Hak dan Kewajiban Pelaku serta Perizinan dan Pemantauan Penyelenggara Transfer Dana

Hak dan Kewajiban Pelaku serta Perizinan dan Pemantauan Penyelenggara Transfer Dana Disampaikan dalam Sosialisasi UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana “Menuju Kepastian Hukum dalam Bertransfer Dana” Hotel Shangri-La, Jakarta, 2 Mei 2011

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Pengantar

Sosialisasi UU Transfer Dana

Struktur UU Transfer Dana Bab

Judul

I

Ketentuan Umum

II

Pelaksanaan TD

III

Pembatalan dan Perubahan TD

IV

Pengembalian Dana

V

Keterlambatan dan Kekeliruan TD serta Tanggung Jawab Penerima

VI

Pelaksanaan Transfer Debit

VII

Biaya TD

VIII

Perizinan Penyelenggaraan TD oleh Orang Perseorangan dan Lembaga Bukan Bank

IX

Pengaturan Kompensasi berdasarkan Prinsip Syariah

X

Pengawasan

XI

Alat Bukti, Tanda Tangan Elektronik dan Beban Pembuktian

XII

Ketentuan Pidana

XIII

Ketentuan Peralihan

XIV

Ketentuan Penutup Sosialisasi UU Transfer Dana

3

Para Pihak dalam Transfer Dana Inti dari kegiatan Transfer Dana adalah Pengirim Asal mengirimkan sejumlah Dana kepada Penerima dengan memanfaatkan jasa Penyelenggara

Pengirim Asal (Originator)

Penyelenggara Penerima Asal

Penyelenggara Penerus

Penyelenggara Penerima Akhir

Penerima (Beneficiary)

 Pengirim Asal (Originator) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana. (Ps 1 angka 7)  Penyelenggara adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. (Ps 1 angka 2)  Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer. (Ps 1 angka 13) Sosialisasi UU Transfer Dana

4

Hak dan Kewajiban Para Pihak


Perjanjian sebagai Dasar Hukum Pelaksanaan Transfer Dana  Kegiatan Transfer Dana didasarkan pada adanya perjanjian antar pelaku (Pengirim Asal, Penyelenggara, Penerima), termasuk Perintah Transfer Dana yang telah dilakukan Pengaksepan (Pasal 5 ayat (1)).  Dalam pelaksanaan Transfer Dana yang melibatkan lebih dari 1 Penyelenggara, masing-masing hubungan hukum antara pelaku merupakan perjanjian yang berdiri sendiri (Pasal 5 ayat (2)).  Klausula baku yang terdapat dalam perjanjian transfer dana harus dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Perlindungan Konsumen (Pasal 5 ayat (3))


6

Hak dan Kewajiban Pengirim Asal  Mengisi informasi dalam Perintah Transfer Dana secara lengkap dan benar, yang meliputi: (Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1)) -

identitas Pengirim Asal (nama+nomor rekening atau nama+alamat) identitas Penerima (nama+nomor rekening atau nama+alamat) identitas Penyelenggara Penerima Akhir; jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer; tanggal Perintah Transfer Dana; dan informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan terkait (seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang) wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana

 Pengirim Asal berhak mendapatkan informasi dari Penyelenggara mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaan Transfer Dana ( Ps 11)  Pengirim Asal dapat mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana (Pasal 8 ayat (6))  Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pelaksanaan dan Tanggal Pembayaran (Pasal 10 dan Pasal 12)


7

Hak dan Kewajiban Penyelenggara (1)  Dalam hal Pengirim Asal tidak mengisi informasi dengan lengkap, Penyelenggara Pengirim Asal berhak untuk tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana (Ps 9 ayat 2)  Dalam hal Pengirim Asal mencantumkan berita atau pesan, Penyelenggara harus menginformasikan berita atau pesan tersebut (Pasal 8 ayat (7))  Wajib memberitahukan Pengirim Asal apabila Penyelenggara tidak melaksanakan Transfer Dana dengan alasan informasi dalam Perintah Transfer Dana tidak lengkap (Pasal 9 ayat (2))  Wajib memperhatikan perjanjian antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal (Pasal 14 ayat (2))  Wajib melakukan pengaksepan dengan segera pada tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana; atau pada hari berikutnya atau waktu yang disepakati dengan Pengirim Asal (Pasal 16)  Melakukan pendebitan rekening Pengirim Asal pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana (Pasal 17 ayat (4))  Dapat menolak melakukan Pengaksepan , dan wajib memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya kepada Pengirim Asal (Pasal 19)


8

Hak dan Kewajiban Penyelenggara (2)  Bertanggung jawab atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai terdapat pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir (Pasal 20)  Harus memberitahukan Pengirim Asal apabila Transfer Dana tidak dilanjutkan karena adanya perintah atau keputusan pengadilan atau pihak yang berwenang (Pasal 24)  Berhak menggunakan jasa Penyelenggara Penerus (Pasal 25)  Wajib menerbitkan Perintah Transfer Dana baru dalam hal Penyelenggara Penerus yang ditetapkan dibekukan, dicabut izin usaha atau dipailitkan (Pasal 26)

 Melakukan Perintah Transfer Dana dalam hal telah tersedia Dana yang cukup (Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pasal 29 dan Pasal 33)  Wajib segera melaksanakan Perintah Transfer Dana kecuali terdapat penundaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau permintaan pihak yang berwenang (Pasal 41)  Berhak mengenakan biaya Transfer Dana, dan wajib memberikan informasi mengenai besarnya biaya kepada Pengirim Asal (Pasal 68)


9

Hak dan Kewajiban Penyelenggara (3)  Penyelenggara wajib memberikan jasa, bunga atau kompensasi kepada Pengirim Asal atau Penerima, antara lain apabila terjadi: -

pendebitan rekening dan pelaksanaan Perintah Transfer Dana dilakukan pada tanggal yang berbeda; (lihat Ps 17 ayat 5) Penyelenggara tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan; (lihat Ps 19 ayat 3, Ps 21 ayat 3) pembatalan Perintah Transfer Dana; (lihat Ps 42 ayat 6) terlambat melakukan pengembalian Dana; (lihat Ps 54) terlambat melaksanakan Perintah Transfer Dana; (lihat Ps 54) atau melakukan kekeliruan pelaksanaan Perintah Transfer Dana atau terlambat melakukan koreksi atas kekeliruan. (lihat Ps 56 ayat 2)


10

Perizinan dan Pemantauan


Perizinan Penyelenggaraan Transfer Dana  Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. (Ps 69)  Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah, serta dihentikan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya. (Ps 79)  Bank tidak diwajibkan untuk izin karena kegiatan transfer dana sudah merupakan bagian dari kegiatan usaha Bank. (Penjelasan Ps 69)  Ketentuan Peralihan: (Ps 89) -

-

-

orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun; badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia, maka izinnya tetap berlaku dan diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan; dan badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya wajib menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun


12

Pemantauan (Oversight)  Pemantauan (oversight) terhadap Penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia, yang terdiri atas kegiatan: (Ps 72 dan penjelasannya) -

pengamatan (monitoring) yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana penilaian (assessment) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan menilai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. upaya mendorong perubahan (inducing change) merupakan upaya untuk mendorong perubahan industri dalam penyelenggaraan Transfer Dana yang dilakukan antara lain dengan kegiatan imbauan moral, pertemuan konsultatif, penegakan sanksi, kerja sama dengan institusi lain, dan penyusunan pedoman atau panduan bagi industri.

 Dalam melakukan pemantauan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. (Ps 72 ayat 2)  Pemantauan dilakukan secara langsung (pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan ) dan/atau tidak langsung (melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana). (Ps 72 ayat 3, 4 dan 5)


13

Penyampaian Laporan  Penyelenggara (baik Bank maupun badan usaha berbadan hukum bukan Bank) wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana kepada Bank Indonesia. (Ps 73)  Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif berupa: (Ps 74) -

teguran tertulis; denda administratif; pembekuan sementara kegiatan usaha Transfer Dana; atau pencabutan izin kegiatan usaha Transfer Dana.


14

Lain-lain


Pengaturan Penting Lainnya dalam UU Transfer Dana Dalam UU Transfer Dana terdapat beberapa hal yang baru diatur secara tegas dalam tingkat Undang-Undang, antara lain:    

Pengecualian terhadap prinsip zero hour-rules Prinsip finality of payment/settlement Pengakuan terhadap mekanisme netting Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi Transfer Dana yang dilakukan secara elektronik  contoh: pemberitahuan nomor Rekening dan/atau nama Penerima dalam Transfer Dana melalui mesin ATM


16

Terima Kasih [email protected]


Hak dan Kewajiban Pelaku serta Perizinan dan Pemantauan Penyelenggara Transfer Dana

Recommend Documents