ETOS DISIPLIN PARA ABDI NEGARA INDONESIA DI ERA DEMOKRASI PANCASILA
TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA
disusun oleh : Rani Kurniawati 11.12.5876
JURUSAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH TINGGI MANJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
ETOS DISIPLIN PARA ABDI NEGARA INDONESIA DI ERA DEMOKRASI PANCASILA
TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA
Disusun Oleh :
NAMA
: RANI KURNIAWATI
NOMOR MAHASISWA
: 11.12.5876
KELOMPOK
: I
PROGRAM STUDI
: PENDIDIKAN PANCASILA
JURUSAN
: SISTEM INFORMASI
DOSEN
: Drs. MUHAMMAD IDRIS P, MM
SEKOLAH TINGGI MANJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Pendidikan Pancasila yang telah diprogramkan dari sekolah sebagai bahan tugas akhir bagi mahasiswa. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs.Muhammad Idris P, MM pengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang telah membimbing saya guna memperlancar terselesainya laporan ini.
Laporan ini membahas tentang bagaimana seharusnya peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang banyak disalahartikan oleh sebagian Pegawai dengan maraknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mampu mengemban tugas dan memberikan contoh yang baik sebagai abdi negara dalam konteks Negara Indonesia yang menjunjung nilai-nilai Pancasila. Sehingga laporan ini diharapkan mampu memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang masalah perkembangan Negara kita.
Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca, sesuai dengan harapan saya. Apabila terdapat kesalahan dalam tulisan atau kata-kata, saya meminta maaf yang sebesarbesarnya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Yogyakarta, Oktober 2011 Penyusun
Rani Kurniawati
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai cita – cita untuk mewujudkan tujuan
Nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan adanya pembangunan yang bertahap, berencana, dan berkesinambungan. Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan panjang dan tak kenal lelah. Setelah kemerdekaan diperoleh, tentu saja harus diisi dengan pembangunan di semua bidang. Dalam usaha mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasilguna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggungjawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Pegawai negeri yang sempurna menurut Marsono adalah Pegawai negeri yang sempurna adalah pegawai negeri yang penuh kesetiaan padaPancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan pemerintah serta bersatupadu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama aparatur negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin yang tinggi merupakan salah satu unsur untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna. Dengan disiplin yang tinggi diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah PNS dan tingkat pertumbuhan yang tinggi darit ahun ketahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh.
Sebuah ilustrasi tentang birokrasi menyatakan bahwa mereka Pegawai Negeri Sipil kerja santai, pulang cepat dan adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh PNS. Terkait kondisi kinerja PNS, saat ini masih terdapat banyak kekurangan. Beberapa di antaranya, disiplin pegawai rendah, motivasi kurang, budaya dan etos kerja rendah, kualitas pelayanan buruk, tingkat korupsi tinggi, dan produktivitas rendah. Perwujudan dan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Mereka seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil.
B.
RUMUSAN MASALAH 1.
Apa yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?
2.
Bagaimana professional kerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?
3.
Bagaimana realisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia ?
4.
Bagaimana peranan pembinaan dalam meningkatkan professional kerja
para
Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?
C.
PENDEKATAN : 1.
HISTORIS Indonesia sebagai Negara yang mempunyai cita-cita memajukan tujuan Nasional
yang telah tertera di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka diperlukan adanya pembangunan yang bertahap, berencana, dan berkesinambungan. Hal itu dapat diwujudnyatakan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pesat, menuntut adanya sumber daya manusia yang mampu menyikapi perubahan yang tidak pernah berhenti. Sedangkan
Negara kita memiliki jumlah organisasi yang sangat
banyak, baik yang diolah oleh pihak swasta maupun milik Negara. Setiap instansi ataupun badan pemerintahan yang berdiri di bawah pimpinan Negara merupakan sarana
pendukung demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945. Salah satu badan yang berada di dalam naungan pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia adalah Badan Kepegawaian Negara. Badan inilah yang memiliki fungsi untuk memperhatikan kondisi kepegawaian Indonesia. Badan ini memiliki unit yang lain salah satunya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pihak-pihak atau badan yang tersebut diatas memiliki peran yang besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undangundang Dasar 1945. Untuk melaksanakan tugas mulia itu diperlukan pegawai negeri yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kedudukan dan tugasnya, pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2.
SOSIOLOGIS Hal ini menyangkup tentang proses interaksi sosial yang terkait dengan aktivitas
kepegawaian baik dari lingkup keluarga, kehidupan masyarakat maupun kehidupan bernegara. Sehingga didapat sebuah gambaran objektif tentang relasi-relasi sosial yang menyusun konstruksi total realitas kepegawaian di negara kita. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai suatu proffesi yang terpandang di kalangan masyarakat dan paling berjasa dalam memberikan pelayanan di masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan dalam diri Pegawai itu sendiri dengan banyak ditemukan kasus-kasus penyelewengan tugas yang dilakukan Pegawai seperti pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan. Peningkatan disiplin dalam lingkungan aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidaktertiban tersebut. Adanya tingkat kedisiplinan yang tinggi diharapkan kegiatan pembangunan akan berlangsung secara efektif dan efisien. Disiplin yang baik dapat menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3.
YURIDIS Merupakan landasan hukum yang mengikat, terdiri dari : a.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974. b.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
c.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071 / KMA / SK / V / 2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
d.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 35/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam 20 Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
e.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/104 A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim.
f.
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 06
BAB II PEMBAHASAN A.
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Menurut J.H.A. Logemann bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tiap pejabat yang
mempunyai hubungan dinas publik (openbare dienst betrokking) dengan Negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan pemerintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain (Sudibyo Triatmodjo, 1983:27). Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentangPokok-pokok Kepegawaian Pasal 1 ayat (1) menyatakan : 1.
Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.
Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang.
5.
Jabatan Negara adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi Negara dan kepaniteraan pengadilan.
6.
Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
7.
Jabatan organik adalah jabatan Negara yang menjadi tugas pokok pada suatu kesatuan organisasi pemerintah.
8.
Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efesiensi, dan derajat profesionalis memenyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajibanke
pegawaian yang meliputi perencanaan, pengaduan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan dan penghentian. Pegawai Negeri mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara kita, seperti terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan Negara ini hanya bisa dicapai dengan adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan perencanaan matang, realistik, terarah dan terpadu, terhadap bersungguhsungguh, berdaya guna dan berhasil guna (S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000:98). Menurut J.B Sumarlin menyatakan, bahwa agar PNS dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka pembinaan harus diarahkan untuk menjamin (SudibyoTriatmodjo, 1983:93), antara lain : 1.
Agar satuan organisasi lembaga pemerintah mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang rasional berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepadanya.
2.
Pembinaan yang terintegrasi terhadap seluruh PNS artinyabahwa terhadap semua PNS berlaku ketentuan yang sama.
3.
Pembinaan PNS atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.
4.
Pengembangan sistem penggajian yang mengarah pada penghargaan terhadap prestasi dan besarnya tanggungjawab.
5.
Melaksanakan tindakan korektif yang tegas terhadap norma-norma hukum dan norma-norma kepegawaian.
6.
Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem pengawasannya.
7.
Pembinaan kesetiaan dan ketaatan penuh pegawai negeri terhadap Negara dan pemerintah.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 129 menyatakan bahwa : 1.
Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS Daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional.
2.
Manajemen PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemindahan, pemberhentian, penetapan, pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak
dankewajiban
kedudukan
hukum,
pengembangan
kompetensi
dan
pengembalian jumlah. Oleh karena itu, pegawai yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
PNS baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945, Negara Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan haknya adalah mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji PNS yang diterima harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan (Harif Nurcholis, 2007:250). Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang layak dan sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawab menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 7 menyatakan : 1.
Gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaandan tanggung jawabnya.
2.
Gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampumemacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
3.
Gaji pegawai negeri yang adil dan layak sebagaimanaditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok pokok Kepegawaian Pasal 8 dinyatakan setiap PNS berhak cuti dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti PNS, ada6 (enam) macam cuti yaitu : 1.
Cuti Tahunan
2.
Cuti Besar
3.
Cuti Sakit
4.
Cuti Bersalin
5.
Cuti karena alasan penting
6.
Cuti diluar tanggungan Negara
Yang dimaksud dengan cuti PNS adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu seperti pimpinan lembaga tertinggi/tinggi Negara, menteri, jaksa agung, ketua/kepala lembaga pemerintah non departemen, pimpinan secretariat lembaga tertinggi/tinggi Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden (Sudahak dan Suradji, 2003:3). Selain itu juga, pengabdian seorang PNS sangatlah dibutuhkan untuk membantu kelancaran daripada pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi kepada masyarakat sehingga setiap PNS wajib : 1.
Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945, Negara dan Pemerintah.
2.
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia.
3.
Mentaati segala peraturan perundang-undangan yangberlaku.
4.
Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dantanggungjawab.
KEDUDUKAN PEGAWAI Kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil sangat penting karena kelancaran
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur Negara. Sehingga PNS yang sempurna merupakan salah satu faktor penentu bagi kesempurnaan aparatur Negara. PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan (Sudahak dan Suradji, 2003:5). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan : (1) Pegawai Negeri terdiri dari : a.
Pegawai Negeri Sipil
b.
Anggota Tentara Nasional Indonesia
c.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a, terdiri dari: a.
Pegawai Negeri Sipil Pusat
b.
Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(3) Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalamayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkutpegawai tidak tetap.
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Beretika dalam kehidupan yang dimiliki oleh seseorang selaku PNS baik dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat dan bernegara. Apalagi secara normatif telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan tentang kepegawaian Adapun kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yaitu : 1.
Etika dalam bernegara : a.
Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
b.
Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara
c.
Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
d.
Menaati
semua
peraturan
melaksanakan tugas
perundang-undang-an
yang berlaku
dalam
e.
Akuntabel dalam melaksanakan tugas pe-nyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
f.
Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah
g.
Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif
h.
2.
Tidak memberikan kesaksian palsu atau ke-terangan yang tidak benar
Etika dalam berorganisasi a.
Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku
b.
Menjaga informasi yang bersifat rahasia
c.
Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetap-kan oleh pejabat yang berwenang
d.
Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi
e.
Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pen-capaian tujuan
f.
Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
g.
Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja
h.
Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
i.
3.
Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja
Etika dalam bermasyarakat a.
Mewujudkan pola hidup sederhana
b.
Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
c.
Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
d.
Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
e.
Berorientasi
kepada
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
melaksanakan tugas.
4.
Etika terhadap diri sendiri a.
Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
b.
Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
c.
Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan
dalam
d.
Berinisiatif
untuk
meningkatkan
kualitas
pengetahuan,
kemampuan,
keterampilan dan sikap
5.
e.
Memiliki daya juang yang tinggi
f.
Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
g.
Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
h.
Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan
Etika terhadap sesama PNS a.
Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan
b.
Memelihara rasa persatuan dan kesatuan se-sama PNS
c.
Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi
d.
Menghargai perbedaan pendapat
e.
Menjungjung tinggi harkat dan martabat PNS
f.
Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS
g.
Menghimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.
B.
PROFESIONAL KERJA PEGAWAI Setiap organisasi Pemerintah baik itu instansi/departemen/lembaga dalam mencapai
suatu tujuan sangat ditentukan oleh keprofesionalan dan disiplin para pegawainya. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, terutama untuk memotivasi pegawai agar bertindak disiplin dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Di samping itu disiplin juga bermanfaat untuk mendidik pegawai mematuhi peraturan, prosedur dan kebijakan yang ada sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. 1.
Defenisi Profesionalisme Pegawai Menurut Soemaryono dalam Royen (2007:8) profesi merupakan sebuah sebutan dimana orang yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus melalui training dan pengembangan maupun pengetahuan lain. Menurut Korten dan Alfonso, juga dalam Royen menyatakan bahwa Profesionalisme adalah kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas.
Profesionalisme juga dapat diartikan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah dan menjalankan tugas dan fungsinya yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi serta nilai-nilai organisasi. Profesionalisme tidak hanya di dasarkan pada kemampuan dasar yang di miliki tetapi juga mencerminkan sikap dan respon terhadap perubahan yang terus terjadi dalam arti memiliki kemampuan untuk menyikapi perubahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Maka profesionalisme pegawai adalah keahlian atau kemampuan pegawai dalam mengerjakan tugasnya, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
2.
Karakteristik dan ciri profesionalisme Untuk mencapai tujuan di perlukan usaha-usaha ataupun karakter yang diharapkan
mampu mendukung pencapaian peningkatan efektifitas pelayanan. Adapun usaha tersebut adalah (Royen, 2007:11) : a.
Equality adalah perlakuan yang sama atas pelayanan yang di berikan.
b.
Equity adalah perlakuan yang sama terhadap masyarakat tidak cukup, selain hal tersebut di perlukan perlakuan yang adil.
c.
Loyality adalah kesetiaan, dalam hal ini berarti setia terhadap pekerjaan dan segala peraturan yang ada.
d.
Accountability adalah Setiap aparat pemerintahan harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan dan harus menghindarkan diri dari sikap “saya hanya mengerjakan apa yang atasan saya katakan”.
Ciri dan sikap profesionalisme juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a.
Punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
b.
Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka terhadap kondisi yang terjadi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil suatu keputusan.
c.
Memiliki sikap berorientasi ke masa depan, sehingga memiliki kapasitas untuk untuk mengantisipasi perkembangan.
d.
Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat memilih yang terbaik bagi diri serta perkembangan pribadinya.
e.
Tanggap dan responsif terhadap perubahan yang terjadi.
f.
Menujukkan hasil atau prestasi kerja yang baik (performance) yang dapat dilihat melalui efektifitas dan efisiensi kerja atau kualitas dan kuantitas kerja. Selain itu menurut Jatman (2002:66), dalam suatu tulisan yang berjudul
“Mengembangkan Budaya Kerja untuk Meningkatkan Citra Pegawai Negeri Sipil dalam Masyarakat”, dalam www.tunas63.word press.com, Kriteria profesionalisme dapat di uraikan sebagai berikut: 1.
Profesional itu dinyatakan dalam bentuk pekerjaan full-time yang merupakan sumber penghasilan baginya. Profesional memiliki motivasi yang kuat atas pekerjaan yang dinyatakan dengan satu komitmen seumur hidup.
2.
Profesional memiliki “specialized body of knowledge” dan keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan formal dalam waktu yang cukup lama.
3.
Profesional membuat keputusan atas nama klien atas dasar ketetapan yang jelas, berdasarkan pengetahuan teori yang luas dan keahlian didalam penerapan klinis.
4.
Profesional memiliki satu orientasi pelayanan. Pelayanan ini dinyatakan secara tidak langsung dalam bentuk ketrampilan diagnostik, kemampuan menerapkan pengetahuan pada kebutuhan khusus dari klien dan tidak mementingkan diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri.
5.
Memberikan pelayanan berdasarkan pada kebutuhan obyektip dari klien dan tidak ada pamrih tertentu yang diharapkan oleh profesi dari klien.
6.
Profesional memiliki otonomi dalam bertindak dan memutuskan.
Adapun Elemen profesional secara umum adalah: 1.
Altruisme yaitu berani berkorban, mementingkan orang lain/bukan diri sendiri. Contoh sikap profesional : suka membantu, problem solver, membuat keputusan secara tepat, obyektif.
2.
Komitmen terhadap kesempurnaan Contoh sikap profesional : efektifitas dan efisiensi, memberikan/mengerjakan yang terbaik.
3.
Toleransi Contoh sikap profesional : adaptable, suka bekerjasama, komunikatif, bijaksana, minta tolong jika memerlukan.
4.
Integritas dan karakter
Contoh sikap profesional : jujur, teguh, tidak plin-plan, percaya diri, berjiwa pemimpin, memberi teladan. 5.
Respek kepada semua orang Contoh sikap profesional : menerima kritikan dari orang lain, menepati janji, memegang rahasia, menghormati orang lain.
6.
Sense of duty Contoh sikap profesional : disiplin, tepat waktu, taat aturan.
3.
Faktor-faktor yang mendukung sikap Profesionalisme Faktor-faktor yang mendukung sikap profesionalisme, dalam Royen (2007:13)
adalah : 1.
Performance Yang dimaksud performance adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja,
penampilan kerja. Menurut Gibson, performance adalah hasil yang di inginkan dari perilaku, prestasi di hasilkan dalam urutan maupun kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Gomes prestasi kerja dapat di lihat dari : a. Kuantitas kerja b. Kualitas kerja c. Pengetahuan tentang pekerjaan d. Pendapat atau opini
2.
Akuntabilitas aparatur Akuntabilitas merupakan suatu kebijakan strategis, hal ini harus dapat di
implementasikan untuk menciptakan kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai. Akuntabilitas juga merupakan kewajiban untuk memberikan tanggung jawab kinerja kepada pihak-pihak tertentu. 3.
Loyalitas Pegawai Loyalitas Pegawai adalah kesetiaan yang para pegawai dalam menjalankan
tugas yang telah diembankan. Sehingga pegawai mampu menunjukkan loyalitas yang tinggi dalam seluruh aspek pekerjaannya tanpa membeda-bedakan pemberian pelayanan kepada setiap orang.
4.
Kemampuan Aparatur/pegawai Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai
yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Sehingga para Pgawai diharapkan mempunyai potensi dalam mengerjakan tugas dan bagiannya.
NILAI-NILAI YANG HARUS DIJUNJUNG Pengaturan kepegawaian telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 diantaranya mengatur bahwa bagi setiap calon PNS (CPNS) yang sudah diangkat PNS wajib mengucapkan sumpah/janji, bahkan pada setiap PNS yang diangkat dalam jabatan struktural maupun fungsional diawali dengan sumpah jabatan. Namun masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memahami, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dasar yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dengan tidak membedakan dimana PNS itu bekerja sedangkan PNS berada dan bekerja di setiap lembaga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Nilai-nilai dasar tersebut yang harus dijunjung tinggi oleh setiap PNS, yaitu : 1.
Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.
Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
3.
Semangat nasionalisme
4.
Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
5.
Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
6.
Penghormatan terhadap hak asasi manusia
7.
Tidak diskriminatif
8.
Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi
9.
Semangat jiwa korps
Nilai-nilai dasar ini merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintah, bernegara dan berbangsa. Nilai-nilai hidup itu merupakan pula etika PNS.
C.
SANKSI JUKUMAN Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 6 memuat tingkat danjenis hukuman disiplin, yaitu : 1.
Tingkat dan jenis hukuman disiplin a.
Tingkat hukuman terdiri dari :
1) Hukuman disiplin ringan. 2) Hukuman disiplin sedang. 3) Hukuman disiplin berat. b.
Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : 1) Teguran lisan. 2) Teguran tertulis. 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
c.
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : 1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1
(satu) tahun. 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
Penjelasan : Masa penundaan kenaikan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Selain itu juga, penerapan sanksi dilakukan oleh pimpinan dengan beberapa tahapan yaitu : a. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas, maka pimpinan memanggil secara kekeluargaan maupun secara kedinasan dan ditanyakan apa penyebab atau masalah yang dihadapi pegawai yang bersangkutan sehingga tak menjalankan tugasnya dan dibantu dicarikan solusinya. b. Dilanjutkan dengan peringatan secara lisan sebanyak 3 (tiga)kali. c. Kalau tidak ada perubahan, maka pimpinan melanjutkan dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. d. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap malas berkantor, maka sanksi awal adalam pimpinan mengusulkan untuk penahanan gaji berkala, dilanjutkan dengan penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan terakhir mengusulkan untuk pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sanksi disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dari untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam
masa
menjalani
hukuman
disiplin
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani sanksi disiplin Sanksi disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat untuk dipertimbangkan.
Sedangkan sanksi disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 1(satu) tahun, setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. d.
Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : 1) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling
lama 1 (satu) tahun. 2) Pembebasan dari jabatan. 3) Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil. 4) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil.
2.
Pelanggaran Disiplin. Secara ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai negeri sipil yang melanggar
ketentuan peraturan disiplin (kewajiban dan larangan) adalah pelanggaran disiplin. a.
Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
b.
Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dari lainlainnya yang serupa dengan itu.
c.
Perubahan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS
yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. 3.
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
b.
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena : 1) Atas permintaan sendiri. 2) Mencapai batas usia pensiun. 3) Perampingan organisasi pemerintah atau 4) Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil.
Maka, seorang pegawai negeri sipil bukan saja harus memenuhi tugas dan kewajibannya akan tetapi bilamana hal tersebut dilanggar, pegawai negeri sipil tersebut dapat diberhentikan denganhormat atau diberhentikan karena : 1.
Melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah atau ;
2.
Di hukum penjara atau kurangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun. a.
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena : 1) Di hukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih atau; 2) Melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat.
b.
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena : 1) Melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 2) Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah.
3) Di hukum penjara atau kurangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekeuatan hokum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. c.
Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka tleh melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.
d.
Pemberhentian karena meninggalkan tugas : 1) Pegawai Negeri Sipil meninggalkan tugasnya secara tidak syah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. 2) Pegawai Negeri Sipil meninggalkan tugasnya secara tidaksah dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus, diberhentikan tidak dengan hormat.
e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan dirinya kembali ke instansi induknya setelah menjalani cuti diluar tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.
D.
REALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan
yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan waktu. Jiwa kepegawaian yang mempunyai sifat seperti tersebut di atas akan berakibat negatif terhadap prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan karena tidak adanya pengembangan pola pikir kerja sama. Menurut pendapat beberapa masyarakat, terlalu banyak PNS di semua instansi yang berakibat pada ketidak efektifannya dalam bekerja. Sehingga banyaknya PNS dalam kinerjanya tidak optimal. Diimbangi dengan banyak ditemukannya PNS yang tidak profosional dan tidak menguasai bidangnya. Sedangkan PNS di Indonesia terlalu dimanja oleh pemerintah seperti gaji yang semakin tinggi di tengah standar upah buruh nasional dan upah minimum regional (UMR) untuk setiap daerah - rata-rata masih di bawah standar KHL (kebutuhan hidup layak), tunjangan banyak namun tidak sesuai dengan semangat kerjanya Ketidakprofesionalan
Pegawai membuktikan bahwa kepagawaian di Indonesia masih perlu untuk dikoreksi dan dibenahi. Contoh kasus di Wonogiri, dua PNS terancam mendapat sanksi berat sesuai PP No 53/2010 tentang disiplin pegawai karena keduanya tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. Mereka adalah seorang PNS bekerja di Kecamatan Bulukerto, Dicky ANA dan seorang lagi bekerja di RSUD dr Soediran Mangun Samareno (SMS) dr Rizky. Sebelumnya, Pemkab Wonogiri juga menjatuhkan sanksi bagi tiga PNS di Dinas Sosial (Dinsos) yang telibat kasus minuman keras.(Koran Harian Jogja, 14 Oktober 2011). Contoh kasus diatas hanya sebagian kecil dari segelintir kasus di Indonesia yang menyangkut tentang kinerja Pegawai Negeri Sipil. Pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang tak seharusnya di lakukan kalangan abdi Negara ini, bolos kerja, asal semaunya datang kerja, datang hanya duduk-duduk ataupun asyik shoping saat jam kerja dan masih banyak pelanggaran lainnya. Hukum yang berlakupun tidak menjadi momok bagi para Pegawai, sehingga perlu dilakukan penegasan untuk sebuah pelanggaran sehingga Pegawai jera dan tidak melakukannya. Oleh karena itu pula pada pemilihan Pegawai hendaknya dilakukan secara adil, transparan, dan profesional. Sehingga pejabat terpilih benar-benar mampu (profesional) dan tepat untuk jabatan tersebut. Dan perlunya dilakukan sosialisasi dan pembinaan bagi Pegawai sehingga diharap Pegawai mampu mengerti dan memahami tugas yang sebenarnya diembankan. Dari segala upaya yang telah dilakukan diharapkan keprofesionalan para Pegawai mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat dikecewakan dan tujuan Negara dapat direalisasikan ke semua kalangan.
BAB III PENUTUP A.
KESIMPULAN 1.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan pegawai Negara adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan serahi tugas dalam suatu jabatan Negara, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
2.
Pegawai Negara adalah sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
3.
Pegawai
Negeri
berperan
penting
dalam
kelancaran
pemerintahan
dan
pembangunan Negara untuk mencapai tujuan pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai abdi masyarakat selayaknya mengemban tugas yang baik dan penuh tanggungjawab agar tidak mengecewakan masyarakat.
B.
SARAN
1.
Sebaiknya sebagai Pegawai yang menjunjung UUD 1945 dan Pancasila selayaknya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat untuk terwujudnya tujuan Bangsa.
2.
Pemilihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebaiknya dilakukan dengan adil dan pertimbangan yang akurat bukan asal ada uang bisa jadi PNS sehingga diharap mempunyai abdi Negara yang professional.
3.
Pegawai Negeri hendaknya dipilih secara adil, transparan, dan profesional. Sehingga pejabat terpilih benar-benar mampu (profesional) dan tepat untuk jabatan tersebut.
C.
PENUTUP Pada akhirnya, saya berharap semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca
khususnya. Saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran saya butuhkan disini untuk dapat membangun kesempurnaan makalah ini dan dapat dikembangkan selanjutnya.
Penyusun
REFERENSI
UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.
UU Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri
Koran Kedaulatan Rakyat, Rabu 12 Oktober 2011
Koran Harian Jogja Express, Jumat 14 Oktober 2011 hal.3
