GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa sehubungan dengan adanya perluasan Usia Sasaran (anak didik) dan perubahan nomenklatur Instansi yang berperan dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur, maka perlu mengubah Peraturan dimaksud dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105); 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2005 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D); 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF PROVINSI JAWA TIMUR.
Pasal I
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1, setelah nomor urut 14 ditambah nomor urut 15 (baru), berbunyi sebagai berikut: “15. Layanan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”; 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 6 Usia Sasaran (anak didik) dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah : a. Sasaran layanan Taman Penitipan Anak (TPA) adalah anak usia 0 – 6 tahun; b. Sasaran layanan Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah anak usia 0 – 6 tahun; c. Sasaran layanan Kelompok Bermain (KB) adalah anak usia 0 – 6 tahun; d. Sasaran layanan Taman Kanak-kanak/Roudhotul Athfal/ Bustanul Athfal (TK/RA/BA) adalah anak usia 4 – 6 tahun; e. Sasaran layanan Bina Keluarga Balita (BKB) adalah orang tua / keluarga yang memiliki anak Balita; f. Sasaran layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah anak usia 0 – 5 tahun.” 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7 Instansi yang berperan dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat provinsi adalah : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat ; c. Dinas Pendidikan; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas Sosial; f. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur; g. Kantor Wilayah Kementerian Agama; h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur.” 4. Ketentuan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-4-
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8 (1) Untuk dapat melaksanakan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif perlu dibentuk kelompok kerja di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. (2) Unsur kelompok kerja di tingkat Provinsi terdiri dari SKPD Provinsi. (3) Unsur kelompok kerja di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari SKPD Kabupaten/Kota. (4) Lembaga Non Pemerintah dan perguruan tinggi dapat ikut serta dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif dan berfungsi sebagai mitra kerja. (5) Tugas pokok kelompok kerja meliputi : a. Koordinasi; b. Merumuskan kebijakan dan strategi; c. Pelaksanaan; d. Pemantauan dan evaluasi; e. Pelaporan (6) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan untuk tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.” 5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 11 (1) Kelompok Kerja Provinsi melaporkan pelaksanaan PAUD Holistik Integratif kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pelaksanaan program dan kegiatan; b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; c. Sasaran kegiatan; d. Penggunaan anggaran yang bersumber APBN, APBD atau sumber lain; e. Permasalahan yang dihadapi ; dan f. Upaya yang telah dilakukan.”
Pasal II
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-5-
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 7 Maret 2013
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TGL. 7 – 3 – 2013 No.15 Th 2013 / D
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
