EKSTENSI PANCASILA DALAM KONTEKS MODERN DAN GLOBAL PASCA REFORMASI
Makalah ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan materi pancasila
Di susun oleh :
Nama NIM Kelompok Jurusan
: FAHMI : 11.12.6304 :J : S1-SI
NAMA DOSEN
: DJUNAIDI IDRUS, S.H, M.Hum
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011/201
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang masalah
Sebagai dasar negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi sekarang. Merekahnya matahari bulan Juni 1945, 63 tahun yang lalu disambut dengan lahirnya sebuah konsepsi kenengaraan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila. Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan ternyata merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasilais. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan
Indonesia.
Empat,
Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama ialah karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi.
Kedua, Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan faham lain yang
positif
tersebut
mempunyai
keleluasaan
yang
cukup
untuk
memperkembangkan diri. Yang ketiga, karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan ber-agama. Diktatorisme juga ditolak, karena bangsa Indonesia berprikemanusiaan dan berusaha untuk berbudi luhur. Kelonialisme juga ditolak oleh bangsa Indonesia yang cinta akan kemerdekaan. Sebab yang keempat adalah, karena bangsa Indonesia yang sejati sangat cinta kepada Pancasila, yakin bahwa Pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta agamanya. Dengan demikian bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 1.2 Rumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini penulis memperoleh hasil yang diinginkan, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah: 1. Apakah landasan filosofis Pancasila? 2. Apakah fungsi utama filsfat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? 3. Apakah bukti bahwa falsafah Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara Indonesia?
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Landasan Historis Masa penjajahan yang sangat panjang oleh bangsa‐ bangsa Eropa dan Jepang, disamping telah berdampak pada penderitaan rakyat, ternyata juga telah menyemai kesadaran baru di kalangan rakyat dari berbagai daerah, di selur uh wilayah Nusantara. Politik etik (Etische Politiek) yang diterapkan oleh pemerint ah Kerajaan Hindia Belanda
ternyata
telah
memicu
lahirnya
rasa
dan
semangat kebangsaan. Faktor pengaruh lain yang menjadi pendorong lahirnya
pemikiran
tentang
kebangsaan
dan
kemerdekaan
adalah
kesempatan memperoleh pendidikan baru, sehingga mampu mengembangkan pemikiran yang lebih maju, rasional dan profesional. Dari sinilah kemudian impian yang berkenaan dengan kebangsaan dan kemerdekaan diwujudnyatakan menjadi bentukbentuk gerakan dan perkumpulan, baik yang berciri kedaerahan, keagamaan, politik,maupun profesi. Berbagai gerakan dan perkumpulan yang ter organisir mulai terbentuk pada awal abad XX (Donald Wilhelm, 1981) Contohgera kan dimaksud antara lain; BoediOetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Jong Java (1915), Jong Sumatera Bond (1917) Jong Minahasa(1918),Jong Ambon,Perkoempoelan’Madoera, Perkoempoelan Timoer,PerhimpunanIndonesia di Belanda.Selainitu,terdapatpulaperkumpulan’Campuran pribumi dan non pribu mi, yang sama‐ sama menginginkan kemerdekaan,seperti Indische Partij (1912), Indische
Sociaal
Democratische
Vereeniging
Sociaal Democratische Partij (1917). Melalui
gelombang
(1914),
Indische
pasang
surut
perjuangannya, berbagai pergerakan kebangsaan tersebut akhirnya membulatka n tekad untuk menyatukan segenap potensi perjuangan demi terciptanya satu kekuatan yang lebih besar untuk merealisasikan segalaimpian kebangsaan dan k emerdekaan. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 merupakan wujud tekad seluruh komponen masyarakat Nusantara untuk menyatukan diri sebagai satu bangsa, dalam satu w adah kesatuan tanah air, serta menjunjung tinggi bahasa persatuan, Indonesia.
Perjalanan sejarah kemerdekaan,
pada
dapat
masa pergerakan kebangsaan sampai menjelang
dipetik
beberapa
hal
penting, salah satu contohnya
adalahpencerahan disegenap kalangan bangsa untuk membuka wawasan baru y ang semakin luas (nasional) dan demokratis.
2.2 Landasan Sosiologis a. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki budaya yang beragam berdasa rkan etnis dengan bahasa daerah yang berbeda beda, membentuk masyarakat b angsa yang multikultur. Masyarakat Indonesia bukan saja mereka yang hidup di k ota kota besar dengan cara hidup yang lebih maju dan moderen, tetapi juga masyarakat pedesaan dan masyarakat perbatasan yang jauh dari pusat kota dan terpencil yang masih sangat sederhana. Suku‐ suku bangsa Indonesia mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil’jumlahnya mendiami tanah air dengan ca ra dan pola kehidupan yang beragam, sesuai dengan budaya dan tradisi yang di miliki.
b.Secara sosiologis masyarakat multikultur memerlukan pengakuan dan penghargaan secara lintas budaya. Betapapun kecilnya suatu etnis, mereka tetap mengharapkan pengakuan dan penghargaan sebagai entitas sosial dan se bagai warga bangsa. Dalam masyarakat multikultur perlu suasana kehidupan saling menghargai,memiliki kesetaraan baik di depan hukum maupun dalam pem erintahan. Perbedaan budaya,
kebiasaan,
dan
adat
istiadat
haruslah
dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa yang diikat menjadi kekuatan nyata persatuan bangsa dan hal ini secara simbolis telah dicantumkan dalam slo gan Bhinneka Tunggal Ika.
c. Dalam tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman etnis dan bud aya masyarakat Indonesia harus diikat dalam nilai‐ nilai, norma‐ norma dan atur aturankebangsaan dan kenegaraan.Ketiga tataran nilai tersebut bukan saja untuk menjaga kolektivitas
bangsa
tetapi
juga
menjaga
harmoni
kehidupan
antar kelompok masyarakat dan antar warga negara. Negara berkewajiban untuk menginternalisasikan nilai nilai, norma‐ norma dan aturan‐ aturan kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut kepada warga negara dan memberdayakan untuk mewujudkan kesadaran moral dan hukum berdasarkan karakter dan jati diri bangsa.
d. Di tengah persaingan kehidupan antar bangsa, timbul tantangan baik internal maupun eksternal, sebagai akibat semakin terbukanya arus informasi dan komunikasi. maka komitmen kebangsaan harus terus dikembangkan dan dibina secara berlanjut untuk mewujudkankecintaan pada tanah air,
2.3 Landasan Yuridis Pemantapan nilai nilai kebangsaan bagi setiap warga negara Indonesia, merupakan sesuatu yang sangat strategis dalam menghadapi perkembangan sa at ini dan ke depan serta kenyataan empirik di lapangan yang mengindikasikan cukup kuat akan melunturnya implementasi nilai kebangsaan dalam kehidupan bernegara bermasyarakat dan berbangsa. Implementasi nilai‐ nilai kebangsaan d alam kehidupan sehari‐ hari pada dasarnya merupakan jiwa, semangat dan teka d untuk senantiasa membela, mempertahankan’dan mengisi kemerdekaan. Land asan yuridisnya mengacu pada :
a. Undang‐ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang‐ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alenia empat menyuratkan bahwa tujuan nasional adalah segena daya upaya untuk melindungi
segenap
bangsa
dan
seluruh
tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaanp erdamaian abadidan keadilan sosial. b. Undang‐ undang
Republik
Indonesia
Nomor
20
Tahun
2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat, berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi tersebut, pendidikan nasional memiliki misi yang antara lain mengandung upaya penge mbangankepribadian yang bermoral dan dalam konteks Negara Kesatuan Re publik Indonesia.
BAB III PEMBAHASAN
Istilah modernisasi
Modernisasi diartikan sebagai
perubahan-perubahan
masyarakat
yang
bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Pengertian modernisasi berdasar pendapat para ahli adalah sebagai berikut.
a. Widjojo Nitisastro, modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomis dan politis.
b. Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. (dalam buku Sosiologi: suatu pengantar) Dengan dasar pengertian di atas maka secara garis besar istilah modern mencakup pengertian sebagai berikut.
a. Modern berarti berkemajuan yang rasional dalam segala bidang dan meningkatnya tarat penghidupan masyarakat secara menyeluruh dan merata.
b. Modern berarti berkemanusiaan dan tinggi nilai peradabannya dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sebuah modernisasi memiliki syarat-syarat tertentu,
Istilah Globalisasi Istilah Globalisasi, pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut sejarahnya, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi, dan informasi. Disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri Perang Dingin memungkinkan kapitalisme Barat menjadi satu-satunya kekuatan yang memangku hegemoni global. Itu sebabnya di bidang ideologi perdagangan dan ekonomi, globalisasi sering disebut sebagai Dekolonisasi (Oommen), Rekolonisasi ( Oliver, Balasuriya, Chandran), Neo-Kapitalisme (Menon), Neo-Liberalisme (Ramakrishnan). Malahan Sada menyebut globalisasi sebagai eksistensi Kapitalisme Euro-Amerika di Dunia Ketiga. Secara sangat sederhana bisa dikatakan bahwa globalisasi terlihat ketika semua orang di dunia sudah memakai celana Levis dan sepatu Reebok, makan McDonald, minum Coca-Cola. Secara lebih esensial, globalisasi nampak dalam bentuk Kapitalisme Global berimplementasi melalui program IMF, Bank Dunia, dan WTO; lembaga-lembaga dunia yang baru-baru ini mendapat kritik sangat tajam dari Dennis Kucinich, calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, karena lembaga-lembaga itu mencerminkan ketidakadilan global. Program-program dari lembaga-lembaga itu telah menjadi alat yang ampuh dari kapitalisme Barat yang mengguncangkan, merontokkan dan meluluhlantakkan bukan hanya ekonomi, tetapi kehidupan negara-negara miskin dalam suatu bentuk pertandingan tak seimbang antara pemodal raksasa dengan buruh gurem. Rakyat kecil tak berdaya di negara-negara miskin, menjadi semakin terpuruk dan merana.
Jadi walaupun ada dampak positif globalisasi seperti misalnya hadirnya jaringan komunikasi dan informasi yang mempermudah kehidupan umat manusia, ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat miskin, globalisasi lebih banyak dampak negatifnya. Kita melihat aspek negatif itu dalam ketidakadilan perdagangan antar-bangsa, akumulasi kekayaan dan kekuasaan di tangan para kapitalis negara-negara maju yang mengakibatkan kemelaratan yang tak terbayangkan di negara-negara miskin, termasuk di Indonesia. Menurut Kucinich, Negara-negara miskin telah diperas lewat pembayaran beban utang ke lembaga global . Dicontohkan, setiap tahun 2,5 miliar dolar AS dana mengalir dari sub-Sahara Afrika ke kreditor internasional, sementara 40 juta warga mereka kurang gizi. 3.3 Istilah Reformasi Reformasi adalah era baru dari perjalanan bangsa Indonesia, sebuah jalan menuju cita-cita awal pejuang 45 yang terangkum dalam Pancasila dan UUD 1945. Kehadiran era
ini, muncul dari
keresahan
masyarakat
atas
penyimpangan-penyimpangan yang mencedari tujuan awal terbentuknya NKRI. Sebuah keniscayaan dari keinginan luhur untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Melihat kondisi bangsa yang kian tak menentu, adakah harapan kembalinya spirit reformasi? Bangsa kita terlalu berdosa jika harus mengorbankan cita-cita para pahlawan dan aktor reformasi yang telah menumbangkan Suharto. Sudah keterlaluan, jika kesemapatan kedua pasca kemerdekaan disia-siakan, sebuah pengorbanan dari gerakan mahasiswa yang menjadi suntikan ampuh bagi perubahan masa depan bangsa Indonesia. Gerakan mahasiswa yang menumbangkan rezim Suharto tidak lahir begitu saja, ia hanya puncak dari kekesalan yang setiap hari terus berkembang biak. Hingga pada akhirnya muncullah gerakan besar yang dapat meruhtuhkan kekuasaan Suharto, di mana sebelumnya ia ditakuti oleh masyarakat, karena setiap ada aksi protes atas kebijakannya langsung ditangkap dan kadang tak urung kembali pada keluarganya.
Saat ini, kita sudah berada ditahun ke 14 pasca reformasi, namun belum ada sinyal-sinyal positif yang menunjukkan kesejahteraan masa depan bangsa Indonesia, malah kita dapat menyaksikan sekian banyaknya persoalan bangsa yang tak kunjung terselesaikan. Lantas dimana komitmen pemerintah? Apakah masih menunggu gerakan reformasi kedua untuk menumbangkan rezim yang berkuasa dan kembali membangun puing-puing cita-cita para pejuang, demi Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. 3.4 Keberadaan Pancasila Setelah Reformasi Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar,penduduknya banyak,terdiri dari suku,agama,adat istiadat.Yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia yang berbahasa satu bahasa Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia bertanah air satu tanah air Indonesia. Satu kesatuan tersebut bisa mewujudkan cita-citanya yaitu masyarakat adil makmur,merata,sejahtera yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 walaupun masa reformasi ini tidak populer .Untuk mencapai sejahtera maka bangsa Indonesia harus tercukupi kebutuhannya yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Kebutuhan lahir harus diupayakan dan tidak melupakan kebutuhan batin. Dua-duanya penting. kebutuhan lahir seperti makan,pakaian,tempat tinggal pendidikan. dan kesehatan. Penulis berpendapat bahwa perubahan era reformasi ini tidak jelas arahnya,perubahan itu tidak menentu tujuannya. Maka lebih baik langsung pencapaian tujuannya saja yaitu mencapai masyarakat adil makmur merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Itu jelas bahwa bangsa Indonesia yang besar ini mempunyai tujuan kearah satu titik dan ada dasarnya. Yaa kalau penulis mengungkap tentang hasil amandemen UUD 1945 ke IV, ini penulis bertanya kepada rumput yang bergoyang “ Mau dibawa ke mana bangsa Indonesia ini ?” Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak ada orang yang bersedia menjawabnya. Dengan rasa prihatin, penulis menjawab” Itulah kondisi bangsa Indonesia yang baru dilanda musibah mudah mudahan cepat menyelesaikan. Bangsa Indonesia bangkit dengan jiwa proklamasi,jiwa nasionalisme,jiwa
kebangsaan
untuk
menghadapi
musibah
itu.
MPR merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan juga membuat Undang Undang Dasar. Adanya UUD
kemudian dijabarkan oleh pemerintah yaitu adanya undang undang. Tentang pendidikan muncul undang undang pendidikan . Jadi undang-undang pendidikan itu dibuat oleh pemerintah yang disetujui oleh MPR dan DPR. Misalnya Apabila terjadi antara UUD dengan undang undang pendidikan tidak singkrun,maka aturan,tata tertip,undang undang itu tidak sah atau cacat hukum. UUD atau Hukum dari segala hukum itu sendiri harus baik. Hukum dari segala hukum harus : Mudah dipahami. Tidak menimbulkan beberapa pengertian/penafsiran. Antara Pembukaan dengan batang tubuh (pasal-pasalnya) tidak bertentangan., dan harus searah Kalimat pada ayat-ayat harus simpel agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan beberapa pengertian. Kalimat pada ayat-ayat tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Itulah produk MPR era reformasi yang dimulai tahun 1999 yang hasilnya: tidak akurat Terkesan tidak memikirkan masa depan bangsa Indonesia Produk yang dipakai sesaat/ bongkar pasang. Antara pembukaan dengan pasal-pasal bertentangan Memberi peluang kepada penjajah Antara pembukaan dengan pasal pasalnya bertentangan. Contoh: Pada pembukaan berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hekmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Pada pasal terdapat Pemilihan presiden secara langsung.
3.5 Bagaimana Pancasila Seharusnya Pancasila seharusnya menjadi karakter negara yang terekspresi pada tiga
wilayah
kekuasaan
yakni
eksekutif,
legislatif,
dan
yudikatif.
"Karakter Pancasila itu menjadi lebih sempurna jika didukung oleh moral penyelenggara negara maupun warga negaranya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," Diskusi yang diselenggarakan Fraksi PDI Perjuangan MPR ini menampilkan pembicara lainnya yakni pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit. Ryamizard menegaskan, Pancasila adalah dasar negara
Indonesia
yang
harus
mengatur
moral
dan
sikap
negara.
"Jadi, yang primer adalah Pancasila harus tercermin dalam karakter negara. Karena itu, segala upaya yang terkait dengan pengamalan Pancasila harus terfokus pada upaya membenahi kembali karakter negara," katanya. Sementara itu, pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit menilai, bangsa Indonesia sesungguhnya gagal memahami Pancasila sebagai ideologi Negara
. sesuatu
Selama ini, kata dia, bangsa Indonesia memposisikan Pancasila sebagai yang
berbahaya,
terancam,
dan
hanya
sebagai
slogan.
Padahal, kata dia, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan cita-cita citacita dari pendiri negara Indonesia."Kalau Pancasila hanya menjadi slogan, berarti kita gagal memahami Pancasila sebagai ideologi," kata Sukardi Rinakit. Demikian pula dalam tataran praktis, kata dia, Pancasila belum diterapkan secara layak dan lebih cenderung sebagai korban.Contohnya konkret gagalnya Pancasila sebagai ideologi negara, menurut dia, yakni tumbuhnya radikalisme serta seringnya muncul kekerasan di tengah masyarakat. Ia menambahkan, para elite politik juga banyak yang belum memahami bahwa berpolitik itu adalah bagian dari bernegara yang berarti mematuhi amanah konstitusi. Dalam konteks ini, kata dia, penyelenggara negara seharusnya melindungi warga negaranya agar tidak terjadi aksi kekerasan dan radikalisme."Tanpa kita sadari nilai-nilai Pancasila sudah bergeser di tengah bangsa Indonesia dengan tumbuhnya praktik liberalisasi," katanya. Jika bangsa Indonesia memahami Pancasila, kata dia, seharusnya bisa meredam gerakan liberalisasi yang saat ini mengarah kepada neo-liberalisme.
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan Setelah memperhatikan isi dalam pembahasan di atas, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. 2. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu: a) Filasafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia b) Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia c) Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia 3. Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia seperti di bawah ini : Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta). Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal
27 Desember 1945, alinea IV.
Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950.
4.2 Saran Warganegara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia Oleh karena itu sebaiknya warga negara Indonesia harus lebih meyakini atau mempercayai, menghormati, menghargai menjaga, memahami dan melaksanakan segala hal yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya dalam pemahaman bahwa falsafah Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga kekacauan yang sekarang terjadi ini dapat diatasi dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia ini.
DAFTAR PUSTAKA
Koentjaraningrat. 1980. Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia. Salam, H. Burhanuddin, 1998. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Rineka Cipta
Sumber Lain :
http:// www.google.co.id http://artikel.sabda.org/globalisasi http://ayuna.abatasa.com/post/detail/2590/pengertian-modernisasi.html http://poetrasentence.blogdetik.com/2010/05/16/pancasila-dan-uud-pasca-reformasi http://www.antaranews.com/berita/278626/ryamizard-pancasila-seharusnya-menjadikarakter-negara
