: Jl. Proklamasi No. 25 Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia Website :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN Kantor Direksi

: Jl. Proklamasi No. 25 Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia Email : [email protected] Website : www.ptpn3.co.id, www.ptpn3.com

DOKUMEN PELELANGAN

PENGADAAN

: BARANG DAN JASA LAINNYA

METODE

: PELELANGAN SEDERHANA ULANG

NILAI PEKERJAAN

: Rp. 6.623.041.895,-

JUDUL PEKERJAAN

: PENGADAAN BERSAMA PUPUK NPK 14.8.23.2+1 TE (BRIKET) SEBANYAK 998.325 KG UNTUK PEMUPUKAN SEMESTER II TAHUN 2016 KEBUTUHAN KEBUN-KEBUN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

BAGIAN

: PANITIA AD HOC PENGADAAN PUPUK BERSAMA

NOMOR PENGUMUMAN

: NO. 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng./27A /2016 TGL. 04 Oktober 2016

NOMOR UNDANGAN

: NO. 3.21/Panitia Ad Hoc/X/ 27A/2016

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng/ 27A /2016

Jujur, Tulus, Ikhlas

TGL. 11 Oktober 2016

Nomor : HPS/ADHOC/27/2016

1

DAFTAR ISI Halaman

BAB-I

INFORMASI KEPADA PESERTA PELELANGAN ..................

3-4

BAB-II

PROSES PELAKSANAAN PELELANGAN .............................

5-11

BAB-III EVALUASI PENAWARAN DAN PENETAPAN PEMENANG....

12-14

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...........................................................................

15

1.1.

FORMAT BENTUK SAMPUL DEPAN/BELAKANG

1.2.

FORMAT SURAT PENAWARAN

1.3.

FORMAT CONTOH BID BOND (GARANSI BANK)

1.4.

FORMAT RINCIAN BIAYA

1.5.

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

1.6.

SPESIFIKASI TEKNIS

1.7.

FORMAT SURAT PERIKATAN

1.8.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUAT, PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR TENTANG KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN USAHA YANG DIMILIKI

1.9.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN PENGADILAN

DALAM

1.10. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN PUPUK/BAHAN BAKU PUPUK 1.11. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT 1.12. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DAFTAR HITAM 1.13. FORMAT SURAT KUASA 1.14 FORMAT DATA PAKET YANG SEDANG DIKERJAKAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng/ 27A /2016



2

BAB – I INFORMASI KEPADA PESERTA PELELANGAN 1. UMUM Dengan ini Panitia Ad Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan Nomor : 3.00/SKPTS/19/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Revisi ke II Susunan Panitia AD Hoc Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan dan Anak Perusahaan (PTPN IV, V, dan VI) bermaksud menyelenggarakan pelelangan sebagai berikut : 1.1. Jenis Pekerjaan dan Lokasi Pekerjaan Pengadaan Bersama Pupuk NPK 14.8.23.2+1 TE (Briket) sebanyak 998.325 Kg untuk Pemupukan Semester II Tahun 2016 Kebutuhan Kebun-kebun PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan Sumber Dana RKAP 2016 1.2. Pemberi Tugas Pekerjaan Pemberi Tugas Pekerjaan adalah Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) 1.3. Sumber Anggaran RKAP PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2016. 1.4. Pemilik Pekerjaan Pemilik Pekerjaan adalah PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) 1.5

Metode Pelelangan yang digunakan Metode Pelelangan Sederhana.

2. PEDOMAN 2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2.2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PERMEN05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; 2.3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; 2.4. SKPTS No. 3.12/SKPTS/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Edisi VII2014. 2.5. SKPTS No. 3.12/SKPTS/04/2014 tanggal 08 Juli 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi No. 3.12/SKPTS/01/2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Edisi VII-2014. 2.6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014 tentang penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero PT. Perkebunan Nusantara III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng/ 27A /2016



3

2.7. Perubahan Anggaran Dasar PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), IV, V, VI dan XVII tanggal 23 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.K.n, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan 2.8. SKPTS No. 3.12/SKPTS/05/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No. 3.12/SKPTS/01/2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Edisi VII-2014. 2.9. SKPTS Direksi PTPN III (Persero) No. KPJAK/HOLD/SKPTS/18/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pemberlakuan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PTPN I s/d PTPN XIV Edisi I (satu) 2.10. Kesepakatan Bersama seluruh Direktur Utama PTPN No. KPJAK/HOLD/SKB/04/2016 tanggal 02 Mei 2016 tentang Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 di PTPN I, II, III (Persero), IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII & PTPN XIV yang Pengadaannya oleh PTPN III (Persero). 2.11. Surat Keputusan Direksi No. 3.00/SKPTS/16/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pembentukan Panitia AD Hoc Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan (PTPN I, II, IV s.d XIV). 2.12. Revisi Surat Keputusan Direksi No. 3.00/SKPTS/18/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Revisi Susunan Penitia AD Hoc Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan (PTPN I, II, IV s/d XIV). 2.13. Revisi ke II Surat Keputusan Direksi No. 3.00/SKPTS/19/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Revisi Susunan Panitia AD Hoc Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan (PTPN IV, V, VI & XII).




4

BAB – II PROSES PELAKSANAAN PELELANGAN 1. JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN No.

Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pengumuman Pendaftaran Pemasukan Dokumen Veriifikasi Evaluasi Undangan Penerimaan Undangan (Download) Aanweijzing Pemasukan Penawaran (Up Load) Pembukaan Penawaran (Download) Evaluasi Penawaran SKPTS Penerbitan Berita Acara Hasil (SPH) Masa Sanggah Penetapan Pemenang SPP SPMK

Mulai Tanggal 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 18/10/2016 19/10/2016 21/10/2016 Tentative Tentative Tentative Tentative Tentative Tentative Tentative

Jam 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 10.30 08.00 16.00

s/d Tanggal 06/10/2016 06/10/2016 06/10/2016 10/10/2016 17/10/2016 17/10/2016 18/10/2016 21/10/2016 21/10/2016 Tentative Tentative Tentative Tentative Tentative Tentative Tentative

Jam 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 11.00 09.45 24.00

Rencana jadwal diatas dapat dirubah jika diperlukan dan akan diberitahukan pada seluruh calon penyedia jasa (Melalui Alamat E-mail Calon Penyedia Barang). 2. AANWEIJZING (PENJELASAN) Rapat Penjelasan (Aanweijzing) Administrasi dan Teknis untuk Pelelangan, akan diselenggarakan pada : Aanweijzing Administrasi : Hari / Tanggal Waktu Tempat

: Selasa, 18 Oktober 2016 : 10.30 s/d 11.00 Wib : Kantor PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Jalan Proklamasi No. 25 Menteng Jakarta Pusat

Pelaksanaan Aanweijzing dengan cara berhadapan langsung antara peserta dengan Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 (System Manual). Tujuan Aanweijzing memberikan penjelasan tentang teknis, administrasi,dan tata cara penawaran, pemberlakuan surat perjanjian, pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan Aanweijzing dapat dilaksanakan dilokasi tempat pelaksanaan pekerjaan atau dilaksanakan di Bagian Pelelangan atau tempat lain yang telah ditentukan. Jika Aanweijzing tidak dilakukan pada tempat pelaksanaan pekerjaan, maka peninjauan lapangan dapat dilakukan oleh peserta lelang sebelum pemasukan penawaran dan peserta lelang terlebih dahulu membuat surat pemberitahuan ke Panitia Ad Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016. Seluruh biaya terkait kegiatan Aanweijzing dan peninjauan lapangan menjadi tanggung jawab masing-masing Peserta lelang. Setelah Aanweijzing, peserta pelelangan dianggap telah mempelajari dan memahami semua aspek berkenaan dengan situasi dan kondisi lapangan dan tidak ada penjelasan lanjutan, peserta dianggap telah memahami dan menyetujui penjelasan dimaksud. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng/ 27A /2016



5

Peserta yang tidak mengikuti Aanweijzing dan atau tidak melakukan kunjungan lapangan, dianggap telah memahami isi Dokumen Pelelangan dan dapat mengikuti proses penawaran. 3.

PENYUSUNAN DOKUMEN PENAWARAN Dokumen Penawaran 3.1. Surat Penawaran (Sesuai Lampiran 1.2) 3.2. Rekapitulasi Penawaran dan Rincian Penawaran 3.3 Persyaratan Teknis 3.4 Pakta Integritas 3.5 Time Schedule 3.6 Jaminan Penawaran 3.7. Laporan Keuangan Perusahaan 2 Tahun terakhir (Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah diaudit) 3.8 NPWP, Pengukuhan PKP dan SPT Tahunan PPh badan Tahun terakhir. 3.9. Data paket pekerjaan yang sedang dikerjakan 3.10. Surat Pernyataan Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki. 3.11. Rekening Koran bulan Juli, Agustus dan September 2016 lebih diutamakan saldo rata-rata minimal 10% dari Penawaran (termasuk Surat Kuasa) 3.12. Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam keadaan bangkrut, kegiatannya tidak sedang dihentikan dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana. 3.13. Surat Pernyataan memiliki kinerja baik dan tidak masuk daftar hitam 3.14. Surat Pernyataan tidak menuntut 3.15 Surat Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti Pelelangan Pekerjaan sekurang-kurangnya 10% dari Nilai HPS 3.16. Salinan Sertifikasi ISO 9000 yang masih berlaku 3.17. Daftar Pengalaman sebagai Supplier pupuk yang sejenis atau jenis lain untuk 3 (tiga) tahun terakhir Seluruh Dokumen tersebut di atas agar dipersiapkan sesuai contoh lampiran (terlampir) dibubuhi paraf direktur dan cap perusahaan yang bersangkutan. Dokumen Penawaran diketik dan dijilid rapi dimasukan ke dalam Satu Sampul.

4.

PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Penyampaian Dokumen Penawaran disampaikan melalui internet dan secara manual yaitu website : www.ptpn3.co.id dan Kantor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan Jalan Proklamasi No.25, Menteng, Jakarta Pusat.. a. Penyampaian Dokumen Penawaran Melalui Internet. Dokumen Penawaran meliputi Surat Penawaran, Rekapitulasi dan Rincian, Jaminan Penawaran, Pakta Integritas (disimpan dalam satu file pdf), disampaikan melalui website : www.ptpn3.co.id dengan cara mengupload sesuai tanggal waktu yang ditentukan : Ditutup Tanggal/Waktu : 21 Oktober 2016 Jam 09.45 Wib. Apabila jaringan TI mengalami kendala maka dokumen penawaran dapat disampaikan melalui E-mail : [email protected] atau [email protected] (hal ini dapat diterima jika seluruh calon Penyedia Barang dan Jasa yang diundang tidak dapat menyampaikan melalui situs e-Procurement PTPN-III) dengan waktu, tanggal, hari yang sama sebelum batas akhir pemasukan penawaran. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng/ 27A /2016



6

Harga penawaran dalam surat penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. b. Penyampaian Dokumen Penawaran Secara Manual Dokumen hardcopy yang diserahkan sesuai dengan persyaratan dokumen pada poin 3 di atas, dengan metode 1 (satu) tahap 1 (satu) sampul, ke alamat: Kantor Perwakilan Jakarta PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Jalan Proklamasi No.25 Menteng Jakarta Pusat Hari/Tanggal : Jum’at, 21 Oktober 2016 Waktu : 09.45 s.d. 16.00 WIB

5.

6.

Pada Sampul Dokumen Penawaran, bagian depan sudut kiri atas hal nama pekerjaan ; metode pemilihan ; tempat ; hari/tanggal ; waktu pemasukan ; no. undangan (contoh terlampir) sesuai lampiran 1.1 Pada sampul dokumen penawaran bagian belakang dilak atas tiga titik (sesuai contoh lampiran 1.1 Harga penawaran dalam surat penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Pemasukan, penyerahan, penambahan/susulan dokumen atau penambahan keterangan dan lain-lain dianggap tidak berlaku/tidak sah diluar dari waktu yang ditetapkan. BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP) a. Panitia Ad Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 akan mendownload penawaran yang masuk dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran, yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Calon penyedia Barang yang diundang; 2) Calon penyedia Barang yang memasukkan penawaran; 3) Nilai penawaran dari masing-masing calon penyedia barang 4) Kesesuaian angka dan huruf dari yang ditawarkan; 5) Jaminan Penawaran; 6) Kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; b. BAPP di-Upload melalui website www.ptpn3.co.id dapat dilihat pada situs e-Procurement. Tanggal : 21 Oktober 2016 Waktu : 16.00 s/d 24.00 Wib. Kegagalan peserta lelang dalam memenuhi persyaratan Dokumen Pelelangan, atau penawarannya tidak memenuhi persyaratan Dokumen Pelelangan akan menjadi resiko peserta lelang dan dapat mengakibatkan penawarannya dinyatakan GUGUR. SPESIFIKASI TEKNIS PUPUK MAJEMUK : Pengadaan Bersama Pupuk NPK 14.8.23.2+1 TE (Briket) sebanyak 998.325 Kg untuk Pemupukan Semester II Tahun 2016 Kebutuhan Kebun-kebun PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Spesifikasi Pupuk = 1. Jenis Pupuk adalah NPK 2. Kandungan Hara ; - Nitrogen (N) min. 14% - P2O5 min. 8% - P2O5 larut dalam asam sitrat 2 % min. 60% (dari total P2O5) - K2O min. 23% - K2O larut dalam HCI pekat min. 60%(dari total K2O)




7

- MgO min. 2% - Kadar Air Maks. 3% - Trace Element (TE) : min. 1% -B min. 0,4% -Cu min. 0,4% - Zn min. 0,2% Bentuk Briket Kadmium (Cd) maks. 100% Timbal (Pb) maks. 500% Raksa (Hg) maks. 10% Arsen (As) maks. 100% Kondisi Pupuk = 1. Asli, bermutu baik dan baru 2. Tidak membatu, berbongkah/menggumpal 3. Tidak bercampur dengan kotoran atau bahan lainnya 4. Bukan Pupuk Sweeping dan bukan Pupuk Subsidi Berat/Kemasan = 1. 25/50 kg/zak 2. Kemasan : a. Pembungkus Luar (outer bag) terbuat dari Virgin Polypropylene anyaman 10 x 10 per inch, ketebalan 900 denier ; b. Pembungkus dalam terbuat dari lapisan LD-Poly Ethylene (PE) ketebalan 60 micron ; c. Bentuk Kemasan tidak memungkinkan terjadi kelembaban harus menjamin tidak berubahnya Kualitas dan Kuantitas pupuk ; 3. Kemasan Pupuk harus mencantumkan ; a. Jenis pupuk dan nama dagang/merk dagang ; b. Kandungan hara ; c. Isi atau berat bersih barang ; d. Masa edar ; e. Nama produsen atau importir ; f. Nomor pendaftaran dari Departemen Pertanian RI (khusus pupuk majemuk) ; g. Standar Nasional Indonesia (SNI) Khusus produk lokal h. Tulisan/tanda jangan pakai gancu ; i. Melampirkan Material Safety Data Sheet (MSDS) 7.

LINGKUP PEKERJAAN a. Pengadaan Bersama Pupuk NPK 14.8.23.2+1 TE (Briket) sebanyak 998.325 Kg untuk Pemupukan Semester II Tahun 2016 Kebutuhan Kebun-kebun PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) b. Transportasi Biaya Biaya Transportasi termasuk biaya bongkar muat dari pelabuhan sampai ke lokasi dengan rincian sebagai berikut :




8

No. 1. 2.

Kebun PTPN III GUNUNG PAMELA SILAU DUNIA

C. Nilai HPS - HPS PTPN III Total Nilai HPS

Jumlah (Kg)

Jarak dari Pelabuhan (km)

545.775 452.550

129 150

Rp. 6.623.041.895,Rp. 6.623.041.895,- termasuk PPN 10%

8.

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, KKN a. Peserta dan pihak yang terkait dengan pelelangan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pelelangan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : - Berusaha mempengaruhi anggota Bagian Pelelangan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pelelangan, dan/atau peraturan perundang-undangan. - Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan tersebut, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain. - Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pelelangan ini. b. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas, dikenakan sanksi sebagai berikut : - Sanksi administrasi, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang. - Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. - Gugatan secara perdata; dan/atau. - Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. c. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Bagian Pelelangan kepada Direksi. d. Larangan Pertentangan Kepentingan Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. 9. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Total jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kelender dimulai setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 10. PERUBAHAN REDAKSI Tawaran harus dipersiapkan seperti redaksi pada dokumen ini. Tiap perubahan ataupun penghapusan-penghapusan redaksi pada dokumen-dokumen pelelangan ini tidak akan diindahkan. 11. MATA UANG Total harga penawaran untuk semua barang-barang dalam mata uang Rupiah. Harga satuan dalam perincian penawaran dapat diuraikan dengan mata uang Rupiah untuk material lokal dan mata uang asing yang diperhitungkan dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs tengah BI untuk material impor, bersifat lumpsum/fixed price dalam arti segala yang tercantum dalam perincian penawaran yang akan menyebabkan perubahan kuantitas tidak akan merubah harga penawaran tersebut. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng/ 27A /2016



9

12. 13.

14.

15. 16.

17. 18. 19.

20.

MASA BERLAKUNYA PENAWARAN Semua penawaran harus berlaku minimum 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal penerimaan penawaran oleh Pemberi Kerja. PERUBAHAN ISTILAH - Tidak diperkenankan membuat perubahan istilah atau perubahan suatu uraian setelah pemasukan penawaran; - Komunikasi apapun dari penawar tidak dibenarkan, kecuali secara khusus diminta secara tertulis oleh Pemberi Kerja setelah penawaran dibuka. KESALAHAN DAN KEKURANGAN Jika penawar menemukan adanya kekurangan-kekurangan atau hal-hal lain yang tidak tercantum dalam suatu uraian atau dokumen-dokumen yang lainnya, atau menimbulkan keraguan di dalam mencantumkan pengertian, penawar supaya segera memberitahukan kepada Pemberi Kerja dan meminta penjelasan secara tertulis pada saat sebelum pemasukan penawaran. Apabila terdapat perbedaan (dari pemberi kerja) nama, tanggal, tempat, waktu, nilai, ejaan dan lainnya antara Dokumen Manual dengan yang disampaikan lewat situs Eprocurement maka Dokumen yang dinyatakan sah adalah Dokumen Manual. BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN PENAWARAN Penawar tidak akan mendapat penggantian atas setiap pengeluaran biaya yang berkenaan dengan persiapan dan penyerahan dokumen penawaran. JAMINAN PENAWARAN a. Peserta harus menyerahkan jaminan penawaran dalam bentuk bank garansi senilai minimal 3 % dari nilai HPS. b. Jaminan Penawaran/Bid Bond tersebut akan dikembalikan kepada penawar selambat-lambatnya satu bulan setelah penandatanganan kontrak dan telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond); c. Jaminan Penawaran/Bid Bond akan menjadi hak Pemberi Kerja bilamana penawar menarik kembali penawarannya atau menolak untuk menerima penetapan pemenang. FAKTOR PERTIMBANGAN Penyusunan produk dalam negeri sangat diutamakan dan dipersyaratkan minimal 40% dari nilai kontrak. HAK MENOLAK PENAWARAN Pemberi Kerja tidak terikat untuk menerima penawaran harga terendah. PEMBERITAHUAN SEBAGAI KONTRAKTOR PELAKSANA (SPP) DAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Surat Pemberitahuan Pemenang dan Surat Perintah Mulai Kerja dapat diambil ke Bagian Pelelangan sebagai dasar proses administrasi selanjutnya. SURAT PERJANJIAN Penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang pelelangan diwajibkan untuk menanda tangani Surat Perjanjian dengan Pemberi Kerja dalam bentuk Kontrak Lump Sump. Surat Perjanjian akan dibuat dengan nilai penawaran berdasarkan hasil evaluasi dan negosiasi yang memenuhi batas - batas kemampuan dalam arti : ● Penawaran secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ● Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan ● Setelah pemberitahuan sebagai kontraktor pelaksana, dibuat suatu perjanjian dalam rangkap 3 (tiga) sesuai dengan contoh yang dilampirkan pada dokumen tender ini dan sebelum perjanjian tersebut dibuat, Pemberi Kerja akan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).




10

21.

22.

23.

JAMINAN PELAKSANAAN Jaminan Pelaksanaan pekerjaan (Performance bond) dalam bentuk bank garansi dari salah satu bank nasional yang ditentukan oleh keptusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang besarnya sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima perseratus) dari harga seluruh borongan pekerjaan termasuk PPN. WAKTU PENYERAHAN BARANG IMPOR DAN LOKAL Waktu penyerahan dari barang-barang impor (apabila ada) dan lokal harus disesuaikan dengan tahapan dari pelaksanaan pekerjaan dan harus sejalan dengan penyelesaiannya yang ditentukan. PAJAK Penawar harus memasukkan di dalam penawaran sudah termasuk PPN 10% (jika ada) dan pajak-pajak lainnya dalam mata uang Rupiah.




11

BAB-III EVALUASI PENAWARAN DAN PENETAPAN PEMENANG 1. EVALUASI PENAWARAN Metode yang digunakan adalah metode evaluasi dengan SISTEM GUGUR dan Evaluasi Nilai Point. Panitia Ad Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 akan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi penawaran harga dengan uraian sebagai berikut : 1.1. Evaluasi Dokumen Administrasi a. Kelengkapan/Kesesuaian Penawaran dinyatakan Gugur apabila salah satu dibawah ini terpenuhi : 1. Dokumen yang dilampirkan melalui internet tidak lengkap. 2. Penyampaian dokumen administrasi (Hard Copy) yang diterima secara manual melewati batas waktu yang ditetapkan. 3. Dokumen administrasi (Hard Copy), tidak sesuai dengan dokumen yang dikirim melalui internet. 4. Calon Penyedia Jasa tidak melengkapi seluruh dokumen penawaran yang dipersyaratkan. 5. Peserta Lelang harus mematuhi semua persyaratan atau ketentuan serta spesifikasi administrasi maupun teknis yang tercantum dalam Dokumen Pelelangan, kegagalan peserta lelang dalam memenuhi persyaratan Dokumen Pelelangan, atau Penawarannya tidak memenuhi persyaratan Dokumen Pelelangan akan menjadi resiko peserta lelang dan dapat mengakibatkan penawarannya dinyatakan gugur. b. Keabsahan. b. 1. Surat Penawaran (Lampiran 1.2) Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam Dokumen Pelelangan tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu : 1. Tidak ditanda tangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama (association agreement) adalah yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan kontraktor utama/leadfirm). 2. Surat Penawaran asli tidak diberi materai cukup. Materai tidak dibubuhi tanda tangan, serta tidak dibubuhi cap perusahaan. 3. Tanggal Penawaran tidak dibenarkan melebihi tanggal yang telah di tentukan pada Buku Dokumen Pelelangan. 4. Objek penawaran tidak sesuai dengan undangan yang disampaikan. 5. Jangka waktu berlakunya penawaran kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan. 6. Surat penawaran tidak berdasarkan nomor dan tanggal undangan yang di sampaikan. 7. Terdapat perbedaan antara angka dan terbilang dalam penulisan harga pada surat penawaran. 8. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan.




12

9. Rekapitulasi Penawaran dan lembaran rincian penawaran, tidak di paraf dan tidak bersetempel Perusahaan dan juga tidak mempunyai korelasi dengan surat Penawaran. 10. Sisa Kemampuan Keuangantidak memenuhi syarat (SKK= 80% x HPS) 11. Sisa Kemampuan Paket tidak memenuhi syarat (SKP = KP-P); KP = Kemampuan Paket (usaha kecil 5 & usaha non kecil 1,2 N) P = Jumlah Paket yang sedang dikerjakan N = Jumlah Paket yang terbanyak dalam satu waktu yang dikerjakan secara bersamaan b.2. Jaminan Penawaran (Lampiran 1.3)

Jaminan penawaran dinyatakan tidak sah apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam Dokumen Pelelangan tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Penawaran harus disertai dengan jaminan penawaran berupa Jaminan Bank (Bank Garansi) diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta yang dijamin Pemerintah (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) minimal 3 % dari HPS yang berlaku untuk 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal penyerahan penawaran. 2. Masa berlakunya jaminan penawaran kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. 3. Nama penawar yang tercantum dalam surat jaminan penawaran tidak sama dengan nama yang tercantum dalam surat penawaran. 4. Nilai jaminan penawaran kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen lelang. 5. Besaran nilai jaminan penawaran tidak dicantumkan dalam angka dan huruf. 6. Nama Pemilik Pekerjaan yang menerima jaminan penawaran tidak sama dengan nama yang tertulis pada Dokumen Pelelangan. 7. Paket pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelang.

8. Tanggal Penerbitan Jaminan Penawaran sebelum terbit undangan untuk pekerjaan tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, dapat dilakukan klarifikasi. Bagi peserta pelelangan yang tidak lulus evaluasi administrasi maka dokumen penawaran teknis dan harga tetap menjadi hak Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 dan jaminan penawaran asli akan dikembalikan kepada peserta pelelangan dan dinyatakan GUGUR. Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang menggambarkan bahwa penawar memahami seluruh lingkup pekerjaan lengkap dengan spesifikasi. Bagi peserta pelelangan yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis setelah dikonfirmasi ulang, maka Dokumen penawaran harga tetap menjadi hak Bagian Pelelangan dan Jaminan Penawaran asli akan dikembalikan kepada peserta pelelangan dan dinyatakan GUGUR

1.2. Evaluasi Dokumen Penawaran Harga. Penawaran harga dinyatakan GUGUR yang meliputi :

a. Harga Penawaran diatas Nilai HPS (HPS Total maupun HPS masing-masing PTPN) b. Harga Penawaran tidak mempunyai Korelasi dengan Rekapitulasi Harga Penawaran

c. Kelengkapan item pekerjaan yang ditawarkan oleh peserta lelang tidak sesuai dengan quantity, spesifikasi. 1.2.1. Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi : 1. Unsur Rencana Anggaran Biaya Nilai Maksimum 60 2. Unsur Spesifikasi Teknis Nilai Maksimum 20 3. Unsur waktu penyelesaian pekerjaan Nilai Maksimum 10 4. Unsur Bar Chart/Network Planning (menggambarkan langkah-langkah kegiatan dan penyelesaian pekerjaan) Nilai Maksimum 10 INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng/ 27A /2016



13

No 1

2 3

4

METODE PENILAIAN SISTEM NILAI EVALUASI PENAWARAN Penilaian Penawaran Pengadaan Barang Unsur Rencana Anggaran Biaya : Besaran selisih penawaran antara 0 sampai dengan 0,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 1 sampai dengan 1,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 2 sampai dengan 2,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 3 sampai dengan 3,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 4 sampai dengan 4,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 5 sampai dengan 5,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 6sampai dengan 6,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 7 sampai dengan 7,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 8 sampai dengan 8,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 9 sampai dengan 9,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 10 sampai dengan 10,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 11 sampai dengan 11,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 12 sampai dengan 12,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 13 sampai dengan 13,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 14 sampai dengan 14,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 15 sampai dengan 15,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 16 sampai dengan 16,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 17 sampai dengan 17,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran antara 18 sampai dengan 18,99% di bawah nilai total HPS Besaran selisih penawaran lebih besar 19% di bawah nilai total HPS Unsur Spesifikasi Teknis : Sesuai dengan yang diminta Unsur Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Sesuai dengan yang diminta Lebih cepat s.d. 3 hari dari yang diminta Lebih cepat 4 s.d. 6 hari dari yang diminta Lebih cepat 7 s.d. 9 hari dari yang diminta Lebih cepat 10 s.d. 12 hari dari yang diminta Lebih cepat 13 hari s.d. seterusnya dari yang diminta Unsur Bar Chart/Network Planning (menggambarkan langkah-langkah kegiatan dan penyelesaian pekerjaan) Sesuai dengan yang diminta Kurang sesuai dengan yang diminta

Nilai 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 20 5 6 7 8 9 10

10 5

Dari evaluasi penawaran harga tersebut Panitia Ad Hoc Pelelangan membuat rangking berdasarkan Nilai Penawaran tertinggi sampai terendah (bukan berdasarkan harga penawaran terendah) Penawaran dinyatakan lulus apabila memenuhi passing grade 76. 2. PENETAPAN PEMENANG Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang pelelangan mendapatkan nilai penawaran yang sama maka Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 akan memilih kepada calon peserta yang mengajukan harga penawaran yang lebih rendah. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang pelelangan mendapatkan nilai penawaran yang sama dan harga penawaran yang sama maka Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 akan mengadakan penelitian kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Evaluasi. Apabila diperlukan Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 dapat melakukan klarifikasi dan Negosiasi dengan calon Pemenang Pelelangan. Keputusan mengenai hasil pelelangan akan disampaikan melalui Website www.ptpn3.co.id (Situs E-Procurement) kepada masing-masing peserta pelelangan. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng/ 27A /2016



14

Setelah disampaikan melalui Website www.ptpn3.co.id (Situs E-Procurement), dalam waktu 3 (tiga) hari kerja kepada peserta lelang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis terhadap pelaksanaan prosedur Pelelangan Kepada Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016. Pengajuan Sanggahan dianggap memenuhi persyaratan jika peserta yang menyanggah terlebih dahulu membayar biaya Administrasi sebesar 1 % dari nilai HPS. Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 akan menerbitkan Berita Acara Penetapan Pemenang setelah masa sanggah berakhir kepada peserta lelang sesuai hasil SKPTS Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 akan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja setelah SPP diterbitkan. 3. PELELANGAN GAGAL 3.1. Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 menyatakan pelelangan gagal, apabila : a. Jumlah peserta yang mengikuti proses pelelangan (memasukan penawaran) kurang dari 3 (tiga) peserta dalam hal Pelelangan Ulang, proses pelelangan dapat dilanjutkan walaupun peserta kurang dari 3 peserta. b. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran ; c. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. 3.2 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 memberitahukan kepada seluruh peserta, melalui alamat email calon peserta. 3.3. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya yaitu melakukan : 3.3.1. Evaluasi ulang; 3.3.2. Pelelangan ulang 3.3.3. Pengembalian Dokumen Ke Bagian Teknis 3.3.4. Penghentian proses pelelangan. Jakarta, 11 Oktober 2016 PANITIA AD HOC PELELANGAN PENGADAAN PUPUK BERSAMA SEMESTER II TAHUN 2016 TTD




15

LAMPIRAN 1.1. FORMAT BENTUK SAMPUL DEPAN/BELAKANG 1.2. FORMAT SURAT PENAWARAN 1.3. FORMAT CONTOH BID BOND (GARANSI BANK) 1.4. FORMAT RINCIAN BIAYA 1.5. FORMAT PAKTA INTEGRITAS 1.6. SPESIFIKASI TEKNIS 1.7. FORMAT SURAT PERIKATAN 1.8. SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUAT, PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR TENTANG KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN USAHA YANG DIMILIKI 1.9. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN PENGADILAN 1.10. FORMAT

SURAT PERNYATAAN PUPUK/BAHAN BAKU PUPUK

KEPEMILIKAN

1.11. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT 1.12. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DAFTAR HITAM 1.13. FORMAT SURAT KUASA 1.14. FORMAT DATA PAKET YANG SEDANG DIKERJAKAN




16

Lampiran : 1-1

BAGIAN DEPAN AMPLOP

Hal

: Dokumen Penawaran Pekerjaan “...................................................” Metode Pemilihan : Pelelangan Sederhana Ulang Kepada : Panitia Adhoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama SM II Tahun 2016 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan Hari/Tanggal : ...., .... .... Tahun ..... Waktu Pemasukan : Jam ...... wib No. Undangan : ........................................................... Stempel Perusahaan

BAGIAN BELAKANG AMPLOP

DILAK

DILAK

DILAK

Lampiran : 1-2

CONTOH SURAT PENAWARAN TEKNIS DAN HARGA INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng/ 27A /2016



17

KOP PERUSAHAAN Nomor Kepada

: : PANITIA AD HOC PELELANGAN PENGADAAN PUPUK BERSAMA SEMESTER II TAHUN 2016 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN JALAN PROKLAMASI NO. 25 MENTENG JAKARTA PUSAT

Hal

: Penawaran Biaya Pekerjaan ..............

Dengan hormat, Berdasarkan Undangan Nomor : 3.21/Panitia Ad Hoc/X/.../2016, tanggal ......... 2016, setelah mempelajari Syarat - Syarat Umum untuk pekerjaan tersebut di atas, kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan penawaran teknis dan harga dengan penawaran sebesar Rp. ......................... (............................). Kami tunduk pada penawaran kami ini untuk masa ... (.........................) hari sejak tanggal penerimaan yang pasti dan hal ini mengikat kami dan dapat diterima setiap waktu selama masa tersebut masih berlaku. Jika penawaran kami diterima, maka kami akan mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pemberi Kerja untuk memulainya dan akan menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut di dalam Perjanjian/Kontrak dalam waktu ……… (……….........) hari kalender terhitung mulai tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan menjamin akan keseluruhan pekerjaan borongan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis, persyaratan perjanjian, rincian dan jadwal pekerjaan. Bilamana penawaran kami diterima, kami akan menyerahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), suatu Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond berupa Bank Garansi sejumlah 5% dari harga kontrak sebagai Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond sebagai kompensasi terhadap pelanggaran Perjanjian oleh Pihak kami. Semua biaya sehubungan dengan ini telah termasuk dalam penawaran kami. Jaminan ini berlaku selama Perjanjian Kontrak hingga pekerjaan diserah terimakan sesuai dengan isi Perjanjian Kontrak. Selama persetujuan resmi masih dipersiapkan dan belum ditanda tangani, maka penawaran beserta penegasan penerimaan tawaran secara tertulis dianggap sebagai suatu Perjanjian yang mengikat. Kami mengerti bahwa PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN tidak akan terikat untuk menyetujui harga yang terendah. ............., .........................20... Hormat kami, Nama Perusahaan Materai Rp. 6.000,Nama Direktur Jabatan




18

Lampiran : 1-3 CONTOH BANK GARANSI (Atau dalam bentuk sesuai ketentuan Bank)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nomor : …………………..

………………………., Pemimpin PT. Bank …………………………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank ………………………… tanggal …………………, Nomor ………………… yang dibuat dihadapan ………………… Notaris di ………………… dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tgl. ………………… No. …………………, yang dibuat dihadapan ………………… Notaris di …………………, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ………………… No. ………………… berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank ……………………, berkedudukan dan berkantor pusat di …………, dengan alamat jalan ………, untuk selanjutnya disebut : --------------------------------------------------- P E N J A M I N --------------------------------------------------dalam rangka Pelelangan/Tender : ...................................................................................................., ...................... -, sesuai dengan Surat Undangan Pelelangan no. ………………… tanggal ………………… yang salah satu copynya dipegang oleh Penjamin, dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak utamanya yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang Penjamin untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana maksud dalam pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan membayar kepada : Nama : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan Alamat : Jalan Proklamasi No. 25 Menteng, Jakarta Pusat Berkedudukan di : Jakarta selanjutnya disebut : ---------------------------------------------- PEMEGANG JAMINAN ---------------------------------------------Sejumlah uang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp. ……………(……………………) atas dasar tagihan tertulis yang diajukan dalam jangka waktu pengajuan tagihan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila : Nama : PT. ………………. Alamat : ………………. Berkedudukan di : ………………. selanjutnya disebut : --------------------------------------------------- YANG DIJAMIN --------------------------------------------------ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Garansi Bank ini, menarik diri dari penyelenggaraan tender. Garansi Bank ini berlaku 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal ……………. Sampai dengan tanggal ……………. Tuntutan/claim dapat diajukan segera setelah timbulnya cidera janji (wanprestasi / default) atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak Yang Dijamin dengan batas waktu pengajuan claim selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal ………. Apabila dalam dan atau sampai habisnya jangka waktu pengajuan tagihan/claim tersebut diatas tidak diajukan tagihan oleh Pemegang Jaminan, maka Jaminan Bank ini tidak mengikat lagi terhadap Penjamin. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Jaminan Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri di ……….. Garansi Bank ini dikeluarkan di …………… pada tanggal ……….. PT. BANK Pemimpin




19

Lampiran: 1-4

KOP SURAT PERINCIAN BIAYA PENGADAAN BERSAMA PUPUK NPK 14.8.23.2+1 TE (BRIKET) SEBANYAK 998.325 KG UNTUK PEMUPUKAN SEMESTER II TAHUN 2016 KEBUTUHAN KEBUN-KEBUN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

I

Pupuk NPK

Fisik (Kg) 998.325

II 1. 2.

PTPN III (Ongkos Angkut) Gunung Pamela Silau Dunia

545.775 452.550

No.

Uraian

Jumlah I + II PPn 10% Sub. Total

Jarang Angkut (Km)

129 150

Harga (Rp/Kg)

Jumlah Harga (Rp)

998.325 Total Seluruh PTPN III




20

Lampiran 1-5

KOP SURAT PAKTA INTEGRITAS Saya yang tersebut dan bertandatangan dibawah ini : Nama : ** Alamat : Jabatan : Sesuai dengan Anggaran Dasar/Akte …............. selaku …......... bertindak untuk dan atas nama : Perusahaan : Alamat : Sehubungan dengan proses dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa *................................” dengan ini menyatakan bahwa : 1. Saya akan mengikuti seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa dimaksud dengan penuh iktikad baik, tunduk dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan terkait dan telah memenuhi segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan. 2. Saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya dalam pengadaan barang/jasa tersebut secara jujur, transparan, bertanggung jawab dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan penawaran, pelaksanaan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, dan pengawasan hasil pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja dan dokumen pengadaan lainnya. 3. Saya tidak akan melakukan perbuatan korupsi dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi perbuatan korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa ini. 4. Saya tidak akan menawarkan atau menyerahkan uang atau barang kepada Direksi, Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 atau karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan secara melawan hukum untuk mempengaruhi atau berupaya mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang berwenang di lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan sehingga keputusan tersebut menguntungkan saya atau orang lain. 5. Saya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan bagi Direksi atau anggota Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan dalam proses pengadaan barang/jasa. 6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral. sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan dalam Pakta Intgritas ini. Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk digunkan sebagaimana mestinya. ………, …....................2106 PT/CV. ….................................... Meterai Rp. 6000 Cap Perusahaan

Nama Terang** Jabatan * **

Disesuaikan dengan nama objek pekerjaan yang dilelangkan Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur Utama/Direktur/KepalaCabang/Kuasa Direktur) yang tercantum dalam akte perusahaan




21

Lampiran 1-6

SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN BERSAMA PUPUK NPK 14.8.23.2+1 TE (BRIKET) SEBANYAK 998.325 KG UNTUK PEMUPUKAN SEMESTER II TAHUN 2016 KEBUTUHAN KEBUN-KEBUN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) I. PERSYARATAN TEKNIS 1. Telah melalui pengujian yang dibuktikan dengan lampiran asli dan copy sertifikat analisis laboratorium yang terakreditasi. 2. Kemasan : a. Pembungkus Luar (outer bag) terbuat dari Virgin Polypropylene anyaman 10 x 10 per inch, ketebalan 900 denier ; b. Pembungkus dalam terbuat dari lapisan LD-Poly Ethylene (PE) ketebalan 60 micron ; c. Bentuk Kemasan tidak memungkinkan terjadi kelembaban harus menjamin tidak berubahnya Kualitas dan Kuantitas pupuk ; 3. Kemasan Pupuk harus mencantumkan ; a. Jenis pupuk dan nama dagang/merk dagang ; b. Kandungan hara ; c. Isi atau berat bersih barang ; d. Masa edar e. Nama Produsen atau importir ; f. Nomor pendaftaran dari Departemen Pertanian RI (NPK Induk) dan laporan NPK untuk permintaan khusus); g. Standar Nasional Indonesia (SNI) Khusus produk lokal h. Tulisan/tanda jangan pakai gancu. i. Melampirkan Material Safety Data Sheet (MSDS) 4. Kondisi Pupuk a. Asli, bermutu baik dan baru b. Tidak membatu, berbongkah/menggumpal c. Tidak bercampur dengan kotoran atau bahan lainnya d. Bukan Pupuk Sweeping dan bukan Pupuk Subsidi - Kadar Nitrogen (N) min. 14% - P2O5 min. 8% - P2O5 larut dalam asam sitrat 2 % min. 60% (dari total P2O5) - K2O min. 23% - K2O larut dalam HCI pekat min. 60%(dari total K2O) - MgO min. 2% - Kadar Air Maks. 3% - Trace Element (TE) : min. 1% -B min. 0,4% -Cu min. 0,4% - Zn min. 0,2% Bentuk Briket Kadmium (Cd) maks. 100% Timbal (Pb) maks. 500% Raksa (Hg) maks. 10%

Arsen (As)



maks. 100%


22

5. 6. 7.

Jangka Waktu Pekerjaan Jangka Waktu Pekerjaan Pengadaan Barang selama 60 (enam puluh) hari Kalender dimulai setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Tempat Penyerahan Tempat Penyerahan barang dikirim sesuai kebutuhan/permintaan ke Gudang Kebun masingmasing PTPN III (Persero) Dan Lain-lain.




23

FORMAT SURAT PERIKATAN

Lampiran 1-7

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN PUPUK Nomor : [●]

Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk ini dibuat dan ditandatangani di [●], pada tanggal [●], bulan [●], tahun [●] oleh Para Pihak yang tersebut di bawah ini : 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA [●] : bertempat kedudukan di Jl. [●], dalam hal ini diwakili oleh [] bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur [] dengan demikian sah mewakili direksi PT. Perkebunan Nusantara [●]dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara [●]. Selanjutnya disebut sebagai…. PIHAK PERTAMA : bertempat kedudukan di Jl. [], No. [], 2. PT. [] Kota/Kabupaten [], dalam hal ini diwakili oleh [] bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur [] dengan demikian sah mewakili direksi PT. [] dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. [] Selanjutnya disebut sebagai ….PIHAK KEDUA : bertempat kedudukan di Jl. [], No. [], 2. CV. [] Kota/Kabupaten [], dalam hal ini diwakili oleh [] bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur [] dan pesero aktif dengan demikian sah mewakili direksi CV. [] dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV. [] Selanjutnya disebut sebagai …….PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pemberi pekerjaan telah menyelenggarakan pemilihan langsung/ penunjukan langsung/ pelelangan terbatas/ pelelangan umum* sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor [] tanggal [][] – 20…] ; b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu peserta dan keluar sebagai pemenang dalam proses [pemilihan langsung/ penunjukan langsung/ pelelangan terbatas/ pelelangan umum] yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) ; c. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan setuju mengikatkan diri dan menyanggupi untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sampai dengan selesai dan sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan ; d. Bahwa sebagai dasar pemberian pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut : 1. Surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Nomor [] tanggal [] 20… 2. Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Nomor [] tanggal [] 20... 3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor [] tanggal [] 20... 4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Pelelangan Nomor [] tanggal [] 20… 5. Berita Acara Penjelasan (Aanaweijzing) Nomor [] tanggal [] 20… 6. Surat Penawaran Pekerjaan Nomor [] tanggal [] 20… 7. Undangan Nomor [] tanggal [] 20… PARA PIHAK selanjutnya setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

*

dipilih salah satu sesuai prosedur yang dilakukan




24

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

KETENTUAN UMUM PASAL - 1 Surat Perjanjian ini dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung sebagai dasar pemberian dan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan masing-masing dokumen mengikat PARA PIHAK ; Apabila terdapat perbedaan penulisan atau penyebutan angka maupun huruf antara yang tercantum/ tertulis dalam Surat Perjanjian dengan yang ada di dalam dokumen-dokumen pendukung tersebut, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah apa yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini ; Seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Surat Perjanjian ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam dokumen-dokumen pendukung ; Rujukan pada setiap pihak pada Perjanjian ini mencakup setiap penggantinya atau kuasa lainnya yang disetujui; SPESIFIKASI PASAL – 2 Jenis dan Jumlah Pupuk 2.1.1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju menerima untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan PUPUK ............... sebanyak [●] Kilogram di kebun-kebun PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini ; 2.1.2. Apabila di kemudian hari ternyata pupuk yang dipasok oleh PIHAK KEDUA adalah pupuk ........ bukan non subsidi, maka segala resiko dan akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri (catatan: ayat ini dipakai hanya untuk pengadaan pupuk .... non subsidi)

Mutu 2.2.1. Kandungan [●] dalam pupuk ....... tersebut adalah : 2.2.2. Pupuk yang layak diterima adalah dalam keadaan kering dengan kadar air maksimum [●] % (ayat ini tidak berlaku untuk pupuk cair)

Kemasan Pupuk 2.3.1. Kemasan pupuk adalah kemasan ukuran [●] Kilogram/ bag (kantong). 2.3.2. Kemasan luar pupuk tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang nama dagang, kandungan hara, isi dan berat bersih barang, nama dan alamat produsen/ importir. 2.3.3. Kemasan luar dalam keadaan baik, tidak rusak, dan tidak terdapat bekas jahitan ulang; 2.3.4. ----------------------[diisi sesuai kebutuhan/jenis pupuk] 2.4. Pupuk yang diadakan oleh PIHAK KEDUA harus barang yang diperoleh secara legal atau tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi dengan dokumendokumen yang sah. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PASAL - 3 3.1. PIHAK KEDUA wajib memulai pelaksanaan pekerjaan pengadaan [●] pada hari yang sama dengan diterimanya Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMK); 3.2. Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas wajib telah diserahkan seluruhnya oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam waktu [●] hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya SPMK. 3.3. Perubahan jangka waktu pengadaan hanya dibenarkan dalam hal terjadi : a. penambahan atau pengurangan pekerjaan pengadaan atas perintah PIHAK PERTAMA ; b. keadaan kahar (force majeure) atau keadaan lain yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dengan ketentuan keadaan lain tersebut terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA setelah mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). 3.4. Lamanya perubahan jangka waktu karena penambahan atau pengurangan pekerjaan akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sedangkan lamanya perpanjangan waktu karena keadaan kahar (force majeure) ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah mengevalusi usulan perpanjangan waktu dari PIHAK KEDUA ; PEMERIKSAAN PUPUK PASAL – 4 PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pupuk yang dipasok PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :




25

4.1. Sebelum pupuk tersebut dikirimkan oleh PIHAK KEDUA ke kebun-kebun yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib mengirimkan contoh pupuk kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 50 Kg beserta asli dan copy sertifikat analisis laboratorium yang terakreditasi terhadap pupuk tersebut ; 4.2. Setelah PIHAK KEDUA memulai mengirim pupuk ke kebun PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA, dalam hal ini akan diwakili oleh Bagian Bagian Tanaman, bersama dengan PIHAK KEDUA dan petugas dari laboratorium independen yang terakreditasi, mengambil contoh pupuk yang tersedia di salah satu gudang kebun PIHAK PERTAMA dengan membuat Berita Acara Pengambilan Contoh Pupuk, yang ditandatangani oleh wakil PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA beserta petugas laboratorium. 4.3. Contoh pupuk yang telah diambil tersebut selanjutnya dilakukan analisa di laboratorium untuk pemeriksaan kelayakan pakai dan mutu dari pupuk tersebut sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini ; 4.4. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas segala biaya dan ongkos-ongkos yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan kelayakan pakai dan mutu tersebut di laboratorium resmi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA ; 4.5. PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh Bagian Tanaman selanjutnya akan memberitahukan kepada kebunkebun tentang kelayakan penggunaan pupuk berdasarkan hasil analisa laboratorium, dengan ketentuan : a. Apabila hasil analisa laboratorium menyatakan bahwa pupuk sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian, maka pupuk tersebut dapat dipakai oleh kebun dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5.4 Surat Perjanjian ini; b. Apabila berdasarkan hasil analisa laboratorium ternyata pupuk tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA dan laboratorium independent yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk melakukan analisa ulang terhadap contoh pupuk dari kebun-kebun yang dipasok oleh PIHAK KEDUA, yang dilakukan secara komposit, atas biaya PIHAK KEDUA. c. Apabila hasil analisa ulang terhadap sampel pupuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 4.5.b di atas, ternyata pupuk tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA menolak pengiriman dan atau penyerahan atas pupuk tersebut dan selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti pupuk tersebut dengan pupuk yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini. d. Segala biaya dan resiko yang timbul akibat penggantian pupuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.5.c. di atas ditanggung oleh PIHAK KEDUA, yang terdiri atas: 1. Biaya transport pengembalian pupuk dari kebun-kebun PIHAK PERTAMA ke tempat yang dihunjuk oleh PIHAK KEDUA; 2. Biaya transport pengiriman pupuk pengganti dari gudang PIHAK KEDUA ke kebun-kebun PIHAK PERTAMA sesuai Surat Perjanjian ini; 3. Biaya tenaga kerja untuk bongkar muat pada saat pengembalian dan penggantian pupuk; 4. Resiko penyusutan pupuk yang dikembalikan kepada PIHAK KEDUA; 5. Biaya untuk analisa pupuk pengganti yang dipasok oleh PIHAK KEDUA; 4.6. Dalam hal hasil analisa terhadap pupuk yang dikirim ulang oleh PIHAK KEDUA, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA menolak pengiriman pupuk dan selanjutnya membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. PENGIRIMAN DAN PENYERAHAN PUPUK PASAL – 5 5.1. Pengiriman dan Penyerahan pupuk ke kebun-kebun dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, dalam hal ini Bagian Tanaman, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4.1 di atas. Pengiriman pupuk yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Surat Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA tidak mengikat bagi PIHAK PERTAMA dan pupuk yang dikirimkan tersebut diperlakukan sebagai barang titipan saja, oleh karena itu semua resiko yang terjadi pada pupuk tersebut adalah tanggungjawab PIHAK KEDUA ; 5.2. Penyerahan pupuk wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Franco Gudang pada kebun-kebun milik PIHAK PERTAMA. Seluruh resiko yang terjadi pada saat pengiriman pupuk dari gudang PIHAK KEDUA ke kebun PIHAK PERTAMA adalah tanggungjawab PIHAK KEDUA ; 5.3. Penyerahan pupuk di kebun adalah berdasarkan hasil penimbangan, dalam hal di kebun tersebut terdapat Pabrik Kelapa Sawit dengan menggunakan timbangan yang ada dan dalam hal penimbangan di timbangan Pabrik Kelapa Sawit tidak dapat dilakukan, maka penimbangan dilakukan dengan cara sampling menggunakan metode akar pangkat dua (√) ; 5.4. Apabila berat pupuk hasil penimbangan melebihi jumlah berat pupuk yang tercatat dalam Surat Pengantar Barang (SPB), maka PARA PIHAK sepakat bahwa kelebihan timbangan tersebut tidak akan INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng/ 27A /2016



26

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

diperhitungkan. Sebaliknya apabila berat pupuk berdasarkan hasil penimbangan kurang dari jumlah yang tercatat dalam SPB, maka kekurangan tersebut akan diperhitungkan sebagai susut perhitungan. Manager Kebun mewakili PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menandatangani Berita Acara Penerimaan Pupuk yang dikirim ke kebun oleh PIHAK KEDUA, apabila dalam pemeriksaan secara visual ditemukan kondisi pupuk sebagai berikut : a. Pupuk yang diserahkan ke kebun tidak sama dengan contoh yang dikirimkan sebelumnya oleh Bagian Tanaman sesuai Pasal 4.1 di atas; b. Pupuk dalam kondisi basah atau rusak; c. Kemasan/ lapisan dalam rusak dan terdapat bekas jahitan ulang; Manager Kebun melaporkan secara tertulis ketidaksesuaian pupuk yang diperiksa secara visual tersebut kepada Bagian Pengadaan dan tembusannya kepada Bagian Tanaman dan selanjutnya PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA dan laboratorium independen yang dihunjuk PIHAK PERTAMA, akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan mutu pupuk. Hasil pemeriksaan laboratorium akan menjadi dasar penerimaan atau penolakan pupuk di kebun yang bersangkutan; Penyerahan Pupuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dianggap sah apabila pemeriksaan terhadap pupuk telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal – 4 dan pengiriman serta penyerahan pupuk telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian ini dan wajib dilengkapi dengan Laporan Penerimaan Barang (AU-53), Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Mutu dan Berita Acara Serah Terima Barang di Kebun, yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA- melalui wakil yang ditunjuk pada lokasi penyerahan- dan PIHAK KEDUA.. Apabila ternyata barang/ bahan tersebut terbukti merupakan barang/ bahan yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan barang/ bahan tersebut kepada PIHAK KEDUA dan semua kerugian dan tanggungjawab atas barang/ bahan tersebut merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA selanjutnya membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum terkait dengan bahan/ barang tersebut ; HARGA PASAL – 6 Harga pengadaan pupuk ini keseluruhannya adalah sebesar Rp [●] (**-----Rupiah) termasuk ongkos angkut dan PPN 10 % (sepuluh persen) sebagaimana diuraikan berikut ini : Harga Pupuk No.

Tujuan Kebun

Jumlah

Harga Satuan

Jumlah Harga

Tujuan Kebun

Jumlah

Harga Satuan

Jumlah Harga

Ongkos Angkut No.

Harga Pupuk Ongkos Angkut Sub Jumlah PPN 10 % Total

Rp Rp Rp Rp Rp

Terbilang : 6.2.

6.3.

Harga satuan pupuk adalah sebagaimana tersebut pada Pasal 6.1. di atas dan tidak akan berubah walaupun terjadi kenaikan harga dan dalam hal terjadi hal yang demikian maka kenaikan harga apapun akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, terkecuali adanya peraturan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi harga pekerjaan. Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian ini Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan di bidang moneter yang secara langsung mempengaruhi harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2 diatas dan kenaikan harga tersebut adalah kenaikan secara materiil sehingga kenaikan mencapai …. % dari harga yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan penyesuaian harga borongan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA. Penyesuian harga berlaku efektif sejak permohonan penyesuaian harga disetujui oleh PIHAK PERTAMA ;




27

CARA PEMBAYARAN PASAL – 7 7.1. Terhadap harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1. di atas akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah ada pengajuan Nota Tagihan dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang di Kebun dimana barang tersebut diserahkan, Laporan Penerimaan Barang (“LPB”), Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Mutu, Faktur dan Surat Pengantar Barang; 7.2. Berita Acara Serah Terima Barang di Kebun baru dianggap sah dan mengikat sebagai dasar pengajuan pembayaran apabila Berita Acara tersebut disertai dengan Hasil Pemeriksaan Pupuk (Memorandum Bagian Tanaman) sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan; 7.3. PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebesar nilai kontrak yang disepakati; 7.4. Pembayaran tagihan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui SKBDN yang diterbitkan oleh Bank yang ditunjuk kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Bank PIHAK KEDUA pada Bank ........ Nomor Rekening ..... atas nama perusahaan ..... berdasarkan tagihan PIHAK KEDUA yang telah memenuhi syarat tagihan sebagaimana dimaksud Pasal 7.1. dan PPN 10% (sepuluh persen) disetor sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PASAL - 8 8.1. Guna memberikan jaminan kepastian bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan pelaksanaan pekerjaan (performance bond) dalam bentuk bank garansi dari salah satu bank yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau surety bond dari salah satu perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang besarnya sekurangkurangnya sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga seluruh borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 atau sebesar Rp [●] (** Rupiah) ; 8.2. Performance bond wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya [●] (**) hari setelah Surat Perjanjian diterima PIHAK KEDUA dan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melaksanakan dan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melaksanakan sekurang-kurangnya 99 % (sembilan-puluh sembilan perseratus) dari seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ; 8.3. Apabila jangka waktu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.2 berakhir tetapi PIHAK KEDUA belum menyelesaikan kewajibannya memasok sedikitnya 99 % dari jumlah pupuk seluruhnya, maka PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri wajib memperpanjang jangka waktu performance bond sedikit-dikitnya selama berlakunya jangka waktu denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.3 Perjanjian ini. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, dan berakibat performance bond tidak dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong pembayaran PIHAK KEDUA sebesar nilai performance bond yang tidak dapat dicairkan. 8.4. Performance bond akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dan hasilnya seluruhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Surat Perjanjian ini ; HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA PASAL - 9 Selama berlangsungnya Perjanjian ini PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut : 9.1. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang ditentukan dalam Perjanjian. 9.2. PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab melaksanakan seluruh pekerjaan pengadaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang ditentukan. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menyerahkan pekerjaan baik seluruh maupun sebagian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari PIHAK PERTAMA ; 9.3.

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengadaan wajib mentaati seluruh ketentuan perundangundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksananya, UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan seluruh peraturan pelaksananya, dan peraturan perdagangan pada umumnya. Setiap pelanggaran hukum baik secara perdata maupun pidana yang dilakukan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pengadaan barang, sepenuhnya merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA sendiri.




28

9.4. 9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7.

10.8.

11.1.

PIHAK KEDUA wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian pekerjaan pengadaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seluruh peraturan pelaksananya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban upah dan hak-hak buruh/ pekerja yang dipekerjakan, memenuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja, bertanggungjawab terhadap kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya atau pihak lain di lokasi pekerjaan, dan membayar asuransi tenaga kerja sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional dan seluruh peraturan pelaksananya. PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab membayar ganti rugi yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pengadaan. PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk menentukan secara wajar besarnya gantirugi tersebut. PIHAK KEDUA wajib mematuhi persyaratan-persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara [●], termasuk tetapi tidak terbatas pada : a. memahami kebijakan lingkungan PT. Perkebunan Nusantara[●]; b. dilarang merokok pada lokasi larangan merokok ; c. dilarang membuang sampah sembarangan ; d. pekerja harus menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai kondisi lapangan ; e. menghindari pencemaran air dan tanah ; f. harus mendapat ijin dari pimpinan setempat jika menggunakan fasilitas perusahaan ; g. memeliharan dan mengawasi penggunaan alat dan bahan sumber pencemaran yang berpotensial abnormal dan darurat ; h. memberitahukan kepada pimpinan setempat jika bekerja pada hari libur ; DENDA KETERLAMBATAN PENYERAHAN PASAL - 10 Apabila penyerahan atas seluruh pupuk tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan pada Pasal 3.2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 0,1 % (nol koma satu perseratus) dari harga pupuk yang belum diserahkan untuk setiap hari keterlambatan ; Selama masa keterlambatan setiap pupuk yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA akan diperhitungkan dalam menetapkan besarnya jumlah denda keterlambatan dengan mengurangi jumlah sisa pupuk yang belum diserahkan dengan pupuk yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA. Jumlah pupuk yang diserahkan tersebut hanya diperhitungkan jika pupuk tersebut telah diterima oleh PIHAK PERTAMA selambatlambatnya pada pukul [●] Wib. Maksimum keterlambatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah untuk jangka waktu paling lama (●) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.2. Apabila waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.3 tersebut tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA membatalkan Perjanjian secara sepihak dan kepada PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 5 % (lima persen) dari harga pupuk yang belum diserahkan. Pembatalan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.4. diatas dilakukan terhadap sisa pekerjaan yang belum dilakukan oleh PIHAK KEDUA ; Pembayaran denda oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran yang seharusnya diterima oleh PIHAK KEDUA ; PIHAK PERTAMA dapat tidak memutuskan Perjanjuan sesuai ketentuan Pasa 10.1 diatas, dengan ketentuan kepada PIHAK KEDUA dikenakan ganti rugi sebesar Rp. (●) setiap hari sampai PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan. Pasal 10.2 ini berlaku setelah PIHAK PERTAMA memberitahukan terlebih dahulu kepada PHAK KEDUA Segala Denda atas keterlambatan Penyetoran/Pembayaran PPN ke Bank Persepsi akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA apabila disebabkan karena PIHAK KEDUA terlambat melakukan serah terima barang/jasa dan/atau penyerahan Faktur Pajak atau Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku DENDA MUTU PASAL – 11 Apabila PIHAK KEDUA menyerahkan Pupuk kepada PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan jenis mutu yang telah ditentukan dalam Pasal 2.2. Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar Denda Mutu dengan perincian sebagai berikut: Persentase Kekurangan ---------------------------x Jumlah berat dalam kontrak x harga satuan Persentase Unsur Hara




29

11.2. Dasar perhitungan denda mutu adalah hasil analisis pemeriksaan laboratorium independen atas contoh pupuk yang diterima oleh masing-masing kebun PIHAK PERTAMA . Dengan demikian perhitungan dan pengenaan denda mutu diberlakukan berdasarkan hasil analisis pemeriksaan laboratorium independent untuk masing-masing kebun. 11.3. PIHAK KEDUA tidak dapat meminta tambahan pembayaran terhadap kelebihan unsur hara kepada PIHAK PERTAMA atau mengkompensasikannya terhadap kekurangan unsur hara. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) PASAL – 12 12.1. Keadaan kahar (force majeure) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/ kemampuan PARA PIHAK untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, angin topan dan curah hujan yang dibuktikan dengan laporan curah hujan yang mengakibatkan jalan licin sesuai laporan tertulis dari Manager Kebun/Unit, putusnya jalan/jembatan ke tempat lokasi, pemogokan umum, huru-hara, perang, peraturan pemerintah khusunya di bidang ekonomi dan moneter, sehingga PIHAK yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini. 12.2. Apabila keadaan kahar (force majeure) terjadi pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan tindakan-tindakan secara wajar untuk mengurangi atau memperkecil kerugian yang mungkin terjadi pada PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut. 12.3. PIHAK KEDUA wajib mengajukan/meminta permohonan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya keadaan kahar (force majeure) selambat-lambatnya satu minggu hari kalender setelah kejadian tersebut untuk mendapatkan tenggang waktu pengerjaan yang tertunda karena keadaan kahar tersebut. Apabila permohonan tersebut tidak diajukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA tidak dapat mempergunakan alasan kahar dan kepada PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan pekerjaanya dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.2 Perjanjian ini. 12.4. Apabila setelah dilakukan penelitian oleh PIHAK PERTAMA dan memandang bahwa alasan PIHAK KEDUA tentang keadaan Kahar tersebut tidak tepat, maka PIHAK PERTAMA akan menolak permohonan PIHAK KEDUA dalam secara tertulis dan kepada PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan pekerjaanya dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.2 Surat Perjanjian ini. 12.5. Setelah menerima permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang keadaan Kahar tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan persetujuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, setelah diadakan penelitian kebenarannya yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA layak untuk diberikan perpanjangan waktu pekerjaan. 12.6. Segala kerugian yang terjadi akibat keadaan kahar (force majeure) menjadi tanggungjawab masingmasing PIHAK PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA PASAL - 13 13.1. PARA PIHAK setuju untuk menyampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dan karenanya PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian ini tanpa melalui putusan pengadilan dalam hal PIHAK KEDUA melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini : 1) PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memenuhi satu atau beberapa Pasal dari Surat Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA atau pengawas yang ditunjuk PIHAK PERTAMA telah melakukan teguran kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk tertulis, dan dalam jangka waktu satu minggu sejak dikeluarkannya surat teguran PIHAK KEDUA tetap juga tidak melaksanakan teguran, maka PIHAK PERTAMA akan membuat surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing surat peringatan tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, tetapi PIHAK KEDUA tetap melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini. 2) PIHAK KEDUA tidak memulai pelaksanaan pengadaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ; 3) PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya ; 4) Apabila PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada Pasal 2 diatas. 5) PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ; 13.2. Apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pupuk yang belum diserahkan PIHAK KEDUA ; INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Panitia Ad Hoc/Peng/ 27A /2016



30

13.3. Apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian secara sepihak, PIHAK PERTAMA akan membayar secara proporsional terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA ; 13.4 Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan pekerjaan dengan menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. 13.5. Akibat terjadi Pemutusan secara sepihak, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengikuti pekerjaan pengadaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu tertentu sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut dari PIHAK PERTAMA ; 13.6. Apabila PIHAK KEDUA melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Pasal 13.1 perjanjian ini, maka keadaan tersebut sudah cukup bagi PIHAK PERTAMA untuk menyatakan bahwa PIHAK KEDUA tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dan karenanya PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. PEMBERITAHUAN PASAL - 14 14.1. Setiap pemberitahuan/laporan/persetujuan dan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam melaksanakan Pasal-Pasal dalam perjanjian yang dilakukan oleh Salah satu pihak kepada pihak lain harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara (i) dengan diantar langsung yang dilengkapi bukti tanda penerimaan(ii) dengan pos tercatat atau (iii) melalui facsimile/telex (disusul dengan konfirmasi melalui udara tercatat atau diantar langsung) sebagaimana dipilih oleh pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan itu dianggap diterima pasal (i) tanggal penerimaan jika diantar langsung atau (ii) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat, atau (iii) tanggal pengiriman jika dikirim melalui telex/facsimile, yang mana lebih dahulu. Setiap pemberitahuan dikirimkan kepada alamat korespondensi resmi PARA PIHAK sebagai berikut: PIHAK PERTAMA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA [●] Jl. [ ] Telepon [ ] Facsimile [ ] Untuk Perhatian [bapak ] Jabatan [ ] PIHAK KEDUA PT. [ ] Jl. [ ] Telepon [ ] Facsimile [ ] Untuk Perhatian [bapak ] Jabatan [ ] 14.2. Setiap perubahan alamat korespondensi resmi sebagaimana tertera dalam Pasal 14.1 diatas harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perubahan tersebut dilakukan ;

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL – 15 15.1. Setiap Perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan atau sebagai akibat dari adanya Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut : a. Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul; b. Para Pihak sepakat bahwa tempat musyawarah ditetapkan ditempat kedudukan PIHAK PERTAMA c. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan antara Para Pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh Pihak yang dimintakan untuk musyawarah. 15.2. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila Para Pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para Pihak sepakat untuk memilih Domisili yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan. 15.3. Selama proses musyawarah masih berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menghentikan pekerjaan pengadaan, kecuali PIHAK PERTAMA menentukan sebaliknya.




31

PAJAK DAN IURAN PASAL – 16 16.1. PPN menjadi beban PIHAK PERTAMA dan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke Kas Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan faktur pajak kepada PIHAK PERTAMA 16.2. PPh menjadi beban PIHAK KEDUA yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke kas negara dengan cara memotong dari jumlah tagihan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan bukti setor dan bukti pemotongan PPh kepada PIHAK KEDUA ; 16.3. PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab atas seluruh pajak dan biaya lain yang menjadi beban PIHAK KEDUA baik yang timbul berdasarkan atas pelaksanaan pekerjaan ini atau PIHAK KEDUA sebagai Badan Hukum yang diwajibkan berdasarkan peraturan Perundang undangan. 16.4. Seluruh bea materai yang muncul dari Perjanjian ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA ; ADDENDUM PASAL – 17 17.1. Para Pihak dapat melakukan addendum atas Surat Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut : a. terjadi kendala-kendala teknis yang diberitahukan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA b. terjadi penambahan atau pengurangan pekerjaan ; c. keadaan kahar (force majeure) atau keadaan lain yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dengan ketentuan keadaan lain tersebut terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA setelah mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi PT. Perkebunan Nusantara [●] d. terjadi perubahan No. Rekening sepanjang Rekening perubahan yang dimaksud tercantum dalam DRT 17.2. Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian ini ITIKAD BAIK PASAL – 18 18.1. Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggungjawab atas pelaksanaan Surat Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada paraturan perundang-undangan yang berlaku ; 18.2. Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak selama jangka waktu Perjanjian meskipun terjadi perubahan pengurus Para Pihak. Jika terjadi perubahan pengurus Para Pihak, maka perjanjian mengikat pihak yang menggantikannya. 18.3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini 18.4. Dalam hal terjadi satu, atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari Pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali Para Pihak menghendaki lain. LAIN-LAIN PASAL – 19 19.1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal yang tertera pada bagian awal Surat Perjanjian ini ; 19.2. Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak dan semua korespondensi yang menyertainya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini ; 19.3. Semua dokumen pendukung dan seluruh korespondensi PARA PIHAK yang sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam Perjanjian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ; 19.4. Semua Kuasa dan wewenang yang diberikan dalam perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus jika pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan para pihak dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku atau mengesampingkan pasal 1813 dan pasal 1816 KUH Perdata. 19.5. Judul pada setiap Pasal Perjanjian dipakai hanya untuk memudahkan membaca perjanjian karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas isi perjanjian. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) guna memenuhi syarat administratif diberikan materai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.




32

PIHAK KEDUA [PT./CV....................]

PIHAK PERTAMA PT. Perkebunan Nusantara .....

[ _______________] Direktur

[_______________________] Direktur ---------------




33

Lampiran 1-8 KOP SURAT PENYEDIA BARANG DAN JASA FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUAT, PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR TENTANG KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN USAHA YANG DIMILIKI Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk & atas nama

:

Alamat

:

Telepon

:

Fax

:

E – Mail

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.........................menyatakan : 1. Segala Dokumen yang kami berikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan ternyata tidak benar/palsu, maka kami, bersedia untuk dituntut secara pidana dan perdata serta bersedia dimasukan dalam daftar hitam (Black List) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 3. Kami bersedia memberikan data apabila sewaktu-waktu panitia meminta/memerlukan dokumen asli untuk keperluan penilaian kualifikasi. Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, .................... PT. ........................... Materai 6000 .................................... Jabatan




34

lampiran 1- 9

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN PENGADILAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk & atas nama Alamat Telepon Fax Email

: :

** Direktur Utama / Direktur

: : : : :

(Nama Perusahaan)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ........................................ menyatakan: 1. Perusahaan dan Penanggungjawab Perusahaan seperti tersebut di atas saat ini tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana. 2. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa pernyataan yang telah kami berikan ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut/dikenakan sanksi dan dimasukkan pada daftar sanksi Perusahaan dan/atau dikeluarkan dari daftar Registrasi Perusahaan. Demikian pernyataan ini kami buat/berikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada tekanan dari pihak manapun. ................., .............. 2016 PT/CV ......................... Meterai Rp. 6000 Cap Perusahaan

Nama Terang ** Jabatan

** Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur Utama/Direktur/KepalaCabang/Kuasa Direktur) yang tercantum dalam akte perusahaan




35

Lampiran 1-10

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN PUPUK/BAHAN BAKU PUPUK Yang bertanda tangan dibawah ini ; Nama Tempat & tgl lahir : Jabatan dalam Perusahaan Nama Perusahaan Alamat

: **) : : :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa ; 1. Perusahaan kami memiliki persediaan Pupuk/bahan baku pupuk dengan uraian sebagai berikut ; a. Jenis Pupuk : b. Jumlah (Kuantum) Ready Stock : Kg c. Lokasi Penyimpanan : Gudang …. d Alamat Penyimpanan : e. Status tempat penyimpanan : Milik Sendiri/Sewa ( pilih salah satu ) f. Spesifikasi ; f.1. asal pupuk/pabrikan : f.2. merk/nama pupuk : f.3. kadar hara : (uraikan) 2. Kami bersedia dan tidak berkeberatan jika Panitia AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan melakukan pemeriksaan terhadap status dan kebenaran kepemilikan pupuk diatas termasuk memperlihatkan asli bukti-bukti kepemilikan seperti yang dipersyaratkan dalam RKS/dokumen pelelangan. 3. Kami bersedia dikenakan sanksi administratif dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pelelangan bila kami tidak dapat membuktikan kebenaran dan keabsahan status kepemilikan pupuk/bahan baku pupuk, spesifikasi pupuk/bahan baku pupuk dan keterangan lain yang kami nyatakan diatas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dalam proses pelelangan untuk objek pekerjaan *............................. .........., ............2016 PT/CV............ .

Keterangan ; * Disesuaikan dengan nama objek pekerjaan yang dilelangkan

Meterai Rp. 6000 Cap Perusahaan

Nama Terang ** Jabatan.........





36

Lampiran 1-11

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk & atas nama Alamat Telepon Fax Email

: :

** Direktur Utama/Direktur

: : : : :

(Nama Perusahaan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak akan menuntut kerugian apapun pada Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan sebagai Pengguna Jasa, apabila dikemudian hari karena kondisi keuangan perusahaan, Prakualifikasi dan/atau Pelelangan dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. ................., .............. 2016 PT/CV......................... Meterai Rp. 6000 Cap Perusahaan


**

Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur Utama/Direktur/KepalaCabang/Kuasa Direktur) yang tercantum dalam akte perusahaan




37

Lampiran 1-12

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DAFTAR HITAM

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk & atas nama Alamat Telepon Fax Email

: :

** Direktur Utama / Direktur

: : : : :

(Nama Perusahaan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Perusahaan yang tersebut diatas berkinerja baik dan tidak masuk daftar hitam Rekanan. 2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa pernyataan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut dikenakan sanksi Perusahaan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. ................., .............................. 2016 PT/CV......................... Meterai Rp. 6000 Cap Perusahaan


**





38

Lampiran 1-13

FORMAT SURAT KUASA MELAKUKAN KONFIRMASI KEBENARAN SALDO REKENING BANK KOP SURAT PERUSAHAAN PESERTA PELELANGAN (dibuat di atas kertas ber kop cetak asli, bukan fotocopy, hasil scanner ataupun fax) ________________________________________________________________________

SURAT KUASA Kepada Yth. Pimpinan Bank ...................... Jl. ........................................... di ................................... Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Alamat

: *) : :

Yang bertindak atas nama PT/CV …………………… yang memiliki rekening pada Bank ………………….. dengan nomor rekening ……………………….., dengan ini memberikan kuasa kepada Panitia AD Hoc Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan selama 15 (lima belas) hari untuk melakukan konfirmasi mengenai kebenaran saldo rekening bank atas nama perusahaan kami tersebut. Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan.

Penerima Kuasa, Panitian AD Hoc Pelelangan Pengadaan Pupuk Bersama Semester II Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan

......, ………. 2016 PT/CV………………………. Pemberi Kuasa,

Materai Rp.6.000, , cap perusahaan

Keterangan :




39

*)


Lampiran 1-14

KOP SURAT DATA PAKET SEDANG DIKERJAKAN No.

Nama Pekerjaan

Pemilik Pekerjaan

No. Kontrak

Nilai Kontrak (Excl.PPN)

Progres Pekerjaan Nilai (Rp) Persentase (%)

........,............. PT/CV,........ Materai 6.000 Nama Terang Jabatan

*

Ditandatangani diatas materai 6000 dan distempel Perusahaan





40

Keterangan

: Jl. Proklamasi No. 25 Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia Website :

Recommend Documents