KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
PENGEMBANGAN KOPERASI PERIKANAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL Dipaparkan oleh : Direktur Pemasaran Dalam Negeri – Ditjen P2HP
Disampaikan dalam Jakarta Food Security Summit Jakarta, 12 Februari 2015
1
PERAN SEKTOR PERIKANAN DALAM MENDUKUNG KETAHAHAN PANGAN
PDB SEKTOR PERIKANAN 5.57%
6.67%
4.73%
2.51% 0.14% Tanaman Bahan Makanan
Tanaman Perkebunan Peternakan dan HasilHasilnya
Kehutanan
Perikanan
Sektor Perikanan selama 2011 – 2013 menunjukan peningkatan PDB yang cukup baik, yaitu rata-rata sebesar 6,67 % per tahunnya. Lebih tinggi dari sektor lainnya. Sumber : BPS (diolah) 161,969.50
158,910.10
154,153.90
49,260.40 40,040.30
54,186.70
52,325.40 41,918.60
54,903.00 43,914.00
17,423.00
17,395.50
2011
57,702.60
2012
61,661.20
17,442.50
2013
2
KINERJA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
REALISASI & TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 NO
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%/thn)
2
Produksi Perikanan (juta ton)
2014 *
2015
2016
2017
2018
2019
6,34
7,0
7,05
7,10
7,15
7,20
20,72
24,12
26,04
30,29
32,93
39,37
Perikanan Tangkap
6,20
6,29
6,45
6,63
6,80
6,98
Perikanan Budidaya
14,52
17,9
19,455
22,8
26,2
31,3
2,50
3,3
3,6
3,8
4,1
4,5
Produksi Garam Rakyat (konsumsi) (juta ton)
3
Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri (kg/kapita/thn)
37,89
40,90
43,88
47,12
50,65
54,49
4
Nilai Ekspor Komoditas Perikanan (US$ miliar)
4,63
5,86
6,82
7,62
8,53
9,54
*) Angka Sementara
1
Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
2 Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015-2019
3 Mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif 4
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel
AMANAT UU 18/2012 TENTANG PANGAN: PERUBAHAN PARADIGMA Definisi Pangan: UU 7/1996 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, ..dst
Definisi Pangan: UU 18/2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah.......dst.... Definisi Pangan pokok dalam UU 18/2012
Ikan berpotensi menjadi salah satu pangan pokok
Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal
PERAN IKAN TERHADAP KETAHANAN DALAM AL-QUR’AN 2. QS. Surat : An-Nahl ayat 14
Dan Dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan Supaya kamu dapat mengentaskan daripadanya sesuatu yang dapat kamu kenakan (pakaian/perhiasan) dan kamu saksikan kapal-kapal mengapung padanya, dan supaya kamu dapat mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
7
LANJUTAN … UU 18/2012, Pasal 3: Prinsip Pengelolaan Pangan Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan KEDAULATAN PANGAN
KEMANDIRIAN PANGAN
KETAHANAN PANGAN
1. Hak menentukan kebijakan pangan 2. Hak atas pangan rakyat 3. Hak menentukan Sistem Pangan
Kemampuan bangsa dalam produksi Pangan dari dalam negeri dengan memanfaatkan potensi SDA, manusia, sosek, dan kearifan lokal yang dimiliki
Kondisi terpenuhinya Pangan yang bermutu, aman, beragam, bergizi, terjangkau dan sesuai norma bagi negara sampai dengan individu
ISU KETAHANAN PANGAN
INDEKS KETAHANAN PANGAN (ASIA DAN PASIFIK) RANK ASIA & PASIFIC
SCORE 2012
2013
2014
1. Singapore
81.5
81.6
84.3
2. New Zealand
82.4
81.9
3. Australia
82.1
4. Japan
RANK ASIA & PASIFIC
SCORE 2012
2013
2014
12. Philippines
48.8
49.1
49.4
82.2
13. Vietnam
50.1
49.3
49.1
81.1
81.9
14. India
46.8
45.9
48.3
79.5
77.8
77.8
15. Indonesia
46.5
46.5
46.5
5. South Korea
72.2
71.7
73.2
16. Uzbekistan
43.4
43.2
46.0
6. Malaysia
64.0
66.0
68.0
17. Pakistan
40.4
42.1
43.6
7. China
60.9
61.0
62.2
18. Tajikistan
38.2
37.4
38.7
8. Thailand
58.7
59.4
59.9
19. Nepal
35.6
34.3
37.7
9. Kazakhtan
53.5
53.3
53.3
20. Myanmar
39.2
41.7
37.6
10. Sri Lanka
50.4
50.4
51.7
21. Bangladesh
36.9
37.3
36.3
11. Azerbaijan
45.3
45.7
50.3
22. Cambodia
33.0
33.1
33.1
Sumber : Economic Intelligent Unit, The Economist. Date of release: September, 2014
RATA-RATA IQ NEGARA ASEAN
ANGKA KONSUMSI IKAN PER PROVINSI (2012) sebagian banyak Indonesia Bagian Timur
49.86
50.00
47.51 46.96
46.37
45.75
44.97 44.76 44.63
43.73
43.08 42.73
sebagian banyak Indonesia Bagian Barat
41.77 41.69 40.25
40.00
39.18
38.04 35.59 35.31
34.58
33.89
32.88
31.94
31.31 31.18 28.67 28.36
30.00
26.80 24.75 24.41
Penduduk 66 juta orang
20.00
23.35 23.16
22.67
Penduduk 174 juta orang
17.71 14.55
DIY
JATENG
JABAR
NTT
JATIM
LAMPUNG
BALI
BENGKULU
BANTEN
NTB
SUMBAR
DKI
JAMBI
KALBAR
INDONESIA
PAPUA
SUMSEL
SUMUT
RIAU
KALTIM
SULTENG
NAD
SULSEL
PAPUA BARAT
SULUT
GORONTALO
KALSEL
SULBAR
KALTENG
BABEL
MALUKU UTARA
KEPRI
SULTRA
MALUKU
10.00
(Sumber : Dit. PDN – Ditjen P2HP KKP, 2013)
KEUNGGULAN DAN KONTRIBUSI IKAN DALAM KETAHANAN NUTRISI Ikan : 57,2% Daging : 19,6 % Telur &Susu: 23,2 %
Protein Hewani 31,7 %
Protein Nabati : 68,3 %
Grafik Kontribusi Konsumsi Protein Ikan Terhadap Total Konsumsi Protein
Protein ikan memberi kontribusi terbesar dalam kelompok sumber protein hewani, sekitar 57,2%. Pergeseran preferensi dari red meat kepada white meat. Kelengkapan komposisi asam amino dan kemudahannya untuk dicerna tubuh. Kandungan lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik dan prospektif. mudah dicerna dan diserap tubuh keragaman yang tinggi baik dari segi: jenis, bentuk, warna, rasa dan ukuran sehingga dapat diproses lebih lanjut menjadi berbagai macam produk olahan. Keragaman harga dapat memenuhi semua segmen kelas ekonomi. Berperan penting dalam Gerakan Peningkatan Gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK)
Sumber: SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) – BPS, 2010
PERMASALAHAN PENYEDIAAN BAHAN BAKU PERIKANAN Mutu dan keamanan pangan ----- formalin, tambahan barang berbahaya, halal Perishable, Musiman dan adanya perubahan iklim Disparitas sentra produksi dan sentra konsumen Konektivitas rantai pasok (problem routing dan tersebar)
IMPLEMENTASI SLIN TAHAP AWAL (2014-2015) KORIDOR SULAWESI TENGGARA – JAWA - BALI
KENDARI
WILAYAH DISTRIBUSI / SENTRA PENGOLAHAN IKAN PINDANG
JABODETABEK Pekalongan Pati Serang
Konawe
Tuban
Konawe Kepulauan
Sampang
Buton Utara
Bandung Rembang
Sukabumi
Muna
Buton
Sidoarjo Trenggalek Tulungagung
Banyuwangi
Bali
Bau-bau
Wakatobi
WILAYAH PRODUKSI / PENGUMPULAN IKAN
Pusat Distribusi : Jakarta, Brondong - Lamongan
Pusat Penggumpulan : PPS Kendari
Pusat Pemasaran/ Sentra Pengolahan : Jabodetabek, Sukabumi, Bandung, Serang, Rembang, Pati, Pekalongan, Sampang, Sidoarjo, Tulungagung, Banyuwangi, Bali, Trenggalek, Tuban
Titik Produksi : Kendari, Konawe, Konawe Kepulauan, Bau-bau, Buton Utara, Wakatobi, Muna
3
KOPERASI PERIKANAN
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KUB, FORUM KUB SERTA KOPERASI PERIKANAN NELAYAN NELAYAN
KUB
KUB
KUB
NELAYAN
Pemula
Madya
Utama
TEMU FORUM KUB NASIONAL FORUM KUB PROPINSI
PENILAIAN STATUS KUB
FORUM KUB KABUPATEN/KOTA
Validasi data KUB
Kenaikan Status (kelas) KUB
Rekomendasi pembinaan KUB
KOPERASI
Pembina / Penanggung jawab
TAHAPAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KUB Inka Mina KUR KKP-E PUMP Diversifikasi
KUB Utama
KUB Madya
Kartu Nelayan SeHAT Nelayan
KUB Pemula
NELAYAN NELAYAN
NELAYAN
Pembentukan
penguatan
penguatan
KOPERASI PERIKANAN
PENUMBUHAN KOPERASI PERIKANAN Kelembagaan KUB PEMULA KUB MADYA
2014
KUB UTAMA KOPERASI
698 KOPERASI PERIKANAN (Data KemkopUKM 2012)
2015
2016
2017
2018
2019
14.412
14.062
13.7 12
13. 362
13.012
12.662
7.806
7.906
8.006
8.106
8.206
8.306
733
783
833
883
933
983
698
898
1.098 1.298 1.498
1.698
1.000 Koperasi Perikanan
1.698 KOPERASI PERIKANAN
KOPERASI PERIKANAN KONDISI SAAT INI “Sebagian besar koperasi perikanan belum berkinerja secara optimal sehingga belum mampu memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan (nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan)”
1
2
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus dan pengelola koperasi perikanan sebagian besar masih rendah
3 4
Kegiatan koperasi tidak sesuai dengan kebutuhan anggota (kurangnya keterlibatan/partisipasi anggota dikarenakan anggota tidak merasakan manfaat sebagai anggota koperasi)
5
Koperasi tidak menjadi penghubung antara anggota dengan mitra kerja Koperasi lebih banyak bergerak pada bidang usaha simpan pinjam bukan usaha produktif Koperasi dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi (pengurus dan pengelola)
FAKTA SINGKAT KOPERASI PERIKANAN
DIDIRIKAN 11 April 1947 PADA KONGRES KOPERASI PERIKANAN I
MENGALAMI PASANG-SURUT SESUAI SEJARAH RI: ERA PRA DAN PASCA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA ERA ORDE LAMA ERA ORDE BARU ERA REFORMASI - SEKARANG
IKPI
Koperasi Sekunder Tingkat Nasional
PUSKUD MINA/PKP
Koperasi Sekunder Tingkat Provinsi
KUD MINA/ KOP. PERIKANAN
Koperasi Primer
NELAYAN/ PEMBUDIDAYA IKAN
Anggota Koperasi
ANGGOTA IKPI 1 2 14 11
3
15 12
13
4 6
5
7 8
9
10
KOPERASI SEKUNDER 1. PUSKOKAN ACEH
2. PUSKUD MINA SUMUT 3. PUSKUD MINA SUMBAR 4. KOP. PERIKANAN MINA JAYA, DKI 5. PUSKUD MINA LESTARI, JABAR 6. PUSKUD MINA JATENG
7. 8. 9. 10. 11. 12.
PUSKUD MINA JATIM PUSKUD MINA DEWATA, BALI PUSKUD MINA TASIK JAYA, NTB PUSKUD MINA LAUTAN MANDIRI, NTT PUSKUD MINA BAHARI, KALBAR PUSKOKAN KALSEL
KOPERASI PRIMER = 581 KUD MINA/KOP PERIKANAN DI 25 PROPINSI UNIT USAHA PERIKANAN = 134 UNIT USAHA
13. PUSKUD MINA SIWALIMA, MALUKU 14. PUSKOKAN KIE RAHA, P. BACAN 15. PUSKOKAN TUNAS JAYA, SORONG
ALASAN REVITALISASI FUNGSI KOPERASI 1
Kemiskinan Nelayan
2
Akses Ekonomi Produktif Terbatas (modal, informasi, teknologi, manajemen, infrastuktur, dan perlindungan usaha
3
Koperasi dapat berperan mensejahterakan anggota dan penentu pertumbuhan ekonomi
4
Fungsi Koperasi yang ada belum optimal (Mis-Management)
5
Koperasi merupakan kelembagaan ekonomi berbasis kerakyatan yang dikelola sepenuhnya oleh kemandirian pengurus dan anggota
REVITALISASI FUNGSI KOPERASI PERIKANAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN REVITALISASI FUNGSI KOPERASI PERIKANAN
LEMBAGA PEMASARAN
TEMPAT PENJUALAN SARANA PELAKU USAHA KP
MEDIA INFORMASI PASAR
Kepastian penjualan hasil kelautan dan perikanan
Tersedianya sarana usaha kelautan dan perikanan bagi pelaku usaha
Tersedianya informasi peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar
LEMBAGA LINKAGE
PEMBINAAN & PELATIHAN
Tersedianya alternatif akses permodalan
Peningkatan Kapasitas dan daya tawar pelaku usaha kelautan dan perikanan
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
REVITALISASI FUNGSI KOPERASI PERIKANAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN LEMBAGA PEMASARAN
Mengembangkan fungsi koperasi menjadi tempat penjualan sarana/alat-alat perlengkapan pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya, petambak, dan pengolah). Pembelian sarana dimaksud nantinya dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil kepada koperasi.
MEDIA INFORMASI PASAR Koperasi berperan sebagai lembaga keuangan dalam meneruskan pinjaman dari Bank ke pelaku usaha kelautan dan perikanan (lembaga linkage). Pemberian kredit ini diperuntukan untuk mengembangkan komoditi kelautan dan perikanan yang potensial serta memiliki peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh pelaku usaha nantinya dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil kepada koperasi.
PEMBINAAN & PELATIHAN
Mengembangkan fungsi koperasi menjadi pelaksana sistem pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Nantinya koperasi berperan sebagai pedagang perantara dari produk yang dihasilkan oleh anggotanya (nelayan, pembudidaya, petambak, dan pengolah), sehingga pelaku usaha kelautan dan perikanan tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahanya karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung.
TEMPAT PENJUALAN SARANA Pengembangan koperasi sebagai media informasi pasar, terkait dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar nantinya koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk hasil kelautan dan perikanan
LEMBAGA LINKAGE Mengembangkan fungsi koperasi menjadi lembaga pembinaan & pelatihan bagi para pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan usahanya. Selain itu koperasi juga akan diarahkan untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain.
Sekian dan Terima Kasih....
