PENINGKATAN USAHA KOPERASI SEBAGAI KETAHANAN EKONOMI NASIONAL (KAJIAN KETAHANAN NASIONAL)
ABSTRAK Drs. H. Suraji, MSi dosen Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Dpk. STIA ASMI SOLO Keberadaan koperasi di Indonesia sebagai badan usaha perlu ditingkatkan agar bisa memiliki ketahanan di bidang ekonomi secara nasional. Beberapa upaya untuk meningkatkan usaha koperasi antara lain: peningkatan sumber daya manusia, pengembangan profesionalisme para pegawai, penguatan etos kerja dan nilai-nilai etika melalui program pembiasaan dan keteladanan. Dibidang manajemen konsep aliansi strategis antar organisasi koperasi merupakan solusi untk meningkatkan usaha koperasi agar mampu bersaing di pasar global.
I.
PENDAHULUAN Menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang disyahkan 10 Agustus 2002 pasal 33 ayat (4) disebutkan : Perekonomian nasional diselenggarkan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sejalan dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (4) ini menempatkan koperasi sebagai badan usaha memang dirasa sangat strategis karena berdampak luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Pada era tahun 1980 an Koperasi Unit Desa (KUD) cukup efektip untuk mendorong peningkatan produksi pangan bahkan pada saat itu mampu memposisikan diri sebagai lembaga yang di perhitungkan dalam program pengadaan pangan nasional. Tetapi dengan adanya globalisasi dan liberisasi ekonomi mengancam komunitas ekonomi lemah dan kecil, karena belum tertata dengan rapi sistem produksi dan distribusinya tentang pengadaan pangan secara nasional, apalagi dengan ditiadakannya kredit pupuk bersubsidi oleh pemerintah, dengan demikian pangadaan pangan nasional sebagian besar diserahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan pemerintah yang menyerahakan kebutuhan pangan pada sistem liberisasi berdampak cukup serius terhadap peran koperasi dalam bidang pangan secara nasional. Pada tahun 1997 terdapat 8.427 koperasi yang menangani bidang pangan. Pada tahun 2000 turun menjadi 7.150 koperasi (Kementrian Koperasi dan UKM, 2003). Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya dan terjangkau oleh rumah tangga. Dalam menghadapi persaingan global Indonesia harus memiliki keuggulan bersaing dipasaran global yakni dengan memperkuat aliansi strategis antar koperasi yang ada di Indonesia yang memerlukan dukungan oleh pemerintah pusat maupun yang ada di daerah. Dengan adanya otonomi daerah bukan berarti
masing-masing daerah melakukan ego kedaerahan tetapi harus tumbuh kesadaran betapa pentingnya persatuan dan kesatuan antar daerah agar koperasi mampu melakukan bargaining position di pasar internasional, paling tidak tumbuh sejajar dengan perusahaan- perusahaan lain yang maju dan besar. Kita bisa belajar dari Negara maju antara lain dalam menghadapi persaingan global sesama Negara melakukan aliansi strategis di bidang ekonomi yakni membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa. Bagaimana Indonesia sebagai Negara berkembang supaya bisa memperkuat persatuan dan kesatuan terutama di b idang ekonomi nasional. Paling tidak bisa mengurangi jurang ego kedaerahan dan meningkatkan kerja sama antar deaerah meskipun kita relatip masih terbelakang dibidang kualitas sumber daya manusia maupun teknologi.
II. KENDALA DAN PELUANG A. KENDALA 1. Jumlah koperasi yang ada di Indonesia cukup banyak jumlahnya, namun secara global belum bisa menjadi andalan perekonomian secara nasional . 2. Pesatnya perkembangan penduduk yang ditandai dengan ketidak seimbangan jumlah penduduk antara daerah kaya dan miskin menimbulkan ketidak sesuaian antara tuntutan berbagai kebutuhan dengan ketersediaan sumbersumber untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini juga berpengaruh terhadap degradasi lingkungan hidup sehingga kesadaran berkoperasi rendah. 3. Melebarnya kesenjangan antar daerah-daerah kaya dan miskin akan menimbulkan berbagai ketegangan antar daerah dan keresahan social. 4. Tingkat pendidikan rakyat Indonesia yang cenderung relatip masih rendah serta paham paternalistis dan promordialisme yang kuat di masyarakat merupakan kendala dalam usaha untuk memajukan koperasi secara mandiri. 5. Pesatnya perkembangan telekomunikasi dan informasi mendorong semakin luasnya kerjasama dalam masyarakat dan Negara yang semakin bebas sehingga menimbulkan ketidak selarasan antara perkembangan teknologi dengan integrasi perekonomian dunia dan struktur politik tradisional. Adanya tuntutan penyesuaian terhadap perkembangan global dan tuntutan kedaerahan menyebabkan berkembang kea rah instabilitas di daerah-daearah . 6. Otonomi daerah di Indonesia sudah di undangkan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomo 22 tahun 1999 dan diperbaiki melalui UndangUndang Nomor 34 tahun 2004 sebagai wujud dari sistem pemerintahan yang demokratis akan tetapi perlu diwaspadai bahwa undang-undang yang bernuansa federal itu memiliki potensi kea rah disintegrasi bangsa. B. PELUANG 1. Munculnya undang-undang koperasi di Indonensia akan memberikan peluang yang cukup besar bagi usaha koperasi untuk mengembangkan diri secara lebih intensip terutama pada perekonomian di tingkat menengah ke bawah untuk diperdayakan. 2. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi akan memberi dampak positip pada masyarakat luas karena masyarakat dapat memperoleh banyak informasi
diberbagai bidang terutama di bidang ekonomi, masyarakat dapat menggali kesuksesan koperasi di daerah-daerah lain. Perkembangan teknologi juga perlu diselaraskan dengan integrasi ekonomi secara nasional agar tidak terjadi jurang kesenjangan kesejahteraan masyarakat yang semakin lebar. 3. Perlunya antisipasi terjadinya kesenjangan pertumbuhan penduduk antara daerah kaya dengan daerah miskin dengan lebih memberi peluang kepada penduduk daerah miskin untuk mampu bersaing secara global disatu pihak dipihak lain daerah kaya untuk membuka diri dengan daerah-daerah lain untuk saling bekerja sama yang saling menguntungkan dibidang sumber daya manusia dan ekonomi. 4. Usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan usaha sumber daya alam perlu mendapatkan perhatian masyarakat secara nasional guna meningkatkan dan memperbaiki posisi Indonesia di mata dunia yang akan memudahkan bangsa Indonesia dalam memperbaiki ekonominya yang runtuh akibat dari krisis ekonomi, politik,dan moral serta krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 5. Berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah yang diperbaiki dengan keluarnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dijabarkan pada Perpres Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).Diharapakan bisa meningkatkan sumber daya manusia daerah sebagai refleksi demokratisasi untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah agar supaya bisa membantu peningkatan stabilitas kehidupan masyarakat secara nasional.
III. PENINGKATAN USAHA KOPERASI A. BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan diartikan sebagai suatu proses atau upaya untuk mengembangkan potensi seseorang agar meningkat kadar kualitas kehidupannya, mampu belajar terus dalam masyarakat, serta dapat mempertahanakan hidup dalam masyarakatnya. (Soedijarto, 1993). Pendidikan boleh dikatakan sebagai dasar utama seseorang di dalam masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dalam suatu masyarakat atau bangsa dalam segala bidang, yakni bidang politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, bidang agama serta bidang-bidang yang lainnya. Usaha peningkatan pendidikan secara nasional perlu ditingkatkan dalam rangka untuk menjawab beberapa tantangan local, regional maupun global tetapi tidak kehilangan wawasan kebangsaan dan dilaksanakan secara terbuka, terprogram dan terpadu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan pada jamannya. Strategi yang perlu dikembangkan adalah: 1. Pengembangan jaringan kerja dengan lembaga-lembaga terkait untuk memberikan pelatihan kepada para pengurus koperasi secara terus menerus sehingga sampai koperasi tersebut benar-benar bisa mandiri dan eksis dalam menjalankan usahanya.
2. Perlunya peningkatan sistem pendidikan nasional yang lebih menguatkan pada wawasan kebangsaan dengan menanamkan rasa bangga menggunakan produk dalam negeri dan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan local yang dapat mengembangkan wawasan nasional dan menyerap aspirasi local. Proses pendidikan dan latihan bagi para kader-kader koperasi mestinya dilakukan melalaui kegiatan yang dapat menciptakan kreatifitas, inovatip dan demokratis dengan harapan para peserta didik dapat memilliki kemampuan kompetetip dalam menghadapi era globalisasi. 3. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memiliki standar baku sesuai dengan bidang dan keahlian yang diharapkan sehingga setiap peserta mendapatkan pelayanan yang optimal dalam memperolah kompetensi dasar pengetahuan dan ketrampilan dari lembaga pendidikan yang menjadi pilihannya serta mereka dapat mengimplementasikan hasil pelatihannya atau pendidikannya di bidang koperasi yang dijalankannya. 4. Perlunya terus meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan di bidang koperasi sehingga mereka mampu mengembangkan sistem pengajaran yang berkualitas yang akan membawa peserta didik memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai yang diharapkan dalam aktifitasnya. 5. Pengembangan suasana pendidikan yang kondusip dalam arti peningkatan pendidikan yang demokratis, kegiatan yang inovatip dan kreataip serta menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme , jiwa persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air harus diupayakan dari semua unsur baik dari pemipin pendidikan, para tenaga pendidik, para peserta didik serta masyarakat disekitarnya. 6. Perlunya pengingkatan dalam mensosialisasikan pendidikan koperasi bagi setiap warga Negara Indonesia yang ada pada jajaran supra, infra dan substruktur masyarakat agar tumbuh kesadaran bersama dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. B. PROFESIONALISME Diera sekarang sikap profesionalisme menjadi kebutuhan utama dalam menangani setiap pekerjaan. Sikap profesionalisme adalah sesuatu yang tertanam di dalam diri seseorang yang mempengaruhi perilaku: peduli kepada mutu atau tidak asal jadi, bekerja cepat, tepat dan efisien baik diawasi ataupun tanpa diawasi oleh orang lain, menghargai waktu dan menjaga reputasi kerja (Wardiman, 1998). Profesionalisme sebagai salah satu unsur penting di dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia hamper di semua bidang pekerjaan. Sikap profesionalisme ini tidak cukup dengan pemberian pengertian dan pemahaman kepada setiap pegawai tetapi bisa diciptakan melalui suatu proses pembiasaan, internalisasi, pembudayaan nilai-nilai profesionalisme dan wawasan tentang profesionalisme yang memerlukan waktu tertentu. Di dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme harus dilakukan sejak mereka masuk ke dunia kerja yang mengacu pada wawasan mutu kerja, keunggulan, persaingan, nilai tambah dan masa depan pegawai di dalam berkiprah di dalam pekerjaan maupun di dalam masyarakat pada umumnya..Oleh karena itu
beberapa program pembinaan dan peningkatan profesionalisme dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Perlunya membina dan membiasakan untuk memberikan keteladanan di dalam sikap professional para pegawai dalam level manapun yang dilakukan secara terencana dan terprogram serta berkelanjutan sebagai bagian integral di dalam suatu institusi atau lembaga manapun di Indonesia. 2. Ada upaya untuk selalu meningkatkan program pre-service training, in-service training, dan on-service training bagi setiap pegawai yang terlibat dengan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tingkat keragaman masing-masing di dalam menangani pekerjaannya. Pembinaan ini dilakukan secara rutin dan berkesinambungan agar visi dan misi lembaga bisa 3. Program pengembangan kode etik profesi juga perlu disusun, disosialisasikan pada semua jajaran pegawai serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga diharapkan betul-betul bisa tercipta tingkat disiplin dan komitmen para pegawai secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara baik dan benar. 4. Penghargaan prestasi dan insentif bagi pegawai yang professional perlu diperbaiki agar mereka bisa meningkatkan prestasi kerja dan produktifitasnya, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dengan baik. Ini adalah bagian dari upaya suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. C. ETOS KERJA DAN ETIKA Etos kerja dan etika merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan dalam setiap aktifitas para pekerja baik ditingkat supra struktur, infra struktur maupun di sub struktur di instansi manapun. Etos kerja sebagai suatu pandangan hidup yang khas dari suatu kelompok professional terhadap perbedaan dan hasil kerja setiap pegawai. Dimana pandangan hidup ini diwujudakan dalam bentuk komitmen kerja , disiplin para pegawai, ulet dan tangguh di dalam setiap aktifitas disertai dengan cinta profesi. Etika merupakan suatu hak dan kewajiban moral tentang hal baik dan buruk sehingga terbentuk kualitas mental yang menjadikan seseorang tetap bersemangat, bergairah dan berani dalam memegang nilai-nilai kebenaran dalam menjalankan peranannya di masyarakat di dalam kepatuhan serta memberikan control dalam pergaulan di masyarakat pada umumnya. Pembentukan etos kerja yang tinggi diperlukan waktu yang lama yakni melalui pembiasaan, internalisasi dan pembudayaan. Sama halnya seperti aspek profesionalisme upaya ini perlu dilakukan secara terintegrasi di semua sector instansi, selanjutnya profesionalisme dan etos kerja yang tinggi belum tentu bisa menjamin kualitas sumber daya manusia tanpa dilandasi etika di dalam pekerjaan para pegawai, sehingga antara profesionalisme, etos kerja dan etika merupakan basis di dalam pengembangan kepribadian sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Beberpa pembinaan dan pengingkatan etos kerja dan etika yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Membiasakan kepada semua pegawai koperasi tentang pola hidup dan kerja disiplin dilingkungan kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pembiasaan ini diharapikan dapat membentuk sikap dan jiwa yang dapat menghargai nilai kedisiplinan sebagai dasar pembentukan etos kerja karyawan. 2. Upaya untuk melaksanakan penegakan hukum bagi semua pegawai yang melakukan pelanggaran etika disiplin dalam semua jenjang pekerjaan terutama yang berkaitan dengan kedisiplinan tata pergaulan dan disiplin kerja yang selalu ditingkatkan secara terus menerus. 3. Memberikan keteladanan terutama oleh unsure pimpinan di dalam menjalankan pola hidup dan sikap disiplin dalam bekerja, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 4. Melaksanakan berbagai macam pelatihan dan lokakarya bagi setiap pegawai koperasi di dalam mendayagunakan kemampuan emosional, sehingga mampu membangkitkan semangat pantang menyerah, ulet, tangguh, komitmen tinggi dan jiwa kepemimpinan yang kuat serta cinta profesi. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusip dan iklim kerja yang aman dan menyenangkan bagi setiap pegawai kopeerasi, sehingga mereka merasa ikut memiliki dan merasa ikut bertanggung jawab terhadap lembaga dimana mereka bekerja. 6. Perlunya membuat rancangan, menguji dan melaksanakan program pembiasaan disiplin dan keteladanan untuk para pegawai dalam menjunjung tinggi nilai etika kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara. 7. Melakukan sosialisasi nilai etika keorganisasian, kelembagaan, kekuasaan dan kebijakan pada semua pegawai koperasi agar tumbuh kesadaran untuk menjunjung tinggi nilai etika kerja sehingga tercipta suasana kerja yang serasi dan harmonis. 8. Mensosialisasikan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang didasarkan pada nilai Pancasila kkepada setiap pegawai yang meliputi: nilai ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai kerakyatan, nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 9. Membudayakan dan mensosialisasikan control social bagi setiap pegawai di lingkungan koperasi untuk ikut serta di dalam mengendalikan dan memperbaiki tata pergaulan baik di lingkungan kerjanya maupun di masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai etika maupun nilai-nilai Pancasila. D. ALIANSI STRATEGIS Aliansi strategis antar lembaga koperasi primer dimasing-masing daerah merupakan solusi alternatip yang paling menarik, karena dalam aliansi ini masingmasing lembaga koperasi primer akan saling menutupi kekurangan sumber daya nya masing-masing dan koperasi pusat dapat berfungsi merencanakan dan mengkordinir konsep-konsep aliansi strategis ini serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk peningkatan pengembangan koperasi diberbagai bidang terutama dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen sistestemn informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi .
Sinergi gabungan beberapa sumber daya aliansi strategis antar organisasi akan memberikan manfaat diantaranya, menciptakan skala ekonomis, akan mendapatkan learning dari organisasi mitra aliansi, mengantisipasi resiko dan permodalan bersama, memasuki pasar baru dengan biaya murah, memproduksi industry baru dengan biaya murah dan mengelola ketidak-pastian organisasi. Aliansi strategis ini telah lama diberlakukan pada industry di Negaranegara maju, melihat kenyataan ini maka kita harus menyadari betapa pentingnya nilai-nilai persatuan yang kita miliki untuk direalisasikan dalam segala kegiatan berorganisasi terutama pada lembaga koperasi kita, aliansi strategis ini merupakan solusi strategis agar Indonesia memiliki keunggulan bersaing di pasar global. Aliansi antar lembaga koperasi primer di Indonesia diharapkan akan saling menutupi kelemahan masing-masing koperasi primer dan merupakan simbiosis mutualistis yang pada akhirnya menguntungkan semua pihak serta dapat mengurangi jurang ego kedaerahan. Nilai persatuan Indonesia akan semakin kokoh apabila pelaksanaan aliansi strategis ini berhasil karena hasil produksi yang kopetetip dari hasil aliansi strategis antar lembaga koperasi tentunya akan meningkatkan keuntungan bagi koperasi yang ada di daerah tersebut maupun secara nasional sehingga sanggup bersaing di pasar global. Beberapa tipe aliansi strategis yang dapat diterapkan dalam organisasii koperasi di Indonesia, yaitu equity alliance, non equity alliance, joint venture. Equity alliance merupakan bentuk kerja sama antar organisasi koperasi dalam usaha dibidang prosuksi, jasa ataupun bidang perdagangan dengan cara sharing pemodalan. Pada nonequity alliance, organisasi-organisasi koperasi membuat kesepakan untuk bekerja sama dalam memproduksi, mengembangkan atau memasarkan barang atau jasa, tetapi pada aliansi ini tidak ada sharing dalam permodalan, dengan kata lain bentuknya hanya mengatur masing-masing organisasi koperasi dalam pelaksanaan usaha kerja sama antar lembaga koperasi primer, hubungan kerja sama ini dibentuk dan dikelola melalui penggunaan berbagai bentuk kontrak antara lain : 1. Kesepakatan lisensi, dimana organisasi koperasi yang bergerak dibidang produksi memberi kesempatan kepada organisasi koperasi lain untuk menggunakan merknya dalam menjual produk. 2. Kesepakatan suplai, adalah kesepakatan bersama antara organisasi koperasi primer untuk mensuplai produk kepada organisasi koperasi primer yang lain. 3. Kesepakatan distribusi, kesepakatan ini merupakan bentuk kerja sama dimana organisasi koperasi primer sepakat untuk mendistribusikan produk milik organisasi koperasi primer yang lain. Joint venture juga dapat diterapkan pada organisasi koperasi di Indonesia, pada joint venture organisasi-organisasi yang bekerja membentuk sebuah organisasi legal baru yang mandiri. Organisasi legal baru ini merupakan tempat mereka menanam saham dan membagi keuntungan bersama yang dihasilkan bersama(Hennart, 1988). Pengorganisasian aliansi strategis memiliki tujauan, yakni untuk memungkinkan masing-masing parter aliansi mendapatkan semua keuntungan
dari hasil kerja sama antar mereka dan mengurangi adanya kemungkinan organisasi koperasi yang melakukan kerja sama itu melakukan kecurangan. Ada berbagai perangkat yang dapat mengurangi kkemungkinan tindakan kecurangan dalam aliansi, yakni dengan cara mengantisipasi celah-celah kemungkinan terjadinya kecurangan, antara lain melalui perjajian kontrak yang jelas dan transparan, ada ancaman atau sangsi yang tegas dan jelas apabila terjadi kecurangan serta ada pertanggung jawaban yang tegas dan jelas pula dari masingmasing organsisasi yang tergabung dalam aliansi strategis ini. Bentuk lain untuk mengurangi kecurangan adalah dengan melakukan control yang tinggi dan melakukan penanaman modal bersama yakni melalui bentuk penanaman modal silang diantara organisasi koperasi. Penanaman modal bersama dalam suatu joint venture ini diharapkan dapat mengontrol kecurangan-kecurangan dalam organisasi yang melakukan aliansi strategis. Membangun visi, sistem nilai dan misi bersama dalam aliansi strategis bagi setiap pimpinan koperasi merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasinya, karena misi dan misi bersama merupakan bentuk perluasan dari visi dan misi pribadi masing-masing organisasi koperasi. Membangun dan membudayakan visi merupakan disiplin yang utama dalam membangun efektifitas dan efisiensi organisasi aliansi strategis karena setiap anggota organisasi memiliki kesamaan dalam visi dan misinya. Menurut Gary Hamel (1989), learning di dalam aliansi strategis adalah hal yang terpenting. Organisasi-organisasi yang telah sukses memandang aliansi strategis ibarat sebuah jendela untuk melihat kapabilitas partner kerja sama mereka. Mereka menggunakan aliansi untuk membangun skill sebagai sisi lain dari pelaksanaan perjanjian kerja sama formal dan secara sistematis menularkan pengetahuan baru bagi organisasinya. Hal lain yang dianggap penting dalam aliansi strategis adalah perlunya menekankan sebuah impian pemberi semangat dalam suatu organisasi yang dinamakan strategi intent. Atribut strategi intent ini meliputi : sense of direction, sense of discovery dan sense of detiny (Gary Hamel & C.K.Prahalad, 1994). Atibut sense of direction diartikan sebagai sebuah dorongan kepada para pegawai dalam lingkup organisasinya untuk meningkatkan rasa taggung jawabnya dalam meningkatkan kinerjanya karena para pegawai tahu betul akan tujuan organisasinya. Sense of discovery adalah suatu dorongan bagi para pegawai untuk selalu melakukan pembaharuan secara kreatip demi meningkatkan kinerjanya. Sedangkan sense of destiny sebagai sebuah dorongan kepada semua pegawai yang terlibat dalam aliansi strategis untuk selalu melakukan perbaikan secara kontinyu agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.
IV. KESIMPULAN Dasar untuk mengembangkan perekonomian nasional sejak awal mulanya sudah jelas, yakni melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4. Koperasi Indonesia sebagai badan usaha diharapkan bisa menjadi soko guru perekonomian secara nasional. Namun peluang yang dimiliki koperasi dalam memperkuat
kegiatan di bidang ekonomi di Indonesia masih banyak dijumpai beberapa kendala dilapangan. Peningkatan usaha Koperasi sebagai ketahanan ekonomi nasional merupakan bagian yang sangat mendesak di Indonesia terutama dalam menghadapi arus globalisasi saat ini dan yang akan datang. Dikeluarkannya undang-undang koperasi di Indonesia merupakan langkah yang cukup memberikan peluang bagi usaha koperai untuk bisa mengembangkan diri lebih intensip namun karena keterbatan sumber daya manusia dan teknologi serta manajemen yang belum memadai maka banyaknya koperasi di Indonesia belum bisa menjadi kekuatan di bidang ekonomi secara nasional. Usaha agar koperasi dapat memenuhi harapan dibidang kualitas sumber daya manusia maka diarahkan untuk memperoleh tenaga terdidik yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang memadai, memiliki jiwa dan sikap yang professional, memiliki etos kerja tinggi dan disiplin serta memiliki nilai etika di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlunya pembentukan kode etik profesi bagi setiap kelompok kerja professional dan ada perbaikan sistem insentip bagi setiap tenaga professional dalam setiap organisasi koperasi. Pengembangan etos kerja dan nilai-nilai etika sebagai landasan utama sumber daya manusia harus mulai diterapkan secara dini dalam lingkungan kerja dan linngkungan masyarakat pada umumnya melalui program pembiasaan, keteladanan yang terus berkelanjutan. Aliansi strategis antar organisasi koperasi primer yang ada di daerah merupakan solusi yang sangat baik, dengan aliansi strategis ini antar organisasi koperasi tersebut akan saling menutupi kelemahan masing-masing yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan disemua pihak. Apabila aliansi strategis ini berhasil secara nasional ketahanan ekonomi kita menjadi kuat dan kokoh.
DAFTAR PUSTAKA Aibis, 2009,Makalah Ekonomi Koperasi, Blogspot, Browsing, Internet. Hamel, Gary, and C.K. Prahalad, 1994, Competing for the Future, Boston: Harvard Business School Press. http:// vania panji. Blogspot, com / 2012/03/ Makalah Koperasi. Html.(03-092012) Huseini, Martani, 1997, Perlunya Membangun Organisasi Birokrasi yang Berbasis Pengetahuan. Makalah Forum Diskusi Civitas Akademika Universitas Tujuh Belas Agustus, Jakarta. Joehan Ropke, 2002, Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen, Salemba Empat. Kasim, Azhar, 1998, Reformasi Administrasi Negara Sebagai Prasyarat Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional. Pidato Pada Upacara Pengukuhan
Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta. Navahandi, Afsaneh, 1997, The Art and Science of Leadership. New Jersey : Prentice-Hall Inc. Ramto, Bun Yamin, dkk. 1998, Sistem Manajemen Nasional Jakarta. Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional. Simanjuntak, Payaman J. 1998, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Sofiian, 2011, Makalah Koperasi Memberikan Konstribusi Kesejahteraan Anggota. --------------, 1997, Training and the Labor Market in Indonesia: Productivity Gains and Employement Growth. Washigton D.C: The World Bank. --------------, 2004, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta. --------------, 2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta. ---------------, 2005, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jakarta.
