Prosiding ISBN: 978-602-361-041-9 Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2016 “Pendekatan Keperilakuan Dalam Riset Manajemen & Bisnis”
394
PERILAKU DPRD DALAM PELAKSANAAN PENYUSUNAN APBD PEMERINTAHAN KOTA SALATIGA Olys Eka Yulina I.C.A1 dan Ika Kristianti2 Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga Email:
[email protected] [email protected]
Aprina Nugraesthy Sulistya Hapsari Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga Email:
[email protected] Abstract This Study Aims To Identify And Analyze The Functions Of The Regional Representatives Council Of Salatiga In The Process Of Preparing Of The Budget Revenue And Expenditure Regions. It Is Also To Find Outhow Much The Role Of Board Members In The Preparation Of Local Budgets. In This Research, Using Qualitative Descriptive Method By Analyzing The Respondents’ Answers Aer Readily Available Form Of Questionnaires And Interviews To Legislators Salatiga. The Sample In This Study Are Legislators Salatiga. Results Of The Analysis Showed That Members Of Parliament Know Each Function In The Budget Process. And Was Instrumental In The Drafting Process From Beginning To End. Communities Participate In The Budget Process In Terms Of Giving Advice, But The Role Of The Community Has Not Been Too Active And Not Clearly Visible Because There Is No Law That Is Definitely In Order For The Public To Actively Participate.. Key Words : Function Of The Regional Representatives Council, Role Of Civil Society, Budgets, Transparency Fund
1. Pendahuluan Salah satu bentuk konkrit dalam rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif adalah mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu (Chailit dalam Adisasmita, 2011:50). Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keberhasilan tersebut dapat diwujudkan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara baik. APBD memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Dalam proses Penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD (Rancangan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). APBD di kota Salatiga dalam menyerapannya lamban terbukti dari jumlah anggaran keseluruhan Rp 407 M tetapi untuk anggaran belanja publik hanya sekitar Rp 11 M. Sebagian besar anggaran dipakai untuk membiayai belanja pegawai, dan untuk kepentingan masayarakat hanya menggunakan anggaran sebesar 3%. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai peran yang disebut sebagai fungsi legislatif, yaitu fungsi DPRD bersama dengan pemerintahan daerah menyusun anggaran. Peran yang paling pokok adalah perencanaan, penentuan prioritas, dan pengawasan. Menurut UU No.22 Tahun 1999 bab VIII pasal 86 berisi pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Prosiding ISBN: 978-602-361-041-9 Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2016 “Pendekatan Keperilakuan Dalam Riset Manajemen & Bisnis”
395 penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. DPRD kota Salatiga mempunyai peran dalam penyusunan APBD tidak berbeda dengan peran DPRD secara umum. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peran yang dimiliki DPRD dalam menyusun APBD dan apakah masyarakat dilibatkan dalam penentuan kebijakan karena mengingat penyusunan APBD tersebut untuk kepentingan masyarakat bersama.
2. Landasan Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Fauzi dalam Adisasmita (2011) APBD adalah program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan dalam satu bentuk uang. Sedangkan menurut Syafruddin dalam Adisasmita (2011:50), APBD ialah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu, di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut. Sehingga dapat disimpulkan APBD adalah ciri yang komprehensif dan mengkaitkan pengeluaran pemerintah daerah dengan pendapatan-pendapatan, ciri lainnya dari APBD ialah anggaran daerah memuat semua perkiraan-perkiraan dalam suatu jangka waktu (periode) tertentu dari semua pembiayaan yang diperlukan untuk keperluan pengeluaran, karena itulah anggaran daerah tidak dapat dipisahkan dengan program tahunan. Hal ini disebabkan karena anggaran daerah merupakan pelaksanaan program tahunan yang dinyatakan dalam bentuk uang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Salatiga APBD kota Salatiga tahun 2015 mengalami permasalahan dalam hal pembelanjaan. Anggaran yang dipakai masyarakat justru persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan untuk keputuhan biaya belanja pegawai. Jika keadaan ini terus berlanjut maka terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun. Dengan kejadian ini ada pihak yang menganggap kinerja eksekutif kurang berjalan baik. Karena kenyataan yang terjadi belum sesuai dengan perencanaan awal. Tahun anggaran sekarang ini, ada 24 kegiatan pekerjaan fisik yang masuk skala prioritas pembangunan dengan nilai total sebesar Rp 71 miliar. Proyek pekerjaan fisik ini ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cipkataru) serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Targetnya, akhir bulan April 2015, proyek-proyek dilelang dan bulan Mei 2015 dilaksanakan pembangunannya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menyusun APBD sendiri bagian dari tugas DPRD. Kinerja anggaran yang optimal menuntut reposisi peran proses mengelola anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatur fungsifungsi dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati/ walikota. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Tugas dan wewenang DPRD yaitu membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/ walikota untuk mendapat persetujuan bersama, membahas bersama bupati/ walikota dengan memperhatikan pertimbangkan dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati/ walikota, Prosiding ISBN: 978-602-361-041-9 Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2016 “Pendekatan Keperilakuan Dalam Riset Manajemen & Bisnis”
396 membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang disampaikan oleh Bawasda, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan daerah, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat daerah, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD tersebut. Setiap pejabat daerah, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat yang disandera habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum. DPRD mempunyai beberapa hak dalam penyusunan APBD, yaitu; hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Salatiga
DPRD Kota Salatiga terdiri dari 25 orang anggota, 7 di antaranya adalah perempuan. Partai-partai yang masuk di lembaga ini antara lain PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai NasDem. Tugas dan fungsi lembaga ini adalah menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka pengawasan jalannya pemerintahan, penganggaran belanja daerah, dan penetapan berbagai produk hukum. Ketua DPRD Salatiga M. Teddy Sulistio, SE. dan wakil ketuanya Ir.Hj. Diah Sunarsasi bersama M. Fathur Rahman, SE.MM. Tabel 1. Susunan Proporsi Kursi di DPRD No. Nama Partai Jumlah anggota 1. PDI Perjuangan 8 orang 2. Partai Keadilan Sejahtera 4 orang 3. Partai Gerindra 4 orang 4. Partai Demokrat 3 orang 5. Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang 6. Partai Golongan Karya 2 orang 7. Partai NasDem 1 orang 8. Partai Persatuan Pembangunan 1 orang
3. Metode Penelitian
Prosiding ISBN: 978-602-361-041-9 Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2016 “Pendekatan Keperilakuan Dalam Riset Manajemen & Bisnis”
397 Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden dan untuk melengkapi data tersebut dilakukan wawancara terstrutur kepada anggota DPRD kota Salatiga. Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. Metode analisis data menggunakan teknik trianggulasi. Sesudah pengumpulan data maka terdapat serangkaian siklus yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, verifikasi. Dari serangkaian siklus yang dilakukan maka didapatkan data yang benar untuk mewakili masalah diteliti. Reduksi data merupakan proses penekanan atau pemfokusan data yang dianggap penting dalam proses penelitian. Penyajian data merupakan keseluruhan informasi yang digunakan dalam penarikan kesimpulan.
4. Hasil dan Pembahasan Data kuesioner terkumpul semua sejumlah anggota DPRD Salatiga yaitu 25 kuesioner. Pembahasan akan dibagi menjadi 5 bagian.
Pengetahun Anggaran Pengetahuan anggaran Anggota Dewan berkaitan tentang penyusunan, pemborosan, kebocoran, pelaksanaan. Maka pengetahuan disini menjadikan landasan DPRD dalam pelaksanaan penyusunan APBD. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif (Aira, 2011). Dari hasil pengamatan dan hasil pengolahan data, anggota DPRD Kota Salatiga mempunyai cara dan proses penyusunan APBD. Dalam proses penyusunan jika terdapat kendala atau masalah penyusunan, sedapat mungkin terdeteksi sejak dini sehingga dalam pengambilan keputusan dapat melihat akar permasalahan dan segera mengambil solusi. Anggota dewan juga bisa dengan mudah untuk mengidentifikasi permasalahan yang berulang pada setiap periodenya. Namun anggota dewan sulit dalam mengidentifikasi permasalah yang ditimbulkan akibat persoalan yang muncul akibat pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan proyek. Permasalahan yang berkaitan dengan adanya pemborosan dan kegagalan dalam pelaksanaan proyek dialami karena adanya kebocoran dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Lembaga eksekutif harus memahami pelaksanaan fungsi anggaran. Pemahaman fungsi anggaran harus dijalankan mulai dari proses penyusunan anggaran sampai kepada praktik pelaksanaan anggaran. Menurut anggota DPRD kota Salatiga, menyatakan bahwa praktik pelaksanaan dilapangan sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam anggaran. Sehingga kebocoran dalam praktik anggaran dapat diminimalisir sebagaimana mestinya.
Akuntabilitas Publik Rencana Strategi dan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD merupakan dasar dalam penyusunan APBD. Anggota DPRD Kota salatiga menyetujui pernyataan tersebut. Dalam proses penyusunan anggaran, tidak hanya sekedar menyusun tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan lebih matang. Pertimbangan tersebut yaitu Rencana Strategi untuk merencanakan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyusunan dan Arah Kebijakan Umum untuk mengetahui bagaimana APBD disusun apakah sudah menuju ke kebijakan umum itu
atau belum. Dalam hal penyusunan anggaran, tidak hanya lembaga eksekutif saja tetapi juga melibatkan elemenelemen masyarakat didalamnya. Pelibatan anggota masyarakat berarti masyarakat mengetahui penyajian APBD secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat. Tujuan masyarakat terlibat langsung adalah Prosiding ISBN: 978-602-361-041-9 Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2016 “Pendekatan Keperilakuan Dalam Riset Manajemen & Bisnis”
398 kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan APBD. Pada hakekatnya APBD bukan hanya untuk lembaga eksekutif saya tetapi untuk kepentingan masyarakat umum. Di Kota Salatiga, DPRD memberikan keleluasaan anggota masyarakat dalam proses penyusuanan APBD. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat bisa dengan bebas memberikan aspirasinya dan bebas berperan aktif dalam proses penyusunan. APBD adalah hal yang tidak besifat rahasia sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam penyusunan dan dapat dengan mudah untuk mengetahui seluk beluk dalam penyusunan anggaran. Evaluasi APBD dilakukan dengan adanya indikator kinerja.kinerja dijadikan indokator karena hal itu menjadi dasar dalam proses penyusunan APBD dan pelaksanaan APBD sudah dilaksanakan sesuai atau tidak. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kota Salatiga diawasi secara kontinue per periode. Pengawasan kontinue dilakukan sangat tepat apabila terdapat permasalahan langsung bisa diatasi dengan tepat dan cepat. Evaluasi APBD kota Salatiga dilaksanakan untuk membandingkan anggaran yang telah disusun dengan realisasinya.
Partisipasi Masyarakat Seperti halnya yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa masyarakat berperan aktif dalam penyusunan APBD. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002;70). Tidak hanya sampai hal itu saja tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum, di Kota Salatiga juga sudah melaksanakan hal tersebut.. Alasan masyarakat dilibatkan karena penyusunan tersebut masyarakat mempunyai andil juga dalam APBD. Fakta di lapangan berdasarkan hasil penelitian Sopanah (2003) partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD masih sangat kecil bahkan hampir tidak ada, padahal partisipasi masyarakat akan memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Hilangnya akses bagi masyarakat disebabkan karena dewan telah memanipulasi informasi tentang perubahan kebijakan dan revisi anggaran. Kota Salatiga tidak mempunyai masalah dengan proses penyusunan anggaran dengan melibatkan anggota masyarakat di dalamnya. Namun, peran masyarakat disini sangatlah minim karena tidak ada peraturan perundangan untuk masyarakat dapat berperan aktif. Penentu strategi dan prioritas APBD bukanlah bersumber dari kritik dan saran masyarakat, tetapi lebih kepada kebutuhan masyarakat yang akan dicapai oleh APBD Kota Salatiga Partisipasi publik memang telah dilaksanakan dalam proses penyusunan anggaran di Kota Salatiga. Tetapi peran masyarakat yang mau untuk ikut didalam proses penyusunan tersebut sangat kurang, bisa dikatakan minim dalam proses aspirasi. Proses penjaringan aspirasi hanya melibatkan kaum intelektual di Kota Salatiga. Pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari masyarakat inilah yang akan menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan APBD Kota Salatiga. Kurangnya peran aktif masyarakat ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan penjaringan aspirasi dalam masyarakat. Penjaringan aspirasi ini sebenarnya bisa saja difasilitasi melalui ketua RT/ Ketua RW. Hal ini bisa digunakan untuk mengurangi angka tidak berpartisipasinya masyarakat dalam proses penyusunan APBD Kota Salatiga. Tidak hanya proses penyusunan anggaran saja masyarakat terlibat, namun juga perlu dilibatkan dalam advokasi anggaran. Namun kenyataannya, masih sedikit partisipasi masyarakat dalam kegiatan advokasi anggaran ini. Masyarakat selama ini ikut terlibat dalam konsultasi publik dalam pelaksanaan APBD Kota Salatiga. Hanya saja, peran dalam kegiatan konsultasi ini belum terlihat dengan jelas. Dewan memberikan Prosiding ISBN: 978-602-361-041-9 Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2016 “Pendekatan Keperilakuan Dalam Riset Manajemen & Bisnis”
399 jawaban kurang setuju apabila penetapan APBD yang terjadi selama ini berpihak pada kepentingan politik, kebijakan APBD Kota Salatiga berpihak pada kepentingan publik. Saat melakukan proses penyusunan juga antara dewan, masyarakat, dan eksekutif selalu berkoordinasi dengan baik, Pemantauan pelaksanaan APBD Kota Salatiga bukan kewenangan masyarakat, karena masyarakat hanya ikut dalam proses penyusunan APBD saja. Tidak ikut andil dalam proses evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran tersebut. Sedangkan proses revisi anggaran bukan bersumber dari kritik dan saran dari masyarakat, tetapi masyarakat berhak memberi masukan atas penyusunan APBD Kota Salatiga. Sehingga masyarakat tidak ikut terjun secara langsusng dalam proses revisi APBD Kota Salatiga. Saran dari masyarakat harusnya menjadi
masukan yang baik pada saat dilakukannya proses penyusunan APBD. Namun forum penjaringan aspirasi penyusunan APBD Kota Salatiga tersebut, bukan menjadi tempat peghakiman atau tekanan masyarakat agar revisi anggaran dilakukan. Perubahan atau revisi dalam APBD Kota Salatiga, DPRD tidak memberikan informasi secara langsung dan tidak mensosialiasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak bisa ikut merevisi secara langsung. Perubahan mengenai APBD Kota Salatiga, hanya akan dikomunikasikan dari badan legislatif kepada dewan saja. Anggota DPRD akan akan memberikan pendapat berkaitan dengan revisi anggaran tersebut. Komunikasi dua arah ini penting, agar tercapai kesamaan persepsi dalam penyusunan APBD. Sehingga kebijakan-kebijakan dan anggaran berpusat pada
Transparansi Kebijakan Publik Menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, (4), Terdapat sistem pemberian informasi kepada pubik. Menurut Sulistoni (2003) transparansi merupakan prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat yang semakin sehat karena (a) Tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengetahui, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan, (b) Transparansi memberi kesempatan aktor diluar eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan memberi perspektif berbeda dan kreatif dalam debat anggaran, (c) Melalui informasi, legislatif dan masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap keputusan dan kinerja pemerintah. Tanpa kebebasan informasi fungsi pengawasan tidak akan efektif, (d) Berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Seperti halnya diuraikan sebelumnya bahwa pengumuman kebijakan anggaran sangatlah diperlukan masyarakat. Kota Salatiga telah menerapkan kebijakan tersebut. Masyarakat telah bisa mengetahui kondisi bagaimana anggaran tersebut. Informasi yang diberikan kepada publik selama ini tidak dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran, dari situlah terlihat apabila masyarakat hanya mendapat informasi tetapi tidak langsung ikut berperan. Untuk mengakses informasi anggaran mudah tetapi masyarakat sendiri masih sedikit yang ingin mengetahuinya. Laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini sudah tepat waktu karena sudah ditentukan dalam peraturan perundangan. Transparansi dari realisasi anggaran sangat diperlukan publik, karena masyarakat bisa dengan mudah untuk megakses informasi tersebut dan melakukan pengecekan terhadap realisasinya. Apakah Prosiding ISBN: 978-602-361-041-9 Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2016 “Pendekatan Keperilakuan Dalam Riset Manajemen & Bisnis”
400 terjadi pelanggaran terhadap realissasinya atau tidak. Kebijakan dalam transparansi anggaran inilah yang semestinya perlu ditingkatkan dalam Kota Salatiga.
Pengawasan Keuangan Daerah Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan aktivitas sebagai kontribusi untuk memberikan telaah dan saran, berupa tindakan perbaikan dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien (Kartiwa, 2006). Pengawasan bisa menjadi alat untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun-tahun berikutnya (Sutaryo,2013). Proses pengawasan semua anggota DPRD Kota Salatiga terlibat dalam memberi masukan tentang penyusunan arah dan kebijakan umum anggaran. Penetapan APBD bukanlah berpihak pada kepentingan politik masing-masing partai melainkan pada kepentingan masyarakat umum atau publik. Dalam hal ini analisis politik juga tidak mempengaruhi penyusunan anggaran. Mengenai keterlibatan semua dewan dalam penyusunan anggaran diperkuat dengan pernyataan bahwa semua anggota DPRD Kota Salatiga berperan secara aktif dalam proses penyusunan APBD Kota Salatiga. Aspirasi masyarakat disini hanya akan berperan dalam proses penyusunan dalam pemberian saran, tetapi tidak dalam proses revisi anggaran. Ditekankan lagi bahwa jawaban responden tentang penyusunan anggaran sering mengutamakan kepentingan politik terdapat jawaban tidak setuju. Proses pengesahan kebijakan anggaran daerah yaitu Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dapat dilaksanakan hanya setelah divalidasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk anggaran provinsi dan oleh Gubernur untuk anggaran Kota atau Kabupaten. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga koherensi antara kebijakan daerah dan nasional, antara kepentingan publik dan kepentingan pemerintah daerah, dan untuk menilai apakah anggaran yang direncanakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, atau peraturan daerah lain yang ditetapkan. Pengesahan menunjukkan aspek transparansi terhadap publik. Dan apabila terdapat pertanyaan dewan yang akan menjelaskan APBD sudah disyahkan. Pernyataan dari responden memperkuat hal tersebut, bahwa anggota dewan Kota Salatiga mampu dalam menjawab forum diskusi yang diadakan. Sehingga disini jelas, bahwa anggota dewan menguasai fungsi dan perannya dalam proses penyusunan APBD. Pemantauan pelaksanaan anggaran semua anggota DPRD terlibat didalam perkembangan. Apabila terjadi kurang kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan maka APBD akan terjadi revisi. Untuk evaluasi anggaran tidak dilakukan setiap tiga bulan. Laporan pertanggungjawaban anggaran akan disampaikan Bupati/ Walikota. Apabila terdapat kejanggalan atau ketidaksesuaian maka anggota DPRD berhak mengkorfirmasikan dan bila terjadi masalah dalam pertanggungjawaban yang tidak sesuai. Anggota DPRD dapat menolak karena sudah ada standar untuk kinerja yang ditetapkan. Kejanggalan yang terjadi di Kota Salatiga lebih bersifat kalkulatis, artinya bahwa bukti yang ada dalam realisasi anggaran, biasanya tidak cocok dengan apa yang tertulis dalam laporan pertangungjawaban. Prosiding ISBN: 978-602-361-041-9 Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2016 “Pendekatan Keperilakuan Dalam Riset Manajemen & Bisnis”
401
