Efektifitas Komunikasi Aparat Desa dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah

Efektifitas Komunikasi Aparat Desa dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah Sarwoko Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung Telp 0721 707426 / 0721 709337, e-mail : [email protected] ABSTRAK Dewasa ini, masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada seringnya terjadi konflik (kerusuhan), baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Peristiwa kecil akhirnya sering berkembang menjadi masalah besar yang berkepanjangan. Merebaknya konflik-konflik di daerah-daerah yang relatif kecil seperti: Sambas, Pontianak, Maluku, Indramayu, Pasuruan yang banyak melibatkan generasi muda menunjukkan rentannya ketahanan wilayah bidang keamanan di daerah-daerah tersebut. Banyak disinyalir rentannya ketahanan wilayah tersebut dikarenakan kurang efektifnya pola komunikasi antara pemimpin dengan generasi mudanya. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana efektifitas komunikasi antara aparat desa dengan pengurus Karang Taruna, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari dari pengurus Karang Taruna dan tokoh-tokoh berpengaruh (opinion leaders). Data sekunder diperoleh dari monografi Desa maupun buku-buku. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan efektifitas komunikasi dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan. Adapun dari penelitian ini ditemukan sebagai berikut: 1). Jabatan sebagai aparat desa merupakan jabatan yang dinilai sangat mulia, karena peran sosial yang diembannya dan karena perilaku aparat desa yang dinilai mempunyai empati yang baik, peduli (concern) terhadap kepentingan publik, jujur dan adil dalam menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. 2). Efektifitas komunikasi bukan ditentukan oleh frekueensi pertemuan yang tinggi antara aparat desa dengan pengurus Karang Taruna, akan tetapi lebih dikarenakan adanya pendekatan yang bersifat formal dan non formal. 3). Untuk menjaga terwujudnya ketahanan wilayah bidang keamanan yang baik aparat desa tidak selalu dituntut bertindak demokratis dalam memutuskan kebijakan, apabila manfaatnya untuk masyarakat yang lebih luas. 4). Sedangkan untuk lebih mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan pola komunikasi tradisional yang saat ini banyak ditinggalkan lebih baik dibudayakan lagi, demikian pula pos-pos ronda harap difungsikan kembali. 5). Untuk mengatasi konflik terpendam adanya rekonsiliasi perlu digalakkan dan Perkuis (Perkumpulan Komunikasi Umat Islam) perlu dihidupkan lagi. Kata kunci: Efektifitas, komunikasi, ketahanan wilayah.

PENDAHULUAN Pluralitas masyarakat Indonesia dari sisi agama yang dianut, bahasa, adat istiadat, dan etnis akhir-akhir ini sering menjadi penyebab munculnya konflik sosial yang sangat merugikan berbagai pihak. Peristiwa kecil akhirnya bisa berkembang menjadi masalah besar dan nasional yang berkepanjangan. Konflik sosial di Maluku, Pontianak, Sambas merupakan contoh aktual yang berkembang menjadi persoalan politik yang sangat rumit. Merebaknya konflik-konflik sosial di daearah-daerah yang relatif kecil seperti di Klaten, Boyolali, Tegal, Purbolinggo, Indramayu dan Pasuruhan menunjukkan rentannya ketahanan wilayah bidang keamanan di masing-masing daerah tersebut.

196

PROSIDING

Adanya kondisi semacam itu menuntut kemampuan pemimpin untuk bisa meredam, menciptakan suasana kondusif, mencegah secara dini dan menanamkan nilai-nilai luhur bagi warganya untuk menjaga integrasi sangatlah diperlukan. Berkenaan dengan itu maka pemimpin diharapkan bisa melakukan komunikasi secara efektif, serta memberikan suri tauladan secara nyata dalam perilaku sehari-harinya. Lebih jauh lagi pemimpin dituntut untuk bisa bertindak ing ngarso asung tulodo, ing madya mangun karso dan tut wuri handayani” (Ahmadi: 1999;153). Dalam pengertian sikap, perkataan dan perilaku pemimpin bila berada di depan harus bisa memberikan contoh yang baik maupun mempunyai idealisme dan kecakapan yang baik. Sedangkan bila berada di tengah-tengah warganya harus bisa beradaptasi/menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial warganya. Harus bisa mengikuti kehendak masyarakat dan selalu dapat mengamati jalannya masyarakat dan bisa merasakan suka dukanya. Pemimpin diharapkan dapat merumuskan keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan. Bila berada dibelakang harus bisa memberikan motivasi yang baik kepada warganya. Mempunyai kemampuan mengikuti perkembangan masyarakat dan berkewajiban agar supaya perkembangan masyarakat berjalan baik. Maraknya kerusuhan akhir-akhir ini secara langsung maupun tidak langsung juga disebabkan ikatan warga dengan pemimpin secara psikologis sudah mulai memudar dan yang terjadi hanyalah hubungan formal saja. Oleh sebab itu keberadaan pimpinan formal sekaligus non formal dan pemimpin kharismatis, sangatlah aktual keberadaanya. Sebab kalau sampai terjadi krisis kepemimpinan dampak sosialnya akan sangat mahal untuk bisa teratasi. Untuk itu efektifitas komunikasi diharapkan akan mampu mengatasi, mengurangi kerusuhan akhir-akhir ini dan memperkuat ketahanan wilayah bidang keamanan. Sebab secara langsung efektifitas komunikasi merupakan upaya meningkatkan kepercayaan terhadap institusi negara, karena pemimpin dapat memainkan peranannya secara dominan dalam kehidupan masyarakat. Peran para pemimpin akan semakin tampak dominan, lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan keharusan berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya yang selalu berubah dan berkembang yang disebabkan adanya kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan maupun tuntutan masyarakat. Maka perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks tersebut dengan sendirinya merupakan peluang dan sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh pemimpin. Oleh sebab itu pemipimpin dituntut proaktif terhadap perkembangan dan peduli (concern) terhadap aspirasi/keinginan masyarakatnya. Termasuk di dalamnya para aparat desa, mengingat di kalangan warga masyarakat tengah berkembang demokratisasi yang marak sampai pelosok pedesaan, karena kehidupan demokrasi yang sudah cukup lama tertekan, maka sebagai pemimpin perlu meningkatkan kinerja kepemimpinannya. Sejalan dengan itu maka pola komunikasi aparat desa sudah selayaknya mendapat perhatian secara seksama. Sebab pada dasarnya aparat desa itu merupakan pamong yang berati harus bisa membimbing warganya secara baik dan menjadi panutan karena merupakan ujung tombak institusi negara yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Dengan sendirinya sekiranya institusi negara yang menjadi ujung tombak tersebut mempunyai kinerja yang baik lewat efektifitas komunikasi yang dilakukan, diharapkan akan bisa mengurangi konflik sosial bahkan meniadakan yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan wilayah khususnya dibidang keamanan yang terasa rentan sekali. Kerentanan tersebut sering muncul saat berlangsungnya pemilihanan umum antar pengikut paratai yang satu dengan partai lainnya, saat pemilihan aparat desa/kepala dusun antara pendukung yang satu dengan yang lain maupun saat pertandingan olah raga menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia antar dusun yang sering kali menciptakan munculnya konflik antar warga maupun yang sifatnya terpendam, sehingga masalah keamanan perlu mendapat perhatian secara lebih baik. Berangkat dari sinilah aparat desa dituntut untuk bisa meredakan ketegangan di atas, mengingat setiap saat bisa tercipta instabilitas. Oleh sebab itu aparat desa dituntut proaktif memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa dalam alam demokrasi pemilihan umum, pemilihan kepala desa/kepala dusun, soal kalah menang adalah sesuatu yang biasa dan bagian dari demokrasi itu sendiri dan adanya pemilihan yang demikian itu akan senantiasa berulang pada saat-saat tertentu nantinya. Dengan mengingat adanya permasalahan di atas maka penulis Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila, 2008

197

tertarik mengambil topik tersebut guna mendapatkan masukan secara langsung dan lebih jauh tentang efektifitas komunikasi yang dilakukan dan kendala-kendala apa saja yang sekiranya sering ditemui aparat desa di lapangan di desa Tunggulrejo. Sebab terwujudnya ketahanan nasional suatu negara berangkat dari ketahanan masing-masing daerah pada tingkat yang lebih kecil di wilayah suatu negara yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian survai. Dalam survai, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan angket. Umumnya, pengertian survai dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi (Singarimbun: 1987: 1), dan penelitian ini juga ditunjang wawancara mendalam. Adapun yang merupakan unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. 1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah desa Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Adapun lokasi ini dipilih atas pertimbangan bahwa: (a) desa Tunggulrejo merupakan desa yang cukup maju diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Jumantono, sehingga dampak positif maupun negatif masalah sosial politik, ekonomi yang berkembang diberbagai kota besar cepat sekali terasa, sehingga di bidang keamanan mulai tersakan imbas negatif dari perkotaan. (b) pola kepemimpinan dari aparat desa terasa sangat kondusif, akan tetapi peran dari generasi muda dalam mewujudkan ketahanan wilayah terasa belum optimal sehingga perlu dicari solusi yang baik. (c) karena adanya keterbatasan penulis sehingga denga pemilihan lokasi tersebut bisa lebih menghemat beaya, waktu, tenaga, sehingga penulis merasa lebih efisien. 2. Populasi dan Sampel 2.1. Populasi Menurut Sutrisno Hadi (1980: 70) populasi adalah “semua individu untuk siapa kenyataankenyataan yang diperoleh dari sampel hendak digeneralisasikan. Di desa Tunggulrejo terdapat 10 dusun dan setiap dusun minimal terdapat satu kepengurusan Karang Taruna. Adapun jumlah Karang Taruna di Tunggulrejo yaitu: di dusun Pandan 2 kepengurusan, dusun Dumeling 2, dusun Sanggrahan 2, dusun Segawe 2, dusun Sekluwih 1, dusun Tawun 1, dusun Temulus 4, dusun Tulakan Wetan 2, dusun Tulakanan Kulon 1 dan dusun Kendil 1 kepengurusan. Sedangkan Karang Taruna di tingkat desa Tunggulrejo berfungsi mengkoordinir Karang Taruna di Tingkat dusun dan mengkoordinir bila ada kegiatan-kegiatan di tingkat Desa. Oleh karena itu jumlah Karang Taruna di seluruh Tunggulrejo berjumlah 19 kepengurusan. Berhubung setiap Karang Taruna pengurus inti : (ketua, sekretaris dan bendahara) yang dijadikan responden, maka populasi seluruh pengurus Karang Taruna tersebut semuanya ada 97 orang. 2.2. Sampel Sampel dimaksudkan sebagai contoh yang bisa mewakili populasi. Yang dimaksud “mewakili” bukanlah merupakan duplikasi atau replika yang cermat melainkan sebagai “cermin” yang dapat dipandang menggambarkan secara maksimal keadaan populasi. (Sutrisno Hadi, 1980: 70). Adapun teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian adalah qouta sampel sebesar 13 kepengurus Karang Taruna yang diambil secara purposive di setiap dusun. Adapun setiap kepengurusan Karang Taruna terdiri tiga orang yaitu: Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang mewakili di setiap Dusun Kebayanan, kecuali untuk Dusun yang besar diambil 2 kepengurusan dan ditambah 1 kepengurusan untuk tingkat Desa Tunggulrejo. Akan tetapi, guna memudahkan perhitungan, maka angka tersebut dibulatkan ke atas. Sedangkan untuk untuk pembulatan dimaksud diambilkan dari pengurus Karang Taruna di tingkat desa 1 orang, sehingga jumlahnya menjadi 40 responden. Menurut Sutrisno Hadi (1980: 74)

198

PROSIDING

jumlah sampel yang banyak akan lebih baik bila dibanding jumlah sampel yang sedikit (over sampling is always better than under sampling). 3. Pengumpulan Data a. Kepustakaan Metode ini penulis gunakan untuk menelusuri teori-teori dari buku-buku maupun sumber tercetak lainnya yang berkaitan dengan dengan masalah penelitian ini. b. Kuesioner Yaitu dengan membagi-bagikan kuesioner sehubungan dengan masalah yang penulis teliti kepada responden, dengan maksud memperoleh data maupun tanggapan yang nantinya dianalisis, yang kemudian diambil kesimpulan akhir. c. Wawancara Mendalam Tokoh Formal dan Non Formal 1. Tokoh Formal Wawancara mendalam penulis lakukan untuk melengkapi data primer secara langsung kepada tokoh-tokoh terpilih yang terlibat secara langsung dalam memajukan wilayah dan merupakan tokoh-tokoh formal yaitu:kepala desa, sekretaris desa dan kaur pembangunan. 2. Tokoh Non Formal Sedangkan untuk tokoh nonformal yang penulis anggap mempunyai wawasan memadai dan cukup berpengaruh, diambil pemuka-pemuka pendapat/masyarakat (opinion leaders) dan pemuka agama yang ada di Tunggulrejo sebanyak 5 (lima) orang yang dipilih secara purposive. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden yang merupakan data primer. Sedangkan untuk melengkapi data primer tersebut, digunakan metode wawancara kepada tokoh-tokoh terpilih yang terlibat secara tidak langsung dalam memajukan wilayah yang di Tunggulrejo merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh (opinion leaders), dan pemuka-pemuka agama yang ada di Tunggulrejo sebanyak 5 (lima ) orang yang dipilih secara purposive. Dalam penelitian ini juga dilengkapi data primer dan data dokumenter yang menunjang penelitian ini kaitannya dengan komunikasi kepemimpinan dan ketahanan wilayah. 4. Analisis Data Sebagaimana dinyatakan Muhadjir (1998: 104) analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil opservasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahanan tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning). Dalam menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan data dokumenter, diinterpretasikan guna dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Kemudian dilakukan simpulan-simpulan guna menjawab permasalahan penelitian yang ada. Sedangkan pengkategorian efektif atau tidaknya komunikasi kapemimpinan di sini dibedakan menjadi: a) b) c) d)

Sangat efektif Efektif Tidak tahu/tidak menjawab Kurang efektif

Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila, 2008

199

e) Tidak efektif ad. a. Efektif Adapun dikategorikan sangat efektif apabila: 1). terciptanya kedekatan secara psikologis antara masyarakat dan pemimpin sangat baik 2). pemimpin sangat concern terhadap aspirasi masyarakat, 3). tiadanya konflik tersebung di antara aparat sendiri maupun dengan masyarakat, 4). keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga keamanan wilayah, 5). aparat bertindak adil terhadap masyarakat, 6). empati pemimpin sangat baik dan tidak emosional, 7). komunikasi yang dipakai aparat desa sangat mudah dipahami masyarakat, 8). tidak ada sama sekali tindak kriminal oleh masyarakat, 9). tidak ada sama sekali pencurian yang diderita masyarakat, 10). Tidak ada sama sekali konflik secara fisik di dalam masyarakat, 11). aparat desa sangat dapat menjadi panutan mempunyai terhadap masyarakat, 12). aparat desa mempunyai kecakapan yang sangat baik dalam memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan, 13). ketaatan masyarakat terhadap hal-hal yang telah diputuskan bersama sangat tinggi, 14). terciptanya suasana harmonis sangat baik sekali, 15). aparat desa senantiasa memberikan pelayan yang sangat baik kepada masyarakat. ad. b. Efektif Adapun dikategorikan efektif apabila: 1). terciptanya kedekatan psikologis antara masyarakat secara baik, 2). aparat desa concern terhadap kepentingan masyarakat, 3). kecilnya konflik terselubung dalam masyarakat, 4). keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga wilayahnya, 5). aparat desa bertindak adil terhadap masyarakat. 6). pemimpin mempunyai empati yang baik dan tidak emosional, 7). komunikasi yang dipakai antara pemimpin dan masyarakat mudah dipahami, 8). Tidak ada tindak kriminal yang dilakukan masyarakat, 9). pencurian yang diderita oleh masyarakat sangat kecil, 10). konflik yang bersifat fisik dimasyarakat relatif kecil, 11). aparat desa dapat menjadi panutan masyarakat secara baik, 12). aparat desa mempunyai kecakapan yang baik dalam memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat, 13). ketaatan masyarakat terhadap hal-hal yang telah diputuskan cukup baik, 14). terciptanya suasana harmoni di masyarakat secara baik, 15). aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. ad. c. Tidak tahu/tidak menjawab Adapun dikategorikan tidak berpendapat apabila responden tidak bisa memberikan penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. ad. d. Kurang efektif Adapun dikategorikan tidak efektif apabila: 1). terciptanya kedekatan psikologis antara parat desa dengan masyarakat relatif kecil, 2). concern aparat desa terhadap aspirasi masyarakat relatif kecil, 3). adanya konflik terselubung antara aparat desa dengan masyarakat, 4). tidak terlibatnya masyarakat dalam menjaga keamanan, 5). aparat desa sering bertindak tidak adil terhadap masyarakat, 6). empati pemimpin rendah dan sering emosional, 7). komunikasi yang dipakai aparat desa sulit dipahami masyarakat, 8). banyak tindak kriminal yang dilakukan masyarakat, 9). banyak pencurian yang dilakukan masyarakat, 10). konflik yang bersifat fisik banyak terjadi dimasyarakat, 11). aparat desa kurang bisa dijadikan panutan masyarakat, 12). aparat desa kurang cakap dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, 13). ketaatan masyarakat terhadap hal-hal yang telah diputuskan rendah, 14). jarang tercipta keharmonisan di masyarakat, 15). aparat desa jarang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. ad e). Tidak efektif Adapun dikategorikan sangat tidak efektif apabila: 1). sama sekali tidak tercipta kedekatan psikologis antara masyarakat dan aparat desa, 2). aparat desa sama sekali tidak tidak concern terhadap aspirasi masyarakat, 3). banyak sekali antara konflik terselubung karena ketidakpuasan

200

PROSIDING

masyarakat terhadap aparat desa, 4). masyarakat tidak pernah terlibat dalam menjaga keamanan, 5). aparat desa senatiasa bertidak tidak adil terhadap masyarakat, 6) empati pemimpin sangat rendah dan sering emosional, 7). komunikasi yang dipakai aparat desa tidak bisa dimengerti oleh masyarakat, 8). banyak sekali tindak kriminal di masyarakat, 9) sering sekali terjadi pencurian yang diderita masyarakat, 10). banyak sekali konflik secara fisik dalam masyarakat, 11). aparat sama sekali tidak bisa dijadikan panutan masyarakat, 12). pemimpin sama sekali tidak mempunyai kecakapan yang baik dalam memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan, 13). tidak ada sama sekali ketaatan masyarakat terhadap hal-hal yang telah diputuskan bersama, 14). tidak pernah tercipta suasana hamonis di kalangan aparat maupun dengan masyarakat, 15). aparat desa sering sekali tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS Efektifitas Komunikasi Aparat Desa Di bawah ini dipaparkan analisis hasil penelitian tentang Efektifitas Komunikasi Antara Aparat Desa Dengan Pengurus Karang Taruna Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah. Adapun yang menjadi variabel penelitian meliputi: tingkat kepercayaan responden terhadap aparat desa, aparat desa peduli (concern) tidaknya terhadap kepenting publik, bagaimana aparat desa dalam menangani konflik, bagaimanan demokratisasi mewarnai kepemimpinan aparat desa dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan, apakah komunikasi yang dilakukan aparat desa mempunyai unsur manfaat bagi responden dalam kaitannya dengan mewujudkan ketahanan Wilayah bidang keamanan, bagaimana empati aparat desa terhadap responden, bagaimana tingkat keadilan aparat desa dalam menangani konflik, bagaimana penilaian responden terhadap tingkat kejujuran aparat desa dalam menangani konflik, dan bagaimana pandangan responden terhadap keberadaan budaya aman di pedesaan. Oleh sebab itu di sini diungkapkan bagaimana efektifitas komunikasi yang dilakukan oleh aparat desa. Sebab dalam sebuah organisasi baik kemasyarakatan maupun pemerintahan proses komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan mempunyai dampak yang sangat besar, dalam mencapai tujuan sebuah organisasi yang dipimpinnya. Dalam konteks ini bagaimana tanggapan yang diberikan oleh pengurus Karang Taruna kaitannya dengan proses komunikasi yang bertujuan mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan. Maka untuk lebih jelasnya bisa disimak dalam paparan tabel berikut. Tabel: 1 Efektifitas Komunikasi Aparat Desa Komunikasi yang dilakukan aparat desa sudah efektif dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan. 1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Tidak tahu/tidak menjawab 4. Kurang setuju 5. Tidak setuju JUMLAH Sumber: Angket 1 nomor 2

Jumlah

No.

Frekwensi 5 20 1 10 4 40

Persentase 12,5 50,0 2,5 25,0 10,0 100,0

Dari paparan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa proses komunikasi yang dikembangkan aparat desa ternyata dalam kategori efektif guna mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan. Hal ini bisa dilihat pada jawaban yang sangat setuju dan bila ditambah dengan yang setuju maka berjumlah 62,5%. Sedangkan yang kurang setuju dan tidak setuju bila dijumlahkan sebesar 35% yang berarti persentasenya tergolong cukup memadai. Oleh karena itu aparat desa dituntut untuk lebih meningkatkan efektifitas komunikasi dengan cara lebih meningkatkan empati kepada masyarakat, bahasa yang mudah dipahami, lebih demokratis dan peduli (concern) terhadap Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila, 2008

201

kepentingan publik. Kemudian juga diketahui bahwa aparat desa mempunyai empati yang baik dan memperoleh tingkat kepercayaan ayang cukup baik di kalangan warga masyarakat. Demikian pula dalam menanganai konflik yang ada aparat desa dinilai cukup adil dan apa yang dikomunikasikan oleh aparat desa dinilai cukup bermanfaat dan dalam menumbuhkan suasana demokrasi juga cukup baik. Selain itu, bentuk-bentuk komunikasi formal yang ditunjang secara non formal dan secara rutin dilakukan oleh aparat desa diharapkan akan lebih meningkatkan efektifitasnya. Sementara itu, jalinan kerja sama dengan pengurus-pengurus Karang Taruna yang semakin baik tentunya juga akan bisa meningkatkan efektifitas dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan. Sebab penduduk Tunggulrejo mayoritasnya adalah generasi muda, maka keterlibatan langsung dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan akan bisa dikaitkan dengan pengurus Karang Taruna. Demikian pula dengan pemberdayaan opinion leaders yang ada di setiap dusun perlu lebih dioptimalkan, sebab masalah ketahanan wilayah bidang keamanan akan bisa baik apabila keterlibatan masyarakat secara aktif terlibat di dalamnya. Pola Komunikasi Aparat Desa Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, yang dengan sendirinya dalam berkomunikasi penggunaan komunikasi antar pribadi masih sangat dominan. Sehingga tidak mengherankan bahwa sifat pateralistik masih melekat di dalamnya. Berkenaan dengan hal tersebut bagaimana bentuk komunikasi yang dirasakan paling efektif bagi pengurus Karang Taruna bisa diketahui dalam paparan tabel berikut. Tabel: 2 Efektifitas Komunikasi Formal Dan Non Formal Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah Bidang Keamanan No.

Komunikasi formal yang ditunjang non formal. 1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Tidak tahu/tidak menjawab 4. Kurang setuju 5. Tidak setuju JUMLAH Angket: 1 nomor 7

Jumlah Frekwensi Persentase 16 40,0 20 50,0 1 2,5 2 5,0 1 2,5 40 100,0

Dengan melihat data tersebut terlihat jelas mayoritas responden menilai bahwa pola komunikasi antara aparat desa dengan pengurus Karang Taruna dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan akan lebih efektif apabila dilakukan secara formal yang ditunjang oleh pola komunikasi non formal. Sebab bila penekannya hanya pada pola komunikasi formal saja akan terasa kaku dan saklek, demikian halnya apabila komunikasi non formal saja yang dikedepankan maka akan mengesankan tidak serius bagi pengurus Karang Taruna maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu aparat desa dituntut untuk menggunakan gabungan dari kedua pola komunikasi tersebut. Menurut salah seorang nara sumber pendekatan gabungan tersebut memang sangat cocok dalam mengahadapai generasi muda, sebagai contoh mengadakan pendekatan kepada pribadi-pribadi yang suka mabuk-mabukan beberapa waktu yang lalu hasilnya memang terasakan. Kondisi ini semakin menciptakan suasana yang kondusif karena aparat desa berasal dari daerah itu sendiri dan dalam melakukan proses komunikasi dengan responden mempunyai empati yang sangat baik, yaitu sebesar 82,5% (sumber: angket H nomor 6). Karena dengan adanya empati aparat desa tidak semata-mata bertindak melarang, akan tetapi dibalik itu aparat desa menyelami faktor apa yang menjadi penyebabnya, sudah seberapa jauh dia melakukan mabuk-mabukan, dan yang lebih penting lagi bisa memberikan pemahaman yang positif sehingga dirinya sadar tanpa merasa mendapat tekanan dari siapa-siapa. Demikian pula dengan pendekatan tersebut di atas,

202

PROSIDING

terwujudnya mungkin.

keamanan maupun tiadanya tindakan kriminal lainnya bisa ditekan semaksimal

Evaluasi Dalam realitasnya terciptanya ketahanan wilayah bisa terwujud dengan baik, apabila segenap lapisan masyarakat terlibat di dalamnya. Sebab terwujudnya suatu ketahanan wilayah bukan hanya dibebankan pada lapisan masyarakat tertentu, walaupun disadari peran pemimpin sebagai motor terwujudnya ketahanan wilayah bidang keamanan sangat besar. Dalam konteks inilah maka generasi muda dituntut untuk lebih pro aktif keterlibatnya dalam mewujudkan hal tersebut, sebab di satu sisi generasi muda merupakan pelaku langsung suatu daerah terwujud ketahanan wilayah yang handal atau bisa pula sebaliknya. Oleh karena itulah aparat desa selaku pemimpin yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun generasi muda yang terwakili lewat pengurus Karang Taruna agar mampu melakukan komunikasi secara efektif. Untuk menciptakan efektifitas komunikasi, audien harus merasakan manfaatnya baik selaku invidu maupun dalam konteks yang lebih luas dari komunikasi yang dikembangkan aparat desa. Oleh sebab itu aparat desa dituntut untuk memahami aspek-aspek psikologis maupun pola pikir masyarakatnya, agar apa yang disampaikan mudah dipahami. Dari segi kepemimpinan, perilaku nyata dari aparat desa merupakan contoh konkrit yang sangat mudah dipahami dan dijadikan panutan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso dan tut wuri handayani merupakan perilaku yang senantiasa melekat dalam jiwa aparat desa dan senantiasa dituntut oleh masyarakat. Oleh sebab itulah dalam memecahkan konflik sosial yang muncul di masyarakat pun harus bisa bertindak bijaksana dan adil. Di sisi lain yang menarik untuk diperhatikan adalah karena aparat desa merupakan figur yang dinilai menempati jabatan sangat mulia, dengan sendirinya logis sekiranya aparat desa harus mempunyai kepedulian yang besar (concern) terhadap kepentingan publik. Bahkan dalam konteks yang lebih luas aparat desa harus dengan senang hati apabila harus membantu bila diminta menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi. Oleh karena itu tingkat kepercayaan yang begitu tinggi diberikan oleh masyarakat merupakan ”amanah” yang harus diemban dengan baik. Disinilah kelebihannya, dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan aparat desa akan dengan sangat luwes bisa menggunakan pendekatan formal dan non formal, karena hasilnya akan lebih efektif. Demikian halnya dengan adanya konflik terpendam yang sangat kenthal mewarnai kehidupan dari aspek keagamaan, maupun pasca pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun, kedua pendekatan tersebut diatas apabila dilakukan dengan frekwensi yang memadai akan membuahkan hasil yang baik dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan. Keterlibatan tokoh formal maupun non formal dan pengurus Karang Taruna dalam mewujudkan rendahnya konflik-konflik terpendam merupakan sesuatu yang harus dengan segera diadakan, agar konflik terpendam tersebut memperoleh penyelesaian yang baik dengan pendekatan yang persuasif dan demokratis. Untuk lebih meningkatkan efektifitas komunikasi dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan sarana komunikasi institusional (kenthongan) perlu dimasyarakatkan dan dioptimalkan. Oleh karena itu adanya asumsi bahwa desa itu aman tidak berlaku lagi, dan harus lebih memfokuskan pada pendekatan rasional. Walaupun dalam Monografi Desa angka pencurian dan konflik fisik adalah nol, akan tetapi beberapa sumber mengakui bahwa akhir-akhir ini sering terjadi pencurian. Sebab dalam kurun waktu enam bulan ini, 6 kasus pencurian terjadi di Tunggulrejo, yaitu: pencurian kabel listrik di dukuh Dayakan, pencurian sepeda motor di dukuh Gembong, pencurian pompa air di dukuh Kuthan, pencurian kabel listrik di Swareng dan pencurian TV maupun sepeda motor di Kuthan adalah bukti nyata bidang keamanan mulai terganggu. Selain itu, setiap ada keramaian di malam hari (Campur Sari, Dangdut) hampir bisa dipastikan diwarnai adanya konflik fisik, yang kesemuanya itu merupakan tantangan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila, 2008

203

SIMPULAN Akhir-akhir ini di daerah pedesaan sering dijumpai munculnya konflik sosial yang akhirnya mengakibatkan rentannya ketahanan wilayah suatu daerah. Adanya kondisi tersebut menuntut aparat desa menjalin komunikasi secara efektif dengan Karang Taruna agar tercipta ketahaan wilayah yang baik. Berdasarkan paparan dari pembahasan di muka, akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Komunikasi antara aparat desa dengan pengurus Karang Taruna dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan secara umum ternyata dalam kategori efektif. Adapun tingkat efektifitasnya adalah cukup tinggi. Efektifitas komunikasi tersebut tercipta karena dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketahanan wilayah bidang keamanan, aparat desa selalu menggunakan pendekatan formal dan juga pendekatan non formal yang dilakukan secara persuasif. Sedangkan adanya tindak-tindak kriminal (pencurian) yang akhirakhir ini mulai menimpa masyarakat, aparat desa dituntut untuk meningkatkan efektifitas komunikasinya dengan pengurus Karang Taruna dan seluruh komponen masyarakat untuk menghidupkan/mengoptimalkan lagi sarana-sarana yang ada Adanya pemahaman terhadap budaya aman yang sebelum ini dirasakan oleh warga masyarakat dengan menyatakan bahwa “desa itu aman dan tidak perlu diusahakan keamannannya karena masyarakatnya relatif homogen“ ternyata sudah tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, terwujudnya ketahanan wilayah bidang keamanan harus diusahakan/diciptakan, sebab bentuk dan corak tindak kriminal semakin beraneka ragam. Untuk mengantisipasi merebaknya pencurian dan tindak kriminal lainnya pemanfaatan Poskamling perlu diaktifkan lagi, karena dengan mengaktifkan ronda akan bisa menekan pencurian dan menumbuhkan perasaan ikut serta memiliki dalam menjaga ketahanan wilayah bidang keamanan daerahnya. Oleh karena itu sarana komunikasi tradisional juga harus difungsikan lagi, agar nuansa kehidupan di malam hari terasa memberi rasa aman dan tenteram masyarakat. Berkenaan dengan pencegahan konflik sosial secara dini, pengambilan keputusan secara sepihak (tidak melalui proses musyawarah yang demokratis) oleh aparat desa, sejauh mungkin harus dihindari. Untuk itu aparat desa dituntut untuk bersikap lebih demokratis. Tiadanya pertandingan sepak bola antar dusun setiap menjelang tanggal 17 Agustus (hari Kemerdekaan) walaupun menurut beberapa nara sumber merupakan langkah yang tepat, karena bisa meniadakan konflik fisik yang sifatnya horizontal, akan tetapi ternyata sebagian besar pengurus Karang Taruna tidak setuju apabila pertandingan sepak bola ditiadakan. Dengan demikian dalam kaitannya dengan ketahanan wilayah bidang keamanan, pengambilan keputusan harus dilakukan secara demokratis agar generasi muda yang dimakili oleh pengurus Karang Taruna merasa ikut memiliki terhadap permasalahan yang telah diputuskan. SARAN Untuk lebih meningkatkan efektifitas komunikasi antara aparat desa dengan pengurus Karang Taruna dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan, maka faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah: (1) adanya pola komunikasi formal yang ditunjang secara non formal oleh aparat desa perlu dikembangkan, (2) penyelesaian masalah dengan cara-cara yang persuasif yang ditunjang oleh empati yang lebih baik dari aparat desa perlu mendapat perhatian yang lebih baik lagi, (3) terciptanya suasana yang demokratisasi yang lebih baik perlu dikembangkan oleh aparat desa, (4) adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap aparat desa perlu dipertahanan dan ditingkatkan , (5) penanganan konflik yang jujur, adil dan bijaksana yang ada di masyarakat dari aparat desa, (6) dan aparat desa harus senantiasa mempunyai perhatian terhadap kepentingan publik -- yang kesemuanya itu merupakan bukti nyata yang merupakan faktor-faktor yang haruis senantiasa dijadikan acuan aparat desa dalam meningkatkan terwujudnya ketahanan wilayah bidang keamanan.

204

PROSIDING

DAFTAR PUSTAKA Ahmadi, H. Abu. 1999. Psikologi Sosial. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta Anonim. Tanpa Tahun. Pedoman Karang Taruna Dan Kegiatan Karang Taruna Jawa Tengah. Depari, Eduard dan Colin MacAndrews. 1978. Peranan Komunikasi MassaDalam Pembangunan. Gadjah Madja University Press. Yogyakarta. Effendy,Onong U. 1981. Komunikasi dan Modernisasi. Emery, Eriyanto.

Penerbit Alumni.Bandung.

Edwin.1968 . Introduction to Mass Communications. Toronto. 1999. Metodologi Rosdakarya. Bandung.

Polling

Memberdayakan

Second Edition. New York.

Suara

Rakyat.Penerbit PT.

Gerungan, W.A. 1988. Psikologi Sosial. Penerbit P.T. Eresco. Bandung. Hadi, Sutrisno. 1980. Metodologi Research. Jlid 1. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Sosial UGM. Yogyakarta. Hunsaker, Philip L. dan Anthony J. Alessandra. 1986. Seni Komunikasi Bagi Para Pemimpin. Penerbit Kanisius. Yokyakarta. Korten, D.C. dan Sjahrir.1988. Jakarta.

Pembangunan Berdimensi Kerakyatan.Penerbit Yayasan Obor.

Liliweri, Alo. 1994 Komunikasi Verbal dan Nonverbal. Bandung.

Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

……………….1997. Komunikasi Antar Pribadi. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. Muhajir, H.Noeng. 1998. Yogyakarta.

Metodologi Penelitian Kwalitatif.1993.

Penerbit Rake Sarasin.

Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. 1996. Komunikasi Antar Budaya. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Nimo, Dan.1993. KomunikasiPolitik. Penerbit PT Rosdakarya. Bandung. Susanto, Astrid S. 1977. Komunikasi Kontemporer. Penerbit Binacipta Bandung. ………………1977. Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek. Jilid 1.Penerbit Binacipta. Bandung. Schramm, Wilbur. 1955. The Process and Effects of Mass Communication.University of Illiois. Urbana. Siagian, Sondang P. 1994. Teori Dan Praktek Kepemimpinan. Penerbit Rineka Cipta. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Editor). 1995. Metode Penelitian Survai. LP3S. Jakarta. Usman,

Sunyoto. 1998. Yogyakarta.

Pembangunan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat.Pustaka Pelajar.

Yin, Robert K. 1995. Studi Kasus Desain Dan Metode. (terjemahan M.Djauzi Mudzakir). Rajawali Pers. Jakarta. Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila, 2008

205

JURNAL Ketahanan Nasional. Nomor V (20.Agustus 2000). Penerbit Program Studi Ketahanan Nasional Program Pascasarjana - UGM. Ketahanan Nasional. Nomor V (3) Desember 2000. Penerbit Program Studi Ketahanan Nasional - Program Pascasarjana - UGM. MAJALAH Prisma, No.III Tahun 1974 SURAT KABAR Harian Kompas, 19 Oktober1978

206

PROSIDING