Diklat Aparat Desa Melalui Mobile Training Nama Inovasi Diklat Aparat Desa Melalui Mobile Training Produk Inovasi Percepatan Pencapaian Cakupan Peserta Diklat Melalui Penyelenggaraan Diklat Model Mobile Training di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta Penggagas Dr. Ir. Suroyo, M.Si Kelompok Inovator Kementrian / Lembaga Gambar Ilustrasi
1/5
Deskripsi
2/5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi bagian Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai dengan Januari 2013 tercatat mencapai 4.467.982 orang. Aparat pemerintah desa bisa dilihat dari jumlah KepalaDesa atau nama lain saat ini sebanyak 79.075, sedangkan jumlah aparat pemerintah desa kurang lebih 632.600 orang. Kondisi ini tentu menjadi tantangan setiap lembaga diklat baik di tingkat pusat, regional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Ketersediaan sarana dan prasarana diklat (kelas, asrama dll) belum sebanding dengan kebutuhan untuk memenuhi hak setiap aparat dalam meningkatkan kompetensi. Demikian juga terkait dengan faktor jarak antara lokasi lembaga diklat dengan tempat tugas setiap aparat pemerintah yang berimplikasi pada besarnya biaya perjalanan dan lamanya waktu meninggalkan tugas. Diklat dengan model pelaksanaan selama ini, dimana peserta didatangkan ke lembaga diklat dan bersifat klasikal, atau konvensional akan segera dianggap kadaluwarsa karena tidak akan mampu menjawab besarnya cakupan target jumlah aparat sebagai peserta diklat. Biaya yang harus disediakan oleh negara baik dari APBN maupun APBD tentu menjadi sangat besar dan bisa mengganggu struktur pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Mobile Training adalah diklat jemput bola dimana widyaiswara dan penyelenggara mendatangi target group yaitu para aparat desa. Diklat diselenggarakan di desa dan langsung praktek di Kantor Desa. Mobile Training dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa.
Besarnya cakupan target dan bervariasinya kebutuhan kompetensi aparat, maka berdasar analisis pemilihan prioritas, diklat bagi aparat pemerintah desa merupakan prioritas pertama untuk dicarikan model pelaksanaan diklat yang lebih efisien dan efektif. Diklat model mobile training diyakini dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Diklat model mobile training pada prinsipnya adalah model jemput bola dimana penyelenggara diklat dan widyaiswara mendatangi target group, tempat penyelenggaraan diupayakan sedekat mungkin dengan tempat tugas peserta diklat, sarana prasarana memaksimalkan potensi yang ada di lokasi penyelenggaraan diklat, sedang sarana prasarana pembelajaran yang tidak tersedia dibawa dari instansi penyelenggara diklat.
Tujuan penyelenggaraan diklat model mobile training ini adalah 1) Mempercepat terpenuhinya target cakupan diklat Aparat Sipil Negara yang sangat besar; 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan diklat. Dengan diklat model mobile training akan dicapai efisiensi biaya dalam jangka pendek tahun 2014 sebesar 200%, jangka menengah tahun 2015 sebesar 400% dan jangka panjang efisiensi 800%. Manfaat penyelenggaraan diklat model mobile training ini diharapkan 1) meningkatnya kompetensi aparat sipil negara sebagaimana amanat undang-undang; 2) mengatasi keterbatasan sumber daya diklat (biaya, waktu, sarana prasarana diklat). Stakeholders yang terlibat meliputi unsur widyaiswara, penyelenggara dan peserta. Secara lebih rinci, stakeholders internal yang terlibat terdiri dari Kabid Diklat Teknis Fungsional, Kabag Tata Usaha, Kasubag Administrasi dan Umum, Kasubag Keuangan, Kasubag Program, Kassubag Perpustakaan, Kasi Analisis Kurikulum dan Silabi Diklat Teknis Fungsional, Kasi Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional, Kasi Evaluasi Data dan Alumni Diklat Teknis Fungsional, Kasi Analisis Kurikulum dan Silabi Diklat Struktural, Kasi Pelaksanaan Diklat Struktural, Kasi Evaluasi Data dan Alumni Diklat Struktural, Staf Bidang Diklat Teknis Fungsional, Staf Bidang Diklat Struktural, Staf Bagian Tata Usaha. Sedangkan stakeholders eksternal terdiri dari Kepala Badan Diklat Kemendagri, Pengelola Aparatur Sipil Negara di daerah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat Kabupaten, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten, Kabag Pemerintahan Desa, Kapus Diklat Struktural dan Teknis Badan Diklat Kemendagri, Sekban Diklat Kemendagri, Direktur Pemerintahan Desa dan kelurahan, Camat, Aparat Pemerintahan Desa, Pengelola Diklat Tingkat Kabupaten, Perguruan Tinggi-UGM, Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yogyakarta. Jenis Inovasi Teknologi Nama Instansi Kementerian Dalam Negeri Unit Instansi Pusat Diklat Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta
3/5
Tahun Inisiasi 2014 Tahun Implementasi 2015 Faktor Pendorong Faktor pendorong keberhasilan program perubahan ini antara lain 1. 2. 3. 4.
Dukungan stakeholder internal dan eksternal; Komitmen pimpinan dan pemerintahan desa; Adanya MOU dengan Pemerintah daerah terkait pelaksanaan program diklat; Penjadwalan kegiatan diklat yang komprehensif
Faktor Penghambat Faktor penghambat keberhasilan perubahan ini diantaranya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kesiapan Widyaiswara dan staf pelaksana untuk tinggal di desa; Kurang adanya keterpaduan kerja internal; Padatnya kegiatan di Pusdiklat; Keterbatasan informasi sebagai bahan penyempurnaan kurikulum silabi diklat; Aturan perundangan desa dalam masa transisi; Keterpaduan waktu dengan stakeholders; Belum optimalnya sinergitas internal Pusdiklat; Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan mobile training; Kesulitan memadukan kesepahaman antara pusdiklat dengan stakeholders daerah
Tahapan Proses Tahapan program perubahan dari kegiatan ini terdiri dari: 1. Inisiasi: koordinasi internal, menyusun instrumen identifikasi permasalahan, dan workshop mobile training serta membangun komitmen internal dan eksternal; 2. Penyediaan sarana prasarana: mengembangkan kursil, metode dan materi diklat serta menyediakan sarana prasarana pembelajaran standar diklat; 3. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan diklat model mobile training; 4. Pelaksanaan Mobile Training: koordinasi, melakukan MoU dengan Pemda, dan operasionalisasi mobile training di Pemdes; 5. Pelaksanaan Monev Manfaat Manfaat dari adanya program perubahan ini adalah: 1. Meningkatnya kompetensi aparat sipil negara sebagaimana amanat UU 6/2014, PP 43/2014, PP 60/2014 maupun Permendagri dan Permendes; 2. Mengatasi keterbatasan sumberdaya diklat (biaya, waktu, sarana prasarana diklat) Beberapa capaian program perubahan yang sudah dilaksanakan antara lain: 1. Percepatan target kepesertaan diklat aparatur desa dengan anggaran yang terbatas. Sampai saat ini, 5 kabupaten sudah menjadi pilot project yaitu Kabupaten Pacitan, Kutai Kartanegara, Klaten, Blora dan Timor Tengah Selatan; 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Dengan anggaran yang terbatas, target group bisa mencapai 3 x lipat dari diklat model konvensional.
4/5
Prasyarat Replikasi Proyek perubahan ini dapat direplikasi di tempat lain dengan prasyarat : 1. 2. 3. 4. 5.
Komitmen pemimpin lembaga diklat yang berorientasi pada tujuan diklat; Komitmen user (pemerintah daerah) mendukung penuh proses penyelenggaraan diklat Melakukan MOU dengan pemda terkait dengan kepesertaan dan pelaksanaan program diklat Penunjukan peserta diklat yang benar-benar membutuhkan peningkatan kompetensi. Mempersiapkan sarana prasarana pembelajaran standar diklat serta metode dan materi diklat yang sesuai dengan kebutuhan
Kontak Person Pusat Diklat Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta Jl. Melati Kulon No.1 Baciro Gondokusuman Yogyakarta, Kode Pos 55225 Telp. (0274) 513632, Fax. (0274) 563038 Email:
[email protected] Sumber Dokumen proyek perubahan Diklatpim & Observasi Teknik Validasi Observasi Jumlah Dilihat 221 Kali Waktu Dibuat 2016-03-21 22:09:20 Terakhir Diubah 2016-03-21 22:11:18 Waktu Diunduh 2017-05-13 22:34:45
5/5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
