KESEPAKATAN BERSAITIA ANTARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAPUA DAN MALUKU DAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG KOORDINASI BIMBINGAN DAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK BENDAHARAWAN, PERTUKARAN DATA, EKSTENSIFIKASI DAN TNTENS|FTKAST PAJAK PENGHASILAN (PPh) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
Nomor
:
MoU-OUWPJ.LBl2Ol4
Nomor
:
97311156/GPB
lv lzafi
Pada hari ini, Rabu tanggal 21 bulan Mei Tahun 2AL4, beftempat di Manokwari yang beftanda tangan di bawah ini :
l.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku, berkedudukan di Jayapura, Jalan Raya Abepura Nomor 35 Kotaraja Jayapura, Kode Pos 33120,
dalam hal ini diwakili oleh RIDA HANDANU NIP. 19591O28f981121001, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Direktorat lenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Pemerintah Provinsi Papua Barat,
bed<edudukan di Manokwari, Jalan Siliwangi Nomor 1 Manol$/ari, Kode Pos 98312 Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh
Dns. ISHAK
L
HALLATU, M.Si, Pangkat Pembina Utama Madya selaku Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
ilIP. 195703241980021002,
Barat, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAI sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
PIHAK PERTAMA adalah insUtusi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-
a. bahwa
undangan yang berlaku;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pemerintahan di daerah (Pemerintah Daerah) Provinsi Papua Barat;
c.
bahwa dalam rangka mendukung penerimaan negara, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama Koordinasi Bimbingan dan Pengawasn Wajib Pajak Bendaharawan, Pertukaran Data, Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama ini.
Berdasarkan hal-hal tercebut diatas, PARA PIHAK sepalot untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan ketenfuan-ketentuan sebagai berikut :
BAB
I
DASAR KESEPAKATAil BERSAMA Pasal 1 Yang menjadi dasar Kesepakatan Bersama ini adalah
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Peryajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PengganU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Undang-Undang dan Bangunan sebagaimana telah diubah, terakhir Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20tti
dengan
4,
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten PuncakJaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 0 18/PUU-I12003;
5.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4889;
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200F. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perahrran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor a5a$;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20M tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun Z:AM Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor +438);
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9.
Peraturan Pemerinbh Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tata Cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Peryajakan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Infonnasi yang berkaibn dengan perpajakan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang ; Pajak atas Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto teftentu 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23lPMK.07l20l4 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP PBB;
17. Peraturan Bensama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15/PMK.07|20L4 dan Nomor 10 Tahun 20L4, tentang Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07|2OLZ tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Kedaerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Kuasa Bendaharawan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03|20L3 tentang Perubahan ketiga atas PMK Nomor 161PMK.0312013 tentang rincian jenis data dan informasi serta tatacara penyampaian data dan informasi yang be*aitan dengan perpajakan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor L4 Tahun 2ALZ tentang Perubahan atas Peraturan Daerah provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 20tt tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 49);
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 50);
4
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 51);
25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 52);
BAB
II
MAKSUD DAN TUTUA]I Pasal 2
1.
Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama kelembagaan, dalam hal :
a.
Meningkatkan sinergi dan keterpaduan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai upaya memperlancar pelaksanaan tugas dibidang perpajakan.
b.
Melakukan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan, Pertukaran Data dan Informasi, Melakukan Kegiatan Ekstensifi kasi dan Intensifikasi.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan
kepatuhan bendaharawan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, melakukan Pertukaran Data dan/atau Informasi demi ketersediaan data yang cukup, melakukan kegiatan ekstensifikasi dalam rangka penambahan jumlah wajib pajak serta melakukan kegiatan Intensifikasi penggalian potensi PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21 serta PBB P3, sehingga menghasilkan kepatuhan yang tinggi dan penerimaan pajak yang optimal.
BAB IIX RUANG LINGKUP Pasal 3
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. Koordinasi Bimbingan dan Pengawasn Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Provinsi Papua Barat, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64|PMK.05/2013 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/ pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Kuasa Bendaharawan Umum Daerah;
:
Peftukaran Data dan Informasi berdasarkan pada Pasal 35A Undang-Undang Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, menyangkut data dan informasi sebagaimana data kepegawaian, data DPA dan SP2D, data kependudukan, data IMB data usaha Mikro kecil dan menengah, data kendaraan, data investor dan data lainnya, serta data Realisasi Penerimaan terkait.
5
Kegiatan Et<stensifikasi dalam rangka penambahan jumlah wajib pajak dalam wilayah Provinsi Papua Barat;
Kegiahn Intensifikasi dalam rangka penggalian potensi pajak terutama PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 sefta PBB P3 dalam wilayah Provinsi Papua Barat.
BAB IV PEI.AI(SANAA]T KESEPAKATA]T BERSAMA Pasal 4
Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersamasama dan/atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi yang dituangkan dalam suatu Keputusan Bersama yang dibuat oleh PARA PIHA( untuk masing-masing kegiatan. Pasal 5
Kegiatan Bimbingan dan Pengawasn Kepatuhan Bendaharawan.
1.
PIHAK PERTAMA melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasn terhadap para wajib pajak bendaharawan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat.
2.
PIHAK KEDUA memfasilitasi kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap bendaharawan pemerintah seluruh SKPD se Provinsi Papua Barat.
3.
PARA PIHAK menetapkan Bentuk, Jenis Kegiatan Bimbingan dan Pengawasn dan Jadwal Waktu serta Biaya Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pengawasan.
Pasal 6
Kegiatan Peftukaran Data dan Informasi.
1.
PIHAK PERTAMA memfasilitasi pertukaran data dan informasi dengan PIHAK KEDUA.
2.
PARA PIHAK menetapkan Jenis data
dan Bentuk pertukaran data dan
Informasi.
Pasal 7
Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifi kasi.
1.
PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan ekstensifikasi dalam rangka penambahan jumlah wajib pajak.
2.
PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan Intensifikasi penggalian potensi PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21 dan PBB P3;
3.
PIHAK KEDUA memfasilitasi penyiapan Data dan Informasi yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan kegiatan Ekstensifikasi wajib pajak dan Intensifikasi PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21 dan PBB P3.
Pasal 8
Penunjukan Pejabat Penghubung dan Forum Koordinasi
1.
(dua) orang Pejabat Penghubung yang beftugas untuk memperlancar komunikasi antar PARA PIHAK.
2.
Pejabat Penghubung PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:
PARA PIHAK masing-masing menunjuk 2
a. Nama Jabatan
Kepala Bidang Dukungan Tehnik dan Konsultasi
Alamat
KANWIL DJP Papua dan Maluku
Telepon/ HP
(0967) 589178-s89179
b. Nama Jabatan
Kepala Bidang Kerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian
Alamat
KANWIL DJP Papua dan Maluku
Telepon/ HP
(0957) s8e178-s89179
3.
Pejabat Penghubung PIHAK KEDU& sebagai berikut:
a. Nama Jabatan
Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain dan Bagi Hasil
Alamat
Jl. Siliwangi Nomor 01 Manokwari - Papua Barat
Telepon/ HP
(0985) 212680 / 0812823s0434
Kepala Bidang Pendataan, Perundang-undangan,
b. Nama Jabatan
Pembinaan dan Pengembangan (P4)
4. 5. 6.
Alamat
Jl. Siliwangi Nomor 01 Manokwari - Papua Barat
Telepon/ HP
(0986) 212680
/
081281142006
PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Forum Koordinasi.
Forum Koordinasi beranggotakan Pejabat Penghubung dari PARA PIHAK dan apabila diperlukan dapat ditambah anggota Iain diluar Pejabat Penghubung atas persetujuan PARA PIHAK. Forum Koordinasi berfungsi
:
a. Memperlancar pelalaanaan
tugas yang tercakup dalam ruang lingkup pada
Kesepakatan Bersama ini, dan/atau
b.
Menyelesaikan permasalahan
yang akan timbul dalam
pelaksanaan
Kesepakatan Bersama ini;
c. Forum Koordinasi bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
BAB V KERAHASIAAN Pasal 9
1.
PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data dan informasi yang diterima dari PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2.
PIHAK PERTAMA hanya dapat memanfaatkan data dan informasi yang diterima dari PIHAK KEDUA sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini.
8
BAB VI PEMBIAYAAI Pasal 10
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepalotan Bersama ini
menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan.
BAB
VII
JANGKA WAKTU Pasal 11 1.
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waKu 5 tahun dan mulai ber{aku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan &rsama ini oleh PARA PIHAK.
2.
Kesepakatan Bercama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen atau addendum.
Apabila PIHAK PERTAMA danlatau PIHAK KEDUA bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA memberitahukan secara teftulis sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir. 4.
Apabila setelah ditandatangani Ke*pakatan Bersama ini terdapat ketentuan dalam Kesepakatan Bercama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama initetap berlaku sefta mengikat PARA PIHAK.
5.
Kesepakatan Bersama ini dapat batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini diberlakukan.
9
BAB KEADAAN KAHAR
VIII
(
FORCE MA]EURE)
Pasal 12 1.
Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah situasi diluar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan teftulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang. PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasat*an Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK.
BAB IX KETEI{TUAN LAIN-LAIII Pasal 13 1.
Hal-hal yang belum cukup dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakaU PARA PIHAK untuk ditetapkan sebagai amandemen/addendum Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
Usul perubahan ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkepentingan kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum saat perubahan diusulkan.
Pasal 14
t.
Setiap permasalahan yang timbul dalam pelakanaan isi Kesepakatan Bersama ini diselesaikan bersama PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufiakat. Kesepakatan Bersama ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkan, diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
10
BAB X PENUTUP Pasal 15
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ditetapkan di Manokwari Pada tanggal 2L Mei 2014
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
PIt. SEKERFTARIS DAERAH
KEPAIS KANTOR WII.AYAH D]P
BARAT
PAPUA DAN MALUKU
HALIATU
HANDANU
1980021002
19s910281981121001
MENGFTAHUI
ABMHAM O. ATURURI
11
