HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh FAIZAH NIM: 0045119421

PROGRAM STUDI PIDANA ISLAM JURUSAN JINAYAH SIYASAH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1427 H/2006 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Syari’ah Dan Hukum Oleh FAIZAH 0045119421

Di Bawah Bimbingan Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Zubair Laini, SH. NIP: 150 009 273

Drs. H. Mas’udi NIP: 150 018 331

PROGRAM STUDI PIDANA ISLAM JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1427 H/2006 M

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh FAIZAH NIM: 0045119421

KONSENTRASI PIDANA ISLAM PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYAHTULLAH JAKARTA 1248 H/2007 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 29 Juli 2006. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1) pada jurusan Jinayah Siyasah Program Studi Pidana Islam. Jakarta, 06 Desember 2007 Mengesahkan, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM NIP. 150 210 422 Ketua

: Asmawi, M.Ag NIP. 150 282 394

(

)

Sekretaris

: Sri Hidayati, M.Ag NIP. 150 282 430

(

)

(

)

Pembimbing I : H. Zoebir Laini, SH NIP. 150 009 273 Pembimbing II : Drs. H. Mas’udi ) NIP. 150 019 331

(

Penguji I

(

: Drs. H. Odjo Kusnara N. M.Ag ) NIP. 150 060 388

Penguji II

: Drs. Abu Thamrin, SH. M.Hum NIP. 150 274 761

(

)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT. yang tak terhingga limpahan

rahmat

dan

karunia-Nya,

berhat

taufik

dan

hidayah-Nya

alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sempat terbersit putus asa tatkala melihat satu persatu teman seperjuangan meninggalkan bangku kuliah dengan menggunakan toga, tapi dengan semangat dan motibvasi yang diberikan oleh keluarga dan teman-teman penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar, skripsi ini tidak akan rampung tanpa adanya pertolongan dan hidayah dari Allah SWT. karena Dia-lah yang telah memberikan akal untuk berpikir dan ilmu bagi penulis. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa manusia kepada kesempurnaan akhlak dari zaman jahilayah ke zaman yang diridhoi Allah SWT, tak lupa juga shalawat serta salam penulis sampaikan kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau dari masa erdahulu hingga masa yang akan datang. Dalam upaya penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kemampua, namun berkat adanya bantuan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu, ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Amin Suma, MA. MM, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………… i DAFTAR ISI………………………………………………………………….. ii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………….1 B. Perumusan Masalah……………………………………………….4 C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan…………………………………… 5 D. Metode Pembahasan Dan Teknik Penulisan…………………….. 5 E. Sistematika Penulisan……………………………………………..7

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA A. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam………………. 8 1. Pengertian Jarimah/Jinayat……………………………………. 8 2. Unsur-Unsur Jarimah…………………………………………. 10 B.

Pengertian

……………….

Tindak

Pidana

Menurut

Hukum

Positif 15

1. Pengertian Tindak Pidana…………………………………….. 15 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana…………………………………... 17 C. Beberapa Sebab Terjadinya Tindak Pidana……………………… 27 BAB III KEDUDUKAN PELAKU TINDAK PIDANA…………………… 35 A. Hak Dan Kewajiban Pelaku Tindak Pidana…………………….. 35 1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana…………………………………………………35 2. Tinjauan Hukum Positif Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana…………………………………………………. 38 B. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana……………………………….. 41 1. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam…... 41 2. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif….. 43 BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU TINDAK PIDANA

A. Hak Dan Kewajiban Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam……………………………………………………………... 45 B. Hak Dan Kewajiaban Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif…………………………………………………………….56 C. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Islam……………………… 69 1. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Islam………………….. 69 2. Tujuan Pemidaan Menurut Hukum Positif…………………… 72 BAB V

PENUTUP…………………………………………………………..78 A. Kesimpulan……………………………………………………….78 B. Saran-Saran……………………………………………………….81

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..83

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR……………………………………………………. DAFTAR ISI BAB I

i

…………………………………………………….

vi

PENDAHULUAN ……………………………………………

1

A. Latar Belakang Masalah……………………………………

1

B. Pembahasan Dan Perumusan Masalah……………………… 4 C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan …………………………

5

D. Metode Pembahasan Dan Teknik Penulisan………………

6

E. Sistematika Penulisan………………………………………

7

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA……….8 A. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam………… 8 1. Pengertian Jarimah ………………………………………

8

2. Unsur-Unsur Jarimah……………………………………… 10 B. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif…………15 1. Pengertian Tindak Pidana………………………………… 15 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana………………………………. 17 C. Beberapa Sebab Terjadinya Tindak Pidana………………… 27

BAB III KEDUDUKAN PELAKU TINDAK PIDANA …………….

36

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana………………. 38 1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana……………………………………............... 38 2. Tinjauan Hukum Positif Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana…………………………………………..... 38 B. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana………………………… 41 1. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam … 41 2. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif ... 43 BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU TINDAK PIDANA…. 45 A. Hak Dan Kewajiban Tindak Pidana Menurut Hukum Islam … 45 B. Hak Dan Kewajiban Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif……………………………………………… 56 C. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif………………………………………………………. 73 1. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Islam………………..73 2. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Positif……………….76 BAB V PENUTUP ………………………………………………………

80

A. Kesimpulan…………………………………………………… 80 B. Saran-Saran…………………………………………………… 83 DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Manusia adalah makhluk yang dimuliakan

oleh Allah SWT.

sehingga dengan kekuasaan-Nya, diberikanlah manusia ruh, nafsu dan akal agar dapat hidup di muka bumi sebagai khalifah. Konsekwensi manusia disebut sebagai khalifah berarti dibebani suatu amanah untuk melaksanakan kewajiban. Dalam definisi hukum bahwa hukum itu selain memberikan kewajiban kepada manusia, juga memberikan beberapa hak dan sekaligus menjadi obyek hukum karena ia mempunyai kewajiban. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup sehari-hari dan juga hubungan manusia sebagai makhluk yang memiliki kewajiban kepada Tuhannya sang Pencipta. Kalau kita cermati akhir-akhir ini, banyak sekali kejahatan yang terjadi dimana-mana dan banyak sekali tersangka atau pelaku kejahatan yang ditangkap karena perbuatannya itu. Tetapi ironisnya bila pelaku kejahatan itu adalah orang miskin atau orang kecil, ia diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat hukum. Bahkan untuk mendapatkan bantuan hukum pun sangat sulit yang dikarenakan mereka tidak sanggup membayar para pengacara itu.

Banyak sekali seorang pelaku tindak pidana yang diperlakukan secara tidak wajar, seperti main hakim sendiri, pemeriksaan yang lambat dan tidak bebasnya pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan yang disebabkan kebanyakan dari mereka merasa tertekan. Sedangkan dalam KUHAP sendiri memuat hak-hak tersangka antara lain yang termuat dalam pasal 52 yang berbunyi “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.” Melihat pasal 52 tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam KUHAP diatur tentang adanya hak dari tersangka atau terdakwa untuk diberitahukan untuk apa ia diperiksa sejak mulai diadakan pemeriksaan, pemberitahuan penangkapan itu harus dapat dimengerti oleh orang yang diperiksa kenapa dia ditangkap dan atas dasar apa dia ditangkap. Setelah tersangka atau terdakwa memahami tentang penangkapan itu, maka pemberitahuan itu harus dapat dimengerti oleh orang yang diperiksa (tersangka atau terdakwa). Setelah tersangka atau terdakwa memahami pemberitahuan dan pernyataan pemeriksaan, ia masih diberikan hak untuk memberikan keterangan-keterangan secara bebas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, para pelaku tindak pidana (tersangka atau terdakwa) merasa tertekan dan tidak punya kebebasan dalam menjawab pertanyaanpertanyaan dari penyidik ataupun hakim. Seperti dalam pemeriksaan seorang tersangka atau terdakwa

dipaksa untuk mengakui perbuatan

kejahatannya dengan cara disiksa secara pisik (dipukul, ditendang dan dengan kekerasan lainnya) dan mental (ancaman atau kata-kata yang membuat takut/tertekan para tersangka atau terdakwa) sehingga dengan siksaan yang bertubi-tubi itu tersangka tidak kuat lagi menahan rasa sakit ataupun merasa takut dengan ancaman-ancaman itu sehingga ia mengakui perbuatannya. Padahal pelaku tindak pidana berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, segera diadili atau memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, juga berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal yang demikian sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saja hakhak pelaku tindak pidana itu mendapat perhatian dan perlindungan yang proporsional. Ada kesan bahwa nasib dan hak-hak pelaku tindak pidana kurang mendapat perhatian, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-hak pelaku tindak pidana. Hal ini dirasa sangat penting di tengah semakin gencarnya persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan derajat di muka hukum. Maka perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku tindak pidana mutlak perlu, sebab mereka adalah manusia yang memeliki kedudukan yang sama.

Oleh karena itu, dengan adanya perhatian dan perlindungan kepada pelaku tindak pidana, kiranya apa yang menjadi harapan kriminologi untuk dapat menunjang pelaksanaan hukum pidana dan menyelaraskan undang-undang

yang

berlaku

agar

sesuai

dengan

perubahan

dan

perkembangan masyarakat. Hal tersebut juga didorong oleh pikiran untuk menumbuhkan masyarakat yang mewujudkan iklim keadilan sosial, yang nantinya dapat mengurangi terjadinya kesenjangan dan ketimpangan sosial. Sebagai

manusia,

pelaku

tindak

pidana

perlu

mandapatkan

perlindungan hukum, kesamaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Adanya pengaturan masalah hak-hak pelaku tindak pidana ini dirasa perlu, melihat besarnya relevansi dengan masa sekarang. Berlatar belakang pemikiran di atas, penulis terdorong untuk menelaah dan mengkaji permasalahan tersebut dalam pembahasan karya ilmiah ini. Adapun judul yang penulis tetapkan adalah: “HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.”

B. Perumusan Masalah Dari gambaran latar belakang pemikiran di atas, setidaknya ada empat pokok permasalahan yang akan dicari dan ditemukan jawabannya

dalam skripsi ini. Empat pokok permasalahan tersebut, dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan pelaku tindak pidana dan apa kriteria pelaku tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? 2. Apakah ada perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana? 3. Apa tangapan para aparat hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana? 4. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap hak dan kewajiban pelaku tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Mengetahui kedudukan pelaku tindak pidana dan kriterianya yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. 2. Untuk mengatahui perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana. 3. Megetahui tanggapan para aparat hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana. 4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap hak dan kewajiban pelaku tindak pidana..

Kegunaan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan satu kajian tentang tinjauan terhadap hak dan kewajiban pelaku tindak pidana menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

D. Metode Pembahasan dan Tehnik Penulisan Jenis penelitian yang digunakan penyusunan skripsi ini adalah Library Research dengan mengacu kepada: 1. Sumber Data Yaitu yang bersumber dari studi kepustakaan, memilih literatur dan referensi kepustakaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data Penggunaan bahan dilapangan seperti buku, dokumen dan sebagainya dengan cara dibaca, dikaji dan dikelompokkan sesuai dengan pokok masalah yang terdapat dalam skripsi ini. 3. Pengolahan dan Analisa data Setelah data tersebut diolah dengan cara dikumpulkan, dibaca, dikaji dan dikelompokkan, lalu penulis menganalisanya dengan metode sebagai berikut:

a. Metode induktif, yaitu suatu cara dalam menganalisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik atau diambil kesimpulan yang bersifat umum. b. Dalam penulisan arti ayat al-Qur’an, hadits dan qaidah fiqih ditulis miring dan spasinya satu. Sedangkan tehnik yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, penulis memakai acuan dari “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan oleh UIN SARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2002.

E. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari subsub sebagai berikut:

BAB I

:

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penulisan,

metode

pembahasan

penulisan serta sistematika penulisan.

dan

tehnik

BAB II

:

Gambaran umum tentang tindak pidana yang terdiri dari unsur-unsur tindak pidana serta beberapa sebab terjadinya tindak pidana.

BAB III :

Berisi tentang kedudukan pelaku tindak pidana, hukum yang terdiri

dari

unsur-unsur

pelaku

tindak

pidana,

pertanggungjawaban tindak pidana serta kedudukan pelaku tindak pidana. BAB IV :

Tujuan terhadap hak dan kewajiban pelaku tindak pidana menurut hukum Islam dan hukum positif yang meliputi hak dan kewajiban pelaku tindak pidana menurut hukum Islam, hak dan kewajiban pelaku tindak pidana menurut hukum positif serta tujuan pemidanaan menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB V

:

Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 1. Pengertian Jarimah/Jinayat Sebelum kita membahas pengertian tindak pidana menurut hukum Islam dan hukum positif penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tindak pidana menurut bahasa. Tindak pidana menurut bahasa terdiri dari dua kata yaitu; tindak dan pidana. “tindak adalah melakukan perbuatan" 1, sedangkan “Pidana adalah kejahatan.” 2 Jadi pengertian tindak pidana menurut bahasa adalah melakukan perbuatan kejahatan. Setelah kita mengetahui pengertian tindak pidana menurut bahasa, maka penulis sekarang akan membahas atau menguraikan pengertian tindak pidana menurut hukum Islam atau yang disebut juga dengan istilah jarimah atau jinayah. Dalam hukum Islam, mengenal hukum pidana di mana hukum pidana

1

mempunyai

arti

kumpulan

aturan

yang

mengatur

cara

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987)Cet. Ke-4 , h. 1074 2 Ibid., h. 750

melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggota-anggotanya dari perbuatan yang tidak dibenarkan. Para Fuqaha Islam membicarakan hukum pidana Islam dalam bab jinayah atau jarimah:

‫اﻟﺠﺮ اﺋﻢ ﻓﻰ اﻟﺸﺮ ﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﻈﻮرات‬ 3 ‫ﺷﺮﻋﻴﺔ زﺟﺮ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﺪ أوﺗﻌﺰ ﻳﺮ‬ Artinya: “Jarimah menurut syari’at Islam adalah Larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir” Dalam hukum Islam pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah “Jinayah”. Mengenai istilah jarimah Abdul – Qadir ‘Audah menerangkan sebagai berikut:

‫اﺳﻢ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺮم ﺷﺮﻋﺎ ﺳﻮاء وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أو ﻣﺎل‬ 4 ‫أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‬ Artinya: “Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu terhadap jiwa, harta ataupun yang lainnya”. Larangan-larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatanperbuatan yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara’. 3

Abdul Qodir Audah, At-Tasyri al-Jinai al-ISlami, (Kairo : Maktabah darul Urubah, 1960) Juz 1, hl. 66 4 Ibid., h. 66

Sedangkan para fuqaha lebih sering memakai kata jinayah untuk jarimah, dikalangan fuqaha yang dimaksud dengan kata jinayah adalah ‘segala tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan harus dihindari, karena perbuatan itu menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. 5 Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan saja seperti, membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Adapula segolongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata jarimah hudud dan qishash. Terlepas dari perbedaan istilah jarimah dan jinayah, namun keduanya mempunyai maksud yang sama yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara’. Jadi, suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah atau jinayah apabila telah dilarang oleh syara. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah atau jinayah, kecuali diancam dengan hukuman atau sanksi.

2. Unsur-unsur Jarimah Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian jarimah adalah larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had atau hukuman 5

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1990), h. 7

ta’zir, larangan syara’ adakalanya berupa perbuatan yang dilanggar atau meninggalkan yang diperintahkan. Berbuat jarimah atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ dimana larangan-larangan tersebut berasal dari nash al-Qur’an dan sunnah yang hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat, karena memahami maksud ketentuan tersebut dan sanggup menerimanya. Hal ini pada hakekatnya perintah atau larangan merupakan suatu beban sehingga penerima beban harus memahami dan menyanggupinya. Orang yang tidak mengerti isi perintah (tidak paham) dan orang-orang yang tidak kuasa memikul beban (tidak sanggup) karena suatu sebab, tidak mungkin menerima beban tadi, misalnya orang-orang yang hilang ingatan dan anak-anak yang tidak terpanggil oleh larangan-larangan syara’. Dalam hal ini Abdul – Qadir ‘Audah berkata: “Bahwasanya syari’at Islam tidak membebani, kecuali terhadap orang-orang yang mampu memahami dalil (paham isi perintah dan dianggap mengetahui aturan) serta dapat menerima atau memikul beban, tidak pula syari’at membebani seseorang kecuali bila diasumsikan beban itu dapat dipikulnya dan orang tersebut dianggap mengetahui dan dapat mentaatinya.” 6 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dianggap atau dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana dalam syariat Islam suatu perbuatan harus memiliki beberapa persyaratan atau terdapat 6

Abdul – Qadir ‘Audah, op. cit. h. 66

unsur-unsur tindak pidana (jarimah) yaitu unsur-unsur umum yang terdiri dari : a. Unsur Syar’i (unsur formil) Yang dimaksud dengan unsur syar’i adalah adanya ketentuan syara’ atau nash yang mengatakan bahwa perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash

yang

mengancam

hukuman

terhadap

perbuatan

yang

dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dan dalam hal ini berlakulah kaidah:

‫اﻷﺻﻞ ﻓﻰ اﻷ ﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ‬ “Pada dasarnya sesuatu itu boleh”. b. Unsur Maddi (unsur materiil) Yang dimaksud dengan unsur maddi adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat, atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam hukum positif, perilaku tersebut di sebut sebagai unsur obyektif yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum. c. Unsur Adabi (unsur moril) Unsur adabi disebut juga dengan al-Mas’uliya al-Jina’i atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah

atau

pembuat

tindak

pidana

haruslah

orang

yang

dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pembuat jarimah haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan

memiliki

kriteria

tersebut

adalah

orang-orang

mukallaf, sebab hanya merekalah yang terkena khitab atau taklif. Ketiga unsur yang disebutkan di atas adalah merupakan unsurunsur umum atau dasar, yang harus terdapat pada setiap perbuatan untuk dapat digolongkan kepada perbuatan jarimah. Artinya unsurunsur tersebut adalah yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah. Jadi pada jarimah apapun ketiga unsur tersebut harus dipenuhi. Di samping ada unsur yang bersifat umum ada pula unsur-unsur yang bersifat khusus. Unsur-unsur khusus dari setiap jarimah berbeda-beda sesuai dengan berbedanya sifat jarimah, untuk dapat dikenakan hukuman suatu jarimah dapat memiliki unsur khusus yang tidak ada pada jarimah lainnya. Sebagai contoh; unsur “pengambilan dengan diam-diam” harta benda orang lain hanya ada pada jarimah pencurian, dan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” hanya ada pada jarimah pembunuhan. Perbedaan pada unsur umum dan unsur khusus ialah kalau unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, maka pada unsur

khusus dapat berbeda-beda macamnya menurut perbedaan jarimah. Dikalangan fuqaha biasanya membicarakan tentang kedua unsur tersebut dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu persatu jarimah. 7 Dalam hal ini hukum pidana Islam mempunyai kaidah-kaidah pokok yang menyatakan bahwa, tidaklah dapat dianggap suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan selama tidak ada nash yang jelas, oleh sebab itu tidak dikenakan hukuman kecuali ada dasar hukuman yang menyatakannya, sesuai dengan kaidah:

‫ﻻﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﺑﻨﺺ‬ “Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash.” Selain itu ada juga kaidah yang lain:

‫ﻻﻳﻜﻠﻒ ﺷﺮﻋﺎ اﻻﻣﻦ آﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ‬ ‫اﻟﺘﻜﻴﻔﻰ أهﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ وﻻﻳﻜﻠﻒ ﺷﺮﻋﺎ اﻻ‬ ‫ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻘﺪو راﻟﻠﻤﻜﻒ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ‬ Artinya: “Agama tidak membebani kecuali pada orang yang mampu atau kuasa untuk memahami dalil, dapat menerima apa yang ditaklifkan kepadanya, dan tidak pula agama itu menjadi beban bagi seseorang kecualai dengan beban yang mungkin dilakukan dan mungkin diketahui, sehingga orang tersebut dapat mentaatinya.”

7

Ibid., h. 13

Dari kaidah di atas mengandung pengertian keharusan untuk memenuhi

syarat

bagi

dipertanggungjawabkan

seorang

perbuatannya,

mukallaf

agar

di

syarat-syarat

antara

dapat

tersebut antara lain: 1) Hendaknya orang tersebut harus memahami taklif, harus mampu memahami dalil nash syari’at yang menunjukkan hukum, karena orang yang tidak dapat memahami hukum tidak dapat mentaati apa yang dibebankan kepadanya. 2) Hendaknya orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi kepadanya. 8

B. Menurut Hukum Positif 1. Pengertian Tindak Pidana Mengenai istilah atau pengertian tindak pidana masih belum ditemukan suatu keseragaman di antara para sarjana hukum ada yang menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan delik. Satu hal yang menyebabkan ketidakseragaman istilah tersebut di atas oleh para ahli hukum semata-mata dikarenakan ketidaksepakatan mereka dalam mengalih bahasakan strafbaar feit yang berasal dari

8

Praja S. Juhaya, Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Angkasa, 1987), h. 75

bahasa

Belanda.

Namun

demikian

perbedaan

tersebut

tidaklah

mempunyai arti yang mendasar, pada hakekatnya yang terjadi hanyalah perbedaan pemakaian kata, sementara maksudnya satu sama lain tidak berbeda. Dalam hukum positif tindak pidana di sebut dengan istilah delict atau strafbaar feit yang diambil dari hukum pidana Belanda yang artinya suatu “perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.” 9 Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa pendapat diantaranya: a. Simon berpendapat, tindak pidana (strafbaar feit) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh

seseorang

yang

dapat

dipertanggungjawabkan

atas

tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. b. Van Hamal berpendapat, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan orang (meselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (straaf waarding) dan dilakukan dengan kesalahan. 10 c. R. Susilo berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang yang 9

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung : PT. Erisco, 1986), Cet. Ke-6 h. 55 10 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987) Cet. Ke 4, h. 56

dilakukan

dengan

kesalahan

oleh

orang

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. 11 Maka dari pengertian di atas dapat dipahami, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab serta adanya kesalahan dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman. Jadi apabila dilihat dari segi unsur tindak pidana antara hukum Islam dan hukum positif mempunyai kesamaan yaitu sebagai perbuatan yang melanggar perintah atau larangan yang sudah ditentukan. 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Uraian tentang pengertian tindak pidana dari para sarjana hukum bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan

Undang-undang

dimana

pelakunya

dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu; (1) Dari sudut teoritis dan (2) dari sudut Undang-undang. Yang dimaksudkan dari sudut teoritis adalah yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundangundangan yang ada. 11

R. Susilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum, (bogor : Polite, 1984), h. 31

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis: a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah: 1) Perbuatan (manusia). 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum. 3) Larangan itu disertai ancaman. 4) Larangan itu dilanggar oleh manusia. 12 Jadi, menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan apabila larangan tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak pelakunya

sengaja maka

dapat diancam pidana atau mendapat sanksi menurut

perbuatannya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak

mesti

perbuatan

itu

dalam

kenyataannya

benar-benar

dipidana, dan juga perbuatan itu harus melawan hukum yaitu harus betul-betul dirasakan oleh mayarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia). 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3) Diadakan tindakan penghukuman. 13

12 13

Moeljatno, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, h. 79 Ibid. h. 80

Dari unsur yang ketiga, diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). c. Unsur tindak pidana menurut Simon: 1) Suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen) dengan handelingen

dimaksudkan

tidak

saja

“een

deen”

(perbuatan/sengaja opzet), akan tetapi juga “een nalaten” (mengabaikan/culpa). 2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) diancam dan dilarang dengan hukuman oleh Undang-undang. 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut. 14 Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang

selalu diikuti dengan pidana,

namun dalam unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subyektif) pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan perundangundangan tetapi apabila perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Misalnya seorang Ayah memukul anaknya 14

Satochid Kartanegera, Hukum Pidana Bagian, (Balai Lektur Mahasiswa), h. 65

yang bandel dalam rangka pendidikan , yaitu agar anak itu menjadi baik, kalau kita lihat memang perbuatan Ayah itu sesuai dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Tetapi perbuatan seorang Ayah itu dibenarkan oleh masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak dikatakan sebagai perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hukum. Jadi, perbuatan seorang Ayah itu bukan merupakan tindak pidana. 15 Maka dari itu untuk menentukan perbuatan seseorang, apakah termasuk tindak pidana atau tidak, dalam hal ini maka perlu mengetahui rumusannya, untuk itu Undang-undang merumuskan bahwa tiap-tiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. 16 Yang di maksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana yang terdiri dari hal yang dapat dipertanggungjawabkan (toerkeneing suatbarheid) dan kesalahan apakah

seseorang

dapat

dipersalahkan

sehingga

akan

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 17 Disamping itu juga banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus

15

Sufyan Sastawidjaja, Hukum Pidana 1, (Bandung : Amrico, 1990), h. 116 Syahruddin Husain dan Ratna Asih, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Medan : Fakultas Hukum USU, 1977), h. 114-115 17 Syahruddin Husain dan Ratna Asih, Ibid. h. 115 16

untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUPH itu, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana yaitu : 1) Unsur tingkah laku 2) Unsur melawan hukum 3) Unsur kesalahan 4) Unsur akibat konstitutif 5) Unsur keadaan yang menyertai 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana. 18 Dari delapan unsur tersebut, maka unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundangundangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif, karena apapun yang tejadi yang tampak adalah unsur lahir seperti apa yang ditulis oleh Prof. Moeljatno, SH. bahwa perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. 1) Unsur Tingkah Laku 18

Moeljatno, op. Cit., h. 80

Unsur tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif/positif (handelen), juga dapat di sebut perbuatan materil (matereel feit) dan tingkah laku pasif/negatif (nalaten). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud perbuatan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil atau mencuri yang terdapat dalam pasal 362. sedangkan

tingkah

laku

pasif

adalah

berupa

tingkah

laku

membiarkan (nalaten) suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, tidak memberikan pertolongan (pasal 531). 2) Unsur Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil/formale wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil) karena bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela itu tidak tertulis. Seringkali sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada kedua-duanya, seperti; perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (pasal 339).

Pasal 339 ini mempunyai bentuk paralel dengan pasal 365 KUHP tentang

pencurian

dengan

menggunakan

kekerasan,

bedanya

disamping maksud delict, terletak pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada pasal 339 KUHP matinya seseorang adalah dimaksud dalam perbuatan, tetapi tidak direncanakan dan dalam pasal 365 ayat (3) KUHP matinya seseorang adalah merupakan akibat dari perbuatan. Perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh

adalah suatu

perbuatan yang tercela sekaligus merugikan orang lain dan juga perbuatan

pembunuhan

dilarang

baik

oleh

Undang-undang,

masyarakat maupun dalam hukum Islam. Perbuatan tindak pidana adalah perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada di bidang hukum lain. Jadi dalam setiap tindak pidana harus ada sifat melawan hukum. 3) Unsur Kesalahan Unsur kesalahan itu berhubungan langsung dengan kebatinan si pelaku yaitu hal yang berhubungan dengan kesalahan si pelaku tindak pidana, karena hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada diri si pelaku tindak pidana, dan dalam hal itu harus ditegaskan bahwa si pelaku tindak pidana tahu betul bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara menurutnya, kesalahan (schuld)

yang dalam arti sosial ethis adalah suatu hubungan jiwa seseorang yaitu

yang

melakukan

perbuatan

dengan

perbuatannya

dan

hubungan jiwa itu sedemikian rupa, sehingga perbuatannya atau akibatnya berdasarkan pada jiwa si pelaku dan dapat dipersalahkan kepadanya. 19 Maksudnya adalah keadaan si pelaku tersebut dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya, karena jika si pelaku itu

gila

maka

perbuatan

yang

dilakukannya

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan. Jadi, kesadaran orang sebelum ia melakukan suatu perbuatan tersebut harus menjadi pertimbangan terhadap kesalahan seseorang. Hakim telah menuntut setiap orang untuk menyadari akibat-akibat yang mungkin terjadi pada perbuatan yang akan dilakukannya. Jadi, tidak cukup suatu ketentuan bahwa seseorang tidak menyadari perbuatannya,

sehingga

dengan

demikian

dia

tidak

mampu

bertanggung jawab. Misalnya: “Ada seorang yang mabuk lalu dia mencuri HP. seseorang pada waktu dia mencuri orang itu dalam keadaan mabuk, maka sering orang berpendapat adanya pengaruh alkohol dalam darah orang itu yang menyebabkan orang itu tidak sadar dalam melakukan perbuatannya. Maka orang mabuk dianggap tidak mampu bertanggung jawab.”

19

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, (Balai Lektur Mahasiswa), h. 289

Dalam hal ini, yang terpenting dari diri orang itu (yang mabuk) adalah dengan melihat niat untuk melakukan tindak pidana untuk sampai kepada perbuatan tersebut ia meminum minuman keras, maka

jelaslah

bahwa

ia

dapat

dipertanggungjawabkan

atas

perbuatannya. Orang tersebut harus menyadari apa akibat yang mungkin terjadi apabila ia meminum-minuman keras. Maka harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, kesalahan ini berupa dua macam, yaitu; kesatu, kesengajaan (opzet), dan kedua, kurang berhati-hati (culpa). 4) Unsur Akibat Konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (a) Tindak pidana materiil (matereel delicten) atau dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. (b) Tindak pidan yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pembuat pidana, dan (c) Tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat. Unsur akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah unsur pokok tindak pidana, artinya kalau unsur ini tidak timbul maka tindak pidana tidak terjadi yang terjadi hanyalah percobaannya. Sedangkan unsur akibat sebagai pemberat pidana karena bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, artinya

jika syarat ini tidak timbul, tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana selesai. Misalnya, pada pasal 288 ayat (2) yang berbunyi “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana paling lama 8 (delapan) tahun penjara. 20 5) Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan seperti: (a) Mengenai cara melakukan perbuatan, seperti dalam pasal 285, 289 dan 365 (kekerasan dan ancaman kekerasan) (b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, seperti dalam pasal 363 ayat (1) sub 5 (penggelapan) (c) Mengenai obyek tindak pidana, seperti dalam pasal 362 (pencurian) (d) Mengenai subyek tindak pidana, seperti dalam pasal 342 (seorang ibu) (e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, seperti dalam pasal 363 ayat (1) sub ke 3

20

15

Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta : Bumi Aksara) Cet. Ke 20, h.

(f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, seperti dalam pasal 363 (1). 6) Unsur Syarat Tambahan untuk dapatnya dituntut pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu dan dalam hal ini yang berhak mengadu adalah korban kejahatan atau wakilnya yang sah, seperti yang tercantum dalam pasal 72 ayat (1) yang berbunyi : “Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur/orang yang dibawah pengampunan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.” Dan untuk dapatnya dituntut pada tindak pidana aduan diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak atau korban kejahatan itu sendiri, jadi kalau aduan itu berasal bukan dari yang berhak artinya orang lain selain korban kajahatan atau walinya yang sah, maka aduannya tidak dapat dituntut. 7) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana

tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. Misalnya pada penganiayan berat (354), kejahatan ini dapat terjadi (ayat 1), walaupun akibat luka berat tidak terjadi (ayat 2). Luka berat hanyalah sekedar syarat saja untuk dapat diperberatnya pidana. 8) Unsur Syarat Tambahan untuk dapatnya Dipidana Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Walaupun unsur ini sama dengan unsur akibat konstitutif dalam hal timbulnya tapi berbeda secara prinsip, pada unsur akibat konstitutif harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang menjadi larangan dengan akibatanya, sedangkan pada unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana tidak memerlukan hubungan kausal yang demikian. Perbedaan yang lain ialah, apabila akibat konstitutif tidak timbul setelah dilakukannya perbuatan, maka tindak pidana tidak terjadi yang terjadi hanyalah percobaannya. Misalnya niat membunuh dengan

telah

membacok

batang

leher

korban,

tetapi

tidak

menimbulkan akibat kematian, maka pembunuhan tidak terjadi yang terjadi adalah percobaan pembunuhan (pasal 338 job 53). Contoh lain unsur ini dalam rumusan tindak pidana, ialah; bila

orang yang tidak ditolong itu meninggal (531), kalau orang itu jadi bunuh diri (334).

C. Beberapa Sebab Terjadinya Tindak Pidana Setelah kita membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana, penulis

akan

menguraikan

sebab-sebab

atau

faktor-faktor

yang

menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana/kejahatan, seperti yang telah penulis jabarkan di atas tentang tindak pidana yang diambil dari bahasa Belanda “strafbaar feit” yang artinya melakukan perbuatan kejahatan atau suatu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab serta adanya kesalahan dan bagi pelakunya dapat dilakukan penghukuman. Dengan demikian perbuatan manusia yang dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana tentunya berdasarkan sifat dari perbuatan tersebut yang mengandung unsur-unsur yang merugikan dan menjengkelkan atau membuat resah masyarakat . Akan tetapi sebagai norma hukum berlakunya dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya suatu tindakan kadang-kadang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kadang-kadang juga bertentangan dengan masyarakat lainnya. begitu juga pada suatu waktu masyarakat menerimanya dan terkadang sebaliknya, ketidakcocokan ini disebabkan oleh faktor waktu dan tempat. Ini berarti tindak pidana dapat berubah dengan waktu dan tempat, sehingga pada suatu saat tertentu perbuatan tersebut dianggap

sebagai suatu tindak pidana dan pada saat yang lain tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana. Kemudian

timbulnya

suatu

tindak

pidana

dipengaruhi

oleh

beberapa faktor tergantung situasi dan kondisi masyarakat di mana tindak pidana itu dilakukan dan setiap ahli hukum mempunyai rumusan yang berbeda-beda

dalam

membahas

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

seseorang untuk melakukan tindak pidana. Disini

penulis

akan

menguraikan

beberapa

faktor

yang

menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, faktor-faktor itu adalah sebagai berikut: 1. Faktor lingkungan sosial 2. Faktor keluarga 3. Faktor ekonomi 4. Faktor penyakit jiwa. 21

Berikut ini uraian mengenai faktor-faktor yang ditulis di atas: 1. Faktor Lingkungan Sosial Dalam hal ini penulis ingin mengemukakan latar belakang secara umum dari kejahatan dewasa ini, ditinjau dari segi perkembangan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan perkembangan di bidang

21

Andi Hamzah, Bunga RampaiHukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) cet. Ke 1, h. 54

tindak pidana atau yang sering kita sebut kejahatan, berlangsung tindak pidana, kekerasan merupakan prilaku sosial yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan struktur sosial, faktor-faktor interaksi, faktor-faktor sosial lainnya yang terdapat dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu Edwin H. Sutherland dan Dohaid R. Cressey dalam bukunya “Principlies of Criminology” yang disadur oleh Maman Marta Sapatra, SH., mengemukakan bahwa proses seorang bertingkah laku tertentu berdasarkan pada 22 : a. Tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam suatu proses berhubungan. b. Bagian yang terpenting dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam keluarga pergaulan intim. c. Bila tingkah laku kriminal itu dipelajari, maka pelajaran tersebut meliputi: cara melakukan kejahatan, baik yang sukar maupun yang sederhana, serta motif fikiran-fikiran dan sikap-sikap untuk melakukan kejahatan yang spesifik. d. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan dapat bervariasi (berubah-ubah) dan perubahan tersebut tergantung pula pada frekwensi (keseringan) duration (jangka waktu) dan intensity (intensitas).

22

Edwin H. Sutherland dan Donaid Cressey, Asas-asas Kriminologi (Principlies of Criminology) di sadur oleh Maman Saputra, SH., (Bandung : Alumni, 1973), h. 118

e. Proses mempelajari tingkah laku kriminal secara bervariasi dengan pola-pola

kriminal

dan

anti

kriminal

meliputi

didalamnya

sebagaimana kita mempelajari segala sesuatu. 2. Faktor Keluarga Keluarga adalah awal dari kehidupan manusia, di mana manusia dalam lingkungan keluarga dibentuk dan dididik. Keluarga adalah masyarakat terkecil dalam suatu masyarakat. Di mana tingkah laku anak sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi dalam suatu keluarga. Hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak serta semua yang ada didalamnya sangat memainkan peranan dalam pembentukan jiwa anak. Bekaitan dengan hal tersebut R.S. Cavan dalam bukunya “Criminology” yang disadur oleh G.W. Bawengan mengemukakan bahwa kondisi keluarga dijadikan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana karena : a. Lingkungan keluarga merupakan suatu keluarga masyarakat yang pertama dihadapi oleh setiap anak-anak, oleh karena itu lingkungan tersebut sangat memegang peranan utama sebagai pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas lagi. b. Bahwa

keluarga

merupakan

suatu

lembaga

yang

bertugas

menyiapkan kepentingan sehari-hari dan sebagai tempat kontrol terhadap tingkah laku anak-anak.

c. Bahwa lingkungan keluarga merupakan keluarga pertama yang dihadapi oleh anak-anak itu, ia menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungan tersebut. Kepuasan, kekecewaan, rasa cinta, rasa benci akan mempengaruhi watak anak mulai dibina dalam lingkungan itu dan akan bersifat menentukan untuk masa depan. 23 Maman Marta Saputra mengemukakan dalam bukunya “Asas-asas Kriminologi” bahwa rumah tangga yang sering menghasilkan anakanak nakal disebabkan oleh kondisi keluarga sebagai berikut : a. Anggota keluarga yang lainnya juga penjahat, pemabuk , immoral. b. Tidak adanya salah satu orang tua atau kedua-keduanya karena kematian, perceraian. c. Kurangnya pengawasan orang tua, karena masa bodoh, cacat inderanya atau sakit. d. Ketidakserasian karena adanya yang masih kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu pada anggota keluarga, pihak lain yang turut campur. e. Perbedaan rasial dan agama ataupun perbedaan adat istiadat. f. Tekanan ekonomi, seperti pengangguran, kurangnya penghasilan, ibu yang bekerja di luar.

23

G.W. Bawengan, Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya, (Jakarta : Pradya Paramita, 1977), h. 90

Dalam keluarga anak-anak mudah sekali terpengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk kepribadiannya, jika pengalaman yang didapat buruk, maka berdampak buruk pula bagi anak-anak. Dengan demikian jelaslah, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga sangat berperan di dalam pembentukan dan perkembangan jiwa anak. Dan orang tualah yang sangat berperan di dalam menciptakan anak yang terbebas dari kejahatan. 3. Faktor Ekonomi Perekonomian

sebagai

pemenuhan

kebutuhan

sehari-hari

merupakan suatu kesatuan yang erat sekali kaitannya dengan kejahatan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti pada saat sekarang ini, di mana harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi dan juga harga kebutuhan-kebutahan lainnya yang semakin lama rasanya semakin mencekik saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak segan-segan melakukan apa saja bahkan ada yang tidak malu melakukan perbuatan yang menjurus kepada tindak pidana (kejahatan). Mulyana

W.

Kusuma

mengutip

pendapat

seorang

ahli

kriminologi yang mengatakan bahwa “kejahatan adalah respon-respon

rasional terhadap bekerjanya sistem ekonomi dominan yang ditandai oleh persaingan serta berbagai bentuk ketidakmerataan”. 24 4. Penyakit Jiwa Banyak dokter ahli jiwa mengatakan bahwa tindak pidana itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri atau sifat-sifat dari seseorang yang merupakan suatu pembawaan dari penyakit jiwa. Bahkan beberapa dokter mengatakan bahwa hampir semua penjahat menderita penyakit jiwa dan sebagian lagi mengatakan bahwa 10% atau kurang dari penjahat adalah penjahat yang berpenyakit jiwa. 25 Seseorang yang menderita neorosis, juga cenderung untuk melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan mengalami

hambatan

perkembangan

jiwa,

yang

mengakibatkan

terjadinya kebingungan, keragu-raguan dan kesedihan. 26 Dalam kenyataan, sebagaimana kita perhatikan sehari-hari, selamanya bahwa setiap tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang menderita penyakit jiwa atau tidak berarti bahwa penyakit jiwa itu penyebab umum dari setiap tindak pidana, karena tidak semua orang yang melakukan tindak pidana/kejahatan dan tidak setiap tindak pidana dilakukan oleh orang yang berpenyakit jiwa. Jelaslah bahwa

24

Maman Marta Saputra, op. cit., h.55 Edwin H. Sutherland dan Donald R. Creesey, h. 177 26 Soerjono Soekanto, Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum, (Bandung, Alummni, 1979), h. 42 25

penyebab seseorang melakukan tindak pidana/kejahatan, disamping karena faktor kejiwaan, juga terdapat pula faktor lainnya yang saling berkaitan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.

BAB III KEDUDUKAN PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana 1. Tinjauan Hukum Islam tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Menurut hukum Islam, pengertian pertanggungjawaban sering disebut

juga

dengan

istilah

al-Mas’uliya

al-Jinaiyyah

ialah

pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu. 27 Pengertian pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah:

‫اﻟﻤﺴﺆﻟﻴﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﻣﺨﺘﺎراوهﻮ‬ ‫ﻣﺪرك ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎوﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ‬ Artinya: “Pertanggungjawaban dalam hukum Islam, adalah seseroang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang terlarang yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri padahal dia

27

h. 154

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke 1,

sadar akan maksud serta akibat-akibat dari perbuatannya itu.” 28 Dari dua definisi di atas dapatlah dipahami, bahwa pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu: a. Melakukan perbuatan yang dilarang Yaitu melakukan perbuatan yang benar-benar dilarang oleh nash, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tidak ada kejahatan dan pertanggungjawaban jika tidak adanya larangan nash baik alQur’an maupun hadist. Sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

‫اﻟﻤﺴﺆﻟﻴﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﺎرا وهﻮ ﻣﺪرك ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎوﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ‬ “Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya nash.” b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri Yaitu perbuatan itu benar-benar dilakukan atas kehendak sendiri bukan suruhan ataupun paksaan. c. Pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut. Bahwa pelaku benar-benar mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dan siap menanggung akibatnya. 29 Maka yang menjadi faktor adanya pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ialah perbuatan maksiat (perbuatan melawan 28 29

Abdu- Qodir ‘Audah, op.cit., h. 392 Abdul Qodir Audah, op. cit., Cet. Ke 11 h. 467, Juz. 1

hukum). Meskipun perbuatan melawan hukum itu menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, namun diperlukan syarat-syarat idrak (mengetahui) dan ikhtiar (pilihan). Berdasarkan syarat-syarat tersebut di atas, maka yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal sehat, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban atas pelaku tindak pidana, karena orang yang tidak memiliki akal sehat atau sempurna bukanlah orang yang mengetahui (idrak) dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan (ikhtiar). Termasuk kategori ini adalah anak-anak, orang gila, orang yang sedang tidur. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

‫ﻋﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠ ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ رﻓﻊ اﻟﻘﻠ ﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ‬: ‫وﺳﻠﻢ ﻗﺎل‬ ‫ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ وﻋﻦ اﻟﺼﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻠﻢ وﻋﻦ اﻟﻤﺠﻨﻮن ﺣﺘﻰ‬ 30 (‫ ) رواﻩ أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬. ‫ﻳﻌﻘﻞ أو ﻳﻔﻴﻖ‬ Artinya: “Tiga golongan orang yang dibebaskan dari tanggung jawab yaitu anak-anak sampai ia dewasa, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar.” Secara umum dapatlah dikatakan bahwa syarat-syarat orang yang melakukan suatu perbuatan pidana (tindak pidana) yang dapat 30

h. 453

Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Mesir : Mustofa Albabi al Halabi, 1952) Cet. Ke 1, Juz.11,

dipertanggungjawaban apabila jiwanya sehat, dewasa dan kemauan sendiri. 2. Tinjauan Hukum Positif tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dalam

hukum

positif

yang

menjadi

faktor

adanya

pertanggunjawaban pidana adalah unsur perbuatan salah. Hal ini sesuai dengan azas pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. 31 Mengenai asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis, tetapi termasuk kepada hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan tidak kurang mutlak berlakunya dari asas yang tertulis dalam perundang-undangan di Indonesia. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, Ruslan Saleh mengemukakan sebagai berikut: “Orang yang mampu bertanggung jawab dalam tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, dapat menginsyafi senyatanya dari perbuatan dan mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.” 32 Jadi,

dapat

dikatakan

bahwa

untuk

menentukan

adanya

kemampuan bertanggung jawab itu ada dua faktor yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Dengan akal seseorang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Begitu 31

Moeljatno, op. cit., h. 153 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggunjawaban Pidana, (Jakarta : Aksara Bani, 1983) Cet. Ke 3, h. 80 32

pula dengan kehendak seseorang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Mengenai keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab, ini adalah dasar penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun keadaan jiwa pelaku tindak pidana harus dikatakan sehat atau normal, karena kalau keadaan jiwanya tidak normal maka pelaku tindak pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 44 KUHP sebagai berikut: “(1) Barang Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” 33 Begitu juga seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, apabila pelaku tersebut dapat memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai dari pada perbuatannya dan dengan demikian ia juga dapat mengerti akan nilai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

33

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Harapan 1983), h. 30.

b. Keadaan jiwa orang itu haruslah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan. c. Orang itu harus sadar, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang, baik dilihat dari segi hukum, dari segi sudut kemasyarakatan atau dari segi tata susila. 34 Sesuai dengan yang diuraikan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa orang yang dapat dipertanggungjawabkan

perbuatannya itu

adalah orang yang bisa mengetahui bahwa perbuatannya salah atau dilarang oleh Undang-undang, sehingga anak kecil yang belum mengerti akan perbuatannya sudah tentu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Seorang pelaku itu harus ada dalam keadaan sadar, kalau dia sedang mabuk atau gila, maka tidak pula bisa dituntut. Kembali kepada soal kemampuan bertanggung jawab, dalam merumuskannya pada perundang-undangan orang dapat menempuh beberapa jalan/cara. Perumusan tersebut mempunyai akibat bahwa dalam

pelaksanaannya

selalu

ada

beberapa

cara

pula

dalam

menentukan apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana akan dipandang mampu atau tidak mampu bertanggu jawab. Dapat dikatakan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab itu ada dua faktor, yaitu faktor akal dan faktor 34

P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus, (Bandung : Tarsino, 1979), h. 30

kehendak. Dengan akal seseorang dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Begitu pula dengan kehendak seseorang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

B. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana 1. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Seperti penulis bahas dalam bab sebelumnya yaitu bab I Pembahasan, dimana Islam menghapuskan diskriminasi di kalangan umatnya sendiri, untuk itu Islam tidak membedakan antara orang yang mulia dengan orang yang hina, orang kaya dengan orang miskin, orang kuat dengan orang lemah, orang besar dengan anak kecil dan laki-laki dengan perempuan, semuanya menurut Islam sama. Hanya dalam bab ini yang menjadi perbedaan kedudukan adalah dari segi kafir atau Islamnya seseorang, kemerdekaan atau kehambaan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Di sini penulis akan mengambil contoh kedudukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Menurut hukum Islam ketika terjadi pembunuhan antara yang melakukan pembunuhan dengan yang dibunuh sederajat, kesamaan

derajat ini terletak pada bidang agama dan kemerdekaan. 35 Maka apabila orang Islam membunuh orang kafir atau orang merdeka membunuh hamba sahaya tidak dikenakan qishash, karena dalam hal ini tidak ada kesamaan derajat antara yang membunuh dengan yang dibunuh. Lain halnya apabila orang kafir membunuh orang Islam atau hamba sahaya membunuh orang merdeka, keduanya di qishahs karena melakukan pembunuhan tersebut. Seandainya orang Islam membunuh orang kafir atau orang merdeka membunuh hamba sahaya, pembunuhan terhadap salah satu dari keduanya tidak menuntut hukum qishash. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. sebagai berikut:

‫وﻋﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ أن اﻟﻨﺒﻲ‬ .‫ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ أن ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻜﺎﻓﺮ‬ (‫)رواﻩ أﺣﻤﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﻟﺘﺮﻣﺬى‬ Artinya: “Dari Amir bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa sesungguhnya Nabi SAW. pernah memutuskan “Hendaknya seorang muslim tidak dibunuh sebab (membunuh orang kafir).” (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Tarmizi) Dari hadist di atas menunjukkan, bahwa seorang muslim tidak di qishash sebab membunuh orang kafir. Kalau kafirnya itu kafir harbi, maka ulama telah sepakat atas tidak wajib di qishash. Adapun kaitannya dengan kafir zimmi dan kafir mu’ahad di kalangan ahli fiqh 35

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bairut: Darul Fikri, 1983), Jilid 11, h. 445

terdapat perbedaan pendapat, menurut Ibnu Taimiyah, bahwa tidak dihukum bunuh, seorang muslim membunuh orang zimmi, kecuali dibunuh secara rahasia dengan tujuan untuk mengambil hartanya. Sedangkan

menurut

kalangan

jumhur,

bahwa

seorang

muslim

andaikata membunuh orang kafir zimmi atau kafir mu’ahad tanpa hak, maka muslim dihukum mati oleh karenanya. Mengenai hal ini Imam Malik dan al-Lais mengatakan: “Orang Islam tidak di qishash, karena membunuh kafir zimmi, kecuali ia membunuhnya secara licik.” Yang dimaksud secara licik yaitu pembunuhan yang dilakukannya terlebih dahulu kemudian membunuhnya dengan tujuan mengambil hartanya. Sedangkan dalam tindak pidana atau jarimah lainnya Islam tidak memandang atau membedakan warna kulit (ras), kaya atau miskin, pejabat maupun rakyat biasa semua sama, apabila dia melanggar hukum maka dia harus di hukum.

2. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif Di

dalam

menjelaskan,

Undang-undang

bahwa

negara

Dasar

Indonesia

1945

dengan

berdasarkan

tegas hukum

(rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini berarti bahwa negara R.I adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. menjunjung tinggi hak asasi

manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia tercermin dalam hukum acara pidana KUHAP ialah asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan. Oleh

karena

KUHAP

tidak

mengenal

adanya

forum

privilegiantum, yang berarti terdakwa atau pelaku tindak pidana berdasarkan kedudukan atau pangkatnya harus menghadap hakim yang lebih tinggi dari pada menurut ketentuan-ketentuan biasa dari peraturan susunan kehakiman. Dalam

KUHAP

dijelaskan

juga

bahwa

pengadilan

tidak

membedakan warna kulit (ras), agama atau keyakinan, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa dan sebagainya semuanya orang adalah sama dimuka hukum. Dalam hal ini baik hukum Islam maupun hukum positif mempunyai kesamaan di depan hukum. Kecuali bagi pelaku tindak pidana pembunuhan hukum Islam membedakan anatar orang Islam

dengan orang kafir, sedangkan dalam hukum positif kedudukan keduanya sama dimuka hukum tidak ada perbedaan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU TINDAK PIDANA

A. Hak dan Kewajiban Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Pengertian hak menurut bahasa yaitu: “1) Kebenaran; 2) Kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu; 3) kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang dan sebagainya. 36 Sedangkan dalam bahasa Inggris hak disebut juga Right dan dalam bahasa Belanda recht human right, jadi hak adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau berdasar sesuatu. 37 Jadi sudah jelas bahwa hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan kata kewajiban berasal dari kata wajib yang mendapat awalan ke dan akhiran an, artinya sesuatu yang wajib dilakukan atau perintah yang harus dilakukan. 38 Adapun pengertian wajib menurut ketentuan hukum Islam adalah ketentuan syar’i yang menuntut para mukallaf untuk melakukannya

36

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), cet. Ke-2, h. 339 37 Zainul Bahry, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik, (Bandung: Angkasa, 1996), cet. Ke-1, h. 85 38 Ibid, hal. 1145

dengan tuntutan yang mengikat serta diberi imbalan pahala bagi yang melakukannya dan ancaman dosa bagi yang meninggalkannya 39. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut: 40 1. Hak untuk membela diri Hak ini merupakan hak yang sangat penting, dengan hak ini terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadap dirinya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi). Hak-hak yang berkaitan dengan hak ini adalah: a. Tersangka harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau yang membebaskan. b. Terdakwa harus mampu untuk membela dirinya sendiri. Hanafi berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang bisu tidak boleh dijatuhi hukuman hudud bahkan apabila bukti secara kesimpulan lengkap membuktikan kesalahannya. c. Terdakwa memiliki hak untuk menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.

39

Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), cetakan kedua h. 11 40 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy-Syamil & Grafika, 2000), Cet. Ke-1, h. 127

2. Hak pemeriksaan pengadilan Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan dari bagian kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak di mana terdakwa diadili di muka pengadilan

dan

diadili secara terbuka. 3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya dihadapan mereka yang memutuskan perkara. 4. Hak untuk penggantian kerugian karena putusan yang salah Jika seorang hakim menjatuhkan suatu putusan yang salah secara tidak sengaja,

terhukum

berhak

atas

kompensasi

dari

baitul

maal

(perbendaharaan negara). 5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan Hukum Islam meletakkan asas praduga tak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substantive prosedural. Dalam Islam hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam itu sendiri adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak pemeliharaan kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dimuka hukum, dan hak menuntut ilmu pengetahuan 41.

41

Sayid Sabiq, Fiqih Sunah 10, (Bandung : PT. Al-Ma’arif ), Cet. Ke-10, h. 9

Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa, negara dan posisinya dalam masyarakat. Dalam pembahasan pada bab ini penulis akan mengambil contoh hak dan kewajiban pelaku tindak pembunuhan. Dalam hukum Islam seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dihadapkan pada tiga hak, yaitu: 1. Hak Allah 2. Hak ahli waris korban 3. Hak korban itu sendiri 42 Ketentuan untuk hak Allah berdasarkan surat An-Nisa ayat 93 yaitu

َ‫وَﻣَﻦْ ﻳَﻘْﺘُﻞْ ﻣُﺆْﻣِﻨًﺎ ﻣﺘَﻌَﻤﺪًاﻓَﺠَﺰَاؤُﻩُ ﺟَﻬَﻨﻢُ ﺧَﺎﻟِﺪًاﻓِﻴْﻬَﺎ وَﻏَﻀِﺐ‬ (٩٣ : ‫ )اﻟﻨﺴﺎء‬.‫اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻟَﻌَﻨَﻪُ وَأَﻋَﺪ ﻟَﻪُ ﻋَﺬَاﺑًﺎ ﻋَﻈِﻴْﻤًﺎ‬ Artinya:”Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang pedih baginya.” (an-Nisa ayat 93) Ayat ini menegaskan bahwa balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan adalah siksaan yang teramat pedih nanti di akhirat, di mana ia berada kekal di dalam neraka jahanam, dan dimurkai serta dikutuk oleh Allah dan siksa yang pedih dan besar menimpanya.

42

41

Noorwahidah Hafez Anshari, Pidana Mati Menurut Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1982), h.

Karena pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat dicela alQuran dan merupakan dosa besar, maka untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, Allah memberikan balasan yang setimpal kepada pelakunya. Balasan itu akan menimpa di akhirat kelak berupa siksa neraka jahanam yang sangat pedih dan ketentuan ini berlaku untuk tindak pembunuhan sengaja yang belum bertaubat. Sedangkan untuk ketentuan hak ahli waris korban pembunuhan dapat memilih di antara tiga kemungkinan hukuman. Hukuman itu yaitu: 1. Melakukan qishash terhadap pembunuhnya. 2. Memaafkan dengan menerima pembayaran diyat. 3. Memaafkan tanpa menerima diyat (disedekahkan) 43 Untuk ketentuan hak korban itu sendiri, Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 45 sebagai berikut :

٤٥ : ‫)اﻟﻤﺎﺋﺪﻩ‬. ... ‫وآﺘﺒﻨﺎﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎان اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ‬

( Artinya: ”Dan Kami telah menetapkan kepada mereka didalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa …” (al-Maidah ayat 45) Apabila pembunuh bertaubat (dengan membayar kafarat dan tidak melakukan lagi pembunuhan) serta menyerahkan diri kepada ahli waris korban, kemudian menerima dengan ikhlas keputusan ahli waris maka hapuslah hak Allah dan ahli waris tersebut.

43

Noorwahidah Hafez Anshari, op. cit, h. 42

Jika kita amati, tidaklah setiap tindak pidana pembunuhan itu membawa konsekuensi hukum qishash. Hukuman ini hanya berlaku untuk pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja saja, dengan demikian apabila ahli waris korban memaafkan pembunuh tersebut, maka pembunuh tersebut tidak lagi wajib di qishash, tetapi wajib membayar diyat kepada ahli waris korban dengan hartanya sendiri. Dalam pembunuhan sengaja, maka pembunuhan dikenakan hukuman qishash, berarti pembunuh itu wajib dibunuh pula, kecuali ahli waris memberi maaf kepada pelaku pembunuhan, kewajiban qishash berdasarkan surat al-Baqarah ayat 178, yaitu:

... َ‫ﻳَﺂﻳﻬَﺎاﻟﺬِﻳْﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮْا آُﺘِﺐَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ اْﻟﻘِﺼَﺎصُ ﻓﻲِ اْﻟﻘَﺘْﻠﻰ‬ (١٧٨: ‫) اﻟﺒﻘﺮة‬. Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishashh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh …. (Q.S. AlBaqarah ayat 178) Sanksi (qishash) semacam ini ditetapkan pula dalam syari’at-syari’at Allah di masa lalu. Dalam syari’at injil Nabi Musa misalnya dijelaskan dalam kitab keluaran pasal 21: “Barang siapa membunuh manusia dengan memukulnya maka ia dihukum mati. Dan bilamana seorang lelaki berlaku aniaya terhadap lelaki lain hingga ia membunuhnya secara licik, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah-Ku pastilah ia dihukum mati. Bilamana terjadi penganiayaan, maka balaslah jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, luka dengan luka dan rela dibalas dengan kerelaan.”

Hukuman qishash tidak diwajibkan kecuali apabila terpenuhi syaratsyarat sebagai berikut: 1. Orang yang terbunuh terlindungi darahnya 2. Pelaku pembunuhan sudah baligh dan berakal 3. Pembunuh dalam kekadaan bebas memilih, sebab seandainya ia dipaksa maka hak memilihnya

tercabut, tanggung jawab tidak

dibebankan terhadap orang yang hilang hak memilihnya. 4. Pembunuh bukan orang tua dari si terbunuh, orang tua tidak di qishash sebab membunuh anaknya atau cucunya dan seterusnya sekalipun disengaja. 5. Ketika terjadi pembunuhan yang terbunuh dan yang membunuhan sederajat. 6. Tidak ada orang lain yang ikut membantu membunuh diantara orangorang yang tidak wajib di qishash. 44 Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan oleh ahli waris korban, maka pelakunya diwajibkan membayar diyat secara

tunai, jumlah diyat

tersebut adalah 100 ekor unta betina,

sedangkan perinciannya sebagai berikut: a. 30 ekor hiqqah (unta yang telah berumur 3 tahun) b. 30 ekor unta jaza’ah (unta yang berumur 4 tahun) c. 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang bunting) 45 44

Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bairut: Darul al-Fikri, 1983), Jilid 11

Ketentuan

membayar

diyat

untuk

pelaku

pembunuhan

sengaja

berdasarkan hadist Nabi SAW. sebagai berikut:

‫ﻋﻦ ﻋﻤﺮ وﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ‬ ‫ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻜﺎﻓﺮ وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ‬: ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل‬ ‫ﻣﺘﻌﻤﺪا دﻓﻊ اﻟﻰ أوﻟﻴﺎء اﻟﻤﻘﺘﻮل ﻓﺎن ﺷﺎﺋﻮا ﻗﺘﻠﻮا وإن‬ 46 (‫ )روﻩ اﺑﻮ داود‬. ‫ﺷﺎﺋﻮااﺧﺬوا اﻟﺪﻳﺔ‬ Artinya : ”Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya dari nabi SAW., telah bersabda : orang mukmin tidak di bunuh dengan sebab ia membunuh orang kafir, dan barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh, mereka boleh membunuh/menarik diyat”. (HR. Abu Daud) Jika diyat tidak dapat dibayar dengan unta, menurut sebagian ulama boleh dibayar dengan uang seharga unta tersebut. Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan serupa sengaja tidak diancam dengan hukuman qishash, tapi hanya diwajibkan membayar diyat berat yang dibebankan kepada keluarganya dan dapat diangsur selama tiga tahun. Ketentuan membayar diyat ini sama dengan diyat bagi pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan oleh ahli waris korban. Sedangkan perbedaannya

dengan

pembunuhan

sengaja

hanyalah

pada

waktu

pembayaran dan yang wajib atau yang dibebani mambayar, untuk pembunuhan sengaja dibayar tunai oleh pembunuh, sedangkan untuk

45

Moh. Anwar, Fiqih Islam, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1979), Cet. Ke- 1, h. 154 Abu Daud Syu’aib bin As-As bin Ishak, Sunan Abi Daud, (Semarang : CV. AsSyifa), juz 2, h. 839 46

pembunuhan serupa sengaja ini dapat diangsur serta kewajiban membayar diyat dibebankan kepada keluarga pembunuh. Adanya suatu ketentuan membayar diyat bagi pembunuhan serupa sengaja berdasarkan hadist NAbi SAW :

‫رﺳﻮل اﷲ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻗﺘﻞ‬ ‫دﻣﺎء ﺑﻴﻦ‬ ‫ )رواﻩ‬.

‫ ﻗﺎل‬:‫ﻋﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎل‬ ‫ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺘﻞ ﺳﺒﻪ اﻟﻌﻤﺒﺪﻣﻐﻠﻂ‬ ‫اﻟﻌﻤﺪوﻻ ﻳﻘﺘﻞ وذ ﻟﻚ أن ﻳﺰر اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺘﻜﻮن‬ ‫اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺿﻐﻴﻨﻪ وﻻﺣﻤﻞ ﺳﻼح‬ 47 (‫اﻟﺪارﻗﻄﻨﻰ‬

Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya berkata : Rasulullah SAW bersabda: “Diyat membunuh serupa sengaja diberatkan sama dengan diyatnya membunuh sengaja, akan tetapi pelakunya tidak di hukum mati”. Demikian itu supaya syetan menyingkir dari kalangan manusia, sehingga peristiwa pembunuhan tersebut dapat diselesaikan dengan kepala dingin tanpa dendam/mengangkat sengaja”. (HR. Daruqutni) Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tersalah tidak berlaku hukuman qishash, namun pembunuhan semacam ini dapat mengakibatkan dua konsekwensi, yaitu: 1. Dikenakan diyat ringan yang dibebankan kepada keluarga pembunuh dan diyatnya boleh diangsur selama tiga tahun. 2. Berkewajiban membayar kafarat yaitu memerdekakan hamba sahaya atau diwajibkan puasa selama 2 bulan berturut-turut.

47

252

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subulus Salam, (Bandung : Dahlan, 1988), juz III, h.

Mengenai jumlah diyat ringan harus dibayarkan kepada ahli waris korban (keluarga terbunuh) adalah 100 ekor unta. Perincian diyat ringan ini berdasarkan hadit Nabi SAW. sebagai berikut:

‫ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬ ‫ دﻳﺔ اﻟﺨﻄﺄ أﺧﻤﺎﺳﺎ ﻋﺸﺮون ﺣﻘﺔ وﻋﺸﺮون ﺟﺰﻋﺔ‬:‫ﻗﺎل‬ ‫وﻋﺸﺮون ﺑﻨﺎت ﻣﺨﺎض وﻋﺸﺮون ﺑﻨﺎت ﻟﺒﻮن وﻋﺸﺮون‬ 48 (‫) رواﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ‬.‫إﺑﻦ اﻟﺒﻮن‬ Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud RA., Rasulullah SAW bersabda : “Diyat pembunuhan tersalah dibagi 5 macam : 20 ekor unta hiqqah, 20 ekor unta jaza’ah, 20 ekor unta bintu makhad, 20 ekor unta bintu labun, 20 ekor unta ibnu labun”. (HR. Ad-Daruqutni) Dinamakan unta hiqqah (yaitu unta yang berumur 3 tahun), unta zaja’ah (unta yang berumur 4 tahun), unta bintu makhod (unta yang berumur 1 tahun lebih), unta bintu labun (unta betina berumur lebih daru 2 tahun), unta ibnu labun (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun). Selain adanya konsekwensi untuk membayar diyat, pelaku tersalah juga dibebani kewajiban membayar kafarat. Dengan dibayar diyat berarti gugurlah hak ahli waris dan hak terbunuh, tapi hak Allah belum gugur. Oleh karena itu pelaku tindak pidana pembunuhan tersalah berkewajiban mambayar kifarat kepada ahli waris korban. Kifarat merupakan denda untuk menebus dosa kepada Tuhan dalam semua bentuk pembunuhan, kecuali pembunuhan yang menjalani hukuman 48

Ibid., h. 248

qishash, kifarat tersebut adalah memerdekakan hamba sahaya mukmin. Bila tidak bisa diwajibkan puasa

2 bulan berturut-turut. Hal ini

berdasarkan firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 92 sebagai berikut:

‫وَﻣَﺎآَﺎنَ ﻟِﻤُﺆْﻣِﻦٍ َانْ ﻳَﻘْﺘُﻞَ ﻣُﺆْﻣِﻨًﺎاِﻻﺧَﻄَﺌًﺎوَﻣَﻦْ ﻗَﺘَﻞَ ﻣُﺆْﻣِﻨًﺎ‬ ْ‫ﺧَﻄَﺌًﺎ ﻓَﺘَﺤْﺮِﻳْﺮُ رَﻗَﺒَﺔٍ ﻣُﺆْﻣِﻨَﺔٍ وَدِﻳَﺔٌ ﻣﺴَﻠَﻤَﺔٌ اِﻟﻰَ اَهْﻠِﻪِ اِﻻ اَن‬ ُ‫َﻳﺼﺪَﻗُﻮْا ﻓَﺎِنْ آَﺎنَ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْمٍ ﻋَﺪُوﻟٍَﻜُﻢْ وَهُﻮَﻣُﺆْﻣِﻦٌ ﻓَﺘَﺤْﺮِﻳْﺮ‬ ٌ‫رَﻗَﺒَﺔٍﻣُﺆْﻣِﻨَﺔٍ وَاِنْ آَﺎنَ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْمٍ َﺑﻴْﻨَﻜُﻢْ وَﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻣِﻴْﺜَﺎقٌ ﻓَﺪِﻳَﺔ‬ ُ‫ﻣﺴَﻠﻤَﺔٌ اِﻟَﻰ اَهْﻠِﻪِ وَﺗَﺤْﺮِﻳْﺮُ رَﻗَﺒَﺔٍ ﻣُﺆْﻣِﻨَﺔٍ ﻓَﻤَﻦْ ﻟﻢ ْﻳَﺠِﺪْﻓَﺼِﻴَﺎم‬ .‫َﺷْﻬَﺮﻳْﻦِ ﻣُﺘَﺘَﺎﺑِﻌَﻴْﻦِ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﻣِﻦَ اﷲِ وَآَﺎنَ اﷲُ ﻋَﻠِﻴْﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴْﻤًﺎ‬ (٩٢: ‫)اﻟﻨﺴﺎء‬ Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh bersedekah). Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu maka (si pembunuh) keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah SWT. Dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (Qs. An-Nisa ayat 92) Jadi, jelaslah bahwa masalah pembunuhan ini ada yang menyangkut hak Allah SWT. dan hak manusia. Untuk hak Allah SWT. pelaku pembunuhan tersalah diwajibkan membayar kifarat yaitu dengan cara memerdekakan hamba sahaya mukmin atau melaksanakan puasa dua bulan

berturut-turut. Membayar kifarat merupakan hukuman pokok yang dibebankan kepada pembunuh, sedangkan puasa merupakan hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan. Jika kita melihat realita sekarang ini, maka pelaksanaan kifarat dengan cara memerdekakan hamba sahaya atau budak sangat sulit diterapkan, khususnya di negara yang tidak ada hamba sahayanya. Apalagi kehidupan masyarakat modern menuntut dihapuskannya sistem perbudakan di permukaan bumi ini. Dengan demikian hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada hamba sahaya dan sebagai penggantinya yaitu melaksanakan puasa saja. Untuk merealisasikan kewajiban puasa yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan tersalah memerlukan suatu penanganan secara khusus. Hal ini karena sanksi/hukuman puasa dua bulan berturut-turut merupakan suatu pekerjaan yang amat berat dan memerlukan keimanan yang mantap. Apabila pembunuh telah menyadari atas kesalahan yang diperbuatnya, tentu ia akan melaksanakan kewajiban puasa dengan konsekwen.

B. Hak dan Kewajiban Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hak dan kewajiban pelaku tindak pidana, penulis terlebih dahulu akan membahas pengertian ataupun sebutan bagi pelaku tindak pidana. Sebutan pelaku tindak pidana

ditemukan istilah tertuduh dalam ketentuan pasal 16 UU. No. 14 tahun 1970, sedangkan istilah tersangka, terdakwa dan terpidana menurut KUHAP dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa: a. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. b. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut atau diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. c. Terpidana

adalah

seorang

yang

dipidana

berdasarkan

putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 49 Istilah tersangka, terdakwa dan terpidana pada hakekatnya memiliki kesamaan istilah untuk sebutan pelaku tindak pidana, yang berbeda hanyalah dalam penggunaan istilah menurut ruang dan waktu atau keadaan, dengan demikian ketika pelaku tindak pidana sedang berada dalam tahap pemeriksaan permulaan atau awal disebut dengan istilah tersangka. Begitu pula ketika pelaku tindak pidana dalam tahap pemeriksaan dimuka hakim disebut dengan istilah terdakwa, sedangkan istilah terpidana yaitu ketika pelaku tindak pidana setelah menerima putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah mengenal istilah-istilah yang dipergunakan untuk sebutan pelaku tindak pidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, No. 8/1981 (KUHAP), (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990), Cet. Ke-3, h. 7 49

pelaku tersebut berada. Maka kiranya kita mengetahui hak-hak apa saja yang dapat diperoleh untuk pelaku tindak pidana dari tahap penyidikan sampai ke tahap persidangan. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dari Departemen Kehakiman yang

membahas

hak-hak

tersangka,

terdakwa

dan

atau

terpidana

ditegaskan antara lain: “Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah: “Asas Praduga tak bersalah” 50 Asas tersebut dimuat dalam pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970. Atas dasar asas ini memberi kejelasan pada kita, bahwa setiap orang yang diperiksa pada tingkat penyidikan belumlah dapat dianggap bersalah. Oleh karenanya ia dihadapkan ke pengadilan dengan tujuan untuk didengar keterangannya, sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi untuk mendapat bukti kebenaran. Bersumber pada asas tersebut, maka diatur proses ketentuan dalam proses peradilan pidana yang menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa yaitu harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai konsekwensi asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana, maka pelaku tersebut harus dijamin dan dilindungi hak-haknya Hak yang dikutif dalam “Black Law Dictonary” yang membahas tentang hak yang diartikan: Hak adalah “keadilan, kebenaran secara etika 50

Ibid, h. 257

atau sesuai dengan kepastian hukum atau dengan prinsip moral pengertian atau kumpulan dari prinsip moral yang membentuk sifat keadilan pada semua hukum yang berlaku, atau memberikan kadar etika dan prinsip-prinsip peraturan dalam hukum yang berlaku.” Dalam arti yang lebih sempit adalah “kepentingan atau hak kepemilikan atas suatu obyek, hak yang benar dan sah untuk memiliki, menggunakan atau mengalihkannya sebagaimana yang diinginkan.” 51 Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana dijelaskan dalam KUHAP sebagai berikut: 1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik (pasal 50 (1)) Bahkan bagi pelaku tindak pidana yang ditahan dalam waktu satu kali duapuluh empat jam harus mulai diperiksa oleh penyidik, sesuai dengan pasal 122 KUHAP. 2. Hak segera diadili oleh pengadilan (pasal 50 (3)) Alasan diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ini adalah untuk mencegah kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, terutama bagi yang dikenakan penahanan, jangan sampai terlalu lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasa tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang51

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka atau Terdakwa Dalam KUHAP, (Jakarta: 2002), h. 66

wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 3. Hak untuk mempersiapkan pembelaan (pasal 51 a KUHAP) Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka dengan hak ini tersangka atau terdakwa akan merasa terjamin kepentingannya untuk mempersiapkan dalam usaha pembelaan. 4. Hak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang didakwakan atau disangkakan kepadanya (pasal 51 b) Tujuannya adalah untuk melindungi kemungkinan, seorang tersangka atau terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, tidak dimengerti atau diketahui olehnya. Sidang pengadilan adalah tempat terpenting bagi terdakwa untuk membela diri, sebab disanalah pelaku atau tersangka dengan bebas dapat mengemukakan sesuatu bagi pembelaannya, maka untuk kepentingan tersebut pengadilan mengadakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia (pasal 53 KUHAP). 5. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan penuntut umum (pasal 52 KUHAP)

Hak ini memberikan kepada tersangka atau terdakwa pada tingkat penyidikan

atau

pengadilan

harus

dapat

dijamin

memberikan

keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Tujuan dari hak ini adalah supaya pemeriksaan tidak menyimpang dari tujuan sebenarnya. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, untuk itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. 6. Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penterjemah dalam hal bisu dan tuli (pasal 53 (2) KUHAP) Bagi tersangka atau terdakwa yang bisu dan tuli, maka ia berhak mendapatkan bantuan dari orang yang mengerti akan bahasa orang yang bisu dan tuli tersebut. 7. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54,55 KUHAP) Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hakum dari seorang atau lebih penasehat hukumnya, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. 8. Hak untuk ditunjuk pembela dalam hal dakwaan dengan ancaman hukuman mati (pasal 56 KUHAP) Tujuan hak ini bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, atau pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih

dan bagi yang tidak mampu, yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan yaitu penyidik wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dengan cuma-cuma. 9. Hak untuk menghubungi penasehat hukumnya (pasal 57 (1) KUHAP) Tujuannya adalah bagi tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sewaktu-waktu kapanpun yang diinginkannya. 10. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya atau penasehat hukum bagi orang yang berkebangsaan asing (pasal 57 (2) KUHAP) Hak ini ditujukan kepada tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang ditahan, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan atau perwalian negaranya dalam menghadapi perkara. 11. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi (pasal 58 KUHAP) Tujuannya apabila tersangka atau terdakwa sakit dan ia sudah terbiasa diobati oleh dokter pribadinya itu maka tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi dokternya itu. 12. Hak untuk diberitahu tentang penahanannya kepada sanak keluarganya (pasal 59 KUHAP) 13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya (pasal 60, 61 KUHAP)

14. Hak untuk mengirim dan menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarganya (pasal 62 KUHAP). 15. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63 KUHAP) 16. Hak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP) Tersangka atau terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, kecuali dalam hal tersangka atau terdakwa didakwa melakukan tindak pidana di bidang kesusilaan atau dalam hal terdakwanya masih anak-anak/masih dibawah umur). 17. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi ahli dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus (pasal 65 KUHAP) 18. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP) 19. Hak untuk minta banding (pasal 67 KUHAP) Kecuali terhadap putusan pengadilan negeri yang membebaskan dari segala tuduhan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum atau terhadap putusan pengadilan dalam pengadilan acara cepat. 20. Hak untuk mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 68 KUHAP) Bagi tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

21. Hak untuk mendapatkan salinan dari semua berkas atau surat-surat perkara (pasal 72 KUHAP). 52 22. Hak untuk segera menerima atau menolak putusan pengadilan. 53 23. Hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Kecuali putusan bebas /lepas dari segala tuntutan hukum. 24. Hak untuk memperoleh pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Demi tegaknya proses peradilan dalam suatu negara, maka hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku tindak pidana (tersangka, terdakwa dan atau terpidana) yaitu dengan memberikan beberapa hak yang telah disebutkan di atas. Hal ini dinyatakan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP sebagai berikut: ”Sesuai dengan tujuan KUHAP yang lebih baik, yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat

perbedaan

fundamental

dengan

HIR,

terutama

mengenai

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.” 54 Perlu ditegaskan lagi bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk 52

mencari

dan

mendapatkan

atau

setidak-tidaknya

mendekati

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 tahun 1981, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990), Cet ke-3, h. 7 53 Darwan Print, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Djembatan, 1989), h. 21 54 Djoko Prakoso, Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. Ke-1, h. 87

kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Seperti yang sudah dijelaskan dengan tegas oleh Undang-undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum

(Rechtsstaat)

tidak

berdasarkan

atas

kekuasaan

belaka

(machtsstaat). Hal ini berarti bahwa R.I adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hakhak

asasi

manusia

dan

menjamin

segala

warga

negara

bersama

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 55 Berkaitan dengan hak pelaku tindak pidana, maka dalam hukum positif ada aturan yang berhubungan dengan hak absolut, seperti hak pribadi manusia, hak mutlak keluarga, hak kebendaan dan lain-lain. Adanya

tindak

pidana/kejahatan

yang

dilakukan

seseorang

menyebabkan pelakunya diancam dan dikenakan pidana atau hukuman sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 KUHP hukuman dibagi menjadi dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. 56 Hukuman pokok diperinci lagi menjadi empat macam dan hukuman tambahan menjadi tiga macam. Uraiannya adalah sebagai berikut:

55

Djoko Prakoso, Peradilan In Absensia Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Cet. Ke-1, h. 67 56 Prof. Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), Cet. Ke-20, h. 5

a. Pidana Pokok 1) Pidana mati (pasal 11) 2) Pidana penjara (pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4), pasal 13, dan pasal 14. 3) Pidana kurungan (pasal 21) 4) Pidana denda (pasal 30 (1) dan pasal 403) b. Hukuman Tambahan 1) Pencabutan hak-hak tertentu (pasal 35) 2) Perampasan barang-barang tertentu (pasal 39 ayat (1), (2), dan (3). 3) Pengumuman putusan hakim (pasal 43, 67, 128, 206, 361, 377, 395,405) Apabila melihat pidana yang diatur dalam KUHAP, pelaku tindak pidana

dapat

dikenakan

hukuman,

seperti

pelaku

tindak

pidana

pembunuhan yang terdapat dalam ketentuan pasal 338, pasal 339, pasal 340 dan pasal 359 ada yang dikenakan pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Sebagaimana dalam rumusan pasal 338 pelaku tindak pembunuhan dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun. begitu juga dengan pelaku tindak pencurian atau tindak pidana lainnya hukumannya diberikan berbeda-beda. Mengenai putusan pemidanaan dalam pasal 193 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.” 57 Sedangkan pada Peradilan In Absensia pada perkara pelanggaran maka untuk tidak mengurangi hak asasi si terdakwa dalam putusan verstek (putusan pengadilan tanpa hadirnya terdakwa), kepada terdakwa diberikan hak untuk mengadakan perlawanan (verzet) atas putusan pengadilan tersebut yang harus disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. 58 Sehingga dengan adanya perlawanan dari terdakwa ini, maka putusan diluar hadirnya terdakwa

menjadi

diajukannya

gugur,

perlawanan

walaupun berupa

juga

pidana

apabila

putusan

perampasan

setelah

kemerdekaan,

terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding (pasal 214 KUHAP ayat (4), (5), (6) dan (8). Apabila hakim telah menjatuhkan ponis terhadap pelaku tindak pidana (terdakwa), maka pelaku tersebut harus diberitahukan apa saja yang menjadi haknya. Hal ini diatur dalam pasal 193 ayat (3) KUHAP sebagai berikut: “Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa saja yang menjadi haknya” yaitu:

57 58

KUHAP. op. cit., h 76 Djoko Prakoso, op. cit., h. 68

a. Hak segera menerima atau menolak putusan. b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan. d. Hak untuk minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ini menolak putusan. e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. 59 Seorang pelaku tindak pidana disamping dia memiliki hak-hak yang harus

dijamin

dan

kewajiban-kewajiban

dilindungi yang

keberadaannya,

harus

ditunaikan.

dia

juga

memiliki

Kewajiban-kewajiban

tersebut adalah: 1. Tersangka wajib memenuhi panggilan untuk diperiksa oleh penyidik (polisi) atau diperiksa di muka persidangan (pengadilan atau hakim). 2. Tersangka wajib mentaati perintah penangkapan oleh penyidik, perintah penahanan oleh penyidik atau oleh jaksa atau oleh hakim. 60

59

Ibid., h. 77

3. Terhukum wajib melaksanakan kewajiban eksekusi sesuai dengan aturan plinologi (lapas) Disamping kewajiban yang telah disebutkan di atas, seorang pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29. 61 Pada zaman sekarang, waktu kerja yang diberikan kepada terpidana penjara banyak dipergunakan untuk memberi pendidikan, pembinaan dan hiburan kepada terpidana dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak mereka, juga untuk memberi keterampilan supaya ketika mereka keluar (bebas) dari penjara, mereka bisa berloka karya dengan keterampilan yang mereka dapat selama di dalam penjara. Disamping itu mereka diberi kebebasan untuk menjalankan kewajibannya dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing.

C. Tinjauan Pemidaan (hukuman) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 1. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Islam

60

Proyek Penerangan Hukum Bagian ‘POSKUMDU’ Apa yang Harus Diketahui Jika Terjadi Kejahatan (Pelanggaran Hukum), (Jakarta: 1994/1995), h. 3 61 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (jakarta: Sinar harapan, 1983), h. 16

Dalam hukum Islam tujuan pokok dari pemidanaan atau hukuman bagi pelaku tindak pidana/kejahatan menurut syari’at Islam adalah pertama, sebagai pencegahan serta balasan dan kedua, pengajaran. 62 Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat kejahatan/pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. 63 Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak melakukannya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah/kejahatan. Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya pidana atau hukuman harus setimpal, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian terdapat prinsip keadilan akan tercapai apabila hakim yang mengadili pelaku tindak pidana dapat berlaku adil, sebagaimana kita ketahui bahwa seorang hakim salah satu syaratnya adalah adil. Sebab hakim adalah pemegang

62

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, h. 83 Ahmad Hanafi, MA., Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Cet. Ke5, h. 255 63

amanah Allah SWT. dan manusia pencari keadilan. Dalam hal ini Allah SWT. menjelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 58 yaitu:

‫اِن اﷲَ ﻳَﺎْﻣُﺮُآُﻢْ اَنْ ﺗُﺆَدوااْﻻﻣﻨﺖ اِﻟَﻰ اَهْﻠِﻬَﺎ‬ َ‫وَاِذَاﺣَﻜَﻤْﺘُﻢْ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﺎسِ اَنْ ﺗَﺤْﻜُﻤُﻮْاﺑِﺎﻟْﻌَﺪْلِ اِن اﷲ‬ ‫ )اﻟﻨﺴﺎء‬.‫ﻧِﻌِﻤﺎﻳَﻌِﻈُﻜُﻢْ ﺑِﻪِ اِن اﷲَ آَﺎنَ ﺳَﻤِﻴْﻌًﺎﺑَﺼِﻴْﺮًا‬ (۵٨: Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.” (Qs. An-Nisa ayat 58) Yang dimaksud adil di sini mengandung dua segi, segi pertama ditujukan kepada mereka yang wajib menetapkan keadilan, dan segi yang kedua ditujukan kepada mereka yang berhak mendapat keadilan. Dengan demikian di dalam kata adil terdapat kewajiban dan hak. Sedangkan sebagai perbaikan atau pendidikan dan pemaksaan, pemidanaan dimaksudkan untuk memberi pelajaran dengan cara paksa supaya pelaku tindak pidana bersedia mengubah perilaku jahatnya kepada perbuatan yang baik dan benar. Sesuai dengan ajaran al-Qur’an, maka dalam hukum pidana Islam terdapat dua macam ancaman pemidanaan/hukuman bagi pelaku kejahatan yaitu:

1) Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim dan dilaksanakan hukumannya di dunia, hukuman duniawi ada dua, ada yang berdasarkan nash dan ada yang tidak berdasarkan nash. 2) Hukuman akhirat adalah sebagaimana yang dicantumkan di dalam al-Qur’an, adanya ancaman akhirat ini mempunyai arti penting dalam pembinaan kesadaran hukum, karena dengan itu sebagai seorang muslim menyakini kendatipun ia bisa lepas dari hukuman di dunia, tetapi ia tidak akan bisa terhindar dari hukuman di akhirat nanti. 64 Dari kedua tujuan pemidanaan tersebut di atas dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam: 1) Memelihara masyarakat, yaitu sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatan kejahatan yang dilakukan, walaupun pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan, karena kalau tidak demikian masyarakat akan terancam oleh perbuatan perseorangan tersebut, sebagaiman kaidah fiqih yang berbunyi:

‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ 64

h. 226

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-2,

Artinya

:”Kemaslahatan

umum

didahulukan

dari

kemaslahatan

khusus”. 2) Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku tindak pidana diharapkan dengan hukuman, maka orang tidak melakukan kejahatan, karena telah mengetahui akibat yang akan ditanggung apabila melakukan jarimah/kejahatan. 3) Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (ta’dib dan tahdzib) karena diharapkan setelah mendapat hukuman pelaku kejahatan akan berubah menjadi orang yang baik. 4) Sebagai balasan atas perbuatan, sebagaimana menurut Abdul-Qodir ‘Audah

dalam

kitabnya

at-Tasyri

al-Jina’i

al-Islami

yang

menyatakan: “Menjadi suatu kepantasan bagi setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan pula.” 65

2. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Positif Tujuan penjatuhan hukuman mengalami perkembangan dari tujuan pembalasan (revenge) atau untuk memuaskan pihak yang dendam atau merasa dirugikan baik masyarakat itu sendiri maupun pihak yang dirugikan (menjadi korban). Tujuan yang dipandang paling kuno ialah

65

Abdul-Qodir ‘Audah, at-Tasyri al-Jina’I al-Islami, (Bairut: Dar al-Fikri al-maktab, 1992), Cet. Ke-11 h. 75 juz 1

penghapusan dosa atau retribusi, yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang hak dan yang bathil. Selain uraian di atas, kiranya perlu dikemukakan S.R. Sianturi yang menyatakan tentang alasan dan maksud pemidanaan, yang dibedakan atas tiga golongan yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan sebagai berikut: 66 1. Teori

pembalasan

(absolute

theory)

yang

membenarkan

pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tanpa mempersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Di sini dikenal pernyataan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Teori ini terbagi atas lima bagian yaitu: a) Pembalasan

berdasarkan

tuntutan

mutlak

dari

etika

(moraalphilosofie) oleh Immanuel Kant. Mereka berpendapat walaupun dunia besok akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalani pidananya. b) Pembalasan bersambut (dielectiche vergelding) yaitu teorinya Hegal, yang menyatakan bahwa untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan,

66

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1996), h 58

kejahatan

secara

mutlak

harus

dilenyapkan

dengan

cara

memberikan “ketidakadilan” kepada penjahat. c) Pembalasan demi keindahan/kepuasan (easthetische vergelding) oleh

Herbat

penjahat,

yang

menyatakan

ketidakpuasan

bahwa

masyarakat

dengan

atau

rasa

memidana keindahan

masyarakat terpulihkan kembali. d) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan yang dikemukakan oleh Stahl, Gewin dan Thomas Aquino. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan kepada penguasa negara. e) Pembalasan sebagai kehendak manusia dikemukakan oleh para penganut madzhab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil kehendak manusia. Mereka berpendapat bahwa merupakan tuntutan alam, siapapun yang melakukan kejahatan akan menerima sesuatu yang jahat. Para tokohnya antara lain J.J. Rousell, Hugo de Groot, dan Beccaricca. 2. Teori tujuan (relative theory), teori perbaikan yang menyatakan bahwa

diancamkan

dan

dijatuhkannya

suatu

pidana

dimaksudkannya untuk menakut-nakuti calon penjahat ataupun pelaku

kejahatan,

untuk

memperbaiki

ketertiban hukum/prevensi hukum.

penjahat,

manjamin

3. Teori gabungan (veriniging theory) yang dikemukakan oleh Binding sebagai reaksi terhadap adanya kelemahan atau kekurangan pada masing-masing teori pembalasan dan teori tujuan. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat. Dalam ayat (2) Rancangan KUHP Nasional dikatakan bahwa pemidanaan

tidak

dimaksudkan

untuk

menderitakan

dan

tidak

diperkenankan merendahkan martabat manusia. Mengenai pemidanaan atau penjatuhan hukuman, Prof Sudarto berpendapat, menurutnya “Pemidanaan apapun coraknya pidana yang dikenakan merupakan suatu penderitaan yang tidak mengenakkan, dan pidana bukan saja tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat.” 67 Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka hakekat pemidanaan oleh Prof. Sudarto dibagi menjadi tiga pokok permasalahan, yaitu: Perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu. 68

68

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), Cet. Ke-1, h. 82.

Apabila melihat dari tujuan pemidanaan, maka hakim dalam menjatuhkan

pidana

terhadap

pelaku

tindak

pidana

haruslah

memperhatikan kepentingan masyarakat umum tanpa mengabaikan kepentingan terhukum (pelakunya). Dengan demikian maka hakim sebelum menjatuhkan hukumannya harus memperhatikan bukti-bukti yang didapatinya selama dalam persidangan, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut seorang hakim harus mempunyai kenyakinan yang mantap dengan kata lain tidak ada keragu-raguan dalam mengambil keputusan bahwa memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan/tindak pidana sebagaimana yang telah dituduhkan oleh jaksa kepadanya. Dalam garis besarnya ada 3 (tiga) tujuan yang harus diperhatikan seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman yaitu: 1) Koreksi oleh hukuman yang diarahkan kepada manusia yang secara normal bertanggung jawab, dan dalam kejadian tertentu telah melakukan suatu kesalahan. 2) Rasionalisasi adalah agar pelaku tindak pidana memiliki daya tahan, sehingga tidak mengulangi lagi kejahatannya. 3) Pengayoman dari kehidupan bersama oleh untuk pelaku tindak pidana berat dan harus ditakuti agar tidak jahat lagi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari uraian dalam bab-bab yang telah lalu mengenai tinjauan Syari’at Islam terhadap tujuan hukuman dalam hukum positif, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Yang dimaksud hukuman dalam hukum positif adalah menjatuhkan menjatuhkan suatu perbuatan yang tidak enak dirasakan, atau siksaan bagi si pelanggar peraturan hukum, yang semua merupakan suatu pembalasan

bagi

orang

yang

melanggar

hukum

demi

untuk

terpeliharanya ketertiban di masyarakat. 2. Hukum positif dalam menetapkan hukuman, pada hakikatnya bertujuan untuk

pencegahan

terhadap

dilakukannya

tindak

pidana,

memasyarakatkan kembali terpidana pada lingkungannya, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dengan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. 3. Dalam pandangan Syari’at Islam, beberapa tujuan yang hendak dicapai dari diterapkannya hukuman dalam hukum positif dapat dibenarkan,

karena adanya kesesuaian antara pointer-pointer tujuan hukuman yang hendak dicapai oleh hukum positif dengan tujuan pensyari’atan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui firman-firman-Nya. 4. Meski demikian, terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu di mana Syari’at Islam selain mengedepankan tujuan hukuman yang bersifat duniawi juga mengutamakan yang ukhrawi, hal ini disebabkan karena hukum-hukum syari’at ditegakkan atas dasar agama. 5. Islam sebagai suatu ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya serta mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Jelas memperinci tujuan hukuman yang hendak dicapai yakni memelihara kemaslahatan umat yang berarti pula memelihara agama. 6. Persoalan ukhrawi ini tidak mendapat perhatian utama pada hukum – pidana– positif, karena hukum ini tidak didasarkan atas agama melainkan ditegakkan atas kehidupan nyata dan adapt-adat serta tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat. 7. Walaupun telah dipertegas lagi dengan lahirnya pasal 51 yang terdapat dalam nasran KUHP, tujuan hukuman belum mencapai bentuk yang diinginkan

sepenuhnya

oleh

Syari’at

Islam.

Terlebih

point

“pembalasan” (jaza) –meskipun bukan yang utama– ditiadakan,hal itu makin memposisikan hukum positif dalam ketertinggalan dalam pandangan Syari’at Islam.

B. Saran-saran 1. Negara Indonesia yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hendaknya melalui peran eksekutif dan legislatif –memiliki kehendak untuk

berusaha

mencari

dan

menggali

sumber-sumber

hukum

khususnya pidana– yang terdapat dalam ajaran-ajaran agama yang ada, dalam hal ini adalah ajaran agama Islam, mengingat Islam selaku agama mayoritas. 2. Guna meminimalisir angka kejahatan, tentunya sosialisasi tentang konsekuensi dari perbuatan pidana tersebut –dalam hal ini adalah hukuman–

hendaknya

pemerintahan

atau

makin para

ditingkatkan,

akdemisi

atau

baik

melalui

bahkan

oleh

aparat para

ulama/agamawan. Yang terakhir ini telah terbukti efektif, karena ternyata ajaran moral lebih mudah dicerna umat dibanding pamfletpamflet atau pengadaan seminar semata. 3. Bagi para pengambil keputusan hendaknya memahami betul lahir batin/kondisi obyektif pelaku dan korban kejahatan, dengan demikian hukuman yang diambil tepat sasaran. Tidak mengabaikan dan menguntungkan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama, Surabaya, 2002

Al-Qur’an

Dan

Terjemahan,

Surabaya:

Mekar

Anwar, Muhammad, Fiqh Islam, Bandung: PT. Al-Maa’rif, 1979, Cet ke-1 ‘Audah, Abdul-Qodir, At-Tasyri al-Jina’i al-Islamy, Kairo: MAktabah alUrubah, 1960, Juz 1 Anshari, Noorwahidah Hafez, Pidana Mati Menurut Islam, Surabaya: Al-Ihkhlas, 1982 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Sinar Harapan, 1983 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP, Jakarta, 2002 Bawengan, G.W, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya, Jakarta: Pradya Paramitha, 1977 Bonger, W.A, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: Ghalia Indonesia Bahry, Zainul, S.H, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik, Bandung: Angkasa, 1996, Cet ke-1 Chazami, Adami, Drs., SH., Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002 Hamzah, Andi, DR., Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Bandung: Alumni, 1992 ___________, Bunga Rampai Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Pradya Paramitha, 1993, Cet ke-2

___________, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Bandung: Bina Cipta, 1986, Cet ke-1 Husain, Syahruddin, dan Ratna Asih, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan: Fakultas Hukum USU,1977 Hanafi, Ahmad, M.A, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet ke-1 Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Cet ke- 1 Juhana, Praja, S., Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Angkasa, 1987 Kartanegara, Satochid, Prof, SH., Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian I), Balai Lektur Mahasiswa Kahlani Al-, Mohammad bin Ismail, Subulus Salam, Bandung: Dahlan, 1988, Juz 111 Lamintang, P.A.F., Delik-Delik Khusus, Bandung: Tarsito, 1979 Moeljatno, Prof., SH., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineke Cipta, 2002 Cet ke-7 ____________, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-20 Pradjodikuro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Erisco, 1986, Cet ke-6 Prints, Darwan, Djembatan, 1989

Hukum

Acara

Pidana

(Suatu

Pengantar),

Jakarta:

Prakoso, Djoko, Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan, Jakarta: Ghalia indonesia, 1986, Cet. Ke-1

___________, Peradilan In Absensia Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, Cet. Ke-1 Proyek Penerangan, Hukum Bagian ‘POSKUMDU’ Apa Yang Harus Dilakukan Jika Terjadi Kejahatan (Pelanggaran Hukum), Jakarta: 1994/1995 Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1987, Cet. Ke-4 Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, Cet. Ke-11 Saleh, Ruslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Aksara Bani, 1983, Cet. Ke-3 Saputra, Maman Marta, Asas Kriminologi(Principlies of Criminolog, Bandung Alumni, 1973 Susilo, R., Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum, Bogor: Polite, 1984 Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990, Cet. Ke-10 Sutherland, Edwin H., dan Donal Cressy, Asas-Asas Kriminologi (Principleis Of Criminologi), Disadur Oleh Maman Saputra, SH., Bandung: Alumni, 1973 Soekanto Soejono Dr. SH. MA., Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum, Bandung: Alumni, 1979 Syah, Muhammad Ismail, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1983, Cet. Ke-1 __________, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, Cet. Ke1 Santoso, Topo, SH., MH., Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung: AsySyamil & Grafika, 2000, Cet. Ke-1