,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
GEDUNG DJUANDA I LANTAI1 9. JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710. KOTA K POS 21
TELEPON (021) 3449230, 3852 143; FAKSIMILE (021) 345371 0; www.kemen keu .go.i d
Nomor Sifat Lampiran Hal
Yth.
S 336 /SJ.5/2016 Sangat Segera Satu berkas Penawaran Beasiswa Lemhannas
25 Februari
2016
Para Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Jakarta
Berkenaan dengan surat surat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) nomor B- 125/14/17/2/SET tanggal 8 Januari 2016 hal Pemberitahuan Pendaftaran Beasiswa S-2 Ketahanan Nasional L-IUN atas Beasiswa Lemhannas RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Melalui surat tersebut, Gubernur Lemhannas bermaksud menyelenggarakan beasiswa S2 di bidang Ketahanan Nasional (Tannas) bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang terbuka bagi para PNS Kementerian Keuangan. 2. Informasi lain terkait persyaratan mengikuti program beasiswa S2 Tannas Lemhannas adalah: Uraian
Kriteria
Program Studi
Ketahanan Nasional, Magister Kajian Ketahanan Nasional
Persyaratan
1. WNI dengan identitas kependudukan yang sah (KTP). 2. Surat pernyataan tidak pernah terlibat tindakan hukum . 3. Surat pernyataan tidakmenerima beasiswa dari sumber lain. 4. Batas usia maksimal 35 tahun . 5.
Pangkat minimal Gol. III/a.
6. Salinan ijazah dan transkrip akademik S-1 terlegalisasi. 7. IPK minimal 3.00 dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
8. Direkomendasikan oleh 2 orang yang mengetahui kemampuan akademik. 9. Surat izin dari instansi.
10. Sertifikat TOEFL ITP skor minimal 500 dan TPA Bappenas skor minimal 500. 11 . Surat keterangan sehat dari dokter. 12. Daftar Riwayat Hidup. 13. Pas Foto berwarna 3X 4 = 2 lembar. Komponen Beasiswa
Biaya pendaftaran, SPP , biaya matrikulasi, tunjangan buku, penelitian tesis, wisuda, biaya hidup bulanan dan lain-lain .
3. Hal lainnya, me rujuk pada brosur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Program Studi Ketahanan Nasional, tujuan program studi S2 Ketahanan Nasional untuk menghasilkan magister yang memiliki keahlian strategi dan analisis kebijakan, ahli dalam bidang resolusi dan manajemen publik. ~' I
•
4. Berkaitan, hal tersebut, dalam hal terdapat pegawai di lingkungan Saudara yang akan mePlanfpatkan penawaran beasiswa diatas dan mengingat pada KMK Nomor 51/KMK.01/2012 Tentang Rencana Program Pengembangan Sumber Oaya Manusia , untuk
periode Tahun 2016 s.d. 2020, program studi yang ditawarkan oleh Lemhannas belum diusulkan pada rencana pengembangan Sumber Oaya Manusia terbaru, dimohon kiranya agar Saudara menyampaikan usulan tersebut pad a Rencana Program Pengembangan Sumber Oaya Manusia sesuai kebutuhan Unit Saudara . 5. Perlu kami kemukakan juga bahwa untuk setiap penawaran beasiswa yang disampaikan, dalam pelaksanaannya mengacu pad a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sehubungan hal tersebut diatas, apabila pada Unit Saudara terdapat pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Beasiswa Pasca Sarjana (S-2) Bidang Ketahanan Nasional yang diselenggarakan oleh Lemhannas sebagaimana surat terlampir, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan daftar para pegawai yang diusulkan mengikuti Beasiswa Pasca Sarjana (S-2) Bidang Pertahanan, guna kami terbitkan surat persetujuan/rekomendasi dari Kementerian Keuangan kepada Lemhannas atas para pegawai yang diusulkan . Adapun rekap nama calon peserta disampaikan kepada kam i (dapat terlebih dahulu melalui email capacitybuilding
[email protected]) dan konfirmasi melalui (021) 3808396/3449230 (6281) sebelum tanggal14 Maret 2016.
Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
.
GUBERNUR
lEMBAGA KETAHANAN NASIONAl
REPUBLIK INDONESIA
J-12
B 125/ / if// LJ1J. Jakarta, B Januari 2016. Biasa 8atu berkas Pemberitahuan Pendaftaran Beasiswa 8-2 Ketahanan Nasional L-IUN atas Beasiswa Lemhannas RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI.
Nomor Sifat Lampiran Hal
Yth. Para Pejabat sesuai daftar terlampir. di Jakarta. 1.
Dasar: a.
Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal4 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI TA. 2016.
b.
MoU antara Lemhannas RI dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pertahanan tentang Program Pascasarjana' Tannas Lemhannas Inter Universities Network (L-IUN) Tahun 2012.
c.
Penerimaan Beasiswa Magister Dalam Negeri TA. 2016 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI. ( www.lpdp.depkeu.go.id )
2. 8ehubungan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangka mengembangkan wawasan dan kemampuan penelitian/pengkajian di bidang Ketahanan Nasional (Tannas), Lemhannas RI bekerja sarna derigan UGM, UI dan UNHAN menyelenggarakan program beasiswa S-2 Tannas L-IUN dengan sumber dana dari DIPA Lemhannas RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI. Beberapa informasi terkait dengan program tersebut antara lain sebagai berikut: a. Program 8-2 Tannas L-IUN ini merupakan program perkuliahan unggulan yang memiliki sistem Ikuliah lintas perguruan tinggi antara UI dan UGM sebanyak 2 (dua) 8K8 ( Academic Shopping ). b. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi dari LPDP (bulan Juni 2016) dan perguruan tinggi (bulan Juli 2016) akan memperoleh kuliah matrikulasi 6 (enam) core Lemhannas RI yaitu Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, Wawasan Nusantara, Ideologi, Kepemimpinan dan Strategi Nasional. Program matrikulasi dilaksanakan sebelum calon mahasiswa memasuki perkuliahan di perguruan tinggi masing-masing dan ditempuh selama 2 (dua) minggu di Lemhannas RI. c. Program ini diperuntukan bagi Pegawai Negeri (PNS, TNI dan Polri) dan anggota organisasi masyarakatlormas yang memiliki perwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. d. Ketentuan dan persyaratan: 1) 8yarat umum: a) WNI dengan identitas kependudukan yang sah (KTP).
2 b) c) d) e)
Surat pernyataan tidak pernah terlibat tindakan hukum. Surat bebas tugasl surat tugas belajar dari satuan/instansi. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain. Batas usia maksimal 35 tahun, pangkat minimal Letda untuk anggota TNI, Ipda untuk anggota Polri dan Penata Muda (III/a) untuk PNS, dengan masa kerja minimal 2 tahun.
f) Bagi anggota ormas harus diusulkan oleh Ketua atau Sekjen ormas di tingkat pusat. , 2). Persyaratan administrasi: a) Salinan ijazah dan transkrip akademik S-1 terlegalisasi. b) IPK minimal 3.00 dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi. e) Rekomendasi 2 orang yang mengetahui kemampuan akademik. d) Surat izin dari instansi/lembaga tempat bekerja. e) Sertifikat TOEFL ITP skor minimal 500 dan TPA Bappenas skor minimal 500.
f) Surat keterangan sehat dari dokter.
g) Daftar Riwayat Hidup.
h) Pas Foto berwarna 3x4 = 2 lembar (warna latar belakang bebas). i
e. Komponen beasiswa terdiri dari: biaya pendaftaran, SPP, biaya matrikulasi, tunjangan buku, penelitian tesis, wisuda, biaya hidup bulanan, dll. 3.
Dengan pertimbangan tersebut, mohon kepada para pejabat sesuai daftar terlampir, menyiapkan dan mengirimkan personelnya yang berminat untuk mengikuti program S-2 T annas L-IUN T A. 2016. Diharapkan nama calon mahasiswa sudah diterima di Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI paling lambat bulan Ap'ril minggu I tahun 2016. Personel penghubung yang dapat dihubungi adalah Bapak. Afyudin Mubarok, S.Kom, M.Se, Staf Bagian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri, Tip. 021-3832112, Faks.021-3510582, Hp. 081575096388, email:
[email protected].
4.
Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diueapkan terima kasih .
... .• Lampiran Surat Gubejnur ~emhpnnas RI Nomor :,8/251111 I/J121JEJ: Tanggal: B Jan/lori :20/$ DAFTAR PARA PEJABAT UNTUK PENGAJUAN CALON MAHASISWA S-2 TANNAS L-IUN
A. KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DAN TNIIPOLRI : 1. SEKRETARIS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI. 2. SEKRETARIS MENKO BID. POLITIK, HUKUM &KEAMANAN RI. 3. SEKRETARIS MENKO BID. KESEJAHTERAAN RAKYAT RI. 4. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. 5. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI. 6. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN RI. 7. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL RI. 8. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI. 9. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI & SDM RI. 10. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI. 11. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI. 12. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI. 13. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LlNGKUNGAN HIDUP &KEHUTANAN RI. 14. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN &PERIKANAN RI. 15. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM &PERUMAHAN RAKYAT RI. 16. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI. 17. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI. 18. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI &INFORMASI RI. 19. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI. 20. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH RI. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI. 22. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PARIWISATA RI. 23. SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI &PENDIDIKAN TINGGI RI. 24. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI &USAHA KECIL MENENGAH RI. 25. SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA &OLAH RAGA RI. 26. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN &PEMBANGUNAN IBAPENAS RI. 27. SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI. 28. SEKRETARIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL & TRASNMIGRASI RI. 29. SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN RI. 30. SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA &
REFORMASI BIROKRASI RI.
31 . SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI. 32. ASPERS PANGLIMA TNI. 33. ASPERS KASAD. 34. ASPERS KASAL. 35. ASPERS KASAU. 36. ASISTEN SDM KAPOLRI. 37. SEKJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI. 38. SEKRETARIS UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK RI. 39. SEKRETARIS UTAMA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. 40. SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI. 41. SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS KEUANGAN &PEMBANGUNAN RI. 42. SEKRETARIS UTAMA BADAN KEAMANAN LAUT RI. 43. SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA RI.
" v£.
2 44. SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME RI. 45. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAI\J & ANTARIKSA NASIONAL RI 46. SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL RI. 47. SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI. 48. SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI. 49. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA RI. 50. SEKRETARIS UTAMA BADAN INTELEJEN NEGARA RI. 51. SEKRETARIS UTAMA ARSIP NASIONAL RI. 52. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA SANDI NEGARA RI. 53. .SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGKAJIAN &PENERAPAN TEKNOLOGI RI. 54. SEKRETARIS UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR RI. 55. SEKRETARIS UTAMA BADAN SURVEY & PEMETAAN NASIONAL I BIG RI. 56. SEKRETARIS UTAM'A LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA RI. 57. SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN &PERLINDUI\JGAI\J TKI IBI\JPPTKI. 58. SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLiMATOLOGI & GEOFISIKA RI. 59. SEKRETARIS UTAMA BADAN SAR NASIONAL RI. 60. SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARISASI NASIONAL RI. 61. SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN RI. 62. SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RI B. ORGANISASI MASYARAKAT DAN LAII\J-LAIN: 1. KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA 2. KETUA UMUM PP. MUHAMMADIYAH 3. KETUA UMUM PB. NAHDATUL ULAMA 4. KETUA UMUM PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA 5. KETUA UMUM KONFERENSI WAll GEREJA INDONESIA 6. KETUA UMUM PARISADA HINDU DHARMA 7. KETUA UMUM WALUBI 8. KETUA UMUM KONI 9. KETUA UMUM ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI) 10. KETUA UMUM MKGR 11. KETUA UMUM KOSGORO 12. KETUA UMUM SOKSI 13. KETUA UMUM FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA (FKPPI) 14. KETUA UMUM PEMUDA PANCA MARGA (PPM) C. PARA PIMPINAN DAERAH I GUBERNUR, WAll KOtA DAN BUPATI 01 SELURUH INDONESIA
