Gedung Radius Prawiro Lantai 9 - Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat Website:

Pelengkap Buku Pegangan 2014

Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan April 2014

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro Lantai 9 - Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Website: www.djpk.depkeu.go.id

ii


· Kebijakan Hkpd Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kata Pengantar

M e nte ri K e ua ng a n repu blik indones ia Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah, rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya-lah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menyelesaikan Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2014 ini mengambil tema “Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”. Kebijakan otonomi daerah bertujuan mendorong pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang dekat kepada masyarakat daerah secara lebih berkualitas dengan memaksimalkan peran serta dan inisiatif seluruh komponen masyarakat setempat. Kebijakan ini memiliki konsekuensi logis adanya penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah diikuti dengan penyerahan pendanaan pusat ke daerah berupa kebijakan desentralisasi fiskal dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memiliki arti bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama terus berupaya untuk melakukan komunikasi, koordinasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan fiskal. Hal ini tercermin dari kualitas kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang koheren semata-mata dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan nasional yang mantap, berdaya saing, berkualitas, inklusif, dan stabil untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat sejumlah risiko dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2014, antara lain masih adanya persoalan pada perekonomian global. Di sisi lain tantangan juga datang dari komoditas dan harga minyak, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung pembangunan yang inklusif, serta terkait konsumsi dan subsidi harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi domestik.

Kata Pengantar Menteri Keuangan

iii

Namun demikian, di balik tantangan tersebut terdapat beberapa peluang yang harus dicermati dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan indikator perekonomian nasional tahun 2013, secara umum pertumbuhan ekonomi masih relatif tinggi kendati ada tekanan inflasi, pemotongan anggaran, serta tren investasi yang relatif mengarah ke moderat. Pertumbuhan ini diyakini akan meningkat kembali di tahun 2014 dengan adanya pesta demokrasi dan membaiknya iklim investasi yang dapat mendorong perekonomian nasional. Momentum tersebut diharapkan dapat direspon secara positif dalam kebijakan transfer pemerintah pusat di satu sisi dan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah di sisi yang lain. Upaya yang harus dilakukan dengan tetap fokus menjaga momentum tersebut antara lain melalui penguatan penggalian potensi perpajakan daerah guna mendorong kemandirian pendanaan daerah, pengendalian belanja daerah dengan menggunakan instrumen insentif dan sanksi, penyaluran dana transfer bersyarat, prioritas belanja pada bidang infrastruktur yang mendukung layanan publik, pengendalian defisit serta peningkatan kualitas aparatur daerah dalam mengelola keuangan daerah. Dengan diterbitkannya pelengkap buku pegangan ini diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat saling bersinergi dalam kerangka pemahaman yang sama yaitu menyukseskan tujuan akhir dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak lupa dalam kesempatan berharga ini, saya menyampaian ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh pengorbanan untuk menyelesaikan Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2014 ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kemurahan-Nya dalam setiap perjuangan untuk meraih tujuan berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam konstitusi kita yaitu memajukan kesejahteraan umum. Amin.

MENTERI KEUANGAN,

MUHAMAD CHATIB BASRI

iv



Daftar Isi

Kata Pengantar Menteri Keuangan Republik Indonesia................................................ iii Daftar Isi........................................................................................................................ v Daftar Gambar............................................................................................................. vii Daftar Tabel.................................................................................................................. ix Bab I Pendahuluan......................................................................................................I/1 Bab II Pengaturan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Saat Ini.....................................................................................II/9 2.1. Kewenangan Perpajakan Dan Retribusi Daerah..........................................................II/9 2.2. Transfer Daerah Dana Perimbangan.........................................................................II/16 2.3. Pembiayaan Daerah..................................................................................................II/42 2.4. Sistem Informasi Keuangan Daerah..........................................................................II/50 Bab III Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun 2014.................................................... III/53 3.1. Dana Perimbangan.................................................................................................. III/53 3.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH).................................................................................. III/53 3.1.2. Dana Alokasi Umum...................................................................................... III/68 3.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)........................................................................... III/72 3.2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian............................................................... III/100 3.2.1. Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus)................................................... III/100

Daftar Isi

v

3.2.2. Kebijakan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)............................................. III/101 3.2.3. Dana Keistimewaan DIY.............................................................................. III/101 3.2.4. Kebijakan Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNSD......................................................................... III/103 3.2.5. Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)................................. III/107 3.2.6. Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID)......................................................... III/108 3.2.7. Kebijakan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)..... III/115 Bab IV Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Daerah dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.................................................................IV/119 4.1. Peningkatan Pendapatan Daerah Kebijakan Perpajakan dan Retribusi Daerah.....IV/119 4.2. Pengendalian Belanja Daerah ...............................................................................IV/128 4.3. Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah..................................................................IV/136 Bab V Penutup........................................................................................................V/141 DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................... 143 Lampiran Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2014........................... 147

vi



Daftar Gambar

Gambar 2.1

Formula Penghitungan Dana Alokasi Umum...........................................II/19

Gambar 2.2

Penghitungan Besaran DAU Untuk Provinsi Dan Kabupaten/Kota..........II/20

Gambar 2.3

Proses Penghitungan Split Daerah Induk dan Daerah Otonomi Baru......II/21

Gambar 2.4

Pola Hubungan Antar Lembaga Dalam Hibah Daerah............................II/36

Gambar 3.1 Tahap Penyaluran DBH SDA.................................................................. III/65 Gambar 4.1 Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok Sesuai PMK No. 115/PMK.07/2013......................................................IV/124 Gambar 4.2

Grafik Penetapan APBD Tahun Anggaran 2009 – 2013 Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia.........................................IV/129

Gambar 4.3

Trend Belanja Daerah TA 2009 – 2013 ................................................IV/130

Gambar 4.4

PENYERAPAN BELANJA APBD TAHUN ANGGARAN 2013..................IV/131

Gambar 4.5

Tren SiLPA Tahun Berkenaan 2009 – 2012...........................................IV/132

Gambar 4.6

Trend Dana Pemda di Perbankan 2010 – 2013....................................IV/132

Gambar 4.7 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 - 2012................................................................................IV/133

Daftar Gambar

vii

viii



Daftar tabel

Tabel 1.1

Dana Transfer Tahun Anggaran 2014 ............................................................I/3

Tabel 2.1

Peraturan Pelaksanaan UU 28/2009............................................................II/11

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Raperda dan Perda PDRD Tahun 2010 - 2013......................II/12

Tabel 2.3

Data Kesiapan Daerah dalam Memungut PBB-P2......................................II/13

Tabel 2.4

Jenis Pelanggaran dan Sanksi Terhadap Peraturan PDRD..........................II/15

Tabel 2.5

Alokasi Dana Otonomi Khusus setara 2% DAU Nasional Tahun 2007-2013.........................................................................................II/25

Tabel 2.6

Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun 2009 – 2013...........................II/25

Tabel 2.7

Alokasi TPG PNSD dan Alokasi Dana Tamsil Guru PNSD............................II/29

Tabel 2.8.

Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD............................................................II/32

Tabel 2.9

Hibah Kepada Pemerintah Daerah..............................................................II/38

Tabel 2.10

Komposisi Pendanaan JUMFP/JEDI...........................................................II/46

Tabel 2.11

Daerah Yang Melakukan Pinjaman Kepada PIP..........................................II/49

Tabel 2.12

Penyampaian APBD 2010-2014..................................................................II/51

Tabel 3.1

Jenis dan Persentase DBH Pajak............................................................... III/54

Tabel 3.2

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat (DJP) dengan Pemerintah Daerah................................. III/55

Daftar Tabel

ix

Tabel 3.3

Penyaluran DBH Pajak dan CHT................................................................ III/59

Tabel 3.4

Jenis dan Porsi Bagi Hasil DBH SDA......................................................... III/61

Tabel 3.5

Jenis dan Tarif PNBP yang Dibagihasilkan................................................. III/62

Tabel 3.6

Perhitungan Alokasi DBH Bagi DOB.......................................................... III/67

Tabel 3.7

Komposisi Alokasi Dasar dan Celah Fiskal untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014...................................................................... III/69

Tabel 3.8

Data dalam Perhitungan DAU.................................................................... III/69

Tabel 3.9

Penetapan Bobot Variabel Kebutuhan Dan Kapasitas Fiskal Dalam Penghitungan DAU Tahun 2014....................................................... III/70

Tabel 3.10

Daerah Otonomi Baru................................................................................ III/72

Tabel 3.11

Alokasi DAK Tahun 2014............................................................................ III/74

Tabel 3.12

Jumlah Daerah Penerima DAK 2014 per Bidang........................................ III/97

Tabel 3.13

Resume Alokasi DAK TA 2014.................................................................... III/98

Tabel 3.14

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK TA 2014................................................ III/99

Tabel 3.15 Tabel Alokasi Anggaran Dana Keistimewaan DIY TA 2013 Berdasarkan Bidang Kewenangan .......................................................... III/101 Tabel 3.16

Alokasi Anggaran Dana Keistimewaan DIY TA 2014 Berdasarkan Bidang Kewenangan .......................................................... III/102

Tabel 3.17

Kebijakan Perhitungan DID Tahun 2010-2014.......................................... III/109

Tabel 3.18 Bobot Penilaian Perhitungan DID Tahun 2013 dan 2014........................... III/113 Tabel 3.19

Kebijakan Alokasi Minimum Perhitungan DID Tahun 2013 dan 2014 ..... III/114

Tabel 4.1

Perda Pajak Rokok...................................................................................IV/126

Tabel 4.4 Tabel Perkembangan jumlah peserta kegiatan LKD, KKD, dan KKDK......IV/138

x



Bab I Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang telah mencatat kinerja perekonomian yang cukup membanggakan pada sepuluh tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,7 persen pada tahun 2013, dan angka tersebut masih lebih baik dibandingkan rata-rata negara setara itu yang pertumbuhannya hanya 3,6 persen. Di tingkat regional, pada tahun 2012 perekonomian daerah menunjukkan kinerja yang relatif baik. Bahkan hal yang cukup mengejutkan terjadi, bahwa pertumbuhan yang cukup tinggi setelah kawasan Jakarta dan Jawa, berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu mencapai 6,0 persen. Kinerja ekspor atas sumber daya alam (SDA) dan investasi di bidang infrastruktur menjadi penyumbang pertumbuhan yang tinggi di KTI tersebut. Sedangkan di kawasan lain permintaan domestik yang kuat ditopang oleh daya beli riil masyarakat yang meningkat dan basis konsumen yang luas seiring dengan berkembangnya kelompok kelas menengah di Indonesia merupakan penyumbang pertumbuhan perekonomian tersebut. Namun demikian, tantangan perekonomian Indonesia ke depan akan selalu membayangi dari waktu ke waktu. Indonesia sebagai negara dengan kebijakan makro ekonomi yang dipengaruhi oleh ekonomi global (small open economic) diyakini rentan oleh perubahan indikator perekonomian global. Kebijakan makro ekonomi negara-negara maju menjadi faktor yang terus membayangi kebijakan makro ekonomi Indonesia, antara lain yaitu kebijakan likuiditas global, kenaikan harga komoditas pangan dan energi, dan volatilitas daya tukar Rupiah. Di samping itu, berdasarkan McKinsey Global Institute dalam “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential”, Indonesia di tahun 2030 diprediksi menjadi

Pendahuluan

I/1

negara dengan kekuatan ekonomi di urutan ke-7 dunia apabila bisa mengatasi tantangantantangan pembangunannya. Bergesernya raksasa perekonomian dunia dari belahan Benua Amerika dan Eropa menuju Benua Asia berpotensi mengubah Indonesia menjadi negara yang secara makro ekonomi akan mempengaruhi negara-negara lain (large open economic). Namun demikian, saat ini tantangan kebijakan fiskal seperti kebijakan politik anggaran, kepastian hukum, iklim investasi, dan tingkat pembangunan infrastruktur masih belum menunjukkan indikator yang sejalan dengan gambaran di masa depan. Menghadapi tantangan di masa mendatang, Indonesia harus fokus mengembangkan kebijakan perekonomian yang bersifat inklusif. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pertumbuhan perekonomian harus dapat diciptakan secara merata oleh seluruh daerah dan dirasakan pula dampaknya seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dibangunnya koridor pusat-pusat pertumbuhan perekonomian (pool of growth) adalah salah satu prasyarat dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Tujuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang berdampak pada perekonomian di daerah menjadi sangat krusial. Seyogyanya, pelayanan publik juga menunjukkan peningkatan baik secara kuantitas dan kualitas. Pelayanan publik yang baik setidaknya mengacu kepada dua hal pokok yaitu memberikan kepuasan kepada publik dan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimum (minimum local public service delivery standards). Dengan demikian, peningkatan pelayanan publik dapat mendorong pembangunan ekonomi yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik (social welfare). Sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal telah mempergunakan kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) sebagai acuan. Kerangka kebijakan HKPD mengamanatkan bahwa pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus dilaksanakan secara adil, proporsional, dan akuntabel yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU 33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan berbagai sumber daya, diantaranya adalah dalam hal pendanaan. Kebutuhan pendanaan ini cenderung meningkat seiring dengan kompleksitas dan dinamika masalah di daerah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan pusat ke daerah baik di sisi pendapatan maupun belanja, Pemda berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pajak Daerah

I/2



dan Retribusi Daerah (PDRD) didorong agar dapat menggali potensi pendapatan daerah melalui instrumen PDRD (local taxing power). Sedangkan di sisi belanja, melalui asas money follows function yaitu penyerahan pendanaan dari pusat ke daerah yang mengikuti arah ke mana beban tersebut berada, pengalokasiannya dilakukan melalui mekanisme kebijakan dana perimbangan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Sejalan dengan semakin banyaknya pelimpahan tugas pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemda maka semakin besar pula dana yang diserahkan dari pusat ke daerah. Untuk Tahun Anggaran (TA) 2014, alokasi dana transfer ke daerah memiliki porsi yang cukup besar, yaitu sebesar 30 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk TA 2014 alokasi dana transfer ke daerah termasuk hibah dialokasikan sebesar Rp595,05 Triliun. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Dana Transfer Tahun Anggaran 2014 Jenis Dana Transfer

dalam triliun Rp

Dana Alokasi Umum (DAU)

341,21

Dana Alokasi Khusus (DAK)

33,00

Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak)

51,78

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

61,92

Dana Otonomi Khusus Aceh (Otsus Aceh)

6,82

Dana Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua))

6,82

Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)

2,50

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

0,52

Dana Hibah

2,54

Dana Penyesuaian:

Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Dana Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) Biaya Operasional Sekolah (BOS)

87,94

60,54 1,85 24,07

Dana Insentif Daerah (DID)

1,39

Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

0,09

Total Dana Transfer

595,05

Sumber : UU 23/2013 APBN TA 2014

Pendahuluan

I/3

Anggaran transfer ke daerah tersebut setiap tahun mengalami peningkatan, namun apakah anggaran transfer ke daerah yang besar itu sudah mencerminkan semakin baiknya pelayanan publik di daerah atau malah sebaliknya? Apakah pengelolaan keuangan daerah sudah dijalankan dengan baik? Hal tersebut tentu saja menjadi pendorong bagi kita untuk bekerja lebih keras lagi guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, karena berangkat dari kesadaran bahwa pelayanan publik yang baik hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dapat diartikan pula bahwa setiap Rupiah dana yang dialokasikan harus dapat dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Setiap peningkatan besaran dana yang ditransfer ke daerah harus bisa dirasakan oleh masyarakat seperti tersedianya infrastruktur dan program-program kesejahteraan rakyat. Kebijakan desentralisasi diarahkan untuk memberikan diskresi yang besar dalam pengelolaan keuangan sejalan dengan pemberian tanggung jawab yang besar pula dalam pelayanan. Kewenangan daerah dalam perpajakan daerah terus ditingkatkan baik dari jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah maupun dalam penetapan tarif pajak. Kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengendalikan pengeluaran daerah dengan mengkaitkan pembayaran pajak dengan tingkat pelayanan di daerah. Selain itu, dana transfer yang disalurkan kepada daerah sebagian besar berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Kebijakan ini diambil agar daerah dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap daerah. Perlu kita sadari bahwa kebijakan desentralisasi yang diambil oleh Pemerintah Pusat belum sepenuhnya sejalan dengan capaian tingkat kesejahteraan di tingkat lokal. Pertama, Pelayanan publik yang disediakan oleh Pemda yaitu penyediaan barang-barang untuk kebutuhan publik (public goods) seperti jalan, jembatan, pasar terminal, rumah sakit, dan lain-lainnya. Kedua adalah pengaturan-pengaturan publik (public regulations) yang dikemas dalam bentuk peraturan daerah (Perda) seperti Perda Izin Mendirikan Bangunan, Perda Kependudukan, Perda PDRD, dan lain-lainnya belum banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Setelah lebih dari satu dekade pasca reformasi, pelaksanaan otonomi daerah masih memerlukan pembenahan dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar yang masih belum menunjukkan pencapaian yang signifikan dari standar pelayanan minimal (SPM).

I/4



Buruknya pengelolaan keuangan akan berimbas pada rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan. Jika pelayanan publik belum optimal, maka kesejahteraan rakyat akan sulit terwujud. Misal, jika Pemerintah Pusat gagal menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, hak rakyat untuk hidup sehat dan terjangkau akan sulit diperoleh, yang berakibat pada kesejahteraan rakyat akan sulit dicapai. Pengelolaan keuangan daerah yang

bertumpu pada kepentingan publik (public

oriented) tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah. Dalam ruang lingkup keuangan daerah, maka akan selalu melekat konsep anggaran terutama terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah. APBD merupakan kebijakan politik yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab melalui kebijakan ini, para pembuat keputusan bisa melakukan alokasi sumber daya keuangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan Pemda menjabarkan secara terpadu tentang arah serta sasaran Rencana Kerja Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Perlu juga diketahui bahwa penyusunan APBD yang baik, harus juga diikuti dengan penetapan APBD secara tepat waktu, karena jika terlambat dapat pula menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data penetapan APBD sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, menunjukkan perkembangan ke arah yang positif atas penetapan APBD tepat waktu pada tahun 2010 terdapat 214 daerah menjadi 354 daerah pada tahun 2014. Namun demikian, dari total keseluruhan sebanyak 524 daerah, masih banyak daerah yang terlambat menetapkan APBD-nya. Sedangkan tren daerah yang terkena sanksi penundaan DAU dari tahun ke tahun juga menunjukkan indikator yang kurang memuaskan. Selama 3 tahun terakhir daerah yang terkena sanksi mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2012, 2013, dan 2014 secara berturut-turut adalah 16, 17, dan 23 daerah. Selanjutnya, tata kelola keuangan daerah yang baik bersumber dari kualitas APBD yang mencerminkan kehendak rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, hal tersebut belum tergambar dari postur APBD yang ideal. Struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai,

Pendahuluan

I/5

minimnya belanja infrastruktur, dan tingginya penggunaan sisa lebih perhitungan (SiLPA) anggaran daerah dari tahun sebelumnya. Selain itu, upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan Pemda mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dengan cakupan luas dan tepat waktu. Jika merujuk kepada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Indonesia Tahun 2011, tentu kita dapat sedikit berbangga karena jumlah daerah yang mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami peningkatan yaitu sejumlah 67 LKPD dari 524 LKPD atau sekitar 13 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 19 LKPD dari 524 LKPD atau sebesar 3 persen dari total LKPD, namun di sisi lain angka ini dapat juga diartikan bahwa masih banyak laporan keuangan Pemda yang tidak disajikan dengan wajar sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP). Pengaturan mengenai hubungan pusat dan daerah baik terkait politik, pembagian urusan, dan fiskal akan disesuaikan terus dengan arah memperkuat otonomi daerah. Saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemerintahan Daerah sedang dibahas di DPR. Sementara itu, RUU terkait desentralisasi fiskal (pengganti UU 33/2004) juga akan disampaikan ke DPR untuk dibahas menjadi undang-undang (UU). UU tersebut akan diarahkan untuk memperbaiki formulasi dana transfer dan pengendalian terhadap belanja APBD. Sistem pendanaan urusan akan diatur dengan jelas dan bahkan akan dikenakan sanksi bagi setiap level pemerintahan yang mengalokasikan dana untuk kegiatan di luar tanggung jawabnya. Pengalokasian dana perimbangan akan direformulasi dengan arah memberikan kepastian sumber pendanaan bagi daerah dan memberikan insentif bagi peningkatan kualitas pelayanan. Alokasi dana akan lebih diarahkan pada pencapaian SPM pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum. Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menangani urusan tersebut akan lebih berperan untuk menilai tingkat pencapaian pelayanan pada bidang tersebut dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di tahun 2014, kebijakan desentralisasi fiskal di fokuskan pada penguatan kemampuan keuangan daerah di sisi pendapatan asli daerah (PAD) melalui implementasi Pajak Rokok dan pemantapan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Implementasi Pajak Rokok mulai diterapkan sejak 1 Januari 2014 dengan mekanisme bagi hasil kepada Pemerintah Provinsi yang pemungutannya dilakukan oleh

I/6



Pemerintah Pusat dengan mengenakan tambahan pajak pada rokok meskipun sudah dikenakan cukai (piggyback tax system). Selanjutnya bagian Pemerintah Provinsi tersebut akan dibagihasilkan kembali ke kabupaten/kota. Penerapan Pajak Rokok ini akan terus dimonitor mengingat mekanismenya yang sama sekali baru di Indonesia. Dalam rangka pemantapan pelaksanaan PBB-P2, percepatan kesiapan pemungutan dan penguatan pengelolaan pajak ini masih terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda. Momentum ini akan terus dioptimalkan mengingat tahun 2013 merupakan tahun terakhir untuk melakukan

berbagai persiapan pemungutan pajak tersebut. Pemerintah

Pusat mulai tahun 2014 tidak lagi berhak untuk memungutnya. Implikasinya, Pemda tidak lagi mendapatkan bagi hasil PBB-P2 seperti pada tahun-tahun sebelumnya apabila daerah dalam tahun 2014 belum memungut PBB-P2 tersebut. Selanjutnya, kebijakan desentralisasi fiskal tetap konsisten mencermati sisi belanja di daerah. Pemerintah Pusat sangat serius mendorong efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui mekanisme pengendalian belanja daerah. Mekanisme seperti penetapan sanksi keterlambatan penyampaian APBD, penetapan indikator layanan publik dasar dalam pengalokasian DAK, dan pengendalian defisit secara nasional diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik dasar. Terakhir, untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah tersebut, Pemerintah Pusat telah melakukan perbaikan sistem penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang didukung dengan peningkatan kapasitas (capacity building) sumber daya manusia (SDM) Pemda. Program ini diwujudkan dalam bentuk kursus atau pelatihan singkat di dalam negeri. Program dilaksanakan bekerja sama dengan universitas negeri terkemuka dengan nama Latihan Keuangan Daerah (LKD) bagi pejabat pemegang kebijakan strategis dan Kursus Keuangan Daerah (KKD) bagi pelaksana/ staff pengelola keuangan daerah. Program LKD dan KKD tersebut diselenggarakan setiap tahun secara reguler.

Pendahuluan

I/7

I/8



Bab II Pengaturan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Saat Ini

2.1. Kewenangan Perpajakan Dan Retribusi Daerah Desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat dalam rangka memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong pembangunan daerah setempat. Kebijakan ini menganut prinsip “money follows function” di mana pendanaan mengikuti fungsi atau urusan yang diserahkan kepada daerah baik yang meliputi kebijakan expenditure dan revenue assignment. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pemenuhan sumber-sumber pendapatan daerah, Pemda diberikan kewenangan untuk penggalian potensi pungutan pajak dan retribusi (local taxing power) berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Arah kebijakan yang membedakan UU ini dengan yang sebelumnya antara lain adalah: 1. Kebijakan dalam penetapan PDRD yang tadinya open-list menjadi closed-list system diharapkan dapat mendukung kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan regulasi. 2. Kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan dan retribusi daerah (local taxing empowerment) antara lain melalui perluasan basis PDRD yang sudah ada, menambah jenis, menaikkan tarif maksimum, dan diskresi penetapan tarif PDRD sehingga

Pengaturan HKPD Saat Ini

II/9

berdampak positif bagi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sedikit menimbulkan efek disinsentif dalam kegiatan perekonomian. 3. Kebijakan earmarking untuk jenis pajak tertentu dalam rangka mengarahkan kebijakan belanja daerah untuk mengatasi eksternalitas negatif di bidang kesehatan, perhubungan, dan infrastruktur. 4. Kebijakan efektivitas pengawasan pungutan daerah dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif sehingga sejalan dengan prinsip perpajakan yang bersifat nasional.

Alur Penetapan Peraturan Daerah (Perda) PDRD Sebelum PDRD tersebut dipungut, Pemda diwajibkan menerbitkan Perda. Prosedur rancangan Perda (Raperda) PDRD sampai ditetapkan menjadi Perda tersebut melalui beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh Pemda, yaitu: 1. Menyampaikan Raperda PDRD paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada: a. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu), bagi Raperda Provinsi. b. Gubernur dan Menkeu, bagi Raperda Kabupaten/Kota. 2. Menyesuaikan Raperda dengan hasil evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda. 3. Menyampaikan Perda PDRD kepada Mendagri untuk Perda Provinsi, Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota, dan Menkeu, baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/ Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 4. Menghentikan pelaksanaan Perda yang telah dibatalkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembatalan Perda dimaksud.

II/10



Peraturan Pelaksanaan UU 28/2009 Untuk mendukung pelaksanaan UU 28/2009 telah diterbitkan peraturan yang memberikan arahan secara operasional mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Perpres, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Bersama (Perber) antara Menkeu dan Mendagri. Tercatat sampai dengan tahun 2013 telah terbit sejumlah peraturan yang lebih jelasnya terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Peraturan Pelaksanaan UU 28/2009 No.

Produk Hukum

Tentang

Keterangan

1.

PP No. 91/2010

Sistim Pemungutan Pajak Daerah

2010

2.

PP No. 69/2010

Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan PDRD

2010

3.

PP No. 97/2012

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lain Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

2012

4.

Perpres No. 36/2011

Perubahan atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

2011

5.

Perber Menkeu & Mendagri No. 186/PMK.07/2010 & 53/2010 serta No. 127/ PMK.07/2012 & 53/2012

Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pajak Daerah

2010, 2012

6.

Perber Menkeu & Mendagri No. 213/PMK.07/2010 dan 58/2010

Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah

2010

7.

PMK No. 11/PMK.07/2010

Tatacara Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Ketentuan PDRD

2009

8.

PMK No. 147/PMK.07/2010

Badan atau Perwakilan Internasional yang Dikecualikan sebagai Subjek BPHTB

2010

9.

PMK No. 148/PMK.07/2010

Badan atau Perwakilan Internasional yang Dikecualikan sebagai Subjek PBB-P2

2010

10.

PMK No. 115/PMK.07/2013

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

2013

11.

Permendagri

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Setiap tahun

Sumber: DJPK, Kemenkeu


II/11

Dengan adanya aturan yang bersifat operasional tersebut diharapkan daerah menerbitkan Perda PDRD berdasarkan azas dan prinsip yang konsisten dengan peraturan di atasnya. Selain itu, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemungutan PDRD di daerah agar menjamin kejelasan serta kepastian hukum. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2013, Pemerintah Pusat telah melakukan evaluasi Perda dan Raperda sebanyak 5.879. Dari jumlah tersebut tercatat 3.912 Perda dan hasil evaluasinya telah sesuai dengan peraturan perundangan PDRD. Jumlah ini dipastikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun mengingat bahwa daerah diberikan diskresi untuk menetapkan Perda PDRD sesuai dengan arah kebijakan perekonomian daerah.

Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Raperda dan Perda PDRD Tahun 2010 - 2013 Perda dan Hasil Evaluasinya

No.

Tahun

Raperda

1.

2010

687

31

31

100%

-

0%

2.

2011

3.297

1.501

1.471

98%

30

2%

3.

2012

1.220

1.503

1.436

96%

67

4%

4.

2013

675

1.271

974

77%

22

2%

Total

Sesuai

%

Tidak Sesuai

%

Sumber : DJPK, Kemenkeu

Implementasi Kebijakan PDRD Untuk Peningkatan PAD Sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Pusat atas PDRD, penerbitan peraturan pelaksanaan mendorong Pemda untuk semakin bersemangat untuk menggali potensi pemungutan PDRD. Hal ini mengingat bahwa pungutan kepada masyarakat tidak boleh dilakukan sebelum ada penetapan Perda pungutan, maka diperlukan langkah-langkah atas masukan yang bersifat bottom up agar tidak terjadi potential loss yang akan dihadapi oleh Pemda akibat dari kekosongan peraturan pungutan PDRD. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah-langkah implementasi kebijakan yang dijalankan Pemerintah Pusat. Pertama, percepatan kesiapan pemungutan dan penguatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di mana tahun 2013 merupakan tahun terakhir untuk melakukan berbagai persiapan pemungutan pajak tersebut. Apabila daerah dalam tahun 2014 belum memungut PBB-P2 tersebut, maka

II/12



Pemda tidak lagi mendapatkan bagi hasil PBB-P2 seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Pusat sejak tahun 2014 tidak lagi berhak untuk memungutnya. Data per 13 Desember 2013 menunjukkan bahwa terdapat 405 daerah atau 82,32 persen dari jumlah daerah yang telah menetapkan Perda PBB-P2. Potensi PBB-P2 dari daerah tersebut mencakup sekitar 98,72 persen dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2011. Sementara itu, terdapat 60 daerah atau 12,20 persen dari jumlah daerah yang masih dalam proses menetapkan Perda PBB-P2. Dari keseluruhan daerah ini, potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2011. Daerah lainnya sebanyak 27 daerah atau 5,49 persen dari jumlah daerah yang belum menyusun Perda PBB-P2 dengan potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 0,18 persen dari total penerimaan tahun 2011. Data kesiapan daerah dalam memungut PBB-P2 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Data Kesiapan Daerah dalam Memungut PBB-P2 Jumlah

Potensi Berdasarkan Penerimaan Tahun 2011

Daerah

Potensi Berdasarkan Penerimaan Tahun 2011 (Rp)

405

8.154.534.488.521

82,32

98,72

a. Memungut tahun 2011

1

498.640.108.488

0,20

6,04

b. Memungut tahun 2012

17

1.074.236.906.348

3,46

13,01

c. Memungut tahun 2013

105

4.905.980.775.043

21,34

59,39

d. Memungut tahun 2014

264

1.645.474.664.781

53,65

19,92

No.

1.

Prosentase (%)

Kesiapan Daerah

Perda yang telah siap:

Jumlah Daerah

2.

Proses menyusun Perda

60

90.515.508.056

12.20

1,10

3.

Belum menyusun Raperda

27

15.053.012.135

5,49

0,18

492

8.260.103.008.712

100,00

100,00

Total Sumber : DJPK, Kemenkeu


II/13

Kedua, penguatan pemungutan Pajak Rokok yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.07/2013 akan mulai berlaku 1 Januari 2014. Hal ini memerlukan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kantor Bea dan Cukai bersama dengan Pemda terkait pemungutan Pajak Rokok. Ketiga, percepatan pemungutan Retribusi Perpajangan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 (PP 97/2012). Dengan tarif IMTA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar US$100/org per bulan, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia tahun 2012 sekitar 57 ribu orang dan berdasarkan hasil survei Bank Indonesia (BI) dengan rata-rata 88% TKA memperpanjang izin bekerja di Indonesia maka potensi penerimaan retribusi ini diperkirakan cukup besar di daerah-daerah tertentu. Keempat, percepatan atau optimalisasi pemungutan PDRD lainnya yaitu: a. PDRD lainnya yang menjadi andalan PAD sebagian besar daerah; b. Tambahan retribusi daerah dari PNBP yang dapat dialihkan menjadi retribusi daerah sesuai dengan kewenangan Pemda dan potensi daerah.

Pengawasan Pungutan Daerah Secara prinsip, pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya pemungutan PDRD berupa penetapan besaran tarif mempertimbangkan dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh daerah. Iklim investasi yang baik, kompetisi yang baik, hubungan kerjasama yang lebih baik antara Pemda dengan pengusaha merupakan tujuan dari sejalannya kebijakan fiskal pusat dengan daerah. Dengan

memperhatikan

hal-hal

tersebut,

maka

Pemerintah

Pusat

diberikan

kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pemerintah Pusat memastikan bahwa Pemda menetapkan Perda PDRD benar-benar melalui proses evaluasi, menetapkan Perda PDRD sejalan dengan hasil evaluasi, dan menyampaikan Perda yang telah ditetapkan agar terhindar dari pelanggaran yang bersifat prosedural (administratif). Selain yang bersifat administratif, Pemerintah Pusat juga melakukan pengawasan yang bersifat substantif. Pengawasan ini meliputi antara lain memastikan bahwa Pemda tidak melaksanakan pemungutan atas Perda yang telah dibatalkan.

II/14



Tabel 2.4 Jenis Pelanggaran dan Sanksi Terhadap Peraturan PDRD No. 1.

Jenis Pelanggaran Pelanggaran Prosedur (Administratif): a. Menetapkan Perda PDRD tanpa melalui proses evaluasi

Bentuk dan Besaran Sanksi Penundaan 10% DAU atau 10% DBH PPh bagi daerah yang tidak memperoleh DAU untuk setiap penyaluran.

• Penyaluran DAU bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi.

Pemotongan DAU/DBH PPh sebesar:

Penyaluran DAU bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi.

b. Menetapkan Perda PDRD tidak sejalan dengan hasil evaluasi c. Tidak menyampaikan Perda yang telah ditetapkan 2.

Pelanggaran Substantif:

Pelaksanaan Sanksi

Pencabutan Sanksi Perda telah diterima dan selesai dievaluasi.

• Penyaluran DBH Pajak PPh triwulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi

(Tetap melaksanakan a. perkiraan jumlah pemungutan atas dasar PDRD yang dipungut Perda yang telah dibatalkan) Penyaluran DBH berdasarkan Perda yang telah dibatalkan; Pajak Penghasilan triwulan berikutnya atau setelah tanggal b. 5% dari DAU atau DBH PPh (terbesar) penetapan sanksi

Surat/ keputusan penghentian pelaksanaan pemungutan PDRD dari KDH ybs. telah diterima Dirjen P.K

dalam hal perkiraan jumlah PDRD yang dipungut tidak tersedia. Sumber: DJPK, Kemenkeu


II/15

2.2. Transfer Daerah Dana Perimbangan Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU 33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat mengalokasi dana transfer ke daerah berupa dana perimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal horizontal (horizontal fiscal imbalance) dan kesenjangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance). Ketimpangan tersebut terjadi akibat dari pembagian kewenangan antara tingkat pemerintahan, Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Instrumen dalam mengatasi ketimpangan fiskal tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan berdasarkan prinsip by origin, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan. Sedangkan penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip by actual, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan PNBP tahun anggaran berjalan. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA. DBH Pajak meliputi DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WP OPDN) dan PPh Pasal 21, dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT). DBH SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Perhitungan DBH SDA dilakukan berdasarkan PNBP dari masing-masing jenis sumber daya alam yang menurut ketentuan UU 33 tahun 2004 dibagihasilkan kepada daerah. Dasar Perhitungan DBH SDA adalah sebagai berikut:

II/16



1. DBH SDA Minyak Bumi, dihitung berdasarkan produksi minyak yang terjual (lifting) dan produksi gas yang terjual dari masing-masing Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) setelah dikurangi dengan Domestic Market Obligation (DMO), Fee Usaha Hulu Migas, Pajak-pajak (PPN dan PBB), serta PDRD. 2. DBH SDA Pertambangan Umum, dihitung berdasarkan penerimaan dari iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja (Landrent/Iuran tetap) dan iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/ eksploitasi (Royalty). 3. DBH SDA Kehutanan, dihitung berdasarkan penerimaan negara dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). IIUPH merupakan pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin usaha diberikan. PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara. Sedangkan DR adalah dana yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. 4. DBH SDA Perikanan, dihitung berdasarkan Pungutan Pengusahaan Perikanan (P3) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Perikanan dan/atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan usaha perikanan dalam Wilayah Perikanan Republik Indonesia. Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh dan dijual di dalam negeri dan atau luar negeri. DBH SDA Panas Bumi, dihitung berdasarkan setoran bagian Pemerintah Pusat setelah dikurangi kewajiban perpajakan dan pungutan lainnya atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum UU No. 27/ 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan. Iuran Tetap merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai kesempatan atas eksplorasi, studi kelayakan, dan ekspoitasi pada suatu wilayah, sedangkan Iuran Produksi adalah iuran yang diberikan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha


II/17

pertambangan panas bumi. Selanjutnya PNBP SDA dimaksud dibagihasilkan ke daerah secara triwulan sesuai dengan proporsi dana bagi hasil SDA yang diatur dalam ketentuan UU No. 33/2004.

DAU DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah (horizontal imbalances), sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah (equalization grant). Besaran pagu DAU nasional berdasarkan amanat UU 33/2004 ditetapkan sekurangkurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto. PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah (DBH). Proporsi DAU untuk provinsi ditetapkan sebesar 10% dan untuk kabupaten/kota ditetapkan 90% dari besaran DAU secara nasional. DAU sebagai salah satu komponen dana perimbangan dialokasikan berdasarkan atas formula yang memperhitungkan konsep Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF) atau disebut sebagai Fiscal Gap. Fiscal Gap suatu daerah adalah selisih antara Kebutuhan Fiskal (KbF) dengan Kapasitas Fiskal (KpF) daerah tersebut. AD dihitung berdasarkan jumlah dan belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan serta tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS termasuk di dalamnya tunjangan beras dan tunjangan PPh. KbF mencerminkan kebutuhan dana yang diperlukan oleh daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. KbF diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara KpF mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam mendanai pelaksanaan layanan dasar umum. KpF dalam perhitungan DAU adalah PAD dan DBH.

II/18



Gambar 2.1 Formula Penghitungan Dana Alokasi Umum


DAU = AD + CF Keterangan: DAU

= Dana Alokasi Umum

AD

= Alokasi Dasar

CF

= Celah Fiskal

CF = KbF – KpF Keterangan: CF

= Celah Fiskal

KbF

= Kebutuhan Fiskal

KpF

= Kapasitas Fiskal


II/19

KbF = TBR (a1IP + a2IW + a3IKK + a4IPM + a5IPDRB)

Keterangan: TBR

= Total Belanja Daerah Rata-rata

IP

= Indeks Penduduk

IW

= Indeks Wilayah

IKK

= Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM

= Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB = Indeks PDRB per kapita

a

= bobot indeks masing-masing variabel

KpF = PAD + DBH SDA + DBH Pajak Keterangan: PAD

= Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA

= Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Pajak

= Dana Bagi Hasil Pajak

Gambar 2.2 Penghitungan Besaran DAU Untuk Provinsi Dan Kabupaten/Kota


II/20



DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU atas dasar celah fiskal seluruh provinsi, di mana angka bobot provinsinya diperoleh dari perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi. Begitu pula dengan DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota, besarnya dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU atas dasar celah fiskal seluruh kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota diperoleh dari perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota.

Gambar 2.3 Proses Penghitungan Split Daerah Induk dan Daerah Otonomi Baru


DAU untuk daerah otonom baru (DOB) dialokasikan setelah adanya penetapan definitif daerah yang bersangkutan melalui UU pembentukan daerah. Penghitungan DAU untuk DOB dilakukan setelah tersedianya data yang digunakan untuk menghitung AD dan CF. Apabila data tidak tersedia, penghitungan DAU untuk DOB dilakukan dengan cara membagi DAU secara proporsional (split) dengan daerah induknya berdasarkan data jumlah penduduk,


II/21

luas wilayah, dan belanja pegawai. Dalam hal data belanja pegawai atau jumlah pegawai PNSD tidak tersedia, maka digunakan data jumlah penduduk dan luas wilayah. Penyaluran DAU kepada daerah dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari besaran alokasi masing-masing daerah. Dalam rangka penyaluran tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setiap bulan dan menyampaikannya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

DAK DAK merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Kegiatan khusus yang didanai DAK adalah penyediaan/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat serta kegiatan yang dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Adapun kebijakan umum pengalokasian DAK adalah sebagai berikut: 1. mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). 2. membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka pemerataan pelayanan dasar dan mendorong pencapaian SPM. 3. meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK yang ditujukan untuk mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien, dan tepat waktu. 4. meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari sumber-sumber pendanaan lainnya.

II/22



5. meningkatkan penyediaan data-data teknis yang lebih akurat sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan keserasian dan menghindari duplikasi kegiatan antar Bidang DAK. 6. mendorong penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria pengalokasian DAK. Penentuan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu (1) penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan (2) penentuan alokasi DAK untuk masing-masing daerah. Penentuan daerah tertentu didasarkan atas tiga kriteria, yaitu: Pertama; Kriteria Umum (KU), yang ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah (indeks fiskal neto) yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS di daerah. Penerimaan umum APBD terdiri dari PAD, DAU, dan DBH kecuali DBH yang penggunaannya diarahkan (earmarking). Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang menjadi prioritas mendapatkan DAK. Kedua; Kriteria Khusus (KK), yang ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan aspek karakteristik daerah. Karakteristik daerah, meliputi: a. Daerah tertinggal; b. Daerah perbatasan dengan negara lain; c. Daerah rawan bencana; d. Daerah pesisir dan/atau kepulauan; e. Daerah ketahanan pangan; f. Daerah pariwisata Ketiga; Kriteria Teknis (KT), yang ditentukan berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK. Kriteria ini dirumuskan melalui indeks teknis yang disusun oleh Menteri Teknis terkait.


II/23

Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan UU Otsus. Ada dua UU yang mengatur Otsus, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua jo. UU Nomor 35 Tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Alokasi Dana otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya setara 2% dari Pagu DAU Nasional, dengan pembagian 70% untuk Provinsi Papua dan 30% untuk Provinsi Papua Barat yang ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka otsus pula Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi masing-masing sebesar 55% dan 40%. Pendanaan Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat oleh Pemerintah Pusat menurut UU 21/2001 harus disertai dengan terbitnya Perda Khusus (Perdasus) yang mengatur diantaranya mengenai alokasi dana kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota di lingkungan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dana Otsus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak 2008, yang alokasinya dibedakan menjadi dua, yakni: 1. untuk tahun pertama s.d. tahun kelimabelas, besarnya setara dengan 2% plafon DAU Nasional, dan 2. untuk tahun keenambelas s.d. tahun keduapuluh, besarnya setara dengan 1% plafon DAU Nasional. Arah penggunaan Otsus Aceh ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan (Pasal 183, ayat 1 UU 11/2006).

II/24



Tabel 2.5 Alokasi Dana Otonomi Khusus setara 2% DAU Nasional Tahun 2007-2013 (miliar Rupiah) Tahun

Papua

Papua Barat

Aceh

2007

3.295,7

-

-

2008

3.590,1

-

3.590,1

2009

2.609,8

1.118,5

3.728,3

2010

2.694,9

1.154,9

3.849,81

2011

3.157,5

1.353,2

4.510,70

2012

3.833,4

1.642,9

5.476,3

2013

4.355,9

1.866,8

6.222,79


Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) a. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otsus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. b. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut, dan udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global.

Tabel 2.6 Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun 2009 – 2013 (miliar Rupiah) Tahun

Papua

Papua Barat

2009

800,00

600,00

2010

800,00

600,00


II/25

Tahun

Papua

Papua Barat

2011

800,00

600,00

2012

571,40

428,60

2013

571,40

428,60


Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dana keistimewaan DIY merupakan dana yang berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai dengan kebutuhan Provinsi DIY dan kemampuan keuangan negara. Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 (UU 13/2012) tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan urusan dalam keistimewaan DIY meliputi: a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY, c. Kebudayaan d. Pertanahan, dan e. Tata ruang Kewenangan keistimewaan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) No.1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keisitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan DIY tersebut berada di Provinsi DIY. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan Provinsi DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan DIY tersebut dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan pengajuan Pemerintah Provinsi DIY. Dana keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Mekanisme pengalokasian dan penyaluran dana

II/26



keistimewaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 (PMK 103/2013) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY. Dalam rangka pengajuan usulan Dana Keistimewaan DIY, Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Mendagri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan tembusan kepada Menkeu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas). Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan tersebut dilampiri dengan dokumen Kerangka Acuan Kegiatan yang mengacu pada Perdais, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, Mendagri sebagai koordinator bersama-sama dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan kewenangan keistimewaan DIY melakukan penilaian terhadap usulan rencana kebutuhan tersebut. Mendagri kemudian menyampaikan hasil pembahasan penilaian usulan rencana kebutuhan kepada Menkeu. Sesuai dengan mekanisme APBN, Menkeu dan Kepala Bappenas melakukan pembahasan untuk menentukan usulan pagu indikatif Dana Keistimewaan berdasarkan kemampuan keuangan negara. Menkeu menetapkan alokasi Dana Keistimewaan pada APBN berdasarkan hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan DPR. Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan yang disampaikan oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Keistimewaan. Penyaluran Dana Keistimewaan DIY berdasarkan PMK 103/2013 dilakukan dengan rincian sebagai berikut: a. Tahap I disalurkan sebesar 25% dari pagu Dana Keistimewaan; b. Tahap II disalurkan sebesar 55% dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80%; dan c. Tahap III disalurkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II mencapai minimal 80%. Dalam rangka pelaporan, Pemprov DIY wajib menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan kepada KPA Dana Keistimewaan DIY dan Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Penggunaan Dana Keistimewaan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan verifikasi atas laporan pencapaian kinerja.


II/27

Guna pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Keistimewaan DIY, Menkeu melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dana keistimewaan DIY. Sementara itu, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja teknis dan pencapaian output.

Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu pilar penting untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui Pendidikan. Untuk mewujudkan pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks inilah, fungsi, peran, dan kedudukan Guru menjadi sangat stategis. UU Nomor 14 Tahun 2005 (UU 14/2005) tentang Guru dan Dosen, mendudukkan Guru sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan usia dini. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam melaksanakan keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta tunjangan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Pasal 16 ayat (2) UU 14/2005 mengamanatkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi guru setara 1 (satu) kali gaji pokok. Sejak tahun 2007, Guru PNSD maupun non PNSD yang sudah bersertifikasi menerima TPG PNSD yang langsung dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sementara untuk Guru PNSD yang belum bersertifikat mendapatkan

II/28



tunjangan kemaslahatan berupa dana Tamsil Guru PNSD yang jumlahnya tetap setiap tahun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil. Berkenaan dengan penyelarasan prinsip-prinsip otonomi daerah, di mana kewenangan atas pegawai daerah termasuk Guru PNSD merupakan kewenangan Pemda, sejak tahun 2009 pembayaran Tamsil Guru PNSD yang semula dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kemendikbud) ke Guru yang bersangkutan, diubah mekanismenya melalui Transfer ke Daerah, sementara untuk TPG PNSD diubah mekanisme penyalurannya sejak tahun 2010. Kebijakan pengalihan pengelolaan TPG PNSD dan dana Tamsil Guru PNSD dari Pemerintah Pusat (Kemendikbud) kepada pemerintah Kabupaten/Kota merupakan wujud pelaksanaan desentralisasi dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan Pemda. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 6 dan 7 PP Nomor 38 Tahun 2007, bahwa pendidikan termasuk salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Pusat (Kemenkeu) melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD masing-masing Pemda yang selanjutnya dibayarkan kepada masing-masing guru yang berhak. Alokasi TPG PNSD dan Dana Tamsil Guru PNSD per Daerah merupakan usulan dari Kemendikbud yang disampaikan kepada Kemenkeu setiap tahun berdasarkan hasil rekonsiliasi data Guru PNSD. Berdasarkan usulan tersebut, Kemenkeu menerbitkan PMK yang menjadi dasar hukum penyaluran dari RKUN ke RKUD masing-masing Pemda. Alokasi TPG PNSD dan Alokasi Dana Tamsil Guru PNSD dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Alokasi TPG PNSD dan Alokasi Dana Tamsil Guru PNSD (dalam miliar rupiah) Tahun

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Tunjangan Profesi Guru PNSD

2009

7.800,00

-

2010

5.800,00

10.994,89

2011

3.696,18

18.537,69


II/29

Tahun



2012

2.898,90

30.559,80

2013

2.412,00

43.057,80

2014*

945,86

56.136,31

Keterangan: * = PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD masih dalam proses. Sumber: DJPK, Kemenkeu

TPG PNSD Tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu pilar penting untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui Pendidikan. Untuk mewujudkan pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks inilah, fungsi, peran dan kedudukan Guru menjadi sangat stategis. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mendudukan Guru sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan usia dini. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam melaksanakan keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan diatas kebutuhan minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta tunjangan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta memenuhi persyaratan lainnya

II/30



berhak mendapatkan tunjangan profesi guru setara 1 (satu) kali gaji pokok. Sejak tahun 2007, Guru PNSD maupun non PNSD yang sudah bersertifikasi menerima Tunjangan Profesi Guru PNSD yang langsung dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Kemendikbud), sementara untuk Guru PNSD yang belum bersertifikat mendapatkan tunjangan kemaslahatan berupa dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang jumlahnya tetap setiap tahun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil. Berkenaan dengan penyelarasan prinsip-prinsip otonomi daerah, dimana kewenangan atas pegawai daerah termasuk Guru PNSD merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sejak tahun 2009 pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang semula dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kemendikbud) ke Guru yang bersangkutan, diubah mekanismenya melalui Transfer ke Daerah, sementara untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD diubah mekanisme penyalurannya sejak tahun 2010. Kebijakan pengalihan pengelolaan Tunjangan Profesi Guru PNSD dan dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pemerintah Pusat) kepada pemerintah Kabupaten/Kota merupakan wujud pelaksanaan desentralisasi dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, bahwa pendidikan termasuk salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Pusat (Kemenkeu) melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masingmasing Pemerintah Daerah yang selanjutnya dibayarkan kepada masing-masing guru yang berhak. Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD per Daerah merupakan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan setiap tahun berdasarkan hasil rekonsiliasi data Guru PNSD. Berdasarkan usulan tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukum penyaluran dari RKUN ke RKUD masing-masing Pemerintah Dearah. Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.


II/31

Tabel 2.8. Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (dalam miliar rupiah) Tahun



2009

7.800,00

-

2010

5.800,00

10.994,89

2011

3.696,18

18.537,69

2012

2.898,90

30.559,80

2013

2.412,00

43.057,80

2014*

945,86*

56.136,31

Keterangan: * PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD masih dalam proses.

Tunjangan Profesi Guru PNSD dimaksudkan untuk meningkatkan mutu guru PNSD sebagai amanat UU Nomor 14 Tahun 2005. Tunjangan Profesi Guru PNSD yang disalurkan melalui mekanisme Transfer ke Daerah adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada seluruh guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik kecuali guru pendidikan agama. Sementara itu, untuk Guru belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang besarnya Rp250.000,00 per bulan (sebanyak 12 bulan). Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD mulai diberikan tanggal 1 Januari 2009 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil. Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberhentikan pembayarannya apabila guru yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau sudah menerima tunjangan profesi atau karena hal lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

II/32



Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah. Oleh sebab itu, pada tahun 2014 dana BOS akan tetap dialokasikan sebagai dana penyesuaian. Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran BOS ke RKUD Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain sehingga memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dana BOS merupakan stimulus bagi daerah dan bukan pengganti (substitusi) dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan. Sehubungan dengan itu pemberian dana BOS akan diikuti dengan perkuatan monitoring dan evaluasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA). BOS akan dikelola oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota yang berkoordinasi secara teratur untuk menjamin agar pelaksanaan BOS mulai dari perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi berjalan lancar dan dapat meminimalkan permasalahan.

Dana Darurat Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 48 UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Darurat digunakan untuk keperluan mendesak yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/peristiwa luar biasa tersebut ditetapkan oleh Presiden, sehingga hanya daerah yang


II/33

terkena bencana dan telah mendapat penetapan sebagai bencana nasional oleh Presiden yang dapat mengajukan dana darurat kepada Pemerintah Pusat. Terkait dengan Dana Penanggulangan Bencana yang didanai APBN, terdapat tiga tahap dalam penanggulangan bencana, yaitu Tahap Pra-bencana, Tahap Tanggap Darurat dan Tahap Pasca-bencana. Berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat, Dana Darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan daerah. Batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, Dana Darurat tersebut merupakan bagian dari dana desentralisasi yang digunakan untuk mendanai kewenangan daerah dalam penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana. Sementara itu, pendanaan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan tahap pasca bencana yang menjadi urusan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengelolaan Dana Darurat diatur dalam PMK Nomor 81/PMK.07/2013 (PMK 81/2013) tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat. Dalam proses penganggaran Dana Darurat, Pemda mengajukan permintaan Dana Darurat kepada Menkeu dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan. Menkeu bersama Kepala BNPB dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permintaan Dana Darurat. Selanjutnya, Menkeu menetapkan alokasi Dana Darurat berdasarkan mekanisme APBN. Penyaluran Dana Darurat dilakukan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Dana Darurat tersebut disalurkan secara bertahap sesuai dengan pencapaian kinerja. Menkeu, Kepala BNPB, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan Dana Darurat. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Dana Darurat, Pemda wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Darurat kepada Menkeu dan laporan akhir pencapaian kinerja Dana Darurat kepada Kepala BNPB dan menteri/ pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. Kebijakan Dana Darurat sampai saat ini belum dapat direalisasikan mengingat belum adanya peraturan perundangan yang ditetapkan Presiden mengenai keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/peristiwa luar biasa. Dalam rangka implementasi kebijakan Dana Darurat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama BNPB

II/34



bersinergi untuk mempercepat Rancangan Perpres tentang Penetapan Status Bencana dan Batas Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Implementasi Dana Darurat akan menjadi alternatif sumber pendanaan penanggulangan bencana bagi Daerah yang tidak mampu mendanai melalui APBD.

Kebijakan Hibah Daerah Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat atau pihak lain kepada Pemda atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Kebijakan hibah daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda atau sebaliknya merupakan wujud pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian dan penggunaan hibah kepada pemerintah daerah tersebut telah diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah. Sebagai pelaksanaannya, telah diterbitkan pula PMK Nomor 168/ PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah

dan PMK Nomor 169/PMK.07/2008 Tentang Tata

Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah. Sebagai upaya perbaikan dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan hibah daerah, pada tahun 2012 telah diterbitkan PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah sebagai pengganti PP Nomor 57 Tahun 2005. Sebagai peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan PMK Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan yang diatur dalam PP 2/2012 antara lain: a. Penegasan bahwa hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemda atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD. b. Pengaturan mengenai perencanaan hibah, baik yang bersumber dari luar negeri maupun penerimaan dalam negeri yang diberikan berdasarkan kriteria tertentu dan kewenangan pihak-pihak yang terkait pemberian atau penerusan hibah. c. Pengakuan terhadap variasi metode penyaluran hibah dalam bentuk uang untuk Pemda guna menampung berbagai bentuk metode penyaluran untuk pemberian dan/atau penerusan hibah yang selama ini telah dikenal oleh pemberi pinjaman/hibah luar negeri


II/35

dan telah diatur dalam PP 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. d. Pengaturan bahwa penyaluran hibah kepada Pemda dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja dan dilakukan setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian. e. Penerapan asas fleksibilitas dalam penerimaan, penganggaran, dan pelaksanaan hibah kepada daerah terutama yang bersumber dari hibah luar negeri. Perubahan peraturan sebagaimana dimaksud di atas merupakan respon akomodatif atas permasalahan pelaksanaan hibah daerah dan perubahan peraturan terkait pelaksanaan hibah daerah. Salah satu karakteristik khas dalam mekanisme hibah kepada daerah adalah upaya mendorong peningkatan kualitas belanja publik. Karakteristik ini didukung oleh 2 (dua) hal yang menjadi pilar dalam praktek dan termuat dalam peraturan pelaksanaan hibah kepada daerah, yaitu: penguatan hubungan antar lembaga berbasis pada penegasan fungsi dalam penyaluran dana hibah ke daerah dan penerapan pola penyaluran dana hibah berbasis kinerja (performance-based grant).

Gambar 2.4 Pola Hubungan Antar Lembaga Dalam Hibah Daerah


II/36



Pertama, pola hubungan antar lembaga berbasis fungsi di atas pada dasarnya adalah mengembalikan kewenangan kepada masing-masing pihak yang memiliki dan bertanggung jawab atas tugas dan fungsi kelembagaan yang dilaksanakan. Dalam kerangka ini, Pemda selaku implementing agency memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan hibah berdasarkan kewenangannya sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan hibah. Selaku executing agency, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian akan melakukan supervisi dan asistensi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan memenuhi kriteria yang ditentukan. Sementara itu, Kemenkeu berfungsi sebagai BUN yang melaksanakan tugas penyaluran dana hibah kepada daerah berdasarkan rekomendasi kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian. Kedua, penyaluran dana hibah didasarkan pada kinerja daerah dalam pelaksanaan kegiatan hibah. Mekanisme hibah kepada daerah menerapkan persyaratan tertentu yang memungkinkan dilaksanakannya transfer dana kepada Pemda. Hal ini merupakan perwujudan mekanisme hibah berbasis kinerja (performance-based grant) dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Penerapan prinsip ini juga merupakan upaya mendorong Pemda agar melaksanakan kegiatannya dengan berorientasi pada hasil yang telah direncanakan. Kegiatan hibah dapat bersifat multi–years sehingga pendanaan dengan hibah cocok diterapkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, misalnya investasi di bidang infrastruktur. Selain itu, kegiatan hibah dilaksanakan dengan pembiayaan pendahuluan (prefinancing) dari APBD. Penyaluran dana hibah dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan teknis dan administratif telah dipenuhi. Hal ini dapat membantu untuk menjaga terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar yang ditentukan sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan (sense of belonging) oleh Pemda. Mekanisme hibah kepada daerah mulai efektif pada tahun 2010 dengan disalurkannya dana hibah untuk kegiatan Local Basic Education Capacity (L-BEC), yang penganggarannya sudah tercatat sejak APBN-Perubahan TA 2009. Hal ini menandai warna baru dalam sistem pendanaan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah di Indonesia selain dana perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) yang sudah dikenal selama ini. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memuat kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan dana perimbangan dan kewenangan Pemerintah Pusat untuk memberikan


II/37

pinjaman dan/atau hibah kepada Pemda baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, Pemda diberikan peluang untuk memperoleh pendapatan lainnya, yaitu pendapatan hibah sebagai lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 2.9 Hibah Kepada Pemerintah Daerah No.

Program Hibah

APBN 2009

APBN 2010

APBN 2011

APBN 2012

APBN 2013

APBN 2014

1

Local Basic Education Capacity (L-BEC)

V

V

V

V

-

-

2

Support to Community Health Services (SCHS)

V

-

-

-

-

-

3

Dana Hibah Ke Daerah APBN

-

V

-

-

-

-

4

Mass Rapid Transit (MRT)

-

V

V

V

V

V

5

Hibah Air Minum

-

V

V

V

V

V

6

Hibah Air Limbah

-

V

V

-

V

V

7

Water Sanitation Program D (WASAP-D)

-

V

V

-

-

-

8

Infrastructure Enhancement Grant (IEG) Sanitasi

-

-

V

-

-

V

9

Infrastructure Enhancement Grant (IEG) Transportasi

-

-

V

-

-

-

10

Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP-2)

-

-

-

V

V

V

11

Simeulue Physical Infrastructure Project

-

-

-

V

-

-

12

Exploration of Seulawah Agam Geothermal Working Area Project

-

-

-

V

V

V

13

Sanitation – Australia Indonesia Infrastruture Grants (SAIIG)

-

-

-

-

V

V

II/38



No. 14

Program Hibah

Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)

APBN 2009

APBN 2010

APBN 2011

APBN 2012

APBN 2013

APBN 2014

-

-

-

-

-

V


APBN-P TA 2009 mencatat 2 (dua) program hibah, yaitu L-BEC dan Support to Community Health Services (SCHS). L-BEC merupakan penerusan hibah yang bersumber dari hibah Pemerintah Kerajaan Belanda dan Uni Eropa dengan perwalian (Trustee) Bank Dunia dan telah selesai dilaksanakan pada tahun 2012. Hibah ini diberikan kepada 50 (lima puluh) pemerintah kabupaten/kota dengan tujuan meningkatkan kapasitas penyelenggara pendidikan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran sekolah berbasis teknologi informasi. Sedangkan SCHS merupakan hibah dari Uni Eropa yang dikelola oleh World Health Organization (WHO) untuk pembangunan instalasi perawatan pasien flu burung di 10 (sepuluh) daerah. Namun, pada tahun ini tidak ada dana hibah yang disalurkan kepada Pemda karena masih terdapat perbedaan penafsiran dalam penatausahaan hibah ke daerah. Pada APBN 2010, sempat tercantum alokasi hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Seiring dengan proses politik anggaran, dana hibah ini direalokasi menjadi salah satu instrumen dalam mekanisme Transfer Ke Daerah pada APBN-P 2010. Namun dalam APBN-P 2010 tersebut muncul tambahan alokasi dan program hibah selain L-BEC, yaitu Mass Rapid Transit (MRT), Hibah Air Minum, Hibah Air Limbah, dan Water and Sanitation Program D (WASAP-D). Pendanaan Hibah MRT ini bersumber dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Program ini merupakan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah merupakan penerusan hibah yang bersumber dari hibah Pemerintah Australia. Hibah Air Minum bertujuan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan secara berkesinambungan dalam upaya mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) di 35 daerah. Sedangkan Hibah Air Limbah bertujuan untuk meningkatkan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat khusus untuk kota-kota yang sudah memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat di 5


II/39

(lima) daerah. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan output-based dalam mengupayakan percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru. Dalam kegiatan WASAP-D, Bank Dunia memberikan hibah yang ditujukan untuk pembangunan sarana pengelolaan air limbah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 6 (enam) daerah. APBN 2011 mencatat 7 (tujuh) program hibah yang sebagian besar merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya. Program baru yang muncul dalam tahun ini adalah Infrastructure Enhancement Grant (IEG) Sanitasi dan Infrastructure Enhancement Grant (IEG) Transportasi. Kedua program ini merupakan hibah dari Pemerintah Australia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sektor sanitasi dan transportasi. IEG Sanitasi diberikan kepada 22 (dua puluh dua) daerah yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam pembangunan sanitasi sedangkan IEG Transportasi diberikan kepada 2 (dua) daerah yang telah memenuhi syarat tertentu dan ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait. Tercatat 3 (tiga) program hibah baru dalam APBN 2012 mendampingi 2 (dua) program lama (L-BEC dan MRT). Ketiganya adalah Simeulue Physical Infrastructure Project II (SPIP II), Exploration of Seulawah Agam Geothermal Working Area Project (Seulawah Geothermal), dan Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase 2 (WISMP-2). SPIP II merupakan penerusan hibah yang bersumber dari pinjaman Islamic Development Bank (IDB) kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami dan dalam kelanjutannya, program tersebut tidak dilaksanakan melalui mekanisme hibah daerah. Adapun Program Seulawah Geothermal merupakan hibah dari Kreditanstalt fur Wiedeaufbau (KfW) Jerman kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk eksplorasi energi panas bumi. Sedangkan WISMP-2, merupakan kegiatan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif di 115 daerah yang telah berkinerja baik pada WISMP-1 dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh K/L terkait. Pada APBN 2013, program hibah yang dianggarkan sebanyak 6 (enam) program meliputi: MRT, WISMP-2, dan Seulawah Geothermal yang merupakan kelanjutan dari program tahun anggaran sebelumnya, hibah air minum dan hibah air limbah yang merupakan program lanjutan dari tahap pertama yang telah sukses dilaksanakan pada tahun 2012 serta Hibah Australia-Indonesia Infrastructure Initiative (sAIIG) yang merupakan program hibah baru. Program Hibah sAIIG merupakan bantuan dari Pemerintah Australia

II/40



yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2015 untuk mempercepat pencapaian pembangunan bidang air limbah dan persampahan. Sementara pada APBN 2014 ini telah dianggarkan belanja hibah kepada daerah sebesar Rp3,54 Triliun untuk 8 (delapan) program hibah, yang satu diantaranya adalah program hibah baru yaitu program Provincial Road Improvement and Maintanance (PRIM) kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan serta untuk mendorong Pemerintah Provinsi agar meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan. Pada akhirnya, pelaksanaan hibah kepada daerah, khususnya yang bersumber dari luar negeri, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun demikian, masih terbuka kemungkinan-kemungkinan upaya optimalisasi dalam kebijakan pemberian hibah kepada daerah sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mewujudkan pemerataan antar-daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Upaya optimalisasi tersebut salah satunya dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang menyangkut hibah kepada daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri ataupun hibah luar negeri. Hal yang cukup menarik adalah perubahan mekanisme pendanaan pada program WISMP yang semula menggunakan mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi mekanisme hibah daerah. Kondisi ini tentu saja merupakan perwujudan komitmen K/L untuk ikut mendukung upaya desentralisasi pendanaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki (prinsip money follows function). Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan komitmen Pemda untuk bersama-sama mendukung pencapaian target dan prioritas nasional. Hal lain adalah terkait dengan pemberian hibah kepada daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Selain penerapan kebijakan-kebijakan di atas, upaya optimalisasi dapat dilakukan antara lain dengan penataan ulang atas dana APBN yang didesentralisasikan. Diperlukan adanya konsistensi dan ketegasan kriteria antar dana-dana yang dilaksanakan di daerah agar tercipta pola pendanaan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.


II/41

2.3. Pembiayaan Daerah Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pinjaman daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dilakukan revisi PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah menjadi PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Revisi PP ini dilakukan sejalan dengan dilakukannya revisi PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri menjadi PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Beberapa perubahan pokok yang dimuat dalam PP 30/2011 tentang Pinjaman Daerah antara lain: a. Peningkatan fleksibilitas penggunaan pinjaman daerah melalui pengaturan bahwa pinjaman jangka panjang digunakan untuk mendanai kegiatan investasi prasarana dan/ atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang: i. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut; ii. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau iii. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Namun demikian, khusus untuk pinjaman jangka panjang berupa obligasi daerah dibatasi hanya untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut. b. Penambahan prinsip umum pinjaman daerah, seperti: i. Penegasan peran Menkeu selaku BUN yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah; ii. Penegasan bahwa Pemda dapat melakukan pinjaman dan pinjaman tersebut harus merupakan inisiatif Pemda dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

II/42



iii. Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; dan iv. Pemda dapat meneruskan Pinjaman Daerah sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan BUMD. c. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui Pusat Investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. d. Persyaratan Pemda dalam melakukan pinjaman daerah adalah: i.

Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

ii. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan Pemerintah Pusat yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima). iii. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman. iv. Dalam hal pinjaman daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemda juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat. v.

Untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

e. Optimalisasi mekanisme penarikan dana pinjaman mencakup pembayaran langsung, rekening khusus, pemindahbukuan ke RKUD, Letter of Credit (L/C), dan pembiayaan pendahuluan. Dalam rangka pengendalian batas maksimal defisit dan pinjaman Pemda, Menkeu setiap bulan Agustus menetapkan PMK mengenai batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal pinjaman daerah. Untuk TA 2014, telah ditetapkan PMK Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2014. Dalam PMK tersebut diatur hal-hal sebagai: a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD untuk TA 2014 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma Tiga persen) dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) TA 2014;


II/43

b. Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah TA 2014 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB TA 2014, di mana dalam pinjaman tersebut termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan; c. Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskalnya, sebagai berikut: 1) sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2014 untuk kategori sangat tinggi; 2) sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2014 untuk kategori tinggi; 3) sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2014 untuk kategori sedang; dan 4) sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2014 untuk kategori rendah. d. Defisit yang dimaksud dalam Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah; e. Kategori kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan kategori kapasitas fiskal sebagaimana ditetapkan dalam PMK mengenai kapasitas fiskal untuk TA 2013 f. Dalam hal defisit APBD melampaui batas yang telah ditetapkan, maka defisit APBD tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menkeu; g. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan penilaian sebagai berikut: 1. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui; 2. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui; 3. Pinjaman sudah dinyatakan efektif, untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat; dan 4. Rencana Pinjaman sudah mendapat Pertimbangan Mendagri, untuk pinjaman yang bersumber dari Pemda, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank.

II/44



h. Persetujuan atau penolakan Menkeu terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses evaluasi Raperda tentang APBD atau evaluasi Raperda tentang APBDPerubahan (APBD-P). Tata cara pengajuan permohonan persetujuan melebihi Batas Maksimal Defisit APBD dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: I. Permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD diajukan oleh kepala daerah kepada Menkeu c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) sebelum APBD/APBD-P ditetapkan. II. Format permohonan persetujuan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.07/2013. III. Dirjen PK atas nama Menkeu memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD. IV. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan dari kepala daerah diterima secara lengkap. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman daerah:

Proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)/ Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUMFP) JUMFP/JEDI bertujuan untuk mendukung peningkatan operasional dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir di wilayah DKI Jakarta melalui: a) Pengerukan sungai/kanal dan waduk b) Rehabilitasi dan konstruksi tanggul c) Peningkatan kapasitas intansi yang bertanggung jawab dalam meningkatkan operasional, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem pengendalian banjir. Berdasarkan simulasi banjir yang terjadi pada tahun 2007 bisa diprediksikan bahwa 40% dari dampak banjir dapat dihindari jika sistem pengendalian banjir yang ada bisa berfungsi pada kapasitas yang semestinya.


II/45

Rencana komposisi pendanaan untuk keseluruhan proyek JUMFP/JEDI adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Komposisi Pendanaan JUMFP/JEDI Total

Item

Counterpart Funding

IBRD

Bilateral Grant

(US$ million) COMPONENT 1 Dredging and rehabilitation of selected key floodways, canals and retention basins.

1

a. Directorate General of Water Resources (DGWR)

53.2

10.8

42.4

b. DGCK

22.4

4.6

17.8

c. DKI Jakarta

100.5

31.16

69.34

Subtotal Component 1

176.1

46.56

129.54

COMPONENT 2

2

Supervision Consultant (contracts management, engineering design reviews and construction supervision, support to project GRS and implementation of RPs)

9.6

3

Flood Management Information System (FMIS)

0.5

4

Panel of Experts

0.5

5

Resettlement Costs (DKI Jakarta)

2.8

2.8

13.4

2.8

10.1

0.5

189.5

49.36

139.64

0.5

0.35

0.35

189.9

49.71

139.64

0.5

Subtotal Component 2 Total Project Cost Front End Fee (0.25%) Total Financing Required

9.6

0.5 0.5

Sumber : DJPB, Kemenkeu

Pada tanggal 17 Januari 2012, Board of Executive Directors The World Bank telah menyetujui pinjaman untuk JUFMP/JEDI dan secara resmi telah disampaikan melalui surat Executive Director The World Bank tanggal 20 Januari 2012. Pada tanggal 17 Februari 2012

II/46



telah dilakukan penandatangan Loan Agreement (LA) antara Goverment Of Indonesian (GoI) dan World Bank. Proses selanjutnya adalah Penandatangan Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement/SLA) antara Pemerintah Pusat c.q. Kemenkeu dan Pememerintah Provinsi DKI Jakarta. Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) memberitahukan Gubernur DKI Jakarta melalui Surat Nomor S-7617/PB/2013 tanggal 25 November 2013 bahwa syarat efektif dari perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-1247/DSMI/2012 tanggal 16 Mei 2012 sudah dinyatakan lengkap, sehingga Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal surat tersebut ditetapkan. Rencana Penarikan Tahunan (RPT) JEDI untuk Tahun 2014 adalah sebesar USD44.250.000, sedangkan Kemenkeu hanya mengalokasikan dana APBN 2014 sebesar USD15.940.000,-, sehingga Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI meminta agar Kekurangan alokasi dana sebesar USD28.310.000 untuk dialokasikan di APBN-P 2014.

Rencana Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat Obligasi Daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemda dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan Pinjaman Daerah. Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemda dan tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat. Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengajukan usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah kepada Menkeu untuk membiayai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang direncanakan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Nilai proyek diperkirakan sebesar Rp8 triliun, dengan sharing dari Pemerintah Pusat sebesar Rp4 triliun dan Rp4 triliun sisanya adalah jumlah yang akan dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemprov Jawa Barat. Dari inisiasi awal yang sudah dilakukan Kemenkeu yang bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dan Lembaga rating diketahui bahwa


II/47

Pemprov Jawa Barat sudah layak untuk menerbitkan Obligasi Daerah yang ditandai dengan hasil kajian yang berupa: • Berdasarkan hasil penilaian kemampuan keuangan, Pemprov Jawa Barat bisa dan mampu untuk menerbitkan obligasi dengan nilai emisi hingga Rp4 triliun. • Atas hasil shadow rating oleh Pefindo Pemprov Jawa Barat memperoleh peringkat obligasi idAA– (double A minus) yang bisa digolongkan sebagai kriteria investment grade. • Jangka waktu (tenor) Obligasi Daerah bisa dilakukan jangka panjang dan diperkirakan bisa dilaksanakan selama-lamanya 10 tahun jadi tidak terlalu membebani APBD. • Berdasarkan penilaian tingkat bunga (kupon) yang dikenakan atas penerbitan Obligasi Daerah tersebut adalah setinggi-tingginya 10% per tahun. • Dana hasil penerbitan obligasi daerah tersebut digunakan sebagai penyertaan modal Pemprov Jawa Barat pada BUMD dan pinjaman kepada BIJB. • Kesanggupan Pemprov Jawa Barat untuk Penyisihan dana (sinking fund) menjamin pelunasan pokok dan pembayaran bunga (kupon) atas penerbitan Obligasi Daerah.

Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Salah satu sumber pinjaman dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Investasi Pemerintah, termasuk di dalamnya dana yang dikelola oleh PIP. PIP merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia dan menjadi operator investasi Pemerintah Pusat. Adapun cakupan sektor investasi PIP meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya yang ditetapkan oleh Menkeu. Investasi di bidang pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus dari investasi PIP didasarkan pada alasan filosofis bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Salah satu bentuk investasi langsung PIP adalah pemberian pinjaman kepada Pemda. Pinjaman yang diberikan PIP kepada Pemda dibatasi hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar, antara lain mencakup: ketenagalistrikan, jalan/jembatan, transportasi, pasar, rumah sakit, terminal, dan air bersih. Pemda yang sudah menerima pinjaman ke PIP hingga saat ini adalah sebagai berikut:

II/48



Tabel 2.11 Daerah Yang Melakukan Pinjaman Kepada PIP No 1

Nama Daerah Pemprov Sultra

Tgl TTD Perjanjian

Jangka Waktu (th)

Penggunaan

190.000.000.000

28 Januari 2011

9

RSUD Tipe B

130.000.000.000

21 Oktober 2012

5

Jalan dan jembatan

Komitmen Pinjaman

2

Pemkot Surakarta

40.500.000.000

27 Juni 2011

4

RSUD Tipe C

3

Pemkab Mukomuko

53.670.000.000

3 Mei 2012

3, 2

RSUD Tipe C

47.500.000.000

17 Oktober 2013

5

Jalan dan jembatan

49.870.000.000

25 Mei 2012

5

Pasar

46.000.000.000

8 Agustus 2012

5

RSUD Tipe C

4

Pemkab Karangasem

5

Pemkab Lombok Timur

34.350.000.000

14 Mei 2012

5

Pasar

6

Pemkot Bandar Lampung

96.000.000.000

4 Juni 2012

5

Jalan dan jembatan

7

Pemkot Medan

77.454.148.000

6 September 2012

5

Pasar

8

Pemkab Lombok Tengah

91.610.000.000

6 November 2012

5

Jalan

9

Pemkot Palu

100.000.000.000

21 November 2013

5

RSUD Tipe B

10 Pemkot Gorontalo

35.000.000.000

30 November 2013

5

Terminal Tipe C

Pemprov Sulawesi Selatan

500.000.000.000

29 Desember 2012

5

Jalan dan jembatan

90.172.435.000

14 Juni 2013

5

Pasar

11

12 Pemkab Temanggung Sumber: DJPK, Kemenkeu

Implementasi Municipal Infrastructure Development Fund (MIDF) Sebagai Alternatif Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Daerah Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah. Namun mengingat rendahnya minat daerah dalam melakukan pinjaman, diperlukan suatu skema alternatif pinjaman yang dapat memenuhi kebutuhan Pemda akan sumber pembiayaan


II/49

infrastuktur yang terbuka, berkesinambungan, berbasis demand-driven, dan atraktif bagi Pemda melalui suatu lembaga financial intermediary. Saat ini Kemenkeu bekerja sama dengan Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal (TADF) sedang mengkaji untuk menerapkan Municipal Infrastructure Development Fund (MIDF) di Indonesia. MIDF merupakan suatu lembaga perantara pembiayaan yang dikhususkan kepada pembiayaan infrastruktur bagi Pemda. MIDF dapat memberikan pinjaman langsung, pinjaman tidak langsung, menerbitkan surat hutang, maupun meneruskan hibah. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan, tujuan utama pendirian MIDF adalah untuk menghimpun dana baik dari Pemerintah Pusat, lembaga donor, maupun pihak swasta untuk selanjutnya disalurkan kepada Pemda dalam bentuk pinjaman berfasilitas untuk pembangunan infrastruktur. Manfaat dari pendirian MIDF adalah meningkatkan jumlah dan kualitas infrastuktur daerah, meningkatkan akses Pemda terhadap pasar kredit, meningkatkan belanja modal, serta mendorong akuntabilitas dan disiplin pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.4. Sistem Informasi Keuangan Daerah Ketersediaan data dan informasi yang memenuhi prinsip TRUST (compleTe, Reliable, Up-to-date, Secure, accurate) menjadi salah satu hal terpenting, tidak saja dalam proses penyusunan/perumusan kebijakan tapi juga untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu, perwujudan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana diatur dalam UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan dijabarkan lebih lanjut melalui PP 56/2005 sebagaimana direvisi dengan PP 65/2010 menjadi sangat penting dan mutlak untuk dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemda sesuai dengan lingkup masing-masing. Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa penyelenggara SIKD secara nasional adalah Menkeu, sedangkan Pemda menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. SIKD Nasional yang diselenggarakan oleh Kemenkeu c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selama ini dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemda dalam bentuk hardcopy.

II/50



Kewajiban daerah menyampaikan informasi tersebut dan tatacara penyampaian telah diatur dalam PMK Nomor 46/PMK.02/2006 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 04/ PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Salah satu perubahan yang mendasar baik di tataran PP maupun PMK adalah mengenai concern lebih Pemerintah Pusat agar Pemda dapat menetapkan dan menyampaikan data keuangan daerah secara lebih cepat. Hal tersebut menunjukan arti pentingnya ketersediaan data dan informasi sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.12 Penyampaian APBD 2010-2014* Penetapan

Penyampaian Jumlah

Sampai dengan 31 Januari

Setelah 31 Januari

Jumlah

Daerah yang Terkena Sanksi

310

524

221

303

524

2

211

313

524

224

300

524

19

2012

274

250

524

267

257

524

16

2013

327

197

524

349

175

524

17

2014

354

162

516

325

191

516

23

Tahun

Sebelum 1 Januari

Setelah 1 Januari

2010

214

2011

*TA 2014 masih ada 23 daaerah yg belum menyampaikan APBD Sumber: DJPK, Kemenkeu, data diolah

Pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di 539 daerah menggunakan

aplikasi

pengelolaan

keuangan

yang

sangat

beragam.

Sebagian

besar diantaranya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di luar SIMDA dan SIPKD, Pemda menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan di daerah masing-masing. Beragamnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang ada tentunya berpengaruh terhadap proses kompilasi dan konsolidasi data keuangan Pusat dan Daerah. Untuk mempermudah hal ini, Pemerintah Pusat tengah berencana untuk menstandarkan elemen data yang ada sehingga proses kompilasi dan konsolidasi data nantinya dapat dilakukan secara lebih mudah.


II/51

Pada sisi yang lain, dalam rangka mempercepat penyampaian informasi keuangan daerah dari daerah kepada pusat telah dibangun sistem komunikasi dan manajemen data nasional (KOMANDAN). Tata cara mengenai penyampaian data dengan KOMANDAN tersebut telah diterbikan Surat Edaran Dirjen PK Nomor SE-03/PK/2011 tentang Tata Cara Teknis Penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional SIKD (KOMANDAN SIKD).

KONSEP KOMANDAN SIKD KOMANDAN SIKD merupakan media penyampaian data keuangan daerah dalam bentuk softcopy dengan tujuan untuk mengurangi sumber daya dalam melakukan input dan mengolah data sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumberdaya yang ada. Pendekatan yang dilakukan dalam KOMANDAN SIKD adalah pembakuan elemen data melalui standarisasi output dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah. KOMANDAN SIKD yang ada saat ini dapat menampung data APBD, APBD Perubahan, Laporan Realisasi APBD Semester I, serta Laporan Realisasi APBD Audited/Perda. Kedepannya, KOMANDAN SIKD akan dikembangkan sehingga dapat menampung Laporan Realisasi APBD Triwulanan, Neraca, dan informasi keuangan daerah lain yang digunakan oleh stakeholders sebagai bahan pengambilan kebijakan. Penyelenggaraan KOMANDAN SIKD sebagai perwujudan SIKD secara nasional bertujuan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Memberi kemudahan bagi Pemda dalam mengirimkan Informasi Keuangan Daerah kepada DJPK. 2. Menyediakan Informasi Keuangan Daerah secara nasional yang lengkap, dapat diandalkan, akurat dan up-to-date. 3. Menyediakan analisis pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan. 4. Menyediakan informasi keuangan daerah yang diperlukan dalam perhitungan alokasi transfer ke daerah.

II/52



Bab III Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun 2014

3.1. Dana Perimbangan 3.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil dan untuk pemerataan. DBH tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

DBH Pajak Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 (UU 33/2004), penerimaan pajak yang dibagihasilkan ke daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sejak tahun 2011 BPHTB telah menjadi pajak daerah sehingga tidak lagi dibagihasilkan kepada daerah. Demikian juga dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), untuk semua daerah mulai tahun 2014 telah menjadi pajak daerah sehingga tidak dibagihasilkan lagi melalui Pemerintah Pusat. Selanjutnya

Kebijakan Transfer Ke Daerah Tahun 2014

III/53

berdasarkan ketentuan Pasal 66A UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sejak tahun 2008 penerimaan negara dari cukai hasil tembakau termasuk penerimaan negara yang dibagihasilkan ke daerah. Persentase bagian provinsi dan kabupaten/kota dari PBB, PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN telah ditetapkan dalam UU 33/2004. Secara lengkap besaran persentase pembagian dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Jenis dan Persentase DBH Pajak Jenis

Pusat

Provinsi

Kab./Kota

Keterangan

1.

PBB

10%

16,2%

64,8%

9% biaya pemungutan dibagi antara Pusat, provinsi dan kab/kota, 10 % bagian pusat dikembalikan 6,5% secara merata ke seluruhkab/kota dan 3,5% sisanya sebagai insentif

2.

PPh Pasal 21, Pasal 25/29

80%

8%

12%

Bagian Kab/Kota 12% dibagi antara Kab/ Kota WP terdaftar 8,4%, 3,6% bagi rata dalam provinsi bersangkutan

1,4%

Pembagian per Provinsi berdasarkan penerimaan cukai dan produksi tembakau, Pembagian per Kab/Kota dilakukan oleh Provinsi

3.

CHT

98%

0,6%


PBB sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan non migas dibagi berdasarkan realisasi penerimaan dari daerah yang bersangkutan. Sementara itu, PBB sektor pertambangan migas dari areal on shore dibagikan berdasarkan realisasi penerimaan dari daerah yang bersangkutan, sedangkan PBB sektor pertambangan migas yang dikenakan atas tubuh bumi dan PBB sektor pertambangan Migas perairan (offshore) dibagi kepada seluruh daerah termasuk kepada daerah bukan penghasil Migas dengan menggunakan formula tertentu. Hal ini disebabkan sampai dengan saat ini PBB Migas untuk tubuh bumi dan off shore belum bisa ditatausahakan per daerah. Bagian Pemerintah Pusat dari PBB sebesar 10% dibagihasilkan lagi kepada daerah dengan ketentuan 6,5% dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota dan 3,5%

III/54



dibagikan sebagai insentif bagi kabupaten/kota yang penerimaan PBB sektor perkotaan dan pedesaannya melebihi target penerimaan. Pemberian insentif ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melibatkan kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan PBB–P2. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Daerah (Pemda). BP PBB dibagi antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan Pemda. Pembagiannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB. Imbangan pembagian BP PBB antar DJP dan Pemda didasarkan pada besar atau kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan PBB. Besarnya imbangan pembagian BP PBB adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat (DJP) dengan Pemerintah Daerah No

Sektor

Pusat

Daerah

1

Perdesaan

10

90

2

Perkotaan

20

80

3

Perkebunan

60

40

4

Perhutanan

65

35

5

Pertambangan

70

30

Sumber: DJP, Kemenkeu

Sementara untuk imbangan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan kabupaten/ kota diatur oleh masing-masing gubernur yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang selanjutnya ditetapkan dalam PMK Nomor 145/PMK.07/2013. BP PBB merupakan bagian dari dana perimbangan, dengan demikian BP PBB dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan daerah sesuai peraturan perundangan.


III/55

Perhitungan DBH PBB migas dan panas bumi Perhitungan alokasi DBH PBB migas dan panas bumi ditatausahakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. PBB migas onshore dan panas bumi ditatausahakan berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak dan dibagi by origin; 2. PBB migas offshore dan PBB migas tubuh bumi ditatausahakan per kabupaten/ kota dengan menggunakan formula dan dibagi sesuai persentase DBH PBB. perhitungan PBB migas offshore dan PBB migas tubuh bumi per kabupaten/kota dari PBB migas yang ditanggung Pemerintah Pusat ditetapkan sebagai berikut: -

10% menggunakan formula

- 90% dibagi secara proporsional sesuai realisasi PBB migas tahun anggaran sebelumnya. Formula yang digunakan untuk menghitung PBB migas yang ditanggung Pemerintah Pusat:

PBB per kab/kota =

{

(20% x rasio JP)+(10% x rasio LW)+ (5% x rasio PAD)+(65% x rasio lifting Migas)

}

PBB Migas offshore dan

x PBB Migas tubuh bumi

PBB migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi menggunakan formula: PBB per kab/kota = Rasio lifting Migas x PBB Migas offshore dan PBB Migas tubuh bumi PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 dibagihasilkan kepada daerah sebesar 20% dari penerimaan pajak tersebut per kabupaten/kota. Selanjutnya dibagi kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 8%, kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 8,4% dan sebesar 3,6% dari penerimaan PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 dari daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan. PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja (bendahara di Pemerintahan) tempat karyawan yang bersangkutan bekerja, tidak dikenakan berdasarkan domisili. Demikian juga dengan karyawan swasta PPh Pasal 21 dikenakan dan diadministrasikan di wilayah daerah tempat kerja.

III/56



Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN - Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Pajak Penghailan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Pelaporan penerimaan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan tempat kerja -

PPh Pasal 25 terkait dengan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau memperoleh penghasilan teratur lainnya yang bersifat tidak final yang diangsur setiap bulannya. Sedangkan PPh Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah disetor sendiri. Pencatatan penerimaan PPh Pasal25/29 berdasarkan asas domisili wajib pajak. Sementara itu, pembagian DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) kepada kabupaten/kota

sebesar 1,4% dapat dijabarkan sebesar 0,8% dibagikan kepada kabupaten/kota penghasil dan 0,6% dibagikan kepada kabupaten/kota lainnya. Pembagian lebih lanjut kepada kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Perencanaan dan Penganggaran Berdasarkan PMK Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah, indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran untuk bagi hasil disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berdasarkan perkiraan penerimaan PBB, PPh dan CHT setelah berkoordinasi dengan DJP, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Indikasi kebutuhan dana DBH Pajak dan CHT digunakan sebagai dasar penyusunan indikasi kebutuhan dana pengeluaran


III/57

Bendahara Umum Negara (BUN), sedangkan rencana dana pengeluaran DBH Pajak dan CHT digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan UU mengenai APBN.

Penetapan Alokasi Perhitungan alokasi DBH Pajak dan CHT dilakukan setelah ditetapkannya pagu penerimaan pajak dan CHT tersebut dalam APBN. Berdasarkan PMK Nomor 145/ PMK.07/2013, perhitungan alokasi dilakukan berdasarkan data rencana penerimaan PBB dan PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 untuk perkiraan alokasi DBH Pajak dan data rencana penerimaan CHT untuk perkiraan alokasi DBH CHT. Perkiraan alokasi tersebut merupakan dasar untuk penyaluran DBH PBB, PPh Pasal 21 serta Pasal 25/29 dan CHT. Khusus untuk DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 sesuai amanat PP Nomor 55 Tahun 2005 (PP 55/2005) ditetapkan perubahan perkiraan alokasi (alokasi definitif) yang didasarkan pada prognosa realisasi penerimaan. Sesuai ketentuan PMK Nomor 145/PMK.07/2013, perkiraan alokasi DBH dapat diubah dalam hal terdapat: a. Perubahan rencana penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengakibatkan perubahan alokasi DBH dalam UU mengenai APBN Perubahan lebih besar atau sama dengan 10% (sepuluh persen); b. Prognosa realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; c. Prognosa PNBP SDA yang mengakibatkan perubahan alokasi DBH SDA melebihi 5 (lima persen) perkiraan alokasi secara nasional; d. Perubahan data daerah penghasil dan dasar perhitungan bagian daerah penghasil DBH SDA dan PNBP SDA; dan/atau e. kesalahan hitung. Perkiraan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan pagu rencana penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, perubahan perkiraan alokasi yang ditetapkan berdasarkan prognosa realiasi penerimaan PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 ditetapkan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan. Penetapan perkiraan alokasi oleh DJPK dalam PMK dilakukan setelah data rencana dan prognosa penerimaan disampaikan oleh DJP. Dalam hal rencana penerimaan yang disampaikan DJP sangat berbeda dengan data realisasi tahun sebelumnya, alokasi

III/58



sementara DBH dapat disesuaikan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Apabila data prognosa realisasi penerimaan tidak disampaikan oleh DJP, maka penyaluran DBH PPh untuk triwulan IV menggunakan perkiraan alokasi. Perkiraan alokasi DBH CHT ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan CHT yang ditetapkan dalam APBN dan perubahan perkiraan alokasi DBH CHT ditetapkan apabila terdapat perubahan rencana penerimaan CHT yang mengakibatkan perubahan alokasi DBH CHT lebih besar atau sama dengan 10%. Alokasi DBH CHT provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dalam PMK berdasarkan ketetapan pembagian DBH CHT per kabupaten/ kota oleh gubernur.

Formula Pembagian DBH – CHT Provinsi DBH suatu Provinsi = (58% A + 38% B + 4% C) x total DBH-CHT Keterangan: A = persentase realisasi penerimaan CHT suatu provinsi 2 tahun sebelumnya B = persentase rata-rata produksi daun kering tembakau 3 tahun sebelumnya satu provinsi C = persentase (100- IPM) tahun sebelumnya suatu provins.

Penyaluran DBH Pajak dan CHT Tabel 3.3 Penyaluran DBH Pajak dan CHT I

Dana Bagi Hasil Pajak A DBH PBB a. DBH PBB Bagian Pusat (6,5%) bagi rata

Tahap I: 25%; Tahap II: 50%; dari alokasi sementara Tahap III: selisih alokasi definitif dengan yang telah disalurkan Disalurkan bulan November

Insentif PBB (3,5%)


III/59

b. DBH PBB Bagian Daerah sektor P3, selain PBB Migas dan Panas Bumi

Secara mingguan mulai bulan Agustus, berdasarkan perkiraan alokasi.

c.

Secara mingguan mulai bulan Agustus berdasarkan perkiraan alokasi

DBH Biaya Pemungutan PBB sektor P3, selain PBB Migas dan Panas Bumi

d. DBH PBB & Biaya Pemungutan DBH PBB Sektor Pertambangan Migas & Panas Bumi

Setiap triwulan sebesar 25% (Maret, Juni, September, Desember); dari perkiraan alokasi

B DBH PPh

II

a. DBH PPh Pasal 21

Triwulan I: 20%; Triwulan II: 20%; Triwulan III: 20%; dari alokasi sementara; Triwulan IV: selisih alokasi definitif dengan yang telah disalurkan

b. DBH PPh Pasal 25/29

Triwulan I: 20%; Triwulan II: 20%; Triwulan III: 20%; dari alokasi sementara; Triwulan IV: selisih alokasi definitif dengan yang telah disalurkan

DBH Cukai Hasil Tembakau

Tahap I: 40%; Tahap II: 40%;dari perkiraan alokasi; Tahap III: selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah dana Tahap I dan II yang telah disalurkan


Penyaluran DBH PBB dan BP PBB sektor pertambangan migas dan panas bumi yang dilaksanakan setiap triwulan sebesar 25% dari perkiraan alokasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Demikian juga dengan penyaluran PBB bagi rata, insentif, DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29, dan DBH CHT dilaksanakan dari Pusat melalui pemindahbukuan. Sementara itu PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan non migas serta panas bumi termasuk BP yang merupakan bagian daerah disalurkan secara mingguan mulai bulan Agustus berdasarkan perkiraan alokasi DBH PBB masing-masing sektor. Penyaluran DBH CHT dapat ditangguhkan dan/atau dihentikan bilamana terkena sanksi. Penangguhan dan/atau penghentian atas penyaluran DBH CHT dapat disalurkan kembali setelah dipenuhinya kewajiban yang menjadi dasar pengenaan sanksi selama belum melampaui tahun anggaran berjalan.

III/60



Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA). Jenis dan besaran persentase bagian daerah dari PNBP SDA tersebut ditetapkan dalam UU 33/2004. DBH SDA terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi. DBH SDA diberikan kepada daerah kabupaten/kota penghasil dan daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh selain mendapatkan bagi hasil yang sama seperti provinsi lainnya, juga mendapatkan tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi masing-masing sebesar 55% dan 40%. Berikut tabel mengenai jenis dan porsi masing-masing jenis DBH SDA.

Tabel 3.4 Jenis dan Porsi Bagi Hasil DBH SDA Jenis

Pusat

Provinsi

Kab/Kota

Kab/Kota dalam satu Provinsi (bagi rata)

Tambahan Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh

Kehutanan -

IIUPH

20%

16%

64%

-

-

PSDH

20%

16%

32%

32%

-

Dana Reboisasi

60%

-

40%

Pertambangan Umum -

Landrent

20%

16%

64%

-

Royalti

20%

16%

32%

20%

-

Perikanan

32% 80%

Minyak Bumi -

Wilayah Kab/Kota

-

Wilayah Provinsi

55% 84,5%

3,1%

6,2%

5,17%

6.2% 10,33%

Gas Bumi -

Wilayah Kab/Kota

-

Wilayah Provinsi

Panas Bumi

40% 69,5%

6,1

12,2%

10,17% 20%

16%

12.2% 20,33%

32%

32%

Sumber: UU 33/2004, UU 11/2006 dan UU 35/2008


III/61

Tarif dan dasar perhitungan PNBP yang dibagihasilkan kepada daerah sangat bervariasi dan diatur dalam peraturan perundangan. Khusus penerimaan dari pertambangan Migas dan Panas Bumi (WKP eksisting), bagian daerah dihitung setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, jenis dan tarif PNBP yang dibagihasilkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Jenis dan Tarif PNBP yang Dibagihasilkan Jenis

Dasar Hukum

Dasar Perhitungan Pungutan

Tarif

Luas areal Hutan

Rp/ha

Keterangan

1. Kehutanan -

IIUPH

PP 92/1999

Besarnya tarif tergantung dari (1) kategori wilayah; (2) status HPH (baru/ perpanjangan/ HPHTI). IHPH dikenakan satu kali untuk jangka waktu berlakunya HPH (atau sekitar 20 tahun)

-

PSDH

Volume kayu

- PP 6/1999

Rp/m3

- KepMen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 859/ Kpts-II/1999

-

Dana Reboisasi

III/62

PP 92/1999

- Besarnya tarif tergantung dari (1) kategori wilayah; (2) kelompok jenis kayu/ bukan kayu. - PSDH dikenakan terhadap pemegang HPH, pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) dan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Volume kayu/bahan baku serpih


USD/m3

DR dihitung dengan menjumlahkan penerimaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang berasal dari HPH sesuai dengan SAKB atau DKB dengan mengalikan tarif DR yang berlaku


Jenis

Dasar Hukum

Dasar Perhitungan Pungutan

Tarif

Keterangan

2. Pertambangan Umum: -

Landrent

PP 9/2012

Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (ha)

USD

-

Royalti

PP 9/2012

Jumlah Produksi yang terjual

% Harga Jual (USD)

- PP 19/2006

Ijin Tonase Kapal dan Harga Patokan Ikan

Rp/GT

3. Perikanan

- Kepmen KP No.22/ MEN/2004 4. Minyak Bumi

UU 21/2001

PNBP dihitung dari hasil usaha minyak bumi dengan porsi pembagian pusat 84,5 %, Daerah 15,5 %

5. Gas Bumi

UU 21/2001

PNBP dihitung dari hasil usaha gas bumi dengan porsi pembagian Pusat 69,5%, Daerah 30,5%

6. Panas Bumi -

Setoran bagian Pemerintah (WKP Existing)

Keppres 49/1991

34% Net Operating Income (NOI)

Rp

Dikenakan atas kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum ditetapkan UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

-

Iuran Tetap

PP 9/2012

Luas wilayah ijin

USD

Dikenakan atas kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani setelah berlakunya UU No. 27 Tahun 2003.

-

Iuran Produksi

PP 9/2012

Jumlah produksi yang terjual

USD

Sumber: Berbagai peraturan perundang-undangan


III/63

Perencanaan dan Penganggaran Berdasarkan

PMK

Nomor

145/PMK.07/2013

tentang

PengalokasianAnggaran

Transfer ke Daerah, DJPK menyusun Indikasi Kebutuhan Dana DBH SDA serta Rencana Dana Pengeluaran DBH SDA setelah berkoordinasi dengan kementerian teknis yang mengelola SDA Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Migas dan Panas Bumi. Indikasikebutuhan dana DBH SDA digunakan sebagai dasar penyusunan indikasi kebutuhandana pengeluaran BUN, sedangkan rencana dana pengeluaran DBHSDA digunakan sebagai dasar penyusunan RUU mengenai APBN.

Penetapan Alokasi Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam UU APBN, Menteri Teknis menerbitkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil PNBP SDA tahun anggaran bersangkutan dan menyampaikan kepada Menkeu c.q. Dirjen PK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Berdasarkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan bagian daerah penghasil PNBP SDA tersebut, DJPK melakukan perhitungan perkiraan alokasi DBH SDA untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang dituangkan dalam PMK tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Penetapan tersebut. PMK Perkiraan Alokasi dimaksud merupakan angka perkiraan besaran alokasi DBH SDA per daerah dan menjadi dasar penyaluran DBH SDA. Adapun dalam tahun 2014 ini, besaran alokasi PMK Perkiraan Alokasi didasarkan atas total pagu yang telah ditetapkan dalam APBN TA 2014. Apabila terdapat perubahan terhadap target penerimaan SDA dalam APBN-P, maka kementerian teknis menyampaikan kembali Surat Ketetapan tentang Perubahan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil DBH SDA paling lambat bulan Oktober tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan perubahan tersebut Kemenkeu c.q. DJPK dapat melakukan perubahan terhadap PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA. Hal ini sesuai ketentuan PMK Nomor 145/PMK.07/2013, yang menyatakan bahwa perkiraan alokasi DBH SDA dapat diubah dalam hal terdapat: a. Perubahan rencana penerimaan pajak dan PNBP yang mengakibatkan perubahan alokasi DBH dalam UU mengenai APBN Perubahan lebih besar atau sama dengan 10% (sepuluh persen);

III/64



b. Prognosa PNBP SDA yang mengakibatkan perubahan alokasi DBH SDA melebihi 5% (lima persen) perkiraan alokasi secara nasional; c. Perubahan data daerah penghasil dan dasar perhitungan bagian daerah penghasil DBH SDA dan PNBP SDA; dan/atau d. kesalahan hitung.

Penyaluran Berdasarkan

PMK

Nomor

183/PMK.07/2013

tentang

Pelaksanaan

dan

Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, penyaluran DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dengan rincian sebagai berikut: -

Triwulan I (Maret) sebesar 20% PMK Perkiraan Alokasi

-

Triwulan II (Juni)sebesar 20% PMK Perkiraan Alokasi

-

Triwulan III (September)sebesar 30% Perkiraan Alokasi

-

Triwulan IV (Desember)sebesar prognosa realisasi s.d triwulan IV dikurangi penyaluran s.d triwulan III

Gambar 3.1 Tahap Penyaluran DBH SDA

Sumber: PMK 183/PMK.07/2013


III/65

Dalam rangka perhitungan DBH SDA triwulan IV, kementerian teknis terlebih dahulu melakukan penghitungan prognosa realisasi penerimaan SDA sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan untuk masing-masing daerah penghasil melalui rekonsiliasi data antara kementerian teknis bersama Kemenkeu dan daerah penghasil. Khusus untuk SDA Migas dan Panas Bumi (WKP Eksisting), penghitungan final prognosa realisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) karena harus diperhitungkan dengan faktorfaktor pengurang perpajakan dan pungutan lainnya. Hasil prognosa realisasi dimaksud disampaikan kepada Kemenkeu c.q. Dirjen PK paling lambat minggu pertama bulan Oktober sebagai dasar penghitungan penyaluran DBH SDA triwulan IV tahun anggaran bersangkutan. Dalam hal hasil prognosa dimaksud terdapat perubahan alokasi DBH SDA hingga melebihi 5% (lima persen) dari perkiraan alokasi secara nasional, maka perlu dilakukan perubahan PMK Perkiraan Alokasi sesuai dengan besaran prognosa realisasi. Namun, apabila perubahan alokasi tersebut masih dibawah 5%, maka PMK perkiraan Alokasi tidak perlu diubah sehingga PMK Perkiraan Alokasi menjadi dasar penyaluran DBH SDA dalam satu tahun anggaran.

Kurang/Lebih Bayar Mengingat bahwa penyaluran DBH SDA berdasarkan ketentuan UU 33/2004 didasarkan atas realisasi penerimaan yang baru akan diketahui pada tahun berikutnya, maka jumlah DBH yang telah disalurkan berdasarkan perkiraan alokasi dapat melampaui (lebih bayar) atau lebih rendah (kurang bayar) dari realisasi penerimaan. Hal ini dikarenakan penetapan perkiraan alokasi DBH SDA dilakukan berdasarkan rencana penerimaan pada awal tahun anggaran. Untuk mengetahui realisasi DBH SDA dalam satu tahun anggaran, DJPK melakukan rekonsiliasi perhitungan realisasi alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota terhadap data realisasi PNBP SDA yang disampaikan oleh kementerian teknis. Data dimaksud disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dikeluarkan oleh BPK. Dalam hal realisasi alokasi DBH SDA lebih besar dari perkiraan alokasi dan/atau perubahan perkiraan alokasinya, maka terdapat kurang bayar DBH SDA. Sedangkan apabila realisasi alokasi DBH SDA yang lebih kecil dari perkiraan alokasi dan/atau perubahan perkiraan alokasinya, maka terdapat lebih bayar DBH SDA. Alokasi kurang bayar dan lebih bayar DBH

III/66



SDA dimaksud akan ditetapkan dalam PMK yang merinci alokasi masing-masing provinsi, kabupaten dan kota. Dalam prosesnya, penyelesaian kurang bayar DBH SDA dalam satu tahun anggaran dimulai dengan penganggaran alokasi kurang bayar dalam APBN/APBN-P. Adapun penyelesaian atas lebih bayar DBH SDA dilakukan dengan memperhitungkan alokasi DBH SDA dan/atau dana transfer lainnya masing-masing daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

Penghitungan Alokasi DBH Bagi DOB Dalam tahun 2014 juga telah dialokasikan DBH untuk 15 (lima belas) DOB hasil pembentukan tahun 2012 dan 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perhitungan Alokasi DBH Bagi DOB Jenis DBH Pajak

Penghitungan •

Alokasi DBH PPh Perorangan dan PBB non migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB sesuai dengan rencana penerimaan;

•

Alokasi DBH PBB Migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah;

•

Alokasi DBH Pajak hasil pemerataan yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara merata;

•

Alokasi DBH CHT yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

DBH SDA • •

Alokasi DBH SDA yang diperoleh daerah induk penghasil SDA dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah; Alokasi DBH SDA hasil pemerataan yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara merata

Sumber: Hasil Pembahasan APBN TA 2014


III/67

3.1.2. Dana Alokasi Umum Kebijakan DAU Tahun 2014 Pagu DAU untuk Tahun 2014 ditetapkan sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto sesuai dengan UU Nomor 33/2004 dengan penetapan proporsi pembagian DAU untuk provinsi sebesar 10% dan kabupaten/kota sebesar 90%. Alokasi DAU untuk Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp341.219,33 miliar dengan pembagian Rp34.121,93 miliar untuk provinsi dan Rp307.097,39 miliar untuk kabupaten/kota.

Perhitungan Alokasi DAU 1) Parameter Williamson Index (WI) digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. WI terpilih adalah WI yang menggambarkan tingkat pemerataan yang paling optimal, relatif lebih baik dari tahun lalu, dan memperhatikan jumlah daerah yang mengalami penurunan DAU, serta total penurunannya relatif kecil. 2) Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan terkait dengan perbaikan penghasilan PNS antara lain kenaikan gaji pokok, gaji bulan ke-13, formasi Calon PNSD (CPNSD) tahun 2013, dan kebijakan-kebijakan lain terkait penggajian. Adapun data dasar yang digunakan adalah data gaji induk bulan Juni 2013 yang terdiri dari komponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan PPh, dan Tunjangan Beras. 3) Untuk lebih mengoptimalkan peranan formula celah fiskal (CF) dalam perhitungan DAU porsi AD terhadap DAU secara nasional sebesar 40% untuk provinsi dan 49% untuk kabupaten/kota. Komponen AD dalam DAU tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD, terlebih untuk daerah yang memiliki fiskal tinggi (Penjabaran dari Pasal 32 UU 33/2004). Komposisi AD dan CF untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut:

III/68



Tabel 3.7 Komposisi Alokasi Dasar dan Celah Fiskal untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 Porsi

Persentase

DAU Nasional

Alokasi 341.219,33

DAU Provinsi

10%

34.121,93

AD Provinsi

40%

34.121,93

CF Provinsi

60%

20.473,16

90%

307.097,39

AD Kabupaten/Kota

49%

150.477,72

CF Kabupaten/Kota

51%

156.619,67

DAU Kabupaten/Kota


4) Data-data yang digunakan dalam penghitungan DAU adalah:

Tabel 3.8 Data dalam Perhitungan DAU Jenis Data

Basis Data

Sumber/Keterangan

1.

Belanja Gaji PNSD

2013

Daerah

2.

Formasi CPNSD

2013

Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3.

Jumlah penduduk

2013

BPS

4.

Luas Wilayah

2013

• Luas wilayah daratan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah. • Luas wilayah perairan (laut) yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Data luas wilayah perairan laut dimaksud dihitung 4 mil dari garis pantai untuk kabupaten/kota dan 12 mil untuk provinsi.

5.

IKK

2013

BPS


III/69

Jenis Data

Basis Data

Sumber/Keterangan IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

6.

IPM

2012

BPS IPM merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) atau secara komprehensif dianggap sebagai ukuran kinerja suatu negara/wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

7.

PDRB

2012

Untuk daerah dengan PDRB per kapita outlier atau pencilan, nilainya diperhitungkan untuk ditarik ke tingkat PDRB per kapita tertinggi di dalam layer dibawahnya agar hasil perhitungan lebih mencerminkan pemerataan yang lebih baik.

8.

Belanja Rata-Rata

2012

Laporan Realisasi APBD dari Daerah dan Kementerian Keuangan

9.

PAD

2012

Laporan Realisasi APBD dari Daerah dan Kementerian Keuangan


5) Bobot masing-masing variabel untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Penetapan Bobot Variabel Kebutuhan Dan Kapasitas Fiskal Dalam Penghitungan DAU Tahun 2014 Jenis Data

Bobot Provinsi

Kab/Kota

30%

30%

Keterangan

Variabel Kebutuhan Fiskal 1.

Indeks Jumlah Penduduk

III/70



Jenis Data

Bobot Provinsi

Keterangan

Kab/Kota

2.

Indeks Luas Wilayah

14%

13%

3.

Indeks IKK

27%

28%

4.

Indeks Invers IPM

15%

15%

5.

Indeks PDRB

14%

14%

58%

60%

a. Pajak

55%

57%

b. SDA

63%

57%

Untuk provinsi daratan dihitung 100% sedangkan perairan dihitung 35%. Kabupaten/kota daratan dihitung 100% sedangkan perairan dihitung 40%.

Variabel Kapasitas Fiskal 6.

PAD

7.

DBH:


3.1.2.3 Penghitungan DAU Untuk DOB DAU untuk DOB dialokasikan setelah undang-undang pembentukan daerah disahkan. Penghitungan DAU untuk DOB dilakukan setelah tersedia data AD dan CF, apabila data tidak tersedia penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional (split) dengan DAU daerah induk. Penghitungan split tersebut dilakukan dengan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai. Dalam hal tidak tersedia data belanja pegawai atau jumlah pegawai PNSD, maka dipergunakan data jumlah penduduk dan luas wilayah. Penghitungan split DAU tahun 2014 diterapkan kepada 15 DOB yang terdiri dari 1 DOB provinsi dan 14 DOB kabupaten, karena masih menjadi beban fiskal daerah induk. Namun demikian, ke-15 DOB tersebut akan dihitung secara mandiri untuk penghitungan DAU tahun 2015. Ke-15 DOB pada tahun 2015 sudah menjadi beban fiskal nasional, karena DOB akan cenderung menyerap lebih banyak alokasi.


III/71

Tabel 3.10 Daerah Otonomi Baru No

Daerah Otonomi Baru

Provinsi

Daerah Induk

Dasar Pembentukan

Tahun 2012 1.

Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan Utara

Kalimantan Timur

UU No. 20 Tahun 2012

2.

Kab. Pangandaran

Jawa Barat

Kab. Ciamis


3.

Kab. Pesisir Barat

Lampung

Kab. Lampung Utara


4.

Kab. Manokwari Selatan

Papua Barat

Kab. Manokwari


5.

Kab. Pegunungan Arfak

Papua Barat

Kab. Manokwari


Tahun 2013 1.

Kab. Mahakam Ulu

Kalimantan Timur

Kab. Kutai Barat

UU No. 2 Tahun 2013

2.

Kab. Malaka

Nusa Tenggara Timur

Kab. Belu

UU No. 3 Tahun 2013

3.

Kab. Mamuju Tengah

Sulawesi Barat

Kab. Mamuju

UU No. 4 Tahun 2013

4.

Kab. Banggai Laut

Sulawesi Tengah

Kab. Banggai Kep

UU No. 5 Tahun 2013

5.

Kab. Pulau Taliabu

Maluku Utara

Kab. Kep Sula

UU No. 6 Tahun 2013

6.

Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Sumatera Selatan

Kab. Muara Enim

UU No. 7 Tahun 2013

7.

Kab. Kolaka Timur

Sulawesi Tenggara

Kab. Kolaka

UU No. 8 Tahun 2013

8.

Kab. Morowali Utara

Sulawesi Tengah

Kab. Morowali


9.

Kab. Konawe Kepulauan

Sulawesi Tenggara

Kab. Konawe


10. Kab. Musi Rawas Utara

Sumatera Selatan

Kab. Musi Rawas



3.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebijakan DAK Tahun 2014 Arah kebijakan umum DAK Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

III/72



2. Membantu daerah dalam membiayai kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional. 3. Menyempurnakan penyusunan kebijakan DAK yang berbasis hasil (output) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 4. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu. 5. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan DAK baik di pusat maupun di daerah. 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah/Musrenbangda); 7. Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka mewujudkan output dan outcome yang diharapkan; 8. Menggunakan kinerja pelaporan pelaksanaan DAK dari daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK; 9. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK. Sejalan dengan arah kebijakan dimaksud, DAK tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp33,0 triliun, terdiri dari: 1. DAK sebesar Rp30,2 triliun yang dialokasikan kepada daerah-daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, serta diperuntukkan bagi 19 (sembilan belas) bidang, yaitu (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Infrastruktur Jalan; (4) Infrastruktur Irigasi; (5) Infrastruktur Air Minum; (6) Infrastruktur Sanitasi; (7) Prasarana Pemerintahan Daerah; (8) Kelautan dan Perikanan; (9) Pertanian; (10) Lingkungan Hidup; (11) Keluarga Berencana; (12) Kehutanan; (13) Sarana Perdagangan; (14) Energi Perdesaan; (15) Transportasi Perdesaan; (16) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal; (17) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (18) Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat. 2. DAK Tambahan sebesar Rp2,8 triliun yang dialokasikan sebagai affirmative policy kepada daerah tertinggal, dan digunakan untuk mendanai kegiatan di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi.


III/73

Adapun alokasi DAK tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Alokasi DAK Tahun 2014 dalam juta rupiah No.

BIDANG

DAK

DAK Tambahan

TOTAL

1

Pendidikan

10.041.300

-

10.041.300

2

Kesehatan

3.129.900

-

3.129.900

3

Infrastruktur Jalan

4.414.630

1.691.130

6.105.760

4

Infrastruktur Irigasi

1.654.980

633.980

2.288.960

5

Infrastruktur Air Minum

640.110

245.210

885.320

6

Infrastruktur Sanitasi

599.580

229.680

829.260

7

Prasarana Pemerintahan Daerah

499.740

-

499.740

8

Kelautan dan Perikanan

1.851.910

-

1.851.910

9

Pertanian

2.579.560

-

2.579.560

10 Lingkungan Hidup

548.100

-

548.100

11 Keluarga Berencana

462.910

-

462.910

12 Kehutanan

558.460

-

558.460

13 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal

754.740

-

754.740

14 Sarana Perdagangan

730.990

-

730.990

15 Energi Pedesaan

467.940

-

467.940

16 Perumahan dan Permukiman

234.800

-

234.800

17 Keselamatan Transportasi Darat

235.940

-

235.940

18 Transportasi Perdesaan

301.340

-

301.340

19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

493.070

-

493.070

30.200.000

2.800.000

33.000.000

Total Sumber : Kementerian Keuangan, 2013

Dengan adanya affirmative policy melalui DAK Tambahan tersebut, distribusi alokasi DAK di 183 daerah tertinggal mencapai Rp15.299,1 miliar, atau 49,19 persen dari total alokasi DAK sebesar Rp33.000 miliar. Dengan jumlah alokasi yang mencapai 49,19 persen tersebut, rata-rata alokasi DAK yang diterima oleh masing-masing daerah mencapai

III/74



Rp83,60 miliar, yang berarti lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata alokasi DAK yang diterima oleh masing-masing daerah non-tertinggal sebesar Rp50,65 miliar. Sementara itu, sejalan dengan affirmative policy tersebut, juga ditetapkan kebijakan penyediaan dana pendamping untuk DAK Tambahan bagi daerah tertinggal sebagai berikut: 1. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping minimal 0% (nol persen); 2. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping minimal 1% (satu persen); 3. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping minimal 2% (dua persen); 4. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping minimal 3% (tiga persen); Selanjutnya, jumlah alokasi, arah kebijakan, dan ruang lingkup kegiatan untuk masingmasing bidang DAK adalah sebagai berikut:

1. DAK Bidang Pendidikan Dialokasikan sebesar Rp10.041,30 miliar, terdiri dari alokasi untuk: - Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp4.016,52 miliar; - Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.510,33 miliar; - Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp1.506,20 miliar; dan - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp2.008,26 miliar. Arah kebijakan: mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata, serta mendukung pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal. DAK Bidang Pendidikan TA 2014 diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya bagi sekolah yang kekurangan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas rusak beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, pembangunan ruang belajar lainnya, penyediaan buku teks pelajaran/perpustakaan/referensi, dan penyediaan sarana penunjang mutu pendidikan


III/75

yang cukup, layak, dan merata. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan TA 2014 meliputi SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta, yang secara bertahap diarahkan dalam rangka pemenuhan SPM pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lingkup kegiatan: DAK Bidang Pendidikan untuk jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMLB/SMK adalah: (1) rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya (dapat digunakan untuk membangun rumah/asrama guru, apabila rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar telah selesai); (2) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya (termasuk sanitasi sekolah); (3) pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya; (4) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; (5) pembangunan laboratorium; (6) pengadaan buku teks/buku referensi kurikulum 2013; (7) pengadaan peralatan laboratorium; (8) pengadaan peralatan pendidikan; (9) pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan (termasuk olahraga dan kesenian); (10) pembangunan ruang penunjang dan prasarana pendukung.

2. DAK Kesehatan Dialokasikan sebesar Rp3.129,90 miliar, terdiri dari alokasi untuk: -

Pelayanan Dasar sebesar Rp1.251,60 miliar;

-

Pelayanan Rujukan untuk provinsi sebesar Rp121,19 miliar;

-

Pelayanan Rujukan untuk kabupaten/kota sebesar Rp656,42 miliar;

-

Pelayanan Kefarmasian untuk provinsi sebesar Rp59,00 miliar; dan

-

Pelayanan Kefarmasian untuk kabupaten/kota sebesar Rp1.041,69 miliar; Arah kebijakan: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar,

pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam rangka akselerasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin, yang berkhasiat,

III/76



aman, dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014. Lingkup kegiatan: (1) pelayanan kesehatan dasar yakni pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi Poskesdes, Puskesmas, dan jaringannya meliputi: (a) pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), (b) peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di wilayah terpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan Puskesmas menjadi mampu Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), (c) pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Limbah, (d) rehabilitasi Puskemas karena rusak berat atau rehabilitasi total, (e) perawatan, termasuk rumah dinas dokter dan paramedis, (f) penyediaan alat kesehatan, (g) penyediaan Puskesmas Keliling (Roda 4 dan Pusling Perairan), (h) pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu); (2) pelayanan kesehatan rujukan yakni pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana, dan peralatan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi: (a) pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Tempat Tidur Kelas III, (b) pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Instalasi Gawat Darurat (IGD), (c) pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Intensive Care Unit (ICU), (d) pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit, (e) pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Instalasi Pengolah Limbah (IPL), (f) pemenuhan sarana dan prasarana Unit Transfusi Darah (UTD) di RS/Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), (g) Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di RS; (3) pelayanan kefarmasian, antara lain meliputi (a) penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk kabupaten/kota yang mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), (b) pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, (c) pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi.

3. DAK Infrastruktur Jalan Dialokasikan sebesar Rp6.105,76 miliar, terdiri dari alokasi untuk: -

provinsi sebesar Rp662,19 miliar;

-

kabupaten/kota sebesar Rp3.752,44 miliar. dan

-

DAK Tambahan untuk affirmative policy kepada daerah tertinggal sebesar Rp1.691,13 miliar.


III/77

Arah kebijakan: (1) mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota yang menghubungkan outlet pelabuhan dan bandara dalam memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional, (2) menunjang aksesibilitas dan keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/ kawasan (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia/MP3EI), (3) menangani Jalan dan Jembatan melalui alokasi DAK diarahkan untuk pemeliharaan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Kota dan pembangunan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota secara selektif, (4) mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, (5) mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 6 di Bidang Infrastruktur. Lingkup kegiatan: (1) Jalan: pemeliharaan berkala, rehabilitasi, peningkatan struktur, dan pembangunan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota, (2) Jembatan: pemeliharaan, rehabilitasi, penggantian, dan pembangunan di Jalan Provinsi/ Kabupaten/Kota, (3) Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota, atau antar Ibukota Kabupaten/Kota; dan Jalan Strategis (4) Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer selain Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan Ibukota antar Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar-Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar Pusat Kegiatan Lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam Wilayah Kabupaten, dan Jalan Strategis Kabupaten, (5) Jalan Kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

4. DAK Infrastruktur Irigasi Dialokasikan sebesar Rp2.288,96 miliar, terdiri dari alokasi untuk: -

provinsi sebesar Rp496,49 miliar;

-

kabupaten/kota sebesar Rp1.158,49 miliar, dan

III/78



-

DAK Tambahan untuk affirmative policy kepada daerah tertinggal sebesar Rp633,98 miliar Arah kebijakan: (1) mengembalikan fungsi dan meningkatkan kinerja layanan jaringan

irigasi/rawa kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan yaitu Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton pada Tahun 2014, (2) penanganan jaringan irigasi melalui alokasi DAK diarahkan untuk pencapaian SPM provinsi/kabupaten/kota, (3) mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Lingkup kegiatan: Dalam rangka mendukung kebijakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton, pelaksanaan DAK Bidang Irigasi difokuskan kepada rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemprov dan kabupaten/kota yang dalam kondisi rusak. Pemanfaatan DAK Bidang Irigasi tidak dapat digunakan untuk membiayai Operasi dan Pemeliharaan (OP). Pemerintah provinsi dan kab./kota sebagai penerima DAK Bidang Irigasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan OP Irigasi yang menjadi kewenangannya sehingga harus dialokasikan dalam APBD masing-masing.

5. DAK Infrastruktur Air Minum Dialokasikan sebesar Rp885,32 miliar, termasuk di dalamnya DAK Tambahan Rp245,21 miliar dalam rangka affirmative policy kepada daerah tertinggal. Arah kebijakan: (1) meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan air minum di kawasan perkotaan, perdesaan, termasuk daerah tertinggal, (2) mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, (3) mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan Kemiskinan. Lingkup kegiatan: (1) perluasan dan peningkatan jaringan distribusi sampai dengan retikulasi termasuk sambungan rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang belum terlayani air minum, dengan sasaran adalah kabupaten/ kota yang memiliki kapasitas yang tidak terpakai (idle capacity) yang memadai untuk dibangun SR perpipaan, (2) pemasangan Sistem Meter Komunal (master meter) untuk


III/79

MBR khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan dengan sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun Sistem Meter Komunal termasuk SR perpipaan; dan (3) pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dengan sasaran adalah desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah.

6. DAK Infrastruktur Sanitasi Dialokasikan sebesar Rp829,26 miliar, termasuk di dalamnya DAK Tambahan Rp229,68 miliar dalam rangka affirmative policy kepada daerah tertinggal. Arah Kebijakan: (1) mempercepat pemenuhan pelayanan akses aman sanitasi melalui penyediaan prasarana sarana yang mencakup pengelolaan air limbah dan persampahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi

SPM penyediaan

sanitasi; (2) mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, (3) mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan Kemiskinan. Lingkup Kegiatan: (1) subbidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah skala lingkungan/kawasan atau skala kota; dan (2) subbidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah kota.

7. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah Dialokasikan sebesar Rp499,74 miliar, terdiri dari alokasi untuk: -

provinsi sebesar Rp19,99 miliar; dan

-

kabupaten/kota sebesar Rp479,75 miliar. Arah Kebijakan: meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan

pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah diharapkan dapat membantu penyelenggaraan dan pencapaian SPM dalam hal penyediaan prasarana pemerintahan. Prasarana tersebut selain untuk meningkatkan kredibilitas Pemda, diharapkan juga

III/80



mendukung sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola yang merupakan Prioritas Nasional, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (integritas pelayanan publik di daerah). Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan, Pemda melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus menyatakan komitmennya untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada, sesuai dengan umur ekonomis bangunan. Lingkup Kegiatan: (1) Pembangunan/perluasan gedung kantor gubernur/ bupati/ walikota, (2) Pembangunan/perluasan gedung kantor sekretariat daerah provinsi/kab/ kota, (3) Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD provinsi/kab/kota dan sekretariat DPRD provinsi/kab/kota; dan (4) Pembangunan/perluasan gedung kantor inspektorat daerah provinsi/kab/kota, (5) Pembangunan/perluasan gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi/kab/kota, (6) Pembangunan/perluasan gedung kantor dinas daerah provinsi/kab/kota, (7) Pembangunan/perluasan gedung kantor lembaga teknis daerah provinsi/ kab/kota, (8) Pembangunan/perluasan gedung kantor kecamatan di kab/kota, (9) Pembangunan/perluasan gedung kantor di provinsi yang pembentukan perangkat dan kelembagaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. DAK Kelautan dan Perikanan (DAK KP) Dialokasikan sebesar Rp1.851,91 miliar, terdiri dari alokasi untuk: -


-

kabupaten/kota sebesar Rp1.664,41 miliar. Arah Kebijakan: meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan,

mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan, serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. Lingkup Kegiatan: DAK KP Provinsi: untuk penyediaan kapal perikanan >30 Gross Ton (GT); DAK KP Kabupaten/Kota: (1) pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, (2) pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya, (3) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu, dan pemasaran hasil perikanan, (4) pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil, (5) pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,


III/81

(6) pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan, dan (7) pengembangan sarana penyediaan data statistik kelautan dan perikanan.

9. DAK Pertanian Dialokasikan sebesar Rp2.579,56 miliar, terdiri dari alokasi untuk: -


-

kabupaten/kotasebesar Rp2.329,56 miliar. Arah Kebijakan: mendukung pencapaian target surplus beras 10 juta ton tahun

2014, dan peningkatan produksi komoditas pertanian strategis lainnya, dengan melakukan refocusing kegiatan DAK Bidang Pertanian 2014 pada pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana dasar pertanian di provinsi dan kabupaten/kota. Lingkup Kegiatan: DAK Pertanian Provinsi (1) Pembangunan/rehabilitasi/ renovasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dan sarana pendukungnya, (2) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD Proteksi Tanaman dan sarana pendukungnya, (3) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD Perbibitan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan sarana pendukungya; DAK Pertanian Kabupaten/Kota (1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Mendukung Tanaman Pangan: (a) Irigasi Air Tanah; (b) Irigasi Air Permukaan; (c) Embung; (d) Dam Parit, (2) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi), (3) Pembangunan/Rehabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan Pertanian, (4) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan/atau sarana pendukungnya, (5) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi Balai Perbenihan dan Perbibitan serta sarana pendukungnya, (6) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah Potong Unggas serta sarana pendukungnya.

10. DAK Lingkungan Hidup Dialokasikan sebesar Rp548,10 miliar. Arab Kebijakan: (1) mendorong pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup daerah, (2) mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan, (3) menunjang percepatan

III/82



penanganan masalah lingkungan hidup di daerah, (4) mendukung kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Lingkup Kegiatan: (1) pengadaan peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara emisi sumber bergerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambient, dan tanah, (2) pengadaan peralatan portable untuk uji kualitas air, udara emisi, dan tanah, (3) pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan, (4) pengadaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk: (a). Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) UKM; (b). IPAL Komunal; (c). IPAL Puskesmas; (d). Pengolah sampah dengan prinsip 3R (reuse, recycle, recovery), (5) pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolah, (6) Pembuatan Taman Kehati/ Taman Hijau/Ruang Terbuka Hijau, (7) Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas, (8) Pembuatan Sumur resapan, (9) Pembuatan lubang resapan biopori, (10) Pembuatan embung (kolam tampungan air), (11) Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danau, (12) Pengadaan pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen), (13) Pengadaan penangkap endapan (sediment trap) vegetatif, dan (14) Pengadaan pencegah longsor ramah lingkungan.

11. DAK Keluarga Berencana (KB) Dialokasikan sebesar Rp462,91 miliar. Arah Kebijakan: untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui: a) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lini lapangan, b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB, c) peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB, d) peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak; dan e) peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi. Lingkup Kegiatan: (1) Penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta sarana pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan, (2) Pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) dan sarana dan prasarana pelayanan KB keliling dan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi, (3) Penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling, pengadaan public address dan KIE kit, (4) Penyediaan


III/83

Bina Keluarga Balita (BKB) kit, (5) Pembangunan/renovasi Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan, dan (6) penyediaan kendaraan pendistribusian alokon/pengangkut akseptor.

12. DAK Kehutanan Dialokasikan sebesar Rp558,46 miliar, terdiri dari alokasi untuk: -


-

kabupaten/kota sebesar Rp530,54 miliar. Arah Kebijakan: (1) Peningkatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), (2) Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), (3) Perlindungan Hutan dan Kawasan Esensial, (4) Pemberdayaan masyarakat. Lingkup Kegiatan: (1) Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, (2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan, (3) Pemeliharaan dan pengamanan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya (T-2) dan T-1), (4) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan, (5) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan.

13. DAK Sarana Perdagangan: Dialokasikan sebesar Rp730,99 miliar, terdiri dari alokasi untuk: -

Pasar sebesar Rp560,99 miliar;

- Gudang sebesar Rp90,00 miliar; - Metrologi untuk propinsi sebesar Rp38,00 miliar; dan - Metrologi untuk kabupaten/kota sebesar Rp42,00 miliar Arah Kebijakan: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional pengamanan perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal tersebut dicapai dengan: (i) memantapkan ketersediaan dan kondisi sarana distribusi untuk mendukung kelancaran dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga daya beli dan kesejahteraan

III/84



masyarakat dapat terjaga, terutama di daerah yang memiliki potensi dan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara reguler, serta daerah dengan kondisi sarana distribusi yang tidak memadai secara kuantitas dan kualitas; (ii) meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan, sarana dan fasilitas penunjang kegiatan tertib ukur sebagai upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah yang memiliki potensi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Periengkapannya (UTTP) yang cukup besar yang belum dapat ditangani serta daerah dengan kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas kemetrologian yang minim; dan (iii) Memperluas sarana penyimpanan komoditas bagi petani dan pengusaha kecil dan menengah sebagai upaya mendapatkan harga terbaik dan menciptakan alternatif sumber pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah sentra komoditas yang termasuk dalam Sistem Resi Gudang (SRG). Lingkup

Kegiatan: (1) Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi

perdagangan (pasar), (2) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal, melalui: (a) penyediaan sarana metrologi legal yang meliputi pembangunan gedung Laboratorium Metrologi Legal dan pengadaan peralatan pelayanan tera/tera ulang (meliputi peralatan standar kerja, unit berjalan tera/tera ulang roda empat, unit fungsional pengawasan roda empat dan unit mobilitas roda dua); serta (b) pengembangan (UPTD) metrologi legal provinsi dan peremajaan peralatan standar acuan untuk mendukung ketertelusuran di tingkat provinsi, serta (3) Pembangunan gudang komoditas pertanian dan pengadaan fasilitas penunjang (termasuk: alat pengering, sarana transportasi, dan sarana komunikasi) dalam kerangka SRG.

14. DAK Energi Perdesaan: Dialokasikan sebesar Rp467,94 miliar. Arah Kebijakan: diversifikasi energi. Secara khusus, DAK energi perdesaaan akan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap energi modern. Lingkup Kegiatan: (1) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), (2) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan/atau PLTS Tersebar, (3) pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga, (4) pemeliharaan/rehabilitasi PLTS dan PLTMH yang rusak; dan (5) perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH off-grid.


III/85

15. DAK Transportasi Perdesaan Dialokasikan sebesar Rp301,34 miliar. Arah Kebijakan: (1) meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah, dan diharapkan dapat menghilangkan keterisolasian dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan sosial dan ekonomi, (2) mengembangkan sarana dan prasarana wilayah yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan kawasan yang memiliki sektor basis potensial seperti Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Strategis Pariwisata Nasionai (KSPN ) dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan, (3) Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan, Pemda melalui dinas terkait harus menyatakan komitmennya untuk membiayai operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada, sesuai masa umur ekonomis. Lingkup Kegiatan: (1) jalan Poros Wilayah: Pembangunan dan peningkatan jalan poros atau jalan antarwilayah yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran di pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI; (2) Angkutan Wilayah: Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti mini bus, pick up, dump truck, kapal kayu/kapal mesin tempel/fiberglass dan bus potong.

16. DAK Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Dialokasikan sebesar Rp754,74 miliar. Arah Kebijakan: Mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, yaitu “meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju”. Lingkup Kegiatan: (1) penyediaan sarana transportasi umum darat dan air untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal; (2) pembangunan/rehabilitasi dermaga/

III/86



tambatan perahu; (3) Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non status strategis, yang menghubungkan antardesa serta menghubungkan sentra produksi dengan pusat pelayanan distribusi dan membuka keterisolasian wilayah, yang bukan merupakan status jalan kabupaten dan provinsi; dan (4) pembangunan/rehabilitasi jembatan desa.

17. DAK Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Dialokasikan sebesar Rp493,07 miliar. Arah Kebijakan: Mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Lingkup Kegiatan: (1) Pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status dan/atau jembatan yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya; (2) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; (3) Penyediaan moda transportasi perairan/ kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa; dan (4) penyediaan asrama sekolah (SLTP, SLTA) dan rumah dinas guru yang dibangun di kecamatan perbatasan yang tidak ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

18. DAK Perumahan dan Permukiman Dialokasikan sebesar Rp234,80 miliar. Arah Kebijakan: meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/ kota.


III/87

Lingkup Kegiatan: (1) Prasarana dan sarana air minum, (2) Sarana air limbah komunal, (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), (4) Jaringan distribusi listrik, (5) Penerangan jalan umum.

19. DAK Keselamatan Transportasi Darat Dialokasikan sebesar Rp235,94 miliar, terdiri dari alokasi untuk: -


-

kabupaten/kota sebesar Rp200,55 miliar. Arah Kebijakan: meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi

pengguna transportasi jalan di provinsi, kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20 persen pada akhir tahun 2014 dan menurunkan jumlah korban luka-luka sebesar 50 persen hingga akhir tahun 2014. Lingkup Kegiatan: Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat.

Perhitungan Alokasi DAK Berdasarkan UU 33/2004 dan PP 55/2005, perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: 1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. 2. Penentuan besaran alokasi DAK maisng-masing daerah. Penentuan daerah tertentu penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sementara itu, penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah dilakukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah (KKD), yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja gaji PNSD. Penerimaan umum APBD terdiri dari PAD, DAU dan DBH. Daerah yang memiliki KKD di bawah rata-rata nasional Indeks Fiskal Nasional diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK.

III/88



Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur otsus dan kharakteristik daerah. Peraturan perundang-undangan otsus dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan Otsus Papua

dan Papua Barat. Sementara itu, dalam kaitannya dengan kharakteristik daerah terdiri dari daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. Selanjunya, dalam rangka affirmative policy

kepada daerah tertinggal disepakati bersama antara

Pemerintah Pusat dan DPR bahwa seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK. Selanjutnya, kriteria teknis disusun dengan melihat kondisi sarana dan prasarana di masing-masing daerah. Dalam hal ini lebih diarahkan untuk daerah-daerah dengan kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang baik. Untuk menunjang perhitungan alokasi DAK dimaksud, digunakan data-data sebagai berikut: 1) PAD, yang didasarkan pada laporan APBD realisasi tahun 2012 dari daerah yang dihimpun oleh Kemenkeu. 2) DBH Pajak yang didasarkan padadata Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2012, LRA dimaksud sudah memperhitungkan potongan lebih bayarselama tahun 2012 dan kurang bayar yang disalurkan selama tahun 2012, namun tidak termasuk DBH CHT. 3) DBH SDA, yang didasarkan pada data LRA tahun 2012 dengan memperhitungkan DBH SDA Panas Bumi, potongan lebih bayar selama tahun 2012, serta dana cadangan dan kurang bayar DBH yang disalurkan pada tahun 2012. Dalam hal ini, data dimaksud tidak termasuk dana cadangan DBH tahun 2012 yang disalurkan tahun 2013, DBH Migas dalam rangka otsus, DBH Dana Reboisasi dan DBH Migas 0,5% (earmark). 4) DAU yang didasarkan pada Perpres 96/2011 tentang DAU Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2012. 5) Gaji PNSD yang didasarkan pada data gaji PNSD Tahun 2012. 6) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2013. Selanjutnya, setelah diketahui daerah tertentu yang menerima DAK, dilakukan perhitungan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Pada tahapan ini, perhitungan


III/89

besaran alokasi dilakukan dengan menggunakan indeks berdasarkan kriteria

umum

(indeks fiskal nasional/IFN), kriteria khusus (indeks kewilayahan, IKW), dan kriteria teknis (indeks teknis, IT). Sementara itu, masing-masing indeks diberikan bobot dengan kebijakan yang disepakati Pemerintah Pusat dan DPR sebagai berikut : 1. Penentuan daerah tertentu penerima DAK, digunakan bobot : -

Indeks fiskal dan wilayah (IFW) =

IFN : IKW =

-

Indeks fiskal wilayah teknis (IFWT)

=

50% : 50%.

IFW :IT=

50% : 50%.

2. Penentuan besaran alokasi DAK, digunakan bobot : a. IFW

= IFN : IKW

= 50% : 50%.

b. IFWT

= IFW : IT

= 20% : 80%.

Indikator teknis yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi DAK tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. DAK Bidang Pendidikan a. SD 1) Jumlah Sekolah 2) Jumlah Siswa 3) Jumlah Guru Kelas 1,2,4,5 4) Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) 5) Jumlah Ruang Kelas Rusak Sedang 6) Jumlah SD yang Belum Memiliki Perpustakaan 7) Kebutuhan Alat Pendidikan (Paket) 8) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB b. SMP -

Rehab Minimal Sedang

1) Kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) 2) Kebutuhan Perpustakaan 3) Laboratorium IPA 4) Laboratorium Bahasa 5) Laboratorium Komputer 6) Ruang Serbaguna

III/90



7) Jumlah Kebutuhan Alat IPA 8) Jumlah Kebutuhan Alat IPS 9) Jumlah Kebutuhan Alat Matematika 10) Jumlah Kebutuhan Alat Olah Raga 11) Jumlah Kebutuhan Alat Lab. Bahasa 12) Jumlah Murid 13) Laporan 14) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs c. SMA 1) Kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) 2) Kebutuhan rehabilitasi ruang belajar rusak 3) Kebutuhan Perpustakaan 4) Kebutuhan Ruang Laboratorium IPA 5) Kebutuhan Alat IPA 6) Kebutuhan Buku Referensi/Teks 7) Kebutuhan Asrama 8) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA d. SMK 1) Kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) 2) Kebutuhan rehabilitasi ruang belajar rusak 3) Kebutuhan Perpustakaan 4) Kebutuhan Ruang Laboratorium IPA 5) Kebutuhan Alat IPA 6) Kebutuhan Buku Referensi/Teks 7) Kebutuhan Asrama 8) Kebutuhan Ruang Praktek Siswa (RPS) 9) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK 2. DAK Kesehatan a. Pelayanan Dasar 1) Jumlah Puskesmas Pembantu 2) Jumlah Puskesmas Non Perawatan 3) Jumlah Puskesmas Perawatan 4) Jumlah Puskesmas Perawatan Mampu PONED 5) Jumlah Rumah Dinas Dokter dan Paramedis


III/91

6) Jumlah Puskesmas Keliling 7) Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)/IPAL 8) Jumlah Pos kesehatan desa b. Pelayanan Rujukan 1) Indeks Kelas Rumah Sakit 2) Indeks Jenis Rumah Sakit 3) Indeks Akreditasi 4) Indeks Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit/Tempat Tidur Kelas III 5) Indeks Fasilitas Tempat Tidur Kelas III 6) Indeks Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 7) Indeks Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit 8) Indeks Intensive Care Unit (ICU) 9) Indeks Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit/Bank Darah Rumah Sakit 10) Indeks IPL dan IPAL 11) Indeks Alat Kalibrasi c. Pelayanan Kefarmasian 1) Indeks Alokasi Obat dan Perbekkes Kabupaten/Kota 2) Indeks Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota 3. DAK Infrastruktur Jalan Indikator Teknis DAK infrastruktur jalan meliputi panjang jalan, kondisi jalan tidak mantap, luas wilayah, jumlah penduduk, besaran APBD Pembangunan pada tahun berjalan, alokasi APBD untuk sektor jalan (diluar DAK), dan pelaporan. 4. DAK Infrastruktur Irigasi Indikator Teknis DAK Infrastruktur Irigasi mencakup luas daerah irigasi, kondisi daerah irigasi, besaran APBD Pembangunan pada tahun berjalan, alokasi APBD untuk sektor irigasi (diluar DAK), pertanaman (luas tanam padi dalam 1 tahun), serta pelaporan. 5. DAK Infrastruktur Air Minum Indikator Teknis DAK Infrastruktur Air Minum yang diperhitungkan meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, cakupan air minum, Idle Capacity, kepedulian, dan pelaporan. 6. DAK Infrastruktur Sanitasi

III/92



Indikator Teknis DAK Infrastruktur Sanitasi: Koefisien Program Sanitasi, Cakupan Pelayanan Sanitasi, Pelaporan, dan Rawan Sanitasi.

7. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah Indikator

Teknis

Status

Otonomi:

Daerah

Pemekaran,

Daerah

Induk/Dampak

Pemekaran, dan Non Pemekaran, Status Kepemilikan Gedung (sewa, gabung, milik Pemda), Kondisi Bangunan (rusak berat, rusak sedang, rusak ringan), Rasio Kapasitas Gedung: ≥ 9,6 m2/orang dan < 9,6 m2/orang dan Kepatuhan Pelaporan (baik, cukup, buruk). 8. DAK Kelautan dan Perikanan

Indikator Teknis terdiri dari: a). Untuk provinsi mencakup: Produksi Tangkap Laut, Panjang Pantai, Jumlah Nelayan ; dan b). Untuk Kab./Kota mencakup: Jumlah produksi Perikanan, Jumlah Kapal Berlabuh, Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan, Luas Lahan Budidaya, Jumlah Tenaga Kerja Perikanan, Jumlah Pokmaswas, Luas Kawasan Konservasi Perairan, Jumlah Pasar Ikan Tradisional, Jumlah Unit Pengolahan Ikan, Jumlah Penyuluh Perikanan, Kawasan Minapolitan/Industrialisasi, dan Ketertiban laporan dan kinerja.

9. DAK Pertanian a) Provinsi 1) Luas Penggunaan Lahan (meliputi sawah irigasi, sawah non irigasi, luas areal tebu, dan luas areal bawang merah) 2) Populasi sapi dan kerbau 3) Produktivitas pertanian (terdiri : padi, jagung, kedelai, cabai, tebu) 4) UPTD perbenihan dan proteksi tanaman pangan dan hortikultura 5) Laboratorium tanaman pangan dan hortikultura 6) Petugas pengawas benih, pengamat OPT, dan pengawas mutu tanaman pangan dan hortikultura 7) UPTD perbenihan dan proteksi perkebunan 8) Laboratorium Perkebunan 9) Petugas pengawas benih, pengamat OPT, dan pengawas mutu perkebunan 10) UPTD peternakan (UPTD Perbibitan, UPTD Pakan, Rumah Potong Hewan Ruminansia, RPH Unggas, Pos Inseminasi Buatan) 11) Laboratorium kesehatan hewan 12) Petugas peternakan dan kesehatan hewan


III/93

13) DPA DAK 2013 b) Kabupaten/Kota 1) Luas Penggunaan Lahan (meliputi sawah irigasi, sawah non irigasi) 2) Produktivitas pertanian (terdiri : padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar) 3) Balai Penyuluh dan sarana penyuluh (BPP Eksisting, BPP bangun baru dan BPP rehabilitasi/renovasi) 4) Penyuluh pertanian PNS 5) Penduduk rawan pangan 6) Lumbung Pangan Masyarakat (Lumbung Eksisting dan lumbung yang dibutuhkan) 7) Sarana

dan

Prasarana

Perbenihan

(Tanaman

Pangan,

Hortikultura,

Perkebunan) 8) Petugas perbenihan dan proteksi tanaman PNS 9) Sarana dan Prasarana Peternakan (Bangunan) 10) Petugas Peternakan dan Keswan PNS 11) Laporan akhir DAK 2012 12) DPA DAK 2013 10. DAK Lingkungan Hidup Indikator Teknis mencakup Kepadatan Penduduk, Jumlah Panjang Sungai, Luas Tutupan Lahan Terhadap Total Lahan Kritis, Kelembagaan Lingkungan, Luas Ruang Terbuka Hijau, Jumlah (Volume) Sampah per Kapita, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DAK. 11. DAK Keluarga Berencana Indikator Teknis: Jumlah Penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB), Jumlah Pengendali Petugas Lapangan KB (PPLKB) /Unit Pelaksana Teknis (UPT), Jumlah Desa/ Kelurahan, Jumlah Kecamatan, Jumlah Klinik KB dan Jumlah Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M). 12. DAK Kehutanan

Indikator Teknis terdiri dari: a). Untuk provinsi: Kelembagaan KPH, Taman Hutan Raya, dan Kawasan Ekosistem Esensial; dan b). Untuk Kab./Kota: Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Tingkat Kekritisan Lahan, Tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas, Rasio Rawan Longsor, dan Rasio Rawan Banjir.

III/94



13. DAK Sarana Perdagangan a) Pasar: Densitas Penduduk, Jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen pada jarak <3Km, Jumlah Pasar Tanpa Bangunan, dan Persentase jumlah pasar rusak. b) Metrologi: - Kabupaten/Kota 1) Potensi UTTP di luar M.kWh, M.Air, dan AT 2) Ketersediaan SDM yang dimiliki atau yang sedang mengikuti diklat 3) Komitmen membentuk UPTD 4) Ketersediaan Lahan 5) Dukungan dari Provinsi 6) Status Daerah Tertib Ukur atau mengusulkan menjadi Daerah Tertib Ukur 7) Jumlah Pasar Tertib Ukur 8) Status Penerima DAK 2013 -

Provinsi 1) Kondisi gedung kantor dan laboratorium rusak 2) Persentase peralatan dan standar rusak dan tua 3) Rata-rata klasifikasi hasil penilaian (terhadap UPTD) 4) Jumlah kabupaten/kota membentuk PTU dan DTU 5) Persentase kepatuhan laporan bulanan 2012.

c) Gudang: Produksi komoditi primer minimal : Padi > 200.000 ton, Jagung >100.000 ton, Kopi > 10.000 ton, Kakao > 15.000 ton, Lada > 15.000 ton, Karet > 250.000 ton, Rumput Laut > 100.000 ton, Rotan > 500 ton, dan Indeks kesiapan lahan . 14. DAK Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 1) Indeks Kebutuhan Pembangunan Jalan Non Status

Kabupaten yang memiliki desa (persentase desa) yang membutuhkan jalan beraspal

2) Indeks Kebutuhan Pembangunan Jembatan

Kabupaten (persentase desa) yang membutuhkan jembatan di jalan utama desa

3) Indeks Kebutuhan Pembangunan Dermaga kecil/tambatan perahu dan Moda Transportasi Perairan -

Persentase desa yang berbatasan dengan laut

-

Persentase desa yang ada danau waduk/danau/waduk/situ, sungai, dan untuk transportasi


III/95

4) Indeks Kebutuhan Moda Transportasi Darat

Kabupaten (persentase desa) yang membutuhkan tambahan moda transportasi roda 3/4 atau lebih

5) Pelaporan 6) Adanya kegiatan Prukab 7) Adanya kegiatan Bedah Desa. 15. DAK Energi Perdesaan

Indikator Teknis terdiri dari Rasio Elektrifikasi dan Rasio Ternak per Rumah Tangga.

16. DAK Perumahan dan Permukiman 1) Angka jumlah kekurangan rumah (Backlog); 2) Angka APBD Sektor Perumahan; 3) Rencana Pembangunan Rumah Tahun 2014; 4) Kinerja DAK Tahun 2012; dan 5) Kesiapan lokasi yang dilihat berdasarkan legalitas Rencana Tata Ruang dan Wilayah 17. DAK Keselamatan Transportasi Darat Indikator Teknis: Panjang Jalan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Penyampaian Laporan. 18. DAK Transportasi Perdesaan 1) Indeks Kebutuhan Prasarana Angkutan 2) Indeks Kebutuhan Sarana Angkutan 3) Indeks Karakteristik Wilayah 4) Indeks Penetapan

(Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Kawasan Perhatian Investasi).

19. DAK Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 1) Kondisi prasarana transportasi dari desa/kelurahan menuju Jalan Raya ke kantor camat terdekat 2) Transportasi dari kantor Kepala Desa/Lurah ke kantor Camat

III/96



3) Transportasi dari kantor Kepala Desa/Lurah ke kantor Bupati/Walikota 4) Jumlah pulau-pulau kecil terluar 5) Jumlah sekolah 6) Jumlah murid 7) Jumlah guru 8) Jarak terdekat dari pemukiman ke sekolah Sementara itu, dalam tahun 2014 juga dialokasikan DAK untuk DOB dengan kebijakan sebagai berikut : -

DOB diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana Pemerintahan (sesuai dengan amanat UU pembentukan DOB).

- Daerah induk yang terkena dampak pemekaran diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana Pemerintahan. - DAK bidang lainnya dialokasikan pada tahun kedua dengan mempertimbangkan kesiapan perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK. Berdasarkan perhitungan alokasi DAK dengan menggunakan indikator/indeks/data kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis tersebut di atas, diperoleh hasil perhitungan alokasi DAK TA 2014 kepada masing-masing daerah untuk 19 bidang DAK. Dari 34 Provinsi dan 503 kabupaten/kota, terdapat 33 provinsi yang mendapatkan alokasi DAK dan 495 kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi DAK, dengan perincian jumlah daerah yang menerima alokasi DAK untuk masing-masing bidang sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12 Jumlah Daerah Penerima DAK 2014 per Bidang No

Bidang

Jumlah Daerah

1

Pendidikan

459

2

Kesehatan

482

3

Infrastruktur Jalan

473

4

Infrastruktur Irigasi

417

5

Infrastruktur Air Minum

444


III/97

No

Bidang

Jumlah Daerah

6

Infrastruktur Sanitasi

431

7

Prasarana Pemerintahan Daerah

90

8


475

9

Pertanian

443

10

Lingkungan Hidup

422

11

Keluarga Berencana

442

12

Kehutanan

382

13

Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal

183

14

Sarana Perdagangan

312

15

Energi Perdesaan

101

16

Perumahan dan Permukiman

30

17

Keselamatan Transportasi Darat

468

18

Transportasi Perdesaan

84

19

Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

28

Jumlah Penerima DAK

528

Sumber : Kementerian Keuangan, 2013 (data diolah)

Dari alokasi DAK tahun 2014 Rp33.000,0 miliar tersebut, terdistribusi kepada provinsi sebesar Rp1.897,68 miliar dan kabupaten/kota sebesar Rp31.102,32 miliar. Sementara itu alokasi tertinggi diterima oleh daerah adalah sebesar Rp193,81 miliar dan alokasi terendah sebesar Rp0,48 miliar, dengan rata-rata yang diterima oleh masing-masing provinsi sebesar Rp57,5 miliar dan kabupaten/kota Rp62,83 miliar. Hal ini dapat dilihat pada resume alokasi DAK tahun 2014 sebagaimana pada table berikut.

Tabel 3.13 Resume Alokasi DAK TA 2014 Keterangan

III/98

dalam Juta rupiah

Alokasi Tertinggi

193.813,03

Alokasi Terendah

481,02

Alokasi Kab/Kota

31.102.320,30



Keterangan

dalam Juta rupiah

Alokasi Provinsi

1.897.680,70

Rata-Rata Alokasi Kab/Kota

62.832,97

Rata-Rata Alokasi Provinsi

57.505,45

Sumber : Kementerian Keuangan, 2013 (data diolah)

Hasil perhitungan alokasi DAK tahun 2014 dimaksud ditetapkan dengan PMK Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, penggunaan DAK di daerah mengacu pada petunjuk teknis DAK masingmasing bidang yang ditetapkan oleh K/L terkait. Adapun daftar petunjuk teknis DAK tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14 Petunjuk Teknis Penggunaan DAK TA 2014 No Bidang 1

Nomor Juknis

Tanggal Ditetapkan

Pendidikan : a. SD

Permendikbud Nomor 100 Tahun 2013

29 – 11 – 2013

b. SMP

Revisi Permendikbud Nomor 13 Tahun 2014

17 – 02 – 2014

c. SMA/SMK 2

Kesehatan

Permenkes Nomor 84 Tahun 2013

16 – 12 – 2103

3

Keluarga Berencana

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 342/PER/ B1/2013

19 – 12 – 2013

4


Permen KP Nomor 36/PERMEN-KP/2013

18 – 12 – 2013

5

Kehutanan

Permenhut Nomor P.67/Menhut-II/2013

23 – 12 – 2013

6

Pertanian

Permentan Nomor 127/OT.140/12/2013

16 – 12 – 2013

7

Perdagangan

Permendag nomor 78/M.dag/PER/12/2013

27 – 12 – 2013

8

Lingkungan Hidup

Permen LH Nomor 09 Tahun 2013

28 – 11 – 2013

9

Infrastruktur PU (Jalan, Permen PU no. 15/PRT/M/2010 Irigasi, Air Minum, Sanitasi)

10 Sarpras Daerah Tertinggal

Permen PDT Nomor 1 Tahun 2014

01 – 11 – 2010 02 – 01 – 2014


III/99

No Bidang

Nomor Juknis

Tanggal Ditetapkan

11 Prasarana Pemerintahan

Permendagri Nomor 91 Tahun 2013

31 – 12 – 2013

12 Energi Pedesaan

Permen ESDM Nomor 03/2014

17 – 01 – 2014

13 Perumahan dan Permukiman Permenpera nomor 1 tahun 2014

29 – 01 – 2014

14 Keselamatan Transportasi Darat

Permenhub Nomor 96 Tahun 2013

27 – 12 – 2013

15 Transportasi Perdesaan

Permendagri Nomor 91 Tahun 2013

31 – 12 – 2013

16 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

Peraturan Kepala BNPP Nomor 5 Tahun 2014

16 – 01 – 2014

3.2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 3.2.1. Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani Menkeu pada 17 Desember 2013, Provinsi Aceh memperoleh alokasi Dana Otsus sebesar Rp6.824.386.514.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) atau 2% dari pagu DAU. Adapun Provinsi Papua sesuai PMK Nomor 196/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014, Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat setara 2% (dua persen) dari DAU Nasional yaitu sebesar Rp6.824.386.514.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah). Khusus untuk Papua dan Papua Barat, dengan rincian sebagai berikut: a. Dana Otsus Provinsi Papua sebesar Rp4.777.070.560.000,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan b. Dana Otsus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.047.315.954.000,00 (dua triliun empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

III/100



3.2.2. Kebijakan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Pemerintah Pusat juga memberikan DTI dalam rangka otsus sebesar Rp2,5 triliun, dengan rincian DTI Provinsi Papua Rp2 triliun, dan DTI Provinsi Papua Barat sebesar Rp500 miliar.

3.2.3. Dana Keistimewaan DIY Menkeu sesuai dengan amanat UU 13/2012, mengalokasikan dan menyalurkan Dana Keistimewaan DIY guna mendanai kewenangan keistimewaan DIY. Penyaluran Dana Keistimewaan DIY tersebut dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah. UU 13/2012 sebagai dasar hukum pengalokasian

Dana Keistimewaan DIY disahkan pada

akhir tahun 2012 pada saat proses pembahasan APBN 2013 telah berjalan. Oleh karena itu, Dana Keistimewaan DIY dalam APBN TA 2013 dialokasikan pada Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk selanjutnya dilakukan pergeseran anggaran ke Bagian Anggaran Transfer ke Daerah (BA 999.05). Adapun alokasi anggaran Dana Keistimewaan DIY TA 2013 adalah sebesar Rp523.874.719.000,-. Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2013 diberikan berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DIY kepada kementerian/lembaga terkait dengan tembusan Menkeu dan Kepala Bappenas untuk selanjutnya dibahas bersama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan kementerian/lembaga terkait tersebut disepakati Anggaran Dana Keistimewaan DIY TA 2013 sebesar Rp231.392.653.500. Anggaran Dana Keistimewaan DIY tersebut digunakan untuk 4 bidang kewenangan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Tabel Alokasi Anggaran Dana Keistimewaan DIY TA 2013 Berdasarkan Bidang Kewenangan No.

Bidang Kewenangan

Jumlah (rupiah)

1.

Kebudayaan

212.546.511.000

2.

Pertanahan

6.300.000.000

3.

Kelembagaan pemerintah

2.516.142.500


III/101

No.

Bidang Kewenangan

4.

Tata ruang

Jumlah (rupiah) 10.030.000.000

Total

231.392.653.500

Sumber: PMK Nomor 140/PMK.07/2013

Alokasi dan penyaluran Dana Keistimewaan DIY TA 2013 dilakukan berdasarkan PMK Nomor 140/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2013. Penyaluran Dana Keistimewaan TA 2013 diberikan dalam 2 tahap, masing-masing sebesar 50% dari pagu alokasi Dana Keistimewaan. Namun demikian, pada pelaksanaanya Penyaluran Dana Keistimewaan TA 2013 hanya dapat disalurkan 1 tahap mengingat adanya keterbatasan waktu di mana Dana Keistimewaan DIY baru dapat disalurkan pada akhir bulan November 2013. Penyaluran Dana Keistimewaan DIY tahap I diberikan sebesar Rp115,696 miliar dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp54,696 mililiar dengan sisa di kas daerah sebesar Rp61,134 miliar. Pada Tahun Anggaran 2014, alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2014 dianggarkan sebesar Rp523.874.719.000,- dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut:

Tabel 3.16 Alokasi Anggaran Dana Keistimewaan DIY TA 2014 Berdasarkan Bidang Kewenangan No.

Bidang Kewenangan

Jumlah (rupiah)

1.

Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

2.

Kebudayaan

375.178.719.000

3.

Pertanahan

23.000.000.000

4.

Kelembagaan pemerintah

5.

Tata ruang

123.620.000.000

Total

523.874.719.000

400.000.000

1.676.000.000

Sumber: Kementerian Keuangan

Penyaluran Dana Keistimewaan DIY TA 2014 dilaksanakan dalam 3 tahap berdasarkan pencapaian kinerja dengan rencana rincian masing-masing tahapan sebagai berikut: - Tahap I (sebesar 25%): Rp130,97 miliar - Tahap II (sebesar 55%): Rp288,13 miliar

III/102



- Tahap III (sebesar 20%): Rp104,78 miliar Penyaluran Dana Keistimewaan DIY TA 2014 tahap I memperhitungkan sisa anggaran Dana Keistimewaan DIY TA 2013 yang ada pada kas daerah Provinsi DIY.

3.2.4. Kebijakan Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNSD Kebijakan Tunjangan Profesi Guru PNSD 2014 Pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2014 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.

Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD yang ditetapkan dalam

PMK tersebut merupakan hasil rekonsiliasi data guru antara Pemerintah Daerah dengan Kemendikbud dan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2014 yang ditetapkan dalam PMK tersebut adalah sebesar Rp56,136 triliun. Alokasi tersebut telah memperhitungkan kekurangan pembayaran dari tahun 2010 sampai dengan 2013 dan sisa dana Tunjangan Profesi Guru PNSD yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah. Data kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Sisa Dana di Rekening Kas Umum Daerah tersebut merupakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan di Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP tersebut diperoleh data sebagai berikut: a. Terdapat kelebihan pendanaan di 355 daerah dan total kelebihan pendanaan tersebut adalah sebesar Rp2.356,49 miliar (dikarenakan daerah-daerah tersebut memiliki sisa dana Tunjangan Profesi Guru PNSD di kas daerah sebesar Rp4.827,00 miliar, sementara total kekurangan pembayaran sebesar Rp2.471,51 miliar). b. Terdapat kekurangan pendanaan di 122 daerah dan total kekurangan pendanaan tersebut adalah sebesar Rp598,58 miliar (dikarenakan daerah-daerah tersebut memiliki sisa dana Tunjangan Profesi Guru PNSD di kas daerah sebesar Rp1.241,00 miliar, sementara total kekurangan pembayaran sebesar Rp1.839,56 miliar).


III/103

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit tersebut, maka secara nasional, untuk menanggulangi kurang bayar Tunjangan Profesi Guru PNSD tahun 2010-2013, Pemerintah hanya perlu menyediakan dana sebesar Rp598,58 miliar saja dan pendanaan tersebut langsung dapat ditampung dalam alokasi TPG PNSD 2014. Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD 2014 yang sudah memperhitungkan sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah dan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010-2013 diilustrasikan pada tabel dibawah ini.

Hasil audit BPKP tersebut juga dijadikan dasar bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerbitkan SK Kurang Bayar Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010-2013 dan selanjutnya digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk membayar kurang bayar Tunjangan Profesi Guru PNSD. Daerah yang mempunyai sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah, maka sisa dana tersebut diperhitungkan sebagai saldo awal dan langsung dapat digunakan untuk pembayaran guru pada Triwulan I Tahun 2014.

III/104



Mekanisme Penyaluran Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dari RKUN ke RKUD dilakukan setiap Triwulan. Jumlah penyaluran Triwulan I yang ditetapkan dalam PMK telah memperhitungkan sisa dana yang terdapat dalam RKUD, sehingga bagi daerah yang masih memiliki sisa dana maka penyaluran Triwulan I lebih sedikit dibandingkan dengan penyaluran Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV. Hal ini dimaksudkan agar sisa dana yang terdapat di RKUD langsung digunakan oleh Pemda untuk membayar kebutuhan TPG PNSD di Triwulan I. Penyaluran Triwulan I dari RKUN ke RKUD dilakukan paling lambat bulan April, sementara untuk Triwulan II paling lambat bulan Juni, Triwulan III paling lambata bulan September dan Triwulan IV paling lambat bulan November. Penyaluran Triwulan I dilakukan secara serentak seluruh Indonesia dengan tanpa syarat, namun untuk penyaluran Triwulan II dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran sebelumnya. Penyaluran Triwulan III dan Triwulan IV dilaksanakan tanpa syarat setelah penyaluran Triwulan II dilakukan. Pemerintah Daerah membayarkan Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Guru PNSD yang berhak paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana Tunjangan Profesi Guru PNSD di RKUD. Jadwal pembayaran ke Guru PNSD untuk Triwulan I adalah pada bulan April, Triwulan II pada bulan Juli, Triwulan III pada bulan Oktober dan Triwulan IV pada bulan Desember. Jika terdapat kekurangan pembayaran Guru PNSD setelah realisasi Triwulan IV, yang diakibatkan karena dana yang ditransfer ke RKUD tidak mencukupi seluruh kebutuhan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD selama 12 bulan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi dengan cara melakukan pembayaran berdasarkan jumlah bulan. Kebijakan ini diharapkan agar guru-guru di daerah memperoleh hak yang sama.

Kebijakan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2014 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2014 yang ditetapkan dalam PMK adalah sebesar Rp945.865.970.000,00. Alokasi tersebut telah memperhitungkan kekurangan pembayaran Tambahan Pengahasilan Guru PNSD dari tahun 2010 sampai


III/105

dengan 2013 dan juga telah memperhitungkan sisa dana yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah. Terdapat beberapa daerah yang tidak mendapat alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2014 dikarenakan kebutuhan pembayaran lebih kecil dibandingan dengan sisa dana yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah.

Mekanisme Penyaluran Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dari RKUN ke RKUD dilakukan tiap Triwulan dengan besaran tiap penyaluran adalah 1/4 (seperempat) dari alokasi per daerah. Jadwal penyaluran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV masing-masing paling lambat bulan April, Juni, September, dan November. Penyaluran Triwulan I dilakukan secara serentak seluruh Indonesia dengan tanpa syarat, namun untuk penyaluran Triwulan II dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran sebelumnya. Penyaluran Triwulan III dan Triwulan IV dilaksanakan tanpa syarat setelah penyaluran Triwulan II dilakukan. Pembayaran kepada Guru yang berhak oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD di RKUD. Jadwal pembayaran ke Guru PNSD untuk Triwulan I adalah pada bulan April, Triwulan II pada bulan Juli, Triwulan III pada bulan Oktober dan Triwulan IV pada bulan Desember. Jika terdapat kekurangan pembayaran Guru PNSD setelah realisasi Triwulan IV, yang diakibatkan karena dana yang ditransfer ke RKUD tidak mencukupi seluruh kebutuhan pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD selama 12 bulan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi dengan cara melakukan pembayaran berdasarkan jumlah bulan. Kebijakan ini diharapkan agar guru-guru di daerah memperoleh hak yang sama.

III/106



3.2.5. Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam tahun 2014, BOS ditetapkan sebesar Rp24.074,700 miliar, ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan. Adapun unit satuan biaya dalam BOS 2014 adalah sebagai berikut: a. Untuk SD/SDLB Kabupaten/Kota sebesar Rp580.000; dan b. Untuk SMP/SMPLB Kabupaten/Kota sebesar Rp710.000. BOS digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Mendikbud. Alokasi BOS per daerah berdasarkan data jumlah siswa dari Kemendikbud.Penyaluran BOS dilakukan dari RKUN ke RKUD Provinsi, dan untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah melalui mekanisme hibah. Alokasi dan tata cara penyaluran BOS ditetapkan dalam PMK. Dalam perhitungan alokasi BOS TA 2014, disepakati kebijakan untuk ‘sekolah kecil’ dengan rincian sebagai berikut: a. SD dengan jumlah siswa kurang dari 80 orang akan diberikan alokasi minimal sebesar 80 siswa x Rp580 ribu; dan b. SMP dengan jumlah siswa kurang dari 120 orang akan diberikan alokasi minimal sebesar 120 siswa x Rp710 ribu

Penyaluran Dana BOS Berdasarkan PMK Nomor 201 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 bahwa mekanisme penyaluran BOS TA 2014 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk hibah. Ketentuan penyaluran Dana BOS Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Penyaluran BOS untuk daerah tidak terpencil


III/107

Penyaluran BOSuntuk daerah tidak terpencildilakukan secara triwulanan, yaitu: a. Triwulan I dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan; b. Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh)hari kerja pada awal bulan April 2014; c. Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2014; d. Triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2014. 2. Penyaluran BOS untuk daerah terpencil

Penyaluran BOS Satuan Pendidikan Dasar di daerah terpencil dilakukan secara semesteran, yaitu: a. Semester pertama dilakukan paling lama 14(empat belas) hari kerja setelah PMK ini diundangkan; b. Semester kedua dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2014.

3.2.6. Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) DID dialokasikan kepada daerah sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja daerah di bidang pengelolan keuangan, kinerja pendidikan, dan kinerja ekonomi dan kesejahteraan dan ditujukan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat. Penghargaan kepada daerah tersebut merupakan penjabaran dari tujuan utama dan arah kebaijakan dari pengalokasian DID. Tujuan utama dialokasikannya DID adalah sebagai berikut: 1. Mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yag ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemda (LKPD). Sejalan dengan penjelasan UU 17/2003 Bab I. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara ditujukan agar pengelolaan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan dengan pemilikan pemilikan atau penguasaan obyek hukum keuangan negara dapat memberikan daya dukung penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. Asas-asas tersebut meliputi (1) akuntabilitas yang berorientasi pada hasil; (2) profesionalitas; (3) proporsionalitas; (4) keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; (5) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas baru ini sebagai pencerminan

III/108



penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices) yang didukung oleh asas-asas umum yang sebelumnya telah dipakai, seperti : asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. 2. Mendorong agar daerah berupaya untuk selalu menetapkan APBD tepat waktu dan mencapai kinerja dalam pengelolaan keuangan daerahnya (administrasi dan impactnya). Dalam perkembangannya, kebijakan DID telah mengalami penyempurnaan dari sejak dialokasikannya pada tahun 2010. Penyempurnaannya meliputi:

(1) pembagian

porsi alokasi bagi provinsi dan kabupaten/kota; (2) menerapkan kriteria kinerja utama; (3) memasukkan kriteria kinerja pendidikan; (4) mengubah penyampaian perda APBD tepat waktu menjadi penetapan perda APBD tepat waktu; (5) mengganti sub kriteria kinerja inflasi menjadi sub kriteria yang menghubungkan kemampuan fiskal daerah dengan IPM; dan (6) memberikan alokasi minimum.

Tabel 3.17 Kebijakan Perhitungan DID Tahun 2010-2014 No.

Tahun 2010

Tahun 2011

1.

Belum ada kriteria utama sebagai eligibilitas eksklusif

Kriteria utama sebagai eligibilitas eksklusif, yaitu:

Tahun 2012 Sama 2011

1. Opini WTP atau WTP 2. APBD tepat waktu 2.

Kriteria kinerja terdiri dari:

Kriteria kinerja terdiri dari:

1. Keuangan

1. Keuangan

2. Ekonomi dan Kesejahteraan

2. Pendidikan, dan

Sama 2011

3. Ekonomi dan Kesejahteraan 3.

4.

Porsi pembagian alokasi:

Porsi pembagian alokasi:

1. Provinsi sebesar 20%

1. Provinsi sebesar 10%

2. Kabupaten/kota 80%

2. Kabupaten/kota 90%

Variabel kinerja keuangan

Variabel kinerja keuangan

Penyampaian Perda APBD tepat waktu

Penyampaian Perda APBD tepat waktu

Sama 2011

Penambahan variabel kinerja keuangan: Penyampaian LKPD kepada BPK secara tepat waktu


III/109

No.

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

5.

Untuk belanja fungsi pendidikan

Sama 2010

Untuk belanja fungsi pendidikan, diutamakan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP

6.

Belum memberikan alokasi minimum

Sama 2010

Alokasi minimum untuk daerah dengan opini WTP dan Penetapan Perda APBD tepat waktu

Tahun 2013

Tahun 2014

Kriteria utama sebagai eligibilitas eksklusif, yaitu:

Sama 2013

1. Opini WTP atau WDP 2. APBD tepat waktu Sama 2013, mengevaluasi bobot kinerja dan sub kriteria kinerja

Kriteria kinerja terdiri dari: 1. Keuangan 2. Pendidikan, dan 3. Ekonomi dan Kesejahteraan

Sama 2013

Porsi pembagian alokasi: 1. Provinsi sebesar 10% 2. Kabupaten/kota 90% Variabel kinerja keuangan daerah: Opini BPK atas LKPD, Penetapan Perda APBD tepat waktu, Effort Peningkatan PAD, dan penyampaian LKPD tepat waktu

Sama 2013



Sama dengan 2012

Alokasi minimum Rp 2 miliar untuk daerah dengan:

Alokasi minimum Rp 2 miliar untuk daerah dengan: 1. Opini WTP; dan

1. Opini WTP, dan 2. Penetapan Perda APBD tepat waktu

2. Penetapan Perda APBD tepat waktu

III/110



Tahun 2013

Tahun 2014



1. Opini WTP; dan

1. Opini WTP; dan

2. Penyampaian LKPD tepat waktu; dan

2. Penyampaian LKPD tepat waktu; dan

3. Penetapan Perda APBD tepat waktu; serta

3. Penetapan Perda APBD tepat waktu

4. Lulus Passing Grade Sumber: DJPK, Kemenkeu

Penghitungan DID Tahun 2014 sebagaimana DID Tahun 2013 menggunakan Kriteria Kinerja dan Batas Minimum Kelulusan Kinerja (Passing Grade). Kriteria Kinerja terdiri dari Kriteria Kinerja Utama, Kriteria Kinerja Keuangan Daerah, Kriteria Kinerja Pendidikan, serta Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan. Tahapan penghitungan DID terdiri dari penentuan daerah penerima dan penghitungan besaran alokasi DID. Penentuan daerah penerima berdasarkan identifikasi daerah dalam memenuhi Kriteria Kinerja Utama dan memenuhi passing grade yang ditentukan secara statistik. Skor atau nilai kinerja daerah merupakan hasil penghitungan dari Kriteria Kinerja Keuangan Daerah, Kriteria Kinerja Pendidikan, serta Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan. Apabila suatu daerah tidak memenuhi Kriteria Kinerja Utama, maka daerah tersebut tidak dapat mengikuti saringan berikutnya yaitu penghitungan alokasi. Batas passing grade adalah nilai minimum tertentu atas hasil pembobotan terhadap masing-masing unsur penilaian terhadap kinerja daerah dari kinerja keuangan, kinerja pendidikan, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan. DID digunakan untuk melaksanaan fungsi pendidikan tersebut merupakan pengalokasian belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 yang menjadi kewenangan/urusan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemda.


III/111

Daerah yang memenuhi kriteria Kinerja Utama dan bersifat eligibilitas mutlak yaitu: a. daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas LKPD; dan b. daerah yang menetapkan Perda mengenai APBD secara tepat waktu.

Daerah yang memenuhi kriteria kinerja keuangan adalah: a. daerah yang meningkatkan atau mempertahankan kualitas LKPD untuk memperoleh opini WTP atau WDP dari BPK; b. daerah yang menetapkan perda mengenai APBD secara tepat waktu setiap tahunnya; c. daerah yang mencapai kenaikan PAD di atas rata-rata nasional; dan d. daerah yang menyampaikan LKPD kepada BPK secara tepat waktu setiap tahunnya. Daerah yang memenuhi kriteria kinerja pendidikan adalah: a. daerah yang mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar dan sederajatnya di atas rata-rata nasional dan/atau daerah yang mampu mencapai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama dan sederajatnya di atas rata-rata nasional; dan b. daerah yang mengurangi jarak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap IPM ideal (100) di atas rata-rata nasional.

III/112



Daerah yang memenuhi kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan adalah: a. daerah yang mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional; b. daerah yang mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan tingkat kemiskinan nasional; c. daerah yang mengurangi tingkat pengangguran di atas rata-rata pengurangan tingkat pengangguran nasional; dan d. daerah yang memiliki Kemampuan Fiskal Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia-nya.

Kebijakan Penghitungan DID tahun 2014 Penyempurnaan kebijakan penghitungan DID Tahun 2014 dilakukan dengan tujuan agar lebih mendorong daerah ke arah pencapaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik serta menjaga momentum perbaikan yang ada dari kondisi sekarang yang telah dicapai daerah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ditandai dengan perkembangan daerah yang mendapatkan opini WTP dari tahun 2009 yaitu hanya 15 daerah menjadi 116 daerah pada tahun 2012 serta lebih mendorong daerah dalam menetapkan perda APBD-nya tepat waktu. Kebijakan penghitungan DID Tahun 2014, meliputi : 1. Kebijakan penetapan pemberian bobot pencapaian opini BPK atas LKPD dan penetapan perda APBD yang meningkat. 2. Kebijakan pemberian Alokasi Minimum (AM) bagi daerah yang telah mendapatkan opini WTP, tanpa melihat ketentuan “Lulus Passing Grade”.

Tabel 3.18 Bobot Penilaian Perhitungan DID Tahun 2013 dan 2014 No.

Kriteria

Kriteria Kinerja Keuangan

Bobot Penilaian 2013


50%

50%

1.

Opini BPK atas LKPD

30%

35%

2.

Penetapan Perda APBD tepat waktu

30%

35%


III/113

No.

Kriteria



3.

Effort Peningkatan PAD

20%

15%

4.

Penyampaian LKPD tepat waktu

20%

15%

Total Bobot Penilaian Kriteria Kinerja Keuangan Daerah

100%

100%

25%

25%

Kriteria Kinerja Pendidikan 1.

Partisipasi Sekolah (APK)

50%

50%

2.

Reduction Shortfall IPM

50%

50%

Total Bobot Penilaian Kinerja Pendidikan

100%

100%

25%

25%

Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 1.

Pertumbuhan Ekonomi

30%

30%

2.

Penurunan Tingkat Kemiskinan

30%

30%

3.

Penurunan TIngkat Pengangguran

20%

20%

4.

Kluster Kemampuan Fiskal Daerah (KFD)

20%

20%

100%

100%

Total Bobot Penilaian Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Sumber: DJPK, Kemenkeu

Tabel 3.19 Kebijakan Alokasi Minimum Perhitungan DID Tahun 2013 dan 2014 DID Tahun 2013 AM

DID Tahun 2014

WTP

Perda APBD

LKPD

Passing Grade

WTP

Perda APBD

LKPD

Rp 3 M

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Rp 2 M

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Rp 2 M

Đ

Đ


Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Penyaluran DID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD secara sekaligus. Alokasi DID tahun 2014 sebesar Rp1.387,8 miliar ditetapkan dengan

PMK

Nomor 8/PMK.07/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana

III/114



Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014. Penyaluran DID dilakukan setelah Daerah penerima menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berupa: a. Perda mengenai APBD TA 2014; b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Daerah yang menyatakan akan mencantumkan DID dalam APBD dan/atau APBD-P tahun anggaran bersangkutan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DID tahun 2014. Penyaluran DID Tahun 2014 meniadakan penyampaian rencana penggunaan DID. Penggunaan DID diserahkan kepada Pemda dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut : 1. DID digunakan untuk mendanai belanja fungsi pendidikan dan dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan. 2. Belanja fungsi pendidikan yang dimaksud adalah belanja fungsi pendidikan sesuai dengan kewenangan/ urusan daerah dan yang menjadi tanggung jawab Pemda. 3. DID tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. dana pendamping DAK; b. kegiatan yang telah didanai oleh BOS dari Pemerintah Pusat; c. pendidikan kedinasan; d. hibah kepada perusahaan daerah; dan e. bantuan sosial.

3.2.7. Kebijakan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) P2D2 merupakan pinjaman program Pemerintah Pusat yang bersumber dari Bank Dunia dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK khususnya bidang infrastruktur dengan melakukan perbaikan (reform) sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK. P2D2 adalah Dana yang bersumber dari APBN dan di alokasikan sebagai insentif kepada daerah percontohan P2D2 berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia tentang Proyek Pemda dan Desentralisasi. Dana P2D2 bertujuan untuk memberikan penghargaan (reward)


III/115

kepada daerah atas pelaksanaan DAK yang telah memenuhi standar kualitas output yang ditentukan dalam kurun waktu yang tepat. Daerah percontohan P2D2 meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara yang dipilih berdasarkan keberagaman secara geografis mewakili wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia; kinerja pelaporan DAK selama ini; kemampuan menyerap alokasi DAK; dan kesuksesan dalam menghasilkan output yang didanai dari DAK. Dalam pemilihan kabupaten/kota daerah percontohan P2D2 ditentukan berdasarkan kriteria daerah penerima alokasi DAK di lima provinsi tersebut dan mengirimkan surat kesediaan berpartisipasi dalam P2D2 (Commitment Letter) kepada Pemerintah Pusat. Adapun daerah percontohan P2D2 tahun 2014 terdiri dari 75 daerah di 5 provinsi percontohan. Verifikasi Keluaran adalah proses verifikasi atas keluaran pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di Daerah Percontohan P2D2 dengan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta dalam kurun waktu yang tepat berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Perjanjian Verifikasi antara BPKP dan Bank Dunia. DAK bidang infrastruktur yang di verifikasi adalah bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi dan bidang infrastruktur air minum. Adapun besaran yang dialokasikan kepada masing-masing daerah penerima P2D2 sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari nilai Verifikasi Keluaran yang dibagi secara proporsional. Penyaluran Dana P2D2 kepada daerah penerima dilakukan sekaligus setelah

ditetapkannya PMK mengenai

alokasi dana P2D2.

Web Based Reporting System Dana Alokasi Khusus (WBRS-DAK) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan DAK baik dari sisi keuangan maupun teknis, DJPK telah membangun suatu aplikasi pelaporan DAK berbasis web yang diberi nama Web-Based Reporting System Dana Alokasi Khusus (WBRS) DAK pada TA 2011 melalui P2D2. Dengan adanya aplikasi ini maka seluruh informasi proyek di daerah yang dibiayai dari DAK dapat disajikan secara cepat, lengkap, dan akurat. Dari aplikasi ini dapat diperoleh informasi mengenai lokasi proyek (titik koordinat latitude dan longitude), gambar (foto) riil proyek, kemajuan fisik, dan penggunaan/penyerapan dana.

III/116



Aplikasi tersebut telah diterapkan di 5 provinsi (berikut kabupaten/kota di dalamnya) sebagai pilot project yaitu: Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara mulai TA 2012. Saat ini Aplikasi WBRS-DAK hanya diterapkan pada DAK Bidang infrastruktur (jalan, irigasi, dan air minum). Diharapkan pada masa mendatang aplikasi ini bisa diterapkan di provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia dan mencakup seluruh bidang DAK. Key success factors implementasi Aplikasi WBRS-DAK adalah keterlibatan aktif para petugas di Pemda dalam memasukkan data ke dalam aplikasi. Ada 4 kelompok besar petugas yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan implementasi Aplikasi WBRS-DAK di Pemda yaitu: Administrator, Operator Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Operator SKPD, dan Pemantau. Administrator bertanggungjawab mengelola username dan password seluruh user di Pemda yang bersangkutan. Operator DPPKA bertanggungjawab memasukkan data seluruh SP2D untuk semua bidang DAK. Operator SKPD bertanggungjawab memasukkan seluruh data perencanaan, pemaketan, dan pelaksanaan proyek yang dibiayai dari DAK (saat ini hanya terbatas pada DAK Bidang Infrastruktur saja). Sedangkan kelompok Pemantau adalah pengguna informasi yang disajikan oleh Aplikasi WBRS-DAK. Yang termasuk dalam kelompok Pemantau antara lain adalah Bappeda, Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota. Namun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Aplikasi WBRS-DAK yang dilakukan pada akhir bulan September hingga pertengahan Desember 2012, ditemukan fakta bahwa petugas Pemda belum optimal terlibat aktif dalam implementasi Aplikasi WBRS-DAK. Ada 2 faktor utama penyebab belum optimalnya keterlibatan petugas Pemda dalam implementasi Aplikasi WBRS-DAK yaitu: a. Transfer knowledge kepada para petugas Pemda belum maksimal karena waktu pelaksanaan Bimtek Penggunaan Aplikasi WBRS-DAK yang sangat terbatas; dan b. Kendala teknis berupa kesulitan mengakses Aplikasi WBRS-DAK karena rendahnya kualitas infrastruktur jaringan internet di beberapa daerah (terutama wilayah Indonesia Timur).


III/117

Aplikasi WBRS-DAK yang sudah ada saat ini adalah aplikasi berbasis web, di mana untuk mengaksesnya pengguna harus mempunyai koneksi internet. Kondisi ini mengakibatkan beberapa daerah yang infrastruktur jaringan internetnya kurang baik mengalami kesulitan untuk mengakses Aplikasi WBRS-DAK. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2013, DJPK akan membangun Aplikasi WBRS-DAK Versi Offline agar Pemda bisa tetap aktif mengisikan data ke dalam Aplikasi WBRS-DAK meskipun koneksi internet di daerah yang bersangkutan sangat terbatas. Implementasi Aplikasi WBRS-DAK Versi Offline diutamakan di daerah (provinsi/kabupaten/kota) Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawasi Barat, dan Maluku Utara. Oleh karena itu, dalam rangka transfer knowledge kepada para petugas Pemda terkait Aplikasi WBRS-DAK Versi Offline, DJPK akan melakukan Bimtek untuk aplikasi ini hanya di 3 daerah tersebut. Pemda di luar 3 daerah dimaksud apabila menghendaki Bimtek untuk Aplikasi WBRSDAK Vers Offline dapat menyampaikan surat permintaan resmi kepada DJPK. Selain itu, DJPK selalu siap setiap saat untuk memberikan Bimtek Penggunaan Aplikasi WBRS-DAK (Versi Online) apabila ada permintaan dari Pemda.

III/118



Bab IV Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Daerah dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.1. Peningkatan Pendapatan Daerah Kebijakan Perpajakan dan Retribusi Daerah Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat diikuti pula dengan pemberian kewenangan yang besar dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemda diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Kebijakan HKPD dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

IV/119

Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), maka perluasan kewenangan perpajakan dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Pengaturan PDRD di dalam UU 28/2009 didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas, serta dengan memperhatikan potensi daerah. Penerbitan UU 28/2009 merupakan langkah yang strategis dan monumental dalam memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang lebih ideal. Sebagai salah satu bagian dari continuous improvement, UU 28/2009 memiliki 3 (tiga) hal utama, yaitu penyempurnaan sistem pemungutan PDRD, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local taxing empowerment), dan peningkatan efektifitas pengawasan. Penyempurnaan sistem pemungutan PDRD dilakukan dengan mengubah sistem daftar terbuka (open-list) menjadi daftar tertutup (closed-list), sehingga jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah adalah hanya jenis pajak yang telah ditetapkan berdasarkan UU 28/2009 dimaksud. Daerah tidak diberikan kewenangan dan tidak diperbolehkan untuk menetapkan jenis pajak baru di luar yang telah ditentukan undang-undang (UU). Hal yang demikian akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan penguatan local taxing power dilakukan dengan cara antara lain, menambah jenis PDRD, memperluas basis PDRD yang sudah ada, menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, serta memberikan kewenangan penetapan tarif PDRD kepada daerah sesuai batasan yang ditetapkan dalam UU. Perluasan basis pajak dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak yang diterapkan tidak akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor. Perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat, dan menambah jenis pajak baru. Perluasan atas basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah Pusat. Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, sedangkan

IV/120



Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Kemudian terdapat 4 (empat) jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Rokok. PBB-P2 dan BPHTB sebelumnya merupakan pajak pusat yang kemudian dialihkan menjadi pajak daerah, sedangkan Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak baru bagi kabupaten/kota. Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam UU 28/2009. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam UU 28/2009 juga ditetapkan tarif minimum untuk PKB. Dengan perluasan basis pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, maka jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam UU 28/2009. Selanjutnya untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam UU 28/2009 diatur bahwa sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Adapun untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, di dalam UU 28/2009 juga telah diatur instrumen pengawasan yang cukup efektif yang dilakukan secara preventif dan korektif. Setiap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota tentang pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur dan Perda Provinsi tentang pajak dan retribusi di evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hasil evaluasi Perda tersebut harus dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu). Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang PDRD yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil. Hal ini sebagai langkah untuk menghindarkan timbulnya berbagai pungutan daerah yang bermasalah dan tumpang tindih yang dapat menghambat upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah. Berdasarkan

hal-hal

tersebut

di

atas,

dapat

disimpulkan

bahwa

dengan

diberlakukannya UU 28/2009 maka kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam


IV/121

penetapan tarif. Sedangkan di sisi lain, dengan tidak diberikannya kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru selain yang telah ditetapkan dalam UU 28/2009, maka hal tersebut akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Rokok Pajak Rokok merupakan jenis pajak daerah yang pemungutannya secara efektif mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Penetapan Pajak Rokok sebagai objek pajak daerah pada dasarnya merupakan bentuk dari pelaksanaan perluasan kewenangan perpajakan yang dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Sebagaimana juga telah disampaikan di atas, bahwa UU 28/2009 memiliki semangat untuk melaksanakan kebijakan dalam hal penyempurnaan sistem pemungutan PDRD, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local taxing empowerment), dan peningkatan efektifitas pengawasan. Penguatan local taxing power dilakukan dengan cara menambah jenis PDRD, memperluas basis PDRD yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, serta memberikan diskresi kepada daerah dalam menetapkan tarif. Perluasan basis pajak daerah dimaksudkan untuk penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah dapat melaksanakan otonomi secara lebih nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka perluasan basis pajak daerah, maka Pajak Rokok ditetapkan sebagai objek pajak daerah di dalam UU 28/2009 dan mulai berlaku pada Tahun 2014. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ditetapkannya Pajak Rokok sebagai objek pajak daerah, maka diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar dan meningkat, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan Pajak Rokok selain bertujuan untuk meningkatkan PAD seperti diuraikan diatas, juga bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok, mengendalikan peredaran rokok ilegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok. Penerapan Pajak Rokok sebesar 10 persen dari cukai rokok dimaksudkan juga untuk memberikan peran yang optimal bagi Pemda dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemda diberikan tugas dan tanggung jawab untuk turut serta dalam menjaga kesehatan

IV/122



masyarakat dari bahaya rokok dan melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk peredaran rokok ilegal. Mengingat tax base Pajak Rokok adalah nilai cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap rokok, maka dalam rangka efektifitas dan efisiensi, pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemungutan Pajak Rokok merupakan model Piggyback Tax System atau juga dikenal dengan model opsenten atau surcharge yang juga lazim dipraktekkan di banyak Negara. Ciri dari Piggyback Tax/Opsenten/Surchage adalah: a. Pemda berhak mengenakan tambahan beban pajak atas pajak pusat dalam daerahnya (jurisdiction); b. Pemda tidak memiliki diskresi dalam menentukan dasar pengenaan pajak (tax base) atau dengan kata lain dasar pengenaannya sama dengan dasar pengenaan pajak pusat; c. Pajak diadministrasikan dan dipungut oleh Pemerintah Pusat yang lebih tinggi dan kemudian menyalurkannya ke kas daerah yang bersangkutan. Semua ciri tersebut di atas terdapat dan dapat dilihat dengan jelas pada pengaturan atau ketentuan Pajak Rokok dalam UU 28/2009. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok, maka sesuai dengan amanat UU 28/2009, Menkeu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/ PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. PMK tersebut, antara lain, mengatur mengenai mekanisme pemungutan Pajak Rokok yang dilakukan oleh DJBC, dan juga mengatur mengenai mekanisme dan pola penyetoran dana penerimaan Pajak Rokok dari rekening penampungan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Mekanisme pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dapat dilihat pada Gambar berikut ini.


IV/123

Gambar 4.1

Gambar 4.1 Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok Pemungutan dan Sesuai PMKMekanisme No. 115/PMK.07/2013 Penyetoran Pajak Rokok Sesuai PMK No. 115/PMK.07/2013 Perintah Pemindahbukuan Dana

Realisasi penerimaan PR (triwulan)

DJPK Daftar Realisasi Penerimaaan PR bulanan

DJPB SPM Penyetoran

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Rokok

da na

KPPN

DJBC

Bank Indonesia Pemindahbukuan dana

P e l i m p a h a n

SP2D Penyetoran

KPPN JKT II

Penyampaian LHP

Laporan Bulanan Penerimaan PR

RPKBUNP/RPKBUN KPPN Memindahbukukan dana

pada akhir hari kerja

CK1 SPPR SSBP

WP

Bank/Pos Persepsi

Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2014

1. Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok •

RKUD Provinsi

109|

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap rokok;

•

Tarif Pajak Rokok sebagaimana ditetapkan dalam UU 28/2009 tentang PDRD adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok

•

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak

•

Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok

2. Mekanisme Penyetoran Pajak Rokok •

Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok pada periode tertentu

IV/124



•

Berdasarkan

realisasi

penerimaan

Pajak

Rokok,

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan (DJPb) menyampaikan data realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) •

Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok dilakukan secara triwulanan pada minggu dan bulan pertama triwulan berikutnya

•

Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok untuk triwulan keempat dilakukan pada minggu pertama bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok sampai dengan tanggal 30 November tahun berkenaan

•

Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok sampai dengan akhir tahun anggaran dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya

•

Dalam rangka penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan keputusan mengenai proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi

•

Keputusan mengenai proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi ditetapkan setiap tahun pada bulan Desember anggaran tahun sebelumnya.

•

Keputusan mengenai proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional

•

Rasio jumlah penduduk ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan DAU untuk tahun anggaran yang bersangkutan

•

Penyetoran Pajak Rokok ke masing-masing RKUD Provinsi, dilakukan sesuai proporsi untuk masing-masing provinsi

•

Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya

•

Penyetoran penerimaan Pajak Rokok bulan Oktober dan November dilakukan pada bulan Desember

•

Penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi untuk penerimaan bulan Desember tahun berkenaan dilaksanakan setelah ditetapkan Laporan Arus Kas audited.

•

Kelebihan penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi akan diperhitungkan pada penyetoran Pajak Rokok tahun berikutnya

•

Perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Rokok didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara DJPK, DJBC, dan DJPb.


IV/125

Penetapan jenis-jenis pungutan daerah yang diatur dalam UU 28/2009 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Daerah hanya boleh memungut pajak dan retribusi apabila ketentuan pemungutannya telah diatur melalui Perda. Begitu juga untuk bisa mendapatkan Pajak Rokok, provinsi Harus terlebih dahulu menyusun dan menetapkan Perda mengenai Pajak Rokok. Berdasarkan rekapitulasi penyampaian Perda pajak daerah dari provinsi, sampai hari ini tercatat 33 provinsi telah menentapkan Perda Pajak Rokok, untuk Provinsi Kalimantan Utara masih berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induknya.

Tabel 4.1 Perda Pajak Rokok

IV/126

No

Daerah

Nomor Perda

1

Provinsi Aceh

Perda 2/2012

2

Provinsi Riau

Perda 16/2013

3

Provinsi Sumatera Utara

Perda 2/2011

4

Provinsi Bengkulu

Perda 2/2011

5

Provinsi Sumatera Barat

Perda 8/2013

6

Provinsi Sumatera Selatan

Perda 3/2011

7

Provinsi Jambi

Perda 6/2011

8

Provinsi Lampung

Perda 2/2011

9

Provinsi Kep. Bangka Belitung

Perda 1/2011

10

Provinsi Kep. Riau

Perda 8/2011

11

Provinsi Kalimantan Selatan

Perda 9/2013

12

Provinsi Sulawesi Selatan

Perda 8/2013

13

Provinsi DKI Jakarta

Perda 2/2014

14

Provinsi Jawa Barat

Perda 13/2011

15

Provinsi Banten

Perda 1/2011

16

Provinsi Jawa Tengah

Perda 2/2011

17

Provinsi DI Yogyakarta

Perda 3/2011

18

Provinsi Jawa Timur

Perda 9/2010

19

Provinsi Kalimantan Barat

Perda 8/2010



No

Daerah

Nomor Perda

20

Provinsi Kalimantan Tengah

Perda 7/2010

21

Provinsi Kalimantan Timur

Perda 1/2011

22

Provinsi Sulawesi Utara

Perda 7/2011

23

Provinsi Gorontalo

Perda 5/2011

24

Provinsi Sulawesi Tengah

Perda 1/2011

25

Provinsi Sulawesi Barat

Perda 1/2011

26

Provinsi Sulawesi Tenggara

Perda 5/2011

27

Provinsi Bali

Perda 1/2011

28

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perda 8/2013

29

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perda 2/2010

30

Provinsi Maluku

Perda 19/2013

31

Provinsi maluku Utara

Perda 2/2011

32

Provinsi Papua

Perda 4/2011

33

Provinsi Papua Barat

Perda 6/2013

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan target penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2014, penerimaan Pajak Rokok tahun 2014 diperkirakan sekitar Rp 9,6 triliun. Penerimaan Pajak rokok tersebut nantinya akan disetor ke RKUD Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Dana penerimaan Pajak Rokok yang masuk di RKUD Provinsi, 70 persen diantaranya harus dibagihasilkan kepada kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/ atau potensi antar kabupaten/kota yang besangkutan. Selanjutnya sesuai dengan UU 28/2009, dana penerimaan Pajak Rokok , baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, harus dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. • Bidang pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.


IV/127

• Bidang penegakan hukum yang dapat dikerjasamakan oleh Pemda dengan pihak/ instansi terkait, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai laranagan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2. Pengendalian Belanja Daerah Selama lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemda mengelola dana APBD dalam jumlah yang sangat besar, yang sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme transfer. Desain desentralisasi fiskal yang dianut Indonesia selama ini menitikberatkan pada desentralisasi dari sisi pengeluaran sehingga berimplikasi pada diskresi dan kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk merencanakan dan melakukan belanja. Di sisi lain, sebagai konsekuensi pelaksanaan desentralisasi tersebut, Pemerintah Pusat setiap tahun menganggarkan transfer ke daerah yang sebagian besar bersifat block grant dan hanya sebagian kecil yang bersifat spesifik. Hal-hal tersebut membawa implikasi relatif kurang baiknya kualitas belanja daerah yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Hal ini nampak pada pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih menemui beberapa kendala, antara lain, masih banyaknya daerah yang terlambat menetapkan APBD, struktur APBD yang kurang ideal, penyerapan belanja yang relatif lambat, masih tingginya dana idle yang tidak tergunakan dalam pengeluaran publik, maupun kendala administratif pengelolaan keuangan yang tercermin dari masih banyaknya daerah yang mendapat opini kurang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Satu per satu kendala tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

1. Keterlambatan Penetapan APBD Penyusunan dan penetapan APBD menjadi hal yang penting untuk dimulainya pelaksanaan suatu siklus pengelolaan keuangan. Dengan penyusunan yang baik dan penetapan yang tepat waktu, maka APBD akan dapat segera dieksekusi dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan perundangan, APBD seharusnya ditetapkan paling lambat 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun demikian, ternyata masih banyak Pemda yang menetapkan APBD-nya melewati tenggat waktu tersebut.

IV/128



Gambar 4.2 Grafik Penetapan APBD Tahun Anggaran 2009 – 2013 Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia

Sumber : DJPK (data diolah)

Adanya keterlambatan penetapan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah sehingga dapat berdampak pada pelayanan publik terhadap masyarakat. Selain itu dapat juga berpengaruh terhadap perekonomian daerah, karena belanja daerah menjadi terlambat dalam memberikan injeksi bagi pembangunan ekonomi daerah. Di samping itu, keterlambatan penetapan APBD juga akan merugikan masyarakat karena dapat berimbas pada dijatuhkannya sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga berpengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah.


IV/129

2. Dominasi Belanja Pegawai Dalam Struktur APBD Selain keterlambatan penetapan APBD, hal lain yang juga menjadi kendala adalah struktur belanja daerah yang didominasi oleh belanja pegawai. Dengan tingginya porsi belanja pegawai, maka porsi belanja modal dan belanja yang langsung terkait dengan layanan publik menjadi sangat terbatas.

Gambar 4.3 Trend Belanja Daerah TA 2009 – 2013 (dalam % dan miliar rupiah)

Jenis Belanja Daerah (dalam miliar rupiah) Belanja Pegawai

2009

2010

2011

2012

2013

180,439

198,562

229,081

261,153

296,540

79,600

82,007

104,221

122,225

148,012

114,598

96,179

113,523

137,438

175,578

40,594

50,110

48,449

71,071

86,953

415,232

426,857

495,274

591,887

707,083

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Lain-Lain Total

Sumber: Data APBD Konsolidasi 2009 - 2013 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita amati porsi tiap jenis belanja daerah setiap tahun dan trend kenaikan/penurunannya antar tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius karena belanja modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemda yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi belanja modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

IV/130



3. Penyerapan Belanja APBD Relatif Lambat Penyerapan belanja APBD yang tidak dapat dimulai pada awal tahun anggaran akan menyebabkan proyek yang direncanakan Pemda tidak dapat diselesaikan tepat waktu sehingga akan menghambat daya dorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada grafik di bawah terlihat bahwa penyerapan belanja, utamanya belanja modal relatif sangat lambat.

Gambar 4.4 PENYERAPAN BELANJA APBD TAHUN ANGGARAN 2013 (dalam persentase realisasi terhadap anggaran)

Sumber: DJPK (data diolah)

4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan Dana Idle Pemda di Perbankan SiLPA tahun berkenaan merupakan suatu indikator yang cukup krusial dalam realisasi APBD. SiLPA tahun berkenaan yang merupakan selisih positif antara surplus/defisit dengan netto pembiayaan akan menunjukkan kinerja realisasi anggaran secara keseluruhan. Semakin tinggi SiLPA tahun berkenaan, maka semakin rendah kinerja pengelolaan APBD secara keseluruhan. SiLPA tahun berkenaan (atau sering juga disebut sebagai surplus penerimaan) menunjukkan besarnya dana publik yang tidak tergunakan dalam belanja maupun tidak tergunakan dalam transaksi pembiayaan.


IV/131

Gambar 4.5 Tren SiLPA Tahun Berkenaan 2009 – 2012

Sumber: DJPK (data diolah)

Dana Idle merupakan dana yang tidak atau belum digunakan oleh Pemda. Dana idle yang dapat dipantau oleh Pemerintah Pusat setiap bulannya adalah dana idle Pemda yang disimpan di perbankan. Dana Pemda di perbankan merupakan akumulasi dana Pemda baik yang berupa dana cadangan, investasi, dan dana idle. Pergerakan dana Pemda di perbankan dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 4.6 Trend Dana Pemda di Perbankan 2010 – 2013 (data per Desember)

Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

IV/132



5. Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Administratif Untuk menilai optimal atau tidaknya pengelolaan keuangan pemda dapat pula dengan melihat hasil opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil opini BPK terhadap LKPD juga masih menunjukkan kondisi yang kurang menggebirakan. Meskipun daerah yang mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat, namun masih terdapat beberapa daerah yang mendapat opini disclaimer ataupun Tidak Wajar.

Gambar 4.7 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 - 2012

Sumber Data : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I Tahun 2013

Dengan melihat kondisi-kondisi tersebut di atas, upaya perbaikan, percepatan dan pengendalian terhadap belanja daerah perlu dilakukan. Transformasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut, antara lain dengan opsi kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas belanja daerah Peningkatan kualitas belanja daerah dapat ditempuh dengan membuat suatu kebijakan yang dapat mendorong Pemda untuk disiplin dalam merencanakan dan mengimplementasikan hal-hal yang menjadi prioritas di daerahnya. Kebijakan yang diambil ini juga harus mampu mendorong Pemda untuk mengalokasikan belanja daerah secara tepat, seperti misalnya meningkatkan alokasi belanja modal, menggunakan belanja


IV/133

pegawai secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban

terhadap

penggunaan

belanja

hibah

dan

bansos

secara

transparan. Dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, Pemda juga perlu didorong untuk menetapkan APBD tepat waktu, serta mencapai realisasi pendapatan dan belanja sesuai rencana. Dalam hal pertanggungjawaban APBD juga Pemda perlu berupaya untuk meningkatkan opini dari BPK, yaitu dengan memperoleh opini WTP. Dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, inisiatif yang dapat diambil yaitu: a. Menyusun pedoman pengelolaan dana transfer. Tujuannya adalah agar proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian dana transfer lebih mencerminkan prioritas nasional dan kebutuhan daerah serta penggunaan dana transfer oleh daerah yang menjamin tersedianya layanan publik yang lebih berkualitas. b. Mempercepat penyampaian informasi seluruh alokasi dana transfer yang bertujuan agar Pemda dapat menyelesaikan penyusunan anggaran tepat waktu.

2. Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pembagian urusan antara pusat dengan daerah seringkali menimbulkan masalah di daerah terutama dalam hal pendanaan. Pelayanan publik yang selama ini berasal dari pendanaan pusat terkadang tumpang tindih dengan daerah. Hal ini perlu diperbaiki dengan wacana menerapkan sanksi terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daerah yang mendanai kegiatan yang bukan urusannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisisensi anggaran dan perencanaan penganggaran yang berdasarkan pembagian urusan.

3. Mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar. Kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar merupakan salah satu acuan utama dalam tujuan pencapaian pembangunan di daerah. Pemda semestinya terus mengembangkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerahnya dengan pengelolaan belanja daerah yang efisien dan efektif. Anggaran daerah disusun dengan

IV/134



berdasarkan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai kriteria utama dan mencerminkan program/kegiatan yang sifatnya jangka panjang. Inisiatif yang dapat diambil adalah sebagai berikut: a. Menentukan indikator layanan publik dasar yang dapat digunakan dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini akan akan sangat membantu dalam menentukan besaran Transfer DAK ke daerah yang sudah berdasarkan analisis kebutuhan yang nyata yang harus dikeluarkan oleh Pemda, sehingga pada akhirnya dapat meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan publik dasar. b. Menerapkan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) dalam alokasi belanja diperlukan dengan tujuan menjamin kejelasan hubungan antara perencanaan atau prioritas pencapaian sektor dengan anggaran atau resource constraint. c. Pengendalian SiLPA di daerah dengan tujuan mendorong efektifitas penggunaan APBD.

4. Membuat suatu mekanisme penilaian kinerja keuangan daerah yang komprehensif. Kinerja keuangan daerah yang dinilai secara komprehensif diyakini mampu mendongkrak motivasi daerah untuk meningkatkan kualitas APBD. Selama ini kualitas APBD yang dipotret melalui laporan monitoring dan evaluasi yang sebelumnya tidak terkait langsung dengan pemberian insentif atau disinsentif atas dasar capaian kinerja keuangan di daerah. Hal ini dapat diarahkan sebagai masukan bagi pusat maupun daerah untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan dan perbaikan kualitas APBD, melalui pemberian insentif atau disinsentif yang terkait dengan kinerja keuangan daerah. Metodologi penilaian yang komprehensif yang dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah meliputi input, output, dan outcome di daerah sehingga dapat mendorong Pemda semakin memperhatikan seluruh aspek keuangan di daerahnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai quality control untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi Pemerintah Pusat di mana daerah akan dikontrol dalam penggunaan belanjanya sehingga memungkinkan penggunaan belanja yang berkualitas. Selain itu, dengan adanya mekanisme penilaian kinerja keuangan daerah yang komprehensif juga akan mendorong daerah dalam menyampaikan data realisasinya lebih cepat, sehingga dapat diperoleh data sekunder pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan time lag yang semakin sempit untuk mengetahui informasi realisasi APBD.


IV/135

Dengan melihat hal tersebut di atas, dapat diambil langkah-langkah inisiatif dengan menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif dengan tujuan mendorong Pemda untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, kualitas output dan outcome pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan penyediaan pelayanan publik (public service delivery) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare).

4.3. Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah Sebagai konsekuensi logis dengan pemberian kewenangan yang lebih luas melalui desentralisasi fiskal sesuai prinsip money follows function, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana transfer ke daerah dalam APBN setiap tahun untuk menjamin bahwa Pemda dapat menjalankan semua fungsinya dengan baik sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik dapat segera terwujud. Aparat pengelola keuangan daerah memegang peranan penting dalam pengelolaan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke APBD, sumber penerimaan terbesar berasal dari transfer ke daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 dialokasikan sebesar Rp81 triliun dan berkembang terus hingga mencapai Rp592 triliun pada tahun 2014 atau meningkat hampir 7,5 kali lipat. Besaran anggaran dari APBN tersebut menjadi magnitude yang paling dominan dalam penerimaan APBD, yang apabila dikonsolidasi secara nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Total APBD consolidated semula pada tahun 2001 sebesar Rp150 triliun menjadi Rp750 triliun pada tahun 2013. Untuk itu, pemanfaatan belanja dalam APBD yang berkualitas menjadi vital untuk dilakukan perbaikan. Untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Pusat telah melakukan perbaikan sistem penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang didukung dengan peningkatan kapasitas (capacity building) Sumber Daya Manusia (SDM) Pemda. Penyelenggaraan program capacity building bagi aparatur pengelola keuangan daerah telah dirintis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak Tahun 1981/1982. Dalam bentuk short course serta pendidikan program master (strata 2) dan program doktoral (Strata 3), program peningkatan kualitas pengelola keuangan daerah dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Birmingham Inggris dengan bantuan pendanaan dari pemerintah Kerajaan Inggris dan dengan peserta yang berasal dari para pengajar di perguruan

IV/136



tinggi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Pusat serta PNS daerah. Sedangkan dalam bentuk kursus atau pelatihan singkat di dalam negeri program dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Indonesia dengan nama Latihan Keuangan Daerah (LKD) bagi pejabat pemegang kebijakan strategis dan Kursus Keuangan Daerah (KKD) bagi pelaksana/staf pengelola keuangan daerah. Program LKD dan KKD diselenggarakan setiap tahun secara rutin. Untuk memperluas jangkauan terhadap peserta dari seluruh Pemda di Indonesia, program ini kemudian dikerjasamakan dengan beberapa Perguruan Tinggi negeri di Indonesia yang berperan sebagai center penyelenggara pelatihan (selanjutnya disebut center). Center penyelenggara berperan melaksanakan pelatihan dari mulai menyediakan sarana dan prasarana pelatihan berupa sarana akomodasi dan tempat belajar sampai dengan menyediakan tenaga pengajar pelatihan. Program LKD dikerjasamakan dengan center Universitas Indonesia (UI) mulai 1981 dan center Universitas Gadjah Mada (UGM) mulai tahun 1995. Dalam perjalanannya, pada awal era penerapan onotomi daerah yaitu pada tahun 2001 sampai tahun 2003, program ini sempat terhenti karena dinilai lebih tepat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing Pemda. Pada tahun 2004 program LKD kembali dilaksanakan karena desakan dari banyak Pemda yang menilai bahwa program ini masih perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian, sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini program LKD ini kembali dihentikan karena keterbatasan APBN. Program KKD dikerjasamakan dengan center UI sejak tahun 1981, UGM mulai tahun 1991, Universitas Hasanuddin (Unhas) mulai tahun 1994, Universitas Andalas (Unand) mulai tahun 1996, Universitas Brawijaya (Unibraw) mulai tahun 2007, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) mulai tahun 2007, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) mulai tahun 2013. Seperti halnya program LKD, program KKD juga sempat dihentikan ketika era awal otonomi daerah yaitu pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Sampai dengan saat ini program KKD masih dilaksanakan dan dikerjasamakan dengan 7 perguruan tinggi penyelenggara tersebut. Seiring perkembangan kebutuhan akan perbaikian kualitas LKPD, pada tahun 2007 diadakan program pelatihan khusus akuntansi yang diberi nama Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK). Pada awal terbentuknya, program KKDK dikerjasamakan dengan 6 center penyelenggara, kemudian pada tahun 2009 center STAN bergabung sebagai center penyelenggara KKDK.


IV/137

Perjalanan panjang program capacity building dalam bentuk LKD, KKD, dan KKDK tersebut telah menghasilkan banyak lulusan/alumni yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Samapai dengan tahun 2013, ketiga jenis kursus tersebut telah meluluskan sebanyak 12.360 peserta dengan rincian: alumni LKD sebanyak 1.851 orang, alumni KKD sebanyak 6.398 orang dan alumni KKDK sebanyak 4.110 orang. Secara rinci, perkembangan jumlah peserta dari LKD, KKD, KKDK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Tabel Perkembangan jumlah peserta kegiatan LKD, KKD, dan KKDK No

Tahun

1.

Jumlah Peserta LKD

KKD

KKDK

Jumlah

1981-2006

1.355

2.195

-

3.550

2.

2007

115

420

463

998

3.

2008

119

376

474

2.977

4.

2009

115

484

614

1.213

5.

2010

147

420

634

1.174

6.

2011

-

418

563

981

7.

2012

-

360

528

888

8.

2013

-

1.725

834

2559

Jumlah

1.851

6.398

4.110

12.359

Sumber: DJPK, data diolah

Dengan terus berkembangnya jumlah aparatur Pemda yang memahami dan mempunyai kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah, diharapkan tatakelola keuangan daerah akan semakin membaik. Peningkatan capacity building dalam bentuk LKD, KKD, dan KKDK bukanlah salah satu faktor penentu dari tercapainya kinerja pengelolaan keuangan yang baik, tapi paling tidak perhatian Pemeritah Pusat c.q. Kemenkeu terhadap peningkatan kualitas SDM di Pemda-Pemda sudah menunjukkan hasil positif. Studi terkini berjudul “Studi Efektivitas dan Dampak (impact assesment) Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Khusus Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerh (KKDK) yang didukung oleh GIZ-Germany dibantu oleh para peneliti yang memiliki expertise di bidang capacity building yaitu Prof. DR. Bambang Juanda, Dr. Kodrat Wibowo, dan Lenard Milich (2013) menyimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut

IV/138



berkorelasi positif dengan perkembangan kualitas pengelolaan keuangan Pemda yang diindikasikan dengan semakin baiknya opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD, telah mampu meningkatkan keterampilan manajemen keuangan publik, penganggaran yang lebih baik, serta pemahaman atas prosedur dan laporan akuntansi keuagan daerah dari aparat Pemda yang mengikuti pelatihan. Selain itu, Inspektorat Kemenkeu juga memberikan penilaian positif atas terselenggaranya kegiatan KKD dan KKDK. Dalam laporan hasil audit kinerja atas kegiatan KKD-KKDK TA 2012 menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan KKD dan KKDk sudah cukup efektif dan perlu untuk terus ditingkatkan target peserta dengan memprioritaskan daerah-daerah yang masih mendapat opini “tidak memberikan pendapat (TMP)” dan “tidak wajar (TW)” dari BPK atas LKPD-nya. Berbagai isu terkait pengelolaan keuangan daerah seperti rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, keterlambatan penetapan APBD, LKPD yang didominasi oleh opini WDP, TW dan TMP merupakan sebagian permasalahan klasik yang terus membayangi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Isu-isu nasional tersebut mendorong perubahan mendasar atas pelaksanaan kegiatan penguatan capacity building ini yang tertuang dalam “Cetak Biru: Transformasi Capacity Building Pengelola Keuangan Daerah 2014 – 2025” yang merupakan bagian dari “Cetak Biru Transformasi Kelembagaan DJPK” yang secara resmi sudah di-launching oleh Menkeu pada 11 Maret 2014. Dalam cetak biru tersebut ditargetkan bahwa paling kurang 5 orang pejabat pengelola keuangan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Indonesia (diperkirakan sekitar 82.000 orang) yang

terdiri dari bendahara, pejabat pengelola

keuangan/PPK, pejabat pelaksana teknis kegiatan/PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dan Pengguna Anggaran/PA) mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi akselerasi perbaikan kinerja pengelolaan keuangan secara menyeluruh, tidak hanya peningkatan kualitas LKPD tetapi juga kualitas pelayanan masyarakat yang berujung pada segera tercapainya kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan oleh sistem pemerintahan yang terdesentralisasi ini. Kebutuhan dana untuk melaksanakan transformasi capacity building tersebut cukup besar yang diestimasi sekitar Rp534 milyar dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun dan tentunya tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN, namun perlu cost sharing dari APBD sebagai wujud sharing burden and ownership karena rasa memiliki dan yang memanfaatkan hasil dari capacity building adalah kembali lagi kepada Pemda dan Dewan


IV/139

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beberapa strategi sebagai langkah antasipasi telah dipersiapkan diantaranya adalah dengan menjalin kerjasama dengan lembaga donor internasional seperti Australia - Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)-Germany. Disamping itu, peran dan komitmen Pemda sangat diharapkan dalam melaksanakan transformasi capacity building ini karena penerima manfaat terbesar adalah Pemda. Oleh karena itu, Pemda akan diajak serta mensukseskan Cetak Biru dalam bidang peningkatan kapasitas SDM ini. Strategi jangka pendek untuk keterlibatan Pemda adalah dengan mengubah skema cost sharing yang selama ini dilaksanakan, yaitu Pemda hanya menanggung biaya transportasi (perjalanan dinas minus akomodasi dan konsumsi) peserta. Diharapkan Pemda secara bertahap dapat meningkatkan porsi cost sharing yaitu dengan menanggung semua biaya perjalanan dinas peserta yang dikirim (termasuk akomodasi dan konsumsi). Strategi lainnya bagi daerah-daerah yang mempunyai kapasitas tinggi akan didorong untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM-nya dalam bidang pengelolaan keuangan secara mandiri, dalam arti pemda membiaya seluruh kegiatan capacity building tersebut dan DJPK akan memafasilitasi kegiatan tersebut dalam hal penyediaan kurikulum, modul, dan pengajar yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Peningkatan kualitas SDM bidang pengelolaan keuangan yang serentak dan massif diharapkan dapat menimbulkan efek yang signifikan terhadap peningkatan performa pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel dan alokasi belanja yang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat memenuhi SPM dan bahkan Standar Pelayanan Nasional (SPN), serta pembangunan daerah dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan, menekan tingkat pengangguran dan mempercepat pengurangan kemiskinan.

IV/140



Bab V Penutup

Dengan kebijakan desentralisasi fiskal sesuai prinsip money follows function, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun kepada daerah. Dana transfer ke daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, pada kenyataannya dana transfer tersebut lebih banyak tersedot untuk belanja pegawai, sehingga anggaran untuk membiayai pembangunan daerah sangat minim. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dengan ketersediaan dana yang dimiliki oleh masing-masing pemda. Dapat dikatakan hampir semua penyelenggaraan pelayanan publik mengalami keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka daerah diberikan kewenangan yang lebih besar di bidang perpajakan dan retribusi daerah (local taxing empowerment). Dengan kebijakan tersebut diharapkan daerah dapat menyediakan anggaran yang lebih untuk memenuhi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian, Pemda juga harus bijak dalam membelanjakan uangnya dengan memprioritaskan untuk belanja publik sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakatnya. Belanja publik tersebut harus harmonis antara pusat dan daerah agar penyelenggaraan pelayanan publik menjadi efektif dan efisien. Jangan sampai terjadi pendanaan ganda untuk jenis pelayanan publik yang sama, baik yang dibiayai melalui pendanaan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) ataupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penutup

V/141

Tidak dapat dipungkiri salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan SDM yang unggul dan produktif, maka tujuan pembangunan daerah akan berhasil dicapai secara efektif dan efisien. Namun demikian, tidak mudah untuk menemukan SDM yang unggul dan produktif dalam mengelola keuangan daerah terutama untuk daerah-daerah pemekaran. Dalam rangka untuk memenuhi SDM tersebut, sudah disusun rencana Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK). Dengan terus berkembangnya jumlah aparatur pemerintah daerah yang memahami dan mempunyai kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah, diharapkan tata kelola keuangan daerah akan semakin membaik. Harapan ke depan dengan aparatur pemda yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah akan menjamin bahwa pemda dapat menjalankan semua fungsinya dengan baik sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik dapat segera terwujud.

V/142



DAFTAR PUSTAKA

Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 20142025, Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Maret 2014 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, Kementerian Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional, April 2013 Buku Pelengkap Buku Pegangan 2013: Affirmative Policy Dalam Percepatan Pembangunan Daerah

Untuk

Peningkatan

Kesejahteraan

Rakyat

Direktorat,

Jenderal

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, April 2013 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. PMK Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Tahun Anggaran 2014 PMK Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer PMK Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 PMK Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 PMK Nomor 183 /PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah

Daftar Pustaka

143

PMK Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014. PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok PMK Nomor 74 Tahun 2013 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014 PMK Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY PMK Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA), Bank Indonesia. Modul Pengelolaan Keuangan Negara, Badan Pendidikan dan Pelatiahan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2011 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

144



UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013. UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012. UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012.

Daftar Pustaka

145

146



Lampiran Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2014

147

149.576.889

11.755.540.626

22 Kab. Bener Meriah

3.259.730.752

14.075.988.409

54.901.901.210

20 Kab. Gayo Lues

21 Kab. Aceh Tamiang

149.576.889

12.448.928.944

19 Kab. Aceh Barat Daya

149.576.889

340.142.427

149.576.889

149.576.889

15.527.927.076

12.446.790.381

17 Kab. Nagan Raya

149.576.889

149.576.889

149.576.889

18 Kab. Aceh Jaya

16.813.436.039

38.726.333.609

15 Kota Langsa

28.251.445.700

13.199.983.641

13 Kota Banda Aceh

14 Kota Sabang

16 Kota Lhokseumawe

149.576.889

11.377.662.001

12 Kab. Simeulue

292.501.043

13.634.836.679

11 Kab. Pidie

149.576.889

149.576.889

22.777.823.215

195.481.411.358

Kab. Aceh Utara

9

149.576.889

149.576.889

532.779.330

149.576.889

149.576.889

451.996.113

149.576.889

3.290.691.560

DBH CHT **)

10 Kab. Bireun

11.076.917.446

50.415.254.140

Kab. Aceh Tenggara

Kab. Aceh Timur

7

14.683.296.457

13.940.076.125

15.408.140.010

16.371.519.195

12.848.672.515

197.662.588.079

DBH PAJAK *)

8

Kab. Aceh Singkil

Kab. Aceh Tengah

Kab. Aceh Selatan

4

5

Kab. Aceh Besar

3

6

Provinsi Aceh

Kab. Aceh Barat

1

Nama Daerah

2

No

7.755.831.093

38.845.515.089

8.976.720.693

8.969.528.856

8.014.076.173

10.850.501.307

7.755.831.093

7.928.540.842

7.800.405.770

7.755.831.093

7.755.831.093

9.517.436.839

7.893.584.391

122.708.309.422

7.922.930.428

8.279.587.893

10.869.486.251

8.153.572.688

8.938.129.853

9.006.445.398

13.566.419.511

924.563.573.779

DBH SDA**)

410.897.128.000

467.034.124.000

403.096.648.000

406.138.315.000

382.101.138.000

500.941.291.000

469.956.588.000

419.767.005.000

324.038.882.000

610.554.730.000

378.859.516.000

746.937.953.000

770.780.301.000

755.061.139.000

703.898.153.000

520.394.600.000

564.691.527.000

380.851.529.000

582.668.161.000

673.776.666.000

550.414.472.000

1.201.612.787.000

DAU

46.127.280.000

46.182.210.000

40.619.070.000

49.904.630.000

42.908.680.000

56.245.710.000

33.752.780.000

32.355.330.000

31.401.610.000

38.833.120.000

55.142.390.000

65.717.570.000

61.083.950.000

70.250.520.000

72.135.820.000

46.192.990.000

48.446.100.000

41.169.750.000

49.874.560.000

58.845.450.000

54.522.690.000

72.953.790.000

DAK

14.198.010.000

-

11.266.420.000

17.536.340.000

12.104.410.000

18.313.580.000

-

-

-

-

11.885.080.000

-

-

-

19.550.500.000

-

-

10.478.890.000

13.359.280.000

18.322.880.000

16.899.380.000

-

DAK TAMBAHAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.824.386.514.000

OTSUS

2.894.250.000

1.859.120.000

2.022.570.000

-

2.738.750.000

2.292.750.000

1.601.000.000

-

885.000.000

-

3.299.250.000

1.988.000.000

2.714.250.000

-

4.454.750.000

2.033.250.000

2.962.500.000

2.533.500.000

4.173.500.000

-

3.744.000.000

279.000.000

TAMSIL**)

Lampiran ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

-

38.454.629.000

62.527.203.000

31.120.072.000

56.857.128.000

16.530.702.000

47.564.907.000

66.547.971.000

70.820.311.000

19.791.254.000

114.931.514.000

32.493.550.000

119.383.507.000

128.788.545.000

133.473.876.000

69.310.910.000

42.505.965.000

61.529.072.000

29.087.676.000

75.728.981.000

103.820.408.000

70.549.565.000

TJ. PROF

-

-

-

-

-

-

3.000.000.000

-

-

3.000.000.000

24.281.447.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000.000

DID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

463.066.040.000

BOS

532.422.811.146

671.499.650.188

514.437.219.854

552.004.447.689

476.994.123.443

654.886.243.272

618.490.080.591

547.834.199.770

400.266.712.300

824.757.664.682

500.962.855.983

957.471.804.561

994.188.030.495

1.277.124.832.669

927.837.894.457

630.632.887.228

703.714.761.038

486.364.570.702

750.300.328.752

883.595.364.706

722.694.775.915

9.687.814.984.418

JUMLAH TOTAL 2014

148



175.540.897

310.145.782

27.065.948.676

9.638.953.288

32 Kab. Mandailing Natal

33 Kab. Nias

175.540.897

175.540.897

18.074.230.034

14.056.714.980

15.576.058.784

16.189.970.706

41.165.069.891

45 Kota Padang Sidimpuan

46 Kab. Pakpak Bharat

47 Kab. Nias Selatan

Kab. Humbang 48 Hasundutan

49 Kab. Serdang Bedagai

11.899.160.365

13.925.038.976

43 Kota Tanjung Balai

44 Kota Tebing Tinggi

21.998.750.938

15.271.824.923

41 Kota Pematang Siantar

42 Kota Sibolga

23.463.347.819

215.848.707.673

39 Kota Binjai

17.027.651.600

15.060.164.363

37 Kab. Tapanuli Utara

38 Kab. Toba Samosir

40 Kota Medan

175.549.057

18.380.566.777

36 Kab. Tapanuli Tengah

175.540.897

516.002.397

175.540.897

175.540.897

175.540.897

175.540.897

175.540.897

175.540.897

3.863.418.573

650.452.217

461.370.585

175.540.897

175.540.897

56.686.549.436

28.293.207.581

34 Kab. Simalungun

35 Kab. Tapanuli Selatan

190.926.663

713.082.818

40.448.196.093

987.407.464

110.724.922.904

15.764.717.007

29 Kab. Tanah Karo

829.072.997

30 Kab. Labuhan Batu

54.771.883.437

28 Kab. Deli Serdang

547.725.330

175.540.897

5.617.308.688

258.323.528

149.576.889

DBH CHT **)

31 Kab. Langkat

56.348.591.693

17.794.646.878

26 Kab. Asahan

442.142.894.933

25 Provinsi Sumatera Utara

27 Kab. Dairi

10.856.378.927

10.844.813.908

DBH PAJAK *)

23 Kota Subulussalam

Nama Daerah

24 Kab. Pidie Jaya

No

1.950.348.973

5.017.393.642

20.662.680.154

5.012.331.432

3.429.420.973

1.950.348.973

1.950.348.973

1.950.348.973

1.950.348.973

1.950.348.973

2.638.201.973

2.187.921.026

5.347.537.730

2.657.024.173

19.880.515.315

14.201.649.269

1.950.348.973

9.013.978.080

9.448.165.973

1.999.254.009

2.061.540.678

2.049.882.973

3.295.192.171

1.950.348.973

28.023.150.093

7.791.608.373

8.018.663.916

DBH SDA**)

698.412.747.000

487.059.684.000

455.533.985.000

313.591.345.000

470.353.368.000

385.030.433.000

387.259.055.000

371.812.825.000

519.435.661.000

1.393.504.580.000

526.069.678.000

495.377.257.000

596.841.256.000

541.491.907.000

573.244.182.000

1.077.985.764.000

347.698.829.000

692.133.576.000

1.039.650.946.000

561.476.208.000

686.834.562.000

1.363.811.250.000

532.723.259.000

795.350.930.000

1.349.132.276.000

391.789.535.000

278.513.125.000

DAU

69.564.970.000

56.959.620.000

79.400.610.000

48.322.960.000

38.329.260.000

36.231.720.000

34.027.320.000

33.880.280.000

32.662.570.000

74.109.590.000

31.534.230.000

67.784.130.000

48.316.860.000

61.641.680.000

63.547.730.000

78.063.890.000

58.041.360.000

59.875.530.000

67.162.550.000

40.224.710.000

56.292.580.000

104.687.700.000

48.992.230.000

67.954.340.000

79.637.850.000

43.708.390.000

27.329.480.000

DAK

-

-

15.734.580.000

13.861.990.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.048.160.000

-

-

14.050.900.000

-

-

-

-

-

-

-

-

11.992.600.000

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

883.500.000

1.053.750.000

4.192.500.000

2.292.450.000

1.223.750.000

150.000.000

373.170.000

1.354.500.000

182.620.000

6.139.500.000

543.500.000

751.250.000

3.629.190.000

3.874.250.000

3.448.250.000

-

1.260.000.000

6.165.120.000

10.182.000.000

1.283.750.000

4.114.000.000

4.830.370.000

3.021.000.000

2.063.740.000

368.250.000

1.319.500.000

2.676.000.000

TAMSIL**)

130.615.053.000

80.090.754.000

51.531.010.000

52.594.560.000

78.051.046.000

68.482.763.000

46.579.070.000

51.142.901.000

143.508.797.000

358.604.640.000

104.068.432.000

118.706.054.000

103.243.662.000

73.140.347.000

51.332.350.000

220.763.020.000

8.710.611.000

95.305.323.000

216.095.619.000

78.911.341.000

111.329.290.000

307.279.981.000

78.460.689.000

151.185.859.000

-

68.339.926.000

15.992.673.000

TJ. PROF

-

3.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000.000

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.540.512.940.000

BOS

942.767.229.761

649.887.174.745

642.806.964.835

449.907.892.309

609.636.615.904

505.945.844.846

482.263.665.235

475.588.220.793

723.602.166.484

2.050.807.818.863

688.492.930.689

700.042.325.446

774.867.527.915

715.409.475.847

739.921.775.793

1.448.011.018.487

441.526.543.158

889.750.402.419

1.453.977.286.695

724.518.999.999

877.384.097.149

1.838.260.140.407

684.834.742.379

1.075.029.350.563

3.445.434.669.714

536.044.696.809

346.535.897.732

JUMLAH TOTAL 2014


149

170.583.334

402.490.666

11.850.379.605

10.885.538.466

62 Kab. Kepulauan Mentawai

63 Kab. Padang Pariaman

170.583.334

170.583.334

170.583.334

12.401.111.476

9.756.711.885

60.190.685.027

9.902.308.985

10.786.614.850

10.247.604.444

13.009.860.756

69 Kota Bukit Tinggi

70 Kota Padang Panjang

71 Kota Padang

72 Kota Payakumbuh

73 Kota Sawahlunto

74 Kota Solok

75 Kota Pariaman

20.006.472.372

460.780.479

470.536.217

14.014.070.044

12.601.847.347

67 Kab. Solok

68 Kab. Tanah Datar

76 Kab. Pasaman Barat

170.583.334

13.864.445.866

66 Kab. Sijunjung

170.583.334

170.583.334

170.583.334

435.068.474

459.934.189

170.583.334

12.923.276.467

19.193.364.073

64 Kab. Pasaman

65 Kab. Pesisir Selatan

170.583.334

405.897.597

2.482.792.394

13.946.032.740

16.155.914.759

60 Kab. Limapuluh Kota

3.070.500.010

61 Kab. Agam

10.413.850.406

127.273.572.578

58 Kota Gunungsitoli

59 Provinsi Sumatera Barat

175.540.897

175.540.897

175.540.897

9.484.875.923

175.540.897

175.540.897

175.540.897

175.540.897

175.540.897

175.540.897

DBH CHT **)

8.357.336.380

56 Kab. Nias Utara

57 Kab. Nias Barat

26.680.989.536

29.860.809.945

24.899.572.922

Kab. Labuhan Batu 53 Selatan

54 Kab. Padang Lawas Utara

31.769.058.307

52 Kab. Labuhan Batu Utara

55 Kab. Padang Lawas

11.982.916.406

24.296.013.059

DBH PAJAK *)

50 Kab. Samosir

Nama Daerah

51 Kab. Batubara

No

3.949.894.050

2.630.638.000

2.630.638.000

14.555.470.962

2.630.638.000

2.633.936.176

2.630.638.000

2.630.638.000

2.688.012.092

6.008.613.982

17.070.405.891

3.535.971.042

4.020.694.962

2.630.638.000

7.777.864.209

2.707.493.677

2.864.844.690

21.079.232.656

1.950.348.973

1.950.348.973

1.950.348.973

8.061.453.730

5.123.644.973

2.424.918.762

2.946.468.013

1.950.348.973

6.335.548.993

DBH SDA**)

580.406.954.000

386.256.228.000

354.372.862.000

336.999.766.000

412.929.814.000

1.060.917.648.000

341.743.153.000

404.285.567.000

650.563.368.000

651.730.691.000

498.591.200.000

753.984.939.000

542.067.878.000

683.752.765.000

531.389.939.000

739.359.873.000

700.183.206.000

1.129.886.306.000

383.524.614.000

279.674.672.000

355.354.627.000

408.043.834.000

418.726.923.000

450.151.264.000

503.053.678.000

591.720.062.000

441.619.455.000

DAU

62.395.550.000

38.438.430.000

32.287.100.000

31.072.890.000

32.503.170.000

76.349.870.000

31.839.720.000

33.148.850.000

60.905.780.000

73.179.100.000

57.928.460.000

85.835.990.000

50.669.030.000

82.277.990.000

80.277.160.000

73.233.820.000

59.929.540.000

54.108.200.000

32.231.500.000

41.663.010.000

59.275.900.000

34.723.910.000

36.461.510.000

52.260.820.000

46.487.070.000

51.819.020.000

46.700.960.000

DAK

16.556.680.000

-

-

-

-

-

-

-

-

17.660.780.000

15.098.800.000

21.729.630.000

-

25.931.260.000

23.103.860.000

-

-

-

-

7.721.680.000

14.675.230.000

-

-

-

-

-

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.140.750.000

1.684.000.000

684.000.000

411.000.000

748.750.000

-

405.220.000

802.000.000

888.000.000

-

2.659.750.000

4.297.750.000

1.500.750.000

3.239.750.000

-

1.415.750.000

3.448.270.000

584.250.000

2.393.940.000

738.000.000

1.430.750.000

1.876.870.000

2.109.940.000

-

1.690.250.000

1.969.250.000

1.372.850.000

TAMSIL**)

91.473.215.000

92.560.378.000

39.090.893.000

34.375.227.000

59.267.994.000

323.050.825.000

29.781.365.000

60.821.658.000

135.457.968.000

134.533.707.000

61.847.305.000

138.110.462.000

97.604.144.000

153.638.200.000

3.856.074.000

169.488.753.000

133.392.591.000

-

44.984.409.000

23.772.766.000

18.381.605.000

38.028.900.000

33.820.182.000

45.082.567.000

64.810.124.000

82.017.037.000

51.278.607.000

TJ. PROF -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000.000

-

-

-

-

-

3.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000.000

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

552.263.610.000

BOS

777.100.098.756

534.750.118.090

442.483.680.778

428.636.037.286

518.442.609.174

1.523.313.547.537

416.327.391.219

514.260.407.810

866.575.511.656

897.587.742.505

667.230.950.091

1.026.858.689.449

709.188.264.095

962.526.724.800

658.425.860.148

1.002.767.502.033

916.247.276.824

1.891.265.671.244

475.674.203.276

364.053.354.250

460.728.877.793

520.771.318.572

523.098.730.406

574.994.683.581

650.932.189.217

753.947.271.929

559.465.878.296

JUMLAH TOTAL 2014

150



-

557.486.112.441

363.514.211.686

54.333.243.011

79 Provinsi Riau

80 Kab. Bengkalis

81 Kab. Indragiri Hilir

170.583.334

246.929.308

48.197.914.185

128.926.063.613

69.505.441.244

190.229.820.788

90 Kota Pekanbaru

91 Kab. Kepulauan Meranti

92 Provinsi Kepulauan Riau

62.871.715.021

184.446.680.975

107.068.695.001

38.147.858.222

12.979.763.644

99 Kab. Kepulauan Anambas

100 Provinsi Jambi

101 Kab. Batanghari

102 Kab. Bungo

103 Kab. Kerinci

33.289.112.462

29.014.610.898

97 Kota Tanjung Pinang

98 Kab. Lingga

48.971.768.314

130.246.839.217

95 Kab. Karimun

96 Kota Batam

38.403.529.750

1.481.575.851

262.016.825.100

88 Kab. Siak

89 Kota Dumai

136.850.067.205

-

88.236.773.399

93 Kab. Bintan

-

189.202.172.357

86 Kab. Rokan Hilir

87 Kab. Rokan Hulu

94 Kab. Natuna

-

37.540.204.474

128.604.845.156

84 Kab. Kuantan Singingi

85 Kab. Pelalawan

-

1.830.348.062

179.651.372

179.651.372

1.796.513.719

246.929.308

246.929.308

246.929.308

1.975.434.468

246.929.308

246.929.308

-

-

-

-

-

97.292.066.255

155.173.911.922

82 Kab. Indragiri Hulu

83 Kab. Kampar

-

170.583.334

19.032.104.960

DBH CHT **)

15.947.245.399

DBH PAJAK *)

77 Kab. Dharmasraya

Nama Daerah

78 Kab. Solok Selatan

No

73.094.174.222

104.719.744.141

89.137.402.401

367.789.327.357

464.182.156.057

267.558.953.713

260.349.861.404

254.405.955.057

275.583.872.945

643.990.326.057

267.041.327.558

834.123.294.128

479.509.080.001

424.371.075.875

433.133.766.811

1.204.443.889.186

437.897.579.698

1.168.594.280.241

461.923.697.803

432.017.591.392

998.208.404.912

459.114.766.509

474.579.671.164

2.443.775.986.217

2.333.990.780.646

18.033.455.520

14.835.759.335

DBH SDA**)

545.365.585.000

579.600.648.000

527.233.482.000

948.337.712.000

215.651.064.000

316.390.446.000

360.587.451.000

559.103.958.000

324.170.518.000

187.950.770.000

304.974.241.000

698.009.318.000

371.269.172.000

809.987.156.000

359.840.493.000

276.181.935.000

571.522.210.000

413.982.787.000

536.384.455.000

618.821.044.000

742.583.673.000

631.168.431.000

847.860.750.000

85.777.928.000

820.984.584.000

406.540.345.000

450.393.254.000

DAU

50.485.980.000

61.138.860.000

28.209.030.000

49.355.510.000

49.505.910.000

15.395.600.000

-

56.687.430.000

9.306.480.000

60.158.970.000

17.294.000.000

41.678.090.000

1.944.790.000

45.643.430.000

-

14.097.620.000

10.582.320.000

39.592.190.000

13.974.540.000

12.166.190.000

48.755.370.000

11.923.740.000

66.555.430.000

35.738.130.000

43.737.510.000

53.570.450.000

58.360.940.000

DAK

-

-

-

-

12.197.610.000

-

-

-

-

15.678.330.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.893.830.000

12.519.690.000

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.410.000.000

2.963.250.000

-

1.071.750.000

3.405.500.000

763.500.000

1.667.000.000

1.733.000.000

1.936.750.000

1.647.200.000

57.000.000

1.722.670.000

672.810.000

-

2.912.000.000

5.762.250.000

1.282.830.000

2.899.250.000

1.890.750.000

2.342.800.000

4.479.000.000

4.878.500.000

6.000.000.000

289.500.000

2.231.550.000

2.302.000.000

TAMSIL**)

80.929.209.000

84.638.399.000

66.568.543.000

-

7.838.096.000

30.606.660.000

54.085.728.000

56.315.085.000

60.434.081.000

68.306.798.000

46.386.190.000

-

38.320.819.000

193.809.735.000

69.830.199.000

65.495.514.000

69.740.050.000

42.401.009.000

50.720.832.000

91.513.208.000

144.645.939.000

116.921.553.000

84.047.943.000

94.996.073.000

-

49.400.193.000

50.979.259.000

TJ. PROF -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000.000

19.650.584.000

-

-

-

23.762.476.000

23.444.300.000

-

3.000.000.000

3.000.000.000

-

-

-

22.587.378.000

DID -

-

-

-

341.454.970.000

-

-

-

-

-

-

-

174.662.360.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

648.146.530.000

BOS

764.685.059.928

869.835.160.735

824.360.053.774

1.912.831.298.051

813.565.230.386

662.618.699.919

709.322.582.174

1.084.164.177.742

743.890.949.567

1.115.118.940.570

678.993.417.616

1.943.241.458.767

962.271.972.245

1.603.410.270.488

911.002.372.996

1.847.735.161.286

1.183.741.183.097

1.855.055.268.598

1.194.507.619.959

1.193.948.987.866

2.091.710.098.834

1.320.899.556.764

1.532.255.537.175

3.029.802.328.903

4.404.635.017.087

564.787.652.253

608.593.590.629

JUMLAH TOTAL 2014


151

21.811.091.276

Kab. Ogan Komering 125 Ulu Timur

60.421.943.734

65.954.117.043

Kab. Penukal Abab 128 Lematang Ilir

129 Kab. Musi Rawas Utara

20.766.240.576

127 Kab. Empat Lawang

17.824.902.416

52.393.907.754

124 Kab. Ogan Ilir

Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

116.813.387.924

123 Kab. Banyuasin

126

19.838.579.190

50.244.284.757

121 Kota Lubuk Linggau

17.178.947.233

120 Kota Pagar Alam

122 Kota Prabumulih

111.925.854.935

119 Kota Palembang

122.703.941

51.652.631.753

59.096.283.398

117 Kab. Ogan Komering Ilir

118 Kab. Ogan Komering Ulu

86.235.419

101.443.648.952

302.767.237.690

115 Kab. Musi Rawas

116 Kab. Muara Enim

190.167.909

39.350.606

36.468.522

122.703.941

1.772.959.645

415.192.886

122.703.941

122.703.941

122.703.941

176.457.490

226.511.401

122.703.941

122.703.941

83.353.335

122.703.941

85.986.752.329

433.775.575.445

113 Kab. Lahat

114 Kab. Musi Banyuasin

1.717.855.175

212.443.736

179.651.372

496.197.186.415

8.696.656.042

112 Provinsi Sumatera Selatan

111 Kota Sungai Penuh

179.651.372

52.857.424.927

51.619.158.677

109 Kab. Tebo

110 Kota Jambi

179.651.372

75.703.741.675

108 Kab. Tanjung Jabung Timur

179.651.372

179.651.372

58.813.756.125

84.656.696.629

106 Kab. Sarolangun

107 Kab. Tanjung Jabung Barat

711.862.573

179.651.372

41.678.113.308

DBH CHT **)

76.917.141.949

DBH PAJAK *)

104 Kab. Merangin

Nama Daerah

105 Kab. Muaro Jambi

No

187.667.276.162

138.751.764.912

215.887.676.408

215.446.145.528

222.151.771.817

229.209.139.728

275.088.537.663

226.762.184.568

214.132.452.728

214.157.943.078

214.132.452.728

262.472.508.922

224.683.142.205

506.089.451.114

277.037.854.122

2.065.852.483.984

384.409.081.297

1.509.844.091.441

73.094.174.222

81.807.160.159

98.818.679.930

270.181.689.087

416.052.527.765

112.855.981.044

98.156.689.109

79.083.592.319

DBH SDA**)

284.408.593.000

110.386.837.000

360.871.981.000

512.126.270.000

680.713.525.000

561.376.933.000

824.218.824.000

383.313.715.000

414.757.867.000

354.727.429.000

1.203.662.453.000

568.771.201.000

931.158.869.000

593.564.398.000

420.562.346.000

411.869.675.000

615.240.306.000

985.542.760.000

365.298.130.000

678.620.172.000

509.396.969.000

455.996.416.000

429.955.329.000

521.591.109.000

565.256.883.000

633.657.922.000

DAU

-

-

49.150.990.000

50.150.370.000

67.063.390.000

59.065.270.000

96.004.590.000

32.536.350.000

44.038.200.000

36.716.820.000

66.056.370.000

9.266.190.000

72.322.110.000

59.604.080.000

68.285.030.000

24.077.660.000

60.680.800.000

62.754.900.000

27.039.360.000

50.248.330.000

50.680.030.000

16.298.880.000

1.802.400.000

47.315.940.000

48.929.950.000

49.331.620.000

DAK

-

-

13.727.680.000

10.440.230.000

-

15.065.790.000

16.263.440.000

-

-

-

-

-

16.548.650.000

-

14.546.250.000

-

22.151.320.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.587.000.000

1.320.000.000

2.417.750.000

4.454.500.000

3.772.250.000

7.378.500.000

5.151.750.000

1.096.810.000

-

1.372.500.000

5.291.160.000

729.250.000

4.634.500.000

2.742.000.000

3.981.000.000

5.143.940.000

2.493.450.000

534.000.000

608.250.000

-

1.579.250.000

669.870.000

10.355.750.000

1.945.750.000

2.218.500.000

16.828.500.000

TAMSIL**)

12.172.972.000

15.385.300.000

42.544.653.000

31.377.330.000

124.205.637.000

68.802.634.000

110.263.617.000

39.798.567.000

56.220.033.000

38.539.329.000

397.852.996.000

61.884.716.000

99.674.758.000

106.743.478.000

45.557.104.000

75.279.860.000

106.615.200.000

-

62.151.663.000

146.714.108.000

69.423.650.000

63.519.498.000

55.172.950.000

56.868.022.000

79.804.461.000

91.307.722.000

TJ. PROF -

-

-

-

-

3.000.000.000

-

3.000.000.000

-

2.000.000.000

-

22.858.970.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000.000

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

805.514.020.000

BOS

546.297.135.502

331.834.487.477

705.489.674.925

843.592.707.589

1.123.132.857.979

993.414.878.423

1.446.926.850.528

733.874.615.266

751.163.589.408

662.919.479.712

2.021.902.960.604

962.342.853.261

1.400.797.364.899

1.571.596.880.223

931.496.586.409

3.016.121.898.370

1.277.767.077.535

3.862.104.813.031

537.100.677.000

1.009.188.580.208

782.935.655.229

882.549.746.134

998.175.304.766

799.570.209.541

874.463.276.430

912.599.332.200

JUMLAH TOTAL 2014

152



-

48.166.071.191

18.961.849.678

32.686.902.455

154 Kab. Lampung Timur

155 Kab. Tanggamus

156 Kab. Tulang Bawang

43.249.238.554

22.764.837.864

152 Kab. Lampung Tengah

153 Kab. Lampung Utara

282.861.683

574.005.220

2.310.839.558

944.474.354

750.163.030

766.941.890

466.264.088

11.119.845.729

22.026.418.896

150 Kab. Lampung Barat

151 Kab. Lampung Selatan

3.909.120.515

-

-

135.650.777.115

9.660.516.982

149 Provinsi Lampung

148 Kab. Bengkulu Tengah

-

12.270.084.836

10.983.205.606

146 Kab. Lebong

-

13.119.680.755

18.035.127.820

144 Kab. Seluma

145 Kab. Mukomuko

147 Kab. Kepahiang

-

12.014.201.222

143 Kab. Kaur

-

11.493.039.480

20.896.336.676

141 Kab. Rejang Lebong

-

-

-

-

-

-

-

142 Kota Bengkulu

10.358.937.367

17.703.406.210

139 Kab. Bengkulu Selatan

140 Kab. Bengkulu Utara

23.624.617.710

45.565.620.847

137 Kab. Belitung Timur

138 Provinsi Bengkulu

17.273.780.852

19.883.237.401

135 Kab. Bangka Tengah

136 Kab. Bangka Barat

23.485.042.814

17.346.416.665

133 Kota Pangkal Pinang

134 Kab. Bangka Selatan

-

19.269.186.138

132 Kab. Belitung

-

49.381.644.011

DBH CHT **)

19.226.996.298

DBH PAJAK *)

130 Provinsi Bangka Belitung

Nama Daerah

131 Kab. Bangka

No

25.227.439.306

30.880.307.687

97.872.311.266

24.540.941.578

24.578.606.173

24.604.525.288

12.358.416.232

165.863.686.685

58.477.024.220

12.875.165.411

13.185.572.963

13.617.389.411

15.750.313.628

14.163.306.083

12.875.165.411

12.914.956.663

69.988.596.137

13.267.585.220

58.150.228.526

46.222.864.801

65.426.914.273

38.455.111.435

45.574.597.153

31.908.558.049

43.009.494.497

105.363.943.521

116.534.311.392

DBH SDA**)

533.313.684.000

669.512.156.000

940.041.243.000

838.661.589.000

1.177.513.282.000

847.657.151.000

388.754.357.000

1.136.053.041.000

379.669.582.000

402.021.565.000

373.700.225.000

454.993.409.000

444.698.984.000

371.883.436.000

602.742.391.000

541.451.989.000

558.467.872.000

490.436.878.000

955.095.187.000

392.975.926.000

413.680.194.000

377.712.293.000

413.170.287.000

414.685.923.000

428.619.259.000

492.721.831.000

806.820.146.000

DAU

59.728.060.000

84.431.860.000

66.462.790.000

69.050.040.000

83.469.500.000

96.471.570.000

64.692.260.000

48.851.620.000

43.166.040.000

46.116.560.000

47.077.600.000

53.122.130.000

53.117.710.000

56.353.730.000

51.533.280.000

47.344.430.000

57.578.740.000

49.499.850.000

53.927.020.000

41.746.080.000

41.455.370.000

41.380.760.000

47.917.610.000

40.868.600.000

48.319.720.000

48.389.000.000

43.372.460.000

DAK

-

-

-

20.265.370.000

-

-

17.378.520.000

-

9.416.250.000

12.900.450.000

12.933.040.000

12.260.280.000

16.987.330.000

13.074.010.000

-

-

-

-

-

-

-

-

14.596.050.000

-

-

-

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.153.500.000

3.186.000.000

3.998.000.000

-

1.199.190.000

1.829.500.000

3.966.000.000

285.750.000

1.454.310.000

3.059.500.000

1.383.250.000

1.850.000.000

854.380.000

2.908.710.000

-

3.051.750.000

1.892.500.000

1.037.720.000

168.750.000

1.441.250.000

1.369.490.000

1.203.750.000

1.432.500.000

990.500.000

1.551.500.000

1.959.040.000

TAMSIL**) -

55.891.030.000

120.965.778.000

243.315.235.000

184.599.124.000

250.525.694.000

160.426.647.000

52.302.207.000

-

44.282.215.000

43.896.572.000

45.832.121.000

56.621.983.000

51.002.526.000

35.937.107.000

163.431.417.000

101.927.561.000

82.198.929.000

75.081.325.000

-

41.514.730.000

48.504.139.000

82.301.727.000

30.093.580.000

72.152.289.000

98.333.532.000

58.517.134.000

TJ. PROF -

-

-

-

-

23.326.051.000

-

3.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

-

2.000.000.000

-

-

2.000.000.000

-

-

-

-

2.000.000.000

-

-

23.137.882.000

-

-

-

3.000.000.000

DID

-

-

-

-

-

-

-

751.815.680.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

204.707.510.000

-

-

-

-

-

-

-

131.299.480.000

BOS

709.283.477.444

928.511.956.585

1.402.166.490.015

1.160.826.376.796

1.604.611.724.757

1.153.782.754.074

554.037.870.049

2.244.429.675.315

548.125.938.202

531.853.018.017

508.381.893.799

610.500.319.231

595.530.924.383

508.334.500.305

851.478.590.087

718.183.726.143

787.830.043.347

639.682.295.587

1.319.614.316.373

547.525.468.511

590.319.344.674

581.465.304.287

570.131.040.818

584.090.912.863

639.102.691.635

729.177.944.819

1.147.408.041.403

JUMLAH TOTAL 2014


153

2.138.519.946

230.419.761.885

183 Kota Bandung

12.386.625.367

41.812.292.688

68.972.762.366

41.788.763.796

2.736.806.744

2.961.874.512

108.380.733.998

179 Kab. Subang

180 Kab. Sukabumi

181 Kab. Sumedang

7.351.233.853

2.721.990.371

50.722.288.644

58.247.754.929

177 Kab. Majalengka

178 Kab. Purwakarta

182 Kab. Tasikmalaya

3.332.225.043

34.803.545.350

176 Kab. Kuningan

2.721.990.371

2.722.942.152

2.746.519.732

33.531.360.652

120.366.003.149

190.774.470.650

174 Kab. Indramayu

17.272.188.379

3.922.058.488

2.819.782.408

175 Kab. Karawang

55.580.696.802

80.094.824.339

172 Kab. Cirebon

173 Kab. Garut

35.610.547.565

52.758.187.334

170 Kab. Ciamis

171 Kab. Cianjur

2.721.990.371

23.746.950.557

304.338.716.244

161.982.961.874

168 Kab. Bekasi

169 Kab. Bogor

7.666.964.434

68.049.759.263

101.363.417.264

1.157.247.830.463

-

240.799.510

281.244.443

167 Kab. Bandung

166 Provinsi Jawa Barat

8.249.858.819

11.463.984.579.326

165 Provinsi DKI Jakarta

164 Kab. Pesisir Barat

282.821.252

9.602.209.793

12.397.164.693

162 Kab. Mesuji

163 Kab. Tulang Bawang Barat

656.767.450

16.182.296.952

161 Kab. Pringsewu

409.734.120

563.614.456

16.700.264.082

12.450.117.337

159 Kota Metro

160 Kab. Pesawaran

298.387.182

292.362.965

22.469.855.992

DBH CHT **)

48.610.561.864

DBH PAJAK *)

157 Kab. Way Kanan

Nama Daerah

158 Kota Bandar Lampung

No

28.845.677.234

29.767.154.202

29.475.272.746

67.142.159.285

82.218.357.978

29.149.173.861

31.106.737.704

29.051.479.660

73.299.080.397

76.498.089.996

43.573.142.625

28.849.935.357

32.305.475.150

16.266.253.834

93.193.836.623

93.559.834.234

94.833.397.280

362.098.839.010

311.968.611.374

12.331.365.350

24.448.712.266

26.710.004.920

24.478.554.442

24.640.630.090

24.448.712.266

24.448.712.266

24.905.852.384

DBH SDA**)

1.596.749.326.000

1.342.934.278.000

1.104.417.363.000

1.458.379.433.000

1.139.779.043.000

786.592.072.000

1.092.495.173.000

1.112.271.883.000

1.188.478.470.000

1.267.337.159.000

1.702.452.909.000

1.406.862.523.000

1.407.469.628.000

1.068.289.296.000

2.055.944.991.900

1.195.757.868.000

1.897.769.300.000

1.687.686.386.000

85.985.282.000

227.314.157.000

424.389.404.000

387.694.110.000

547.622.366.000

625.845.694.000

414.624.161.000

921.826.931.000

573.114.161.000

DAU

63.607.140.000

110.312.210.000

91.292.060.000

134.293.860.000

74.710.080.000

41.050.470.000

80.150.500.000

74.369.300.000

124.624.020.000

102.472.650.000

129.944.840.000

101.527.360.000

98.793.880.000

133.308.200.000

189.997.540.000

111.171.910.000

157.374.520.000

78.215.030.000

-

6.269.960.000

50.444.530.000

51.809.920.000

47.232.130.000

58.690.940.000

34.078.240.000

42.841.640.000

64.477.270.000

DAK

-

-

-

26.598.100.000

-

-

-

-

-

-

16.639.800.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.762.320.000

-

-

17.793.660.000

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921.770.000

-

-

-

394.750.000

564.000.000

-

-

4.161.310.000

-

-

554.750.000

1.243.740.000

-

-

4.372.500.000

-

4.106.250.000

17.714.250.000

1.431.000.000

2.536.500.000

2.141.250.000

233.750.000

269.750.000

482.250.000

-

2.864.810.000

TAMSIL**)

502.264.440.000

411.137.653.000

259.517.897.000

338.609.888.000

313.034.816.000

192.370.091.000

279.958.668.000

295.462.581.000

360.628.561.000

294.517.869.000

496.329.783.000

376.373.950.000

353.047.783.000

305.058.338.000

469.126.565.000

247.335.303.000

523.804.154.000

-

1.773.478.000.000

35.106.892.000

56.490.120.000

33.780.547.000

150.033.245.000

96.959.730.000

74.507.726.000

250.170.293.000

72.940.157.000

TJ. PROF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000.000

-

-

3.000.000.000

-

-

-

3.000.000.000

26.273.764.000

3.000.000.000

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.018.249.980.000

723.598.720.000

BOS

2.425.531.057.271

1.938.686.578.730

1.538.901.510.801

2.096.958.077.163

1.721.254.587.720

1.110.695.552.161

1.541.784.601.201

1.549.291.014.053

1.975.497.272.699

1.863.913.761.516

2.486.307.487.343

1.973.671.273.647

1.948.438.475.892

1.560.671.155.345

2.972.967.885.768

1.980.283.082.035

2.782.811.752.978

7.378.654.074.736

14.376.729.442.700

290.944.032.679

573.987.675.402

512.020.862.965

786.439.109.844

839.182.795.883

568.251.087.468

1.314.464.265.095

781.864.153.558

JUMLAH TOTAL 2014

154



2.721.990.371

2.721.990.371

38.900.143.528

186 Kota Cirebon

2.721.990.371

2.741.751.938

2.741.910.751

29.869.309.228

37.814.852.147

189 Kota Cimahi

190 Kota Tasikmalaya

38.329.952.976

201 Kota Serang

23.361.933.502

32.519.001.076

60.127.699.395

208 Kab. Boyolali

209 Kab. Brebes

210 Kab. Cilacap

25.348.074.801

51.749.379.216

206 Kab. Batang

207 Kab. Blora

22.789.242.550

53.473.015.936

204 Kab. Banjarnegara

205 Kab. Banyumas

107.307.071.966

196.275.747.790

200 Kota Tangerang

557.648.451.825

83.449.828.766

202 Kota Tangerang Selatan

150.360.151.832

198 Kab. Tangerang

199 Kota Cilegon

203 Provinsi Jawa Tengah

68.476.581.943

197 Kab. Serang

-

51.188.376.349

51.663.563.835

195 Kab. Lebak

196 Kab. Pandeglang

-

22.565.102.147

452.520.538.815

193 Kab. Pangandaran

194 Provinsi Banten

4.194.101.403

4.199.440.521

10.078.088.198

7.107.196.212

4.491.580.792

4.138.854.180

4.130.929.580

144.452.816.482

-

-

-

-

-

-

-

690.109.511

2.774.919.292

28.399.210.513

41.960.430.933

191 Kota Banjar

192 Kab. Bandung Barat

2.721.990.371

2.722.104.891

71.263.279.613

31.381.023.632

187 Kota Depok

188 Kota Sukabumi

2.721.990.371

64.446.259.270

DBH CHT **)

103.199.926.289

DBH PAJAK *)

184 Kota Bekasi

Nama Daerah

185 Kota Bogor

No

5.624.243.490

2.328.902.251

1.840.153.527

16.830.055.297

2.548.964.786

2.244.469.702

1.672.180.794

17.098.416.589

1.645.737.523

1.645.737.523

1.645.737.523

1.645.737.523

1.645.737.523

1.943.012.620

8.836.982.050

2.570.189.086

4.589.888.872

15.306.161.885

29.044.829.630

28.970.033.421

28.885.413.129

28.845.677.234

28.845.677.234

28.845.677.234

28.845.677.234

28.845.677.234

28.845.677.234

DBH SDA**)

1.291.121.704.000

1.186.969.845.000

943.220.456.000

823.874.089.000

682.182.894.000

1.224.710.992.000

826.044.419.000

1.803.931.189.000

566.429.457.000

564.282.698.000

890.213.131.000

490.917.599.000

1.213.857.913.000

950.704.648.000

1.077.077.628.000

1.000.878.505.000

728.490.012.000

363.882.472.000

992.254.884.000

342.267.848.000

732.508.313.000

537.371.615.000

484.938.664.000

838.572.784.000

583.927.691.000

732.337.058.000

1.133.417.253.000

DAU

110.203.960.000

97.975.310.000

81.095.720.000

61.140.660.000

52.176.600.000

82.519.140.000

61.066.040.000

79.165.240.000

23.972.480.000

42.079.440.000

38.067.490.000

481.020.000

103.912.330.000

83.752.840.000

105.966.030.000

85.707.880.000

16.717.970.000

5.166.470.000

49.797.380.000

25.380.740.000

42.397.940.000

35.913.670.000

27.957.170.000

44.913.130.000

32.145.380.000

33.477.500.000

71.420.080.000

DAK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.060.420.000

18.508.230.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.750.000

-

-

-

1.396.500.000

120.750.000

36.060.000

-

1.314.250.000

5.794.130.000

2.884.250.000

4.213.250.000

502.000.000

604.500.000

687.000.000

3.566.250.000

329.000.000

356.250.000

-

67.050.000

-

689.690.000

801.550.000

808.370.000

TAMSIL**)

315.332.567.000

223.335.448.000

258.782.884.000

246.896.367.000

164.824.223.000

317.319.844.000

209.121.660.000

-

108.312.570.000

113.647.141.000

214.608.584.000

141.935.749.000

216.577.243.000

192.241.322.000

232.877.804.000

216.855.669.000

-

140.501.924.000

266.800.261.000

77.812.464.000

223.097.993.000

141.501.002.000

95.919.330.000

173.956.051.000

151.819.967.000

156.499.561.000

252.028.351.000

TJ. PROF -

-

-

-

-

3.000.000.000

-

-

3.000.000.000

-

3.000.000.000

25.270.927.000

19.306.571.000

3.000.000.000

-

3.000.000.000

3.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.197.377.000

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.676.590.470.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.008.829.420.000

BOS

1.786.604.275.288

1.547.327.946.848

1.321.379.235.227

1.207.610.496.725

931.572.337.380

1.687.406.315.818

1.124.824.471.924

5.283.283.083.896

833.058.993.489

779.327.600.499

1.343.810.690.313

719.744.184.289

1.695.147.505.355

1.303.002.654.563

1.502.695.677.885

1.376.210.849.435

2.211.752.329.687

548.799.239.543

1.386.198.954.855

505.901.206.685

1.067.802.513.214

776.223.263.833

671.831.019.757

1.182.470.289.218

839.050.539.133

1.019.129.595.875

1.592.441.647.894

JUMLAH TOTAL 2014


155

4.554.173.309

22.580.990.520

4.833.362.718

19.038.249.914

230 Kab. Temanggung

5.139.361.612

54.601.277.957

237 Kota Surakarta

4.454.365.093

15.950.003.029

131.421.910.928

235 Kota Salatiga

21.835.821.004

234 Kota Pekalongan

236 Kota Semarang

5.138.081.085

17.668.982.385

233 Kota Magelang

5.255.621.479

5.969.450.397

4.171.179.745

7.638.974.012

23.015.107.912

20.575.294.469

231 Kab. Wonogiri

232 Kab. Wonosobo

4.681.599.805

27.559.772.268

27.967.356.217

228 Kab. Sukoharjo

4.776.778.420

6.365.226.251

5.422.513.479

4.746.291.486

4.716.249.498

104.514.311.801

229 Kab. Tegal

31.357.825.768

21.321.093.316

226 Kab. Semarang

227 Kab. Sragen

21.096.066.977

24.358.056.900

224 Kab. Purworejo

225 Kab. Rembang

26.983.078.575

20.014.248.815

222 Kab. Pemalang

4.943.501.549

4.127.223.328

30.868.327.300

22.565.332.452

220 Kab. Pati

221 Kab. Pekalongan

223 Kab. Purbalingga

10.082.967.976

69.561.288.070

23.368.801.013

218 Kab. Kudus

219 Kab. Magelang

21.646.450.392

11.503.653.272

32.571.463.321

25.907.935.579

216 Kab. Kendal

5.399.510.577

217 Kab. Klaten

26.248.955.725

215 Kab. Kebumen

4.898.225.016

6.922.552.201

31.880.017.689

23.345.270.727

213 Kab. Jepara

214 Kab. Karanganyar

6.009.731.572

14.096.810.986

32.043.522.689

DBH CHT **)

38.930.936.680

DBH PAJAK *)

211 Kab. Demak

Nama Daerah

212 Kab. Grobogan

No

1.399.330.815

2.555.979.924

1.399.330.815

1.399.330.815

1.399.330.815

1.557.805.798

1.790.411.095

1.479.244.056

2.315.927.890

1.399.330.815

1.402.564.204

1.696.082.193

3.506.061.662

1.515.268.818

1.471.590.070

2.298.763.762

1.505.132.000

2.110.330.105

1.424.349.164

1.402.566.772

1.399.330.815

2.668.039.383

1.578.048.783

1.401.351.669

1.710.172.926

2.804.216.497

1.399.938.988

DBH SDA**)

710.803.934.000

1.104.739.473.000

399.083.343.000

412.871.094.000

417.211.449.000

724.245.009.000

1.001.378.439.000

708.764.753.000

1.044.211.310.000

826.891.481.000

946.826.641.000

848.736.010.000

700.774.721.000

854.737.495.000

777.989.499.000

1.016.813.333.000

831.579.000.000

1.043.498.355.000

965.124.427.000

795.851.851.000

1.142.586.588.000

852.170.849.000

1.125.568.884.000

870.001.752.000

887.768.694.000

977.675.512.000

795.874.748.000

DAU

43.848.110.000

38.982.620.000

32.057.050.000

34.173.710.000

34.209.870.000

59.423.010.000

59.392.120.000

56.702.810.000

84.862.430.000

56.904.480.000

76.469.300.000

67.407.340.000

61.608.000.000

57.024.620.000

57.267.330.000

72.024.740.000

60.380.950.000

79.852.630.000

64.981.490.000

55.188.900.000

66.576.420.000

63.848.820.000

80.709.170.000

57.238.710.000

81.294.110.000

85.838.690.000

74.599.670.000

DAK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

223.000.000

-

388.000.000

1.518.450.000

2.786.230.000

444.310.000

-

-

-

2.905.250.000

-

-

509.750.000

-

-

-

4.558.000.000

1.637.750.000

-

1.165.670.000

-

1.806.000.000

482.230.000

2.487.000.000

1.049.500.000

TAMSIL**)

207.638.508.000

283.917.499.000

73.440.265.000

91.911.244.000

74.586.179.000

167.949.263.000

305.708.022.000

214.685.210.000

237.902.077.000

206.958.151.000

263.333.193.000

169.808.560.000

232.816.985.000

205.929.741.000

173.211.107.000

238.222.414.000

192.613.916.000

276.109.361.000

221.732.121.000

167.700.007.000

307.400.751.000

215.282.719.000

269.385.279.000

252.883.052.000

150.201.964.000

218.839.331.000

196.179.701.000

TJ. PROF -

24.840.490.000

-

-

-

-

-

-

3.000.000.000

-

-

-

3.000.000.000

-

3.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

21.867.375.000

18.935.183.000

22.253.216.000

DID

BOS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.048.387.272.251

1.567.586.933.249

526.607.356.937

567.329.280.904

549.634.990.945

982.907.806.279

1.398.903.692.725

1.026.695.567.490

1.401.940.700.912

1.124.852.576.695

1.314.129.569.940

1.131.276.294.212

1.028.486.338.041

1.148.049.483.281

1.035.179.774.383

1.360.896.502.646

1.112.771.553.780

1.437.382.504.954

1.291.272.156.153

1.195.856.674.643

1.555.374.678.666

1.189.354.011.096

1.530.757.223.085

1.230.509.544.412

1.182.512.956.816

1.332.585.417.749

1.115.243.891.663

JUMLAH TOTAL 2014

156



32.878.533.961

42.762.852.388

24.311.847.169

106.310.712.960

20.432.988.178

101.291.706.151

47.533.936.083

38.771.317.845

247 Kab. Banyuwangi

248 Kab. Blitar

249 Kab. Bojonegoro

250 Kab. Bondowoso

251 Kab. Gresik

252 Kab. Jember

253 Kab. Jombang

32.571.180.663

264 Kab. Pamekasan

13.356.071.797

26.117.305.584

20.581.926.286

262 Kab. Ngawi

263 Kab. Pacitan

10.924.747.205

41.737.688.072

29.554.667.572

260 Kab. Mojokerto

261 Kab. Nganjuk

10.483.046.734

36.093.146.763

10.849.951.730

10.770.773.989

43.294.127.305

21.354.377.464

41.955.421.209

258 Kab. Magetan

10.328.569.954

13.034.422.644

27.343.438.081

17.526.701.210

12.032.180.172

9.625.158.241

343.406.388.503

1.505.853.600

4.001.153.024

259 Kab. Malang

26.458.978.398

21.263.686.050

256 Kab. Lumajang

257 Kab. Madiun

34.243.428.522

41.960.194.037

16.790.137.663

48.917.545.338

37.992.793.006

9.503.078.462

798.406.867.612

245 Provinsi Jawa Timur

246 Kab. Bangkalan

254 Kab. Kediri

30.510.730.483

59.645.099.772

244 Kota Yogyakarta

255 Kab. Lamongan

11.889.404.266

44.880.849.813

243 Kab. Sleman

1.743.915.149

2.492.806.424

22.223.805.516

19.205.843.235

4.265.563.602

241 Kab. Gunung Kidul

27.742.098.187

240 Kab. Bantul

6.003.982.200

4.127.223.328

DBH CHT **)

242 Kab. Kulon Progo

20.864.537.599

97.577.540.776

DBH PAJAK *)

238 Kota Tegal

Nama Daerah

239 Provinsi DI Yogyakarta

No

26.550.108.773

27.139.218.596

27.286.303.805

27.013.196.373

26.682.532.947

27.087.037.161

26.594.129.867

28.874.261.062

27.986.278.645

27.119.691.250

27.526.444.964

26.800.936.536

28.745.783.402

43.740.817.885

26.820.552.833

813.932.994.426

27.272.877.564

30.679.831.963

40.005.240.245

485.270.582.552

403.983.092

403.983.092

516.066.395

408.083.274

404.381.205

31.106.157

1.399.330.815

DBH SDA**)

788.617.777.000

700.743.024.000

980.530.132.000

1.004.037.764.000

899.109.179.000

1.572.191.571.000

840.086.597.000

808.842.790.000

898.217.627.000

1.042.124.514.000

1.144.878.533.000

1.007.166.193.000

1.539.722.508.000

863.397.519.000

826.284.368.000

920.522.357.000

1.027.251.687.000

1.254.496.229.000

854.873.885.000

1.866.548.185.000

618.742.352.000

952.102.502.000

639.409.211.000

847.388.294.000

949.252.188.000

899.923.550.000

390.732.536.000

DAU

85.175.090.000

51.869.860.000

65.997.050.000

67.785.290.000

55.556.660.000

130.050.580.000

58.964.980.000

62.841.120.000

69.257.830.000

77.845.000.000

68.479.340.000

47.292.080.000

87.951.090.000

72.051.260.000

70.428.500.000

59.399.170.000

71.417.130.000

64.053.640.000

85.773.020.000

101.875.970.000

2.249.900.000

48.673.210.000

47.077.300.000

61.562.860.000

60.914.370.000

37.131.610.000

30.578.350.000

DAK

16.343.900.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.634.570.000

-

-

-

13.212.460.000

-

-

-

-

-

-

-

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.154.250.000

-

232.750.000

197.450.000

4.839.500.000

-

5.161.840.000

656.500.000

573.500.000

-

-

-

-

-

445.750.000

-

273.780.000

-

3.210.810.000

114.000.000

5.899.910.000

-

-

1.362.250.000

529.200.000

-

1.007.750.000

TAMSIL**)

178.917.472.000

181.430.769.000

250.221.162.000

294.220.262.000

231.913.146.000

451.015.310.000

254.399.247.000

204.295.871.000

217.844.398.000

263.654.692.000

316.056.862.000

282.545.378.000

410.825.931.000

211.561.698.000

163.045.289.000

258.359.458.000

340.037.604.000

304.287.104.000

215.961.379.000

-

187.479.335.000

248.783.205.000

172.929.797.000

197.054.989.000

260.617.726.000

-

79.179.445.000

TJ. PROF -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.407.073.000

-

-

3.000.000.000

21.136.997.000

24.939.392.000

-

-

-

22.112.413.000

22.249.995.000

24.187.647.000

25.878.507.000

-

-

24.700.344.000

20.056.006.000

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.783.219.410.000

-

-

-

-

-

274.300.540.000

BOS

1.165.422.925.199

992.614.749.612

1.363.740.775.186

1.433.733.377.150

1.270.609.480.008

2.265.594.046.675

1.217.044.218.065

1.137.102.798.066

1.253.373.034.687

1.496.487.201.337

1.624.063.142.447

1.419.366.043.044

2.159.739.442.522

1.322.683.076.498

1.170.558.111.221

2.189.035.422.869

1.502.454.329.999

1.708.311.837.523

1.293.691.910.824

6.401.091.398.667

900.114.080.464

1.324.723.409.929

881.631.024.054

1.131.744.196.939

1.328.425.870.994

1.335.024.335.133

527.889.172.742

JUMLAH TOTAL 2014


157

121.452.344.469

284 Provinsi Kalimantan Barat

11.537.718.617

22.556.051.045

31.959.143.561

289 Kab. Pontianak

290 Kab. Sambas

291 Kab. Sanggau

29.623.679.040

48.068.473.276

287 Kab. Kapuas Hulu

288 Kab. Ketapang

20.305.156.591

15.745.909.610

23.770.874.532

282.421.998.299

282 Kota Surabaya

283 Kota Batu

285 Kab. Bengkayang

21.470.592.270

281 Kota Probolinggo

286 Kab. Landak

19.515.130.273

280 Kota Pasuruan

27.021.758.234

44.018.995.654

19.124.091.986

278 Kota Malang

21.838.042.392

277 Kota Madiun

279 Kota Mojokerto

9.421.958.430

29.152.987.345

276 Kota Kediri

12.306.148.542

-

-

-

-

-

-

-

-

9.454.638.007

35.154.571.800

9.491.168.542

9.471.706.157

9.771.825.950

58.529.470.710

10.231.377.215

25.904.802.004

16.596.807.554

274 Kab. Tulungagung

12.658.263.070

9.567.332.514

24.498.608.184

20.458.249.721

10.653.589.627

13.719.368.526

29.853.307.449

10.362.825.581

109.460.990.217

DBH CHT **)

275 Kota Blitar

22.903.900.521

55.474.365.998

272 Kab. Trenggalek

273 Kab. Tuban

24.798.105.863

81.878.051.727

270 Kab. Situbondo

109.278.034.405

269 Kab. Sidoarjo

271 Kab. Sumenep

33.553.781.768

35.615.115.317

267 Kab. Probolinggo

268 Kab. Sampang

49.113.055.568

27.617.612.770

DBH PAJAK *)

265 Kab. Pasuruan

Nama Daerah

266 Kab. Ponorogo

No

39.535.099.820

10.920.004.987

8.263.955.224

109.614.736.629

19.314.445.364

14.193.714.067

8.312.254.552

61.226.869.362

26.558.613.622

26.550.108.773

26.550.108.773

26.550.108.773

26.550.108.773

26.550.108.773

26.550.108.773

26.550.108.773

26.550.108.773

26.752.918.923

40.314.751.888

27.160.042.767

27.155.590.846

26.703.370.827

27.966.661.773

26.550.108.773

26.652.682.182

26.947.723.363

26.576.373.154

DBH SDA**)

740.610.477.000

763.059.843.000

503.427.631.000

1.020.384.603.000

873.552.160.000

589.729.984.000

494.245.071.000

1.290.222.856.000

412.378.255.000

1.200.889.359.000

454.208.196.000

391.843.124.000

380.779.789.000

808.447.825.000

511.089.913.000

634.351.539.000

392.221.911.000

1.083.859.022.000

926.685.197.000

815.508.143.000

984.839.445.000

766.542.999.000

1.199.036.154.000

753.954.218.000

929.380.602.000

970.788.118.000

1.068.868.861.000

DAU

81.421.390.000

91.329.160.000

50.207.800.000

110.525.780.000

87.414.870.000

69.431.380.000

69.929.640.000

63.189.480.000

30.351.360.000

66.182.230.000

32.644.610.000

28.041.850.000

24.742.070.000

31.304.060.000

31.922.300.000

34.980.320.000

30.796.880.000

73.752.100.000

48.566.930.000

61.684.690.000

63.570.200.000

75.196.220.000

78.469.810.000

79.227.860.000

69.707.430.000

65.691.470.000

83.588.340.000

DAK

15.373.220.000

17.756.310.000

-

26.499.570.000

20.635.150.000

19.071.390.000

19.472.320.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.875.820.000

-

11.969.220.000

-

-

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.656.000.000

2.673.000.000

528.250.000

2.661.500.000

3.377.160.000

3.351.750.000

3.085.500.000

203.250.000

1.321.500.000

-

-

-

-

-

1.105.500.000

-

159.350.000

-

-

-

3.311.500.000

2.308.500.000

-

2.286.250.000

957.500.000

216.000.000

TAMSIL**)

82.810.207.000

111.577.899.000

94.243.763.000

62.385.890.000

50.193.242.000

61.954.622.000

37.011.003.000

-

54.343.932.000

448.297.975.000

86.059.278.000

56.813.880.000

49.244.655.000

190.251.258.000

109.860.678.000

116.212.533.000

69.196.201.000

313.883.234.000

288.163.794.000

289.820.213.000

172.324.164.000

148.470.550.000

354.694.923.000

123.478.379.000

201.272.389.000

254.094.000.000

257.056.929.000

TJ. PROF -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.629.261.000

21.943.361.000

-

23.161.017.000

27.655.721.000

-

-

-

25.208.955.000

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

555.369.350.000

BOS

995.365.537.381

1.019.872.268.032

668.209.117.841

1.380.140.552.905

1.084.110.706.404

781.503.714.599

652.360.945.143

2.091.664.149.831

550.154.208.239

2.083.125.503.872

652.367.314.585

532.235.799.203

533.373.557.709

1.155.249.726.661

711.788.500.595

899.776.958.828

545.752.635.542

1.561.667.180.469

1.371.863.301.956

1.226.644.321.802

1.357.577.559.757

1.081.353.815.411

1.780.099.172.805

1.046.800.519.616

1.291.377.692.399

1.355.717.749.714

1.594.664.548.939

JUMLAH TOTAL 2014

158



27.322.082.187

35.308.531.971

300 Kab. Barito Selatan

301 Kab. Barito Utara

-

-

47.632.132.443

171.788.324.852

34.804.491.580

22.544.514.218

28.218.746.125

313 Kab. Seruyan

Provinsi Kalimantan 314 Selatan

315 Kab. Banjar

316 Kab. Barito Kuala

317 Kab. Hulu Sungai Selatan

-

-

-

-

-

18.301.102.918

22.268.395.087

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

311 Kab. Sukamara

DBH CHT **)

312 Kab. Katingan

21.692.797.314

23.222.672.770

309 Kab. Gunung Mas

310 Kab. Lamandau

36.253.197.348

15.218.402.364

307 Kab. Murung Raya

308 Kab. Pulang Pisau

25.619.489.465

29.835.374.879

305 Kota Palangkaraya

306 Kab. Barito Timur

33.617.237.293

58.723.535.729

303 Kab. Kotawaringin Barat

304 Kab. Kotawaringin Timur

36.387.513.287

302 Kab. Kapuas

299

143.757.236.325

13.936.890.992

24.589.681.457

297 Kab. Kayong Utara

298 Kab. Kubu Raya

Provinsi Kalimantan Tengah

18.241.998.893

19.199.529.000

295 Kab. Sekadau

11.647.848.227

294 Kota Singkawang

296 Kab. Melawi

29.533.317.963

39.180.385.609

DBH PAJAK *)

292 Kab. Sintang

Nama Daerah

293 Kota Pontianak

No

153.204.152.537

128.584.341.890

224.502.410.539

777.181.094.564

85.896.932.325

92.596.569.684

37.783.934.501

62.257.387.991

78.534.237.867

36.905.953.061

230.886.273.881

81.909.713.408

37.887.730.528

68.827.576.416

88.290.087.816

117.271.022.733

141.796.779.848

66.449.328.607

264.185.396.087

47.006.987.046

10.800.612.657

35.542.123.336

7.630.289.768

7.296.369.304

7.296.369.304

28.882.944.330

DBH SDA**)

478.093.768.000

512.015.486.000

624.136.721.000

701.725.536.000

545.446.415.000

645.888.942.000

409.309.371.000

424.351.636.000

515.337.253.000

504.013.063.000

585.234.541.000

464.678.658.000

589.449.668.000

778.842.792.000

597.665.464.000

798.733.269.000

514.638.471.000

552.539.111.000

1.152.428.738.000

699.700.430.000

380.125.181.000

557.198.047.000

424.128.392.000

467.557.081.000

670.090.725.000

820.084.062.000

DAU

48.282.940.000

69.374.640.000

26.255.820.000

54.189.940.000

47.966.050.000

51.378.640.000

46.363.570.000

39.994.220.000

53.054.850.000

48.819.520.000

3.791.770.000

45.411.740.000

42.229.350.000

35.696.100.000

50.769.000.000

62.028.230.000

40.857.210.000

43.394.420.000

61.929.830.000

82.076.280.000

50.560.840.000

83.236.410.000

52.687.960.000

47.868.460.000

14.343.830.000

105.652.620.000

DAK

-

18.211.950.000

-

-

14.770.550.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.409.700.000

30.014.130.000

12.871.260.000

-

-

24.023.180.000

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.918.750.000

1.658.250.000

2.490.020.000

159.750.000

2.090.500.000

2.999.000.000

1.413.750.000

829.450.000

3.503.750.000

2.816.000.000

2.059.120.000

-

1.031.000.000

3.785.500.000

1.833.500.000

1.160.710.000

2.811.370.000

1.947.750.000

-

1.419.000.000

1.192.280.000

3.797.250.000

3.325.000.000

1.854.750.000

1.007.750.000

2.795.000.000

TAMSIL**)

69.535.191.000

76.314.684.000

89.639.115.000

-

10.279.736.000

29.971.761.000

-

15.011.216.000

28.390.744.000

57.217.857.000

22.326.187.000

43.580.621.000

103.669.117.000

68.084.277.000

50.129.734.000

122.573.082.000

36.993.775.000

44.680.879.000

-

93.744.369.000

13.198.820.000

14.241.287.000

39.718.835.000

59.697.734.000

132.024.180.000

65.383.119.000

TJ. PROF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.352.481.000

3.000.000.000

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

328.593.450.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

283.547.520.000

BOS

779.253.547.662

828.703.866.108

1.001.828.578.119

2.033.638.095.416

754.082.315.768

845.103.307.771

513.171.728.419

565.666.582.761

700.513.632.181

664.990.795.425

880.551.089.229

665.416.107.287

799.886.354.993

1.013.959.781.145

822.305.023.109

1.138.153.827.020

772.406.137.819

736.333.570.794

1.905.848.720.412

948.536.747.503

481.224.324.649

743.228.776.336

558.603.735.661

595.922.242.531

887.295.720.913

1.079.354.243.293

JUMLAH TOTAL 2014


159

-

-

23.210.296.310

322 Kab. Tanah Laut

-

-

93.621.788.327

344 Provinsi Kalimantan Utara

-

22.401.547.262

26.124.238.021

-

81.590.999.852

100.554.899.544

340 Kota Tarakan

341 Kab. Penajam Paser Utara

342 Kab. Tana Tidung

-

148.887.039.558

122.729.257.862

338 Kota Bontang

339 Kota Samarinda

343 Kab. Mahakam Ulu

-

187.018.814.174

337 Kota Balikpapan

-

-

-

-

-

75.948.113.511

35.052.303.403

88.967.077.606

186.337.531.601

333 Kab. Kutai Timur

334 Kab. Malinau

-

335 Kab. Nunukan

62.322.822.806

-

-

336 Kab. Pasir

647.990.705.667

331 Kab. Kutai Kartanegara

332 Kab. Kutai Barat

-

56.489.905.789

118.764.186.479

329 Kab. Berau

-

39.339.045.377

636.707.716.002

327 Kab. Tanah Bumbu

328 Provinsi Kalimantan Timur

330 Kab. Bulungan

-

47.909.103.670

31.677.300.794

325 Kota Banjarmasin

326 Kab. Balangan

-

29.179.407.647

21.172.854.299

323 Kab. Tapin

324 Kota Banjarbaru

-

68.409.700.538

57.279.639.799

-

320 Kab. Kotabaru

DBH CHT **)

321 Kab. Tabalong

18.093.021.120

20.899.217.361

DBH PAJAK *)

318 Kab. Hulu Sungai Tengah

Nama Daerah

319 Kab. Hulu Sungai Utara

No

1.091.172.872.248

356.414.921.039

682.601.151.203

698.581.581.316

643.491.964.820

703.709.019.998

640.161.569.700

615.530.410.820

901.550.688.747

786.003.593.186

770.214.733.724

1.773.230.208.176

593.809.768.029

3.175.270.157.606

753.299.943.983

1.035.866.236.742

3.040.543.696.435

410.753.374.946

274.156.199.889

128.465.011.817

128.692.927.337

310.748.836.313

394.695.886.438

332.220.049.975

378.071.035.624

128.465.011.817

128.555.409.257

DBH SDA**)

20.567.986.000

141.922.703.000

204.415.427.000

188.713.598.000

249.949.676.000

614.366.913.000

153.185.776.000

449.982.262.000

308.251.183.000

311.776.974.000

653.156.829.000

565.746.999.000

468.645.135.000

127.010.980.000

332.429.548.000

498.008.861.000

57.312.515.000

426.008.216.000

319.202.334.000

678.176.089.000

389.107.868.000

416.564.087.000

463.309.949.000

444.103.855.000

611.898.456.000

451.127.460.000

485.521.139.000

DAU

8.221.270.000

5.250.580.000

-

2.216.250.000

3.786.510.000

20.903.180.000

-

7.989.240.000

7.705.700.000

82.804.510.000

53.401.200.000

15.432.190.000

70.276.770.000

72.361.100.000

10.711.300.000

7.762.700.000

1.383.900.000

15.487.870.000

12.973.910.000

19.966.860.000

48.678.260.000

39.546.660.000

23.710.400.000

1.858.700.000

35.822.460.000

57.481.720.000

48.035.890.000

DAK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.179.080.000

15.396.330.000

-

20.402.430.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.281.070.000

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.341.000.000

932.440.000

210.500.000

1.266.250.000

1.613.250.000

718.500.000

1.558.750.000

-

3.593.250.000

2.721.000.000

2.820.690.000

2.940.000.000

14.623.500.000

2.836.950.000

3.666.000.000

-

2.141.000.000

1.387.690.000

-

1.118.750.000

2.172.000.000

2.303.000.000

-

2.537.920.000

2.469.970.000

138.000.000

TAMSIL**)

-

14.076.528.000

38.980.309.000

40.867.901.000

82.394.675.000

182.009.378.000

49.511.781.000

106.432.639.000

74.765.388.000

28.091.953.000

28.454.665.000

40.353.284.000

48.186.724.000

149.976.727.000

42.016.441.000

33.879.837.000

-

49.446.265.000

25.277.724.000

186.642.892.000

73.938.930.000

48.809.124.000

82.362.541.000

70.785.456.000

39.170.467.000

60.946.509.000

82.377.601.000

TJ. PROF

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.981.440.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

351.631.430.000

BOS

1.286.565.356.575

545.129.970.060

949.330.874.465

1.031.144.729.860

1.062.480.075.672

1.645.330.998.860

992.464.666.258

1.368.512.115.994

1.381.240.037.353

1.300.397.473.697

1.558.397.061.127

2.583.920.902.777

1.266.583.649.835

4.187.233.170.273

1.260.058.369.462

1.635.673.540.531

4.087.579.257.437

943.175.771.323

664.675.158.683

1.061.159.956.487

662.709.589.636

847.020.114.960

989.592.072.748

906.247.700.774

1.135.910.039.162

737.670.958.178

762.721.060.377

JUMLAH TOTAL 2014

160



-

8.019.927.019

9.480.396.512

6.724.295.628

6.899.425.595

Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

358 Kab. Minahasa Tenggara

Kab. Bolaang Mongondow 359 Timur

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

357

-

10.970.365.835

11.652.808.285

8.870.127.340

66.806.486.234

23.940.978.656

365 Kab. Pohuwato

366 Kab. Bone Bolango

367 Kab. Gorontalo Utara

368 Provinsi Sulawesi Tengah

369 Kab. Banggai

-

171.443.444

1.714.434.456

-

-

9.663.531.249

14.850.593.767

363 Kab. Gorontalo

364 Kota Gorontalo

-

22.835.744.673

10.029.408.260

361 Provinsi Gorontalo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

362 Kab. Boalemo

360

9.511.700.003

Kab. Bolaang Mongondow Utara

15.552.736.854

11.769.621.654

354 Kab. Minahasa Utara

355 Kota Kotamobagu

356

11.209.311.749

14.295.788.603

352 Kab. Minahasa Selatan

353 Kota Tomohon

35.226.243.793

10.752.556.822

350 Kota Manado

8.502.044.339

12.885.901.172

348 Kab. Sangihe

349 Kota Bitung

351 Kab. Kepulauan Talaud

-

14.050.729.929

347 Kab. Minahasa

-

8.733.143.854

DBH CHT **)

70.596.672.428

DBH PAJAK *)

345 Provinsi Sulawesi Utara

Nama Daerah

346 Kab. Bolaang Mongondow

No

21.319.211.634

36.563.589.045

1.369.594.345

1.896.858.602

1.999.869.358

428.347.109

1.655.092.513

691.954.633

1.282.137.046

8.816.656.831

7.929.957.753

3.478.214.633

3.090.529.467

3.872.390.036

3.090.529.467

25.519.040.229

4.236.905.530

3.817.080.484

3.732.612.027

3.096.800.493

6.733.388.325

3.157.729.467

3.729.153.303

3.281.958.075

20.298.230.561

DBH SDA**)

794.840.029.000

1.087.885.014.000

324.121.552.000

408.500.750.000

438.955.271.000

456.331.470.000

601.207.484.000

389.548.660.000

734.279.438.000

289.221.846.000

288.406.875.000

400.661.737.000

340.218.976.000

326.625.009.000

340.081.903.000

425.937.354.000

376.334.135.000

476.105.045.000

428.036.855.000

729.213.779.000

469.745.053.000

471.848.315.000

595.565.085.000

485.630.988.000

949.852.622.000

DAU

66.948.230.000

63.942.480.000

53.679.960.000

52.754.060.000

56.964.080.000

39.692.200.000

63.955.900.000

60.407.610.000

42.374.060.000

45.716.370.000

41.528.520.000

49.912.030.000

42.201.940.000

45.002.630.000

37.428.140.000

67.797.590.000

37.483.280.000

53.610.170.000

95.163.720.000

49.614.960.000

52.869.750.000

106.397.410.000

56.058.270.000

58.717.450.000

59.675.060.000

DAK

14.772.750.000

-

14.164.580.000

-

14.878.870.000

-

-

11.999.700.000

-

-

-

-

8.339.980.000

-

-

-

-

-

12.663.050.000

-

-

14.741.540.000

-

-

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.494.250.000

27.750.000

1.735.750.000

775.750.000

2.713.000.000

-

1.291.750.000

2.656.750.000

-

1.055.750.000

321.870.000

1.257.670.000

-

2.335.830.000

518.250.000

1.248.500.000

-

1.991.250.000

1.329.720.000

1.125.750.000

1.369.870.000

3.616.750.000

-

1.848.750.000

159.750.000

TAMSIL**) -

99.288.483.000

-

37.136.693.000

77.792.432.000

49.767.183.000

92.990.636.000

96.994.318.000

37.350.797.000

-

12.048.137.000

15.384.491.000

50.614.787.000

41.894.043.000

21.973.751.000

63.861.216.000

49.980.237.000

54.054.767.000

93.667.575.000

64.226.726.000

151.159.212.000

51.939.914.000

55.294.218.000

143.259.257.000

57.369.294.000

TJ. PROF

22.655.766.000

19.218.244.000

-

-

-

-

3.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.746.633.000

-

-

-

19.563.185.000

DID

-

343.285.200.000

-

-

-

-

-

-

126.846.030.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

269.266.300.000

BOS

1.047.431.141.734

1.619.443.197.735

441.078.256.685

553.372.658.887

576.248.639.193

604.293.246.876

777.768.075.762

512.684.879.893

927.617.409.719

363.758.185.426

360.296.009.381

515.404.835.145

443.765.395.486

409.321.310.039

456.749.660.121

586.035.458.083

486.404.876.133

640.400.432.233

615.905.239.849

969.436.745.286

619.290.509.497

663.558.006.806

812.662.495.232

615.581.583.929

1.389.411.819.989

JUMLAH TOTAL 2014


161

171.443.444

171.443.444

94.293.894

77.149.550

15.022.918.570

13.410.072.097

10.434.518.960

5.117.498.554

377 Kab. Parigi Moutong

378 Kab. Tojo Una Una

379 Kab. Sigi

380 Kab. Banggai Laut

171.443.444

1.098.493.145

17.089.162.120

15.301.192.510

394 Kab. Pinrang

395 Kab. Kepulauan Selayar

20.508.326.686

28.504.215.591

Kab. Pangkajene 393 Kepulauan

396 Kab. Sidenreng Rappang

17.027.333.848

392 Kab. Maros

210.525.560

13.490.524.775

19.117.828.597

390 Kab. Luwu

391 Kab. Luwu Utara

246.620.317

16.532.287.866

389 Kab. Jeneponto

208.231.944

208.158.840

208.158.840

208.158.840

212.727.797

208.158.840

208.158.840

208.158.840

18.129.038.860

17.183.898.510

387 Kab. Enrekang

326.439.990

215.469.171

388 Kab. Gowa

34.064.465.178

19.599.036.777

385 Kab. Bone

386 Kab. Bulukumba

217.452.098

14.752.837.282

15.001.376.092

383 Kab. Bantaeng

384 Kab. Barru

4.787.653.342

14.795.258.302

238.355.333.754

381 Kab. Morowali Utara

382 Provinsi Sulawesi Selatan

171.443.444

2.285.912.596

16.555.332.894

25.460.734.190

375 Kab. Poso

94.293.894

376 Kota Palu

13.521.039.920

374 Kab. Morowali

171.443.444

171.443.444

12.084.435.165

16.627.335.146

372 Kab. Toli-Toli

373 Kab. Donggala

77.149.550

171.443.444

8.962.536.829

DBH CHT **)

13.288.997.621

DBH PAJAK *)

370 Kab. Banggai Kepulauan

Nama Daerah

371 Kab. Buol

No

4.052.369.573

4.758.954.623

3.692.600.831

3.720.220.031

3.817.061.951

6.828.906.031

5.192.474.301

3.692.600.831

3.692.600.831

3.948.383.073

3.961.400.831

3.697.917.695

3.850.601.471

3.692.600.831

40.785.790.577

27.880.793.205

3.107.856.500

7.247.416.633

20.357.964.501

9.408.749.764

7.024.764.712

10.796.778.959

20.452.859.052

9.246.718.876

10.635.127.099

10.584.188.871

3.107.856.500

DBH SDA**)

533.655.220.000

458.019.013.000

629.285.550.000

623.418.990.000

614.598.482.000

573.100.112.000

595.699.150.000

542.150.883.000

746.700.092.000

484.907.285.000

653.897.726.000

950.401.934.000

471.135.015.000

424.570.861.000

1.209.598.741.000

395.447.752.000

153.501.061.000

563.092.455.000

482.416.599.000

660.265.526.000

637.378.278.000

642.281.901.000

286.764.166.000

573.670.222.000

535.154.857.000

455.657.415.000

347.051.160.000

DAU

51.755.940.000

56.078.800.000

56.046.540.000

59.074.820.000

78.426.630.000

51.879.100.000

68.010.320.000

59.325.090.000

80.227.530.000

50.131.700.000

75.444.820.000

86.315.710.000

50.755.420.000

47.287.960.000

72.976.480.000

-

4.973.950.000

57.308.500.000

63.535.760.000

68.361.350.000

61.697.380.000

66.159.940.000

53.391.820.000

53.585.850.000

61.807.180.000

45.736.610.000

51.361.850.000

DAK

-

13.730.230.000

-

13.472.670.000

-

-

-

12.697.950.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.841.070.000

12.220.690.000

14.686.520.000

-

15.898.310.000

10.400.290.000

13.020.770.000

13.923.700.000

10.849.820.000

11.316.510.000

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

717.930.000

2.503.750.000

-

2.142.500.000

-

1.987.750.000

5.977.750.000

2.549.750.000

-

-

1.285.500.000

1.140.750.000

577.500.000

1.197.000.000

1.005.000.000

2.296.250.000

3.797.250.000

2.185.000.000

1.468.500.000

4.065.750.000

1.830.000.000

3.598.500.000

3.473.000.000

3.775.250.000

2.019.000.000

TAMSIL**)

95.364.599.000

63.375.993.000

112.371.704.000

94.873.905.000

84.883.687.000

68.863.297.000

79.894.311.000

74.953.191.000

142.715.623.000

95.530.424.000

138.608.723.000

217.183.981.000

67.264.917.000

51.832.576.000

-

25.909.904.000

19.059.852.000

60.064.418.000

26.882.035.000

69.089.821.000

134.368.338.000

82.441.339.000

30.578.306.000

74.083.734.000

38.059.384.000

38.144.113.000

33.746.009.000

TJ. PROF -

-

-

-

-

26.687.187.000

22.191.245.000

21.883.191.000

-

-

-

3.000.000.000

19.225.406.000

22.829.854.000

-

-

-

19.041.986.000

-

-

3.000.000.000

22.625.623.000

-

27.588.057.000

22.317.301.000

3.000.000.000

25.156.543.000

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

922.401.630.000

BOS

705.544.614.099

611.472.341.973

846.098.832.791

847.972.543.419

820.844.544.639

722.139.902.468

762.497.305.636

711.586.373.014

999.705.653.181

674.630.218.877

914.668.000.598

1.292.762.501.018

609.510.281.661

543.493.054.284

2.508.525.114.673

465.307.857.057

186.859.511.948

713.456.072.037

645.417.437.042

839.191.328.778

897.271.964.498

860.688.096.297

420.032.774.866

769.161.116.466

675.309.126.708

578.207.837.936

457.642.071.879

JUMLAH TOTAL 2014

162



208.158.840

208.158.840

208.158.840

212.727.797 -

16.249.828.460

94.918.001.152

14.016.197.222

48.506.967.480

10.019.027.456

27.932.220.882

402 Kota Pare-pare

403 Kota Makassar

404 Kota Palopo

405 Kab. Luwu Timur

406 Kab. Toraja Utara

407 Provinsi Sulawesi Barat

254.762.198

-

14.417.963.450

410 Kab. Polewali Mandar

-

9.223.324.516

54.962.212.272

15.183.977.448

9.514.671.311

22.295.311.325

10.644.979.448

21.942.745.777

12.590.295.144

13.323.073.801

13.285.856.445

10.136.807.609

413 Kab. Mamuju Tengah

Provinsi Sulawesi 414 Tenggara

415 Kab. Buton

416 Kab. Konawe

417 Kab. Kolaka

418 Kab. Muna

419 Kota Kendari

420 Kota Bau-bau

421 Kab. Konawe Selatan

422 Kab. Bombana

423 Kab. Wakatobi

-

-

-

-

-

-

11.404.794.043

28.117.193.533

411 Kab. Mamasa

412 Kab. Mamuju Utara

-

14.153.464.377

20.781.618.052

408 Kab. Majene

409 Kab. Mamuju

208.158.840

243.486.013

13.418.595.611

62.045.767.347

208.158.840

400 Kab. Tana Toraja

17.749.708.464

399 Kab. Takalar

3.972.627.302

1.461.880.542

DBH CHT **)

401 Kab. Wajo

13.761.539.989

14.690.082.928

DBH PAJAK *)

397 Kab. Sinjai

Nama Daerah

398 Kab. Soppeng

No

10.347.754.680

19.612.484.635

27.077.425.062

10.456.118.091

10.347.754.680

11.741.117.278

33.042.262.147

17.569.233.454

15.909.075.931

58.848.029.326

4.018.503.849

1.307.877.246

944.009.687

2.006.891.646

7.070.247.129

1.229.333.886

3.109.360.560

17.957.116.214

38.453.390.380

4.157.584.511

3.692.600.831

3.692.600.831

30.810.592.111

3.799.578.163

3.692.655.935

3.695.288.831

4.250.999.231

DBH SDA**)

387.267.035.000

414.006.948.000

581.807.666.000

465.583.877.000

611.179.529.000

689.447.643.000

454.342.506.000

584.033.036.000

601.624.424.000

1.053.636.011.000

176.375.604.000

383.392.281.000

438.577.823.000

603.283.761.000

463.324.979.000

457.679.754.000

776.214.122.000

448.417.228.000

462.819.314.000

449.242.430.000

1.114.853.212.000

426.405.955.000

631.247.160.000

486.447.423.000

565.195.363.000

569.126.996.000

521.628.340.000

DAU

56.801.230.000

62.016.600.000

85.749.870.000

41.601.960.000

55.353.980.000

68.092.950.000

68.059.090.000

70.237.930.000

70.061.050.000

58.750.010.000

-

53.813.540.000

58.014.320.000

67.366.890.000

58.108.650.000

57.028.570.000

50.585.710.000

67.834.880.000

55.595.030.000

36.481.000.000

64.792.920.000

32.485.350.000

63.351.730.000

58.947.980.000

64.132.720.000

43.719.300.000

55.315.050.000

DAK

14.754.730.000

15.783.520.000

20.206.880.000

-

-

13.082.110.000

-

14.663.020.000

13.854.370.000

-

-

9.331.120.000

17.811.940.000

12.986.640.000

12.638.450.000

10.708.390.000

-

18.195.300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.014.250.000

1.620.000.000

2.499.750.000

2.538.000.000

1.371.560.000

1.412.520.000

2.226.000.000

1.359.000.000

2.976.020.000

-

849.000.000

5.329.290.000

1.485.120.000

2.431.200.000

1.497.000.000

2.432.160.000

236.250.000

1.776.060.000

2.190.000.000

1.703.250.000

2.273.270.000

1.833.700.000

1.963.500.000

1.272.640.000

1.656.660.000

-

704.000.000

TAMSIL**)

41.525.756.000

39.299.022.000

60.368.369.000

86.869.741.000

109.106.304.000

130.008.735.000

67.062.451.000

81.296.382.000

91.222.155.000

-

26.397.492.000

30.133.909.000

62.311.826.000

117.653.395.000

75.182.333.000

59.751.931.000

-

89.959.839.000

63.805.542.000

71.094.411.000

316.829.383.000

102.288.291.000

130.324.704.000

74.761.608.000

94.028.199.000

106.392.484.000

100.332.151.000

TJ. PROF -

-

-

-

-

20.575.030.000

-

-

-

-

19.341.246.000

19.508.469.000

21.301.307.000

-

-

-

-

-

2.000.000.000

-

-

-

22.270.516.000

-

-

-

22.579.561.000

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

312.101.440.000

-

-

-

-

-

-

158.450.380.000

BOS

522.847.563.289

586.199.461.080

791.033.033.863

619.639.991.235

809.301.873.457

924.430.054.726

666.368.866.472

798.181.741.765

832.132.379.379

1.538.297.702.598

216.863.924.365

511.425.210.779

590.549.832.730

820.146.741.096

640.603.277.181

602.983.603.263

1.016.528.043.442

654.372.178.467

693.848.918.700

576.903.031.573

1.597.567.545.823

583.163.884.131

942.566.500.471

638.902.586.972

746.663.465.239

741.596.779.061

697.453.960.762

JUMLAH TOTAL 2014


163

-

3.340.147.976

3.609.437.080

1.182.848.640

2.933.403.033

165.822.656.403

59.465.447.975

16.510.422.372

30.443.756.993

428 Kab. Konawe Kepulauan

429 Provinsi Bali

430 Kab. Badung

431 Kab. Bangli

432 Kab. Buleleng

8.588.255.840

449 Kab. Lombok Utara

2.694.013.117

12.909.196.147

43.405.237.215

447 Kota Bima

448 Kab. Sumbawa Barat

28.789.814.676

19.207.214.945

27.271.142.072

445 Kab. Sumbawa

446 Kota Mataram

38.147.077.401

3.986.904.558

2.190.604.200

7.971.818.995

50.912.478.129

17.956.857.512

18.925.089.505

443 Kab. Lombok Tengah

444 Kab. Lombok Timur

11.745.641.725

4.493.919.543

12.755.421.426

14.534.378.026

441 Kab. Dompu

8.261.378.634

68.225.850.419

417.518.497

457.214.025

14.745.512.859

84.758.188.792

442 Kab. Lombok Barat

440 Kab. Bima

Provinsi Nusa Tenggara Barat

417.518.497

21.970.222.682

82.673.324.994

437 Kab. Tabanan

438 Kota Denpasar

439

417.518.497

20.338.565.748

16.328.717.569

435 Kab. Karangasem

436 Kab. Klungkung

417.518.497

24.243.169.762

17.594.717.361

433 Kab. Gianyar

434 Kab. Jembrana

456.586.380

417.518.497

-

6.929.247.881

5.899.406.998

426 Kab. Buton Utara

427 Kab. Kolaka Timur

-

-

11.076.796.147

DBH CHT **)

14.508.634.622

DBH PAJAK *)

424 Kab. Kolaka Utara

Nama Daerah

425 Kab. Konawe Utara

No

8.350.049.428

76.331.526.971

8.350.049.428

8.350.049.428

12.999.697.369

8.350.076.308

8.350.049.428

8.600.913.748

9.551.581.631

10.261.379.526

38.743.387.677

402.414.486

402.414.486

402.414.486

402.414.486

402.414.486

402.414.486

402.414.486

402.414.486

402.414.486

-

3.155.937.859

25.026.425.445

11.413.194.475

29.362.060.815

19.308.168.348

DBH SDA**)

339.993.327.000

349.283.834.000

410.483.310.000

564.661.391.000

724.963.659.000

1.039.124.622.000

865.423.847.000

685.318.844.000

521.667.743.000

771.058.947.000

980.390.340.000

615.961.906.000

719.621.530.000

474.427.796.000

614.793.461.000

484.825.804.000

626.674.608.000

854.532.248.000

486.381.005.000

324.815.695.000

832.297.473.000

97.698.630.000

223.177.156.000

366.551.466.000

441.295.580.000

438.746.757.000

DAU

43.992.850.000

44.717.880.000

33.992.090.000

52.222.910.000

66.038.060.000

101.042.760.000

66.403.040.000

58.946.380.000

51.626.440.000

73.107.750.000

54.663.430.000

24.642.780.000

58.514.490.000

42.267.390.000

60.473.980.000

43.546.330.000

44.882.840.000

64.898.210.000

43.195.920.000

551.160.000

41.600.750.000

-

5.486.520.000

53.513.420.000

45.974.050.000

53.527.880.000

DAK

9.175.880.000

11.382.060.000

-

-

15.206.730.000

22.714.290.000

14.518.060.000

11.766.670.000

14.374.880.000

17.837.590.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.347.510.000

8.741.230.000

14.211.440.000

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

773.500.000

1.632.000.000

-

-

2.154.500.000

1.358.900.000

2.709.750.000

1.194.750.000

-

3.137.500.000

1.449.000.000

-

2.025.500.000

1.289.750.000

2.998.250.000

1.329.750.000

713.250.000

790.250.000

1.904.500.000

1.016.500.000

1.930.120.000

1.110.000.000

1.104.000.000

2.073.750.000

1.801.000.000

2.074.000.000

TAMSIL**)

45.005.588.000

34.097.973.000

78.094.218.000

119.413.450.000

115.120.871.000

218.799.196.000

178.325.531.000

120.522.888.000

70.734.806.000

132.869.333.000

-

182.110.933.000

157.721.676.000

88.673.765.000

139.072.771.000

94.906.804.000

157.117.802.000

217.990.974.000

70.094.513.000

130.516.028.000

-

14.117.604.000

23.630.460.000

22.355.621.000

18.648.374.000

36.394.601.000

TJ. PROF -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.052.555.000

-

22.809.994.000

-

-

-

3.000.000.000

22.763.285.000

-

-

-

-

19.943.276.000

-

-

23.311.379.000

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

459.073.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

380.385.340.000

BOS

459.866.354.826

563.041.115.386

546.522.876.692

800.708.757.176

985.715.106.309

1.461.227.411.942

1.214.644.206.341

912.630.465.499

685.204.791.600

1.031.279.391.019

1.690.303.596.888

928.972.161.977

960.673.351.665

623.807.351.552

838.536.656.259

643.023.338.344

875.160.208.888

1.172.667.290.559

618.945.361.238

540.496.142.958

1.425.376.487.379

119.015.574.892

284.323.968.443

474.184.209.356

560.330.929.437

575.339.642.495

JUMLAH TOTAL 2014

164



166.770.092

4.848.799.887

4.791.791.917

56.936.519.467

13.268.021.570

22.730.616.574

471 Kab. Sabu Raijua

472 Kab. Malaka

473 Provinsi Maluku

Kab. Maluku Tenggara 474 Barat

475 Kab. Maluku Tengah

7.896.988.518

8.034.178.935

393.201.798

614.914.461

8.213.150.725

8.828.690.047

467 Kab. Nagekeo

468 Kab. Sumba Barat Daya

469 Kab. Sumba Tengah

166.770.092

300.292.358

8.964.409.429

9.416.592.874

465 Kab. Rote Ndao

466 Kab. Manggarai Barat

470 Kab. Manggarai Timur

166.770.092

10.928.869.933

20.095.908.941

463 Kab. Timor Tengah Utara

464 Kota Kupang

243.712.980

-

-

-

-

227.034.183

313.722.824

166.770.092

190.031.737

13.317.018.126

11.713.405.170

461 Kab. Sumba Timur

414.648.367

7.049.703.987

431.567.622

184.540.587

206.713.246

290.111.399

1.644.949.046

462 Kab. Timor Tengah Selatan

460 Kab. Sumba Barat

7.281.854.561

11.243.944.339

458 Kab. Ngada

459 Kab. Sikka

602.695.838

8.872.435.634

10.474.232.346

9.844.183.132

456 Kab. Lembata

11.627.015.392

454 Kab. Flores Timur

455 Kab. Kupang

457 Kab. Manggarai

234.254.921

10.184.382.366

453 Kab. Ende

626.055.421

9.976.684.856

197.077.152

3.335.401.847

DBH CHT **)

7.574.158.506

67.802.415.535

DBH PAJAK *)

451 Kab. Alor

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Daerah

452 Kab. Belu

450

No

20.378.040.011

5.100.575.520

11.132.000.183

1.296.444.020

565.172.479

686.883.775

1.060.167.679

1.134.222.079

1.438.951.231

511.412.479

719.065.855

511.412.479

2.469.118.111

1.662.343.871

1.176.316.159

884.372.479

549.467.518

938.441.599

783.365.503

711.092.479

1.167.297.919

511.412.479

1.380.685.429

1.438.092.296

796.243.968

3.485.319.424

DBH SDA**)

848.638.632.000

487.859.601.000

1.019.704.312.000

285.088.668.000

314.254.688.000

421.442.287.000

302.033.721.000

413.582.665.000

381.411.361.000

442.388.310.000

361.623.423.000

598.804.801.000

506.713.353.000

658.897.183.000

561.028.322.000

350.946.291.000

553.376.947.000

410.643.171.000

507.725.930.000

388.625.200.000

598.332.549.000

531.905.134.000

546.281.332.000

349.381.471.000

510.220.213.000

1.131.687.590.000

DAU

79.024.340.000

88.681.950.000

70.134.160.000

-

59.315.150.000

60.619.330.000

47.199.820.000

57.779.650.000

53.814.920.000

70.708.820.000

68.124.580.000

61.439.470.000

77.111.260.000

79.221.340.000

55.844.720.000

47.110.780.000

57.200.420.000

51.185.280.000

84.916.470.000

51.502.280.000

71.364.090.000

63.399.410.000

51.722.470.000

82.491.950.000

83.203.560.000

74.235.910.000

DAK

18.790.490.000

15.370.890.000

-

-

10.005.250.000

15.999.210.000

11.365.610.000

14.151.130.000

14.968.790.000

21.325.970.000

15.408.880.000

-

13.373.610.000

15.476.900.000

15.796.710.000

11.159.470.000

12.405.540.000

12.877.300.000

24.514.740.000

12.731.470.000

13.715.810.000

11.196.220.000

11.458.790.000

13.171.310.000

15.525.840.000

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.664.190.000

5.735.750.000

321.000.000

1.935.000.000

-

1.944.190.000

2.011.750.000

778.750.000

1.770.750.000

4.649.110.000

2.233.420.000

-

2.702.060.000

6.965.500.000

3.248.250.000

1.965.010.000

2.786.750.000

2.237.250.000

4.256.000.000

2.040.060.000

3.857.250.000

3.482.140.000

2.417.430.000

4.752.000.000

4.583.240.000

TAMSIL**) -

68.730.792.000

41.974.893.000

-

50.102.952.000

15.202.947.000

51.318.470.000

13.120.218.000

38.563.948.000

46.438.097.000

95.173.327.000

34.664.992.000

127.517.782.000

46.923.720.000

80.509.232.000

52.918.743.000

40.203.207.000

79.904.196.000

36.241.573.000

55.340.795.000

45.809.450.000

76.235.695.000

71.213.233.000

84.616.684.000

43.255.662.000

47.135.915.000

TJ. PROF

DID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

227.306.730.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

716.042.300.000

BOS

1.068.957.100.585

657.991.681.090

1.385.534.721.650

343.214.855.937

404.419.041.549

560.358.272.534

384.855.045.289

535.433.969.587

508.449.221.754

644.473.834.711

491.905.540.376

808.536.144.512

660.388.761.136

854.635.935.778

703.573.792.265

459.733.482.833

717.898.832.479

521.589.410.747

688.218.246.095

510.894.683.951

774.751.129.972

693.624.676.270

709.706.722.841

502.690.699.223

671.638.773.976

1.996.588.936.806

JUMLAH TOTAL 2014


165

-

43.753.155.898

15.218.101.783

7.402.381.093

12.371.977.865

9.163.530.698

480 Kab. Seram Bagian Timur

481 Kab. Kepulauan Aru

482 Kota Tual

483 Kab. Maluku Barat Daya

484 Kab. Buru Selatan

33.911.599.509

17.988.652.609

502 Kab. Nabire

17.483.452.745

499 Kab. Jayawijaya

249.463.714.439

22.787.469.901

498 Kab. Jayapura

500 Kab. Merauke

15.063.681.624

501 Kab. Mimika

308.851.687.582

5.606.789.682

495 Kab. Pulau Taliabu

497 Kab. Biak Numfor

8.013.541.406

496 Provinsi Papua

19.873.470.400

493 Kab. Halmahera Utara

494 Kab. Pulau Morotai

-

9.967.114.625

19.403.834.497

15.453.815.468

13.755.027.410

489 Kab. Halmahera Timur

490 Kota Tidore Kepulauan

491 Kab. Kepulauan Sula

-

23.535.186.236

488 Kota Ternate

492 Kab. Halmahera Selatan

-

14.652.981.066

487 Kab. Halmahera Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.257.041.105

15.649.957.353

485 Provinsi Maluku Utara

486 Kab. Halmahera Tengah

-

-

-

-

-

25.677.519.047

14.140.663.687

478 Kota Ambon

479 Kab. Seram Bagian Barat

-

-

13.856.817.585

DBH CHT **)

11.648.273.970

DBH PAJAK *)

476 Kab. Maluku Tenggara

Nama Daerah

477 Kab. Buru

No

38.396.893.025

738.190.224.535

63.599.426.457

28.071.568.891

30.538.448.816

27.908.036.611

406.107.926.469

13.268.941.065

18.357.300.965

47.731.812.621

48.340.162.081

18.932.122.142

19.183.495.332

82.237.304.640

18.163.644.005

18.808.220.432

40.449.057.976

75.924.233.098

17.162.560.665

8.691.576.544

1.970.848.096

6.518.740.701

5.763.475.612

1.972.466.510

1.970.848.096

15.527.685.891

1.970.848.096

DBH SDA**)

643.898.180.000

582.498.865.000

1.161.464.820.000

608.581.629.000

597.199.562.000

525.097.245.000

1.991.202.341.100

127.680.329.000

323.758.154.000

422.491.517.000

524.814.372.000

339.809.267.000

497.417.022.000

372.886.814.000

536.443.879.000

410.351.504.000

392.180.412.000

906.623.550.000

362.524.010.000

483.431.553.000

311.236.553.000

469.996.166.000

436.637.414.000

495.911.700.000

601.627.489.000

392.051.367.000

399.953.093.000

DAU

66.646.810.000

63.567.800.000

154.868.680.000

103.979.500.000

65.499.130.000

55.772.490.000

120.505.640.000

7.500.260.000

77.850.060.000

58.889.940.000

48.965.100.000

63.325.900.000

49.139.160.000

58.574.140.000

59.724.230.000

56.550.830.000

53.023.530.000

74.623.090.000

69.525.730.000

86.571.110.000

37.646.940.000

54.912.100.000

51.196.040.000

52.504.700.000

45.444.830.000

46.468.860.000

57.677.580.000

DAK

14.085.950.000

17.823.760.000

38.944.350.000

19.836.330.000

-

9.921.060.000

-

9.039.750.000

14.374.520.000

9.247.690.000

12.410.710.000

-

15.733.510.000

-

13.649.590.000

9.528.090.000

-

12.404.500.000

21.052.500.000

-

7.598.930.000

9.529.450.000

10.726.940.000

-

9.586.130.000

-

DAK TAMBAHAN -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.777.070.560.000

OTSUS

3.107.000.000

324.750.000

5.407.000.000

1.624.500.000

-

1.049.250.000

-

1.011.000.000

1.956.750.000

3.859.500.000

1.430.000.000

2.826.000.000

1.007.250.000

2.921.960.000

2.423.750.000

3.066.910.000

2.632.880.000

201.750.000

1.611.000.000

3.218.250.000

1.280.250.000

3.307.500.000

10.118.400.000

5.123.250.000

5.079.000.000

4.616.940.000

3.342.750.000

TAMSIL**)

46.146.145.000

31.170.916.000

49.327.113.000

50.007.680.000

48.199.964.000

34.596.271.000

-

19.062.840.000

10.855.053.000

34.147.182.000

37.097.066.000

48.732.004.000

38.806.355.000

34.323.754.000

82.776.610.000

43.212.484.000

23.663.119.000

-

15.895.740.000

19.978.032.000

27.492.128.000

14.823.231.000

13.246.500.000

31.802.071.000

129.315.671.000

24.770.798.000

31.255.109.000

TJ. PROF

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

345.040.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

154.892.720.000

BOS

830.269.630.634

1.683.040.029.974

1.507.522.988.966

829.584.660.636

764.224.574.717

669.408.034.235

7.948.778.555.151

174.130.159.747

449.830.609.371

601.367.942.021

689.298.224.578

496.003.117.767

619.308.309.742

582.131.298.108

723.067.299.241

560.292.519.498

537.127.046.329

1.259.522.384.203

488.287.071.363

635.314.999.409

387.029.100.189

572.374.769.484

570.244.435.510

612.181.791.197

809.115.357.143

504.670.054.861

508.056.197.681

JUMLAH TOTAL 2014

166



-

-

26.828.403.087

24.299.083.199

512 Kab. Boven Digoel

513 Kab. Mappi

-

-

12.401.843.526

41.950.123.249

8.319.117.027

9.321.141.196

10.343.537.666

8.968.809.424

12.253.614.335

14.047.732.826

12.851.810.267

10.455.718.695

166.600.614.578

148.931.551.011

39.447.283.542

37.813.813.725

516 Kab. Supiori

517 Kab. Mamberamo Raya

518 Kab. Mamberamo Tengah

519 Kab. Yalimo

520 Kab. Lanny Jaya

521 Kab. Nduga

522 Kab. Dogiyai

523 Kab. Puncak

524 Kab. Intan Jaya

525 Kab. Deiyai

526 Provinsi Papua Barat

527 Kab. Sorong

528 Kab. Manokwari

529 Kab. Fak Fak

-

-

-

22.594.562.078

23.926.362.174

514 Kab. Asmat

515 Kab. Waropen

-

-

22.329.466.322

17.727.108.522

510 Kab. Pegunungan Bintang

-

-

-

511 Kab. Tolikara

19.030.508.281

20.420.720.034

508 Kab. Keerom

30.863.770.986

19.316.675.372

506 Kota Jayapura

507 Kab. Sarmi

509 Kab. Yahukimo

-

18.835.313.681

505 Kab. Kepulauan Yapen

-

13.181.464.339

DBH CHT **)

15.719.555.825

DBH PAJAK *)

503 Kab. Paniai

Nama Daerah

504 Kab. Puncak Jaya

No

28.679.724.724

16.911.415.706

90.771.783.166

672.533.024.421

27.898.730.491

27.898.730.491

27.898.730.491

27.898.730.491

27.898.730.491

27.898.730.491

27.898.730.491

27.898.730.491

51.757.451.778

27.898.730.491

30.861.486.707

32.644.919.010

28.142.767.627

51.586.896.799

29.843.364.091

30.984.151.291

34.940.752.891

38.729.186.165

69.944.222.698

27.898.730.491

27.898.730.491

32.736.915.451

34.716.950.011

DBH SDA**)

626.893.988.000

426.037.888.000

473.691.257.000

1.122.264.659.000

405.595.790.000

636.141.574.000

722.726.455.000

462.108.590.000

506.372.604.000

594.234.876.000

567.217.623.000

554.042.420.000

650.844.607.000

409.397.485.000

467.780.810.000

822.115.038.000

728.591.348.000

740.002.449.000

661.680.651.000

784.449.474.000

606.920.946.000

500.546.216.000

667.002.043.000

624.312.379.000

469.840.515.000

632.414.392.000

508.843.453.000

DAU

53.399.520.000

55.155.510.000

62.212.050.000

61.215.730.000

69.323.660.000

115.471.040.000

116.286.770.000

69.838.410.000

94.728.540.000

132.557.380.000

115.523.040.000

105.700.670.000

58.866.700.000

85.798.620.000

48.642.950.000

77.013.570.000

74.803.490.000

66.284.590.000

134.631.230.000

140.512.710.000

89.638.500.000

85.323.760.000

56.454.580.000

52.060.640.000

66.838.450.000

119.407.740.000

90.407.210.000

DAK

-

-

20.647.520.000

-

10.453.600.000

13.083.610.000

37.614.880.000

15.491.610.000

15.120.710.000

25.403.150.000

22.281.350.000

22.858.820.000

13.897.810.000

8.037.830.000

11.690.650.000

13.895.060.000

22.298.170.000

12.367.020.000

23.998.770.000

20.775.730.000

16.242.020.000

14.779.540.000

12.333.460.000

-

12.087.900.000

17.102.580.000

20.803.530.000

DAK TAMBAHAN -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.047.315.954.000

OTSUS -

1.319.070.000

1.017.000.000

1.270.250.000

102.750.000

1.221.750.000

71.500.000

-

-

1.737.000.000

1.150.500.000

443.250.000

129.750.000

1.818.000.000

-

1.760.250.000

2.354.750.000

-

2.400.000.000

218.250.000

1.095.250.000

2.072.250.000

-

1.047.750.000

3.872.700.000

1.944.890.000

1.051.500.000

TAMSIL**)

33.416.237.000

40.080.046.000

61.953.099.000

-

15.105.968.000

11.104.372.000

16.076.032.000

24.278.908.000

13.507.160.000

71.387.176.000

26.463.008.000

41.953.420.000

11.807.788.000

39.243.844.000

23.855.480.000

15.396.796.000

47.452.431.000

12.569.640.000

10.643.280.000

12.804.576.000

13.225.612.000

22.842.170.000

10.995.112.000

110.710.743.000

26.009.487.000

16.323.868.000

6.101.591.000

TJ. PROF

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124.213.930.000

BOS

781.522.353.449

578.649.143.248

859.477.510.177

4.194.246.661.999

540.055.217.186

816.622.636.758

934.650.600.317

611.869.862.826

668.333.553.915

862.975.350.157

769.148.142.687

760.902.927.518

830.942.480.027

582.778.353.017

608.517.988.881

986.014.695.088

925.587.289.826

912.038.998.886

878.742.653.613

1.012.951.357.613

783.460.800.925

681.251.380.446

837.093.843.070

849.718.963.477

623.455.286.172

834.756.551.276

674.054.198.350

JUMLAH TOTAL 2014


167

8.237.684.710

539 Kab. Pegunungan Arfak

539

323

**) PMK dalam proses penandatangan Menkeu

*) PPh PMK Nomor 202/PMK.07/2013

JUMLAH DAERAH

-

-

-

-

7.441.774.701

7.272.794.697

19.506.140.425

18.463.747.259

31.189.549.172

34.811.203.772

86.614.243.822

20.695.550.746

17.485.901.284

14.721.643.385

DBH SDA**)

91.403.520.000

85.432.173.000

494.724.124.000

377.464.887.000

561.572.509.000

373.039.643.000

576.627.839.000

591.036.221.000

396.040.495.000

420.363.515.000

DAU

8.467.420.000

4.737.640.000

69.152.440.000

61.978.050.000

53.083.940.000

55.296.190.000

53.484.710.000

80.560.460.000

55.336.800.000

45.538.650.000

DAK

-

-

16.194.260.000

10.651.140.000

8.201.300.000

8.135.680.000

12.747.450.000

18.061.370.000

8.856.800.000

-

DAK TAMBAHAN

OTSUS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

996.000.000

996.000.000

192.190.000

-

1.876.970.000

2.124.750.000

2.088.000.000

1.236.000.000

2.364.500.000

2.113.750.000

TAMSIL**)

56.927.620.000

9.065.540.000

5.944.307.000

22.839.683.000

76.457.784.000

23.578.758.000

23.110.495.000

15.208.968.000

40.829.786.000

60.301.587.000

TJ. PROF

DID -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BOS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173.474.019.411

115.344.638.987

620.351.240.535

507.300.150.245

756.459.149.750

518.807.301.775

933.161.807.628

765.468.595.280

554.262.604.137

571.553.177.566

JUMLAH TOTAL 2014

538

539

528

183

3

429

505

99

34

539

39.237.603.580.856 2.213.999.999.987 60.560.606.544.471 341.219.325.651.000 30.200.000.000.000 2.800.000.000.000 -13.648.773.028.000 945.865.970.000 56.136.316.551.000 1.387.800.000.000 23.229.660.670.000 571.579.951.995.314

7.840.491.290

PAGU TOTAL

14.637.779.110

537 Kab. Tambraw

538 Kab. Manokwari Selatan

-

24.077.097.578

15.902.642.986

535 Kab. Kaimana

536 Kab. Maybrat

-

21.821.077.003

534 Kab. Teluk Wondama

-

38.670.025.534

178.489.069.806

532 Kab. Raja Ampat

533 Kab. Teluk Bintuni

-

-

28.514.032.181

DBH CHT **)

33.348.321.853

DBH PAJAK *)

530 Kota Sorong

Nama Daerah

531 Kab. Sorong Selatan

No

168




169

Gedung Radius Prawiro Lantai 9 - Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat Website:

Recommend Documents