PEMAHAMAN APARAT DESA TERHADAP IMPLEMENTASI AKUNTANSI DESA (Studi Pada Aparat Desa di Kecamatan Sungai Ambawang, Yang Berbatasan dengan Kota Pontianak)
Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris melalui pengujian dalam rangka mengetahui pemahaman aparat desa terhadap implemantasi akuntansi desa, berkaitan dengan meliputi penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena-fenomena yang peneliti simpulkan bahwa belum sepenuhnya para aparat desa mengetahui dan memamhami akuntansi desa dalam rangka implementasi UU Desa No. Tahun 2014. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemahaman aparat desa terhadap akuntansi desa. Dalam hal ini yang menjadi sumber data yaitu, kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, ke pala urusan keuangan, kepala urusan umum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian
ini
pengumpulan
data
penelitian
observasi,
wawancara
dan
dokumentasi kepada unit analisis dalam hal ini adalah aparat desa di Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang. Teknik Analisis Data, dengan 1) Pengumpulan Data ( Data Collection ), 2). Reduksi Data ( Data Reduction), 3). Display Data, 4). Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan ( Conclution Drawing and Verification ) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparat Desa Sungai Ambawang belum sepenuhnya mengetahui dan memahami Implementasi akuntansi Desa dalam hal: (1) Penatausahaan, (2) Pelaporan dan (3) Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa berkaitan dengan implementasi UU No.6 Tahun 2016.
Kata kunci:
Pemahaman, Implementasi, Akuntansi Desa, Aparat Desa
1
I.
Pendahuluan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang
telah ditetapkan memiliki visi dan misi pemerintahan baru atau yang dikenal dengan istilah Nawa Cita atau 9 agenda prioritas. Salah satu perubahan mendasar dalam APBNP 2015 adalah kebijakan transfer da erah dan dana desa. Informasi tersebut disampaikan oleh Dedi Iskandar Batubara (2015), selaku Anggota DPD/MPR RI. Sebuah
langkah
besar
sedang
dirintis
oleh
pemerintah
dengan
memberlakukan standar akuntansi di setiap desa. Tahun 2015 yang lalu salah satu
tahun
perkembangan
bagi
dunia
akuntansi,
sebelumnya
menyusul
penandatanganan mutual recognition arrangements (MRA) antara negara ASEAN di mana profesi akuntansi merupakan salah satu dari 8 profesi yang bisa go international; selain go internasional , kini akuntan bisa masuk desa. Bagi
dunia
pendidikan
akuntansi
merupakan
peluang
besar
untuk
memberdayakan tenaga akuntansi. Kampus -kampus lebih banyak lagi memberi pelajaran mata kuliah akuntansi pemerintahan bukan hanya 3 SKS seperti zaman dahulu (www.kompasiana.com ). Dedi Iskandar Batubara (2015) mengatakan ditetapkannya belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 664,6 triliun dalam APBNP 2015, diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di daerah khususn ya di desa. Dan dari Rp. 664,6 t riliun APBNP 2015 tersebut, telah dialokasikan dana desa sebesar Rp. 20,7 t riliun untuk 74.093 desa (Draft Permendagri) di seluruh Indonesia. Dana desa ini merupakan implikasi atas ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa . Dalam pelaksanaan Dana Desa tersebut terdapat tugas yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Untuk pemerintah Daerah lebih banyak mendapatkan tugas daripada pemerintah Provinsi. Mesk ipun demikian pemerintah
Provinsi
tetap
bertanggungjawab
secara
keseluruhan
atas
keberhasilan pelaksanaan Dana Desa yang berada di wilayahnya (Dedi Iskandar Batubara (2015). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa juga memiliki tugas dan tanggungjawab , yaitu; (1) Menyusun Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa; (2) Menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa; (3) Menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan; dan (4) Membuat dan menyampaikan laporan 2
realisasi penggunaan Dana Desa ke Pemerintah Kabupaten (Kota) (Dedi Iskandar Batubara, 2015) . Dedi
Iskandar
Batubara
menambahkan
bahwa
dengan
tugas
dan
tanggung jawab tersebut , Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa perlu mempersiapkan sebaik -baiknya pelaksanaannya, mengingat amanah UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Neg ara dipergunakan sebesar -besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jangan kemudian, Dana Desa yang dimaksudkan dalam upaya mempercepat pembangunan daerah, dalam hal ini, desa justru tidak mampu dikelola dengan baik oleh aparatur di daerah, terutama oleh aparatur desa. Dan kepada p emerintah pusat juga diharapkan untuk tepat waktu
dalam
mentransfer
Dana
Desa
tersebut,
sehingga
perencanaan
pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan baik (Dedi Iskandar Batubara, 2015) . Tetapi pada ken yataannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh aparat desa, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar berikut ini. Di antaranya yang disampaikan oleh Dadang Kurni a (2015), selaku
Ketua Ikatan Akuntan
Indonesia ( IAI) Kompartemen Akuntan Sektor Publik sekaligus anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI), yang menyatakan bahwa beban yang dipikul desa jauh lebih berat dari sebelumnya. Sebab, untuk pertama kali desa diberikan kew enangan mengelola dana yang tidak sedikit secara mandiri. Karena itu, kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa ini juga jangan sampai diabaikan. Sebab, penyelewengan yang terjadi
dalam
laporan
keuangan
sebuah
program
bisa
jadi
karena
ketidaksengaj aan atau ketidaktahuan dalam pencatatan dan pembukuannya. Di satu sisi, tidak bisa dipungkiri, masih jarang perangkat desa memiliki pemahaman akuntansi yang baik. Faktanya, rata -rata pendidikan kepala desa di bawah SMA. Bisa diprediksi, karena belum memahami akuntansi, aparatur desa ini akan mengalami kesulitan dalam menyusun laporan dana desa.Sumber daya manusia (SDM) untuk penyusunan laporan keuangan ini masih sangat kurang. Jangankan di desa, di kota pun masih jarang. Pantas saja jika selama ini pelaporan keuangan desa sering bermasalah (Dadang Kurni a, 2015). Selanjutnya Jan Hoesada (2014), selaku Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) menyatakan bahwa penyusus unan PP tentang akuntansi 3
dan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara a mat hati-hati. Diduga bahwa seluruh desa amat tertinggal dalam teknologi informasi yang digunakan di dalam sistem informasi akuntansi; sebagian diramalkan cepat beradaptasi, sebagian lagi amat sulit beradaptasi dengan teknologi informasi akuntansi. Jan
Hoesada melanjutkan bahwa diramalkan akan ada beberapa
desa menerapkan akuntansi pemerintahan karena dinilai bermanfaat bagi desa yang bersangkutan namun jumlahnya amat terbatas. Karena itulah kita harus mencoba untuk menemukan solusi -nya dari sisi sumberdaya manusia dan perangkat pendukung (aplikasi akuntansi). Berikutnya,
Direktur
Eksekutif
Komite
Pemantauan
Pelaksanaan
Otonomi Daerah (KPPOD) , Robert Endi Jaweng (2014), menegaskan bahwa masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerint ah desa masih minim. Kemudian sistem informasi akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Selanjutnya Anggota DPRD Kubu Raya Daerah Pemilihan (Dapil) Sungai Ambawang Kuala Mandor B, Nell y Leony menyatakan musyawarah perencanaan pembangunan ( musrenbang) kecamatan yang dihadiri oleh semua kepala desa diharapkan menghasilkan usulan dan rancangan yang bersinergi dengan usulan masyarakat lewat desa dan usulan pemerintah kabupaten dan lembaga legislatif.
Sementara itu
Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus, mengatakan pihaknya memandang sangat penting dilaksanakan musrenbang sehingga menyempatkan diri mengikuti pelaksanaan
musrenbang
di
setiap
tingkat
kecamatan.
He rmanus
mengharapkan agar komunikasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan pejabat pemerintah di bawahnya mulai dari kecamatan, desa hingga RT/RW dapat terjaga dengan baik sebagai upaya bersama merancang pembangunan
yang
bersinergi,
berkesinambungan
dan
bermanfaat
bagi
mas yarakat (http://www.pontianakpost.co.id/) . Salah satu desa yang terdapat di Sungai Ambawang adalah Desa Ambawang Kuala, yang memiliki banyak potensi, di antaranya sebagai tempat berdirinya t erminal tipe A (Terminal Ambawang) yang akan menjadi terminal terbesar antar negara yang ada di Kalimantan Barat. Dengan terpusatnya angkutan transportasi antar negara di terminal ini, Kabupaten Kubu Raya berpotensi untuk didatangi oleh wisatawan lokal (antar kabup aten) dan 4
wisatawan mancanegara (Malaysia dan Brunei Darussalam). Potensi ini tentu saja perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah, terutama instansi yang terkait dalam penyelenggaraan pariwisata. Di lokasi terminal tersebut dapat diselenggarakan event -event wisata Kabupaten Kubu Raya serta menjadi pusat penjualan
souvenir
wisata
khas
Kabupaten
Kubu
Raya
(http://kuburayakab.go.id/ ). Potensi lain yang dapat di kembangkan di Desa Ambawang Kuala adalah adalah Tugu Ali Anyang di bundaran Jalan Lintas Kalimantan. Tugu Ali Anyang ini sudah menjadi orientasi bagi masyarakat lokal untuk menikmati acara wisata di lokasi tersebut. Beberapa kelompok masyarakat mendirikan Forum Komunikasi Pemuda Tugu Alianyang de ngan tujuan mengelola areal sekitar tugu untuk kegiatan wisata bagi masyarakat lokal. Selain itu b eberapa masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang adalah pengrajin souvenir wisata. Hasil kerajinan umumnya dipasarkan ke Kota Pontianak atau dipasarkan melalui pameran-pemeran pariwisata. Beberapa jenis kerajianan yang ada diantaranya adalah kerajinan anyaman akar keladi air yang di produksi oleh KUB Barage, Desa Ambawang Kuala. Jenis produksinya adalah tas, topi, tempat kue, tempat buah/bunga, kipas, pot bunga dan tempat piring (adindabelia.wordpress.com) . Berdasarkan uraian serta fenomena yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan akuntansi desa yang telah dikemukakan, maka penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema dengan judul , “Pemahaman Aparat Desa Terhadap Implementasi Akuntansi Desa (Studi Pada Aparat Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya) ”.
1.1. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah: Bagaimana pemahaman aparat desa terhadap implemantasi akuntansi
desa,
berkaitan
dengan
pertanggungjawaban ?
5
penatausahaan,
pelaporan
dan
1.2. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman aparat desa terhadap
implemantasi
akuntansi
desa ,
berkaitan
dengan
me liputi
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban .
1.3.
Kontribusi Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik untuk
pengembangan ilmu yaitu dalam hal memperkuat teori (basic research) yang telah ada berkaitan pemahaman terhadap implementasi akuntansi, terutama dalam hal ini adalah akuntansi desa . Hasil penelitian ini juga ber tujuan pemecahan
masalah -masalah
yang
sedang
dihadapi
oleh
peny elenggara
organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya . Penelitian ini dapat diaplikasi untuk memecahkan masalah -masalah yang sedang dihadapi oleh berbagai jenis org anisasi terutama di Indonesia, terutama organisasi dalam sebuah desa yang terkait dengan beberapa fenomena yang telah dikemukan yaitu masih minimnya pemahaman aparat desa terhadap akuntansi desa serta masih kurang nya SDM yang mampu mengimplementasikan akuntansi desa.
II. 2.1
Tinjauan Pustaka Pemahaman Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti
benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami (Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja, 2008: 607 -608). Selanjutnya Daryanto (2008: 106) menyatakan bahwa kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan,
yaitu:
a)
Menerjemahkan
(Translation);
b)
Menafsirkan
(Interpretation ); dan c. Mengekstrapolasi (Extrapolation )
2.2.
Aparat Desa Dalam Pasal 202 Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa (aparat desa) terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga. Dengan 6
demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.
2.3.
Akuntansi Desa Azhar Susanto dalam Muhammad S yaifullah (2014) menyatakan bahwa
Akuntansi (sistem informasi akuntansi), dapat dikatakan sebagai kumpulan atau integrasi sub -sistem/komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi akuntansi (Azh ar Susanto, 2013: 72). Sedangkan Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuanga n yang digunakan pihak -pihak yang berhubungan dengan desa (V, Wiratna Sujarweni, 2015: 17). Dari pendapat diatas dapat dikatakan adalah bahwa akuntansi desa adalah merupakan sebuah s istem informasi akuntansi desa yang manghasilkan informasi akuntansi desa untuk kepentingan pengguna.
2.4.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas: 1) Pendapatan Desa; 2) Belanja Desa; 3) Pembiayaan Desa.
2.5.
Pengelolaan Keuangan Desa
Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan Desa meliputi:
perencanaan,
danpertanggungjawaban Perencanaan;
2)
pelaksanaan, yang
Pelaksanaan;
dapat 3)
penatausahaan, dijelaskan
Penatausahaan;
pelaporan,
sebagai 4).
berikut: 1)
Pelaporan;
5)
Pertanggungjawaban ; 6) Pembinaan dan Pengawasan .
2.6.
Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi
2.6.1. Aspek Fungsi Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan 7
tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan
bagi
pimpinan
entitas
(misalnya
Kepala
Desa)
yang
dapat
dimanfaat baik oleh pihak internal maupun eksternal. 2. Aspek Aktivitas Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifkasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
2.6.2. Karakteristik penting akuntansi, meliputi: a) Pengidentifikasian,
pengukuran,
dan
pengkomunikasian
informasi
keuangan. b) Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan c) Informasi keuangan terkait suatu entitas d) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam p engambilan keputusan.
2.7. Pengguna Akuntansi Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, di antaranya : 1. Pihak Internal Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mempunyai
tugas
untuk
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
APBDesa.
3. Pemerintah Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah
Kabupaten/Kota
mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.
8
Selain pihak -pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.
2.8.
Prinsip-Prinsip Akuntansi Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai -nilai yang dijadikan panutan dan
dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu -rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan
pihak
pembuat
dan
pihak
eksternal
untuk
membaca
dan
membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya. Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan : 1. Prinsip Harga Perolehan 2. Prinsip Realisasi Pendapatan 3. Prinsip Objektif 4. Prinsip Pengungkapan Penuh
Unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan desa dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Aset Merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan dapat diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset dapat dikelompokkan dalam : 1)
Aset Lancar, yaitu aset yang dalam periode waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun) dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi bentuk aset lainnya.Misalnya Kas, Piutang, Persediaan.
2) Aset Tidak Lancar, yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Misalnya Investasi Permanen, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Tidak Lancar Lainnya.
9
b. Kewajiban Merupakan utang ya ng timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaian -nya mengakibatkan aliran keluar sumber dayaekonomi yang dimiliki. Kewajiban ini bisa berupa Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Misalnya Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Pemotongan Paja k, Utang Cicilan Pinjaman, Pinjaman Jangka Panjang. c. Kekayaan Bersih Merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan kewajiban. yang harus dipenuhi desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun. d. Pendapatan Merupakan penerimaaan yang akan menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Desa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Desa. e. Belanja Merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Desa. f. Pembiayaan Merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh
pada
kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/a tau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutamadimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2.9. Kode Akun Kode akun adalah suatu penamaan/penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan pos atau rekening transaksi. Setiap jenis pos dalam satu sistem akuntansi harus memiliki kode atau nomor yang dapat dibedakan sesuai dengan kelompoknya. Kode akun mempunyai karakteristik sebagai berikut: • Luwes, mudah disisipkan jika terdapat penambahan akun baru. • Sederhana, sesuai dengan tujuan akun, namun mudah dimengerti • Unik, setiap akun mempunyai kode masing -masing dan unik
10
• Sistematik, penempatan atau urutan akun sesuai dengan akun utama Kode
akun
yang
akan
digunakan
dalam
pencatatan
keuangan
pemerintahan desa sebaiknya ditetapkan seragam, sehingga laporan keuangan Desa bisa saling diperbandingkan. Bahkan seandainya diperlukan, akan memudahkan dalam melakukan kompilasi laporan keuangan seluruh Desa yang ada pada suatu Kabupaten/Desa.
2.10. Tahapan Siklus Akuntansi 1. Tahap Pencatatan Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari buktibukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.
2. Tahap Penggolongan Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah
tahap
penggolongan.
Tahap
penggolongan
merupakan
tahap
mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo -saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. 3. Tahap Pengikhtisaran Pada
tahap
ini
dilakukan
pembuatan
neraca
saldo
dan
kertas
kerja.
LaporanKekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun -akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya p emeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar. 4. Tahap Pelaporan Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :
11
a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. b. Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.
2.11. Pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa 1. Pencatatan Transaksi Pendapatan Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi : a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari hasil usaha; hasil asse t; swadaya/partisipasi/gotong royong; lain lain pendapatan asli desa. b. Transfer Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dan a Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. c. Pendapatan Lain -lain Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dariHibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. 2. Pencatatan Transaksi Belanja Pada
kelompok
ini
dilakukan
berdasarkan
pada
kelompok:
Pelaksanaan
Pembangunan
pencatatan
atas
belanja
Penyelenggaraan
Desa;
Pembinaan
yang dilakukan
Pemerintahan
Desa;
Kemasyarakatan
Desa;
Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Belanja Tak Terduga. Masing – masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui BelanjaPegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. 3. Pencatatan Transaksi Pembiayaan Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi :
12
a. Penerimaan Pembiayaan Pada kelompok ini dicatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Si LPA); Pencairan Dana Cadangan); dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.
b. Pengeluaran Pembiayaan Pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk Dana
Cadangan,
penempatannya
pada
rekening
tersendiri
dan
penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
4. Pencatatan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang mempengaruhi posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31 Desember). Dilakukan pencatatan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun hutang.
2.12. Jenis-Jenis Bukti Transaksi Berdasarkan sumbernya bukti transaksi dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu : 1. Bukti Transaksi Internal Bukti transaksi internal adalah bukti yang berasal atau dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai bukti telah terjadinya transaksi. a. Bukti kas masuk Merupakan bukti transaksi yang mencatat bahwa pemerintah desa menerima sejumlah uang, misalkan tanda terima uang yang dibuat karena pemerintah desa menerima sumbangan dalam bentuk uang dari masyarakat. b. Bukti kas keluar Merupakan bukti transaksi yang men catat pengeluaran sejumlah uang oleh pemerintah desa, misalkan bukti pengeluaran kas untuk membayar tagihan yang disampaikan ke pemerintah desa atas pembelian yang dilakukan.
13
2. Bukti Transaksi Eksternal Bukti transaksi eksternal adalah bukti yang berasal dan dibuat oleh pihak luar akibat transaksi yang terjadi. Contoh bukti eksternal adalah surat tagihan, kuitansi, bon/nota, faktur, cek, bil yet giro, dan rekening koran bank. Bukti-bukti ini diperoleh pemerintah Desa karena adanya transaksi dengan pihak ketiga yang dilakukan dengan menggunakan uang milik Desa. Dalam akuntansi, bukti transaksi mempunyai fungsi: 1. Sebagai catatan sah yang dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. 2. Sebagai dasar untuk melakukan analisis akun -akun mana saja yang berpengaruh pada kejadian transaksi tersebut.
3. Pemberian Kode pada Bukti Transaksi Bukti memudahkan
transaksi dalam
perlu
diberi
melakukan
nomor
pencatatan
pengarsipan
yang
dan
pencarian
dalam
tujuannya bukti
transaksi setelah dilakukan pengarsipan. Pemberian nomor pengarsipan juga akan
memudahkan
dalam
pengecekan
terhadap
pencatatan
yang
telah
dilakukan. Bilamanamemungkinkan bukti transaksi yang berasal dari internal dapat diberikan penomoran yang tercetak sebelumnya ( pre-numbered) ataupun bisa dengan memberikan cap nomor yang akan tercetak berurutan apabila digunakan.
4. Pencatatan Bukti Transaksi ke Buku Besar Setiap transaksi yang terjadi baik yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya atas transaksi -transaksi yang telah dilakukan pencatatannya dibukukan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai. Untuk mempermudah pemahaman terkait dengan berbagai buku yang digunakan, di bawah ini diberikan beberapa contoh transaksi yang berdampak pada pencatatan yang harus dilakukan.
5. Pengikhtisaran Buku Besar ke Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa Setelah seluruh transaksi dicatat pada BKU dan Buku Besar, tahap berikutnyaadalah tahap pengikhtisarannya dari buku besar ke neraca saldo. 14
Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan telah dilakukan pencatatannya denga n benar (pengecekan debit dan kreditnya sudah seimbang). Dengan dibuatnya neraca saldo maka akan memudahkan
dalam
penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi
APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Daerah.
a). Kertas Kerja dan Neraca Lajur Kertas kerja atau neraca lajur dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan laporan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Daerah. Angka yang disajikan pada Neraca Lajur diambil dari Neraca Saldo seluruh Buku Besar dengan memperhatikan koreksi yang kemungkinan dilakukan atas penyajian angka -angka tersebut.
b).
Penyusunan Laporan Keuangan Desa Membuat
laporan
keuangan
merupakan
tahap
akhir
dari
siklus
akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
c). Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. d) Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset ya ng dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun. Adapun bentuk laporan Kekayaan
2.2.
Kerangka Teori Thomas (2013) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan
alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa 15
yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan peneli tian yang dilakukan penulis di Desa Sungai Ambawang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam prose pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang. Selanjutnya membuktikan
penelitian
bahwa
keinginandengan
Pri yo
betapa
melibatkan
Hari
pentingnya pengguna
Adi,
hasildari
penelitian
ini
mengakomodasi
kebutuhan
dan
untuk
berpartisipasi
dalam
pengembangan sebuah system informasi. Bagaimanapun juga, penggunaan istilah kepuasan pengguna tidak tepat dalam kaitannya dengan kepastian pengembangan sistem informasi akuntansi. Kebanyakan dari pengguna dalam tahap implementasi membutuhkan pemahaman di banding kea hlian dalam mengoperasikan beberapapenelitian
sistem lebih
informasi menggunakan
akuntansi. istilah
Oleh
karena
pemahaman
itu
pengguna
dibandingkan dengan keahlian penggunauntuk mengukur kepuasan.
III.
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana menurut
Creswell (2014) penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Berikutnya pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus . Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitinya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus – single case) atau beragam sistem terbatas (beragam kasus – multicases) baik di dalam situs (single site) atau beragam situs (multisites), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam 16
yang melibatkan berbagai macam sumber informasi (sumber informasi majemuk – misalnya informasi yang didapat dari wawancara, bahan audiovisual, dokumen, dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus serta tema kasus (Creswel, 2014). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemahaman aparat desa terhadap akuntansi desa. Dalam hal ini yang menjadi sumber data yaitu : kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil observasi , wawanacara, yang dilakukan oleh peneliti serta dari studi pustaka . Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada unit analisis dalam hal ini adalah aparat desa di Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu seba gai berikut: 1) Pengumpulan Data ( Data Collection ); 2) Reduksi Data ( Data Reduction ); 3) Display Data; 4). Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan ( Conclution Drawing and Verification )
IV. Hasil dan Diskusi Setelah dipaparkan hasil penelitian dan temuan penelitian, maka peneliti akan memberikan analisis berkaitan dengan Pemahaman Aparat Desa Terhadap Implementasi Akuntansi Desa . 1.
Berkaitan dengan pengetahuan dan pemahami laporan keuangan dana desa Secara umum aparat desa, belum memahami dengan baik apa itu laporan keuangan dana desa. Laporan keuangan desa adalah produk akhir dari akuntansi dana desaterhadap dana yang di kelolanya. Jadi laporan keuangan bukan lah buka kas umum, buku pembantu atau debit atau krdeit, tapi adalah sebuah informasi akunatnsi/laporan keuangan dana desa yaitu terdiri dari: 1). Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. 2) Laporan Kekayaan Milik Desa, laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa 17
sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun (PAKD, IAI-KSAP, 2015). Laporan Neraca/posisi keuangan dengan kata lain merupakan cerminan kekayaan/asset yang di miliki desa dari desa tersebut pertamakali melakukan operasionalisasi hingga pada saat atau periode tertentu (laporan terakhir dibuat), yang bersumber dari dana desa, atau pun bersumber dari pihak ke tiga. 2.
Berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi yang. Secara umum aparat desa, belum memahami dengan baik apa itu laporan keuangan dana desa. Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhioleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan ramburambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsi pakuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya (PAKD, IAI-KSAP, 2015). Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan : a) Prinsip Harga Perolehan, prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset),
kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan
kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank. b) Prinsip Realisasi Pendapatan, prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima. c) Prinsip Objektif, prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh buktibukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangankecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya. d) Prinsip Pengungkapan Penuh, dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuatitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
18
e) Prinsip Konsistensi, dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya. (PAKD, IAI-KSAP, 2015). 3.
Berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman persamaan akuntansi desa secara umum aparat desa, belum memahami dengan baik apa itu persamaan akuntansi desa. Persamaan Akuntansi, persamaan dalam akuntansi merupakan gambaran antara elemen-elemen dalam sebuah laporan keuangan yang saling berhubungan. Terdapat 5 (lima) elemen pokok dalam laporan keuangan Desa, yaitu Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja, dan Kekayaan Bersih. Akan mudah melakukan pencatatan transaksi jika kita memahami persamaanakuntansi yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Persamaan dasar akuntansi Persamaan akuntansi dasar ini sangat sederhana dengan mengambil 3 (tiga) elemen pokok dalam laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan kekayaan bersih, maka didapat rumusan persamaan akuntansinya sebagai berikut : Aset = Kewajiban + Kekayaan Bersih 2. Persamaan akuntansi yang diperluas Persamaan akuntansi yang diperluas dari persamaan akuntansi dasar ini memiliki 2 (dua) rumus yaitu : Aset + Belanja = Kewajiban + Kekayaan Bersih + Pendapatan +/Pembiayaan Netto atau Aset = Kewajiban + Kekayaan Bersih + (Pendapatan – Belanja) +/Pembiayaan Netto
19
V. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Pemahaman aparat desa terhadap laporan keuangan desa, secara umum aparat desa masih belum memahami apa itu laporangan keuangan desa dengan baik. 2. Pemahaman aparat desa terhadap persamaan dan perbedaan pengelolaan keuangan dengan akuntansi desa, aparat desa masih belum memahami persamaan dan perbedaan kedua hal tersebut dengan baik. 3. Pemahaman
aparat
desa
terhadap
prinsip -prinsip
akuntansi,
persamaan
akuntansi dan unsur -unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan, aparat desa secara umum masih belum memahami dengan baik. Impilkasi 1. Dalam hal pemahaman aparat desa terhadap laporan keuangan desa, secara umum aparat desa masih belum memahami apa itu laporangan keuangan desa dengan baik, disarankan kepada Pemdes Kabupaten Kubu Raya, BPKP, BPD, lebih insten lagi malakukan pelatihan, pendampingan terhadap aparat Desa Ambawang Kuala, berkaitan dengan implementasi akuntansi desa, sesuai dengan peraturan permendagri N o.113 tahun 2016. Agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas. 2. Berkaitan dengan pemahaman aparat desa terhadap persamaan dan perbedaan pengelolaan keuangan dengan akuntansi desa, aparat Desa Ambawang Kuala, masih belum memahami persamaan dan perbedaan kedua hal tersebut dengan baik. Maka diperlukan pelatihan dari berbagai lembaga, termasuk unsur perguruan tinggi agar di libatkan dalam hal ini, karena akuntansi desa merupakan sebuah s istem yang terintegrasi secara harmonis sehingga aparat desa harus memahami implematasinya siklus dari akuntansi
desa agar
informasi akuntansi desa yang dihasilkan lebih berkualitas. 3. Dalam hal meningkatkan pemahaman aparat desa terhadap prinsip -prinsip akuntansi, persamaan akuntansi dan unsur -unsur laporan keuangan dana desa. Maka kepada pihak yang berkepentingan (Pemda Prov insi Kalbar atau Kabupaten Kubu Raya, BPD, serta BPK) memberikan bimbingan dan pelatihan dasar pemahaman akuntansi desa, agar akuntansi desa dapat difahami dengan lebih baik lagi.
20
4. Agar
melibatkan
akademisi,
dalam
membantu
mensosialisasikan
dalam
pengelolaaan dana desa, sehingga para aparat desa dapat lebih memahami apa sebenarnya akuntansi desa, sehingga informasi akuntansi desa yang di hasilkan lebih berkualitas. 5. Dalam materi-materi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa terutama berkaitan dengan akuntansi d esa setiap tahap dari transaksi sampai dengan laporan keuangan dapat diberikan materi yang lebih mudah difahami berkaitan dengan proses transasksi,
pembukuan s ampai dengan menghasilkan laporan
keuangann. 6. Bagi
pemerintah
pusat
maupun
pemerintah
daerah
(Pro vinsi
maupun
Kabupaten), agar lebih meningkatkan kesejahteraan Aparat Desa, dengan cara meningakat persentase dana desa untuk gaji aparat desa, agar aparat desa lebih
profesional
di
dalam
bekerja
dan
meminimalisir
terjadinya
penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa. 7. Meningkat Sistem Pengendalian Intern (S PI) di dalam organisasi pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dapat di laksanakan lebih efektif dan efisien . Keterbatasan Penelitian: 1. Lokasi penelitian satu desa yang berada di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. 2. Kajian tentang akuntansi desa, belum menganalisis lebih jauh tentang sistem informasi akuntansi desa. Saran bagi Peneliti an selajutnya 1. Lokasi penelitian tidak hanya dilakukan pa da aparat desa di satu desa saja, tetapi seluruh desa yang berada di Kecamatan Sungai Ambawang, atau dilakukan di seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya, bahkan di seluruh desa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Agar generalisasi hasil penelitian semakin luas. 2. Menambahkan variable -variabel lain yang mempunyai dampak terhadap sistem informasi Akuntansi Desa, agar informasi akuntansi desa yang di hasilkan dapat berkualitas. Seperti variable Komitmen Manajemen Puncak, Budaya Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Teknologi Informasi dll. 3. Untuk menganalisis lebih jauh tentang sistem akuntansi desa, yang telah di terapkan
oleh
aparat
desa.
Agar
hasil 21
penelitian
dapat
memberikan
rekomendasi yang akurat di dalam mengatasi kurangnya pemahaman aparat desa, di dalam mengimplementasikan akuntansi desa.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta Bungin,
Burhan.
2003.
Analisa
Data
Penelitian
Kualitatif:
Pemahaman
Filosofisdan Metodologis ke Ar ah Penguasaan Model Aplikasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada Creswell, John W.. 2007. Qualitative Inquiry & Research Deisgn: Choosing Among Five Approaches. (2nd ed.). America: Sage Publications. Daryanto, 2008, Evaluasi Pendidikan , Jakarta: Rineka Cipta Dadang Kurnis, 2015, Belum Melek Akuntansi, Aparatur Bakal Kesulitan Kelola Dana
Desa,
Melalui:
melek-akuntansi-aparatur-bakal-kesulitan-kelola-dana-desa.html>Diakses [21/03/2016) Dedi Iskandar Batubara, 2015,
Implementasi Dana Desa 2015 ,
Melalui:
Diakses [10/03/2016] EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2008, Kamus Lengkap BahasaIndonesia , Edisi Revisi, Cet.3, Semarang: Difa Publishers Moleong, Lex y J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif , Penerbit PT Remaja RosdakaryaOffset, Bandung Muhammad S yaifullah, 2014, Influence Organizational Commitment On The Quality Of Accounting Information S ystem, IJSTR, Volume 3, ISSUE 9, September. ISSN 2277-8616 Sugi yono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sugi yono. 2016. Cara Mudah Menyusun: SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI, Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta: Rineke Cipta
22
2014, Akuntan Masuk Desa, Selangkah Lagi!, Melalui: . Diakses: [21/03/2016] Jan Hoesada,2014, Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kerangka UU No.6 Tahun 2014. Melalui: Diakses: [15/03/2016] Pri yo Hari Adi, Partisipasi Pengguna dalam Pengembangan Sistem Informasi, Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra Melalui: http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?Department ID=AKU Diakses: [14/03/2016] Robert Endi Jaweng, 2014, Pospek Implementasi UU No.6/2014, Melalui: [15/03/2016] Thomas,
2013,
Penghelolaan
Alokasi
Dana
Desa,
eJournal
Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (1): 51 -64 ISSN 0000 -0000, ejournal.pin.or.id © Copyright 2013 V, Wiratna Sujarweni. 2015. Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Yogyakarta: Pustaka Baru Press Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa; Merupakan Otono mi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers. Appendiks
23
