BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 361/HK/2014 TENTANG
PEMBENTU^ DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 BUPATI KARANGASEM, Menimbang:
a.
bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam Pembangunan Nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tugas
dan fungsi serta hak dan kewajiban masing - masing dalam meningkatkan kemampuan guna mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 601/467/SJ tanggal 31 Maret 2006, prihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2013
tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Karangasem Tahun 2014.
Mengingat :
I.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Pembentukan Daerah-daerah
Tambahan
Nomor 1655)
Lembaran Negara Republik
Indonesia
2.
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang W
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Pembinaan
Jasa
Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi
Kabupaten/Kota Indonesia
dan
Pemerintah
(Lembaran
Tahun
2007
Negara
Nomor
82,
Daerah
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.
Peraturan
Menteri
04/PRT/M/2011
Pekerjaan
tentang
Umum
Pedoman
Nomor:
Persyaratan
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah
w
Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2008
Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
w
2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Karangasem Nomor 6);
Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
14.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40); 15.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2013
tentang
Pemberian
Honorarium
Dan
Uang
Saku Kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 42); MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk
Tim
Pembina
Jasa
Konstruksi
Kabupaten Karangasem Tahun 2014 dengan Susunan Keanggotaan
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi;
b. meningkatkan Kemampuan Teknologi di bidang jasa konstruksi; c.
mengembangkan
system
informasi
jasa
d.
mengadakan penelitian dan pengembangan
konstruksi;
jasa konstruksi; dan e.
melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugasnya
kepada Bupati. KETIGA
Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berfungsi antara lain : a.
melaksanakan
kebijakan
pembinaan
jasa
konstruksi; b.
menyebarluaskan
Peraturan
Perundang
-
undangan Jasa Konstruksi; c.
melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan; dan
w
d.
melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
KEEMPAT
Untuk kelancaran tugas, dan fungsi tim sebagaimana dimaksud
diktum Kesatu dalam melaksanakan
pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem dapat melibatkan Instansi terkait. KELIMA
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.
KEENAM
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 26 Mei 2014
M^KARANGASEM,,
I
'JlC^AYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem. 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Karangasem.
^5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Karangasem. 6. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kabupaten Karangasem.
7. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem. 8. Pegawai bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 9. Arsip.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 361/HK/2014 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 Penanggung Jawab
:
1. Bupati Karangasem
2. Wakil Bupati Karangasem Pengarah / Pen aseh at Ketua
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
: Asisten
Ekonomi
Pembangunan
Setda.
Kabupaten
Karangasem Wakil Ketua
; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem
Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sekretaris
Karangasem Anggota
:
1. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kabupaten Karangasem;
2. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Karangasem;
3. Kepala
Bagian
Keuangan
Setda.
Kabupaten
Karangasem;
4. Kepala Bidang Bina Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem;
5. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Peketjaan Umum Kabupaten Karangasem;
6. Kepala Bidang Tata Ruang Bangun - bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem;
7. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem;
8. Kepala
Seksi Jasa
Konstruksi
pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem. Staf Administrasi
: Staf
pada
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Karangasem.
KARANGASEM
★ u W
GEREDEG
