e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017)

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017)

PENGARUH SIKAP RASIONAL DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja) 1

Luh Rahajeng Kusuma Dewi Ni Luh Gede Erni Sulindawati,S.E.M.Pd,CA,Ak, 2Ni Kadek Sinarwati, SE., M.Si.,Ak

1

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: [email protected], [email protected], [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Teknik sampel yang digunakan adalah incidental sampling yaitu menggunakan individu-individu yang termasuk populasi penelitian dan kebetulan dijumpai oleh peneliti secara proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap rasional dan lingkungan wajib pajak berpengaruh parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating memoderasi (memperkuat) hubungan sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kata kunci: sikap rasional, lingkungan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko Abstract This research aimed at finding out the effect of tax payers’ rational attitude and environment on their compliance with risk preference as moderating variable. The subjects of this research were the individual taxpayers registered at KPP Pratama (Tax Office) Singaraja. The sampling technique applied in this study was incidental sampling technique which proportionally used the individuals included in the research population and incidently met by the researcher. The results of the analysis showed that taxpayers’ rational attitude and environment had partial and simultaneous efffect on their compliance. Risk preference as moderating variable moderates (strengthens) the relationship between taxpayers’ rational attitude and environment and their compliance. Key words: rational attitude, taxpayers’ environment, taxpayers’ compliance, risk preference

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017) PENDAHULUAN Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Jatmiko, 2006). Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain, yang sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu, saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak (Muliari dan Setiawan, 2009). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara.

No 1 2 3 4

diberlakukannya self-assessment system dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984 (Yulianty, 2015). Sistem self-assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kelebihan dari sistem selfassesment ini adalah WP diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, sistem self assesment dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalahgunakan. Menurut Devano dan Rahayu (2006:113) pada umumnya masyarakat cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak.

Tabel 1 Peran Pajak terhadap Pendapatan Negara Jumlah (Triliyun) Presentase Tahun Pendapatan Pajak Pendapatan Anggaran Negara Negara:Pajak 2013 1.438,9 921,4 63% 2014 1.550,6 985,1 64% 2015 1.761,6 1.294,3 73% 2016 1.822,5 1.360,2 74%

Menurut Departemen Keuangan (www.kemenku.go.id), besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 yang 74% dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak dan terus meningkat tiap tahunnya. Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda perekonomian negara, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang undangan di bidang perpajakan dengan

Kecenderungan melakukan kecurangan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih banyak terjadi dalam sistem pemungutan self-assessment. Sikap rasional seperti pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Hadi, 2004). Jika WP merasa terbebani dan tidak merasakan secara langsung manfaat dari membayar pajak, WP cenderung

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017) mencoba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Selain itu, apabila lingkungan sekitar wajib pajak yang tidak kondusif seperti lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbeliti-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Wajib pajak juga harus dihadapkan oleh risiko yang harus dipertimbangkan ketika wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi. Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi atau menghindari risiko tersebut (Torgler, 2003). Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2003) adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan (Nasucha, 2006). Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk perilaku sosial. Mengingat bahwa perpajakan merupakan suatu bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakat yang diatur oleh undangundang, maka kepatuhan perpajakan merupakan tanggapan individu mengenai segala hal yang bersumber dari interaksi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai perpajakan. Oleh karena itu, masalah kepatuhan pajak merupakan masalah diseluruh dunia.

Theory of Planned Behavior (TPB) TPB menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (noncompliance) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: (a) Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut; (b) Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau (normative belief) adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan (normative beliefs) adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut; dan (c) Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Sanksi pajak terkait dengan control beliefs. Definisi Pajak Menurut P.J.A Andiani dalam Waluyo (2011 : 2) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017) Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak, menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan atau catatan (Supriyati dan Hidayati, 2008). Kepatuhan Pajak Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kiryanto (2000) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan adalah memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan. Nurmantu (2003) kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2003), kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undangundang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Pada tahun 2008 dikeluarkan SE02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut: (1) Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir; (2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak

untuk setiap jenis pajak dan tidak berturutturut; (3) SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya; (4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan\ sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan; (5) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik; dan (6) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Sikap Rasional Hadi (2004) menyatakan sikap rasional adalah pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Dalam interaksi sosial, individu cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan rewards (pujian, hadiah, perhitungan). Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya. Hadi (2004) juga menyatakan bahwa perilaku kejahatan telah dipandang

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017) oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternatif yang mempunyai penghasilan yang lebih besar. Beberapa studi informasi potensial kejahatan telah diberikan, diperkirakan diperlukan mengevaluasi tentang kesempatan kejahatan dan menguji aturan pemilihan, pelanggar hukum mengumpulkan informasi yang relevan tentang risiko dan keuangan, bilamana mereka melanggar hukum pajak, informasi dikumpulkan, dan dipertimbangkan mengenai jumlah keuangan yang didapat; kemungkinan untuk mendapatkan keuangan; kerasnya hukuman; kemungkinan untuk mendapat hukuman. Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. WP pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak kompromi, hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang. Lingkungan Wajib Pajak Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. Lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk compliance dan noncompliance tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel penyebab (Santi, 2012). Menurut Daroyani (2010) tipe-tipe lingkungan yang compliance tersebut

yang pada akhirnya membuat WP patuh dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Lazy compliance, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku WP sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar kerumitan atau perubahan peraturan, formulir yang susah dimengerti. Pencatatan yang mendetail, permintaan palaporan penghasilan yang bermacam-macam sehingga banyak orang yang gagal untuk meluangkan waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya; (2) Brokered compliance, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan WP yang timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional; dan (3) Social compliance, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas. Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbeliti-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Preferensi Risiko Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya (Sitkin & Pablo, 1992, dalam Aryobimo, 2012). Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan. Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi (Torgler, 2003). Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017) komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak Dasar teoritis yang tepat untuk preferensi risiko memoderasi hubungan antara sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yaitu theory of planned behavior. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi artinya wajib pajak yang memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Klasifikasi risiko Dalam dunia asuransi yang dimaksud risiko adalah, apabila risiko tersebut diartikan sebagai ketidak pastian yang menimbulkan kerugian (Uncertainty of loss), yang dimaksud disini kerugian daIam arti financial (financial risk), dimana kerugian tersebut dapat dinilai secara financial atau dinilai dengan uang (Yasa, 2012). Berikut beberapa klasifikasi risiko sebagai berikut: (1) Speculative Risks (Risiko Spekulatif) adalah risiko yang memberikan kemungkinan untung (gain) atau rugi (loss) atau tidak untung dan tidak rugi (break even). Risiko Spekulatif disebut juga risiko dinamis (dynamic risk). Contoh misalnya seperti risiko dalam dunia perdagangan (kemungkinan untung atau rugi); (2) Pure Risks (Risiko murni) yaitu r5isiko yang hanya mempunyai satu akibat yaitu kerugian sehingga tidak ada orang yang akan menarik keuntungan dari risiko ini; (3) Fundamental Risk (Risiko fundamental) yaitu risiko yang sebab maupun akibatnya impersonal (tidak menyangkut seseorang). dimana kerugian yang timbul dari risiko yang bersifat fundamental biasanya tidak hanya menimpa seorang individu melainkan menimpa banyak orang; dan (4) Particular Risks (Risiko khusus) yaitu risiko khusus dimana risiko ini disebabkan oleh

peristiwa-peristiwa individual akibatnya tak terduga.

dan

METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian tentang Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. Rancangan penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang selanjuttnya disajikan serta diinterpretasikan dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Populasi dan Sampel Menurut Sugiyono (2013:389), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdirti atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian daitarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah para WPOP yang ada di Kota Singaraja. Berdasarkan data dari KPP Pratama Singaraja, hingga tahun 2015 tercatat sebanyak 71.321 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Supaya jumlah sampel yang digunakan proporsional dengan jumlah populasi maka jumlah sampel dihitung dengan rumus tertentu. Selanjutnya jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan maka jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel, tetapi untuk mengantisipasi tidak kembalinya kuesioner penelitian dan tidak lengkapnya pengisian kuesioner oleh responden maka ditetapkan jumlah sampel (kuesioner) yang akan disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 130 kuesioner dengan asumsi tingkat responden rate sebesar 70%. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik sampling tertentu yaitu incidental sampling. Teknik ini menggunakan individu-individu yang termasuk populasi penelitian dan kebetulan dijumpai oleh peneliti di Kota Singaraja secara proporsional (Sugiyono, 2009).

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017) Jenis dan Sumber Data Berikut jenis dan sumber data penikitian ini sebagai berikut: (1) Data Subyek yaitu data yang diperoleh peneliti melalui pembagian kuesioner dan wawancara langsung kepada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Sinagaraja; (2) Data Fisik yaitu data yang diperoleh peneliti dari buku atau literature yang dapat mendukung penelitian ini; dan (3) Data Dokumenter yaitu data diperoleh peneliti dari jurnal atau artikel yang dapat mendukung penelitian ini. Berikut sumber data penelitian ini sebagai berikut: (1) Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari hasil kuesioner dan wawancara peneliti terhadap objek penelitian; dan (2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang digunakan. Teknik Pengumpulan Data Dalam memperoleh informasi dan data yang diolah untuk penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: (a) Tinjauan Kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan membaca literatur yang memiliki keterkaitan permasalahan dengan objek penelitian; (b) Wawancara yaitu dengan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung kepada pegawai KPP Pratama Singaraja; (c) Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari KPP Pratama Singaraja; dan (d) Angket (Kuesioner) Merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut bersedia memberikan respon sesuai permintaan pengguna. Penelitian ini menggunakan konsep sebagai berikut: Variabel independen dan dependen yaitu Sikap Rasional (X1), Lingkungan Wajib Pajak (X2) serta Kepatuhan Pajak (Y) menggunakan kuisioner penelitian Anisa (2012), sedangkan untuk Variabel Moderasi yaitu Preferensi Risiko (Z)

menggunakan kuisioner penelitian Yasa (2012). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak pajak. Hal ini dapat diketahui dari hasil regresi pada tabel 4.9, variabel sikap rasional (X1) memiliki nilai thitung sebesar 3,192 > dari nilai ttabel sebesar 0,1661 dan nilai signifikan sebesar 0,002 < dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak. Hal ini berati Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja menganggap sikap rasional itu penting sesuai dengan indikator sikap rasional. Semakin rasional seorang wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan perpajakannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat diketahui dari hasil regresi pada tabel 4.9, variabel lingkungan wajib pajak (X2) memiliki nilai thitung sebesar 5,846 > dari nilai ttabel sebesar 0,1661 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < dari 0,05.Hal ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berati Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja menganggap lingkungan itu berperan penting sesuai dengan indikator lingkungan wajib pajak. Semakin baik lingkungan yang berarti lingkungan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel sikap rasional dan variabel lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil hasil uji ANOVA diperoleh Fhitung sebesar 43,432. Oleh karena Fhitung > Ftabel yaitu 43,432 >

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017) 2,70 dengan tingkat signifikan <0,05 maka terdapat pengaruh secara simultan antara sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berati wajib pajak yang memiliki sikap rasional yang tinggi dan kondisi lingkungan yang kondusif (baik) akan mendorong wajib pajak tersebut untuk semakin patuh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak akan tinggi. Interaksi variabel sikap rasional dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak ( X1*Z) diproleh nilai thitung sebesar 5,022 > dari nilai ttabel sebesar 0,1661 dan nilai signifikan 0,000 <0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko memoderasi (memperkuat) hubungan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sifat rasional seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Begitu pula dengan tingkat preferensi risiko yang tinggi yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak cenderung menghadapi risiko tersebut. Jika wajib pajak menerima dan membiarkan risiko terjadi maka tingkat preferensi risiko akan rendah. Interaksi X2*Z diproleh nilai thitung sebesar 4,054 > dari nilai ttabel sebesar 0,1661 dan nilai signifikan 0,000 < dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko memoderasi (memperkuat) hubungan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin kondusif atau baik lingkungan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Begitu pula dengan tingkat preferensi risiko yang tinggi pada suatu lingkungan tempat tinggal wajib pajak, maka wajib pajak cenderung menghadapi risiko tersebut. Jika wajib pajak menerima dan membiarkan risiko terjadi maka tingkat preferensi akan rendah. KESIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut: (1) Variabel sikap rasional (X1) memiliki nilai thitung sebesar 3,192 > dari nilai ttabel sebesar 1,661 dan nilai signifikan sebesar 0,002 < dari 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak; (2) Variabel lingkungan wajib pajak (X2) memiliki nilai thitung sebesar 5,846 > dari nilai ttabel sebesar 1,661 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < dari 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Dari hasil hasil uji ANOVA diperoleh Fhitung sebesar 43,432. Oleh karena Fhitung > Ftabel yaitu 43,432 > 2,70 dengan tingkat signifikan < 0,05, maka terdapat pengaruh secara simultan antara sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) Interaksi X1*Z diproleh nilai thitung sebesar 5,022 > dari nilai ttabel sebesar 1,661 dan nilai signifikan 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko memoderasi (memperkuat) hubungan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (5) Interaksi X2*Z diproleh nilai thitung sebesar 4,054 > dari nilai ttabel sebesar 1,661 dan nilai signifikan 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko memoderasi (memperkuat) hubungan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran Adapun saran yang peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah (Dirjen Pajak) melaluii penelitian ini diharapkan Dirjen Pajak mampu mengubah persepsi masyarakat terkait dengan sikap rasional wajib pajak yang masih rendah seperti dengan cara melakukan seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan perpajakan dan memberikan hadiah atau cendera mata bagi masyarakat yang telah membayar pajak sebagai bentuk apresiasi telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga persepsi

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017) masyarakat untuk membayar pajak meningkat; (2) Bagi Wajib Pajak dari hasil analisis diketahui bahwa variabel sikap rasional dan wajib pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan pajak, maka disarankan sebaiknya wajib pajak lebih memperluas wawasan tentang peraturan perpajakan yang berlaku guna mempermudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta mempertimbangkan segala risiko yang akan dihadapi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; dan (3) Bagi Peneliti Selanjutnya jika tertarik meneliti di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dilakukan karena koefesien dalam koefesien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.

DAFTAR PUSTAKA Adiasa. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. Skripsi. Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria: Do Taxpayer’s Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (35), 90 – 108. Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, Nur.2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib

Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Devano, Sony dan Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Harahap, Abdul Asri. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi. Hadi, Tiono Kesuma. (2004). Determinan yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menerapkan Akuntansi Pajak. Thesis. Universitas Airlangga. Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Jakarta: Kompas. Hidayat, Widhi dan Argo Adhi Nugroho, (2010),”Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol.12 No.2, November 20120, pp 82-93. Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang). Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Julianti, Murni. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko sebagai Variable Moderating Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017) KPP Pratama Candisari Semarang. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponogoro. Semarang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. (2016). Data Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak tahun 2012-2016 Kiryanto. (2000). “Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya,” EKOBIS, Vol. 1 No. 1, p. 41 – 52. Mardiasmo. 2011.Perpajakan. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta. Muliari dan Setiawan, 2009. Pengaruh Persepsi, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Denpasar Timur. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Udaya Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi administrasi public: teori dan praktik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan Edisi ke 3. Granit: Jakarta Republik Indonesia. No 28. Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Jakarta No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Jakarta Santi, Anisa Nirmala. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran perpajakan, Sikap Rsional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Semarang. Skripsi.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponogoro. Semarang Santoso, Wahyu. 2008. Analisi Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak; Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia Vol. 5, Nomor 1. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Supriyati dan Hidayati, 2008.”Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 7 No. 1, Mei 2008, hal 41-50. Tarjo

dan Indra Kusumawati. 2005. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan. Jurnal. Madura: Fakultas Ekonomi Trunojoyo.

Waluyo. 2002. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat: Jakarta Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIII. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Yasa, I Nyoman Putra (2012). Pengaruh Persepsi, Etika, Self Esteem, Preferensi Risiko terhadap Budgedtary Slack Pimpinan pada BPR di Provinsi Bali. Thesis. Universitas Udayana Yulianty, Eka. 2015. Pengaruh Pemahan Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan Formal. Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. Skripsi.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar Kementerian Keuangan. Tahun 2016. http://www.kemenku.go.id/informas iAPBN