PEMERINTAH KOTA SEMARANG
R
ENCANA STRATEGIS PERIODE 2010 – 2015
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME KOTA SEMARANG Jl. Pemuda No. 148 Semarang
DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Penyusunan D. Hubungan Renstra Dinas dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tugas , Fungsi dan Struktur SKPD B. SDM Aparatur & Sarana Prasarana C. Kinerja Pelayanan D. Analisis Kinerja Pelayanan
BAB III
ISU STRATEGIS A. Identifikasi Masalah B. Telaah RPJMD C. S W O T D. ISU ISU
BAB IV
Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Strategi D. Kebijakan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program Pencapaian sasaran B. Kegiatan yang dilaksanakan
BAB VI
PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Guna mencapai kesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan serta memahami program dan permasalahan dengan cepat yang ada di Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolan Reklame Kota Semarang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu menyusun Rencana Strategi secara sistematis dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Periode 2010 - 2015 ini merupakan penjabaran dari visi misi dan program dinas yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan. Rencana Strategi berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, evaluasi pembangunan 5 tahun Periode 2005-2009 serta isu-isu strategis yang berkembang. Muatan Rencana Strategi Periode 2010 – 2015 berisi arah kebijakan dan program SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikaf dengan pengertian bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah ini, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku / fleksibel B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi misi dan program, serta tolok ukur pertanggungjawaban SKPD
2. Tujuan
Sebagai pedoman dalam menetapkan dan merumuskan strategi dan kebijakan penyusunan rencana program pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD), dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat sesuai kewenangannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. C. Landasan Penyusunan Landasan penyusunan buku ini adalah dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan, yaitu : 1. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010; 2. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang ; 3. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2010; 4. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. 5. Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang. D. Hubungan Renstra Dinas dengan Dokumen Perencanaan lainnya Dalam hubungan antara Rencana Strategi Dinas dengan dokumen perencanaan lainnya adalah adanya upaya antisipasi atau mengurangi permasalahan yang ada pada tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring sebagai pelaksanaan dari dokumen-dokumen yang ada. Adapun alur perencanaan dan penganggaran serta kedudukan Renstra Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang adalah bahwa Renstra dan Rencana Kerja sebagai rencana untuk diusulkan mendapatkan anggaran dalam rangka menyelesaikan program dan kegiatan
RPJP DAERAH
RPJM DAERAH
RPJP DAERAH
RAPBD
APBD
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RKA SKPD
RINCIAN APBD
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. Tugas , Fungsi dan Struktur SKPD Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame.berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pada Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan umum, Bidang Reklame, Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian; b. penyusunan realisasi program dan rencana kerja anggaran Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penerangan jalan umum, Bidang Reklame, Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian; e. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penerangan jalan umum, Bidang Reklame, Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian; f. penyelenggaraan kajian teknis pemberian perijinan dan/atau rekomendasi di bidang penerangan jalan umum, Bidang Reklame, Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
g. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan dibidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame; h. pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; i. penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
Struktur Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang berdasarkan Perda nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang terdiri dari : Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretaritan, Bidang Penerangan Jalan Umum, Bidang Reklame, Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian; b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian; c. pengkoordinasian Kesekretaritan,
dan Bidang
sinkronisasi Penerangan
penyusunan Jalan
rencana
Umum,
program
Bidang
di
bidang
Reklame,
Bidang
Pengembangan Potensi dan Kemitraan serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian; d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretaritan, Bidang Penerangan Jalan Umum, Bidang Reklame, Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
e. penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; f. penyusunan laporan kinerja program Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; g. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja di bidang Kesekretaritan, Bidang Penerangan Jalan Umum, Bidang Reklame, Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian; h. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Kesekretaritan,
Bidang
Penerangan
Jalan
Umum,
Bidang
Reklame,
Bidang
Pengembangan Potensi dan Kemitraan serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian; i. pelaksanaan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokalan dan administrasi perjalanan dinas; j. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kesekretaritan,
Bidang
Penerangan
Jalan
Umum,
Bidang
Reklame,
Bidang
Pengembangan Potensi dan Kemitraan serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian; k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretaritan, Bidang Penerangan Jalan Umum, Bidang Reklame, Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian; l. penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat; m. penyusunan laporan kinerja program Sekretariat; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi; d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; f. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi; i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi; j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi; k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
d. menyiapkan usulan perencanaan anggaran Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; e. menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; f. menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran; g. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan; h. menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan; j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan; k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan; m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; d. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan; e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
f. menyiapkan bahan penghimpunan peraturan perundangan bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame; g. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. menyiapkan bahan pengelolaaan administrasi kepegawaian; i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian; j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian; k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penataan penerangan jalan umum, bidang pemasangan penerangan jalan umum dan bidang pemeliharaan penerangan jalan umum. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan penerangan jalan umum, bidang pemasangan penerangan jalan umum dan bidang pemeliharaan penerangan jalan umum; b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penataan penerangan jalan umum, bidang pemasangan penerangan jalan umum dan bidang pemeliharaan penerangan jalan umum; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penataan penerangan jalan umum, bidang pemasangan penerangan jalan umum dan bidang pemeliharaan penerangan jalan umum; d. pelaksanaan pendataan dan pemetaan penerangan jalan umum;
e. pelaksanaan penataan, pemasangan, pemeliharaan penerangan jalan umum; f. pelaksanaan koordinasi penataan, pemasangan, pemeliharaan penerangan jalan umum; g. pelaksanaan penyelenggaraan kajian teknis pemberian perijinan dan/atau rekomendasi dibidang penerangan jalan umum; h. pemberian bantuan teknis terhadap pemeliharaan instalasi listrik gedung/ kantor milik pemerintah; i. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang penataan penerangan jalan umum, bidang pemasangan penerangan jalan umum dan bidang pemeliharaan penerangan jalan umum; j. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan penerangan jalan umum, bidang pemasangan penerangan jalan umum dan bidang pemeliharaan penerangan jalan umum; k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penerangan jalan umum, bidang pemasangan penerangan jalan umum dan bidang pemeliharaan penerangan jalan umum; l. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penerangan Jalan Umum; m. penyusunan laporan kinerja program Bidang Penerangan Jalan Umum; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan penerangan jalan umum; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penataan penerangan jalan umum; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang di bidang penataan penerangan jalan umum; d. menyiapkan bahan pendataan dan pemetaan penerangan jalan umum; e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan penerangan jalan umum;
f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penataan penerangan jalan umum; g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penataan penerangan jalan umum; h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penerangan jalan umum; i. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum; j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pemasangan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasangan penerangan jalan umum; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemasangan penerangan jalan umum; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemasangan penerangan jalan umum; d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis perijinan terhadap permohonan warga masyarakat/ pihak ketiga yang melaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan umum secara swadaya; e. menyiapkan bahan kajian dan melaksanakan pemasangan penerangan jalan umum; f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pemasangan penerangan jalan umum; g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemasangan penerangan jalan umum;
h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasangan penerangan jalan umum; i. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pemasangan Penerangan Jalan Umum; j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pemasangan Penerangan Jalan Umum; dan k. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum; d. menyiapkan bahan pemeliharaan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum dan jalan lingkungan; e. menyiapkan bahan pemberian bantuan tenaga teknis terhadap pemeliharaan instalasi listrik gedung / kantor milik pemerintah daerah; f. menyiapkan penyimpanan dan distribusi peralatan pemeliharaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan; g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum; h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum; i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum;
j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum; k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Reklame mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penataan reklame, bidang perhitungan dan bidang penagihan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Reklame mempunyai fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan reklame, bidang perhitungan dan bidang penagihan; b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penataan reklame, bidang perhitungan dan bidang penagihan; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penataan reklame, bidang perhitungan dan bidang penagihan; d. pelaksanaan kegiatan pemetaan lokasi dan perijinan reklame; e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang reklame; f. pelaksanaan penyelenggaraan kajian teknis pemberian perijinan dan/atau rekomendasi reklame; g. pelaksanaan penetapan perhitungan, penagihan dan pencatatan retribusi reklame; h. pelaksanaan penyusunan pengelolaan administrasi retribusi reklame; i. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan reklame; j. pelaksanaan pengkajian terhadap kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang reklame; k. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang penataan reklame, bidang perhitungan dan bidang penagihan;
l. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan reklame, bidang perhitungan dan bidang penagihan; m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan reklame, bidang perhitungan dan bidang penagihan; n. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Reklame; o. penyusunan laporan kinerja program Bidang Reklame; dan p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Penataan Reklame mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan reklame; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penataan reklame; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penataan reklame; d. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian perijinan dan/ atau rekomendasi di bidang reklame; e. menyiapkan bahan koordinasi pemasangan atribut/ alat peraga dari Ormas dan Orsospol; f. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan pemetaan reklame; g. menyiapkan bahan penyusunan dan penyajian data tentang perijinan reklame; h. menyiapkan bahan pengkajian terhadap penyelenggara reklame; i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penataan reklame; j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penataan reklame; k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan reklame; l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penataan Reklame; m. menyiapkan bahan penyusunan kinerja program Seksi Penataan Reklame; dan n. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Reklame sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Perhitungan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perhitungan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perhitungan; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perhitungan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan retibusi reklame; e. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan retribusi reklame; f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perhitungan; g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perhitungan; h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan; i. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perhitungan; j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Perhitungan; dan k. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Reklame sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Penagihan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penagihan; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penagihan; d. menyiapkan bahan penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan retribusi; e. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penagihan; f. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penagihan reklame;
g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan reklame; h. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penagihan; i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penagihan; dan j. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Reklame sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang data dan informasi, bidang pengembangan potensi dan bidang kemitraan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan mempunyai fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi, bidang pengembangan potensi dan bidang kemitraan; b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang data dan informasi, bidang pengembangan potensi dan bidang kemitraan; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi, bidang pengembangan potensi dan bidang kemitraan; d. pelaksanaan penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan penerangan jalan dan reklame; e. pelaksanaan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan pengembangan potensi pelayanan pengelolaan penerangan jalan dan reklame kepada masyarakat; f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pemasaran produk hasil pemanfaatan pengelolaan penerangan jalan dan reklame oleh masyarakat; g. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana sarana pengelolaan penerangan jalan dan reklame; h. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana sarana pengelolaan penerangan jalan dan reklame;
i. penghimpunan data dan informasi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; j. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang data dan informasi, bidang pengembangan potensi dan bidang kemitraan; k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang data dan informasi, bidang pengembangan potensi dan bidang kemitraan; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi, bidang pengembangan potensi dan bidang kemitraan; m. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan; n. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan; dan o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang data dan informasi; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi; d. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi kegiatan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang data dan informasi; f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang data dan informasi; g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Data dan Informasi; h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Data dan Informasi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pengembangan Potensi mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengembangan potensi; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan potensi; d. menyiapkan bahan pengembangan obyek retribusi penerangan jalan dan pengelolaan reklame; e. menyiapkan bahan penetapan lembaga penyelenggara penerangan jalan dan pengelolaan reklame; f. menyiapkan bahan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan pengembangan potensi penerangan jalan dan pengelolaan reklame; g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengembangan potensi; h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan potensi; i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan potensi; j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pengembangan Potensi; k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pengembangan Potensi; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Kemitraan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kemitraan; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kemitraan;
d. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama
dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pengembangan prasarana sarana penerangan jalan dan pengelolaan reklame; e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana sarana penerangan jalan dan pengelolaan reklame; f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kemitraan; g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kemitraan; h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan; i. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kemitraan; j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kemitraan; dan k. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang
Pengawasan
dan
Pengendalian
mempunyai
tugas
merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang bimbingan dan penyuluhan, bidang pengawasan serta bidang pengendalian. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan, bidang pengawasan serta bidang pengendalian; b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bimbingan dan penyuluhan, bidang pengawasan serta bidang pengendalian; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang bimbingan dan penyuluhan, bidang pengawasan serta bidang pengendalian; d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta petunjuk pelaksanaan penerangan jalan dan pengelolaan reklame kepada instansi, pemerintah, swasta dan masyarakat;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem pelaksanaan penerangan jalan dan pengelolaan reklame; f. pelaksanaan pengamatan, pencatatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pelaksanaan penerangan jalan dan pengelolaan reklame; g. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang bimbingan dan penyuluhan, bidang pengawasan serta bidang pengendalian; h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang bimbingan dan penyuluhan, bidang pengawasan serta bidang pengendalian; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan penyuluhan, bidang pengawasan serta bidang pengendalian; j. penyusunan laporan realisasi anggaran Pengawasan dan Pengendalian; k. penyusunan laporan kinerja program Pengawasan dan Pengendalian; dan l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bimbingan dan penyuluhan; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang bimbingan dan penyuluhan; d. menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan serta petunjuk pelaksanaan penerangan jalan dan pengelolaan reklame kepada instansi, pemerintah, swasta dan masyarakat; e. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang bimbingan dan penyuluhan; f. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang bimbingan dan penyuluhan; g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan penyuluhan;
h. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan j. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pengawasan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengawasan; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penerangan jalan umum; e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap lampu penerangan jalan umum dan jalan lingkungan; f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pemasangan lampu penerangan jalan umum oleh masyarakat dan pihak ketiga secara swadaya; g. menyiapkan bahan pengkajian terhadap hasil pengawasan penerangan jalan umum dan pengelolaan reklame; h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan; i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan; j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan; k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pengawasan; l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pengawasan; dan m. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pengendalian mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengendalian; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengendalian; d. menyiapkan bahan penelitian terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya; e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembayaran rekening penerangan jalan umum dan jalan lingkungan; f. menyiapkan bahan koordinasi penertiban dan pembongkaran terhadap pemasangan reklame, yang tidak sesuai dengan perijinan; g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instasi terkait untuk mengadakan operasi yustisi dibidang reklame; h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengendalian; i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian; j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian; k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pengendalian; l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pengendalian; dan m. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya. Bagan Struktur Organisasi a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Penerangan Jalan Umum, terdiri dari : 1) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;
2) Seksi Pemasangan PeneranganJalan Umum; dan 3) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum. d. Bidang Reklame, terdiri dari : 1) Seksi Penataan Reklame; 2) Seksi Perhitungan; dan 3) Seksi Penagihan. e. Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan, terdiri dari : 1) Seksi Data dan Informasi; 2) Seksi Pengembangan Potensi; dan 3) Seksi Kemitraan. f.
Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari : 1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; 2) Seksi Pengawasan, dan 3) Seksi Pengendalian .
B. SDM Aparatur dan Sarana Prasarana Jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang sebanyak 107 personil, dengan penempatan sebagai berikut : 1. Sekretariat
:
22
personil
2. Bidang Penerangan Jalan
:
46
personil
3. Bidang Reklame
:
17
personil
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
:
14
personil
5. Bidang Kemitraan
:
7
personil
JUMLAH PEGAWAI NO
URAIAN
2009
2010
KET
1
PNS
90
80
Desember
2
CPNS
4
26
2009
3
TPHL
1
1
Oktober
95
107
2010
JUMLAH
PEJABAT STRUKTURAL NO
URAIAN
2009
2010
1
Eselon IIa
1
1
2
Eselon IIIa
1
1
4
Eselon IIIb
4
4
5
Eselon IV
15
15
JUMLAH
21
21
KET
Dilihat dari tingkat pendidikan, sumber daya manusia di Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang adalah sebagai berikut : TINGKAT PENDIDIKAN
NO
URAIAN
2009
2010
1
S2
3
2
2
S1
19
18
3
SM / D3
9
22
4
SLTA
43
47
5
SLTP
10
10
6
SD
6
6
90
106
JUMLAH
KET
Dilihat dari golongan, sumber daya manusia di Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang adalah sebagai berikut : MENURUT GOLONGAN NO
URAIAN
2009
2010
1
Gol. IV
5
5
2
Gol. III
44
48
3
Gol. II
38
46
4
Gol. I
7
7
94
106
JUMLAH
KET
Sarana Prasarana yang dimiliki Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame yaitu : GEDUNG NO
URAIAN
1
Kantor Dinas
2
Gudang/Kantor Pengaduan JUMLAH
2009
2010
1
1
1
1
2
2
KENDARAAN DINAS
KET
NO
NO POLISI
1 2 3
H 48 A H 9581 QA H 9583 QH
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
H 9574 QA H 9530 UA H 9546 QA H 9555 UA H 9594 US H 9553 UA H 9509 AA H 9514 SA H 9509 KA H 9934 MS H 9610 PS H 9612 PS H 9611 PS H 9614 PS H 9613 PS H 9735 QA H 9748 QA H 9747 QA H 9785 LH H 9673 MS H 9675 MS H 9677 MS H 9679 MS H 9681 MS H 9682 MS H 9683 MS H 9956 US H 9893 LH H 9925 QS H 9926 QS
MERK
MODEL
Pembuatan
WARNA
JUMLAH RODA
BAHAN BAKAR
KONDISI KENDARAAN
TOYOTA KIJANG TOYOTA KIJANG SUZUKI CARRY MITSUBITSI L300 ISUZU HINO ISUZU ISUZU ISUZU KIJANG KIJANG KIJANG HONDA WIN HONDA WIN HONDA WIN HONDA WIN HONDA WIN HONDA WIN SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA TOSSA SUZUKI HONDA HONDA
STATION WAGON PICK UP PICK UP
2009 1980 1991
HITAM M GREN ABU ABU
4 4 4
PREMIUM PREMIUM PREMIUM
BAIK RUSAK BAIK
PICK UP LIFF TRUCK LIFF TRUCK LIFF TRUCK LIFF TRUCK LIFF TRUCK STATION WAGON Minibus STATION WAGON SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR
1984 1991 2007 1994 2004 1992 1996 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 1992 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 1984 1997 2009 2009
ABU ABU KUNING HIJAU PUTIH PUTIH KUNING BIRU Biru BIRU HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM BIRU BIRU hitam Hitam
4 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
PREMIUM SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM
BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK Baik BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK RUSAK BAIK Baik
ASET LAIN NO
NAMA
TAHUN
KONDISI
1 2 3
GENSET AVK GENSET AVK LAS LISTRIK
2010 1994 1989
BAIK BAIK BAIK
C. Kinerja Pelayanan SKPD Untuk menggambarkan kondisi daerah pengelolaan infrastruktur bidang penerangan jalan, dapat dilihat dalam tabel berikut :
No
Keterangan
Jumlah PJU
1.
Swadaya Real Estate
7.900 Titik
2.
Swadaya Masyarakat
39.333 Titik
3.
Pemkot Semarang
15.162 Titik
Jumlah
62.395 Titik
Dari jumlah 62.395 titik lampu Penerangan jalan umum yang tersebar di kota semarang sebagian besar masih didominasi oleh pemasangan lampu swadaya masyarakat . Hal ini menunjukkan masih kecilnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dalam mengalokasikan anggaran penerangan jalan umum dan peran serta masyarakat yang begitu besar dalam proses pembangunan khususnya di Penerangan Jalan Umum . Namun kadang kala masyarakat kurang memperhatikan aturan sehingga timbul permasalahan dalam pemasangan . Jumlah tersebut masih sangatlah kurang untuk ukuran Kota Semarang yang merupakan Kota Metropolitan dan masalah pemerataan jangkauan penerangan jalan umum menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat masih banyak ruas jalan terutama yang menjadi pemukiman penduduk yang belum terlayani oleh pemasangan penerangan jalan umum . Selain itu permasalahan yang sering menjadi kendala adalah minimnya sarana dan prasarana pemeliharaan penerangan jalan umum . Selain Penerangan Jalan , Pengelolaan Reklame di Kota Semarang pada saat ini sangat membutuhkan penanganan khusus karena di satu sisi masalah reklame dapat merupakan dekorasi kota untuk mempercantik wajah kota dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) , tapi di sisi lain adanya biro reklame yang tidak mematuhi peraturan yang ada maka menjadikan open space kota tumbuh tidak efisien lagi. Untuk itu perlu adanya penanganan yang lebih serius dalam masalah pengendalian / monitoring , dimana minimnya anggaran untuk penertiban dan pembongkaran reklame menjadi kendala kurang optimalnya dalam menangani persoalan ini . Atas dasar kenyataan tersebut sebenarnya masalah pengelolaan reklame perlu dilakukan upaya penataan kembali dengan memperhatikan tata ruang dan mewujudkan pengendalian ruang publik agar sesuai dengan estetika kota. D. ANALISIS KINERJA PELAYANAN
Kondisi yang diinginkan dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan Infrastruktur kota dibidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame adalah : 1. Tersedianya Master Plan Reklame dan Data Base penerangan jalan di Kota Semarang dalam rangka peningkatan pelayanan . 2. Terpenuhinya pelayanan di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame yang optimal dan efisien sesuai alokasi dana yang tersedia. 3. Adanya Penegakkan Peraturan / Undang- Undang di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame. Adapun proyeksi lima tahun mendatang berdasarkan prediksi teknis dan data yang ada adalah: 1. Penyediaan master plan reklame dan data base penerangan jalan mencakup seluruh wilayah kota dalam bentuk data elektronik mencakup 100 %. 2. Peningkatan Pelayanan, penerangan Jalan dan tertatanya reklame sehingga tercipta keindahan kota sesuaitata ruang . 3. Penyediaan Produk hukum / peraturan di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame. 4. Meningkatkan Sarana dan Prasaranan Pendukung Operasional Dinas Penerangan jalan dan pengelolaan reklame di Kota Semarang.
BAB III ISU STRSTEGIS
A. Identifikasi Masalah Penerangan Jalan sebagai salah satu prasarana jalan merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Semakin meningkatnya perekonomian di suatu daerah, peranan penerangan jalan juga semakin meningkat, melainkan pula berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Pengembangan jaringan penerangan jalan dilakukan dengan pendekatan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan penerangan jalan membentuk dan memperkukuh kesatuan serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan. Tugas pokok Dinas Penerangan jalaan dan pengelolaan reklame sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam mewujudkan tugas, pokok dan fungsi dari Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut: A. Faktor Eksternal 1. Masih lemahnya penegakkan dan pengawasan dalam penerapan peraturan – peraturan di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame . 2. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap penerangan jalan dan pengelolaan reklame . 3. Lemahnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur. 4. Banyaknya kerusakan dan kekurangan sarana & prasarana perkotaan bidang Penerangan Jalan dan belum tertatanya reklame . B. Faktor Internal 1. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadahi .
2. Terbatasnya sumber dana indikatif untuk pelaksanaan tugas pokok dan operasional kedinasan. 3. Kurangnya pemahaman & etos kerja pegawai terhadap visi , misi dan peraturan di lingkup dinas. B. Telaahan RPJMD Visi, misi, kebijakan dan program RPJM Daerah disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum daerah maupun kebijakan pengembangan pembangunan kota serta rancangan Perda RPJP Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2025. Penetapan visi dan misi RPJM Daerah adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan. Visi Kota Semarang adalah “Terwujudnya Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera”, dimana terdapat empat kunci pokok yakni kota perdagangan, kota jasa, kota berbudaya dan sejahtera. Misi Kota Semarang adalah : 1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. 2. Mewujudkan pemerintah kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan public serta menjunjung tinggi supremasi hokum. 3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. “Waktunya Semarang Setara” merupakan motto Kota Semarang untuk mempermudah implementasi visi dan misi Kota Semarang 2010 – 2015. “Waktunya Semarang Setara” juga dimaksudkan sebagai momentum kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar mampu sejajar dengan kota-kota metropolitan lainnya dalam segala aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama. Langkah kongkrit mewujudkan hal tersebut, dilakukan dengan memprioritaskan programprogram pembangunan yang diwujudkan dalam “Sapta Program” yang terdiri dari : 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. 2. Penanganan banjir dan rob.
3. Peningkatan infastruktur. 4. Peningkatan pelayanan public. 5. Kesetaraan gender. 6. Peningkatan pelayanan kesehatan. 7. Peningkatan pelayanan pendidikan. Dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Kota Semarang, tugas pokok Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame sesuai dengan misi ke empat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan dan dalam kaitanya dengan “Sapta Program” sesuai dengan program peningkatan infrastruktur. Program-program yang dilaksanakan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang dalam rangka mendukung “Sapta Program” adalah : 1. Program Unggulan a. Program penerangan jalan umum . b. Program pengelolaan reklame 2. Program Administrasi Perkantoran a. Program pelayanan administrasi perkantoran . b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur . c. Program peningkatan disiplin aparatur . d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur . e. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan C. S W O T 1 Lembar Kerja Kekuatan NO
KEKUATAN
1.
Adanya landasan hukum operasional .
2.
Sumber Daya Manusia cukup memadai.
3.
Tersedianya kendaraan operasional ( Truck Liff )
4
Kebijakan & Komitmen yang mendukung kedinasan.
5
Tersedianya Bantuan dana dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
2 Lembar Kerja Kelemahan
No 1
Jumlah kendaraan operasional relatif kurang
2
Posisi kantor induk dan belum dimilikinya work shop dan kantor untuk Sektor .
3
Kurangnya sarana dan prasarana ( mobil , bengkel )
4
Masih lemahnya penegakkan dan pengawasan dalam penerapan peraturan – peraturan di bidang penerangan jalan umum dan pengelolaan reklame . Terbatasnya sumber dana untuk pelaksanaan tugas pokok dan operasional kedinasan
5
7
Kurangnya pemahaman & Etos kerja pegawai terhadap Visi , misi dan peraturan di lingkup dinas Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat
8
Lemahnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur
6
3
KELEMAHAN
Lembar Kerja Peluang No.
PELUANG
1
Adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2
Adanya Kepmendagri No 130 – 67 tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan adanya pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, dan Pendidikan non formal Adanya kesempatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan. Sebagai Ibu kota propinsi jawa tengah
3 4 5
4 Lembar Kerja Tantangan No
TANTANGAN
1
Banyaknya reklame tanpa ijin .
2
Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, dana untuk pengelolaan infrastruktur menjadi relatif mahal dan sulit terjangkau Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
3 4 5
Adanya kebijaksanaan pengelolaan infrastruktur yang belum sesuai dengan perencanaan teknis yang memadai Dana untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur relatif sangat terbatas
5. Analisis SWOT INTERAKSI KEKUATAN DAN PELUANG NO 1
KEKUATAN NO Adanya landasan 1 hokum operasional
2
Sumber Daya Manusia 2 cukup memadai
3 4
Tersedianya kendaraan 4 operasional ( Truck Liff )
5
Tersedianya Bantuan 5 dana dari Pemerintah Popinsi dan Pemerintah Pusat Kebijakan & Komitemen 6 Yang mendukung
6
PELUANG Adanya kesempatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan adanya pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, dan Pendidikan non formal Adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Adanya Kepmendagri No 130 – 67 tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota Sebagai Ibu kota propinsi jawa tengah
NO 1
INTERAKSI Efektifkan bantuan dana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana.
2
Perlu pengembangan SDM
3
Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan asset
4
Pengembangan kelembagaan
5
Perlu penggalian alternatif dana
Memiliki wilayah pantai 6 yang potensial
Perlu Intensifikasi Produk Hukum bidang Jalan, Sumber daya Air & Teknik Penyehatan.
INTERAKSI KELEMAHAN DAN PELUANG
NO 1
KELEMAHAN NO Jumlah kendaraan 1 operasional relatif kurang
2
Lemahnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur
3
Posisi kantor induk dan 3 belum dimilikinya work shop dan kantor untuk sector Beban tugas tambahan 4 yang cukup padat sehingga mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pokok
4
5
6
7
8
Kurangnya pemahaman pegawai terhadap Visi , misi dan peraturan di lingkup dinas Kesejahteraan staf operasional masih rendah Masih lemahnya 7 penegakkan dan pengawasan dalam penerapan peraturan – peraturan di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat
PELUANG NO Adanya UU No. 32 tahun 1. 2004, PP no. 25 Tahun 2000, dan Kep Mendagri No 130 – 67 tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan 2 Kabupaten/Kota
Adanya Kepmendagri No 3 130 – 67 tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota Adanya kesempatan untuk 4 meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan adanya pelatihanpelatihan, kursus-kursus, dan Pendidikan non formal
5
Adanya kesempatan untuk 7 meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur secara terpadu, sinergi dan 8 berkelanjutan.
9
Terbatasnya sumber 6 Sebagai Ibu kota propinsi 9 dana untuk pelaksanaan jawa tengah tugas pokok dan operasional kedinasan INTERAKSI KEKUATAN DAN TANTANGAN NO
KEKUATAN
NO
TANTANGAN
NO
INTERAKSI Kewenangan yang labih besar dalam pengelolaan infrastruktur Kesepahaman tentang Kewenangan dan kebijakan Dalam pembangunan infratruktur kota Peningkatan SDM
Bimbingan teknik secara berkesinambungan
Standarisasi Tugas dan Kewenangan Staf Operasional. Peningkatan koordinasi pembangunan infrastruktur
Intensifikasi Sosialisasi Stake Holder
Thd
Peningkatan Penggalian Dana Non APBD Kota
INTERAKSI
NO KEKUATAN NO TANTANGAN NO INTERAKSI 1 Jumlah SDM yang 1 Pengelolaan Jasa 1. Peningkatan kualitas memadai Konstruksi yang SDM signifikan 2 Sarana & Prasarana 2 Kondisi ekonomi yang 2. Optimalisasi Kantor yang memadai tidak menentu pemanfaatan sarana dan prasarana 3 Tersedianya kendaraan 3 Kebijakan pengelolaan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional infrastruktur belum operasional kantor sesuai 4 Kelancaran Koordinasi 4 Dana operasional 4. Pengendalian rutin dan Internal dan Eksternal pemeliharaan periodic secara lebih Infrastruktur sangat intensif terhadap segala terbatas aktifitas kedinasan 5 Kebijkan & Komitmen 5 Belum Sinerginya 5 Penegasan dan yang mendukung Pengelolaan & Tanggungjawab dalam operasional Dinas Pembangunan mentukan arah Infrastuktur kebijakan Dinas. 6 Belum meratanya 6 Penajaman dan pembangunan sarana Konsistensi Program dan prasarana Jangka Panjang, perkotaan Menengah dan Tahunan Dinas INTERAKSI KELEMAHAN DAN TANTANGAN NO 1
KELEMAHAN NO Kendaraan operasional 1 yang kurang
2
Kantor Induk & belum 2 dimilikinya Workshop dan kantor untuk sector Tugas tambahan makin 3 bertambah
3 4
Masih Lemahnya 4 penegakan Peraturan di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame .
TANTANGAN NO Pengelolaan Jasa 1. Konstruksi yang Signifikan Kondisi ekonomi yang 2. tidak menentu Kebijakan Pengelolaan 3. Infrastruktur belum sesuai Dana infrastruktur 4. sangat terbatas
INTERAKSI Perlu adanya inovasi aktifitas dalam pengelolaan infrastruktur Sosialiasi dalam bidang pengelolaan jasa konstruksi Perkuatan kelembagaan dalam menyongsong kemandirian Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan infrastruktur
5
Keterbatasan Dana
6
Kebijakan 6 pembangunan Infrastruktur belum terintegrasi Kesadaran masyarakat 7 kurang
7
5
Belum Sinerginya 5 Pengelolaan & Pembangunan Infrastuktur.
Komitmen akan Skala prioritas Penentuan Program.
Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
Dari Hasil Analisis SWOT diatas didapat interaksi- interaksi sehingga dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: : 1. Perlu Menentukan Cara menentukan Komitmen, Kebijakan, Program dan Sasaran Skala skala Proritas Program Startegis yang hendak dicapai 2. Perlu Menentukan langkah / Action Plan untuk meyakinkan stake holder yang terkait akan keberhasilan program- program yang telah ditentukan 3. Langkah memanfaatkan komitmen manajemen puncak yang tinggi agar dapat meningkatkan Kinerja 4. Cara meningkatkan kelengkapan dan kualitas sarana prasarana dan pelaksanaan kegiatan 5. Cara meningkatkan kompetensi organisasi dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi Dan Misi 1. Visi Terwujudnya Semarang Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Rapi, Indah, Terang, Aman dan Nyaman . 2. Misi a
Meningkatkan sarana dan prasarana kota sesuai dengan peruntukannya dan pengendalian public .
b
Memberikan kontribusi pembangunan baik kualitatif dan kuantitatif sarana dan prasarana kota di sektor penerangan jalan dan pengelolaan reklame .
c
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk merasa memiliki, pemeliharaan, dan pengawasan penerangan jalan serta estetika kota asesoris untuk memperindah wajah kota .
d
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan tuntutan perkembangan , peran dan tanggung jawab .
B. Tujuan dan Sasaran . Adapun tujuan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame selain peningkatan infrastruktur adalah memberikan pelayanan masyarakat dengan: 1. Terwujudnya penerangan jalan umum yang terang , aman dan nyaman . 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan dan pengelolaan reklame . 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk merasa memiliki dalam pemeliharaan dan pengawasan penerangan jalan serta estetika kota sebagai asesoris untuk mempercantik wajah kota . 4. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah yang kreatif , produktif dan ulet .
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas penerangan jalan dan pengelolaan reklame kota Semarang : 1. Meningkatnya kwalitas dan kwantitas di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame yang didukung teknologi . 2. Meningkatnya sarana dan Prasarana di bidang penerangan jalan. 3. Meningkatnya pengawasan dan
pengendalian dalam pembangunan
dan pemanfaatan
infrastruktur di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame. 4. Meningkatnya kinerja dalam pengelolaan administrasi
dan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur. Dari uraian tujuan dan sasaran Dinas penerangan jalan dan pengelolaan reklame diatas, kebijakan yang tertuang dalam RENSTRA SKPD Dinas penerangan jalan dan pengelolaan reklame dengan permasalahan, sasaran selama 1 tahun adalah perwujudan peningkatan kapasitas , keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan, pembentukan struktur jaringan penerangan jalan dan pengelolaan reklame sesuai dengan perkembangan kota dan tata ruang kota . Permasalahan: 1) Belum dimilikinya Master Plan penerangan jalan umum dan Master Plan reklame di Kota Semarang. 2) Belum meratanya penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang . 3) Masih adanya penerangan jalan umum yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan luas jalan 4) Kurangnya jaringan penerangan jalan umum dan prasarana penerangan jalan dalam pemenuhan pengembangan wilayah Adapun sasaran selama 1 tahun Adanya Data Indikatif di bidang reklame dan penerangan jalan mencakup pelayanan, kondisi fisiik, status dan fungsi. Adanya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame yang mengacu pada pedoman / Standarisasi O & P Adanya penambahan jaringan penerangan jalan guna memberikan akses baru, dan mendukung pengembangan Wilayah. C. Startegi
Strategi merupakan payung perumusan kebijakan dalam mengimplementasikan program di dalam mewujudkan visi dan misi. Disamping dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui proses penentuan strategi yang bersifat rasional, strategi pembangunan juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan dapat obyektif dengan mempertimbangkan keadaan masa lalu dan saat ini. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah: 1. Strategi Pemberdayaan Alur Kerja Struktur organisasi. 2. Strategi Penyediaan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan. 3. Strategi Optimalisasi Penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan dan pengelolaan reklame . 4. Strategi Efisiensi & Peningkatan Pelayanan Publik dan mekanisme perijinan di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame. 5. Strategi Penegakkan & Pembinaan peraturan perundang-undangan di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame. D.
Kebijakan . Dari strategi diatas maka kebijakan yang akan di gunakan adalah : 1. Peningkatan kapasitas lembaga/ institusi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan sesuai SPM ( Penyusunan standar pelayanan dan mekanisme perijinan di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame , dengan mengacu pada pemahaman peraturan perundangundangan yang berlaku ). 2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah agar mampu mengakomodir aspirasi masyarakat. 3. Peningkatan sarana dan Prasarana yang memadai dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian & pendataan guna menunjang perencanaan & pembangunan daerah . 5. Penyediaan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan pelaksanaan dibidang kegiatan penerangan jalan dan pengelolaan reklame guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan. 6. Penyediaan Sarana Operasional Dinas mengacu optimalisasi pemanfaatan yang telah ada.
7. Memperketat pemberian rekomendasi reklame dalam rangka mewujudkan Kota yang indah dan rapi . 8. Kebijakan tambahan. Arah Kebijakan 1 tahun Penyusunan Sistem Informasi Data pelayanan, kondisi fisiik, status dan fungsi yang integrated. Adanya Optimalisasi Kegiatan Pemeliharaan dan Penentuan Lokasi yang masuk dalam Skala Prioritas Tahunan dengan umur rencana.
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program Pencapaian sasaran Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang sesuai Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 adalah Urusan Pemerintahan Pilihan pada Urusan Bidang Penataan Ruang . Permasalahan yang dihadapai pada pembangunan urusan bidang penataan ruang adalah : 1. Terbatasnya jaringan PJU ; 2. Lemahnya akses permodalan dan system permodalan dan system distribusi yang terlalu panjang; 3. Menurunnya kualitas sarana dan prasarana PJU ; 4. Kurangnya informasi tentang sumberdaya dan ekonomi yang bisa didapatkan oleh calon investor; Dari permasalahan pembangunan tersebut diatas, maka yang menjadi sasaran pembangunan pada urusan bidang Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum adalah : 1. Meningkatkan skala pelayanan PJU 20 %; 2. Meningkatkan penataan kawasan perdagangan dan jasa rata-rata 10 %. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut diatas, kebijakan pembangunan urusan bidang penataan ruang dan pekerjaan umum diarahkan pada : 1. Pengembangan sarana dan prasarana PJU dan Pengelolaan Reklame; 2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian PJU dan Reklame . B. Kegiatan yang Dilaksanakan Secara rinci program kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2010 – 2015 disajikan sebagaimana daftar terlampir
BAB V PENUTUP Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam rangka menyesuaikan jadual yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah yang dihadapi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya, diharapkan tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk penyempurnaan pelaksanaan program yang lebih baik Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang Tahun 2010 – 2015. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi serta harmonisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing bidang sesuai peraturan yang berlaku Rencana Strategis tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program dinas yang diharapkan masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan, masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program berdasarkan perencanaan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan pada pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. Pada akhir tahun anggaran diwajibkan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, diwajibkan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Walikota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semarang, Februari 2011
KEPALA DINAS PJPR Drs. ADI TRI HANANTO Pembina Utama Muda NIP. 19611101 198503 1 007
