GERAKAN INOVASI MASSIVE DALAM REFORMASI BIROKRASI Jakarta, 28 September 2016
ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Kondisi Saat Ini
• UU 25/2009 ttg Yanlik ; PP 96/2012; Perpres; PermenPANRB • Perpres No. 81/2010 ttg GD-RB
Hasil yang diharapkan INVESTASI (progrowth)
8 area Perubahan RB
survei
Kondisi Birokrasi
• Daya Saing Rendah PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUIBLIK
• Pelayanan Publik Meningkat, Tapi Lambat
KESEMPATAN KERJA (pro-job) PENDAPATAN NAIK (pro-poor) KELESTARIAN LINGKUNGAN (proenvironment)
• NAWACITA • Kondisi Lingkungan & Persaingan Global • Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kendala Utama Kualitas Pelayanan Publik : Rendahnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik 1.
Rendahnya kepatuhan/implementasi Standar Pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi yang didominasi oleh pelanggaran perilaku aparatur atau masalah sistemik yang terjadi di instansi pelayanan publik, misalnya: ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan >> secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.
2.
Mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, hambatan pertumbuhan investasi.
3.
Pencapaian target RPJPN, RPJMN, RKP yang terkait sektor pelayanan publik barang, jasa dan administrasi bakal terhambat.
4.
Kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme publik.
HIPOTESA:
Kepatuhan RENDAH
Maladministrasi TINGGI
Kualitas Pelayanan RENDAH
Penyebab Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik adalah adanya ::: MALADMINISTRASI ::: Konsep inefisiensi birokrasi dikaitkan dengan dunia usaha:
Maladministrasi
Inefisiensi Birokrasi
Korupsi
KUALITAS PELAYANAN RENDAH
1) Perilaku (kebijakan) pemerintah yang berpengaruh terhadap keputusan investasi; 2) Birokrasi yang tidak efisien > panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, suap/pungli, tidak transparan; ketidakpastian hukum dan prosedur; tidak ada mekanisme pengaduan, dll
Salah Satu Indikasi Kualitas Pelayanan Publik dapat Dilihat dari Statistik Pengaduan Masyarakat
EVALUASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016
TUJUAN EVALUASI
1. Melihat sejauh mana implementasi kebijakan UU No. 25 Tahun 2009 menuju peningkatan pelayanan publik yang prima 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan pelayanan 3. Mendorong unit pelayanan publik memberikan pelayanan yang prima
INDIKATOR EVALUASI 1. Standar Pelayanan 2. Maklumat Pelayanan 3. Survei Kepuasan Masyarakat 4. Pengelolaan Pengaduan 5. Inovasi Pelayanan Publik
LOKUS EVALUASI 1. 2. 3. 4. 5.
RSUD Disdukcapil PTSP Kepolisian Puskesmas
6. Sarana Prasarana
Pembinaan Berkelanjuta n
Penetapan 59 Kab Kota Role Model
Penetapan Indikator Evaluasi
Pelaksanaan Evaluasi
Monitoring
Pembinaan/Pe ndampingan
Pengolahan Hasil Evaluasi Saran/Rekome ndasi
Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2016 Nilai Hasil Evaluasi
TERTINGGI PEMDA
RATA-RATA PEMDA
71,52
31,93
TERTINGGI POLRES
RATA-RATA POLRES
TERENDAH POLRES
91,75 89,10
72,84
TERENDAH PEMDA
35,35
Catatan: 1. Evaluasi Pelayanan Publik 2016 dilakukan pada 59 Kabupaten Kota terpilih 2. Ada 5 Unit Pelayanan yang menjadi lokus evaluasi yaitu : PTSP, RSUD, Disdukcapil, Puskesmas dan Polres/Polresta
Gambaran Umum Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2016 Pemda
Polres
Nilai Tertinggi
91,75
89,10
Nilai Terendah
31,93
35,35
Nilai Rata-Rata
71,52
72,84
•Evaluasi pelayanan publik tahun 2016 dilakukan pada 59 Kabupaten Kota terpilih. •Ada 5 Unit Pelayanan Publik yang menjadi lokus evaluasi yaitu PTSP,RSUD,Disdukcapil,Puskesmas, Polres/Polresta. •Berdasarkan hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2016 diperoleh nilai rata- rata dari 59 Kabupaten Kota terpilih sebesar 71,52. Untuk Polres dan Polresta diperoleh nilai rata-rata dari 59 Polres/Polresta yang dievaluasi sebesar 72,84.
Data Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2016 1
Kota Banda Aceh
82.98
Rata-Rata Pemda + Polres 81.58
2
Kota Medan
63.78
3
Kab. Deli Serdang
4
31
Kota Malang
79.23
Rata-Rata Pemda + Polres 79.35
63.98
32
Kab. Malang
85.94
85.45
63.78
61.82
33
Kota Tarakan
59.58
62.51
Kota Padang
73.15
75.28
34
Kota Samarinda
67.43
68.55
5
Kota Bengkulu
60.10
63.74
35
Kota Balikpapan
80.28
80.48
6
Kota Pekanbaru
73.83
75.88
36
Kab. Penajam Paser Utara
50.39
55.97
7
Kota Jambi
69.65
67.92
37
Kab. Kutai Kartanegara
72.20
73.02
8
Kota Batam
70.40
69.52
38
Kota Banjarmasin
81.07
78.38
9
Kota Tanjung Pinang
70.65
70.02
39
Kota Palangkaraya
46.53
52.73
10
Kota Palembang
77.25
75.00
40
Kota Pontianak
85.25
82.56
11
Kota Pangkal Pinang
61.60
66.78
41
Kota Denpasar
74.43
73.51
12
Kab. Bangka Tengah
80.68
80.40
42
Kab. Badung
67.68
65.54
13
Kota Bandar Lampung
79.20
78.72
43
Kab. Gianyar
73.96
75.43
14
Kota Metro
76.90
76.58
44
Kota Mataram
73.20
74.44
15
DKI Jakarta
69.58
70.47
45
Kota Kupang
63.05
60.01
16
Kota Serang
48.80
58.37
46
Kota Manado
58.30
57.70
17
Kota Tangerang
78.38
74.60
47
Kota Bitung
63.20
63.63
18
Kota Bandung
83.15
81.84
48
Kota Gorontalo
54.13
57.20
19
Kota Sukabumi
82.03
80.48
49
Kota Palu
68.91
71.93
20
Kab. Karawang
70.63
72.10
50
Kab. Donggala
60.45
63.02
21
Kab. Bekasi
60.03
62.22
51
Kab. Mamuju
62.27
66.77
22
Kota Semarang
91.75
89.10
52
Kota Makassar
63.73
65.34
23
Kab. Kudus
85.55
83.76
53
Kab. Maros
66.95
66.48
24
Kota Yogyakarta
87.40
84.32
54
Kab. Pinrang
83.90
81.48
25
Kab. Kulon Progo
73.85
75.34
55
Kota Kendari
72.56
73.20
26
Kab. Sleman
74.60
75.88
56
Kota Ambon
58.37
58.90
27
Kab. Bantul
84.72
84.98
57
Kota Ternate
72.25
68.38
28
Kota Surabaya
74.75
76.16
58
Kota Jayapura
79.77
78.15
29
Kab. Sidoarjo
77.56
78.45
59
Kab. Manokwari
31.93
35.35
30
Kab. Banyuwangi
75.40
75.32
71.52
71.78
No
KABUPATEN/KOTA
Rata-Rata Pemda
No
KABUPATEN/KOTA
Rata-Rata
Rata-Rata Pemda
Masyarakat Butuh Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perlu Strategi Baru Melakukan Percepatan. Bukan biasa-biasa saja, tetapi upaya luar biasa. Perlu ide dan gagasan kreatif dalam melakukan terobosan pelayanan publik. Gampang dipelajari dan direplikasi.
Mengapa Inovasi Jadi Breakthru ? Inovasi Bagi Dunia Bisnis Nafas untuk keberlangsungan Usaha. Pilihannya: Berinovasi atau Mati.
Inovasi Pelayanan Publik Nafas untuk mendapatkan kepercayaan publik. Pilihannya: Berinovasi atau Kehilangan kepercayaan publik dan daya saing.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK • Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. • Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.
Strategi: • Inovasi merupakan bagian program dan anggaran instansi. • Bagian dari tugas dan fungsi instansi. • Pembiasaan instansi dan menjadi budaya organisasi
Pelembagaan /Keberlanjutan
Strategi: • Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pembentukan/ Pelayanan Publik Penciptaan • Pendampingan Inovasi Lembaga Mitra Pembangunan • Pilot Project Pemerintah
Pengembangan Inovasi Strategi: • Transfer of Knowledge/ Replikasi. • Database dan Pembelajaran Berbasis IT melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik. • Pembentukan Hub Inovasi Pelayanan Publik
Mendorong dengan Suasana Kompetitif. Memenuhi standar penilaian dengan tolok ukur UNPSA. Terbukti dapat direplikasi dan berkelanjutan.
Uraian Terdaftar
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
515
1.189
2.476
Desk Evaluation
99
99
99
Presentasi/ Wawancara
33
40
71
9
25
35
Mystery Shopping
Apa yang dikompetisikan ? Pelayanan: Langsung pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak langsung antara pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan.
Tidak langsung upaya pembaharuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
PROSES KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016
Lokal / Instansi / K/L
Publish Top 99 Publish Top 35
1.215 Inovasi
2.476 Inovasi
Uraian Babak I Babak II Finalis Pemenang
2008-2013
2014 -
2015 11 7 5 -
20 11 5 2
TRANSFER OF KNOWLEDGE / REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK Proses Transfer: • Pengenalan Inovasi Pelayanan Publik. • Coaching Clinic dengan bantuan Fasilitator. • Proses lanjutan fasilitasi yang dimulai dengan Komitmen Pimpinan Instansi.
Coaching Clinic
Pengenalan
Komitmen
TRANSFER OF KNOWLEDGE / REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Transfer of Knowledge/Replikasi Inovasi Pelayanan Publik sudah mulai dirintis: • Juni 2016 – Transfer of Knowledge/Replikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kab/Kota untuk 57 Kabupaten/Kota Role Model Pelayanan Publik. Terbangun komitmen replikasi dari 36 unit PTSP. • Agustus 2016 - Rapat Koordinasi PANRB dan Knowledge/Replikasi Inovasi Pelayanan Publik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terbangun komitmen replikasi dari 22 Kab/Kota se-Provinsi NTT.
Pada 26 – 27 Okt 2016 di Bandung, akan dilaksanakan:
• Forum Transfer of Knowledge/Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Nasional untuk Sejumlah Model Pelayanan Publik di Indonesia, sekaligus Peluncuran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. • Membangun Komitmen Replikasi. • Fasilitasi bimbingan transfer of knowledge/replikasi inovasi pelayanan publik.
MODEL PELEMBAGAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK KEBERLANJUTAN
PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2014
12 Inovasi
PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015
16 Inovasi
PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016
30 Inovasi
KUNCI SUKSES INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMITMEN PIMPINAN (Membuat kebijakan, mengarahkan, memfasilitasi anggaran, memberikan tugas dan fungsi yang mendorong inovasi pelayanan publik) KEMAUAN PIMPINAN SATUAN KERJA (Faktor kekuatan dan peluang pimpinan satuan kerja lebih kuat dibandingkan dengan hambatan dan kelemahannya) SUMBER DAYA MANUSIA YANG ANDAL (Menterjemahkan gagasan pimpinan untuk merealisasikan program)
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI www.menpan.go.id
