DEPARTEMEN KEUANGANREPUBLIKINDONESIA PERBENDAHARAAN DIREKTORAT JENDERAL KANTORWILAYAHI BANDAACEH GKN BANOAACEH JL TGK CHIK DITIROBANOAACEH
IEIP FAXUTU E r|rd
: : :
(0651)- 2S6G22a8ta (0c51)-24€2 Atl+_tn$O'lep.rbfid.ha..n.go.td
Nomor Sifat Perihal
S- 1508AruPb.01/BD.05/2008 13Juni2008 Penting No. PER-19/PB/2008 Penyampaian PeraturanDirjenPerbendaharaan dan SuratEdaranDirjenPerbendaharaan No. SE-2ZPB/2008 Lampiran 2 (dua)berkas Yth. ParaKepalaKPPN di lingkunganKanwilI DJPBBandaAceh Sehubungan dengantelahditetapkannyaPeraturanMenteriKeuanganNomor1711PMW2007 tentangSistemAkuntansidan PelaporanKeuanganPemerintah PusatsebagaipenggantiPerMenKeu yaitu: Nomor:59/PMIV2005, bersamaini di sampaikanpetunjukpelaksanannya, 1. PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaan NomorPER-19/PB/2008 tentangPengenaanSanksi paianLaporanKeuangan. atasKeterlam batanPenyam 2. Surat Edaran DirekturJenderalPerbendaharaan Nomor SE-2UP812008 tentang Penerapan . PeraturanMenteriKeuanganNomor171IPMK.05|2007 pelaksanaanya. Demikian untukdipedomani
eyAik lsnaeniGunarto .060044158
INDONESIA REPUBLIK KEUANGAN DEPARTEMEN JENDERALPERBENDAHARMN DIREKTORAT
PERATURANDIREKTURJENDERALPERBENDAHARMN NOMORPER. 19 /PB/2008 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORANKEUANGAN PENGENAAN SANKSIATASKETERLAMBATAN 171IPMK.O5I2OO7 KEUANGAN NOMOR MENTERI SESUAIDENGANPERATURAN PUSAT KEUANGAN PEMERINTAH PELAPORAN TENTANGSISTEMAKUNTANSIDAN PERBENDAHARMN, JENDERAL DIREKTUR Menimbang '. a. bahwa proses penyusunanLaporan Keuangan PemerintahPusat
secara keseluruhanharus dilaksanakansebagaimanamestinya dan disajikantepatwaktu; b . bahwa Kuasa PenggunaAnggaran sebagai Unit AkuntansiKuasa PenggunaAnggaran (UAKPA) melakukankegiatan akuntansidan pelaporankeuangantingkat Satuan Kerja serta wajib menyampaikan laporan keuangansetiap bulan ke KPPN dan unit vertikal yang sesuaijadwalwaktuyangditetapkan; membawahinya bahwa Kantor Wilayah sebagai Unit Akuntansi PembantuPengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan tingkat Satuan KerJa dan wajib menyampaikan laporan keuangan setiap lriwulan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaanserta unit eselon I yang membawahinya sesuaijadwalwaktuyangditetapkan; d menyampaikan bahwadalamhal UAKPAdan UAPPA-WterlambaUlalai laporansebagaimanadimaksudpada huruf b dan c, KantorWilayah dan KPPNdiberikewajibanuntuk DirektoratJenderalPerbendaharaan diatur dalam Pasal 73 Peraturan sebagaimana memberikansanksi 171/PMK.O512007 tentangSistemAkuntansi Nomor MenteriKeuangan Pusat; dan PelaporanKeuanganPemerintah pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhuruf bahwaberdasarkan a, b, c, dan d, perlu menetapkanPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaantentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan PenyampaianLaporanKeuanganSesuai dengan PeraturanMenteri tentangSislem Akuntansidan Keuingan Nomor 171IPMK.0512OO7 Pusat; Pemerintah Pelaporan Keuangan
Mengingat
Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuanganNegara Undang-Undang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, NegaraRepublikIndonesia Nomor4286); Tambahan Lembaran 2 . Undang-Undang Nomor1 Tahun2004tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 4355); Undang-UndangNornor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4400); hy (
4. PeraturanMenteriKeuanganNomor171IPMK.05l2OO7 tentang Sistem Akuntansidan Pelaporan KeuanganPemerintahPusat; 5. PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor PER-24/PB|1OOB tentang PelaksanaanPenyusunanLaporan KeuanganKementerian Negara/Lembaga; MEMUTUSKAN: MCNetapKaN: PERATURANDIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS KETERISMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR171/PMK.O5I?OO7 TENTANGSISTEMAKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANPEMERINTAH PUSAT. BAB I PROSEDURPENYAMPAIAN I.3PORANKEUANGAN Pasal1 TingkatKantorPelayananPerbendaharaan Negara(KPPN) (1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib menyampaikanlaporan keuangan setiap bulan ke KPPN berupa LaporanRealisasiAnggaran(LRA),Neraca,dan Arsip Data Komputer (ADK). (2) Laporan keuanganyang disampaikanharus dilampiribukti Register PengirimanLaporanKeuanganbulan sebelumnyake Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) atau Unit AkuntansiPembantuPenggunaAnggaranEselon| (UAPPA-El). (3) Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA ke KPPN selambatlambatnya7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutanberakhir sebagai bahan rekonsiliasidata dan pengawasanatas kelaatan perundang-undangan. terhadapperaturan
Pasal2 TingkatKantorWilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan (1)Unit AkuntansiPembantuPenggunaAnggaranWilayah(UAPPA-W) EjE menyampaikanlaporan keuanoan setiao triwulan ke Kantor Wii{ran DiiektoratJenderalPerbendah-araan berupaTaporanRealisasi Anggaran(\ll), Neraca,dan ArsipDataKomputer(ADK). (2) Laporan keuanganyang disampaikanharus dilamffi bukti Register PengirimanLaporanKeuanganke UAPPA-E1triwulansebelumnya. (3) PenyampaianLaporan Keuangan UAPPA-W kg Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaanselambat-lambatnya 12 (dua belas)t13trt fsrta setelahlriwulanbersangkutan berakhirsebagaibahan rg.kopjliasi data dan pengawasanatas ketaatan terhadapperaturan
perundangundanOan, ;1..rr.
Pasal3 Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaandan KPPN selaku Kuasa BendaharaUmum Negara di daerah berkevrajibanm9.ryglk?L sanksi kepada Xpn i"n UAppn-W dalam hat-RPA dan UAPPA-W laporankeuangan' menyampaikan terlglvlg .' BABII SANKSI Pasal4 Negara(KPPN) Perbendaharaan TingkatKantorPelayanan laporan (1) Dalam hal KuasaPenggunaAnggaranbelum menyampaikan keuangansebagaimanadimaksuddalam Pasal 1 ayat (1), KPPN menerbitkan Surat Perin_gatanPenyampaian. Laporan .Keuangan/ ini)' DirekturJenderalPerbendaharaan (Z) ;ifa sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannyaSPzLK' Kuasa PenggunbAnggaran tidak menyampaikanlaporan keuangan bulanan, Xppttt mengenakansanksi berupa penundaan pe.nerbitan sF.zDatas SPM yang diajuranoleh sdtuan Kerjayang bersangkutan. (3) Dalam hal pengenaansanksi sebagaimanadimaksud pada aya! (21 KppN menerbitkanSurat PemberitahuanPengenaan Sanksi/SP2S kepada Satuan Kerja yang belum menyampaikanlaporan keuangan (formatsebagaiman'a tercantumdalam Lampiranll PeraturanDirektur ini)' JenderalPerbendaharaan Pasal5 dimaksuddalamPasal4 SP2D sebagaimana (1) Penundaanpenerbitan maupun SPM-LS ayat (2) dikenakanterhadapSPM-UP/TUP/GUP Pengeluaran. kepadaBendahara (2) PenundaanpenerbitanSP2D juga dilakukanterhadapSatuanKerja SIMAK'BMN menggunakan dan melaporkan.FY\ yangtidakmenyusun serta tidak menyampaikanlaporan keuanganke unit vertikalyang SatuanKerjayangbersangkutan. membawahi dimaksudpada ayat (1), (3) Penundaanpenerbitan sP2D sebagaimana Pegawai, Belanja SPM-LS ke pihak SPM-LS dikecualikanterhadap k e t i g ad, a nS P MP e n g e m b a l i a n . KuasaPengguna Anggaran dari (4) Pengenaan sanksitidakmembebaskan laporarikeuangankepadaKPPN' kewajibanmenyampaikan Pasal6
laporankeuangansetelahbatas ApabilaSatuanKerjatelahmenyampaikan dimaksuddalamPasal4 ayat (2), KPPNmenerbitkan waktusebagaimana Pengenaan Sanksi/SP3S(format Surat Pemberitahuan@!gtan -dalam LampiranV PeraturanDirekturJenderal sebagaimanatercantum r aan ini).(fr1 Perbendaha n
"rU
Pasal7 TingkatKantorWilayahDirektoratJenderalPerbendaharaan (1). Dalam hal UAPPA-W belum menyampaikanlaporan keuangan ' ''sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2, .Kantor Wilayah Direktorat menerbitkanSurat PeringatanPenyampalan JenderalPerbendaharaan Laporan Keuangan/SP2LK(fOrmat sebagaimana tercantum dalam ini). Lampiranlll peraluranDirekturJenderalPerbendaharaan (2) Jika sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannyaql2LK, UAPPA-Wtidak rienyampiikan LaporanKeuanganTriwulanan,Kantor Wilayah Direktorat'JenderalPeibendaharaandapat mengenakan sanksi. (3) Dalam hal pengenaansanksisebagaimanadimaksudpada aya!_(?I KantorWilayahbirektorat JenderalPlrbendaharaanmenerbitkanSP2S belum menyampaikanlaporan kepadaKantorwilayah/UAPPA-Wyang dalam Lampiran lV teicantum keuangan (format sebagaimana ini). Perbendaharaan PeratuianDirekturJenderal (4) Pengenaansanksi sebagaimanadimaksudpada ayat (2), diberikan kepada: a. seluruh satuan Kerja di bawah UAPPA-W tersebut, di mana UAPPA-W dimaksud belum menyampaikan laporan keuangan tanpa pemberitahuanke Kantor wilgvah Direktorat Jenderal dan instansivertikalUAPPA'Wdimaksud; Perbendaharaan belum menyampaikanlaporan keuanganke b. satuan Kerja - yang . UAPPA.W be|um menyampaikan|aporan mana UAPPA-W, di satuan Kerja ketidaktengkapan keuangandengan pemberitahuan yang menyaripaikan laporan keuangan ke Kantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaha,aandan instansivertikalUAPPA-W dimaksud. dimaksudpadaayat(4) berupa: (5) Pengenaansanksisebagaimana UP dan TUP; penerbitan dispensasi a. Penundaan b. PenundaanpenerbitansP2O kepada satuan Kerja sebagaimana dimaksudpadaayat(4) hurufa dan b diatas; revisiDIPA; c. Penundaan d. Sanksitain yang ditentukansendirioleh KantorWilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan.
P a s aB l
:
Apabila UAPPA-W telah menyampaikanlaporan keuangansetelah batas waktu sebagaimanadimaksuddalam Pasal 7 ayat(2), K91!o1 Wilayah Direktoral Jenderal PerbendaharaanmenerbitkanSP3S (formatsebagaimana tercantumdalam LampiranVl PeraturanDirektur ini). JenderalPerbendaharaan !,la
,,r
B A BI I I I.AIN-LAIN KETENTUAN Pasal9 Pengenaansanksi mulai dilaksanakanterhadap penyampaianlaporan keuanganbulanFebruari2008dan transaksiSPM mulaibulanMaret2008 sesuai dengan ketentuandalam PeraturanMenteri KeuanganNomor 171IPMK.O512007 tentang Sistem Akuntansidan PelaporanKeuangan Pemerintah Pusat. BAB IV PENUTUP KETENTUAN P a s a 1l 0 I
Pada saat PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaan ini mulaiberlaku, Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER-0ZPB/2006 tentang PenetapanSanksi oleh KPPN atas KeterlambatanPenyampaian Laporan Keuangansesuai dengan PeraturanMenteri KeuanganNomor 59/PMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan PelaporanKeuangan tidakberlaku. Pemerintah Pusatdicabutdan dinyatakan Pasal11
,
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini mulai berlaku pada tanggalditetapkan. pengumuman memerintahkan Agar setiaporangmengetahuinya, Peraturan ini dengan penempatannyadalam Direktur Jenderal Perbendaharaan ' BeritaNegaraRepublik lndonesia.
Ditetapkan diJakarta padatanggal J Juni
"
ffi
IREKTURJENDERAL,
2008
LAMPIRANI PERATURAN DIREKTUR JENOEML PERBENOAHARMN /PBNOOSTENTANG PENGEI'IMN NOMOR PER. 19 SANKSI ATAS KETERIJMBATAN PENYAMPAIANI-APORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATUMN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.O5/2007TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PEIAPOMN KEUANCIANPEMERINTAH PUSAT
KOPSURAT tanggal,bulan,tahun Nomor Sifat Hal
l K. P : SP2LK-.........//VPB . .. . . . | 2 O X X : Segera : Surat PeringatanPenyampaianLaporanKeuangan
Yth. KepalaKantor/Satuan Kerja .
bahwa Berdasarkan catatandalampembukuankeuangankami,dapatdikemukakan Kantor........ .... yang Saudarapimpin belum menyampaikanlaporankeuangan (LaporanRealisasiAnggaran dan Neraca) sebagai bahan rekonsiliasisesuai dengan tentangSistem ketentuandalam PeraturanMenteriKeuanganNomor 171/PMK.05|2O07 Pusat. Akuntansi dan PelaporanKeuanganPemerintah tercantumdalamPasal73 PeraturanMenteri Untukmenghindari sanksisebagaimana KeuanganNomor171/PMK'o5|2oo7,|aporankeuanganbu|an'..'.... terimaselambat-lambatnya 5 (lima)hari kerjasetelahtanggalSP2LKini. Jika sampaibatas waktupenyampaian LaporanKeuangandimaksudbelumkami terima,sanksisebagaimana akankamilerapkan. Nomor171/PMK.0512007 diaturdalamPeraturan MenteriKeuangan terimakasih. Saudaradiucapkan Demikian atasperhatian disampaikan KepalaKantor,
NIP Tembusan: 1. KepalaKantorWilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan 2 . K e p a l aS e k s P i e r b e n d a h a r a a n . . .d. .. .. ., . . .
/ /'1
( I
, I
IJMPIRANII
PERATUMN DIBEKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 19 FBI?2OOE TENTANG PENGENMN SANKSI ATAS KETERI.AMBATANPENYAMPAIANI.APORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.O5/2007TENTANO SISTEM AKUNTANSI DAN PEIAPORAN KEUANGAN PEMERTNIAH PUSAT
,t i I
I
I
I t i
I
( t'
KOPSURAT
!: !
tanggal,bulan,tahun Nomor Sifat Hal
: sP 2 S .........^//p 8 ...../Kp.....,t20xx :Segera : SuratPemberitahuan Pengenaan Sanksi
t
IT
i
I t.
? T ," f:' t,
Yth. KepalaKantor/Satuan Kerja
BerdasarkanSurat PeringatanPenyampaianLaporan Keuangan(SP2LK) Nomor SP2LK-...','AIVPB..../KP....lzoxx tangga|..............., dan sampaidengantanggalsuratini dibuat ternyatakewajibanpenyampaian laporankeuanganbelummendapatpenyelesaian, denganini diberitahukan bahwa Kantor/Satuan Kerja Saudaradiberikansanksi penundaanpenerbitan SP2Datas SuratPerintahMembayar(SPM)yang diajukankecualiSPM-LSBelanjapegawai, SPM-LSke pihakketiga,dan SpM pengembalian. PengenaansanksiberlakusampaiKantor/Satuan KerjaSaudaramemenuhikewajiban menyampaikan laporankeuangansebagaimanadiatur dalam PeraturanMenteriKeuangan Nomor 1711PMK.05/2007 tentangSistemAkuntansidan PelaporanKeuanganpemerintah Pusat. Demikian atasperhatian terimakasih. Saudaradiucapkan
KepalaKantor,
Nlf Tembusan: perbendaharaan 1. KepalaKantorWilayahDirektorat Jenderal 2 . K e p a l aS e k s iP e r b e n d a h a r a a n . . . . . . . . . . , . - )
)h-
DTREKT,R JENDEML ::Trr^uy!r 'I' /PB'2OOO TENTANG IY.-Y-X TEX. -per.rVniiinuif "r^*m,mHl PENGE}.IMN 'rrqpOneN sANKsl,ATAs KETERI3MBATAH
peneiuner,ifEy4rygANsEsuAr DENGAN leurenr NoMoRrzrpr,lr.osaooi{E9.4!cAl,t iirvieira"'srsreu perJponeN AKUNTANST oAN xEUeNciiii'C'dilenrNrnx PUSAT
I
, t tI
i t
1
KOPSURAT
I
I
tanggal,bulan,tahun Nomor Sifat Hal
l
, 9
I
: S P 2L K . . . . . . . . A / /8p. . . .... . / F , D . . . . . I Z O X X : Segera : Surat PeringatanpenyampaianLaporanKeuangan
t:
Yth. KepalaKantor i
Berdasarkan catatandalampembukuankeuangankami,dapatdikemukakan bahwa Kantorwilayah '.'.. selakuuAPPA-wyangsaudarapimpinbelummenyampaikan laporankeuangan(LaporanRealisasiAnggarandan Neraca) sebagai bahan reKonsiliasi sesuai dengan kelentuandalam PeraturanMenteriKeuangan Nomor 171lpMK.o5 t2oo7 tentangsistemAkuntansidan peraporan pemerintah pusat. Keuangan Untukmenghindari sanksisebagaimana tercantumdalampasal 73 peraturanMenteri Keuangan Nomor171/PMK.OS/2OOT,laporan keuangan triwu|an............... dapatkami terima selambat-lambatnya 5 (lima)hari kerjasetelahtanggalSP2LKini. Jika sampai bataswaktu penyampaian laporankeuangandimaksudbelumkami terima,sanksi sebagaimana diatur dalamPeraturan MenteriKeuangan Nomor171/pMK.0 srzoozakankamiterapkan, , Demikian disampaikan atasperhatian saudaradiucapkan terimakasih. KepalaKantor,
NIP Tembusan: 1' Direktur JenderalPerbendaharaan pelaporanKeuangan u.p.Direktur Akuntansidan 2. KepalaBidangpembinaan perbendaira raan..... g1) U
i I t
I.AMPIRANIV
PERATURAN DIBEKTUR JENDERAL PERBENDAFTARAAN NOMOR PER. 19 /P8/2008 TENTANG PENGENMN SANKSI ATAS KETERTAMBATANPENYAMPAIANITPORAN KEUANGAN SESUAI OENGAN PERATUMN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.O5/2007TENTANG SISTEM AKUNTANSI OAN PEIAPOMN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
KOPSURAT
tanggal,bulan,tahun
Nomor Sifat Hal
: SP2S.........A/VP8......./8D..../20XX :Segera : SuratPemberitahuan Pengenaan Sanksi(SP2S)
Yth. KepalaKantor
BerdasarkanSurat PeringatanPenyampaianLaporan Keuangan(Sp2LK) Nomor SPZLK-..'.." WPB...../8D..../2OXX tanggal,.........., dan sampaidengantanggalsuratini dibuat ternyatakewajibanpenyampaian laporankeuanganbelummendapatpenyelesaian, denganlni diberitahukanbahwaterhadapKantor/SatuanKerjaSaudaradiberikansanksi PengenaansanksidimaksudberlakusampaiKantor/Satuan KerjaSaudaramemenuhi kewajibanmenyampaikanlaporankeuangansebagaimanadiatur dalam peraturanMenteri KeuanganNomor 171IPMK.05l2OO7 tentangSistemAkuntansidan PelaporanKeuangan Pemerintah Pusat. Demikian atasperhatian Saudaradiucapkan terimakasih
KepalaKantor,
NIP
Tembusan: 1. Direktur JenderalPerbendaharaan Akuntansidan u,p.Direktur Pelaporan Keuangan perbendaharaan..... 2. KepalaBidangPembinaan n t .., '/4-
LAMPIRANV
PERATURAN DTREKTUR JENDERAL PERBENDA}iARAAN NOMOR pER- f9 tpstl2ow TENTANG PENGEI.|AAN SANKSI ATAS KETERIIMBATAT.I PENYAT'PANN LAFORAN KEUANGAN SESUA! DENGAN PERATUMN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171IFMK.O5/2OO7 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PEI.APORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
KOPSURAT
tanggal,bulan,tahun Nomor Sifat Hal
: S P 3 S . . . . .....f W P 8 . . . . . . | K P . . . . . . / 2 O X X : Segera : Surat PemberitahuanPencabutanPengenaanSanksi
:f :]ili :::::f:::i::::: BerdasarkanSurat PemberitahuanPengenaanSanksi (SP2S) Nomor Sp2S-....../ WPB..../KP......'/20XX tanggal.......... dan dengantelahdipenuhinya kewajibanpenyampaian LaporanKeuanganKementerian/Lembaga oleh Kantor/Satuan Kerja Saudara,denganini diberitahukan bahwa sanksi penundaanpenerbitanSP2D atas SPM yang diajukanoleh ;
Kantor/Satuan KerjaSaudaradicabut. DemikianatasperhalianSaudaradiucapkanterirnakasih.
KepalaKantor,
NIP
Tembusan: 1. KepalaKantorWilayahDirektoratJenderalperbendaharaan...... 2. KepalaSeksi Perbendaharaan...... r-1
'J12
ISMPIRAN Vl PERATURANDIREKTURJENDEML PERBENDAHARAAN TENTANGPENGET.IAAN NOMORPER. 19 /PB/zOOE TAPORAN SANKSIATASKFT€RLAMBATA}.I PENYAI,IPATAN KEUANGANSESUAI DENGAN PERATURANMENTERI IEI.ITANOSISTEM KEUANGANNOMOR171/PMK.O52OO7 AKUNTANSIOAN PELAPORAN KEUANGANPEMERINTAH PUSAT
KOPSURAT
tanggal,bulan,tahun
Nomor Sifat Hal
: SP3S.........A//PB......../8D...../20XX : Segera Pengenaan Sanksi Pencabutan : SuratPemberitahuan
Yth. KepalaKantor
BerdasarkanSurat PemberitahuanPengenaanSanksi (SP2S) Nomor SP2S-....../ kewajibanpenyampaian dan dengantelahdipenuhinya WPB..../BD.....]2OXX tanggal.......... laporankeuanganoleh Kantor/SatuanKerja Saudara,dengan ini diberitahukanbahwa KerjaSaudaradicabut' sanksiyangdikenakanterhadapKantor/Satuan DemikianatasperhatianSaudaradiucapkanterimakasih.
KepalaKantor,
NIP
i
..' ' Tembusan: Akuntansidan Pelaporan Keuangan 1. Direktur u.p.Direktur JenderalPerbendaharaan Perbendaharaan....11.lt 2.,KepalaBidangPembinaan ^ Y/7 r/
t.. lr
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERALPERBENDAFUARMN ' I
Gedung PerbendaharaanLantai ll Jl. Lapangan Eanteng Timur No. Z,f Jakartia10710 KotakPos 1139
Telepon
:
Fakslnib webslta
: :
3a+0230 (20 r.tunn) pru,t S5OO, S32O 3E47008.3.t50620 386.t77C T,ww.portandrhlrrrn-oo.H
Yth. 1. ParaKepalaKantorWilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan 2. ParaKeparaKantorperayananperbendaharaan ruegarJ
SURATEDARAN NomorSE-22 /PB/2008 TENTANG PENEMPAN PERATURAN MENTERIKEUANGANNOMOR171 IPMK,OilI'/OO7 TENTANGSISTEMAKUNTANSI DANPELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
,sehubungandengan terah ditetapkannyaperaturan Menteri KeuanganNomor 171IPMK.O5l20or tentangsistem Akuntansioan eehporan KeuanqanPemerintah pusat, denganinidimintaperhatian saudaraatashal-hatsebagaiuliiiri,---""'" 1. STSTEM AKUNTANST PEMERINTAH PUSAT(SApp) a. SAPPterdiridari: 1) SistemAkuntansi Bendahara UmumNegara(SA-BUN); 2) SistemAkuntansitnstansi(SAl). b' SAPPdilaksanakan ofehMenteriKeuanganyangdiberikankuasaolehpresiden selaku dan wakilpemerintah
5:Jffl?':^.fiskal
daiamkepemirika; ka;t;""
;6;;;-il;;
c' sA-BUN memproses data transaksi utang Pemerintah, Investasi pemerintah, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan, Kaiumum Negara,danAkuntansi Umum. d' sAl memproses datatransaksi keuangan, barang,dan transaksi rv' 's"', lainyangdilaksanakan olehKementerian Negara/Lembaga. 2. SISTEM AKUNTANSI BENDAHARA UMUMNEGARA(SA.BUN) a' merupakansistemyang digunakanuntuk menghasilkan LaporanKeuangan $fif'* b. SA-BUNterdiridari: pusat(SiAp); 1) SistemAkuntansi 2) sistemAkuntansiutangpemerintah dan Hibah(sA-Up&H); 3) SistemAkuntansi pemerintah lnvestasi (SA-lp); penerusan 4) SistemAkuntansi pinjaman (SA_pp); 5) SistemAkuntansiTransferke Daerah(SA_TD); 6) sistemAkuntansiBagianAnggaranperhitungan dan pembiayaan (sA-BApp): Lj4-
7) SistemAkuntansiTransaksi Khusus(SA-TK); 8) SistemAkuntansiBadanLainnya(SA-BL). c. SA'BUNdilaksanakan olehMenteriKeuanganselakuBendahara UmumNegara(BUN). d . SA-BUNmenghasilkan LaporanKeuanganBUN. e. LaporanKeuanganBUNterdiridariLaporanRealisasiAnggaran, Neraca,LaforanArus Kas,LaporanPosisiUtang,LaporanPosisiPenerusanPinjaman,dan LaporanInvestasi Pemerintah Untukmelaksanakan SA-BUN,BUN/KuasaBUNmembentukUnitAkuntansiyangterdiri dari: 1)UnitAkuntansiBendaharaUmumNegara(UABUN); 2l UnitAkuntansi PembantuBendahara UmumNegara(UAPBUN); 3) UnitAkuntansiKuasaBendaharaUmum NegaraDaerahtingkatKPPN (UAKBUN Daerah-KPPN); 4) UnitAkuntansiKuasaBendahara UmumNegaraPusat(UAKBUN-pusat); 5) UnitAkuntansiKoordinator KuasaBendaharaUmumNegara(UAKKBUN-Kanwil). g . UABUN dilaksanakanoleh DirektoratJenderal Perbendaharaan. u.p., Direktorat Akuntansi danPelaporan Keuangan. h . UAPBUNdilaksanakan oleh unit eselonI di lingkungan Departemen Keuanganyang terdiridari: 1) Direktorat JenderalPerbendaharaan (DitjenpBN); 2) Direktorat JenderalAnggaran(DJA); 3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang(DJpU); i; 4) Direktorat JenderalPerimbangan (DJpK). '. Keuangan f.
i.
:
UAKBUNDaerah-KPPN ditaksanakan oleh KppN
t;
I' i:
j.
UAKBUN-Pusatdilaksanakanoleh DirektoratPengelolaanKas Negara. I k. UAKKBUN-Kanwil dilaksanakanoleh KantorWilayah(Kanwil)DitjenPBN.
!.
lr." t.
3. STSTEM AKUNTANST PUSAT(SIAP)
ii
Ir.-.
a . S i A Pt e r d i rdi a r i :
Il . ;r. : :
1) SistemAkuntansiKas Umum Negara(SAKUN);dan 2) SistemAkuntansiUmum(SAU). b. SAKUN menghasilkanLaporanArus Kas dan NeracaKUN.
1,... :
c. sAU menghasilkan LaporanRealisasiAnggaran dan NeracasAU.
:.
.., :i d. SiAP diselenggarakanoleh DirektoratJenderalPerbendaharaanyang pelaksanaannya dilakukanoleh: 1) 2) 3) 4)
.
t: I 1.1
KantorPelayananPerbendaharaan Negara(KppN); KanwilDitjenPBN; DirektoratPengelolaan pKN); Kas Negara(Direktorat DirektoratAkuntansidan peraporanKeuangan(Direktorat )irektorat ApK).n, APK)W,^
i'. i:. '.1
[
iI lf" , t: rii-' ! ...
lr
it.:"
l:.,. t..' li.:l fj', l : . t . t
t, ll',
l.i I:. i
I
e.' Pengelofaan olehKppN 1) KPPNselakuUAKBUNDaerah-KPPN memprosesdata transaksipenerimaan dan pengeluaran yangberasaldari anggaran Rekening KUN. . , 2) Khususdata transaksipengeluaran yang berasatdari PinjamanLuar Negeri(pLN) yang langsungmembebaniRekeningKhususdiprosesotetiKpptt khurrr. 3) Pemrosesandata transaksidimaksudtermasukpenerimaandan pengqluaran non, anggaranyangmelaluirekeningKppN. -.i., . . 4) KPPNmenyusunLaporanKeuanganPemerintah Pusat(LKpp)iingkatKuasaBUN KPPN I , 5) LaporanKeuanganKPPNterdiridari LaporanArus Kas (LAK);Neraca Kas Negara(NeracaKUN), LaporanRealisasiAnggarantf-'nnl,"Ojn'N"o., Umum Sistem AkuntansiUmum (NeracaSAU)diwilayahkerjanya. : " 6) LRA dan NeracaSAU besertadata transaksimerupakanbahanrekonsiliasi dengan satuankerjadiwilayahkerjanya. 7) Laporankeuanganbesertadata transaksidisampaikan ke KanwilDitjenpBN dan Direktorat ApK setiapbulan. 8) Dalam rangka penyusunanLaporanArus Kas harian, KppN mengirimkandata postingtransaksikeKanwilDitjenPBNdan KantorPusat'Ditjen-pfiiV-."ti.p hari. 'f. Pengelolaan olehKanwilDitjenpBN 1) KanwilDitjenPBN selakuUAKKBUN-Kanwil memprosesdata gabunganseluruh KPPN. 2) KanwilDitjenpBN bertugasmenyusunLKpp tingkatwilayah. 3) Laporankeuanganterdiridari l3K, NeracaKUN,dan LRf di.tingkatwilayahyang merupakanhasil penggabunganlaporan keuanganseluruh 'r' RFFH-oi I '! wilayah kerjanya. 4) LRAmerupakan bahanrekonsitiasi denganuAppA-w di wilayahkerjanya. 5) Laporankeuanganbesertadata transaksidisampaikan ke DitjenpBN u.p. Direktorat APK setiaphari. g . Pengelolaan pKN olehDirektorat
1) DirektoratPKN selakuUAKBUN-Pusat memprosesdata transaksipenerimaan dan pengeluaran BUNmelaluiKantorpusatDitjenpBN. l 2) Pemrosesan data transaksidimaksudtermasukpenerimaan dan pengeluaran nonanggaran yangmetalui Rekening KUN. 3) Datatransaksimerupakan bahanpenyusunan LAKdan LRAmelaluiBUN. 4) DirektoratPKN selaku UAKBUN-Pusat menyusunLKpp tingkatBUN-pusatdan mengirimkan ke KantorpusatDitjenpBN u.p.birertoiatnpr. h . Pengelolaan olehDirektorat ApK 1) Direktorat APK selakuUABUN/pelaksana SiAPmenyusunLaporarlKeuanganBUN l berupaLAKsebagaibahanpenyusunan LKpp. : . 2) LaporanKeuanganBUNdisusrn ga.bungan LaporanKppN dan BUN?".fg.:?rkan Pusat p&H, Laporan' SiAp,SA-U SA|p,SA-pp,
tst-ttLli.n-ffiddqfl f
Pengelolaan olehDitjenPBN 1) DitjenPBNselakuUAPBUNyangmelaksanakan S|APmenyusunlaporankeuangan laporan berupal-AK, NeracaKUN, dan LRA yang merupakanhasilpenggabungan keuanganseluruhKanwilDitjenPBN. 2') LRAmerupakanbahanrekonsiliasidengan UAPPA-EIdan UAPA. 3) Berdasarkanhasil rekonsilisasidengan UAPA yang tertuangdalam BeritaAcara berwenangmelakukanperbaikandata LRA sebelumrevisi Rekonsiliasi, Ditjen.P.EN atasLRAditerimadari UAPA. : { kewajibanUAPA untuk menyampaikan 4) Perbaikandata LRA tidak menghilangkan revisiatasLRA. . , ,r,, '
rJ
rf""
4. STSTEM DANHIBAH(SA-UP&H).' AKUNTANST UTANGPEMERTNTAH a . SA-UP&Hmerupakan subsistem dadSA-BUN. b. SA-UP&HmenghasilkanLaporan RealisasiPenerimaanHibah, PembayaranBunga
sertaNeraca. Utang,PenerimaanPembiayaan Pembiayaan, dan Pengeluaran c. SA-UP&Hdilaksanakan olehDJPUselakuUAPBUN. d, LaporanSA-UP&Hdikirimkan ke UABUN
L
t'.
gabungantransaksidari pembayaran bungautang,cicilanpokok e. SA-UP&Hmerupakan dalam satubagianyangtergabung utangluarnegeridandalamnegeriyangmerupakan :' BagianAnggaranBUN(BA BUN999). pengelolaan f. Transaksi utangterdiridari: 1) Pembayaran bungautangdalamdanluarnegeri; 2) Pembayaran cicilanutangluarnegeri; 3) Pembayaran cicilanutangdalamnegeri; 4) Penerimaan utangluarnegeri; I' 5) Penerimaan utangdalamnegeri; 6) Penerimaan hibah. g. Dokumen Sumber pengelolaanutang terdiri dari dokumen'anggaran,dokumen pengeluaran,dokumenpenerimaan,dan dokumenlain yang dipersamakanuntuk pengelolaan utang. h. Pemrosesan Dokumen Sumber akan menimbulkan pengakuan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan, nilaiutang. dan penurunan ,,,
pEMERTNTAH (SA-tP) 5. SISTEMAKUNTANST tNVESTASt a. SA-IPmerupakan subsistem dariSA-BUN.
b. SA-lPmenghasilkan LRAdan Neraca. c. SA-lPdilaksanakan oleh unit yang menjalankan fungsipenatausahaan dan pelaporan : pemerintah (Direktorat investasi Negara/DJKN). JenderalKekayaan d. Unit yang menjalankan fungsipenatausahaan dan pelaporaninvestasipemerintah (DJKN) investasi permanen. selaku UAPBUN memproses datatransaksi . e. Datatransaksi merupakan bahanpenyusunan laporaninvestasi.' f. Laporan Investasi dikirimkan ke UABUN4..t, -
,rd
i'E
6. STSTEM AKUNTANST PENERUSAN P|NJAMAN(SA-pp) a. SA-PPmerupakan subsistem dariSA-BUN. b. SA-PPmenghasilkan LRAdan Neraca. c. SA'PPdilaksanakan olehDirektoratPengelolaan Penerusanpinjaman(Direktoratppp). d. Direktorat PPPselakuUAPBUNmemproses datatransaksipenerusan pinJaman. e' Mekanismepenerusanpinjamandapat dilakukanmelalui SubsidiaryLoan Agreement (St.A)dandanabergulir. f. Datatransaksi merupakan bahanpenyusunan pinJaman.,: LaporanKeuangan Penerusan g . LaporanKeuangan pinjamandikirimkan Penerusan ke UABUN h . Penerusan pinjamanyangdilakukanolehpatu.alKerjadenganDlpA tersendiri,
laporan keuangandisusuno.leh..Satuan Kerjadimaksuddan disampJifansecaraOir[a6 k6paOa Direktorat PPPuntukdilakukan penggabungan. Direktorat PPP selaku UAPA yang diberi kewenanganoleh Menteri Keuangan melakukan penggabungan LaporanKeuanganpenerusarieiniaman
7 . SISTEMAKUNTANSI TRANSFER KE DAEMH (SA.TD)
a. SA-TDmerupakan subsistem dariSA-BUN. b. SA-TDmenghasilkan LRAdan Neraca. Transaksi transferkepadapemerintah Daerahterdiridari: 1) BelanjaDanaperimbangan; 2) BefanjaDanaOtonomiKhususdan penyesuaian. SA-TDdilaksanakan olehDJPK. e, ?J.PKselaku bagiandari UAPBUNmemprosesdata transaksidokumenanggaran, dokumenpengeluaran, dokumenpenerimaan, dan dokumenrain untuktransferkepadaPemerintahDaerahyang berupaBelanjaoanivang'Jipersamakan iirimiangan dan BelanjaOtonomiKhususdan penyesuaian. f. Datatransaksi merupakan bahanpenyusunan LaporanTransferke Daerah. g . Laporan Transfer ke Daerahdikirimkan ke UABUN d.
8 . SISTEMAKUNTANSI BADANLAINNYA(SA.BL)
a. SA-BLmerupakan subsistem dariSA-BUN. b. SA-BLmenghasilkan LRAdan Neracaatastransaksi badanlainnya. c' SA-BLdilaksanakan olehunit-unit eselonI di lingkupDepartemen Keuangan. d' Unit-uniteselonI yang diberikewenanganoleh Menteri KeuanganselakuuApBUN memproses datatransaksidari badanlainnya. e. Laporan dikirimkan ke UABUN f' Datatransaksi merupakan bahanpenyusunan laporankeuangan. 9 , srsTEMAKUNTANST |NSTANS| (SAt)
:
a' setiapKementerian Negara/Lembaga wajibmenyelenggarakan ' - - - "er - ' s' !Y"v sAl' u' r L' Amenghasilkan untuk l a p o ra n ke u a n Oa n .ry
b.' SAIterdiridari:
,:
1) SistemAkuntansiKeuangan(SAK); 2) SistemInformasiManajemendanAkuntansiBarangMilikNegara(SltvlAK-BMN); 3) sistemAkuntansiBagianAnggaranPerhitungan dan pembiayaan(sA-BApp). Untuk melaksanakanSAl, KementerianNegara/Lembaga wajib membentukUnit Akuntansiyangterdiridari: 1) UnitAkuntansiPengguna (UAPA/B); Anggaran/Barang 2) UnitAkuntansiPembantuPenggunaAnggaran/Barang Eselon| (UAPPA/B-E1); 3) unit AkuntansiPembantuPenggunaAnggaran/Barang witayah(UAPPA|SW); 4) UnitAkuntansiKuasaPenggunaAnggaran/Barang (UAKPA/B). .!
,t
A. srsTEMAKUNTANST riunNGAN (SAK)
, .' SAK merupakansubsistemdari SAl. Untuk melaklanakanSAK, Kementerian Negara/Lembaga membentuk UnitAkuntansisebagaiberikut 1) UnitAkuntansiKuasaPengguna Anggaran(UAKPA); 2) UnitAkuntansiPembantuPenggunaAnggaranWilayah(UAPPA-VU; 3) UnitAkuntansiPembantu Pengguna AnggaranEselon| (UAPPA-EI); 4) UnitAkuntansiPengguna Anggaran(UAPA). t
1) UnitAkuntansi KuasaPengguna (UAKPA) Anggaran a) SetiapUAKPAwajibmemproses DokumenSumberuntukmenghasilkan laporan keuanganberupaLRA, Neraca,dan Catatanatas LaporanKeuanganSatuan Kerja. :. b) DokumenSumberyang berhubungan denganpengadaan aset disampaikan ke UAKPB. c) UAKPA yang menggunakanAnggaranPembiayaandan Perhltungan, wajib memprosesDokumenSumber untuk menghasilkan LFIAIdan Catatanatas LaporanKeuangan AnggaranPembiayaan dan Perhitungan. d) Setrap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca besertaArsip Data (ADK)setiapbutanke KPPN. Komputer e) UAKPAmelakukan rekonsitiasidengan KPPNsetiapbulan. LRA dan NeracabesertaADK setiap.bulan kepada 0 UAKPA menyampaikan i UAPPA-WUAPPA-E1. g) Penyampaian laporankeuangansemesterdan tahunandisertaidenganCatatan atasLaporanKeuangan. 2) UnitAkuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah(UAppA:W "' a) UAPPA-Wmelakukanprosespenggabungan laporankeuanganyang berasal dari UAKPAdi wilayahkerjanyatermasukLRA Pembiayaan dan Peihitungan yangdigunakan olehKementerian , Negara/Lembaga. b) UAPPA-WmenyusunlaporankeuangantingkatUAPPA-Wberdasarkan hasil penggabungan laporankeuangan UAKpA. c) UAPPA-Wwajib menyampaikan laporankeuangantingkatUAPPA-Wbeserta ADK kepadaKanwilDitjenpBN diwilayahmasing-masing setiapbulan.g
.t
:tr
I
t:
t
l. t'
t, yi,Hf#rmelakukan rekonsiliasi laporankeuangan denganKanwitDitjenpBN e) UAPPA-W*..1,-u-lswampaikan LRA dan NeracatingkatuAppA-w beserta ADKkepadaUAppA-El.setiap bulan. f) Penyampaian.laporan keuangan semester dantahunandisertaidenganCatatan atasLaporan Keuangan. pembantu 3) UnitAkuntansi pengguna Anggaran Eseron | (uAppA-El) a) UAPPA-E1 merakukan p.roses penggabungan laporankeu.angan -iermas-uk. uAppA-wyang berada di wirayah_'ker;anya llpbran keuangan uAppA-w Dekonsentrasi dan Tugai Fembantuan,rgpoian lguangi;-i.lexpe yang langsungberadaoi bawih UAPPA-E1, dan ffie-pemoiayaan dan perhitungan yangdigunakan olehKementerian Negara/L"*a"g". b) UAPPA-E1menyusunlaporankeuang.an
lingkat UApp6.El berdasarkanhasif penggabungan laporankeuanganUeppn_W] c) UAPPA-E1menyampaikanLRA dan Neracatingkat uAppA-El besertaADK kepadaDitjenpBN setiaptriwulan. d) UAPPA-EImerakukan rekonsiriasi atas raporankeuangandenganDitjenpBN u.p.Direktorat ApK setiapsemester. e) Hasilrekonsiriasi dituangkan dalamBeritaAcaraRekonsiliasi. f) UAPPA-E1menyampaikanLRA dan Neraca tingkat uAppA-E1 besertaADK kepadaUAPAsetiapbulan. g) Penyampaian laporankeuangansemesterdan tahunan disertaidengancatatan atasLaporanKeuangan. 4) UnitAkuntansipenggunaAnggaran(UApA) a) UAPA melakukan proses pengg_abungan lapo.ran keuangan uAppA-E1 termasuklaporan Keuang an oani berori."ntt".i .danTugaspembantuanserta L*o dan perhitunganyan! digunakanorenxementerian Nbgara/Lembaga. b) uApA menyusun raporan tingkat berdasarkanhasil _!9r1ansan penggabungan faporankeuangan lapdran.rJringrn !/ApA uAppA_'1. c) UAPAmelakukanrekonsiliasi atas laporankeuangandenganDitjenpBN u.p. Direktorat ApK setiapsemester. d) Hasifrekonsiriasidituangkan daramBeritaAcaraRekonsiriasi.
e)
tinskat uApAbeserta ADKkepada Hfi:fJ|i,"J:iliim,iff danNeraca
D Penyampaian-laporan keuangansemesterdan tahunandisertai dengancatatan atas LaRo-13nKeuangan, pernyataan iin&rng '-' 'vyt'rts \,awao Jawab (siittenent of (sra Responsib periyaiaan ility),dan i"l'J D;;u.
atasDanaDekonsentrasi, yJH[J?:ffJi" keuansan hat-hat yanspertudiperhatikan 1) satuan Keria perangkat Daerah. Dekonsenttaii ^(gff?) . yang mendapatkanarokasi Dana merupakan UAKpnrunrpa Dekonsentrasi. 2) Penanggung JawabuAKpA/uAKpBDekonsentrasiadarah KeparasKpD.,
h')'
3) untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Dana Dekonsentrasidi tingkat wilayah, Gubernur dapat membentuk UAPPA.W padasetiapDinasPemerintah Dekonsentrasi Provinsi. 4) PenanggungJawab UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi. 5) Pemerintah Provinsimerupakan Koordinator UAPPA-WUAPPB-W Dekonsentrasi. 'Jawab KoordinatorUAPPA-WUAPPB-WDekonsentrasiadalah ,'' 6) Penanggung Gubernur. 7) Pengaturanpenunjukandan tugas KoordinatorUAPPA-WUAPPB-W Dekonsentrasi ditetapkan lebihlanjutolehGubernurbekerjasamadenganKanwilDitJen PBN. l \
Mekanisme,Bejal<sanaan,.pelaporan keuanganatas Dana Dekonsentrasisqbagai berikut: t.. 1) UAKPADekonsentrasi a) UAKPADekonsentrasi wajibmemproses DokumenSumberuntukmenghasilkan laporankeuanganberupaLRA,Neraca,dan CatatanatasLaporanKeuangan. b) UAKPA Dekonsentrasi wajib menyampaikan LRA dan Neraca besertaADK setiapbulanke KPPN. c) UAKPADekonsentrasi melakukan rekonsiliasi denganKPPNqqtiapbulan. d) UAKPA Dekonsentrasi wajib menyampaikan LM dan NeracabesertaADK setiapbulanke UAPPA-WDekonsentrasi yangmengalokasikan dan UAPPA-E1 DanaDekonsentrasi. e) UAKPADekonsentrasi menyampaikan laporankeuangansemesterdantahunan berupaLRA,Neraca,dandisertaidengan CatatanatasLaporanKeuangan. 2) UAPPA-WDekonsentrasi a) UAPPA-WDekonsentrasi melakukanprosespenggabungan laporankeuangan yangberasaldari UAKPADanaDekonsentrasi di wilayahkerjanya. b) UAPPA-W Dekonsentrasimenyusunlaporan keuangantingkat.UAPPA-W Dekonsentrasi berdasarkan laporankeuanganUAKPA. hasilpenggabungan c) UAPPA-W Dekonsentrasiwajib menyampaikanlaporan keuangantingkat UAPPA-WDekonsentrasi besertaADK kepadaKanwilDitjen.PBN di wilayah masing-masing setiapbulan. d) UAPPA-WDekonsentrasi melakukanrekonsiliasilaporankeuangandengan KanwilDitjenPBNsetiapbulan. .,\ ; . e) UAPPA-WDekonsentrasi wajibmenyampaikan LRAdan NerafatingkatUAPPAW Dekonsentrasi besertaADK kepadaUAPPA-EIdan KoordinatorUAPPA-W Dekonsentrasi setiapbulan, , .. mei"'yari"ipaikan laporan keuanganJemesterdan 0 UAPPA-WDekonsentrasi tahunanberupa LRA, Neraca,dan disertaidengan Catatanatas Laporan Keuangan :' ,l : ?\ Koordinator UAPPA-WDanaDekonsentrasi r a) Koordinator UAPPA-WDekonsentrasi prosespenggabungan melakukan laporan yangberasaldariUAPPA-WDanaDekonsentrasi keuangan diwilayahker,
t"n,%r
J . '
b) KoordinatorUAPPA-WDekonsentrasi menyusunLaporan KeuanganDana Dekonsentrasi berdasarkan hasilpenggabungan laporankeuanganUAppn-W. c) Koordinator UAPPA-WDekonsentrag! wajib menyampaikan LaporanKeuangan DanaDekonsentrasi kepadaKanwilDitjenpBN setiapsemester. U_ntukpelaporankeuanganatas Dana Tugas pembantuan,hal:hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut: 1) 9KPD yang mendapatkan alokasiDana Tuga.sPembantuan merupakanUAKPA/ UAKPBTugasPembantuan. 2) Penanggung JawabUAKPA/UAKPB TugasPembantuan adalahKepalaSKPD. 3) Untuk memudahkanpelaksanaanpenyusunanLaporanKeuanganDana Tugas Pembantuandi tingkat wilayah, Kepala Daerah dapat *"niaeniuk UAppAWUAPPB-w rugas pembantuanpadasetiapDinaspemirintahD;;;;h: 4) Penanggung JawabUAPPA-WUAPPB-W TugasPembantuan adalahKepalaDinas Pemerintah Daerah. 5) Pemerintah Daerah merupakan Koordinator UAppA-wuAppB-w rugas Pembantuan. 6) Penanggung JawabKoordinator UAPPA-WUAPPB,W Tugaspembantuanadalah KepalaDaerah. 7) Pengaturanpenunjukandan tugas KoordinatorUAppA-wuAppB-W Tugas Pembantuanditetapkanlebih lanjut oleh Kepala Daerahbekerja - --'t- sama --" dengan KanwilDitjenPBN. ,, Mekanismepelaksanaan pelaporankeuanganatas DanaTugaspembantuan'sebagai b e r iku t: .i( 1) UAKPATugaspembantuan a) UAKPA Tugas pembantuan wajib memprosesDokumen Sumber untuk menghasilkan laporankeuanganberupaLRA,Neraca,dan Catatanitis taporan Keuangan.
t
b) UAKPA Tugls P-embantuan wajib menyampaikanLRA dan NeracabesertaADK seiiapbulanke KppN. c) UAKPATugasPembantuan melakukanrekonsiliasidengan KppN setiapbulan. d) uA.KpA Tugas wajib_menyampaikan LRA dan Neraca besertaRoK ?"r??llr:n
setiapburanke uAppA,w-Tugaspembantuan oan uAFCA-eryang mengalokasikan pembantuan. Dana
Tugas e) UAKPATugas Pembantuan menyampaikan laporankeuangan tahunan berupa LRA, Neraca, dan disertai dengan gataian semesterdan .i.r' r-"porrn Keuangan. 2) UAPPA-WTugaspembantuan
a) uAppA-w rugas pembantuan merakukan prosesplnggabungan raporan keuangan yangberas ar dariUAKPATugaspem'oaniuan'did[t;h rcrirr},.. b) uAppA-wrugaspembantuan menyusun raporan keuangan tingkatuAppA_w berdasarkan
I[?T^ f.Turntr.n ,lr
hasirpingg.uJngrn rapolan keuangan
c) yillf-w wajib menyampaikan raporankeuangantingkat lugas Pembantuan UAPPA-Wrugas Pembantuanbeserta ADK kepada Kanwil Ditjjn pBli di wilayahmasing-masing setiapbulan. d) gAPlly/ TugasPembantuan melakukan rekonsiliasi laporankeuangandengan KanwilDitjenPBNsetiapbulan. e) UAPPA-WTugas Pembantuan wajib menyampaikan LRA dan Neracatingkat UAPPA-W Tugas Pembantuan beserta ADK kepada UAPPA-E1ian Koordinator UAPpA-WTugaspembantuan setiapbulan. , f) UAPPA-WTugasPembantuan menyampaikan laporankeuangansemesterdan tahunan berupa LRA, Neraca, dan disertai dengan Catatin atas Laporan Keugngln., 3) Koordinator UAPPA-W a) KoordinatorUAPPA-WTugas Pembantuanmelakukanprosespenggabungan laporankeuanganyang berasaldari UAPPA-WTugasPembanti.ran-Oi witalan kerjanya. b) KoordinrtorUAPPA-WTugasPembantuan menyusunLaporanKeuanganDana Tugas Pembantuanberdasarkanhasil pengjgabungan laporan keuangan UAPPA-W. c) KoordinatorUAPPA-W Tugas Pembantuanwajib menyampaikanLaporan KeuanganDanaTugasPembantuan kepadaKanwiiDitjenP-BNietiapsemester. B. SISTEMINFORMASIMANAJEMENDAN AKUNTANSIBAMNG MILIK NEGARA (srMAK-BMN) SIMAK-BMNmerupakansubsistemdari SAl. Untuk melaksanakan SIMAK-BMN, Kementerian Negara/Lembaga membentuk UnitAkuntansiBarangsebagaiberikut: 1) UnitAkuntansiKuasapenggunaBarang(UAKPB); , 2) UnitAkuntansiPembantu PenggunaBarangWilayah(UAppB-W); 3) unitAkuntansiPembantupenggunaBarangEsetonI (uAppB-E1); ; 4) UnitAkuntansiPenggunaBarang(UAPB). , : . 1)UnitAkuntansiKuasaPenggunaBarang(UAKPB). a) UAKPB melakukanproses akuntansiatas DokumenSumber BMN.untuk menghasilkan DaftarBarangKuasaPengguna(DBKP),,.Laporan BarangKuasa PenggunaSemesteran (LBKPS),LaporanBarangKua5a-Pengquna fahunan (LBKPT),JurnalTransaksiBMN,dan daftar/laporan manajerial tJiinyatermasuk yangdananyabersumber dariAnggaran Pembiayaan danPerhitungan. b) JurnalTransaksiBMNdisampaikan kepadapetugasakuntansi-SAK setiapbulan dalambentukADKuntukpenyusunan Neraca. c) Dalamrangkameyakinikeandalan nilaiBMN dalamNeracadengdn,Laporan BMN, UAKPBmerakukan rekonsiriasi internaldengan uAKpA. , d) LBKPS, ,BMN disampaikan 911:l atas LaporanBMN, dan ADK transaksi ' kepadaUAPPB-WUAPPB-E1 dan KpKNLsetiapsemestel.. , . , , e) LBKPT,LaporanKondisiBarang,dan CatatanatasLaporanBMNdisampaikan kepadaUAPPB-W/UAPPB-E1 danKPKNLsetiaptahun. ! f)
UAKPBmelakukanrekonsiliasiLaporanBMN dengan KPKNLsetiapsemeSterr..
g) KPKNLmelakukan rekonsiliasi denganKPPNdi wilayahkerjanyauntukmenguji kesesuaian LaporanBMNdenganNeracasetiapsemester. h) LaporanBMN dan Catatanatas LaporanBMN merupakanbahanpenyusunan Neracadan CatatanatasLaporanKeuangansertalampiranLaporanKeuangan tingkatUAKPA. 2) UnitAkuntansiPembantu PenggunaBarangWilayah(UAPPB-W) a) UAPPB-WmenyusunDaftarBarangPembantuPengguna-wilayah (DBpp-w), Laporan Barang Pembantu Pengguna-wilayahsemesteran (LBpp-wsi: Laporan Barang PembantuPengguna-wilayah rahunan (LBpp.wr), dan daftar/laporanmanajerial lainnya tingkat wilayah berdasarkan'hasil penggabungan LaporanBMNseluruhUAKPBdiwilayahkerjanya. b) KanwilDJKN menerimadan memprosesLaporanBMN dari seluruhKantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang(KPKNL)diwirayahkerjanya. c) UAPPB-Wmelakukanrekonsiliasi laporanBMN denganKanwilDJKN setiap semester. d) Dalam. rangkameyakinikeandalanLapo.ran. BMNdan laporankeuangantingkat - v wilayahKanwilDJKNmelakukan rekonsiliasidengan t
s) !FPP-wr,
LaporanKondisiBarang,catatan atas LaporanBMN, dan ADK disampaikan kepadauAppB-El dan KanwitDJKNdiwilSyahnya maiin!-r.ring 't setiaptahun. \ h) KanwilDJKNmenyampaikan LBPPB-WS/T besertaADK kepadaKantorpusat DJKNsetiapsemester/tahun. i) LaporanBMN dan Catatanatas LaporanBMN merupakanbahanpenyusunan Neracadan_Calatan atas LaporanKeuangansertalampiranlaporai t6r"ngin tingkatUAPPA-W pembantu pengguna 3) UnitAkuntansi BarangEselon1 (uAppB-E1) a) UAPPB-E1 menyusunDaftarBarangPembantuPengguna-Eselon | (DBpp-E1), Laporan Barang pembantu pengguna-EsefonI Semeste'.n tibpp_Eisi; LaporanBarangpembantupengguna-Eseron r rahunin t[api-LrD,-oiii daftar/laporanmanajerial lainnya tingkat eselon t oeroasarran hasil LaporanBMN seluruhUAPPB-Wdi witayahrerjanyil tlima"ui F.9lgggbungan UAPPB-WDekonsentrasi dan TugasPembantuan sertauArFrjld;ri rangsunj beradadi bawahnya. b) UAPPB-E1 dapatmelakukarr rekonsiliasi LaporanBMN dengan'DJKNrsetiap semester. c) Dalamlangkameyakini keandalan LaporanBMNdan laporan'keudngan tingkat eselonl, UAPPB-Elmelakukan rekonsiliasi internaldengan UAppA-Ei. d) LBpp-E1s,catatanatas LaporanBMN,dan ADK disampaikan kepadauApB setiapsemester. e) LBPP-E1T, LaporanKondisiBarang,catatanatas Laporan;BMN,,dan -!"r I' ' vs' ADK disampaikan kepadauApB setiapsemester setiaptahun.yi
f) Laporan BMN beserta Catatan atas Laporan BMN merupakan bahan penyusunanNeraca dan Catatan atas Laporan Keuanganserta lampiran LaporanKeuangantingkatUAPPA-E1 4) UnitAkuntansiPenggunaBarang(UAPB) a) UAPBmenyusunDaftarPenggunaBarang(DPB),LaporanBarangPengguna Semesteran(LBPS),LaporanBarangPenggunaTahunan(LBPT),dan daftar/ berdasarkbn NegardLembaga tingkatKementerian taporanmanajerial'lainnya diwilayahkerjanya. LaporanBMNdariseluruhUAPPB-E1, hasilpenggabungan LaporanBMNdenganDJKNsetiapsemester. b) UAPBmelakukanRekonsiliasi c) Untuk tujuan RekonsiliasiLaporanBMN, DJKN menerimadan memproses
setiapsemester/tahun. LaporanBMNyang diterimadari.seluruh'Kanwil.OJKN d) DalamrangkameyakinikeandalanlaporanBMN dan laporankeuangan,UAPB rekonsiliasi internaldenganUAPA. melakukan e) LBPS, Catatanatas LaporanBMN dan ADK disampaikankepada Menteri Negarasetiapsemester. Keuanganu.p.DirekturJenderalKekayaan 0 LBPT,LaporanKondisiBarang,dan Catatanatas LaporanBMN besertaADK kepadaMenteriKeuanganu.p.DirekturJenderalKekayaanNegara disampaikan
g) LaporanBMN dan Catatanatas LaporanBMN merupakanbahanpenyusunan Neracadan CatatanatasLaporanKeuangansertalampiranLaporanKeuangan NegaralLembaga. Kementerian hal-halyang perlu Untuk pelaporanBarangMilik Negaraatas Dana Dekonsentrasi, diperhatikan sebagaiberikut: prosesakuntansiatas DokumenSumber melaksanakan 1) UAKPB Dekonsentrasi dalam rangka nenyusun DBKP, LBKPS, LBKPT,Jurnal TransaksiBMN, dan dari Dana BMNyangdananyabersumber lainnyaatasperolehan laporanmanajerial Dekonsentrasi. setiap kepadapetugasUAKPADekonsentrasi 2) JurnaltransaksiBMN disampaikan Neraca. bulandalambentukADKuntukpenyusunan laporankeuangandan LaporanBMN,UAKPB 3) Dalamrangkameyakinikeandalan internaldenganUAKPADekonsentrasi. rekonsiliasi melakukan Dekonsentrasi 4) LBKPS,Catatanatas LaporanBMN dan ADK disampaikankepada UAPPB-W dan KPKNL yangmengalokasikan DanaDekonsentrasi, UAPPB-E1 Dekonsentrasi, setiapsemester. 5) LBKPT,LaporanKondisiBarang(LKB),Catatanatas LaporanBMN, dan ADK UAPPB-E1yang mengalokasikan kepadaUAPPB-WDekonsentrasi, disampaikan DanaDekonsentrasi, danKPKNLsetiaptahun. !. LaporanBMNdenganKPKNLsetiap 6) UAKPBDekonsentrasi melakukanrekonsiliasi semester. 7) LaporanBarang dan Catatan atas LaporanBMN merupakanbahanpenyusunan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan serta lampiran LaporanKeuangan UAKPADekonsentrasi. BMN yang sumberdananyaberasal 8) Menteri/Pimpinan Lembagadapatmenyerahkan dari Dana Dekonsentrasisebagai hibah kepada Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.11 _ rff
9) Penyerahan denganBeritaAcaraSerahTerimaHibahBMN. BMNharusdibuktikan 10) Berdasarkan BeritaAcaraSerahTerimaHibahBMN,BMNtersebutdikeluarkan dari DaftarBMNKementerian Negara/Lembaga. i.
MekanismepelaksanaanpelaporanBarangMilik Negaraatas Dana Dekonsentrasi dilakukan olehUAPPB-WDanaDekonsentrasi sebagaiberikut 1) UAPPB-WDekonsentrasi menyusunDBPP-W,LBPPW-S/T,dan daftar/laporan manajeriallainnya berdasarkanpenggabunganLaporanBMN seluruh UAKPB Dekonsentrasi di wilayahkerjanya. 2) UAPPB-WDekonsentrasi melakukanrekonsitiasiLaporanBMN dengan Kanwil DJKNsetiapsemester. 3) UAPPB-WDekonsentrasi LaporanBMN tingkatwilayahbeserta menyampaikan ADK kepadaKanwilDitjenPBNdiwilayahmasing-masing setiapsemester. 4) Dalam r?!g!1_meyakinikeandalanLaporanBMN dan lapoiankeuangantingkat wilayah,UAPPB-WDekonsentrasi melakukanrekonsiliasiinternaldengin UApFAW Dekonsentrasi. . 5) LBPPW-S,catatanatas LaporanBMN,dan ADK disampaikan kepadaUAppB-E1 padaKementerian yangmengalokasikan Negara/Lembaga DanaDekonsentrasi dan KanwilDJKNsetiapsemester. 6) LBPPW-T,LKB, catatan atas LaporanBMN, dan ADK disampaikankepada UAPPB-E1 pada KementerianNegara/Lembaga yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi danKanwilDJKNsetiaptahun. 7) LaporanBMN merupakanbahanpenyusunan Neracadan Catatanatas Laporan Keuangandan lampiranLaporanKeuanganuAppA-w Dekonsentrasi. Untukpelaporan Baqang MilikNegaraatasDanaTugasPembantuan, perlu hal-halyang diperhatikan sebagaiberikut: 1) UAKPBTugasPembantuan prosesakuntansiatas melaksanakan DokumenSumber dalam rangka menyusunDBKP, LBKps, LBKpr, Jurnal rransaksi BMN, dan laporanmanajerial lainnyaatasperolehan BMNyangdananyabersumber dariDana TugasPembantuan. 2) JurnaitransaksiBMN disampaikan kepadapetugasUAKPADekonsentrasi setiap bulandalambentukADKuntukpenyusunan Neraca. 3) Dalam rangka meyakinikeandalanlaporankeuangandan LaporanBMN, UAKPB Tugas Pembantuan melakukan rekonsiliasiinternal dengan UAKPA Tugas Pembantuan.
4) LBKPS,catatan atas LaporanBMN, dan ADK disampaikan kepadauAppB-w
Tugas Pembantuan, UAPPB-EIyang mengalokasikan Dana oeionsiniiasi, dan KPKNLsetiapsemester. 5) LBKPT,LaporanKondisiBarang(LKB),catatan atas LaporanBMN,,ban ADK disampaikan kepada uAppB-w rugas pembantuan, uAppB-E1 yang mengalokasikan DanaDekonsentrasi, danKpKNLsetiaptahun. 6) UAKPBTugasPembantuan rekonsiliasi melakukan LaporanBMNOenginKpKNL setiapsemester. 7) L a p c r a nB a r a n gd a n C a t a t a na t a s LaporanBMN merupakan' bahanpenyllsunan Neraca dan Catatanatas Laporan Keuanganserta lampiranLaporan Keuangan UAKPATugasPembantua a
8) Menteri/Pimpinan Lembagadapatmenyerahkan BMNyangsumberdananyaberasal dari Dana Tugas Pembantuansebagai hibah kepada Daerah sesuei dengan peraturan perundang-undangan. 9) Penyerahan BMNharusdibuktikan denganBeritaAcaraSerahTerimaHibahBMN: 10) Berdasarkan BeritaAcaraSerahTerimaHibahBMN,BMNtersebutdikeluarkandari DaftarBMNKementerian Negara/Lembaga. , ,i pelaporanBarangMilikNegaraatasDanaTugasPembantuan Mekanismepelaksanaan dilakukan olehUAPPB-WDanaTugasPembantuan sebagaiberikut: 1) UAPPB-WTugasPembantuanmenyusunDBPP-W,LBPPW-S/T, dan daftar/laporan penggabungan LaporanBMNseluruhUAKPBTugas manajerial lainnyaberdasarkan . Pembantuan di wilayah.kerjanya. 2\ UAPPB-WTugasPembantuanmelakukanrekonsiliasi LaporanBMN denganKanwil DJKNsetiapsemester. 3) UAPPB-WTugas PembantuanmenyampaikanLaporan BMN tingkat wilayah besertaADK kepadaKanwilDitjenPBNdiwilayahmasing-masing setiapsemester. 4) DalamrangkameyakinikeandalanLaporanBMN dan laporankeuangantingkat wilayah,UAPPB-WTugas Pembantuanmelakukanrekonsiliasiintemal dengan UAPPA-W TugasPembantuan.
s)
kepadaUAPPB-E1 LBPPW-S,Catatanatas LaporanBMN,dan ADK disampaikan pada Kementerian Negara/Lembagayang mengalokasikanDana Tugas Pembantuan dan KanwilDJKNsetiapsemester. 6) LBPPW-T, kepadaUAPPBLKB,CatatanatasLaporanBMN,danADKdisampaikan yang mengalokasikanDana Tugas E1 pada KementerianNegara/Lembaga Pembantuan dan KanwilDJKNsetiaptahun. 7) LaporanBMN merupakanbahanpenyusunan Neracadan Catatanatas Laporan TugasPembantuan. Keuangan dan lampiranLaporanKeuangan UAPPA-W . I
,",,
.
i_,
',
10.PELAPORAN KEUANGAN BADANLAYANANUMUM .l , a. Unit yang menyelenggarakan pengelolaankeuanganmenggunakan: Pengelolaan Keuangan BadanLayananUmum(PK BLU)wajibmenyusun keuanga4. laporan b. Akuntansidan PelaporanKeuanganBLU diselenggarakan denganStandarAkuntansi yangditerbitkan Keuangan olehAsosiasiProfesiAkuntansiIndgnesia, c. Akuntansidan PelaporanKeuanganBLU untuk tujuan konsolidasidalam Laporan Keuangan KementerianNegara/LembagadiselenggarakanberdasarkanStandar AkuntansiPemerintah. ,pada,Badan d. Untuk tujuan konsolidasi laporankeuangandibentukUnit Akuntansi Layanan Umum. )... .,, rt
e. LaporanKeuanganBLU merupakanbagianyang tidak terpisafkanldarij Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. r;.ij,:r ,1.,:\ f. LaporanKeuanganBLU yang dihasilkanberdasarkan StandaiAkuntansiKeuangan menjadilampiranLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga;yapg terdiridari LRA/Operasional, Neraca,LAK,dan CatatanatasLaporanKeuang?4.i1,:,rrrlt ,, g. LaporanKeuanganBLUyangdihasilkan berdasarkan StandarAkuntansiPemerintahan dikonsolidasikan dengan LaporanKeuang an Kementerian Negara/Lempaga. h. LaporanKeuangan BLUterdiridariLRA,Neraca,danCatatanatasLbborAnKeuangan^
Pengkonsolidasian laporankeuangan, BLU menggunakan sistemakuntansiyang dapat menghasilkan laporankeuangan danADK. j . Dalam hal Unit AkuntansiBLU belum memiliki sistem akuntansi, BLU dapat menggunakan SAl. k. SatuanKerjaBLU menyampaikan laporanbesertadata transaksike UAppA-El setiap bulan. L satuanKerjaBLU mglakukanrekonsiliasi denganKppN setiaptriwulan. t.
m . Penggabungan Nerac" BIV denganNeracaKementerianNegara/Lembaga dilakukan setelahdilakukankonversike dalamperkiraanyang terdapat Sta;d; Akuntansi lada Pemerintah. 11.SANKSI Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi diatur ofeh Direktur Jenderal Perbendaharaan. 12.PEMBERIAN HONOMRIUM a' Dalamrangkapelaksanaan sA-BUN,sAK, dan SIMAK-BMN dibentukunitAkuntansi. b. Dalam melaksanakan kegiatannya, Unit Akuntansidapat diberikanhonorariumyang besarannya ditetapkan olehMenteriKeuangan. 13.l-AtN-LA|N a. PelaksanaanSistem dan ProsedurAkuntansidi_KPpN agar berpedoman pada Peraturan MenteriKeuangan Nomor1Z1lpMK.0StZOOl. b' Kesalahan datayangditemukan olehseksiVerifikasi dan Akuntansiterhadap transaksi yang dilakukanoleh SeksiPerbendaharaan/Seksi Bankdan Giro'CoJSef.i b"nO"f,"i. Umum,agardilakukan perbaikan olehmasing-masing seksiseiuaiOdganketentuan. c' SetiapbulanSeksiVerifikasidan Akuntansiakan melakukanproses Rekonsiliasi Data Transaksi dan LaporanKeuangan dengansatuanKerjayanf kerjanya. "iiJiriLyah d' Hasil Rekonsiliasiyang dilakukandituangkanke datam Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171tPMK.05t2007. e' KPPNsetiapharimenyampaikan laporanke KanwilDitjenPBN untukdilakukan proses konsolidasi. Demikian untukdipedomani dandilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan diJakarta padatanggal ,
ffi '.P=a
Direktur
w
Tembusan: 1. Sekretaris JenderalDepartemen Keuangan 2. lnspektur JenderalDepartemen Keuangan 3
Pafa
f.liralzftrr ii
tinnlzr.^
V^-a^-
n..--.
^:--r.r-.--r
r-
-r---r
^-
r
2008
