagaman agama-agama dalam setiap forum dan ruang-ruang kontestasi masyarakat. Sebagian masyarakat akan semakin percaya bahwa tanpa perwakilan dari orang yang satu keyakinan dalam simpul pengambil keputusan dan penentu kebijakan, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara akan cenderung diabaikan. Benarkah demikian? Sepertinya pemahaman awam tentang representasi agama dalam politik perlu ditinjau lagi.

Politik Agama Sejarah politik di Indonesia mencatat, partaipartai politik yang beranjak dari kekuatan dan basis agama gagal membangun representasi politiknya dalam konstelasi politik Indonesia yang beragam. Fakta sejarah mencatat partai-partai penguasa biasanya berlatar belakang keberagaman sosial budaya (juga agama) yang dibingkai dalam kerangka nasionalisreligius. Praktik politik dengan biaya tinggi menjelaskan bahwa politik kita memang transaksional, semua lebih banyak diukur dengan parameter finansial dengan mengabaikan “politik kaya gagasan” yang mestinya menjadi ujung tombak tumbuh suburnya demokrasi yang sebenarnya. Interest trading, yang secara arbitrer dimaknai sebagai jual-beli kepentingan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik politik yang transaksional tersebut.


15

Siapa menjadi apa biasanya selalu berkait dengan siapa mendukung siapa dengan sumber daya apa dan balasan yang diharapkan. Beberapa kepentingan diukur secara ekonomi, kepentingan yang lain, misalnya masalah hukum, relasi kekerabatan (politik dinasti) dan klan politik dengan aliran dan paham tertentu. Memang masih sulit berharap hadirnya praktik politik kita yang santun dan lebih elegan, meski dalam balutan demokrasi sekalipun. Politik Kompetensi Banyak pihak sepakat Kota Salatiga adalah Indonesia mini. Hampir semua representasi sosiokultural masyarakat di Indonesia dapat dihadirkan oleh Salatiga hampir mendekati ideal. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Salatiga tentang pluralisme yang tidak picik hanya pada agama saja telah menghadirkan harmoni dan kehidupan yang (hampir) tanpa konflik. Pilkada Salatiga 8 Mei mendatang sebaiknya dapat dijadikan eksperimentasi politik dengan kemasan 'Politik Kompetensi'. Masyarakat Salatiga harus mulai diedukasi jika pluralisme dengan sentimen agama hanya melahirkan kemungkinan konflik horisontal yang merugikan semua pihak. Politik kompetensi mengajak kita semua untuk melihat setiap praktik politik yang dikembangkan sedekat mungkin berdasarkan kompetensi dan kemungkinan perbaikan pada masa depan Kota dan warga masyarakatnya. Agama (dalam politik), sebaiknya tidak menjadi perdebatan yang cenderung dangkal. Masyarakat harus mulai diajak berbicara tentang harapan dan keinginan pada pemimpin mereka di masa depan. Siapapun pemimpinnya, dengan latar

16


agama apapun, asalkan sanggup mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat mesti didorong untuk terus maju. Barangkali gagasan ini oleh sejumlah pihak akan dianggap picik dan terlalu dangkal melihat Salatiga secara keseluruhan. Karena faktanya pluralitas di Salatiga begitu kompleks dan lengkap dalam segala aspek. Justru karena dangkal dan piciknya pemahaman penulis, maka wacana tentang politik kompetensi ini patut menjadi bahan diskusi. Jika proyek politik ini berhasil dikembangkan di Salatiga, tentu dengan catatan yang positif, bukan tidak mungkin praktik politik uang yang cenderung pragmatis dan mengabaikan politik akal sehat bisa dihindari sedini mungkin. Karena bagaimana pun modal politik tentu harus dikalkulasi secara ekonomis, dan jika tidak tercapai, korupsi adalah bagian dari kalkulasi yang tidak mungkin dihindari. Memulai sesuatu yang baru kadang dihambat oleh pemikiran tentang banyaknya ketidakmungkinan yang akan hadir. Akan tetapi Salatiga telah melampaui berbagai ketidakmungkinan tersebut. Pluralisme di Salatiga tidak lagi sekadar perbedaan agama. Jika wacana itu bisa berkembang ke ranah politik, tentu akan menjadi pencapaian luar biasa bagi masyarakat Salatiga. Banyak pihak dari berbagai tempat akan memerlukan belajar tentang pluralisme (tanpa) sentimen agama ke Kota Salatiga. *)

Penulis adalah sekolah di Pascasarjana Kajian Budaya dan Media UGM, Konsultan di PeDe Komunikasi

Warta

Permudah Peluang Investasi

S

alah satu faktor yang membuat investor senang datang ke suatu daerah tidak hanya faktor aman, akan tetapi juga kemudahan dalam proses perizinannya. Hal itulah

Ciptakan Komunikasi Seimbang

P

embangunan pasar raya yang dilakukan oleh pemerintah kota Salatiga untuk para pedagang tidak berjalan secara maksimal, sebab pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para pedagang dan pemerintah. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara keinginan pedagang yang akan menempati lokasi serta keinginan dari pihak pemeritah kota Salatiga. “Seharusnya sebelum membangun, dilakukan komunikasi lebih lanjut dengan para pedagang agar sesuai dengan yang diinginkannya, pasalnya para pedaganglah yang akan menempati,” ungkap Drs. Agung Wibowo Sampai saat ini para pedagang ada sebagian yang tidak menempati lokasi yang telah disediakan

yang mendorong Iwan Setyo Purbowo SE berupaya menerapkan kemudahan perizinan. Diakuinya, dirinya kerap mendengar keluhan sejumlah investor yang merasa proses investasi yang hendak dilakukan tidak lancar seperti yang diharapkan. Sehingga dia dan beberapa wajah baru anggota DPRD Salatiga, berniat membuka peluang selebar-lebarnya dalam memberikan kemudahan kepada investor baru '”Jangan sampai investor kabur, karena tidak terakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan investasi dengan baik. Komitmen bersama kami adalah bagaimana tidak mempersulit investor,'” papar Iwan yang juga pengusaha muda ini. Pendapatan dan ekonomi masyarakat tempat investasi berada akan terangkat dengan adanya penyerapan tenaga kerja baru dan bisnis yang penunjang industri dari investor tersebut, seperti warung makan, tempat indekos, dan lainnya. Untuk itu, segala hal berkaitan dengan pengurusan perizinan, ekonomi biaya tinggi, dan lainnya dapat dihindari dari beban investor. Kebanyakan investor telah memegang prinsip, semua ketentuan akan dilewati, namun jangan sampai menghalangi dengan tujuan menggagalkan investasi. (mis)

oleh pemerintah kota Salatiga. Beberapa dari para pedagang masih memilih tempat untuk berjualan dipinggir jalan, sedangkan niatan dari pemerintah d e n g a n pembanguan pasar ini agar tidak ada pedagang yang turun dipinggir jalan namun ditempat y a n g t e l a h disediakan. “Saya belum mengetahui alasan yang pasti dari sebagian para pedagang yang pindah untuk berjualan dipinggir jalan kembali, mungkin tempat yang telah disediakan dianggap kurang strategis bagi pedagang sehingga memilih untuk pindah dipinggir jalan,” prediksi Drs. Agung Wibowo saat menjelaskan kepada kru jwr dikantornya. Oleh sebab itu, untuk penertiban para pedagang agar dapat berjalan sesuai renana yang telah diagendakan untuk tata pasar dan terkesan tidak semprawut, maka petugas yang terkait mencoba melakukan negosiasi kembali dengan para pedagang sesuai yang diinginkannya.(miss)


17

Warta

H. Suniprat Plt. Ketua DPRD

s

enior dari PDIP H Suniprat terpilih sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kota Salatiga menggantikan ketua Dewan sebelumnya, Milhous Teddy Sulistio SE, yang maju mencalonkan diri sebagai calon Wakil Walikota. Suniprat yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kota Salatiga itu mengemukakan, setelah itu akan dibuatkan surat dari DPC kepada Sekretariat DPRD yang menerangkan tentang pergantian sementara tersebut. Kemudian juga akan digelar rapat paripurna yang dihadiri oleh semua anggota Dewan. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Tingkir itu mengungkapkan, dirinya akan menjadi Plt Ketua DPRD hingga saat penetapan pemenang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) 2011 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga. Suniprat yang duduk di Komisi III DPRD yang

Lelang Proyek Besar Minta Ditunda

F

r a k s i P D I P D P R D Kota Salatiga meminta agar Pemkot Salatiga tidak melelang proyek berskala besar sebelum Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) bulan Mei 2011 mendatang. Sebab, apabila lelang tersebut digelar sebelum

18


m e m b i d a n g i m a s a l a h pembangunan dikenal sebagai wakil rakyat yang vokal. Dia seringkali menyoroti dan mengkritisi masalah pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Salatiga. Ketua DPRD Teddy Sulistio sesuai ketentuan memang harus nonaktif dalam Pilwalkot 2011. Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Muhammad Fathur Rahman SE MM mengatakan bahwa pucuk pimpinan Dewan dipegang oleh Wakil Ketua, yakni dirinya dan Iwan Setyo Purbowo SE MSi. "Namun posisinya tetap sebagai wakil ketua," kata Maman saat dikonfirmasi. Dia juga mengaku secara lisan sudah diberitahu kalau Suniprat, sesuai hasil rapat DPC PDIP akan menjadi Plt Ketua DPRD menggantikan Teddy yang maju dalam Pilwalkot 2011. Namun, pihaknya akan menunggu surat resmi dari DPC PDIP dan nantinya juga akan digelar rapat paripurna untuk membahas pergantian sementara tersebut.(lux)

Pilwalkot, dikhawatirkan dapat menjadi proyek untuk membiayai kepentingan politik. "Berdasarkan pengalaman daerah lain, lelang dengan nilai miliaran rupiah ditunda. Bila dilaksanakan muncul tuduhan masyarakat hal itu terkait politik," kata H Kemat S.Sos dari fraksi PDIP Kota Salatiga. Kemat yang juga Ketua Komisi I (Hukum & Pemerintahan) DPRD Kota Salatiga itu mengatakan, lelang proyek besar sebelum Pilwalkot sangat rawan. Karena khawatir untuk kepentingan politik, proyek akhirnya digarap tidak benar. Meski hal tersebut untuk proyek vital yang sangat dibutuhkan masyarakat, termasuk kegiatan APBN lanjutan 2010. Kemat menjelaskan, penundaan itu dapat dimanfaatkan bagi panitia lelang dan SKPD terkait, khususnya guna melangkapi dokumen yang ada seperti gambar dan rencana proyek. Sekretaris DPU Kota Salatiga Hartoyo SE MSi mengatakan, proyek-proyek APBD tetap akan berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai prosedur yang ada. Artinya, apabila anggaran sudah disetujui, administrasi selesai, maka kegiatan harus segera dilaksanakan. “Kalau harus menunggu setelah Pilwalkot Salatiga atau bulan Mei 2011, kami khawatir kegiatan tak bisa terselesaikan," tandasnya.(mis)

Warta

Kerjasama Bangun Ketertiban Pasar

P

embangun ketertiban pasaraya tidak cukup hanya dari peran pemerintah untuk mewujudkannya, namun peran aktif dari masyarakat untuk mensukseskan tata pasar yang tertib sangatlah penting, sebab para pedagang adalah penghuni tetap yang menempati kawasan tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama yang sehat antara kedua belah pihak, dari pemerintah mengatur sedangkan pedagang mengikuti sebab untuk kebaikan bersama. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut akan menjadikan kota Salatiga menjadi kota yang kumuh dan tidak terkesan indah jika dipandang. “Para pedagang juga harus sadar serta Andar Beni sebagai masyarakat kota Salatiga dengan ikut andil dalam penataan kota agar ketertiban kota dapat terlaksana sebab dari pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para pedagang,” terang Supriyono. Sejauh ini memang kesadaran dari pedagang masih terkesan kurang mengindahkan peraturan yang keluarkan dari pemerintah kota Salatiga.

Pemerintah Perhatikan GTT PTT

P

elaksan a a n program pendaftaran CPNS yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan intruksi yang telah diberikan oleh gubernur yang m e m p u n y a i kewenangan untuk melaksanakan program ini, agar tidak terdapat permasalahan yang merugikan pemerintah dan masyarakat yang telah mendaftarkan diri. Dalam pendaftaran CPNS tahun 2010, SK yang diberikan kepada pemerintah daerah

Terbukti dengan adanya sebagian dari para pedagang tidak menempati tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kota Salatiga. “Para pedagang telah dikelompokkan sesuai dengan bagiannya masingmasing, dengan maksud agar tata pasar tidak terkesan semprawut,” jelasnya. Tujuan pemerintah untuk menempatkan para pedagang sesuai bagiannya sudah jelas bahwa pedagang kain tidak mungkin bercampur dengan pedagang daging, sebab hal tersebut dipandang tidak dapat menciptakan suasana pasar yang kondusif, sehingga dibutuhkan peran dari pedagang untuk ikut andil dalam mensukseskan niat baik tersebut. “Pemeritah telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang untuk hal ini, sehingga diharapkan ada tindak lanjut yang tegas dari pemerintah untuk menertibkan pedagang yang kurang bisa ditertibkan,” harap Supriyono. (Miss)

adalah untuk tidak melakukan pendaftaran CPNS secara mandiri, sehingga peran dari pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator dari pemerintah pusat yang mengadakan program ini. Namun ironisnya pemerintah daerah kota Salatiga tidak mengindahkan intruksi yang telah diberikan sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari harus bertanggungjawab untuk mencari solusi yang terbaik sehingga lembaga tidak tercemari serta masyarakat juga mendapatkan haknya. Dengan mengacu intruksi gubernur yang mengatakan bahwa program CPNS tidak dilakukan secara mandiri, jika terjadi permasalahan dari provinsi tidak akan bertanggungjawab atas pelaksanaan CPNS secara mandiri. Komisi 1 telah menyepakati dan menandatangani untuk tidak sepakat melakukan CPNS mandiri. “Disamping itu, saya mengharapkan pemerintah juga memperhatikan nasib GTT dan PTT untuk diangkat menjadi PNS sebab kuota yang disediakan masih terdapat kekosongan yang akan ditempati, sehingga mereka yang selama ini telah mengabdi kepada pemerintah kota Salatiga mendapatkan status yang jelas,” harap Fahmi Azhary, SH. Hal ini dipandang sangat penting sebab mereka telah mengabdikn diri selama beberapa tahun namun belum diangkat menjadi PNS, tambahnya. (Miss)


19

Warta

Komitmen Pengelolaan Pendidikan

M

enanggapi RAPBD 2011 Sandra Kusumawati, SH., bersama fraksinya beranggapan belanja tidak langsung masih cukup sebesar Rp 280.604.874.000,00 (dua ratus de.apan puluh milyar enan, ratuTemp juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu) rupiah dibandingkan anggaran belanja langsung yang digunakan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat vane hannya sebesar Rp 157.490.599.000,00 (Seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah. Dari sisi pendapatan kususnya PAD diproyeksikan mengalami peningkatan dan tahun sebelumnya sebesar Rp 57.013.731.000,00 (Lima puluh Tujuh milyar tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu)rupiah. Peningkatan PAD tersebut disebabkan salah satunya adanya pelimpahan

Disperindagkop dan UMKM Bertindak Tegas

S

ampai saat ini komisi II m a s i h t e r u s menindaklanjuti permasalahan yang berkaitan dengan pasar eks toko Hasil. Begitu keterangan yang disampaikan Moch. Guntur, anggota dewan dari Fraksi Demokrat. Beberapa waktu yang lalu komisi II berkunjung ke pasar eks toko Hasil, beberapa pedagang mengeluh karena pemkot tidak tegas dalam menjalankan peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Ada beberapa pedagang yang menempati los atas mengeluh karena

20


beberapa jenis pajak dan retribusi baru dari peraturan pajak dan retribusi daerah. Terkait dengan hal tersebut kami berharap eksekutif segera mengusulkan perubahan perda pajak dan retribusi yang disesuaikan dengan peraturan terbaru terkait pajak dan retribusi daerah. Sandra mencontohkan misalnya saja dari anggaran belanja, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Dengan telah berlakunya Perda no 9 th 2009 tentang Pengelolaan Pendidikan di kota Salatiga, kiranya perlu kita laksanakan dengan penuh komitmen beberapa program pendidikan yang telah diatur dalam perda tersebut seperti: pemberian beasiswa bagi siswa miskin sampai jenjang perguruan tinggi, peningkatan kapabilitas pendidik.(lux) pedagang di bawah menjual produk yang sama dengan yang mereka jajakan. “Dulu aturan telah dibuat bahwa, semua pedagang dengan jualan yang sama akan ditempatkan menjadi satu los. Namun belakangan ada pedagang yang tidak konsisten menjalankannya dengan berganti dagangan. Otomatis mereka yang ada di los atas dagangannya tidak laku,” komentar Guntur. Guntur berharap pemkot melalui Disperindagkop dan UMKM bertindak secara tegas, agar permasalahan yang dihadapi para pedagang teratasi. Jangan sampai memberikan toleran sedikitpun kepada pelanggaran yang ada. Jika itu terjadi maka pedagang yang lain akan mengikuti dan semua menjadi kacau kembali. Berapa kali pun pasar ditata nantinya akan menjadi kacau kembali. “Sekarang ada 4 pedagang di los atas yang konsisten. Dahulu mereka menempati los sepatu bawah, karena aturan dan kesepakatan mereka menempati los atas. Namun para pedagang ada yang berubah. Kami menyayangkan kenapa los kami yang dulu kosong, sedangkan kami berjualan di atas tidak laku,” komentar Guntur menirukan keluhan pedagang. Di beberapa kawasan juga masih kacau, seperti di pasar Baluran. Masih saja ada para pedagang yang menjajagan dagangan di luar pasar atau di trotoar. Padahal mereka sudah dibuatkan pasar baru, jika pemkot tidak mengambil langkah tegas itu akan terus berlangsung.(lux)

Warta

Pengadaan CPNS Telah Sesuai Regulasi

B

ambang Soedowo mengungkapkan bahwa pengadaan CPNS mandiri sebenarnya tidak disetujui oleh anggota dewan khususnya komisi 1 yang mempunyai kewenangan dalam pembahasan masalah pendidikan, sebab tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan oleh provinsi dalam pengadaan CPNS. Pendaftaran CPNS adalah program yang diadakan oleh pemerintahan tingkat provinsi, sedangkan peran dari pemerintah daerah hanya sebagai mediator kaki tangan dari provinsi dalam mensukseskannya. Oleh sebab itu, jika ada kendala dalam pelaksanaan program tersebut badan penyelenggara harus bertanggungjawab untuk menyelesaikannya, pasalnya tingkat provinsi telah angkat tangan jika ada permasalahan dalam penerimaan CPNS secara mandiri, tandasnya.

Masyarakat Dibuat Resah JLS

P

r o s e s pemban gunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara maksimal, baik atribut yang dibutuhkan dalam lalu lintas, maupun sarana pendukung dalam keselamatan para pengguna jalan y a n g a k a n menggunakan jalur ini. Kendalanya selain terdapat permasalahan dalam proses pembangunan ini terkait dengan masalah pendanaan,

Permasalahan yang akan timbul d e n g a n dilaksanakannya pendaftaran CPNS secara mandiri ini salah satunya adalah tidak dikeluarnya NIP dari pusat, karena tidak mengindahkan intruksi yang telah diberikan. “Untuk masalah Nomor Induk Pegawai (NIP) memang biasanya turunnya lama, maka untuk saat ini kita tunggu sampai dikeluarkan oleh provinsi dan seandainya tidak keluar kita akan membuat pansus untuk menyelesaikan permasalahan ini” ungkap Bambang Soedowo. Permasalahan ini memang sangat penting, namun effek yang akan ditimbulkan dari pengadaan program ini sangat rentan dengan oknum yang akan memanfaatkan demi kepantingan pribadi. “Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengadaan kegiatan jangan sampai merugikan masyarakat serta mempertimbangkan dampak baik buruknya bagi masyarakat secara matang,” harap Bambang Soedowo. (Miss) dinas yang terkait kurang untuk mempehatikan bagi keselamatan para pengguna jalan tersebut. “Dinas terkait perlu mengutamakan keselamatan para pengguna jalan, sehingga yang diharapkan memperhatikan segala kekurangan yang dibutuhkan keselamatan dalam lalu lintas, khususnya pada saat malam hari,” ungkap Drs. FS Ariadi saat ditemui dikantornya. Selama ini, eksistensi JLS yang seperti ini mengundang keresahan bagi masyarakat setempat sebab dilihat dari kelengkapannya masih jauh dari sempurna, minimal yang perlu diperhatikan dahulu adalah jalan dari Pulutan sampai Blotongan dengan kelengkapan sarana dan prasarana agar dapat meminimalisir adanya kecelakaan yang akan timbul, pasalnya dari jalan ini yang sering digunakkan oleh masyarakat untuk sarana transportasi. Oleh sebab itu, dinas perhubungan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pembangunan ini segera melengkapi atribut jalan lingkar selatan agar tidak terlalu lama meresahkan masyarakat sekitar. Keresahan warga sekitar sampai saat ini, ternyata disepanjang jalan tersebut telah disalah gunakan untuk aktifitas yang tidak selayaknya yang dilakukan oleh sepasang pemuda dan pemudi. Timbulnya permasalahan ini sebab kurangnya lampu yang menerangi disetiap ruas jalan, serta rambu-rambu lalulintas yang masih belum tertata rapi.(mis)


21

Warta

Dinas Pasar Harus Berdiri Sendiri

D

alam menjaga stabilitas keasrian pasar, pemerintah kota Salatiga telah mendirikan ruko yang akan ditempati oleh para pedagang agar tata pasar terkesan rapi dan tidak semprawut. Dalam hal ini usaha pemeritah kota Salatiga dalam penanggulangan para pedagang sudah diusahakan secara maksimal, namun sampai saat ini masih ada para pedagang yang tidak menempati tempat yang telah disediakan. “Pemerintah kota Salatiga telah melakukan proses pembangunan sesuai dengan permintaan para pedagang yang diinginkan, namun kenapa masih ada yang tampak berjualan dipinggir jalan,” resah Malikhah, SP saat ditemui dikantornya. Sebagai anggota dewan yang duduk dikursi komisi 2 selalu membuat berfikir Malikhah, SP, wanita yang berpengawai lembut tapi tegas terkait dengan permasalahan tata pasar kota Salatiga yang sulit dikendalikan. Dia mengusulkan untuk dibentuk dinas pasar yang mempunyai otoritas dalam mengatur pasar yang selama ini masih dibawah kendali dinas tata kota. Tujuannya dengan hal tersebut agar dapat

Selesaikan CPNS Mandiri Salatiga

T

u j u a n program C P N S mandiri yang d i l a k u k a n pemerintah kota Salatiga sebenarnya a g a r d a p a t menentukan SDM sesuai dengan kebutuhan instansi yang membutuhkan pegawai nergeri yang baru. Namun ironinya program ini juga dapat menarik oknum yang tidak bertanggungjawab untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadinya, sehingga menghambat proses berlangsungnya program ini. Implikasi dari berjalannya proses seperti ini dapat merugikan para

22


menanggulangi para pedagang secara maksimal, sebab untuk mengatur para pedagang perlu penanganan secara serius. U n t u k mengatur para pedagang yang sulit diatur memang tidak semudah yang dibayangkan, sebab dari pemerintah y a n g t e l a h mengupayakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang layak ternyata masih saja ada pedagang yang tidak mengindahkan hal ini. “Perlu adanya tanda larangan untuk berjualan diarea tepi jalan untuk menanggulangi para pedagang terebut,” ujar Malikhah, SP. Diharapkan dengan adanya dinas pasar yang berdiri sendiri tata pasar yang ada dikota Salatiga dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah kota Salatiga serta membuat para pedagang yang ada diwilayah tersebut menjadi tertib sesuai dengan peraturan yang dikeluaran pemerintah sehingga keindahan tata pasar dapat segera tercipta. (Miss)

pendaftar yang telah lolos dan diterima menjadi PNS, pasalnya tidak menerima hak yang semestinya. “Program ini jika dapat berjalan dengan lancer, tanpa terkontaminasi dengan oknum yang mempunyai kepentingan lain dapat memberikan subsidi pegawai negeri sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga yang membutuhkan tenaga pegawai negeri yang baru dilingkup kota Salatiga,” ungkap Ahmad Suhada, SE, MM. Indicator permasalahan yang terjadi dengan adanya campur tangan dari pihak lain adalah terjadinya Nilai Induk Pegawai (NIP) tidak dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal hal tersebut sangat penting untuk calon pegawai negeri seperti yang terjadi pada saat ini. Sebenarnya program ini milik provinsi, namun karena mispersepsi, ternyata daerah lain juga membuka pendaftaran CPNS mandiri, maka Salatiga juga ikut. Dengan alasan tersebut Salatiga jikut membuka pendaftaran mandiri. Solusi yang ditawarkan oleh Ahmad Suhada, SE, MM selaku anggota dewan kota Salatiga terkait dengan permasalahan ini, kalau memang ada aduan dari pihak yang terkait maka kita akan meminta klarifikasi dari PPKD dan walikota kota Salatiga, pasalnya, kita dari pihak penyelenggara program ini ingin memberikan kepastian dari aspek hukum juga tidak bisa, himbuhnya. (Miss)

Warta

JLS belum difungsikan Secara Maksimal

S

uhadi selaku aggota dewan kota Salatiga yang duduk dikomisi 3 mentargetkan bahwa untuk JLS sebelum lebaran tiba, semua keperluan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut sudah segera diselesaikan sehingga dapat diresmikan dan dapat digunakan oleh pengguna jalan, harapnya. Dipandang dari segi fungsinya, jalur alternative yang menghubungkan jalan Semarang dan kota Salatiga sudah dapat digunakan walau masih kurang maksimal sebab segala atribut yang dibutuhkan untuk lalu lintas belum dipenuhi. Sehingga terkesan masih semprawut untuk berlalu lalang di jalur ini dan jika dibiarkan berlarut-larut maka jalur ini menjadi rawan kecelakaan sebab belum ditata secara maksimal. Oleh sebab itu, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, maka segera diupayakan untuk memenuhi segala atribut yang dibutuhkan. Dinas perhubungan yang dilimpahi kewenangan untuk menangani pembangunan JLS ini, segera untuk melengkapi sarana dan prasarana serta

Segera Tuntaskan Masalah JLS

U

p a y a pemerin tah kota Salatiga untuk mempercepat akses transportasi antara kota Semarang dan Salatiga sampai saat ini tinggal 20% dari p r o s e s pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Salatiga. Namun permasalahan sengketa tanah disebagian ruas jalan menjadi salah satu factor selimut penghalang yang memperlambat peresmian jalur yang akan segera

mengupayakan u n t u k menyelesaikan segala kekurangan yang dibutuhkan. Sebab sebelum l e b a r a n pembangunan ini belum dapat difungsikan dengan semestinya, maka volum kendaraan akan meningkat semakin tinggi. “Kami selaku anggota dewan akan mendesak dinas perhubungan untuk segera menyelesai-kan pembangunan ini,” tandas Suhadi saat ditemui dikantor-nya. Tujuannya dengan dipenuhinya atribut lalu lintas dan segala hal yang mendukung teraturnya jalur ini, maka akan membuat semakin teratur dan tidak terkesan semprawut untuk digunakan sehingga lebih nyaman bagi pengguna jalan dalam perjalanan. Menurut Suhadi, kendala yang ada harus segera diselesaikan pemerintah, seperti rambu-rambu lalu lintas yang belum terpenuhi secara maksimal, serta hal berhubungan dengan adanya sayap-sayap jalan. “Dengan begitu perlu adanya upaya untuk sosialisasi dalam pengaturan sehingga aman digunakan oleh pengguna jalan”, ungkapnya. (Miss) difungsikan. Sebenarnya jalur lingkar selatan yang akrab dibilang JLS ini sudah dapat digunakan oleh pengguna jalan yang melintas jalan ini, terbukti bahwa jalur ini telah banyak digunakan untuk jalur transportasi walau proses pembuatannya belum selesai secara maksimal. “Permasalahan sengketa tanah beberapa meter disebagian ruas jalan segera untuk diselesaikan sebab dipandang membahayakan bagi pengguna jalan yang belum mengetahui bahwa ada jalan yang belum diselesaikan,” pinta Agung Setiyono, SH. Permasalahan ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut berkepanjangan, maka pemerintah kota Salatiga harus mempunyai tindakan tegas yang diambil dan tidak merugikan kedua belah pihak untuk mengambil alih tanah yang sampai saat ini belum dilepas oleh pemiliknya. Sehingga pelaksanaan program tersebut dapat selesai secara maksimal yang akan digunakan oleh pengguna jalan untuk melakukan akses dikota Salatiga. Menurut ketua komisi tiga DPRD kota Salatiga, Agung Setiyono, SH, dinas yang diberi kewenangan untuk mensukseskan program ini untuk segera melakukan negosiasi dengan pemilik tanah yang terkena pembuatan jalan agar permasalahan ini dapat segera dituntaskan, harapnya. (Miss)


23

Warta

Mari Sukseskan Pemilukada

P

enertiban pasaraya yang dilakukan oleh pemerintah kota Salatiga dengan melengkapi segala sarana dan prasarana harus lebih ditingkatkan dalam taraf aplikatif sesuai dengan jalur yang telah ditentukan, sehingga pedagang dapat menempati tempatnya masingmasing dan tidak kembali di pinggir jalan untuk berjualan. Ketegasan positif yang harus diterapkan untuk menghadapi para pedagang yang kurang mentaati peraturan yang ada, bukan membabi buta namun tegas yang membangun sehingga dapat diikuti oleh masyarakat pasar yang menempati kawasan tersebut dengan kesadaran tinggi. “Untuk membangun pasar Salatiga yang bersih dan tertib, maka yang dibutuhkan adalah kesadaran para pedagang untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan tempat melakukan transaksi jual beli yang dilakukan serta mengikuti peraturan yang telah diberlakukan,” sambut Suyanto. Pasalnya kesadaran adalah factor terpenting untuk menciptakan dinamika pasar yang kondusif,

Penarikan Retribusi Perlu Diselesaikan

P

enarikan p a j a k b a g i pengguna ruko yang bertempat di pasaraya 1 maupun pasaraya 2 sekarang mendatangkan polemic bagi para pedagang yang menempati kawasan t e r s e b u t . Permasalahan ini tampak setelah munculnya nama Matahari Mas Sejahtera yang ikut andil dalam penarika retribusi pasar yang dilakukan

24


baik terhadap lingkungan sekitar, maupun dengan pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dengan penghuni pasar secara langsung untuk duduk berhadapan dalam menentukan arah masa depan pasar, sehingga keteraturan serta ketertiban dapat terbina. Menurut Suyanto, hal utama yang dibutuhkan untuk membangun pasaraya kedepan yang lebih baik dibutuhkan komitmen bersama yang mempunyai satu tujuan yang sama antara pedagang dengan pemerintah, jelasnya. Dengan alasan tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mengarah pada satu tujuan yang baik, yaitu Salatiga beriman. Disertai komitmen bersama dalam membangun kota Salatiga yang lebih indah, maka dengan hal itu dapat mempengaruhi juga dilingkungan sekitarnya, seperti halnya dengan taat lalu lintas bagi pengguna jalan searah untuk menggunakan jalur tersebut sesuai dengan aturan yang semestinya. tambahnya(miss) terhadap para pedagang. Salah paham ini terjadi pada awal bulan ini, dimana ada sebagian pedagang yang tidak terima untuk dimintai retribusi pasar sebab tidak ada perjanjian yang menyatakan hal tersebut. “Para pedagang tidak tahu ternyata penarikan retribusi pasar pengguna ruko oleh dinas pasar bekerja sama dengan PT Matahari Mas Sejahtera, sehingga menimbulkan penolakan yang dilakukan oleh para pedagang waktu ditarik retribusi pasar,” ungkap Eni Tri Yuliastuti. Dalam perjanjian awal sebenarnya telah menyebutkan bahwa setiap pedagang yang menjalankan usahanya dalam radius 200 meter dari batas pasar dikenakan retribusi pasar sebesar 50% dari tarif kelas terdekat. Sedangkan diluar radius 200 m dikenakan ritribusi pasar sebesar 25% dari tarif kelas yang terdekat. “Penarikan retribusi pasaraya 1 dan pasaraya 2 harus tetap dilakukan sebab telah melakukan kontrak perjanjian yang dilakukan para pedagang,” tegas Eni Tri Yuliastuti. Tidak ada permasalahan sebenarnya untuk retribusi pasar yang dikenakan oleh pemerintah, namun yang disesali oleh para pedagang selama ini adalah kenapa tidak ada pemberitahuan pada tahun pertama dilakukan kontrak perjanjian yang dilakukan saat akan pemakaiaan ruko pasaraya 1 dan 2. (Miss)

Warta

Posyandu Optimis Ledok Jadi Juara

A

nggota DPRD Kota Salatiga yang juga ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga Rosa Darwanti, SH., MSi., optimis perwakilan Posyandu Kota Salatiga mampu menjadi juara di tingkat Jatenga. Tim penilai lomba Posyandu Tingkat Jawa Tengah datang ke Salatiga beberapa waktu lalu, maksudnya dalah untuk mengadakan penilaian terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Flamboyan Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo. Kunjungan tersebut disambut di rumah dinas walikota sebelum melakukan penilaian di lapangan. Walikota Salatiga secara langsung menyambut kedatangan tim. Dalam sambutannya John M Manoppo menyambut gembira dan berterimakasih atas kedatangan tim penilai dari Jateng. Walikota berharap moment tersebut menjadi pemicu bagi semua posyandu di Salatiga untuk lebih giat dan aktif dalam menjalankan peran dan fungsinya melayani masyarakat di lingkungannya. Dalam penilaian tersebut lebih dari 47ribu Posyandu se-Jawa Tengah telah diseleksi, termasuk Posyandu unggulan yang dimiliki Kota Salatiga ini.

Kurang Nasionalisme

P

elaksana an jalan alternativ e – jalur lingkar selatan – harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kota Salatiga dalam taraf aplikatifnya, sebab hingga saat ini jalan yang notabennya belum secara resmi dapat diresmikan oleh Walikota Salatiga namun pengguna jalan sedah berlalu-lalang silih berganti untuk menggunakan fasilitas jalan ini. Sehingga yang disayangkan ada beberapa ruas jalan yang sudah

Rosa Darwanti optimis Posyandu Kelurahan Ledok mampu meraih p r e s t a s i membanggakan di tingkat Jawa Tengah. “Posyandu Flamboyan PKK Kelurahan Ledok telah masuk enam besar dari 47-an ribu posyandu PKK di Jateng. Peluang berprestasi di tingkat Jateng terbuka dan biasa mewakili Jateng untuk tingkat nasional,” jelas Rosa Darwanti. Sebagaimana diketahui Posyandu Flamboyan tersebut sudah mandiri. Artinya sudah mampu membiayai semua kegiatan operasionalnya, dan tidak menggantungkan dari bantuan pemerintah. Kegiatan lain posyandu ini adalah penghijauan serta membuat makanan khas berupa gethuk dan jagung. “Posyandu merupakan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Penilaian dari lomba ini antara lain melihat komitmen pemerintah setempat, administrasi dan sampai kepada realitas di lapangan,” papar terang Rosa.(lux)

mengalami kerusakan sebelum waktunya diresmikan. “Saya melihat JLS akan megalami kerusakan sebelum diresmikan oleh pemerintah, oleh sebab itu dinas yang terkait segera untuk mengupayakan segala kekurangan yang dibutuhkan di JLS sehingga menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan,” tekan Maulana Ibnu Sina, SE. Kelengkapan atribut lalu lintas dipandang sangat perlu untuk segera diupayakan dan ini adalah langkah awal yang harus segera direalisasikan, karena selama ini telah mendatangkan mara bahaya yang terjadi sebab kurangnya kelengkapan atribut untuk mengatur jalannya lalu lintas di jalur tersebut. “Saya mengapresiasi tinggi bagi masyarakat yang membantu untuk menertibkan jalur lingkar selatan yang masih terkesan semprawut dalam tata lalu lintasnya terutama di perempatan jalan yang menghubungkan kota Solo dan menuju jalan ke Kopeng,” tandasnya. Kepedulian masyarakat sangat membantu pemerintah yang sedang mempersiapkan JLS lebih dapat difungsikan secara teratur sebab telah membantu mengurangi angka kecelakaan yang akan terjadi dijalur tersebut. Maka harapannya atribut yang dibutuhkan di JLS segera direalisasikan supaya jalur alternative ini dapat berjalan secara tertib dan kecelakaan tidak terulang kembali. (Miss)


25

Warta

CPNS Mandiri Kurang Bermanfaat

P

endaftaran CPNS mandiri pemerintah kota Salatiga yang telah terlaksana sedikit manfaat yang dapat diambil dari program ini, baik bagi pemerintah kota yang mengadakan program ini, maupun masyarakat yang telah mendaftarkan diri. Resiko yang ditimbulkan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang dirasakan, pasalnya program tersebut provinsi yang mempunyai kewenangan penuh untuk menjaring CPNS yang baru. “Kami dari komisi 1 telah bersepakat untuk tidak mengadakan pendaftaran CPNS mandiri sebab setelah melakukan survai dibeberapa daerah yang telah melakukan program ini, ternyata lebih besar resiko yang ditanggung dibandingkan manfaatnya,” ungkap Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH. M. Si. Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH. M. Si. Menjelaskan alasan menolak untuk mengadakan pendaftaran CPNS mandiri saat ditemui oleh tim jrg dikantornya karena gubernur akan angkat tangan jika

Harus Miliki Perhatian Kepada BLK

P

emerintah Kota Salatiga harus memiliki perhatian kepada Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) yang terbukti banyak berperan dalam mencetak tenaga kerja yang siap pakai. Selain itu diharapkan Salatiga juga memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai center of excellent atau sebagai pusat keunggulan dalam pengembagan sumber daya manusia (SDM). Hal itu dikemukakan Teddy Sulistio SE, saat bertemu dengan para anggota Himpunan

26


t e r j a d i permasalahan yang timbul dikemudian harinya, proses pelaksanaannya merepotkan sebab dilakukan dengan p e r j a n j i a n melibatkan pihak ketiga yang rentan akan terjadinya oknum tidak bertanggungjawab campur tangan dalam program ini, serta bisa jadi NIP bagi yang lolos dari tes CPNS tidak dikeluarkan oleh Menpen sebab tidak melakukan pendaftaran CPNS sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh provinsi. “Saya rasa pengadaan pendaftaran CPNS mandiri sama sekali tidak ada manfatnya namun dampaknya malah sebaliknya, walikota Salatiga yang memberikan putusan untuk melaksanakan secara mandiri dengan alasan lebih fleksibel harus unjuk suara jika terjadi gesekan ditengah jalan,” tandas Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH. M. Si. (Miss)

Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kota Salatiga. "Kalau memang komitmen dengan pengentasan pengangguran, Pemerintah Kota Salatiga seharusnya mendukung keberadaan LPK dengan dana dari APBD. Karena selama ini keberadaan LPK di Kota Salatiga telah terbukti sebagai mesin pencetak tenaga kerja yang terampil dan handal," papar Teddy. Selain itu, sebagai kota pendidikan, seharusnya Salatiga memiliki BLK yang representatif yang dapat dijadikan sebagai pusat pelatihan untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan siap kerja. Bila ada, keberadaan BLK tersebut nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh Salatiga saja, tetapi juga daerah lain, seperti Kabupaten Semarang dan Boyolali. Kasi PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Salatiga Drs Mulyanto menjelaskan, di Salatiga ada 46 LPK, namun dari jumlah itu hanya 22 saja yang aktif. "LPK yang tidak aktif karena izin penyelenggaraan merekaa sudaah habis tapi tidak diuris atau diperpanjang lagi," tutur Mulyanto. Mereka menyelenggarakan berbagai pelatihan ketrampilan, seperti komputer, mesin, bengkel, perkayuan, salon, spa, elektronika dan lain sebagainya. Tahun ini, lanjutnya, ada empat LPK yang mendapatkan bantuan dari Gubernur Jateng sebesar Rp 100 juta dan dibagi merata untuk empat LPK, masing-masing Rp 25 juta. Yakni LPK Mawar Sharon, LPK Merin, LPK Prima Teknik dan LPK Cempaka.(lux)

Warta

Lestarikan Pasar Tradisional

D

alam menanggapi persoalan yang terjadi dalam tata kota terkait ketertiban pasaraya, H. Toto Suprapto, Bcm. SE, mengungkapkan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Salatiga dapat berjalan bilamana yang diatur mempunyai kesepahaman dari arti pentingnya aturan tersebut dibuat. Yaitu antara pemerintah dengan para pedagang mempunyai kesamaan fisi dalam konteks tertentu, sehingga bila konteksnya untuk ketertiban pasar maka peraturan yang telah disosialisasikan harus ditaati oleh masyaratat pasaraya. “Pemerintah harus mempunyai ketegasan dalam menyingkapi para pedagang yang tidak mengindahkan Perda yang telah diberlakukan,” uncap H. Toto Suprapto, Bcm. SE disela-sela perbincangan dengan kru JRG saat ditemui di kantornya. Menurut anggota dewan komisi II, H. Toto Suprapto, Bcm. SE permasalahan yang melatar belakangi persoalan tersebut – pedagang tidak tertib – dikarenakan beberapa factor, pertama sebab peraturan yang dikeluarkan oleh

Perizinan Terpadu Satu Atap Sistem Online

B

erkaita

n d e n g a n permasalahan pelayan masyarakat oleh Pemerintah Kota Salatiga Mahmudah anggota F r a k s i Pembangunan Sejahtera, meminta Pemkot perlu m e m b e r i k a n dukungan terhadap program ASKESKIN. “Dalam bidang pelayanan kesehatan perlu menyediakan berupa rawat inap dan fasilitas lainya bagi ASKESKIN.

pemerintah tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga tidak dapat dipahami oleh para pedagang yang menempati kawasan pasar. Kedua, kepentingan individu para pedagang, sebab memandang tempat yang telah disediakan oleh pemerinah dianggap kurang strategis sehingga pendapatan jauh dari yang diharapkan. Selanjutnya sebab adanya pedagang makro yang notebene dagangan yang dibawa sama dengan pedagang mikro namun dengan fasilitas yang lebih baik dari pada para pedagang yang ada di pasar tradisional. Oleh sebab itu pemerintah harus memikirkan untuk selalu menjaga dan membina pasar tradisional agar tidak musnah dengan adanya persaingan global yang semakin menguasai pasar. “Kalau pasar tradisional tidak dijaga, maka dengan waktu yang tidak lama akan habis dan musnah, maka pemerintah jangan takut untuk menentukan kebijakan dengan kemajuan makro,” tegas H. Toto Suprapto, Bcm. SE.(Miss)

Menyediakan kebutuhan rawat inap dan fasilitas lainnya,” pinta Anggota dewan dari Kecamatan Sidomukti ini. Sementara itu dalam hal pelayanan publik Mahmudah mengisaratkan agar Pemkot segera memberlakukan proses perijinan yang ada di Salatiga dilaksanakan secara online. Itu menjadi urgen karena Salatiga adalah kota yang bisa dikatakan memiliki SDM yang mumpuni. Harapannya pelayanan yang diberikan melalui satu atap bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat dan investor. “Kami meminta kepada Pemerintah Kota Salatiga segara melakukan format Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap dengan System Online, mengingat dampak yang diberikan sangat efektif dan juga mem bantu tugas pemerintah,” terang Mahmudah. Dengan kemudahan yang disajikan Pemkot Salatiga terhadap tersebut nantinya akan lebih memberikan daya tarik tersendiri kepada pihak luar. Mereka yang akan menanamkan modalnya di Salatiga menjadi semakin yakin. Dengan pelayanan yang mudah dan terpusat tersebut akan memicu munculnya usaha-usaha baru di kota ini. “Jika banyak usahawan yang menjalankan bisnisnya di Salatiga tentunya itu akan mengurangi pengangguran yang ada”.(lux)

Jiwaraga Edisi II 2010

27

Warta

Siap Beri Masukan Pemerintah Kota Salatiga

Y

ulianto, SE., MM. selaku anggota Fraksi Pembangunan Sejahtera menyatakan, akan terus mengamati kebijakan yang dilakukan oleh pemkot. “Yakni Walikota salatiga yang bertanggung jawab terhadap kemajuan kota itu sendiri,” terangnya seusai rapat pembahasan SOTK kemarin. Selain itu menurut dia, DPRD Fraksi Pembangunan Sejahtera akan terus melakukan kontroling terhadap kebijakan yang ada. Supaya semua bias terarah dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yulianto juga siap memberi masukan terhadap perubahan SOTK yang telah dilakukan Pemkot, supaya penetapan personil sesuai dengan kemampuan dan professional kerja masing-masing pegawai yang terdapat di Pemkot itu sendiri. Karena menurutnya bila kebijakan SOTK tidak diawasi takutnya ada kepentingan dari oknum yang tidak

Pengawasan Dana Cadangan

S

ehubun g a n dengan diterbitkanya Perubahan Raperda Dana Cadangan Titik Kirnaningsih, SE. menghimbau pemerintah harus segera memiliki rambu-rambu di d a l a m pemanfaatanya. Sebab dalam Subtansi Perubahan Raperda tersebut telah ditetapkan jenis Program maupun jenis kegiatannya. Kami sependapat Program dan Kegiatan meliputi persoalan pembebasan tanah, sarana pra sarana RSUD, Pemenuhan Standarisasi wajah Kota, Merealisasikan Pembangunan Pasar Rejosari dan Penyediaan air Bersih bagi Masyarakat Kota Salatiga.

28


bertanggung jawab s e h i n g g a mempengaruhi kinerja dan sistem yang terdapat di dalam pemeritahan. Berkaitan d e n g a n dilaksanakan seleksi penerimaan calon Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Yulianto meminta kepada Pemkot untuk mempertimbangkan kebijakan perekrutan tersebut. Mengingat saat ini bukan momentum yang tepat. Karena Salatiga masih disibukan dengan agenda besar yakni, Pilkada. Kalau tidak cermat tentunya akan berimbas tidak baik kepada masyarakat. Dia juga berharapa kepada seluruh anggota DPRD Kota Salatiga terus berkomitmen membanguna Saltiga menjadi lebih dengan tugas dan fungsi masingmasing fraksi.”walaupun saat ini sedang disibukan pelaksanaan Pilkada, saya berharap anggota DPRD tidak lupa akan tanggungjawab dan kerjanya sebagai wakil rakyat,” terangnya.(lux) Titik juga menghimbau agar pemerintah kota harus mampu meningkatkan pengawasan akan realisasi Dana Cadangan tersebut, supaya sesuai dengan pos anggaran yang telah ditetapkan. “Pengawasan tersebut hendaknya dilakukan mulai dari perencanaan anggaran, pemanfaatan serta realisasinya. Jangan sampai dana cadangan tersebut kurang berpihak kepada kebutuhan masyarakat,” tambah istri Yulianto, SE.,MM. ini. Melalui Dana cadangan Pemerintah Kota harus mampu meminimalisir masalah kesejahteraan sosial, dengan cara melakukan pembangunan yang mempriorltaskan peningkatan SDM. Sementara itu menanggapi permasalahan perekrutan Direktur PDAM, Titik menyesalkan jika perekrutan tersebut akan tetap dilaksankan dalam waktu dekat ini.”Tidak mustahil k jika perekrutan direktur dilaksanakan akan berdapak kepada kondisi sosial masyarakat, karena hal tersebut bisa jadi ditumpangi kepentingan kelompok maupun oknum. Maka kami meminta kepada Pemkot terutama Walikota tidak melakukan hal yang sembrono, karena ini menyangkut kepentingan kepentingan masyarakat luas.” Ujarnya. Titik juga akan terus melakukan koordinasi dengan internal fraksi untuk melakukan control terhadap kebijakan ini.”Kalau perlu nanti kita adakan rapat khusus berkaitan dengan permasalahan ini,” terangnya.(lux)

Sosok

H Suniprat

Matang Dalam Bermasyarakat

S

osok dewan yang satu ini memang terkesan pendiam, bicara sekedarnya saja. Namun jangan sangka, konstituen dari daerah pemilihanya sangat banyak. Itu menunjukkan bahwa pria yang satu ini matang dalam bermasyarakat dan pandai bergaul. Dialah Suniprat, lahir di desa Tukang Kabupaten Semarang pada tanggal 30 Juli 1964. Berasal dari daerah pinggiran atau desa begitu Suniprat merendah, membuatnya bersemangat untuk berjuang menggapai cita. Dengan penuh tekad dia memulai hidup di Kota Salatiga dengan ikut kakaknya di daerah Mangunsari, Jangkungan tepatnya. Sejak tahun 1977 dia mengadu nasib di kota kecil ini dengan berprofesi sebagai penyedia jasa per-agenan di terminal Salatiga. Mulai dari agen bus ALS, Mulyo Indah dan Dwi Jaya menjadi rekan kerjanya di awal masa kerjanya. Meskipun sudah dua periode menjadi anggota Dewan Kota Salatiga profesinya sebagai penjual tiket bus tetap dilakoninya. Sekarang ini menjadi mitra bus Sumba Putra dan mengurusi Bus Sumeh dan Dwi Jaya jurusan Solo-Purwokerto. Karena ketekunannya tersebut Suniprat pernah menjabat sebagai ketua SPTI (Sarikat Pekerja Transportasi Indonesia) Salatiga. Dan mulai tahun 1987 suami dari Suranti ini menapaki dunia politik. Di tahun tersebut Pria ini menjadi Bakordes PDI Mangunsari. Selanjutnya makin lama karir politiknya semakin menonjol, terbukti pada masa 1994 sampai 1999 menjadi Satgas PDI dan tahun 1998-2000 menjadi ketua Ranting PDIP Kutowinangun. Tidak berhenti sampai disitu jabatan Bendahara DPC PDIP pun dipegangnya di tahun 2000-2005, kemudian di tahun 2005-2010 menjadi ketua bidang Organisasi dan keanggotaan kader. Untuk saat ini mulai 2010-2015 menjadi ketua bidang Politik dan Pemenangan Pemilu. Dan mulai tahun 2004-2009 bapak dari Tyas Utomo, Restu Wigatiningsih dan Bagas Kurniawan, usahanya mulai membuahkan hasil. Karena kedekatannya dengan masyarakat tersebut membuatnya terpilih menjadi dewan dari daerah pemilihan Tingkir. Karena masyarakat menilai amanah yang dititipkan kepada pria satu ini dilaksanakan dengan baik, maka pada tahun 2009 terpilih kembali menjadi dewan sampai masa jabatan 2014. Pria yang memiliki motto hidup Bekerja untuk Berkarya dan Jabatan sebagai Amanah, Bekerja sebagai Ibadah ini sangat aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalanya saja menjadi ketua Majelis Taklim Astain di RW II Karang Duwet Kutowinangun

Tingkir sampai sekarang masih menjadi penasehat. Selanjutnya di tahun 2007 Suniprat dipanggil Allah ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sepulang dari Mekah Suniprat juga diminta menjadi penasehat, paguyuban persaudaraan haji majelis Taklim Bakhotmah. “Menjadi wakil rakyat itu yang penting dekat dengan warga. Karena yang kita kerjakan itu adalah merupakan kebutuhan masyarakat. Saya lebih senang dekat dengan masyarakat,” komentar Suniprat. Selain berkecimpung di dunia sosial Suniprat juga mengabdikan diri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hingga saat ini Suniprat menjadi Pembina kelompok tani ternak lele di dusun Dayakan Kelurahan Sidorejo Kidul. Selain itu juga menjadi pensihat kelompok tani ternak bebek dan kambing di Kelurahan Sidorejo Kidul. Di posisinya menjabat anggota dewan tahun 2004 menjadi anggota komisi II. Sedangkan tahun 2009-2014 dia menjadi Ketua Fraksi PDIP, anggota komisi III dan wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Salatiga. Dan sejak tanggal 2 Maret 2011 ini diperintahkan oleh Partainya untuk menggantikan posisi sementara ketua dewan atau yang lebih dikenal dengan pelaksana tugas (Plt). Harapannya saya bisa menjabat seterusnya, lontar Suniprat sambil tertawa. “Menjabat sebagai ketua dewan sementara tidak ada bedanya dengan menjadi anggota, karena ketua dewan juga anggota. Saya diminta menjabat pada masa pemilu kada ini, yang membedakan adalah jika anggota memikirkan regulasi seputar wilayah daerah pemilihan namun ketua berpikir semua wilayah,” papar Pria berkumis ini.(lux)


29

Tebak Wajah TEBAK WAJAH JIWARAGA 12 Total Hadiah Rp. 150.000,00 untuk 3 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00 KETENTUAN MENEBAK : 1. Susunlah penggalan foto salah seorang anggota DPRD Kota Salatiga ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh. 2. Sebutkan identitas namanya. 3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 12 yang telah disediakan. 4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwaraga, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga. 5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim. 6. Jawaban diterima Redaksi majalah Jiwaraga paling lambat tanggal 12 Juli 2011. 7. Akan diundi 3 (tiga) orang pemenang masing-masing berhak mendapat hadiah Rp. 50.000,00. 8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi II Tahun 2011 9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan menyertai foto copy identitas diri.

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 12 Jawaban Tebak Wajah Jiwaraga 11 :

Iwan Setyo Purbowo, SE PEMENANG TEBAK WAJAH JIWARAGA 11 1. Rizky Tri Nova R; SD Ledok 02 Salatiga 2. Chrisandy Demmio; Jl. Kemiri 2 Gang Mangga Salatiga.

Iwan Setyo Purbowo, SE

30


3. Lagiyem; Perum Tingkir Indah Blok I/99 Salatiga.

Foto Kegiatan DPRD

Kunjungan Lapangan BANLEG Kunjungan lapangan Badan legislasi DPRD Kota Salatiga ke beberapa kelurahan di Kota salatiga. (Foto: Majalah Jiwa Raga).

Majalah Jiwaraga Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Kunjungan Lapangan BANLEG Kunjungan lapangan Badan legislasi DPRD Kota Salatiga ke beberapa kelurahan di Kota salatiga. (Foto: Majalah Jiwa Raga)

Recommend Documents