Eksekutif Analisa: Analisa media, 19 Desember o Media yang meliput tentang Isu BPJS :

Analisa media, 19 Desember 2014

Eksekutif Analisa: o Media yang meliput tentang Isu BPJS : Hari ini terdapat sebelas media yang meliput terkait isu BPJS. Media cetak yang meliput diantaranya Harian Terbit, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Indo Pos, Kompas, Suara Pembaruan,dan Republika. Sedangkan pada media berbasis Online yaitu Gatra Online, Liputan6 Online, Hukum Online, dan Cnnindonesia Online.

o Persentase isu : Persentase isu kali ini berkaitan tentang Klaim BPJS Kesehatan dan masalah BPJS kesehatan, isu tersebut menjadi yang terbesar pada hari ini.

Catatan Penting :

1. Pemberitaan terkait isu mengenai masalah BPJS Kesehatan dimuat Indo Pos tentang BPJS Kesehatan masih tertatih-tatih. Isu ini berkaitan mengenai masalah-masalah yang masih banyak masalah yang perlu di perbaiki di dalam BPJS kesehatan. 2. Pemberitaan yang patut di perhatikan mengenai klaim BPJS Kesehatan dimuat oleh Kompas tentang Kelanjutan JKN Terancam. Pemberitaan ini mengenai rasio klaim BPJS yang tinggi sehingga mengancam kelanjutan JKN 3. Isu mengenai peraturan BPJS Kesehatan diangkat oleh Cnnindonesia tentang peraturan BPJS Kesehatan ruwet, Jokowi didesak evaluasi. Karena peraturan ini masih belum sesuai dengan yang di harapkan.

1!


A. Media Share

Paparan: Pada media kali ini Harian Terbit menjadi media yang memiliki persentase terbesar dengan

22%. Media ini memuat tiga artikel dengan isu yang berbeda. Dan pada media terbesar kedua yaitu Bisnis Indonesia dengan persentase 15%.

2!


B. Issue Share

Paparan:

Pada isu kali ini dengan persentase tertinggi yaitu klaim BPJS kesehatan dan masalah BPJS kesehatan dengan persentase 29%, karena isu ini menjadi isu yang paling banyak dibicarakan.

3!


C. Lembaga

Paparan:

Dari pemaparan chart di atas dapat di lihat BPJS kesehatan, PKEKKFKM UI, dan DJSN menjadi lembaga yang memiliki ukuran diagram tertinggi dan pada masing-masing lembaga memiliki isu yang berbeda.

4!


D. Narasumber

Paparan :

Punawarman Basundoro (Direktur Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan ) : Rasio klaim memang kurang sehat. Dalam asuransi sosial rasio klaim sebetulnya tidak boleh melebihi 90% total premi yang masuk

Hasbullah Thabrany (PKEKK FKM UI) : Sebaiknya pemerintah memberikan dana antisipasi Rp10 triliun pada BPJS untuk mencegah terhentinya layanan karena BPJS Kesehatan kesulitan uang cair

Indra Munaswar (Koordinator BPJS Watch) : Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 merugikan serta menyengsarakan peserta dan bayi yang dilahirkannya

5!


Ringkasan Berita BPJS:

Ringkasan

Isu

Seluruh Perusahaan Wajib Daftarkan Karyawan ke BPJS Harian Terbit, Hal 6 Daniel

Tone

Pendaftaran Perusahaan

Pemkot Jakarta Barat meminta kepada seluruh perusahaan penyalur tenaga kerja dilingkungan Walikota Jakarta Barat, untuk mendaftarkan karyawan mereka ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Jupan Royter Asisten Perekonomian dan Administrasi Jakarta Barat

“Ini dilakukan sebagai antisipasi kecelakaan kerja,”

Aris Priantoro Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Grogol

“JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) itu meliputi kecelakaan saat kerja dan penyakit yang diakibatkan saat kerja, nominalnya Rp 24 ribu perbulan, per orang. Sementara untuk JK (Jaminan Kematian),”

6!


Posisi DJSN Rawan Konflik dan Kolusi Harian Terbit, Hal 13 Arbi

Posisi DJSN

Posisi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai dewan pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dinilai rawan konflik kepentingan dan praktik kolusi dengan dewan direksi BPJS akibat regulasi yang salah kaprah.

Timboel Siregar Koordinator Advokasi BPJS Watch

“Faktanya memang hingga saat ini peran dan tugas DJSN tidak pernah tampak, terkesan sekali dewan pengawaas di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk BPJS Kesehatan menjadi subordinat dari dewan direksi. Sehingga dewan pengawas tidak berfungsi sama sekali, dan hanya makan gaji buta,” Dewan Pengawas Ungkap “Cacat” BPJS Harian Terbit, Hal 13 Elvi

Masalah BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan BPJS Kesehatan hampir satu tahun berjalan. Masalah dan keluhan masih marak terjadi dan diungkapkan masyarakat. Hal ini juga diakui Dewan Jaaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai dewan pengawas pelaksanaan BPJS.

Bambang Purwoko Anggota DJSN

“Dari hasil pleno, masih perlu perbaikan dalam BPJS Kesehatan. Program ini (JKN) bagus untuk menjamin kesehatan masyarakat. Tapi harus ada perbaikan,”

Subiyanto Anggota DJSN

“Hampir 20-40 perseb dirujuk. Nah, kenapa jadi dirujuk semuanya? Kan sama saja , tugas rumah sakit jadi banyak,”

7!


BPJS Dongkrak Bisnis Asuransi Republika, Hal 14 nidia zuraya

Manfaat BPJS Kesehatan

Seiring dengan kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, asuransi kesehatan diprediksi akan mengalami peningkatan pada 2015, pemerintahan mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan.

Julian Noor Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

“Kita memperkirakan asuransi, khususnya untuk kesehatan, pada 2015 akan tetaptumbuh,”

Jochim Wessling Presiden Direktur Allianz Life Indonesia

“Kita mempunyai produk yang cukup fleksibel sehingga mampu menampung aspirasi perusahaan yang mempunyai bujet minim untuk kualitas yang baik,”

8!


BPJS Kesehatan Masih Tertatih-tatih Indo Pos, Hal 1-7 ken


Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan hampir satu tahun. Selama kurun waktu tersebut, beberapa pihak menyatakan pelaksanaan program JKN yang bernaung di bawah lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mengalami kekurangan disana sini.

Hasbullah Thabrany Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI)

“Informasi seperti biaya operasional, gaji direksi, dewan pengawas dan pegawai tidak tersedia sebagai bagian dari pertanggung jawaban publik serta belum erlihat peran optimal dari pengawas internal (dewas ) serta pengawas eksternal (DJSN dan OJK),”

Punawarman Basundoro Direktur Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan

“Memnag belum di publikasikan. Tapi akan segera kami publikasikan,” BPJS Siapkan Rp5,6 Triliun Bisnis Indonesia, Hal 18 Yodie Hardiyan

Klaim BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku masih memiliki dan Rp5,6 triliun yang dapat digunakan untuk mengantisipasi lonjakan klaim.


“Dana itu untuk kebutuhan likuiditas,”

9!


Pebisnis Siasati Premi Turun Bisnis Indonesia, Hal 18 Amanda K. Wardhani

Penurunan Premi

Sejumlah peusahaan asuransi mulai mengeluarkan terobosan pada produk asuransi kesehatan untuk mengimbangi berkurangnya pendapatan premi pada tahun depan.

Angelia Agustine Head Of Policy Management PT Asuransi Allianz Life Indonesia

“Kami selaku perusahaan yang ada di Indonesia akan tunduk dengan regulasiyang ada. Untuk itu, kami telah merancang beberapa skema untuk mengantisipasi risiko itu,”

Dumasi M.M Samosir Direktur PT Asuransi Sinar Mas

“Kalau bisa sih angkanya dibalik, 80% ritel, sisanya korporasi,” Klaim Layanan BPJS Mengkhawatirkan Media Indonesia, Hal 25 Tlc/H-3


Rasio klaim pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sudah mencapai 101% dari total iur premi yang masuk. Total iur premi yang masuk pada saat ini mencapai Rp39 triliun


“Rasio klaim memang kurang sehat. Dalam asuransi sosial rasio klaim sebetulnya tidak boleh melebihi 90% total premi yang masuk,”


Sebaiknya pemerintah memberikan dana antisipasi Rp10 triliun pada BPJS untuk mencegah terhentinya layanan karena BPJS Kesehatan kesulitan uang cair.

! 10


Kelanjutan JKN Terancam Kompas, Hal 13 ADH


Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terancam. Itu karena rasio klaim biaya kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah melebihi batas yang di tetapkan. Untuk itu, penambahan besaran iuranpeserta menjadi pilihan solusi yang perlu di pertimbangkan tahun depan.


“Rasio klaim tinggi itu karena utilisasiya tinggi. Sistem rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu dikendalikan,”


“Bila perlu, besaran iuran dinaikan pertahun,”

! 11


Bupati dan Walikota Diimbau Segera Ubah Jamkesmas Jadi Perubahan BPJS Jamkesmas Ke Suara Pembaruan, Hal A19 FAT/M-15 BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengimbau para walikota dan Bupati untuk mengubah Jamkesmas menjadi BPJS. Hal itu perlu segera dilakukan, agar tidak terjadi tumpang tindih dan kelebihan anggran.

Usman Sumantri Anggota DJSN

Mengatakan selain mempercepat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pemerintah harus menyiapkan SDM kesehatan yang merata dan bermutu serta meningkatkan akses pelayanan.

Ghazali H. Situmorang Ketua DJSN

“kecurangan biasa terjadi pada saat pembayaran, adanya kelas terkadang pasien hanya mau bayar uang kelas tiga dan pada saat sakit masuk kelas satu. Hal ini merupakan kecurangan yang terjadi di lapangan,”

! 12


BPJS Kesehatan Diberi Rapor Merah Hukumonline, ADY


Guru besar FKM UI, Hasbullah Thabrany, memberikan rapor merah kepada BPJS Kesehatan dalam hal peraturan dan transparansi. Menurutnya, di kedua bidang itu BPJS Kesehatan harus memberi perhatian serius untuk dilakukan pembenahan. Terkait regulasi, salah satu yang disorot yaitu Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2014 yang telah direvisi Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 211 Tahun 2014.


“Harusnya, setelah peserta membayar iuran awal, kartu kepesertaan bisa langsung digunakan,”


“Harus dipahami, BPJS Kesehatan bertugas menjaga dana yang dikelola agar berjalan baik dan menjaga agar program yang diselenggarakan berkelanjutan,” Aturan BPJS Kesehatan Ruwet, Jokowi Didesak Evaluasi Cnnindonesia Online, utd/agk

Peraturan BPJS Kesehatan

Lembaga swadaya masyarakat pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Watch, melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk merekomendasikan pemecatan jajaran direksi BPJS Kesehatan.

Indra Munaswar Koordinator BPJS Watch

"Seharusnya dikonsultasikan dulu ke kementerian terkait, tapi ini serta-merta muncul,"

! 13


BPJS Harus Perbaiki Pelayanan dan Informasi Gatra Online, Ervan Bayu


Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan genap berusia satu tahun pada 1 Januari 2015 nanti. Berbagai persoalan dan keberhasilan program yang akan menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini mewarnai setahun penyelenggaraanya. Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar menilai, ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh BPJS Kesehatan menjelang satu tahun diselenggarakannya jaminan kesehatan bagi warga ini.

Indra Munaswar Koordinator BPJS Watch

"Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 merugikan serta menyengsarakan peserta dan bayi yang dilahirkannya," Meski Pendapatan BPJS Kurang, Layanan Kesehatan Harus Klaim BPJS Tetap Prima Kesehatan Liputan6 Online,Fitri Syarifah

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) membenarkan bila biaya klaim BPJS sejauh ini melebihi jumlah iuran yang diterima. Namun mereka jamin, masalah ini tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan.


"Antisipasi aset Askes masih ada 5,6 triliyun, kalau perlu bisa pakai APBN. Jadi tidak akan berpengaruh pada layanan kesehatan,"

! 14

Eksekutif Analisa: Analisa media, 19 Desember o Media yang meliput tentang Isu BPJS :

Recommend Documents