PERANAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBD DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 Verdian Putra Mahardhika Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta ABSTRAKSI Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan faktor penghambat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Jenis penelitian yaitu pendekatan empiris. Sifat penelitian menggunakan deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder.. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta di dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah berjalan dengan baik di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengetahui berbagai program-program yang kurang maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditemukan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, misalnya pembangunan pasar, serta relokasi penduduk. Hasil pengawasan juga ditemukan bahwa regulasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih kurang tertata, di mana dalam fungsi pengawasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa masih terdapat keterlambatan pelaksanaan proyek di mana dengan dana yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta ternyata pelaksanaan proyek tersebut mengalami kemunduran dalam penyelesaiannya. Faktor-faktor penghambat peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain : keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD dari pihak Pemerintah Kota kepada DPRD, banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD, tanggungjawab lebih bersifat kolektif, rendahnya pressure dan pengawasan dari masyarakat, tidak ada peraturan yang jelas dan tegas. Upaya penyelesaian yang dilakukan antara lain adalahpemberian informasi secara kontinyu kepada DPRD, mengeluarkan daftar nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak pernah hadir di dalam sidang melalui media massa, engoptimalkan keberadaan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai kontrol dan perlu perbaikan atas adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kata Kunci : Peranan DPRD, Fungsi Pengawasan, APBD
1
Latar Belakang Masalah Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah memberikan konsekuensi logis kepada seluruh jajaran pemerintahan akan perlunya perhatian yang lebih serius tentang otonomi daerah dalam tatanan konsepsi demokratisasi dan desentralisasi. Di sisi lain sejalan dengan jiwa dan semangat reformasi di bidang pemerintahan daerah, maka prinsip otonomi yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diterapkan sejalan dengan upaya penyelenggaraan Good goverment, yang pada dasarnya meliputi tranparansi, partisipasi dan pelayanan publik dalam pembangunan daerah. Semangat reformasi tersebut mengindikasi keinginan pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan
sumber
daya
yang
dimiliki
guna
membiayai
tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan. Tema sentral yang muncul dari proses reformasi ini adalah konsep desentralisasi
yang
dalam
pengertiannya
berarti
penyerahan
wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik
Indonesia.
Konsekuensi
logis
dari
penerapan
asas
desentralisasi ini adalah menuntut pemerintah daerah untuk siap menata kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan eksternal agar mampu melaksanakan amanat yang diberikan rakyat kepadanya. Fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan ini merupakan prasyarat bagi kemampuan pemerintah pusat maupun daerah untuk sukses dalam melaksanakan program-program pembangunan yang tepat sasaran maupun tepat guna. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan serta menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah, otonomi daerah timbul dan terinspirasi oleh berbagai hal yang timbul, hal tersebut didominasi oleh adanya akibat dari tekanan dan kekangan dari sistem sentralisasi. Keadaan ini sebagai pemicu terbentuknya beberapa undang-undang tentang otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 2
Pemerintah Daerah, beserta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah timbul untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam hal pelayanan kepada publik. Dengan demikian, setiap daerah harus dapat menggali potensi yang menjadi sumber keuangan secara optimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan membutuhkan dana operasional untuk memenuhi kebutuhan. Di era otonomi daerah, dana operasional pemerintah dihimpun dari daerah itu sendiri ditambah dengan bantuan dana dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Komponen potensi sumber dana tersebut dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pos-pos lain pendapatan pemerintah daerah yang sah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan sebagai operasional penyelenggaraan pemerintahan. Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dituntut untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah dituntut untuk mampu memberikan akuntabilitas kepada publik di dalam tugas-tugasnya. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 184, yaitu menerangkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komitmen reformasi telah memberitahukan tentang adanya transparansi penyelenggaraan publik, sehingga memungkinkan publik dalam rangka melakukan akses terhadap pertanggungjawaban kepala daerah khususnya dalam mengelola keuangan negara. Serta memudahkan publik untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun kepada pemerintah daerah. 3
Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa :
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah akan timbul hak dan kewajiban daerah dapat di nilai dan perlu dikelola dengan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah. Sebagai Unsur Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. DPRD adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pemerintah Daerah. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi Legislatif (Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah); Anggaran (Buggeting : menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah); Controlling (Pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah). Pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dilakukan pada keseluruhan tahapan dalam siklus anggaran, yakni: 1) Persiapan dan penyusunan anggaran. Sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus terlibat dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Penetapan prioritas Program dan Plafon Anggaran (PPA), dan harus dapat melakukan taksiran pengeluaran (sesuai program yang berpihak kepada rakyat) atas dasar taksiran pendapatan. 2) Ratifikasi, yaitu kejelian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membahas anggaran dengan mendasarkan pada peraturan, dokumen perencanaan, kebijakan umum dan dasar pemikiran yang rasional. 3) Implementasi, dan 4) Pelaporan dan Evaluasi. 4
Pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus benar-benar menggambarkan
perangkaan
ekonomis
yang
mencerminkan
kebutuhan
masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraannya, oleh karena itulah di sini ditekankan mengenai peran sentral dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap operasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Surakarta.
Perumusan Masalah Perumusan masalah ini sebagai penegasan masalah yang akan di teliti, maka penulis perlu mengungkapkan permasalahan yang ada dalam penelitian diantaranya bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta dalam
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?
Metode Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan empiris dengan metode penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan secara langsung terhadap obyek, yaitu peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kegiatan yang dilakukan. Untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan obyek penelitian, peneliti berusaha memperoleh sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber Data Primer, yaitu data diperoleh dari kalangan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta), Eksekutif (Pemerintah Kabupaten) Kota Surakarta, dan Stakeholders lain yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Surakarta yang 5
concern terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Surakarta dan sumber sumber data sekunder, yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundangundangan dan buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan topik pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis) yaitu suatu model analisis yang terdiri dari 3 komponen yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (HB Sutopo, 2002 : 96).
Hasil Penelitian dan Pembahasan Peranan anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Hal ini berakibat program kerja yang ada dalam anggaran daerah belum sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta berkomitmen lebih meningkatkan fungsi pengawasan di tahun 2014 ini. Hal itu karena banyaknya proyek pembangunan fisik yang molor di tahun 2013. Hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kota Solo Supriyanto menyatakan bahwa pada tahun lalu masih terdapat banyak sekali proyek pembangunan yang kena penalti dan hal tersebut tidak boleh terjadi lagi di tahun depan. Beberapa proyek pembangunan yang diketahui molor diantaranya Pasar Elpabes dan Pasar Kliwon, yang pembangunannya terlambat dengan berbagai alasan mulai dari dari kurangnya sumber daya manusia hingga faktor cuaca. Selain pasar, proyek revitalisasi gedung sekolah dan kelurahan juga banyak yang melewati tenggat waktu. Pimpinan DPRD Kota Surakarta YF Sukasno menyatakan bahwa dibutuhkan komitmen Dewan untuk lebih ketat dalam pengawasan proyek 6
pembangunan semakin diperkuat oleh bertambahnya rencana pembangunan fisik Kota Solo di tahun 2014 ini. Di tahun 2013 lalu, Pemerintah Kota Solo merenovasi 10 gedung kelurahan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 15 gedung di tahun 2014. Di samping itu, beberapa proyek pembangunan infrastruktur seperti drainase, dan pengaspalan jalan (www.soloblitz.co.id). Fungsi pengawasan lain adalah dalam pengawasan penggunaan dana hibah. Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Supriyanto SH, mengatakan bahwa pemkot lemah dalam pengawasan penggunaan dana hibah sebesar Rp 20,5 juta yang pernah digulirkan Walikota Surakarta, Fx Hadi Rudyatmo kepada warga yang pernah mendiami tanah aset nomor 17, sekitar rusunawa Kerkov, Jebres. Jika merujuk pada SPJ yang dibuat warga, lanjutnya, dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendirikan hunian baru di tempat lain. Namun pada kenyataannya dana tersebut justru digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. DPRD telah mengingatkan Walikota untuk tidak menganggap remeh dalam memberikan dana hibah. Sebab sejumlah warga jelas-jelas melanggar aturan dengan menempati tanah asset (dprd-surakartakota.go.id). Bentuk fungsi pengawasan lain yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Surakarta adalah pembuatan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : 910/4.172 tanggal 25 November 2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain dengan menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang telah disebutkan dapat juga dengan menggunakan upaya demi
mengoptimalkan fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi salah satu tugasnya. Upaya atau cara lain tersebut antara lain meliputi: 1. Menggelar Rapat Kerja dengan Eksekutif
7
Menggelar rapat kerja dengan eksekutif dalam Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam satu tahun. 2. Menyelenggarakan Dengar Pendapat (Public Hearing) Dalam rapat dengar pendapat ini dihadiri antara lain oleh DPRD /Komisi/Panitia khusus dengan perangkat daerah lainnya. Selain itu Pimpinan DPRD
dapat
pula
mengundang
Lembaga/Badan/Organisasi
Kemasyarakatan untuk turut hadir mengikuti dengar pendapat dengan kapasitas sebagai pemantau independent. Public Hearing ini dilakukan pada saat
akan
dibentuknya
perda,
dimaksudkan untuk
mengetahui
aspirasi lembaga eksekutif dan aspirasi masyarakat tentang masalah yang sedang dibahas sehingga pemerintah perlu membuat perda yang dimaksud. Beberapa penyelenggaraan Public Hearing yang dilakukan oleh DPRD antara lain adalah : a. Public hearing dalam membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2011. b. Public hearing tentang penataan menara telekomunikasi. c. Public hearing tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Anak DPRD Kota Solo. d. Public
hearing
mengenai
rancangan
peraturan
daerah
(raperda)
pengelolaan sampah. 3. Menyelenggarakan Kunjungan Kerja Kunjungan kerja dimaksudkan untuk melakukan study banding ke beberapa daerah yang dianggap mempunyai prestasi lebih baik sebagai daerah dan program percontohan untuk diadopsi atau terapkan di wilayah Kota Surakarta lewat anggota DPRD sesuai bidangnya masing –masing dalam komisi. Untuk keperluan ini Sekretariat DPRD
menyediakan sarana dan
fasilitas. Anggota DPRD dalam lembaga komisi yang terdiri dari beberapa anggota DPRD yang melakukan
kunjungan kerja
berkewajiban
menyampaikan laporannya secara tertulis dan dibacakan dalam forum rapat paripurna selambat– lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya kunjungan kerja. 8
Beberapa kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan adalah pada 6-7 Maret 2013, diadakan Kunjungan Kerja Pansus III ke DPRD Kota Surakarta ke
Tanah
Toraja
untuk
mendapatkan
bahan
perbandingan
tentang
RANPERDA Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Kunjungan kerja bulan Mei tahun 2014 antara lain Komisi I dan II adalah Kabupaten Sleman, DIY, dan Kota Denpasar, Bali. Komisi IV melakukan kunker ke Kepulauan Belitung. 4. Mengoptimalkan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah Surakarta melakukan masa reses yang tujuannya untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan juga untuk peninjauan langsung ke lapangan atas sesuatu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk melihat pelaksanaan program itu apakah sudah sesuai
dengan
yang
ditetapkan
didalam lembaran kerja pemerintah daerah atau belum sesuai. 5. Menggunakan Tenaga Ahli Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala Daerah wajib memberikan ijin kepada Tenaga Ahli dalam hal melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi atas aktifitas pengawasan baik mengenai jadwal waktu pemeriksaan maupun dalam hal sasaran yang akan diawasi. 6. Peningkatan
Sumber
Daya Manusia
anggota dewan dalam
bidang
keuangan dan anggaran maka perlu diadakannya Bimbingan Teknis (Bintek) Dari hasil fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tersebut dapat diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di mana dengan fungsi pengawasan yang telah dilakukan, maka berhasil ditemukan beberapa masalah di dalam pelaksanaan 9
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut, sehingga pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupaya untuk meminta kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk menyelesaikan berbagai program yang belum terlaksana dengan baik tersebut. Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan pada masyarakat bahwa DPRD Kota Surakarta dapat memainkan peran signifikan dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas terhadap APBD sehingga DPRD dapat menyumbangkan terbangunnya tata pemerintahan yang baik dan demokratis (good and democratic governance). Pada pemaparan di atas, dapat diambil „benang merah‟ untuk mengurai optimalisasi kinerja Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Di satu sisi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah melaksanakan pengawasan dengan baik terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi di sisi yang lain, optimalisasi kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga belum memberikan bukti nyata karena program tersebut belum diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta pada akhirnya dapat diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya muncul beberapa hambatan yang berupa hambatan yaitu sebagai berikut : 1. Faktor penghambat yang datangnya dari luar lembaga legislatif DPRD Kota Surakarta, seperti misalnya keterlambatan dalam penyampaian
laporan
realisasi APBD dari pihak Pemerintah Kota kepada DPRD. Faktor penghambat yang berasal dari dalam DPRD Kota Surakarta sendiri, seperti misalnya banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dapat berjalan secara komprehensif bagi anggota DPRD Kota Surakarta. 2. Tanggungjawab lebih bersifat kolektif, sehingga kurang tajam dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara perorangan. Bagi sebagian anggota 10
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak ada perasaan bersalah jika tidak hadir dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. Rendahnya pressure dan assistensi dari masyarakat akan mengurangi kepekaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengawasan anggaran sehingga dapat menyebabkan tidak tepat sasaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kondisi tersebut akan lebih merupakan partner bagi eksekutif dibanding sebagai unsur pengimbang. 4. Tidak ada peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur tata cara yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi penggunaan keuangan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini hanya memuat tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Undangundang tersebut tidak mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta tentang upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta agar dapat mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Surakarta adalah : 1.
Upaya yang dilakukan di dalam mengatasi lemahnya keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD dari pihak Pemerintah Kota kepada DPRD adalah dengan pemberian informasi secara kontinyu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai materi dan jadwal pembahasan di dalam musywarah di dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menghadiri musyawarah
tersebut
dan
mampu
melakukan
pengawasan
terhadap
operasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta dan untuk mengetahui kondisi riil di masyarakat maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus sering 11
melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah secara kontinyu dan efisien. Kunjungan ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta agar lebih merakyat dan mengetahui berbagai masalah yang terjadi di masyarakat sekaligus berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 2.
Tanggungjawab lebih bersifat kolektif, sehingga kurang tajam dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara perorangan. Bagi sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak ada perasaan bersalah jika tidak hadir dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengeluarkan daftar nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak pernah hadir di dalam sidang melalui media massa, sehingga rakyat ataupun masyarakat mengetahui bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilihnya tidak pernah menghadiri sidang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga untuk tahun yang akan datang diharapkan masyarakat tidak memilih wakil rakyat tersebut untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.
Rendahnya pressure dan pengawasan dari masyarakat akan mengurangi kepekaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengawasan anggaran sehingga dapat menyebabkan tidak tepat sasaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kondisi tersebut akan lebih merupakan partner bagi eksekutif dibanding sebagai unsur pengimbang. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi rendahnya pressure dan assitensi dari masyarakat tersebut adalah dengan mengoptimalkan keberadaan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai kontrol dari kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan adanya pantauan secara langsung oleh masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, di mana tidak bekerja sama dengan pemerintah sehingga terjadi praktek korupsi, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan baik.
12
4.
Perlunya pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata cara yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kesimpulan Peran DPRD Kota Surakarta di dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah berjalan dengan baik. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan APBD ditemukan beberapa kegiatan belum sesuai dengan tujuan, misalnya pembangunan pasar, serta relokasi penduduk. Hasil pengawasan juga ditemukan bahwa regulasi pelaksanaan APBD masih kurang tertata, di mana masih terdapat keterlambatan pelaksanaan proyek atau mengalami kemunduran dalam penyelesaiannya. Faktor-faktor penghambat peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain : 1) Faktor penghambat dari luar lembaga legislatif adalah keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD dari pihak Pemerintah Kota kepada DPRD. Faktor penghambat internal berasal adalah banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD. 2) Tanggungjawab lebih bersifat kolektif, sehingga kurang tajam dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara perorangan. 3) Rendahnya pressure dan pengawasan dari masyarakat akan mengurangi kepekaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengawasan anggaran sehingga dapat menyebabkan tidak tepat sasaran. 4) Tidak ada peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur tata cara yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi penggunaan keuangan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Upaya terhadap faktor-faktor penghambat pelaksanaan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain adalah : 1) Pemberian informasi secara kontinyu kepada Dewan 13
Perwakilan Rakyat Daerah mengenai materi dan jadwal pembahasan di dalam musywarah di dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menghadiri musyawarah dan perlunya rutinitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk mengetahui kondisi masyarakat. 2) Mengeluarkan daftar nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak pernah hadir di dalam sidang melalui media massa, sehingga rakyat ataupun masyarakat mengetahui bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilihnya tidak pernah menghadiri sidang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3) Mengoptimalkan keberadaan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai kontrol dari kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 4) Perlu perbaikan atas adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu dikritisi dan harus dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daftar Pustaka Bintoro Tjokroamidjoyo, 1986, Perencanaan Pembangunan, Jakarta : Gunung Agung Burhan Ashofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta Griffin, Ricky, 1986, Management, Bosston : Houghton Miffilin Company Hanif Nurcholish, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia H.B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press Hilman Hadikusuma , 2000, Hukum Perjanjian Adat, Alumni : Bandung Indra Bastian, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat. Jhingan, ML 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
14
Josef Riwu Kaho. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Lexi J. Maleong, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, hal 103. Mardiasmo, 2000, Manajemen Pengeluaran Daerah, Makalah yang Disampaikan dalam Workshop Manajemen Strategi dan Otonomi Dareah, Padang : PSKD-FE-UA _________, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Andi Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, 1995, Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada Muana Nanga, 2001. Makro Ekonomi : Teori Masalah dan Kebijakan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
15
