EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGUKUR KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7 (2013)

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGUKUR KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA Fajar Isnaini [email protected]

Sugeng Praptoyo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT This research is meant to find out how the implementation of budgeting is by using performance approach and what kinds of obstacles are dealt with. The Transportation Services of Surabaya city in arranging and planning the regional budget is referred to Secretary of Interior Decree no. 13 which stressed on the budgeting system by using performance budgeting system in order to evaluate the budgeting effectiveness and efficiency. The carrying out of the performance measurement activity in 2011 to 2012 is conducted by the Transportation Services of Surabaya city has met with the determined performance indicator. In arranging and planning the regional budget during 2011 to 2012 there is no meaningful obstacles. Keywords: Budgeting, Performance, Secretary of Interior Decree no. 13 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan anggaran dengan pendekatan kinerja dan hambatan apa saja yang dihadapi. Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 yang menekankan pada sistem anggaran dengan menggunakan pendekatan kinerja (Performance Budgeting System) untuk menilai efisiensi dan efektivitas anggaran. Untuk pengukuran kinerja tahun 2011 sampai tahun 2012 pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD selama tahun 2011 sampai tahun 2012 tidak terdapat hambatan yang berarti. Kata kunci: Anggaran, Kinerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13

PENDAHULUAN Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yaitu tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan implikasi yang bermakna bagi Pemerintah Daerah terutama dalam hal Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Propinsi maupun Kabupaten Kota. Dalam sistem anggaran berbasis kinerja, APBD daerah disusun mengutamakan upaya mencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan dan juga berdasar pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Pada setiap akhir tahun, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang telah dibuat. Hal ini menilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial terhadap masyarakat dengan baik sesuai peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.


2

Anggaran merupakan suatu instrumen penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari perencanaan yang termasuk dalam fungsi manajemen. Di dalam dunia bisnis maupun organisasi sektor publik termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas yang dilakukan secara rutin. Anggaran dalam akuntansi pemerintahan merupakan dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan negara/daerah. Sedangkan penganggaran merupakan (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas (Bahtiar dkk, 2009:121). Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah konsep yang sangat multikompleks.Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun termasuk kesejahteraan nonfisik yang lebih bersifat immaterial. Dalam suatu negara yang berbentuk kerajaan negara memliki raja, namun dalam Negara yang berbentuk republik yang di miliki negara adalah rakyat atau masyarakat. Oleh karena itu, rakyat atau masyarakat yang harus di layani oleh negara. Negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya (Mahmudi, 2007:7-8). Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat, membutuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat merencanakan pengalokasian dana jangka pendek yang dibutuhkan serta dapat melakukan pengendalian keuangan. Selain itu, Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai alat pengendalian bagi penggunaan dananya. Apabila terdapat perbedaan dengan realisasinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran belanja tahun berikutnya. Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini bisa mengarahkan, membatasi dan memperjelas permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan anggaran dengan pendekatan kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya; (2) hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penerapan anggaran guna mengukur kinerja. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengevaluasi bagaimana penerapan anggaran dengan pendekatan kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya; (2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penerapan anggaran guna mengukur kinerja. TINJAUAN TEORETIS Pengertian Anggaran Anggaran merupakan suatu instrumen penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari perencanaan yang termasuk dalam fungsi manajemen. Di dalam dunia bisnis maupun organisasi sektor publik termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas yang dilakukan secara rutin. Anggaran dalam akuntansi pemerintahan merupakan dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan negara/daerah. Sedangkan penganggaran merupakan (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas (Bahtiar dkk, 2009:121).


3

Klasifikasi Anggaran Menurut Bahtiar dkk (2009:126-128) klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan atau pembagian dari anggaran agar dapat memberikan gambaran yang leih rinci. 1. Klasifikasi berdasaran objek Anggaran disusun berdasarkan jenis pendapatan dan belanja. Pendapatan terdiri dari penerimaan daam negeri yagng terdiri atas penerimaan perpajakan dan peneimaan negara bukan pajak. Pendapatan lain adalah pendapatan hibah dan sebagainya. Belanja diklasifikasikan dalam belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pembayaran bunga, dan sebagainya. 2. Klasifikasi berdasarkan organisasi Anggaran diklasifikasikan berdasarkan unit pemerintah seperti anggaran departemen pertahanan, anggaran departemen luar negeri dan seterusnya termasuk unit organisasi vertikal di bawahnya. Klasifikasi ini memungkinkan untuk melihat besar anggaran setiap unit, pencapaian, serta efisiensi dan efektivitas. Akan tetapi, klasifikasi ini tidak memungkinkan untuk melihat pengalokasian anggaran kepaa sasaran-sasaran pembangunan nasional. Kedua, distiap kementrian negera/lembaga tidak memiliki karakteristik yang sama. Ada kementrian yang pendapatannya lebih banyak dan belanja relatif lebih sedikit, seperti Departemen Keuangan. Disisi lain, ada unit yang belanjanya relatif besar, sedangkan pendapatan kecil. 3. Klasifikasi berdasarkan fungsi Anggaran disusun berdasarkan fungsi belanja di dalam negara seperti di dalam sektor prndidikan, sektor sosial, dan seterusnya. Sektor pendidikan bisa terdapat di berbagai kementrian negara/lembaga, tidak hanya di Departemen Pendidikan. Klasifikasi ini umumnya hanya untuk belanja. 4. Klasifikasi berdasarkan sifat/karakter (nature) Anggaran disusun berdasarkan sifat/karakter pendapatan dan belanja seperti pendapatan dalam negeri dan belanja operasional serta belanja modal (capital expenditures). 5. Klasifikasi berdasarkan kehematan Anggaran disusun berdasarkan skala ekonomisnya. Prioritas belanja disusun berdasarkan tingkat kebutuhan sesuai dengan kebijakan nasional mengingat terbatasnya pendapatan negara. Untuk nitu, didahulukan pendapatan dalam negeri dan belanja operasional kemudian pembiayaan dan belanja modal sesuai dengan tingkat prioritas. Pengertian Anggaran Sektor Publik Menurut Nordiawan (2006:1) organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Di sebut sebagai entitas ekonomi yang tidak kecil, bahkan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Tetapi, berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik di kelola tidak untuk mencari laba (nirlaba).


4

Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2002:66-67) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Anggaran Operasional Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikatagorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. 2. Anggaran Modal/Investasi Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2002:67-68), prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik yaitu: 1. Otorisasi oleh legislatif Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dan legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 2. Komprehensif Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 3. Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. 4. Nondiscretionary Appropriation Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 5. Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. 6. Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan. 7. Jelas Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan. 8. Diketahui publik Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.


5

Fungsi Anggaran Sektor Publik Menurut Nordiawan (2006:48-49) fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik, antara lain: 1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat. 2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending). 3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. 4. Anggaran sebagai Alat Politik Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. 5. Anggaran sebagai Alat koordinasi dan Komunikasi Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. 6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. 7. Anggaran sebagai Alat Motivasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2002:68) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana programprogram tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu: 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas. Anggaran Berbasis Kinerja Suatu anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut (Mardiasmo, 2002:84).


6

Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2008:5). Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas berhubungan erat dengan pengertian input, output dan outcome. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, SDM, peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output. Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output, sedangkan outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output. Ekonomi berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Sedangkan efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2008:6). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penyusunan Arah dan Kebijakan APBD Arah dan kebijakan didefinisikan sebagai suatu sasaran dan tujuan yang akan dicapai oleh daerah menggunakan kebijakan-kebijakan sehingga menghasilkan suatu keputusan yang dapat diimplementasikan ke dalam strategi yang ada di daerah. Penyusunan arah kebijakan umum APBD dapat dikatagorikan sebagai formulasi kebijakan anggaran (Budget Policy Formulation) yang akan menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. (Yuwono dkk, 2005:148-149). Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD Strategi adalah sebuah pola tujuan, kebijakan program keputusan atau alokasi sumber daya yang dapat menentukan apakah sebuah organisasi itu, apa yang dikerjakannya, dan mengapa organisasi itu melakukan isu. Sedangkan prioritas dapat diartikan sebagai suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut (Yuwono dkk, 2005:156). Suatu penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, umumnya menggunakan sejumlah asumsi yang dalam pencapaiannya sering menghadapi berbagai kendala dan tantangan karena faktor sumber daya yang terbatas. Kinerja Sektor Publik Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun, 2006:145). Menurut Mulyadi (2007:337), kinerja adalah keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria tersebut berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.


7

Pengukuran kinerja sektor publik di lakukan untuk memenuhi tiga maksud meliputi pertama, pengukuran kinerja sektor publik di maksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja di maksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik di gunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik di maksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002:121). Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik Secara umum, tujuan pengukuran kinerja sektor publik adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2002:121): 1. Mengkomunikasikan strategi secara lebih mantap 2. Mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. 4. Alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif rasional. Sedangkan menurut Mahmudi (2007:14), pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen baik organisasi sektor publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pegukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Tujuan di lakukan penilaian kinerja di sektor publik yaitu: 1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak (milestone) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. 2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategik organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. 3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi (achievement culture) di dalam organisasi. 4. Memberikan pertimbangan yang sisitematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau punishment, misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran.


8

5.

Memotivasi pegawai Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi. 6. Menciptakan akuntanbilitas pegawai Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk medorong terciptanya akuntanbilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntanbilitas.

Manfaat Pengukuran Kineja Sektor Publik Menurut Halim dkk (2003:208) secara lebih lengkap, manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 1. Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. 2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi transfer, dan pemberhentian. 3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan menegenai bagimana atasan mereka menilai kinerja mereka. 5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Menurut Mahsun (2006:158-160) ada empat elemen pokok pengukuran kinerja yaitu: 1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. Bedasarkan tujuan, sasaran dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat. 2. Merumuskan indikator dan ukuran kerja Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (critical success factors) dan indikator kinerja kunci (key performance indicator). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan prefensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non finansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci


9

baik yang bersifat finansial maupun nonfinasial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis.Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. 3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran- sasaran organisasi Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. 4. Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Pencapaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan reward punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. a. Feedback Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja di jadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, hasil ini pun bisa di jadikan landasan pemberian reward and punishment terhadap manajer dan anggota organisasi. b. Penilaian Kemajuan Organisasi Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah di capai organisasi. Kriteria yang di gunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang di lakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) maka kemajuan organisasi bisa di nilai. Semestinya ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya. Jika pada suatu periode, kinerja yang di capai ternyata lebih rendah daripada periode sebelumnya, maka harus di identifikasi dan di temukan sumber penyebabnya dan alternatif solusinya. c. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dan Akuntanbilitas Pengukuran kinerja menghasilkan organisasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholders. Keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat membutuhkan dukungan informasi kinerja ini. Informasi kinerja juga membantu menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang di beri amanah untuk mengelola dan mengurus organisasi. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman dalam mengevaluasi penerapan terhadap anggaran yang digunakan untuk menilai kinerja pada Dinas


10

Perhubungan Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, fenomena, perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan objek studi yang dapat diamati oleh peneliti. Analisis deskriptif yaitu suatu jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian. Analisis dan interpretasi akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman dalam mengevaluasi penerapan terhadap anggaran yang digunakan untuk menilai kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dengan demikian penelitian akan diawali dari fakta kemudian dilakukan observasi untuk menghasilkan simpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Sedangkan metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, dan analisis deskriptif adalah jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian sesuai dengan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti. Teknik Pengumpulan Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam bidang keuangan dan bagian lain di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sedangkan data sekunder diperolah dari dokumen-dokumen berupa anggaran dan pengumpulan data keuangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Survey Pendahuluan Peneliti melakukan kunjungan awal pada objek penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengetahui gambaran secara umum objek penelitian serta situasi, kondisi, dan permasalahan yang akan diteliti terkait dengan penerapan anggran. 2. Survey Lapangan Peneliti melakukan tinjauan secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan melalui beberapa cara, seperti: a. Wawancara, merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dalam metode survey dengan menggunakan teknik tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian, yaitu kepada pihak yang terkait dalam bidang keuangan. b. Dokumentasi, merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat langsung dokumen, catatan tertulis, arsip-arsip, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti, seperti mengumpulkan data objek penelitian dari tempat objek penelitian berupa gambaran umum objek penelitian, profil dinas, meliputi data umum dinas, visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, struktur organisasi, APBD tahun 2011-2012, serta indikator kinerja tahun 2011-2012.


11

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran secara mendetail mengenai karakteristik pada objek tersebut. Langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam mengukur kinerjanya yang menggunakan anggaran diperoleh suatu kepuasan karena dengan anggaran dapat diketahui kinerja sesungguhnya dan apabila terdapat ketidakwajaran dapat diketahui penyebabnya, yakni membandingkan anggaran dengan realisasinya dan dihitung prosentase keberhasilannya. 2. Mendeskripsikan data penelitian yang terkait dengan materi kajian penelitian. 3. Analisis dan pembahasan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 4. Memberikan simpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Evaluasi APBD tahun 2011 dan 2012 Dinas Perhubungan Kota Surabaya Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2011, pendapatan terdiri dari: 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang bertugas yaitu UPTD Parkir Wilayah Utara, UPTD Parkir Wilayah Timur, dan UPTD Parkir Wilayah Selatan. Target anggaran yaitu Rp 19.993.896.839, sedangkan realisasinya sebesar Rp 11.153.519.500. Selisih anggaran sebesar Rp 8.840.377.330. Penyebab realisasi lebih kecil dari pada anggaran yaitu karena belum semua pengguna jasa parkir berani dalam meminta karcis parkir. 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang bertugas yaitu UPTD Parkir Wilayah Utara, UPTD Parkir Wilayah Timur, dan UPTD Parkir Wilayah Selatan. Target anggaran yaitu Rp 1.819.270.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.178.881.500. Selisih anggaran sebesar Rp 640.388.500. Penyebab realisasi lebih kecil dari pada anggaran yaitu karena belum semua pengguna jasa parkir berani dalam meminta karcis parkir. 3. Retribusi Terminal yang bertugas yaitu UPTD Terminal Purabaya, UPTD Terminal Joyoboyo, dan UPTD Terminal Tambak Oso Wilangon. Target anggaran yaitu Rp 5.944.550.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 6.336.819.000. Selisih anggaran sebesar Rp 392.269.000. Penyebab realisasi lebih besar dari pada anggaran yaitu karena banyak yang mengurus perijinan terminal. 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang bertugas yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung. Target anggaran yaitu Rp 10.808.570.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 12.286.136.900. Selisih anggaran sebesar Rp 1.477.566.900. Penyebab realisasi lebih besar dari pada anggaran yaitu karena banyak yang mengurus perijinan perpanjangan ijin kendaraan bermotor. 5. Retribusi Ijin Trayek yang bertugas yaitu Bidang Angkutan. Target anggaran yaitu Rp 565.396.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 657.005.880. Selisih anggaran sebesar Rp 91.609.880. Penyebab realisasi lebih besar dari anggaran yaitu karena banyak yang mengurus perijinan perpanjangan ijin trayek.


12

Sedangkan pada belanja tahun 2011 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang bertugas yaitu Sekretariat, Bidang, dan UPTD. Belanja Pegawai. Target anggaran yaitu Rp 18.764.047.072, sedangkan realisasinya sebesar Rp 16.065.825.650. Selisih anggaran sebesar Rp 2.698.248.420. Belanja Barang dan Jasa. Target anggaran yaitu Rp 42.430.794.267, sedangkan realisasinya sebesar Rp 33.920.538.532. Selisih anggaran sebesar Rp 8.510.255.730. Belanja Modal. Target anggaran yaitu Rp 35.591.754.699, sedangkan realisasinya sebesar Rp 25.162.631.057. Selisih anggaran sebesar Rp 10.429.123.642. Penyebab realisasi lebih kecil dari anggaran yaitu ada 2 (dua) pertama di karenakan adanya sisa anggaran yang tidak terpakai, kedua adanya sisa lelang. Sisa lelang disini yaitu penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha peminat atau calon pembeli. Sisa tersebut akan dikembalikan ke kas daerah. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2012, pendapatan terdiri dari: 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang bertugas yaitu UPTD Parkir Wilayah Utara, UPTD Parkir Wilayah Timur, dan UPTD Parkir Wilayah Selatan. Target anggaran yaitu Rp 13.724.427.500, sedangkan realisasinya sebesar Rp 9.301.939.500. Selisih anggaran sebesar Rp 4.422.488.000. Penyebab realisasi lebih kecil dari pada anggaran yaitu pada bulan Januari sampai Maret tidak bisa memungut retribusi karena perubahan perda parkir Tepi Jalan Umum belum selesai. Perda dirubah karena dasar perda semula mengacu pada Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah dirubah mengacu pada UndangUndang No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang bertugas yaitu UPTD Parkir Wilayah Utara, UPTD Parkir Wilayah Timur, dan UPTD Parkir Wilayah Selatan. Target anggaran yaitu Rp. 1.386.755.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.168.329.000. Selisih anggaran sebesar Rp. 218.426.000. Penyebab realisasi lebih kecil dari pada anggaran yaitu karena belum semua pengguna jasa parkir berani dalam meminta karcis parkir. 3. Retribusi Terminal yang bertugas yaitu UPTD Terminal Purabaya, UPTD Terminal Joyoboyo, dan UPTD Terminal Tambak Oso Wilangon. Target anggaran yaitu Rp 6.500.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 6.804.094.733. Selisih anggaran sebesar Rp 304.094.733. Penyebab realisasi lebih besar dari pada anggaran yaitu karena banyak yang mengurus perijinan terminal. 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang bertugas yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung. Target anggaran yaitu Rp 15.000.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 12.693.725.200. Selisih anggaran sebesar Rp 2.306.274.800. Penyebab realisasi lebih kecil dari anggaran yaitu karena adanya Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang kendaraan yang mengatur tentang kendaraan yang masih baru melakukan uji 1 tahun berikutnya. Dan adanya kendaraan yang melakukan uji keluar daerah. 5. Retribusi Ijin Trayek yang bertugas yaitu Bidang Angkutan. Target anggaran yaitu Rp 473.786.120, sedangkan realisasinya sebesar Rp 673.115.360. Selisih anggaran sebesar Rp 199.329.240. Penyebab realisasi lebih besar dari anggaran yaitu Sedangkan pada belanja tahun 2012 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang bertugas yaitu Sekretariat, Bidang, dan UPTD. Belanja Pegawai. Target anggaran yaitu Rp 13.480.033.299, sedangkan realisasinya sebesar Rp 11.081.020.224. Selisih anggaran sebesar Rp 2.399.013.070. Belanja Barang dan Jasa. Target anggaran yaitu Rp 46.815.883.281, sedangkan realisasinya sebesar Rp 42.710.073.631. Selisih anggaran sebesar Rp 4.105.809.650. Belanja Modal. Target anggaran yaitu Rp 22.270.976.333,


13

sedangkan realisasinya sebesar Rp 19.566.098.379. Selisih anggaran sebesar Rp 2.704.877.960. Penyebab realisasi lebih kecil dari anggaran yaitu ada 2 (dua) pertama di karenakan adanya sisa anggaran yang tidak terpakai, kedua adanya sisa lelang. Sisa lelang disini yaitu penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha peminat atau calon pembeli. Sisa tersebut akan dikembalikan ke kas daerah. Dari analisis dan pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang telah di uraikan, maka dapat dikatakan bahwa secara umum kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dapat di nilai efisien dan efektif. Berdasarkan penilaian APBD selama tahun 2011 sampai 2012, dikatakan efisien karena instansi tersebut dalam menjalankan kegiatan atau programnya mampu menghasilkan output tertentu dengan hasil yang sebesarbesarnya dengan menggunakan input yang serendah-rendahnya. Hal ini di lihat dari perbandingan antara output dengan input, dimana rencana program kerja dan kegiatan instansi dapat dicapai dan direalisasikan sesuai dengan target. Sedangkan penilaian efektivitas menjelaskan tentang keberhasilan program Dinas Perhubungan Kota Surabaya selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dapat dikatakan efektif, karena dinas tersebut melaksanakan program kegiatan yang menjadi tujuan dinas. Berdasarkan APBD tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dapat di ketahui bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari pernyataan (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Surabaya) pada hari Senin 18 Maret 2013 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya. “... APBD pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada tahun 2011 dan 2012 dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Antara anggaran dengan realisasi selalu berbeda apabila realisasi lebih kecil dari anggaran penyebabnya ada 2 (dua) pertama di karenakan adanya sisa anggaran yang tidak terpakai, kedua adanya sisa lelang. Dan apabila realisasi lebih besar dari pada anggaran seperti pada Retribusi Ijin Trayek di karenakan banyak yang mengurus perijinan perpanjangan ijin trayek. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi maka sisanya akan di kembalikan ke kas daerah. Anggaran dapat di realisasikan dengan baik pada kebutuhan yang telah di program misalnya terhadap pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan terminal”. Dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menerjemahkan setiap program-programnya sesuai dengan tanggung jawab setiap kepala bagian dalam melaksanakan kegiatan program tersebut. Sehingga dalam penyusunan anggaran memerlukan suatu kerja sama berbagai jenjang organisasi. Indikator Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya Pengukuran kinerja sangat penting dalam menilai akuntabilitas suatu organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Penetapan indikator kinerja merupakan proses dari identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengelolaan data/informasi dalam menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan kinerja tersebut berdasarkan pada indikator masukan (input), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome). Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas berhubungan erat dengan pengertian input, output dan outcome. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, SDM, peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output. Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output, sedangkan outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.


14

Ekonomi berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Sedangkan efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2008:6). Berdasarkan indikator kinerja, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya selama tahun 2011 sampai tahun 2012 secara umum dapat di nilai efisien dan efektif. Indikator efisiensi terlihat dari pencapaian atau jumlah realisasi dari indikator keluaran (output) yang dihasilkan dalam merealisasikan kegiatan operasi terhadap indikator masukan (input) yang digunakan. Efektif karena rencana program kerja dan kegiatan operasi organisasi sektor publik yang di wujudkan dalam indikator kinerja output maupun outcome telah berhasil menjalankan tujuan organisasi dalam mencapai dan merealisasikan program sesuai capaian kinerja yang diharapkan. Hal ini tercermin dari pernyataan (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Surabaya) pada hari Senin 18 Maret 2013 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya. “... Indikator kinerja merupakan acuan atau target yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya misalnya merencanakan parkir elektrik, memperbaiki selter/terminal dll. Indikator kinerja pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 telah dicapai 100% oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Selama ini indikator kinerja sudah dicapai semua dengan baik dan program-program telah dilaksanakan sesuai target”. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menjalankan programprogram dengan sangat baik. Terlihat pada indikator kinerja yang telah berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan rencana. Hambatan Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penerapan guna mengukur kinerja selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tidak ada yang berarti. Hal ini tercermin dari pernyataan (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Surabaya) pada hari Senin 18 Maret 2013 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya. “... Selama ini hambatan yang signifikan tidak ada, hambatan kecil tentu ada misalnya tentang lelang yang harus di ulang berakibat pada skedul yang mundur dan dampak nya pada rencana juga akan mengalami kemunduran. Tetapi selama ini hambatan kecil yang ada dapat teratasi dengan baik dan tidak mengganggu program-program pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya”. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kota Surabaya selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tidak mengalami hambatan yang berarti terhadap program-program yang telah direncanakan SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam menyajikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah mengacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yaitu tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dalam menyajikan indikator kinerja sudah efisien di lihat dari perbandingan antara output dengan input, dimana rencana program kerja dan kegiatan instansi dapat dicapai dan direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan. Efektif terlihat dari hasil-hasil yang dicapai output, outcome maupun dampaknya dalam mencapai suatu tujuan organisasi dimana hasil


15

kegiatan untuk mencapai tujuan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang di harapkan. 3. Penerapan anggaran guna mengukur kinerja selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tidak mengalami hambatan yang berarti. Saran 1. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada periode-periode mendatang lebih memperhatikan aspek keuangan yang digunakan, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja. 2. Keberhasilan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 lebih di jadikan motivasi bagi seluruh pegawai dinas agar selalu meningkatkan kinerjanya secara terus menerus untuk memberikan kepuasan pelayanan serta untuk mencapai tujuan yang diharapkan. DAFTAR PUSTAKA Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2008. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja. Jakarta. Bahtiar, A. dkk. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Akademia. Halim, A. dkk. 2003. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN. Kementerian Dalam Negeri RI. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta. Mulyadi. 2007. Sistem Manajemen Strategik Berbasis Balanced Scorecard. Yogyakarta:UPP AMP YKPN. Munandar, M. 2001. Budgeting: Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA Nordiawan, D. 2006. Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat. ____________. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat Yuwono, S. dkk. 2005, Penganggaran Sektor Publik. Malang: Bayujmedia Publishing. ●●●

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGUKUR KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

Recommend Documents