Modul Panduan Media Meliput LGBTIQ
2017
2017 Edisi Kedua Diterbitkan oleh YJP Press bekerja sama dengan Ardhanary Institut & COC Netherlands ISBN: 978-979-3520-25-4 Modul ini diadaptasi dari GLAAD Media Reference Guide, 9th Ed, August 2014. glad.org/mrg NY & LA dan disempurnakan dari sumber-sumber data/ materi Ardhanary Institute, Yayasan Jurnal Perempuan, GWL INA, Arus Pelangi, Suara Kita, Persatuan Priawan Indonesia, Pelangi Mahardhika, Transmen Indonesia, Sanggar Waria Remaja, Yayasan Inter Medika, Yayasan Pesona Jakarta, PAMFLET, Magdalene.co, Tempo English, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Tim Penyusun: Gadis Arivia & Rr. Sri Agustine Penerjemah: Herdito Sandi Ilustrasi Sampul: Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Layout: Irma Yunita Editor: Naufaludin Ismail Yayasan Jurnal Perempuan Jl. Karang Pola Dalam II No. 9 A, Jati Padang Pasar Minggu, Jakarta Selatan Tlp/Fax: 021 - 22701689 Email:
[email protected] Website: www.jurnalperempuan.org Twitter: @jurnalperempuan Facebook: Jurnal Perempuan
Daftar Isi Pengantar ............................................................................................................ v Bab 1 Landasan Hukum Pers di Indonesia dan Kode Etik Jurnalistik ... 1 Landasan Hukum Pers di Indonesia ............................................................... 1 Fungsi dan Peran Pers ....................................................................................... 3 Kode Etik Jurnalistik .......................................................................................... 4 Bab 2 Panduan Istilah Kata dan Bahasa .............................................. 9 Daftar Istilah LGB ............................................................................................... 9 Istilah LGB yang Harus Dihindari ................................................................. 17 Daftar Istilah Transgender/Transseksual ................................................... 22 Istilah Lain yang Mungkin Anda Dengar .................................................... 25 Istilah Transgender yang Harus Dihindari ................................................. 28 Istilah yang Bersifat Memfitnah .................................................................. 29 Bab 3 Politik Diskriminasi ............................................................... Kekerasan Berbasis SOGIEB .......................................................................... Diskriminasi terhadap LGBTIQ ..................................................................... LGBTIQ Sebagai Orangtua ............................................................................. Agama dan Keyakinan .................................................................................... HIV/AIDS dan Komunitas LGBTIQ ................................................................. Mantan Gay/Lesbian dan Terapi Konversi .................................................
31 31 33 34 35 36 37
Bab 4 Panduan Media Meliput LGBTIQ ............................................. Meliput Komunitas Biseksual ....................................................................... Meliput Komunitas Transgender ................................................................. Meliput Kejahatan Ketika Tertuduh adalah LGBTIQ ................................
41 41 42 45
Bab 5 Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia ............................................. Kerangka Hak Asasi Manusia ........................................................................ Hak sebagai Warga Negara Indonesia ........................................................ Prinsip-Prinsip Yogyakarta (The Yogyakarta Principles).........................
47 47 49 50
iii
Modul Panduan Media Meliput LGBTIQ
Referensi ......................................................................................... Lampiran ......................................................................................... Liputan Media yang Bias-LGBTIQ ................................................................ Liputan Media yang Adil-LGBTIQ .................................................................
iv
52 54 54 62
Pengantar Edisi Kedua
P
ada hakikatnya, hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental yakni hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita menginternalisasikan kedua hak dasar tersebut sehingga hak persamaan dan hak kebebasan dapat menjadi landasan bagi kita untuk hidup berdampingan secara harmoni dengan orang lain yang sudah pasti sangat beragam, mulai dari keragaman suku, bahasa, keyakinan, agama, kebiasaan dan adat istiadat, jenis kelamin, gender, orientasi seksual dan lain-lain. Sehingga ketika kita menyoal lesbian, gay, biseksual, transgender/seksual, interseks dan queer (LGBTIQ), landasan persamaan dan kebebasan inilah yang mendasari kita untuk memberikan ruang kepada LGBTIQ sehingga dapat menjalani hidup mereka supaya setara dengan yang lain. LGBTIQ bukan merupakan tindakan kriminal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai hubungan seksual sejenis (gay/lesbian) misalnya, hubungan seksual sejenis tidak dihukum dalam pasal 292 jika dilakukan oleh dua orang dewasa. Yang diancam hukuman itu adalah perbuatan cabul orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa atau melanggar hukum-hukum lain yang lebih spesifik; antara lain hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, pelacuran, dan kejahatan pemerkosaan. Terkait dengan posisinya sebagai warga negara, LGBTIQ memiliki seperangkat hak yang sama seperti halnya semua warga negara di Indonesia yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945. Pasal ini menyebutkan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, sedangkan seperangkat hak dan kewajiban lainnya, selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1954 juga dijabarkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Di tingkat internasional, untuk memastikan agar Deklarasi Universal Mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) dapat ditegakkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) secara menyeluruh terhadap LGBTIQ,
v
Modul Panduan Media Meliput LGBTIQ
maka dirumuskanlah Prinsip-prinsip Yogyakarta, yaitu suatu tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsipprinsip ini menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua negara. Prinsip-prinsip ini menjanjikan bentuk masa depan yang berbeda, di mana semua orang dilahirkan dengan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak serta dihargai sejak mereka dilahirkan. Prinsip-prinsip Yogyakarta disusun dan secara sepakat diadopsi oleh sekelompok ahli HAM, dari berbagai wilayah dan latar belakang, termasuk hakim, akademisi, mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Prosedur Khusus PBB, anggota lembaga perjanjian, LSM dan lain-lain. Dalam pengantar aksinya hal. 6 dinarasikan: “Kita semua memiliki kesamaan hak asasi manusia. Apapun orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, kebangsaan, ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain yang kita sandang, kita semua memiliki hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa boleh disertai dengan diskriminasi”. Pada aksi tersebut diakui dengan jelas keberadaan HAM atas dasar SOGI. Kini kita sudah memasuki era komunitas LGBTIQ yang eksis dan berperan di dalam masyarakat. LGBTIQ juga sudah menjadi pembahasan seluruh media tanpa terkecuali, khususnya pada bulan Januari hingga Maret 2016, ketika isu LGBTIQ menjadi kontroversi pejabat negara yang akhirnya meramaikan pemberitaan di seluruh media di Indonesia. Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah LGBTIQ telah terepresentasi secara adil di media? Kevin Barnhurst dalam bukunya berjudul Media Queered (2007), menjelaskan bahwa suara LGBTIQ telah lama dibungkam media. Jikapun ramai dibicarakan, maka hanya terfokus pada kontroversi negatif yang merugikan keberadaan LGBTIQ di masyarakat. Karena itu kita perlu mengadvokasi visibilitas LGBTIQ di media dalam kerangka HAM, agar masyarakat terbuka dengan keragaman gender dan seksualitas lainnya di luar normatif heteroseksual. Peranan media diperlukan agar kita sadar atas ketidakadilan yang terjadi dan ikut memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang mencerahkan. Sesungguhnya tujuan utama dari sensitivitas media terhadap LGBTIQ adalah untuk membangun dialog antara media dan komunitas LGBTIQ dalam menegakkan HAM. Modul ini pertama kali dicetak pada tahun 2015 dan telah digunakan untuk pelatihan media yang diadakan oleh Ardhanary Institute dan Yayasan Jurnal Perempuan. Modul ini dibuat sebagai sumbangan untuk panduan media dalam meliput LGBTIQ. Modul
vi
Modul Panduan Media Meliput LGBTIQ
Panduan Media Meliput LGBTIQ Edisi Kedua ini mengalami penambahan pokok materi yakni dimasukkannya Interseks (I) dan Queer (Q) di dalam pembahasan buku ini sebagai bentuk inklusivitas terhadap kelompok lain yang selama ini mengalami diskriminasi juga. Selain itu, penambahan materi mengenai Perilaku Paedofilia, Terapi Konversi untuk LGBTIQ, dan contoh kasus peliputan media yang adil dan/atau bias terhadap kelompok LGBTIQ bertujuan agar peliputan media terhadap LGBTIQ tidak lagi diskriminatif dan menyudutkan. Tidak lupa pula penyempurnaan dari aspek bahasa serta tata tulis lainnya. Modul cetakan kedua ini telah disempurnakan dari masukan berbagai pemangku kepentingan seperti kalangan media, akademisi dan LSM. Kami berharap modul ini bermanfaat bukan saja untuk kalangan media, akademisi dan LSM tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Selamat meliput! Gadis Arivia Rr. Sri Agustine
vii
Modul Panduan Media Meliput LGBTIQ
viii