ALTERNATIF PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

ALTERNATIF PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL Achmad Fachruddin Syah Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura Jl Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan Madura E-mail:[email protected]

ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber kekayaan alam yang sangat besar, yang salah satunya adalah di bidang kelautan dan perikanan. Potensi di bidang kelautan dan perikanan belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaannya. Perubahan paradigma ini mencakup perubahan pandangan bahwa laut adalah milik bersama seluruh rakyat dan bahwa negara sebagai wakil dari seluruh rakyat memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang cerdas dan cukup, teknologi yang handal dan memadai, iklim pasar yang kondusif serta menjaga agar sumber daya laut ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kata kunci: kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, perubahan paradigm PENDAHULUAN Pangan merupakan kebutuhan dan hak dasar dari setiap manusia. Ketahanan pangan adalah akses setiap orang sepanjang waktu pada pangan yang cukup jumlahnya, bermutu dan aman untuk hidup sehat (World Food Summit, 1996 dalam Jaya, 2009). Sedangkan menurut UU No 7 tahun 1996, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pangan meliputi komoditas tanaman, peternakan dan perikanan; yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan baku mutu perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman. Menurut Hariyadi (2011), aspek ketahanan pangan meliputi tiga hal yaitu: (1). Ketersediaan pangan, yang meliputi: kecukupan jumlah, kecukupan mutu, kecukupan gizi dan keamanan, (2). Keterjangkauan, yang meliputi: keterjangkauan fisik, ekonomi dan sosial, kesesuaian dengan referensi, kesesuaian kebiasaan dan budaya dan kesesuaian dengan kepercayaan, (3). Kecukupan Konsumsi, yang meliputi: kecukupan asupan (intake), kualitas pengolahan pangan, kualitas sanitasi dan higiene, kualitas air dan kualitas pengasuhan anak.

Artikel ini telah di presentasikan pada Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi 2012 Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Juni 2012

PERMASALAHAN PANGAN Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya. Situasi ketahanan pangan di negara Indonesia masih lemah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: (a) jumlah penduduk rawan pangan (tingkat konsumsi < 90% dari rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan sangat rawan pangan (tingkat konsumsi <70 % dari rekomendasi) masih cukup besar, yaitu masing-masing 36,85 juta dan 15,48 juta jiwa untuk tahun 2002; (b) anak-anak balita kurang gizi masih cukup besar, yaitu 5,02 juta dan 5,12 juta jiwa untuk tahun 2002 dan 2003 (Khomsan, 2003) Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Pada tahun 1930, penduduk dunia hanya 2 miliar dan 30 tahun kemudian pada tahun 1960 baru mencapai 3 miliar. Lonjakan penduduk dunia mencapai peningkatan yang tinggi setelah tahun 1960, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk tahun 2000an yang mencapai kurang lebih 6 miliar orang, tentu saja dengan pertumbuhan penduduk ini akan mengkibatkan berbagai permasalahan diantaranya kerawanan pangan. Di Indonesia, permasalah pangan tidak dapat dihindari, walaupun sering disebut sebagai negara agararis yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Kenyataannya masih banyak kekurangan pangan yang melanda Indonesia, hal ini seiring dengan meningkatnya penduduk. Bahkan dua peneliti AS pernah menyampaikan bahwa pada tahun 2100, penduduk dunia akan mengahadapi krisis pangan (Nasoetion, 2008). Bertambahnya penduduk bukan hanya menjadi satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan nasional. Berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri, telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang pangan. Menurut Jaya (2009), beberapa permasalahan pangan di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Inkonsistensi dan sinergi kebijakan ketahanan pangan antar sektor dan antar pusat maupun daerah. (2) Program ketahanan pangan yang sesuai dan bisa diandalkan untuk pencapaian target MDGs. (3) Pengembangan teknologi, SDM dan kelembagaan bagi ketahanan pangan. (4) Produksi dan produktivitas pangan rendah. (5) Efisiensi distribusi, perdagangan dan pemasaran produk pangan antar waktu dan wilayah. (6) Rendahnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang terkait dengan tingginya kemiskinan dan pengangguran. Artikel ini telah di presentasikan pada Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi 2012 Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Juni 2012

(7) (8) (9) (10)

Rendahnya konsumsi pangan Mutu gizi pangan penduduk, terutama kelompok rawan dan miskin. Keamanan pangan, terutama penggunaan bahan berbahaya. Pengetahuan dan perilaku penganekaragaman pangan yang belum memadai.

Sedangkan menurut Sucipto (2012), pemenuhan pangan rakyat bukan soal sederhana. Apalagi, pangan menjadi obyek spekulasi dan liberalisasi. Diskursus konsep ketahanan pangan (food security) dan kedaulatan pangan (food soveranity) untuk memenuhi pangan sedang terjadi. Pangan juga terkait ketersediaan ( availability), keterjangkauan (accessibility), penerimaan (acceptability), dan simbul kesejahteraan rakyat (people’s welfare). Pembebasan bea masuk yang ditetapkan pemerintah selama setahun untuk 57 pos tarif komoditas beras, gandum, kedelai, bahan baku pupuk dan pakan ternak tahun 2011 mendorong impor pangan. Susu impor 90% kebutuhan, gula 30%, garam 50%, gandum 100%, kedelai 70%, daging sapi 30%. Padahal kecuali gandum, pangan di atas bisa diproduksi dalam negeri. Tiga kemungkinan terjadinya krisis pangan. Pertama, produksi lebih kecil dari konsumsi. Kedua, produksi lebih dari konsumsi, tetapi secara fisik tidak terdistribusi pada konsumen karena infrastruktur tidak mendukung meski daya beli konsumen menjangkau. Ketiga, produksi lebih dari konsumsi dan secara fisik dapat terdistribusi ke konsumen, namun harga tidak terjangkau konsumen. POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di bidang kelautan dan perikanan. Lautan Indonesia adalah Marine Mega Biodiversity terbesar di dunia: 8500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. SDI meliputi ikan pelagis, demersal, ikan karang, udang, lobster dan cumicumi.Total potensi lestari 6.409.210 ton/tahun, produksi 4.069.420 ton/tahun, tingkat pemanfaatan 63,49% (LIPI-BRKP, 2001). Kalau potensi ini dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka pasti akan memberikan kesejahteraan bagi warganya. Sebagai sebuah gambaran tentang luas perairan dan panjang garis pantai Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1. Luas Perairan dan Panjang Garis Pantai Indonesia Luas Laut Indonesia 5.8 juta km2 Luas Perairan Kepulauan 2.3 juta km2 (Laut Nusantara ) Luas Perairan Teritorial 0.8 juta km2 Luas Perairan ZEE Indonesia 2.7 juta km2 Panjang Garis Pantai Indonesia 81290 km Sumber: Dishidros TNI AL, 1987

Luasnya perairan menggambarkan luasnya “lahan” bagi perikanan tangkap, sedang panjang garis pantai menggambarkan area budidaya kelautan. Namun demikian,


menurut data dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tingkat exploitasi sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tidak sama. Tabel 2. Tingkat Exploitasi Sumber Daya Ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa ada kawasan yang sudah “overfishing”, misalnya di Laut Jawa. Hal ini menyebakan penghasilan nelayan di kawasan itu menjadi relatif rendah. Hal lain yang juga menambah masalah yaitu di Laut Jawa jumlah nelayannya adalah yang terbanyak. Sementara kawasan yang masih “Underexploited” atau “Moderate” adalah di kawasan yang relatif jauh, sulit dijangkau atau bergelombang besar misalnya di Laut Banda atau Samudra Hindia (Barat Sumatera), sehingga umumnya baru dinikmati nelayan berteknologi tinggi yang umumnya dikuasai oleh pemodal asing. Dengan kondisi yang berbeda tersebut mengakibatkan volume hasil tangkapan di laut menjadi bervariasi. Tabel 3 menunjukkan distribusi volume produksi perikanan tangkap menurut provinsi, yaitu dari hasil yang dilaporkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.


Tabel 3. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Propinsi

Sumber : DKP (2007): Analisis Data Kelautan dan Perikanan 2007

Tabel 4 menunjukkan data serupa untuk perikanan budidaya, yang hasil total di Indonesia mencapai 3,2 juta ton pada tahun 2007, sedangkan Tabel 5 menunjukkan potensi perikanan budidaya. Dengan menggabungkan Tabel 4 dan Tabel 5 memberikan kemungkinan akan didapatkan data produktifitas lahan perikanan di tiap tempat, yang mungkin berkorelasi dengan kemampuan sumber daya manusia, teknologi yang digunakan serta faktor alam.


Tabel 4. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi



Tabel 5. Potensi Lahan Budidaya di Indonesia Menurut Provinsi


Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Amhar (2009) dengan menggunakan Tabel 3 sampai dengan Tabel 5 dapat diketahui bahwa total produksi perikanan di Indonesia adalah pada kisaran 7,9 juta ton. Andaikata ini hanya dikonsumsi oleh kebutuhan domestik 230 juta rakyat Indonesia, maka konsumsi ikan per kapita adalah sekitar 34 kg per tahun atau hampir 100 gram per hari. Karena sekitar 854 ribu ton (11% dari total) diekspor dalam berbagai jenis komoditas (Tabel 6), maka ketersediaan ikan perkapita adalah sekitar 30 kg per tahun, atau 85 gram per hari. Semua data DKP ini sesuai dengan data BPS, yaitu konsumsi ikan dan udang baik segar maupun diawetkan pada tahun 2005 adalah 0,765 kg per minggu (sebanding sekitar 100 gram per hari), jauh lebih tinggi dari konsumsi daging sapi dan ayam yang hanya 0,082 kg per minggu. Sedang dari sisi pengeluaran perkapita sebulan untuk ikan Artikel ini telah di presentasikan pada Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi 2012 Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Juni 2012

adalah Rp. 12.881,- pada tahun 2005, sementara untuk daging adalah Rp. 6.716,- Jadi kalau dihitung dengan rupiah, nilai rata-rata produk ikan adalah sekitar Rp. 4000 / kg sehingga nilai total produk perikanan Indonesia adalah sekitar Rp. 31,6 Trilyun. Bila dibandingkan secara internasional, produk perikanan Indonesia baru sekitar 10% dari Cina – negara yang lebih banyak mencari ikan di perairan Internasional (Tabel 7). Tabel 6. Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditi Utama

Tabel 7. Volume Produksi Perikanan Dunia Menurut Negara

Amhar (2009) juga menambahkan bahwa produk kelautan baru memasukkan revenue sekitar 2,3 Milyar US$ per tahunnya. Andaikata semuanya diekspor, nilainya bisa mencapai 20,9 Milyar US$. Namun karena 89% adalah pasar dalam negeri dalam rupiah, dan sudah didapatkan nilainya hanya setara dengan Rp. 31,6 Trilyun, maka bila Artikel ini telah di presentasikan pada Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi 2012 Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Juni 2012

angka export dan domestik ini digabungkan, dengan kurs Rp. 10.000 / US$, didapatkan angka total Rp. 54,6 Trilyun. Nilai ini adalah nilai yang mengalir di rumah tangga nelayan dan perusahaan perikanan yang untuk perikanan tangkap maupun budidaya mencapai 2,3 juta buah. Jadi angka rata-rata penghasilan mereka per tahun adalah setara Rp. 23,7 juta per rumah tangga. Bila setiap rumah tangga nelayan terdiri dari 4 anggota keluarga, maka penghasilan perkapita mereka adalah Rp. 5,9 juta per tahun atau atau Rp. 16.260,- per hari. Kalau menurut standar Bank Dunia, angka penghasilan di bawah 2 US$ (Rp. 20.000) per hari adalah sudah di bawah garis kemiskinan. Kenyataannya memang nelayan sering merupakan yang termiskin dalam strata sosial di Indonesia, bahkan lebih memiriskan lagi. Kondisi ini terjadi dimungkinkan karena tiga hal pokok yaitu: (1) distribusi kemampuan modal dan teknologi nelayan sangat timpang. Sebagian besar nelayan adalah nelayan bermodal kecil, tidak terdidik, lemah teknologi, mudah goncang oleh perubahan cuaca maupun kenaikan harga bahan bakar, dan terindas oleh rentenir dan lintah darat. (2) distribusi sebaran wilayah nelayan yang tidak merata, sehingga di suatu lokasi sudah overfishing maupun alamnya telah rusak akibat pencemaran maupun penggunaan teknik penangkapan ikan yang merusak, namun di lokasi lain masih kurang tergali, atau justru dimanfaatkan oleh illegal fishing asing berteknologi tinggi, yang patroli angkatan laut tidak mampu mencegahnya. (3) sistem pasar yang hanya menguntungkan pengusaha perikanan besar, yang umumnya milik asing, tetapi tidak menguntungkan para nelayan, negara maupun konsumen akhir. Sedangkan yang masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan tidaklah signifikan, yakni hanya pada kisaran 200 Milyar Rupiah (Tabel 8). Tabel 8. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan dan Perikanan


Dengan ini semua, maka kiranya diperlukan suatu alternatif manajemen pengelolaan perikanan yang dilandasi oleh perspektif yang agak berbeda. ALTERNATIF MANAJEMEN PENGELOLAAN Beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dalam hal pengelolaan kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang ketahanan pangan diantaranya adalah: 1. Sumber Daya Laut adalah milik bersama Berdasarkan pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, sumber daya alam yang menguasai orang hajat hidup orang banyak pada hakekatnya tidak bisa dimiliki perorangan, dan seharusnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Jalan raya, mata air di daerah tandus, sumber api abadi dan sejenisnya, harus dimiliki bersama oleh manusia. Laut memiliki banyak fungsi, baik sebagai jalan raya, sebagai habitat bagi mahluk air, maupun sebagai sumber energi dan mineral. Oleh karena itu laut harus ditetapkan sebagai milik bersama. Karena itu tidak boleh ada dominasi penguasaan laut oleh mereka yang memiliki teknologi tinggi. Tidak seperti selama ini, mereka yang memiliki pukat harimau, ditambah dengan teknologi sonar dan GPS untuk mencari ikan, ditambah dengan pabrik pengolahan ikan terapung, dapat mengeruk ikan sebanyak-banyaknya, sehingga praktis nelayan-nelayan kecil tidak kebagian apa-apa. Untuk itu negara mesti mengatur agar kompetisi berjalan sehat, misalnya nelayan berteknologi tinggi hanya boleh beroperasi di area yang nelayan sederhana tidak sanggup mencapainya. Namun sistem konsesi semacam ini tetap harus diawasi dengan ketat, jangan sampai secara keseluruhan merusak ekosistem dan merugikan rakyat sebagai pemilik hakiki dari area laut itu. 2. Negara mengatur agar tersedia SDM kelautan dan perikanan dalam jumlah yang cukup dan cerdas. Pada saat yang sama, negara memberdayakan para nelayan-nelayan kecil dengan pendidikan yang gratis atau murah, mensubsidi upgrade teknologi yang dipakai, hingga memberikan pinjaman modal tanpa bunga sehingga mereka juga dapat meningkatkan produktifitasnya. Semua ini tetap dengan menghitung keberlanjutan sumber daya laut yang ada, sehingga overfishing dapat dihindarkan. Bila mana di suatu wilayah jumlah nelayan tangkap sudah terlalu banyak, maka negara harus melakukan upaya konversi mereka sehingga menjadi nelayan budidaya, atau masuk ke industri pasca panen. 3. Negara mendorong agar tersedia teknologi kelautan dan perikanan yang handal dan memadai Dominasi kapal-kapal asing yang berteknologi tinggi harus diatasi dengan upaya negara mendorong penguasaan dan alih teknologi kelautan dan perikanan sehingga tidak lagi didikte oleh korporasi asing. Banyak sekali teknologi yang terkait di sini, yang memerlukan kerja keras para peneliti dan perekayasa. Teknologi itu mulai dari rancang bangun kapal, alat navigasi, elektronika telekomunikasi, alat penerima citra satelit pendeteksi keberadaan ikan, sonar, jaring pukat harimau, hingga pabrik pengolah ikan terapung.


Mereka yang berhasil melakukan terobosan teknologi harus diberi penghargaan yang layak, agar tidak justru menjual teknologi ini ke asing, yang kemudian menerapkan aturan hak atas kekayaan intelektual yang merugikan diri sendiri. 4. Negara memberikan iklim pasar yang kondusif Pasar yang tidak kondusif ditandai oleh terjadinya asimetri dari kekuatan penjual (yaitu nelayan) dan pembeli (yaitu tengkulak pedagang ikan). Penjual bisa sangat lemah ketika produk ikan tangkapnya terancam busuk bila tidak laku, sementara kredit modal dia melaut terus berjalan dan berbunga seiring dengan waktu. Sebaliknya, pembeli bisa sangat lemah ketika penjual sangat sedikit, yakni tinggal nelayan berteknologi tinggi, setelah banyak nelayan modal kecil kalah tergusur persaingan. Negara perlu menciptakan badan penyangga semacam BULOG untuk produk perikanan, agar ketika harga turun, negara membelinya dengan harga wajar yang lebih tinggi dari harga pasar, dan pada saat harga tinggi melepasnya lagi ke pasar dengan harga wajar yang lebih rendah dari harga pasar. Negara boleh saja menjadi monopoli atau monopsoni selama tidak mengambil untung, namun semata-mata untuk mengurus urusan rakyat. 5. Negara menjaga agar sumber daya laut akan berkelanjutan. Pada saat yang sama, untuk wilayah yang memerlukan teknologi tinggi bermodal besar, negara melalui BUMN-nya dapat mengambil alih sehingga sumber daya laut ini dapat sepenuhnya memberikan pemasukan bagi negara untuk diberikan kepada rakyat. Negara tidak menyerahkan optimasi ini kepada pasar, karena pasar cenderung hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Selama ini tidak ada ekonomi pasar yang berhasil mengoptimasi diri dalam soal lingkungan. Agar wilayah laut tetap lestari, negara juga harus menjaga agar laut tidak tercemar, baik oleh limbah ataupun kecelakaan di laut, oleh operasi penangkapan ikan yang menggunakan bahan berbahaya (misalnya bom ikan) maupun oleh bahan pencemaran yang berasal dari darat. Untuk itu negara wajib menjaga agar tidak ada pencemaran maupun illegalfishing, baik dari kapal-kapal asing yang memasuki laut tanpa izin, ataupun dari kapalkapal berizin namun beroperasi di luar wilayah yang ditentukan. Angkatan bersenjata negara mesti diperkuat agar mampu menjaga perbatasan sekaligus mendeteksi posisi tiap kapal yang berizin dan mengeceknya secara cepat dalam database, apakah mereka beroperasi di wilayah yang ditentukan atau tidak. Negaralah yang harus pro aktif berhadapan dengan korporat asing yang melakukan illegal fishing, pencemaran atau pelanggaran wilayah operasi, bukannya nelayan kecil yang lemah, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). KESIMPULAN Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam yang salah satunya adalah di bidang kelautan dan perikanan. Akan tetapi sumberdaya alam tersebut belum mampu dikelola dengan baik untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional. Diperlukan alternatif manajemen pengelolaan yang baru di bidang kelautan dan perikanan agar sumberdaya alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal dan Artikel ini telah di presentasikan pada Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi 2012 Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Juni 2012

berkesinambungan. Dengan manajemen pengelolaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat khususnya para nelayan. DAFTAR PUSTAKA Amhar, F. 2009. “Perpekstif Islam mengenai Pengelolaan Perikanan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”. Makalah dalam Seminar Pengelolaan Perikanan dalam Perspektif Islam. FPIK-IPB BRKP dan LIPI. 2001. Pengkajian Stok Ikan di Perairan Indonesia. Kerjasama PRPTBRKP-DKP dan PPPO-LIPI, Jakarta. 125 hal. BPS. DKP.

2006. Beberapa Indikator Penting Sosial (http://www.bps.go.id/leaflet/bookletjuli2006.pdf)

Ekonomi

Indonesia.

2007. Analisis Data Kelautan dan Perikanan (http://statistik.dkp.go.id/download/StatistikKP_2007/Buku_1.htm)

2007

DKP. 2007. Data Potensi, Produksi Dan Ekspor/Impor Kelautan dan Perikanan 2007 (http://statistik.dkp.go.id/download/StatistikKP_2007/Buku_2.htm) DKP.

2007. Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan, (http://statistik.dkp.go.id/download/StatistikKP_2007/Buku_3.htm)

2007

Hariyadi, P. 2011. Tantangan Ketahanan Pangan Nasional” Makalah dalam seminar dan Sosialisasi Program Indofood Riset Nugraha 2011. UGM-Yogyakarta Jaya, I. 2009. “Peluang, Tantangan Dan Agenda Riset Ketahanan Pangan Bidang Perikanan”. Makalah dalam Seminar Pengelolaan Perikanan dalam Perspektif Islam. FPIK-IPB Khomsan, A. 2003. Pangan dan Gizi untuk Kesehatan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada Nasoetion. 2008. “Tantangan Menuju Ketahanan Pangan” http://www.coopindonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60& Itemid=76 Purbayanto, A. 2009. “Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Dalam Menopang Ketahanan Pangan Nasional”. Makalah dalam Seminar Pengelolaan Perikanan dalam Perspektif Islam. FPIK-IPB Sucipto. 2012. “Mengurai Problema Pemenuhan Pangan Rakyat”. IPB


ALTERNATIF PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Recommend Documents