Fasilitasi Assessment Center oleh PUSPENKOM ASN-BKN dengan tahapan:

Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai (Aparatur Sipil Negara) dalam suatu jabatan, dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

A. Proses fasilitasi Assessment Center Fasilitasi Assessment Center oleh PUSPENKOM ASN-BKN dengan tahapan: 1. Setiap

instansi

pengusul

yang

berasal

dari

Pemerintah

Daerah

agar

menyampaikan surat permintaan fasilitasi penilaian (assessment) kepada Kepala PUSPENKOM ASN-BKN dengan tembusan kepada kepala BKN dan Kepala Kanreg BKN setempat, dan untuk Instansi Pusat cukup menyampaikan permintaan fasilitasi kepada Kepala PUSPENKOM ASN-BKN dengan tembusan Kepala BKN. 2. Isi surat permintaan menjelaskan kebutuhan terkait:  Tujuan penilaian (pemetaan atau promosi);  Jabatan yang akan diisi;  Jumlah peserta yang akan dinilai; dan  Tempat dan waktu pelaksanaan. 3. PUSPENKOM ASN-BKN menjawab surat permintaan dan waktu penilaian yang disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak (instansi pengusul dan PUSPENKOM ASN-BKN). 4. Setelah terdapat kesepakatan waktu dan tempat, selanjutnya Tim Assessor PUSPENKOM ASN-BKN menyusun agenda perencanaan penilaian (praassessment) selama 2 (dua) minggu. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini terdiri dari:  Penyusunan MoU kerjasama yang ditandatangani kepala BKN dan instansi pengguna/pengusul;  Pembahasan teknis pelaksanaan penilaian kompetensi; 1

 Pengambilan data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan simulasi penilaian (assessment). Dalam hal ini Tim Assessor akan menggali data dengan cara melakukan wawancara dengan para pengambil keputusan, seperti:

Sekretaris

Jenderal/Gubernur/Wagub/Bupati/Wabup/Sekda

dan

kepala BKD. Disamping itu Tim juga akan mengumpulkan data sekunder antara lain berupa renja, renstra, visi dan misi Instansi/Daerah, dan capaian/target kinerja;  Memastikan

kompetensi

yang

dibutuhkan

untuk

para

calon

pejabat

(assessee), dengan meminta dokumen kompetensi tersebut untuk ditanda tangani

Pimpinan

Kementerian/Lembaga/Gubernur/Bupati

atau

pejabat

lainnya yang berwenang sebagai tanda kesepakatan kompetensi yang akan dijadikan dasar dalam penilaian;  Penyusunan simulasi pada saat penilaian kompetensi disesuaikan (tailor made) dengan kebutuhan instansi pengguna. 5. Pelaksanaan assessment untuk setiap kelompok (batch) terdiri dari 6 (enam) orang dengan waktu 2 (dua) hari kerja, dan dilanjutkan dengan pengolahan hasilnya selama 1 (satu) minggu / 7 (tujuh) hari kerja. 6. Seluruh laporan penilaian kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PUSPENKOM ASN-BKN dan/atau Kantor Regional BKN ditetapkan oleh Kepala PUSPENKOM ASN-BKN sebagai Penanggung Jawab dan Penjamin Mutu Hasil Penilaian Kompetensi; 7. Penyampaian hasil penilaian kepada instansi pengguna akan dipaparkan oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN-BKN atau pejabat lain yang ditunjuk.

2

Kegunaan Penilaian Kompetensi Seleksi Promosi Rotasi

Identifikasi gap kebutuhan kompetensi

Digunakan untuk mendapatkan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan

Memberikan gambaran tentang gap kompetensi pegawai yang perlu dikembangkan

Pengembangan Memberikan gambaran tentang kebutuhan pengembangan pegawai (pelatihan, rotasi, mentoring, dan lain-lain)

Identifikasi kader Pimpinan

Diperoleh kader potensial untuk pimpinan kedepan (talent pool)

Proses Assessment Center ASN Instansi

Assessment Center Persiapan

Seleksi Admtrs. Prestasi Kerja/Kinerja Disiplin Tes Substansi

Pimpinan Instansi

Hasil & Rekomendasi

Wawancara NS

BAPERJAKAT

Pelaksanaan Pengolahan

BAPERJAKAT/ PANSEL

Instansi

Promosi

Rotasi

Pengembangan

Talent Pool

Feedback

3

Alur Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi ASN Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaan Negara PERSIAPAN Waktu: 175 jam (25 hari x 7 jam) PIC: Kabid Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Output: Surat dan dokumen

PELAKSANAAN Waktu: 35 jam (5 hari x 7 jam) PIC: Administrator, Assessor, Tester, Narasumber Output: Dokumen

•Menerima Permohonan Penilaian Kompetensi ASN dari Instansi Pemohon; •Menyiapkan Jawaban Surat Permohonan Penilaian Kompetensi ASN; •Pengambilan Data Awal; •Membuat Kesepakatan (MOU) Penilaian Kompetensi; •Mereview Standar Kompetensi; •Menyusun Simulasi, Kompetensi, dan Potensi.

•Pelaksanaan Tes Psikometri; •Pelaksanaan Penulisan Proposal (Proposal Writing); •Pelaksanaan Simulasi Diskusi / LGD; •Pelaksanaan Simulasi Presentasi; •Pelaksanaan Wawancara; •Pelaksanaan Assessor Meeting.

PELAPORAN Waktu: 175 jam (25 hari x 7 jam) PIC: Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Administrator, dan Assessor Output: Dokumen PENDOKUMENTASIAN HASIL Waktu: 4 jam (1 hari) PIC: Kabid Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Output: Arsip Dokumen

•Penyusunan Laporan Penilaian Kompetensi; •Melaporkan / Presentasi Hasil Penilaian Kompetensi pada Instansi Pemohon.

Laporan hasil penilaian kompetensi didokumentasikan baik dalam bentuk soft file maupun dokumen yang akan diarsipkan dalam tempat penyimpanan arsip dokumen laporan hasil penilaian kompetensi.

4

Tahapan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Penentuan Kompetensi

• • • •

Penyusunan Simulasi

• Penentuan alat ukur yang disesuaikan dengan standar kompetensi yang ditetapkan • Menyusun Simulasi (In-Tray, Proposal Writing, Presentasi, Analisis Kasus, LGD, Role Play) • Validasi/uji coba simulasi

Pelaksanaan Assessment

• Psikotes dan Penilaian Kompetensi • Integrasi data (assessor meeting)

Laporan Hasil Assessment

Bahan struktur organisasi Visi dan Misi Informasi jabatan, diskripsi kerja, kondisi dan informasi lainnya Review kompetensi dan penetapan standar kompetensi

• Penyusunan Laporan Individual • Laporan Komprehensif • Presentasi hasil kepada user

B. Perencanaan tahun 2015 - 2019 Salah satu

Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah

Nasional (RPJMN)

PUSPENKOM ASN-BKN dalam tahun 2015 – 2019 yaitu melakukan penilaian kompetensi Pejabat ASN secara bertahap mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sampai dengan Pelaksana, sebagaimana dalam Roadmap penilaian potensi dan kompetensi ASN (2015-2019) berikut ini:

5

Profil potensi & kompetensi ASN/Talent Pool (Kader Pimpinan Instansi)

2017-2018 2015-2016 2014

Model & aplikasi Assessment

JPT Pratama & Administrator Pusat dan Daerah

2019 JPT

JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas

Pratama, Pelaksana

Kesesuaian Jabatan

(Job Fit)

Profesionalisme ASN

C. Program Penilaian JPT tahun 2015 - 2019 Program

PUSPENKOM

ASN-BKN

tentang

penilaian/pemetaan

potensi

dan

kompetensi JPT periode 2015 – 2019: Tahun

Jumlah JPT

2015

1.000

2016

1.600

2017

1.700

2018

1.850

2019

2.000

Pemetaan JPT tersebut diatas dimaksudkan untuk mendapatkan calon Pejabat JPT Pratama dan Madya yang kompeten (Talent Pool) secara nasional. Pemetaan 6

tersebut berasal dari seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga (K/L).

D. Hasil Penilaian Kompetensi dan Gambaran Umum Hasil Pemantauan

Hasil Penilaian Kompetensi Pemetaan Pegawai : - profil - kekuatan - kelemahan - saran penempatan - saran pengembangan Promosi Pegawai : - Memenuhi Syarat (MS) - Masih Memenuhi Syarat (MMS) - Kurang Memenuhi Syarat (KMS)

Gambaran Umum Hasil Pemantauan  Secara umum tingkat mobilitas Assessee Memenuhi Syarat (MS) dan Masih Memenuhi Syarat (MMS) lebih tinggi daripada Assessee yang Kurang Memenuhi Syarat (KMS).  Sebesar 51 persen Assessee MS dan 36 persen Assessee MMS telah dipromosikan.  Dari jumlah Assessee MS dan MMS yang promosi, sekitar 2/3 dipromosikan sesuai saran AC-BKN.  Dari jumlah Assessee MS dan MMS yang dirotasi, sekitar 50 persen sesuai saran AC-BKN.

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Penilaian Kompetensi PNS (Tim Puspenkom PNS BKN, 2010)

7

E. Profil Assessor PUSPENKOM ASN-BKN didukung Assessor terlatih baik didalam maupun di luar negeri dengan bekerja sama dengan: 1. Dalam Negeri, diantaranya: PPM, Dinas Psikologi AD, GAIA Solution, Daya Dimensi Indonesia (DDI) dan HayGroup 2. Luar Negeri, diantaranya: Philipina, Thailand, Australia, Jerman, dan China

F. Metode penilaian No.

Metode

1. 2.

Assessment Center (AC) Quasi AC

3.

Psikometri

Jenjang Jabatan

Keterangan

Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator, Pengawas, Pelaksana CPNS, Pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan

G. Fasilitas yang dimiliki

Ruang Pengarahan 8

Ruang Individu (Saat Wawancara)

Ruang Diskusi (Saat LGD) 9

Ruang Presentasi

Ruang Pengamatan

10

Ruang Rapat Assessor

Ruang Perekaman Data

11

H. Narasumber PUSPENKOM ASN-BKN didukung sejumlah narasumber berasal dari : Pejabat Pimpinan Tinggi, Praktisi dan Akademisi yang kompeten dibidangnya.

Assessor dan Narasumber PUSPENKOM ASN-BKN I. Pengalaman fasilitasi Penilaian Kompetensi Sejak tahun 2006 sampai dengan 2014, PUSPENKOM ASN-BKN telah melakukan penilaian kompetensi sejumlah 9.698 ASN yang meliputi: a. Promosi Pegawai No

Instansi

Tahun

1

Badan Kepegawaian Negara

2006 s.d. 2014

2

Kementerian Kelautan &

2010

Jumlah Assessee

Target Jabatan

3.135

Calon Eselon I, Calon Eselon II, Calon Eselon III, Calon Eselon IV, Calon Assessor, Calon PNS

23

12

Calon Eselon I

Perikanan 3

Badan Pusat Statistik

2011 s.d. 2013

119

Calon Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi)

4

Pemkot Bontang

2011, 2014

50

Calon Sekda (Eselon IIa dan Eselon IIb), Calon Eselon II

5

Pemkab Hulu Sungai Tengah

2011, 2013

12

Calon Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi), Calon Sekda (Eselon IIa)

6

Pemkab Berau

2011, 2012

10

Calon Sekda (Eselon IIa), Calon Kadis Pendidikan

7

Kemenakertrans

2011

24

Calon Assessor

8

Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

2011 s.d. 2014

81

Calon Eselon I (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya), Calon Eselon II, Calon Eselon IV (Pengawas)

9

Pemkot Balikpapan

2011 s.d. 2014

285

Calon Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi), Calon Eselon III (Administrator), Calon PNS

10

Lembaga Administrasi Negara

2012

14

Calon Kepala LAN (Jabatan Pimpinan Tinggi Utama/Eselon Ia)

11

Arsip Nasional RI 2012 s.d. 2014

90

Calon Kepala ANRI, Calon Deputi ANRI (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon Ia), Calon Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi), Calon Eselon III (Administrator), Calon Auditor.

12

Pemprov Maluku

108

Calon Eselon II (Jabatan

2012, 2013 13

Pimpinan Tinggi) 13

Pemkab Buru Selatan

2012

78


14

Kementerian 2013 Pekerjaan Umum

117

Calon Assessor

15

Pemprov Sumatera Selatan

2013, 2014

146

Calon Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi), Calon Eselon III (Administrator)

16

Pemkot Banjarmasin

2013

160


17

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

2014

53

Calon Eselon III (Administrator), Calon Eselon IV (Pengawas)

18

Ombudsman RI

2014

5


19

Pemkab Muaraenim

2014

80


20

Pemkab Musi Banyuasin

2014

4


Jumlah Assessee

4.594

b. Pemetaan Pegawai No

1

Instansi

Badan Kepegawaian Negara

Tahun

2006 s.d. 2012

14

Jumlah Assessee

Jenjang Jabatan

2.227

BKN Pusat, Kanreg Manado, Kanreg Yogyakarta, Kanreg Pekanbaru, Kanreg Denpasar, Kanreg Makassar, Kanreg Jayapura (Eselon II,

Eselon III, Eselon IV, Pelaksana, Jabatan Fungsional) 2

Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional

2007

24

Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi)

3

Pemprov Maluku

2007

40

Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi), Eselon III (Administrator)

4

Pemkot Tangerang

2008

400


5

Pemprov Jawa Timur

2008

49

Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi), Jabatan Fungsional

6

Pemprov Kalimantan Timur

2008

18

Jabatan Fungsional

7

Pemkab Banyuwangi

2009

30


8

Pemkab Buru Selatan

2009

34


9

Pemkab Kutai Kartanegara

2009

23


10

Pemkab Malinau

2009

6


11

Pemkab Kutai Timur

2009

31

Eselon III (Administrator)

12

Pemkab

2009

69

Eselon II (Jabatan Pimpinan

15

Sampang

Tinggi)

13

Pemkot Bontang

2009 s.d. 2012

451

Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi), Eselon III (Administrator), Eselon IV (Pengawas)

14

Pemkab Tanjung Jabung Timur

2009 s.d. 2011

183

Eselon III (Administrator), Eselon IV (Pengawas), Pelaksana

15

Kementerian Kelautan dan Perikanan

2010, 2011

245

Eselon III, Eselon IV (Pengawas), Pelaksana

16

Pemkab Hulu Sungai Tengah

2010, 2011

155

Eselon II, Eselon III, Eselon IV (Pengawas)

17

Pemkot Tanjung Pinang

2010, 2011, 2014

161

Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Eselon III (Administrator)

18

Arsip Nasional RI

2011

10


19

Pemkot Balikpapan

2011 s.d. 2014

181

Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi), Eselon IV (Pengawas)

20

Pemprov Gorontalo

2012, 2013

122

Eselon III (Administrator), Eselon IV (Pengawas)

21

Kementerian Pekerjaan Umum

2013

33

Eselon IV (Pengawas)

22

Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

2013

34

Eselon IV (Pengawas), Pelaksana

16

23

Pemkab Berau

2013

60


24

Pemkab Bulungan

2013

82

Eselon III (Administrator), Eselon IV (Pengawas)

25

Pemprov Sumatera Selatan

2013

38


26

Pemkot Banjarmasin

2013, 2014

266


27

Pemkab Muaraenim

2014

34


28

Radio Republik Indonesia

2014

17


29

Pemkab Musi Banyuasin

2014

81


Jumlah Assessee

5.104

Berikut ini beberapa kegiatan penilaian kompetensi di PUSPENKOM-ASN BKN

Saat presentasi oleh assessee untuk calon Kepala Lembaga Instansi Pusat

17

Saat diskusi assessee untuk calon Kepala Lembaga Instansi Pusat

Assessee calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Instansi Pusat 18

Selain di BKN Pusat Jakarta, Assessment Center BKN didukung sejumlah Assessment Center Kantor Regional BKN, seperti di: Kantor Regional VII BKN Palembang, Kantor Regional X BKN Denpasar, dan Assessment Center yang lain. Untuk peningkatan pelayanan penilaian PUSPENKOM ASN-BKN melakukan kolaborasi dengan melibatkan Assessor dalam satu Ikatan Assessor SDM Aparatur (IASA) yaitu Assessor Kantor Regional BKN serta instansi lainnya yang memiliki Assessment Center yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan penilaian kompetensi.

J. Biaya Dalam hal pembiayaan fasilitasi Assessment Center oleh PUSPENKOM ASN mengacu pada Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BKN, setelah ijin prinsip penggunaannya terbit (masih dalam proses pengajuan), sebagai berikut : Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1. Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil : a. Assessment Center 2 hari

Satuan

Tarif

per peserta

Rp. 6.000.000,00

per peserta

Rp. 3.800.000,00

per peserta

Rp. 2.800.000,00

per peserta

Rp.

per peserta

Rp. 1.100.000,00

(untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, per batch minimal 6 peserta) b. Quasi Assessment Center 1 hari (untuk Jabatan Administrator, per batch minimal 6 peserta) c. Quasi Assessment Center 1 hari (untuk

Jabatan

Pengawas,

per

batch

minimal 6 peserta) d. Konseling/Feedback pasca penilaian

700.000,00

kompetensi (minimal 6 peserta) 2. Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil a. Psikometri dan Wawancara 19

(untuk Jabatan Pimpinan Tinggi) b. Psikometri dan Wawancara

per peserta

Rp.

800.000,00

per peserta

Rp.

600.000,00

per peserta

Rp.

400.000,00

per peserta

Rp.

300.000,00

a. Pengembangan Kompetensi 2 hari

per peserta

Rp. 2.500.000,00

b. Pengembangan Kompetensi 4 hari

per peserta

Rp. 4.700.000,00

(untuk Jabatan Administrator) c. Psikometri dan Wawancara (untuk Jabatan Pengawas) d. Psikometri, laporan pendek (untuk Semua Jabatan) e. Psikometri, laporan rangking (untuk semua jabatan) 3. Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Sepanjang belum diterbitkannya ijin prinsip PNBP tersebut oleh Kementerian Keuangan, maka pembiayaan fasilitasi Assessment Center oleh PUSPENKOM ASNBKN sebagai berikut : 1. Segala biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran yang berjalan dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi; 2. BKN dalam hal ini PUSPENKOM ASN-BKN hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan, dan biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur standar biaya. Honor-honor tersebut sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) instansi pengusul. 3. Pembiayaan pada angka 2 didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis instansi pengusul;

20

4. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang ditindaklanjuti dengan surat penetapan dan/atau surat penugasan dari Sekretaris Utama BKN atau Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN-BKN. 5. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : a. PUSPENKOM ASN-BKN, Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur, 13640, Telp./Fax. (021) 8091744. b. Kantor Regional BKN di seluruh Indonesia.

Jakarta,

Maret 2015

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN,

Ahmad Jalis, M.A. NIP. 19610212 198509 1 001

21

22

Fasilitasi Assessment Center oleh PUSPENKOM ASN-BKN dengan tahapan:

Recommend Documents