PEMERINTAH KOTA SEMARANG
R
ENCANA STRATEGIS 2011 – 2015
DINAS PASAR KOTA SEMARANG Jl. Dr. Cipto No. 115 Semarang Telp. 024 – 3547888, 3544303
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penyusunan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD B. Sumber Daya SKPD C. Kinerja Pelayanan SKPD D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD B. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Semarang C. Telaahan Renstra Pemerintah Kota Semarang D. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV
VISI,
MISI,
TUJUAN
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD C. Strategi dan Kebijakan BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Guna mencapai kesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan serta memahami program dan permasalahan dengan cepat yang ada di Dinas Pasar Kota Semarang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu menyusun Rencana Strategi secara sistematis dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Periode 2011 - 2015 ini merupakan penjabaran dari visi misi dan program dinas yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan. Rencana Strategi berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, evaluasi pembangunan 5 tahun Periode 2005-2010 serta isu-isu strategis yang berkembang. Muatan Rencana Strategi Periode 2011 – 2015 berisi arah kebijakan dan program SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikaf dengan pengertian bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah ini, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku / fleksibel. B. Landasan Hukum Landasan penyusunan buku ini adalah dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan, yaitu : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pentahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 -2025; 5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010;
6. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang ; 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang; 8. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang; 9. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Semarang Tahun 2005 – 2025; 10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang; 11. Draf Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2010 – 2015. C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi misi dan program, serta tolok ukur pertanggungjawaban SKPD. 2. Tujuan Sebagai pedoman dalam menetapkan dan merumuskan strategi dan kebijakan penyusunan rencana program pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD), dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat sesuai kewenangannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. D. Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pasar adalah sebagai berikut : BAB I - PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kota, dan dengan Renja SKPD.
1.2
Landasan Hukum Memuat
penjelasan
tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3
Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD
1.4
Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II - GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat
informasi
tentang
peran
(tugas
dan
fungsi)
SKPD
dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra SKPD Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi
sebagai
tantangan
dan
peluang
bagi
pengembangan
pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III - ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD
beserta
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya.
Identifikasi
permasalahan didasarkan pada hasil pengisian yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD) 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SK, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD).
3.3
Telaahan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kota.
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5
Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari : 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra Kota; 3. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 4. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. BAB IV - VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
4.3
Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.
BAB V - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI - INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Dinas Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai peranan strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat Kota Semarang. Pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan Dinas Pasar Kota Semarang adalah dalam hal pelayanan, yang meliputi pemungutan retribusi, perijinan, penataan tempat usaha, keamanan dan ketertiban pasar, serta pelayanan penggunaan fasilitas perpasaran lainnya. Jumlah pasar yang dikelola ada 47 pasar tradisonal dan 3 pasar hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pihak III yang berada pada lokasi strategis yang terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu Pasar Kota, Wilayah, Lingkungan, dan tersebar di 16 Wilayah Kecamatan dengan jumlah pedagang sebanyak lebih kurang 24.000 orang. A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 1. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima berdaarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar, Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, Bidang Pedagang Kaki Lima serta Bidang Pendapatan; b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pasar; c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pasar; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pengaturan dan Ketertiban pasar, Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, Bidang Pedagang Kaki Lima serta Bidang Pendapatan; e. Penyusunan perencanaan strategis di bidang pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima; f. Fasilitasi pelayanan dan perijinan serta pemungutan retribusi di bidang pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima; g. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan di bidang kegiatan perpasaran dan pedagang kaki lima;
h. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas terhadap UPTD; i.
Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pasar;
j.
Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Dinas Pasar;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Struktur Organisasi a. Kedudukan Dinas Pasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. b. Landasan Hukum Organisasi 1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang 2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang. c. Landasan Hukum Operasional 1) Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 6 tahun 1993
tanggal 26 April 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; 2) Surat
Keputusan
Walikotamadya
Kepala
Daerah
Tingkat
II
Seamarang Nomor 660.2/0954 tahun 1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; 3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Pengaturan Pasar; 4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima; 5) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
6) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Retribusi Pasar; 7) Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar. d. Bagan Struktur Organisasi 1) Kepala Dinas 2) Sekretariat, terdiri dari : a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; b) Sub Bagian Keuangan; dan c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3) Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar, terdiri dari : a) Seksi Penataan dan Pemetaan; b) Seksi Perijinan; dan c) Seksi Penyuluhan dan Ketertiban. 4) Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari : a) Seksi Kebersihan; b) Seksi Pemeliharaan Bangunan; dan c) Seksi Pemeliharaan Air dan Kelistrikan. 5) Bidang Pedagang Kaki Lima, terdiri dari : a) Seksi Pengaturan dan pengendalian; b) Seksi Perijinan, Bimbingan dan Penyuluhan; dan c) Seksi Operasional dan Sarana Prasarana Pedagang Kaki Lima. 6) Bidang Pendapatan, terdiri dari : a) Seksi Penetapan; b) Seksi Penagihan; dan c) Seksi Penerimaan. 7) UPTD, terdiri dari : a) UPTD Pasar Wilayah Johar; b) UPTD Pasar Wilayah Karimata; c) UPTD Pasar Wilayah Bulu; d) UPTD Pasar Wilayah Karangayu; e) UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh; dan f) UPTD Pasar Wilayah Pedurungan.
B. Sumber Daya SKPD 1. Personil JUMLAH PEGAWAI NO 1 2 3
URAIAN PNS CPNS TPHL JUMLAH
2006 207 19 240 466
2007 216 114 123 453
2008 305 68 50 423
2009 337 30 34 401
2010 342 25 20 387
KET
2010 1 1 4 21 6 33
KET
2010 4 42 3 227 41 50 367
KET
2010 6 87 208 66 367
KET
PEJABAT STRUKTURAL NO 1 2 3 4 5
URAIAN Eselon IIb Eselon IIIa Eselon IIIb Eselon IVa Eselon IVb JUMLAH
2006 1 7 21 29
NO 1 2 3 4 5 6
URAIAN S2 S1 SM / D3 SLTA SLTP SD JUMLAH
2006 4 32 6 75 31 61 209
URAIAN Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I JUMLAH
2006 5 86 113 3 207
2007 1 7 23 30
2008 1 1 4 21 6 33
2009 1 1 4 21 6 33
TINGKAT PENDIDIKAN 2007 5 42 5 130 35 75 292
2008 3 40 3 184 30 68 328
2009 2 47 3 189 69 58 368
MENURUT GOLONGAN NO 1 2 3 4
2007 8 88 180 56 332
2008 6 83 221 63 373
2009 6 87 208 66 367
2. Pedagang JUMLAH PEDAGANG PASAR TRADISIONAL NO 1 2 3
URAIAN Kios Los
2006 2.156 7.883
2007 2.317 8.533
2008 2.628 8.910
2009 2.261 9.512
2010 3.036 11.205
Dasaran Terbuka
4.317
4.761
5.048
4.258
9.786
JUMLAH
14.356
15.611
16.589
16.031
24.027
KET
Jumlah DT, Non DT, Pancaan
JUMLAH PEDAGANG KAKI LIMA
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PENETAPAN LAHAN/LOKASI SESUAI SK. WALIKOTA
URAIAN
Gayamsari Candisari Gajah Mungkur Pedurungan Tembalang Banyumanik Ngaliyan Semarang Tengah Semarang Utara Semarang Timur Semarang Selatan Semarang Barat Genuk Gunungpati Mijen Tugu JUMLAH
TITIK RUAS 7 8 15 10 14 7 28 34 16 25 28 9 4 5 2 8
JML PKL 155 275 173 358 118 271 292 1.660 866 1.475 605 529 151 112 21 35
220
7.096
LUAS AREAL
JML PKL DILUAR SK
JMLAH
342 114 104 188 43 213 174 853 145 507 401 681 135 9 11 94
497 389 277 546 161 484 466 2.513 1.011 1.982 1.006 1.210 286 121 32 129
4.014
11.110
2010 1 6 47
KET
2010 27 1 7
KET
3. Sarana Prasarana GEDUNG NO 1 2 3
URAIAN Kantor Dinas Kantor UPTD Gedung Pasar JUMLAH
2006
NO 1 2 3
URAIAN Roda Dua Roda Tiga Roda Empat JUMLAH
2006 14 4
2007
2008 1 6 47
2009 1 6 47
KENDARAAN DINAS 2007 22 1 6
2008 27 1 7
2009 27 1 7
C. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka usaha mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Semarang kinerja saat ini yang ingin dicapai adalah memberdayakan sumber daya/ potensi aset yang ada karena sampai saat ini antara pelaksanaan anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatannya belum berimbang (masih jauh dari titik nol / BEP). Permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah kondisi phisik bangunan pasar yang sangat memprihatinkan, juga tidak adanya Master Plan titik-titik perdagangan dan jasa dalam satu kesatuan sebagai landasan pendirian pasar tradisional, PKL dan pusat perbelanjaan/ toko modern Guna mengantisipasi hambatan-hambatan yang dihadapai perlu langkah tindak lanjut penyelesaian permasalahan, dan pada awal tahun 2009 sampai dengan saat ini sesuai Kebijakan Kepala Dinas Pasar melalui penataan SOTK baru
dilakukan
pembenahan-pembenahan
dalam
rangka
memperbaiki
infrastruktur yang mencakup jaminan tingkat kesehatan dan kebersihan yang layak, penerangan yang cukup dan lingkungan keseluruhan yang nyaman, dan upaya yang akan dilaksanakan diantaranya adalah ; 1. Upaya pembenahan kedalam/(restrukturisasi manajemen), yaitu disamping kualitas sumber daya manusia, sumber dana guna meningkatkan kualitas pelayanan, telah dilaksanakan persiapan-persiapan kelengkapan dokumen pondasi dasar pasar sebagai tolok ukur capaian kinerja dalam upaya penataan ulang/pengembangan dan pembangunan pasar, karena sampai sekarang dokumen pondasi dasar tersebut belum ada serta belum adanya regulasi secara teknis dalam pembatasan dan pengendalian. Saat ini kelengkapan dokumen pondasi dasar untuk 47 pasar sedang dan masih dalam proses guna perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan. Dokumen pondasi dasar tersebut diantaranya meliputi Sertifikat, KRK, FS, DED, UKL-UPL/AMDAL dan IMB. Sebagaimana kondisi TA. 2010 SDM Dinas Pasar Kota Semarang sebanyak 387 orang, sedangkan ASET yang dikelola Dinas Pasar adalah 1 Kantor Dinas, 6 Kantor UPTD, dan 47 Pasar dengan ± 24.000 pedagang, serta 220 titik ruas PKL di 16 Kecamatan dengan jumlah 11.110 PKL.
2. Upaya pembenahan kelembagaan pelayanan umum dengan
dalam rangka peningkatan kualitas
menyiapkan pelembagaan fungsi staf & fungsi
lain, dan fungsi pendukung untuk tugas, efisiensi & efektifitas, dan rentang kendali serta tata kerja yang diharapkan mampu tetap eksis dan mampu mengantisipasi perkembangan perilaku berbelanja masyarakat dalam rangka menyikapi perkembangan bisnis ritel mulai
perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan sampai dengan evaluasi, sehingga diharapkan antara anggaran pendapatan dan belanja dapat seimbang (capaian BEP) minimal selisih kurangnya tidak terlalu jauh agar pemenuhan peningkatan pelayanan dibidang perpasaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 1. Tantangan (T) a. Kurang tertibnya penataan/zonasi pedagang yang berakibat kemacetan lalu lintas didalam pasar dan koridor menjadi sempit karena berjualan tidak pada tempat yang ditetapkan b. Tidak memadahinya infrastruktur pasar / kondisi bangunan yang tidak layak dan kurang baiknya pencahayaan didalam pasar yang berakibat pasar menjadi pengap dan barang dagangan menjadi cepat busuk c. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kurang terjamin keamanan barang dagangannya d. Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dan masih banyaknya tunggakan retribusi pemakaian tempat yang belum tertagih e. Belum optimalnya pendapatan pasar dalam memberdayakan potensi aset
pasar
meliputi
penarikan
retribusi
pemakaian
tempat
dan
pengelolaan parker maupun pemasangan reklame f. Menjamurnya pasar modern dan tidak terkendalinya perijinan pendirian toko
modern
yang
tidak
memperhatikan
jarak
lokasi
maupun
pembatasan jam kegiatan serta penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan di pasar tradisional terdekat untuk kebutuhan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. g. Belum adanya fasilitasi akses pembiayaan yang mudah, cepat dan murah agar pedagang tidak bergantung pada rentenir dengan bunga tinggi h. Belum adanya upaya pemutusan rantai distribusi yang panjang menjadi rantai yang pendek bagi pedagang pasar tradisional untuk membuat
harga di pasar tradisional menjadi kompetitif dengan harga produk sejenis di pasar modern. 2. Peluang (O) a. Adanya peluang mengupayakan sumber-sumber alternatif pembiayaan baik APBD Provinsi Tingkat I, dan Pemerintah Pusat maupun Pihak Ketiga dalam rangka investasi pembangunan/pengembangan pasar b. Adanya peluang menyiapkan Rencana Detil Tata Ruang pada kawasan perdagangan dan jasa di masing-masing wilayah c. Adanya peluang menyiapkan regulasi (dasar RDTRK terbaru, Perpres Nomor 112/2007 dan SK Mendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008) yang menegaskan adanya radius/jarak tertentu antara pasar tradisional dengan supermarket/toko modern/waralaba d. Adanya
peluang
penataan
ulang/pembangunan/pengembangan,
perijinan & zonasi pasar e. Adanya peluang bintek bagi petugas pasar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pada organisasi yang tidak hanya berperan sosial namun juga berperan sebagai lembaga bisnis f. Adanya peluang untuk meningkatkan pengetahuan dasar bagi pedagang baik mengenai hak dan kewajiban maupun akses pembiayaan, strategi penjualan, sistem inventory maupun delivery dan memahami perilaku konsumen g. Adanya peluang pembangunan sistem pusat layanan informasi
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 1. Masih kurang lengkapnya dokumen penunjang infrastruktur dalam rangka persiapan pengembangan untuk pasar percontohan/tradisional modern yang sehat, meliputi Master Plan dalam satu kesatuan sebagai landasan pendirian Pasar Tradisional, Pasar/toko modern dan PKL melalui Rencana Tata Ruang Kota (Kawasan Perdagangan/ekonomi), dan dokumen pondasi dasar pembangunan pasar, antara lain FS, Sertifikat, KRK, DED, Ijin Lingkungan (UKL-UPL, AMDAL), Bank Data, Profil Pasar; 2. Belum adanya kebijakan regulasi secara teknis dalam pengendalian perpasaran (Aspek Pelayanan Publik, Aspek Restrukturisasi Pasar, Aspek Pengembangan Pasar Sehat) sebagaimana rekomendasi pada dokumen penunjang non infrastruktur sebagai upaya pemberdayaan pasar dalam pola perpasaran, meliputi evaluasi, prospek, strategi, arah perkembangan; 3. Kurang terpenuhinya fasilitasi pengembangan/pembangunan pasar dan kurang terpeliharanya fasilitas sarana prasarana pasar; 4. Kurang memadahinya sarana mobilitas maupun sarana pendukung lainnya dalam operaional keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar; 5. Tidak adanya pusat layanan informasi pasar, meliputi potensi dan peluang aset, & informasi harga barang; 6. Tidak adanya komitmen pada kewenangan pengelolaan pasar 7. Kurangnya penegakan penerapan peraturan. B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi dan Misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun secara tidak langsung untuk mendukung atau mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, yaitu Terwujudnya Semarang Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera, dengan Misi 1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas; 2. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, meningkatkan fasilitas pelayanan publik, serta menjunjung supremasi hukum yang tinggi; 3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah; dan 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan; serta 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Dinas Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pasar Tradisional dan PKL berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai peranan strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat kota Semarang. Dalam rangka mencapai perwujudan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Semarang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka Dinas Pasar dalam merumuskan Visi dan Misi Renstra SKPD adalah melalui cara pencapaian Misi III Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor, dan Program III dari Sapta Program yaitu Peningkatan pelayanan publik. Rumusan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi (kekuatan- strengths, kelemahan - weaknesses, peluang - opportunities, dan tantangan - threats). C. Telaahan Renstra Kota Semarang Telaahan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD pada pencapaian visi dan misi Renstra periode 2005 – 2010 merupakan input untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2011 – 2015.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2005 - 2010 Visi : Semarang Kota Metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa Misi dan Faktor Program N Permasalahan KDH dan o Pelayanan Penghambat Pendorong Wakil KDH Terpilih (1) (2) (3) (4) (5) Misi : Memantapkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku; Berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan berinvestasi, penguatan dan perluasan jaringan; Kerjasama ekonomi lokal, regional dan internasional 1 Program Menurunnya kualitas Tidak adanya rintisan Adanya peran serta peningkatan sarana dan prasarana pembangunan pasar pedagang dalam efisiensi pendukung system baru pemeliharaan pasar. perdaganga distribusi barang; Tidak adanya Adanya peluang n dalam penegasan regulasi perbaikan pasar. Kurang tegasnya negeri penegakkan peraturan pengaturan Pasar Adanya peluang 2 Tradisional, PKL dan Kurangnya informasi perubahan tarip Program Pasar/toko Modern tentang sumberdaya Perda. pembinaan dan ekonomi yang bisa Tunggakan rekening Adanya peluang pedagang didapatkan oleh calon banyak yang belum bintek bagi petugas kaki lima investor; tertagih. pasar. dan Terbatasnya Kurangnya asongan. kemampuan kesiapan kesadaran pedagang pengusaha kecil dan dalam hal menengah dalam pembayaran retribusi mengantisipasi era dan menjaga globalisasi. kebersihan lingkungan Kurang tertibnya penataan pedagang
D. Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2011 - 2015 Visi : Terwujudnya Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera. Misi dan Faktor Program Permasalahan No KDH dan Pelayanan Penghambat Pendorong Wakil KDH Terpilih (1) (2) (3) (4) (5) Misi 3 : Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah 1
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Kondisi phisik pasarpasar tradisional sangat memprihatinkan, dan kurangnya perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional dengan semakin menjamurnya pasar/toko modern.
Tidak adanya Materplan titik-titik kawasan perdagangan dan jasa, baik pasar tradisional, PKL maupun pasar modern / toko modern
Terbangunnya dokumen pondasi dasar pembangunan pasar, meliputi Sertifikat, KRK, FS, DED, AMDAL UKLUPL, Database, Profil Pasar
Matrik SWOT Peluang (O) 1. Wilayah pengembangan/ pembangunan untuk penataan ulang pasar rata-rata masih luas dan sangat memungkinkan. 2. Pengembangan/pembang unan pasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tantangan (T) 1. Dengan semakin menjamurnya pasar/toko modern, maka dengan Pengembangan/pemban gunan pasar dapat mendorong terciptanya sasaran yang dituju. 2. Masih belum berimbangnya pengelolaan manajemen pasar, dan belum optimalnya realisasi capaian potensi target pendapatan dari retribusi pasar sebagai penopang PAD.
Kekuatan (S) 1. Kebutuhan pembangunan 47 pasar tradisional sangat tinggi. 2. Adanya potensi sumber daya, dan adanya dokumen pondasi dasar pembangunan pasar
Strategi (Interaksi OS) 1. Peningkatan pelayanan perpasaran melalui rintisan pengembangan/ pembangunan pasar sesuai dokumen pondasi dasar pembangunan pasar. 2. Pemanfaatan potensi sumber daya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan pedagang meningkat.
Strategi (Interaksi TS) 1. Pengembangan/ pembangunan pasar menuju pasar sehat dan higienis akan mendorong kegiatan ekonomi 2. Peningkatan pelayanan pada kegiatan ekonomi akan mendorong pencapaian target BEP (minimal capaiannya mendekati titik nol).
Kelemahan (W) 1. Permasalahan kondisi phisik bangunan pasar sebagian besar sangat memprihatinkan. 2. Kondisi daya tampung padat, kumuh, becek, dan penataan tapak/zonasi tidak beraturan
Strategi (Interaksi OW) 1. Pengembangan/ pembangunan pasar disamping untuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana perpasaran, juga untuk mempertahankan keberadaan dan melestarikan pasar tradisional 2. Pemenuhan pengembangan/ pembangunan untuk penataan ulang pasar akan tercipta pemanfaatan ruang dan zonasi yang tegas guna memberikan kenyamanan dalam kegiatan ekonomi.
Strategi (Interaksi TW) 1. Pengembangan/ pembangunan untuk penataan ulang pasar akan meningkatkan pelayanan lebih aman, nyaman, teratur, kompetitif dapat bersaing dan siap hadir berdampingan dengan pasar/toko modern. 2. Peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan, dan tercapainya target pendapatan dari retribusi pasar untuk pembangunan kota.
Faktor Eksternal
Faktor Internal
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD 1. Visi Terwujudnya pasar tradisional modern yang sehat menuju masyarakat sejahtera. Gambaran pasar tradisional modern yang sehat menuju masyarakat sejahtera adalah merupakan identifikasi isu strategis yang berkembang saat ini dalam rangka mengantisipasi ancaman keterpurukan akibat kepungan pasar modern yang tidak terkendali, dan memberikan wahana persaingan yang sehat antara keduanya, dan juga merubah image pasar yang becek kotor dan bau, malas tawar menawar, tidak terjaminnya faktor keamanan, resiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, koridor penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya, namun disisi lain pasar tradisional juga masih memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pasar modern diantaranya adalah masih adanya kontak sosial saat tawar menawar antara pedagang dan pembeli, juga pasar tradisional lebih menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kebanyakan karena masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya, dari mulai para pedagang kecil, kuli panggul, pedagang asongan, hingga tukang becak, maka yang perlu dilakukan adalah merubah wajah pasar tradisional agar bisa lebih nyaman, aman, teratur, kompetitif dapat bersaing dan siap hadir berdampingan dengan pasar/toko modern. 2. Misi a. Mewujudkan pembangunan pasar percontohan tradisional modern Memperbaiki infrastruktur pasar tradisional, penataan ulang tapak (zonasi) Pasar dan penataan ulang melalui shelter PKL, serta penciptaan praktik pengelolaan pasar yang lebih baik mencakup jaminan tingkat kesehatan dan kebersihan yang layak, penerangan hemat energy dan udara yang cukup,
sirkulasi
aman, nyaman, dan memiliki lahan parkir serta
fasilitas yang memadai. b. Mewujudkan optimalisasi kualitas dan kuantitas tempat berdagang, serta pemberdayaan fasilitas perpasaran lain, dan mewujudkan peran aktif pedagang dalam kegiatan pengelolaan pasar.
Mensyaratkan SDM yang berkualitas sebagai pengelola pasar yang tidak hanya bertindak sebagai pengumpul retribusi semata, tetapi secara konsisten mampu berkoordinasi dengan pedagang maupun stakeholder dalam mengelola dan memberdayakan potensi sumberdaya, serta melaksanakan pelatihan atau evaluasi secara berkala. c. Mewujudkan daya saing pasar tradisional terhadap keberadaan pasar/toko modern. Penetapan regulasi yang sistematis mengenai pasar modern, termasuk yang menyangkut isu hak dan tanggung jawab pemerintah dan pengelola pasar, dan juga sanksi atas pelanggaran aturan tersebut, yang terpenting adalah menjamin bahwa aturan tersebut dipahami oleh para pemangku kepentingan Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan harus memiliki mekanisme kontrol serta sistem pemantauan untuk menjamin kompetisi yang sehat antara pengusaha ritel modern dan pengusaha ritel tradisional. d. Mewujudkan peningkatan pendapatan sebagai penopang PAD dalam upaya pencapaian BEP (minimal mendekati titik nol) Menetapkan kebijakan dan mekanisme pola hubungan kerjasama berbagai pihak terkait untuk menjamin keberadaan pasar tradisional yang bukan hanya sekedar sebagai sumber pendapatan retribusi tempat berdagang saja, tetapi ada peluang untuk pengelolaan pengembangan pasar melalui kerjasama investasi pemberdayaan aset, dan sekaligus menetapkan standar minimum pelayanan. B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 1. Tujuan a. Terwujudnya rintisan pembangunan pasar tradisional modern yang sehat setiap tahun minimal 1 (satu) pasar, dan pemenuhan kebutuhan tempattempat usaha bagi para pedagang khususnya ekonomi lemah, dan tersedianya tempat belanja sesuai dengan harapan masyarakat. b. Terjaminannya pemahaman hubungan pola kerjasama berbagai pihak terkait dalam system pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian keberadaan maupun kompetisi yang sehat pada Pengaturan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PKL maupun Pasar/toko modern. c. Terwujudnya kedisiplinan para pelaku pasar sesuai peran masing-masing. d. Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pasar secara konseptual, terpadu dan seimbang, serta optimalnya tempat-
tempat dasaran yang kosong, maupun pemberdayaan potensi sumber daya fasilitas perpasaran lain guna peningkatan pendapatan. e. Tercapainya tingkat BEP 2. Sasaran Jangka Menengah a. Mempertahankan jumlah pasar tradisional sebanyak 47 pasar dan melakukan rintisan penataan ulang/pengembangan/pembangunan pasar tradisional modern sebanyak 1 (satu) pasar per tahun. b. Menyusun peraturan tata ruang dan zonasi yang tegas yang mengatur penempatan pasar tradisional dan pasar modern, dan penetapan jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional untuk membangun pasar/toko modern, serta batasan jumlah yang diperbolehkan. c. Menstabilkan harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat. d. Memberdayakan SDM dalam pemanfaatan potensi fasilitas perpasaran secara optimal sebagai motivator dalam pengelolaan pasar. e. Optimalisasi pemanfaatan asset guna peningkatan pendapatan pasar, dan peningkatan penataan dan pengendalian PKL. C. Strategi dan Kebijakan 1. Strategi a. Pembangunan pasar menuju pasar sehat dan higienis melalui rintisan pengembangan/ pembangunan pasar sesuai dokumen pondasi dasar pembangunan pasar. b. Menciptakan pemanfaatan ruang dan penataan tapak (zonasi) secara tegas melalui kebijakan regulasi Pasar Tradisional, PKL dan Pasar/toko Modern. c. Pemanfaatan
potensi
sumber
daya
dan
mendorong
peningkatan
pelayanan pertumbuhan ekonomi. d. Peningkatan pelayanan publik dengan memberikan fasilitas yang lebih aman, nyaman, teratur, kompetitif dapat bersaing dan siap hadir berdampingan dengan pasar/toko modern. e. Peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian target pendapatan dari retribusi pasar untuk pembangunan kota.
2. Kebijakan a. Menyusun
dan
menyelesaikan
Masterplan
kawasan
perdagangan/ekonomi, FS, Sertifikat, KRK, DED, Ijin Lingkungan (UKLUPL, AMDAL), Database Pedagang, Profil Pasar. b. Menyusun
Pola
Perpasaran
(evaluasi,
prospek,
strategi,
arah
pengembangan), dan kebijakan perpasaran dengan mendasari komitmen bersama
untuk
perijinan
dan
zonasi
(aspek
pelayanan,
aspek
restrukturisasi pasar, aspek pengembangan pasar sehat dan higienis) dalam rangka penyusunan Raperda Perpasaran, Standar arsitektur pasar tradisional, Pengelolaan pasar sehat dan higienis. c. Memberdayakan pasar melalui peningkatan infrastruktur pasar tradisional, penataan ulang PKL (Sentra-sentra), dan penciptaan/pembenahan praktik pengelolaan. d. Membangun project pasar percontohan. e. Menyediakan system informasi harga pasar, peluang dan potensi pemberdayaan aset pasar. f. Mempermudah dan mempercepat proses perijinan pemakaian tempat di pasar. g. Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja SDM. h. Meningkatkan kesadaran pedagang melalui pembinaan, sosialisasi dan penertiban. i. Menyusun mekanisme pengelolaan parkir dan pemasangan reklame pasar. j. Menyusun konsep pencapaian BEP.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya adalah sebagaimana tabel terlampir
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pasar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 0 2010
Tahun 1 2011
Tahun 2 2012
Tahun 3 2013
Tahun 4 2014
Tahun 5 2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Pengembangan Pasar Tadisional modern
0
2,13%
8,51%
6,38%
6,38%
8,51%
31,91 %
2
Pelaksanaan atas penetapan kebijakan regulasi
0
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
3
Peningkatan fasilitas pelayanan kenyamanan
0
9
13
20
26
32
100,00%
4
Optimalisasi pendapatan pasar
0
17
27
23
20
13
100,00%
5
Penataan sentra-sentra PKL
0
3,33%
5%
3,33%
1.67%
3,33%
16,67%
BAB VII PENUTUP Untuk
menjaga
kesinambungan
pembangunan
dalam
rangka
menyesuaikan jadual yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah yang dihadapi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya yaitu Tahun 2005 – 2010 diharapkan tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk penyempurnaan pelaksanaan program yang lebih baik Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2011 – 2015. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi serta harmonisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing bidang sesuai peraturan yang berlaku Rencana Strategis tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program dinas yang diharapkan masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan, masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan
melalui program berdasarkan perencanaan dan peran serta
masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan pada pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. Pada akhir tahun anggaran diwajibkan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya.
Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, diwajibkan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Walikota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Semarang, Oktober 2010 Kepala Dinas Pasar Kota Semarang
Drs. EDNAWAN HARYONO Pembina Tingkat I NIP. 19580312 198510 1 001
Tabel.T-IV.C.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
NO (1)
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) (2)
Target SPM Target IKK (3)
(4)
Target Indikator Lainnya (5)
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Tabel.T-IV.C.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Uraian ***)
1
(1)
(2)
PENDAPATAN BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal Total
Anggaran pada Tahun ke2 3 4 (3)
(4)
(5)
5
1
(6)
(7)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke2 3 4 (8)
(9)
(10)
5 (11)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5 (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (17)
(18)
