e-Government Muhammad Firdaus
[email protected]
Kondisi Geografis Indonesia
Luas 9.8 juta km2, 81% adalah laut Lebih dari 16,000 pulau Terbagi menjadi 32 provinsi, 362 Kabupaten, 73 Kota, 4’044 kecamatan dan 69’065 Desa dan kelurahan.
Revolusi e-
Pengertian Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, askesibilitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah Uses of ICT to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government World Bank
Manfaat e-Gov • Peningkatan kualitas pelayanan • Good Governance: Transparansi, kontrol dan akuntabilitas • Efisiensi sumber daya: Biaya, tenaga, waktu • Pemberdayaan masyarakat • Peningkatan daya saing
Resiko e-Gov • Pengawasan yang berlebih akibat akumulasi info pemerintah (privacy) • Biaya (efisiensi) • Akses tidak merata (Keadilan) • Transparansi & akuntabilitas semu (dikelola sendiri oleh pemerintah)
Prekondisi e-Gov Political will
Capacity Aparatur
Value (dari sisi masyarakat)
Suprastruktur & Infrastruktur • Suprastruktur – – – – – –
Kebijakan Kepemimpinan Kelembagaan Kapasitas SDM Kultur TI Kesiapan Masyarakat
• Infrastruktur Lokal & GLobal – – – –
Ketersediaan Coverage Realibility Cost
Sumber: Siaran Pers No. 49/PIH/KOMINFO/1/2009 tentang Konsultasi Publik Terhadap Draft Perpres Mengenai Pelaksanaan E-Government Di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dari Pusat Pengolahan Data ke Pusat Data
TAHAPAN E-GOV HUNGGA 2005
Pemantapan 2008-2010 •
•
• • •
• •
•
Perumusan dan Penetapan kebijakan nasional pelaksanaan e-government (Rencana Induk e-Government) agar terbentuk kerja sama yang sinergis antar instansidan untuk memastikan bahwa pengembangan TIK di masing-masing instansi akan selaras dengan visi di tingkat nasional Pengkajian terhadap dan pengembangan standar sistem dan prosedur untuk memudahkan interoperabilitas antar sistem di masing-masing instansi. Sosialisasi standar sistem dan prosedur Pembangunan infrastruktur berupa Pusat Data dan Jaringan Komunikasi Data oleh masing-masing instansi pusat dan beberapa daerah sebagai percontohan Pembangunan aplikasi-aplikasi dasar yang bersifat umum (e-Kantor) yang memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam instansi maupun antar instansi. Pembangunan aplikasi standar nasional yang bersifat khusus (kepegawaian, kesehatan, perhubungan, pariwisata, dsb) Pembangunan aplikasi prioritas (bagian dari program mercusuar DeTIKNas): National Single Window, e-Pengadaan, e-Anggaran, Nomor Identitas Nasional, dan e–Pendidikan inventarisasi SDM & penyusunan standar kompetensi SDM TIK, penyusunan kurikulum pengembangan SDM TIK
Layanan Terhubung 2010-2012 • Pengembangan jaringan komunikasi data yang menghubungkan antar kementerian lembaga dan jaringan komunikasi data di seluruh daerah • Pembangunan pusat data nasional dan pusat data daerah • Pengembangan aplikasi standar nasional saling terhubung oleh seluruh instansi pusat • Penerapan aplikasi prioritas DeTIKNas ke seluruh instansi pusat dan daerah terkait • Seluruh penduduk Indonesia telah memiliki Nomor Identitas Nasional • E-Pengadaan dan e-Penganggaran telah diaplikasikan secara menyeluruh • Sertifikasi SDM TIK
Layanan terintegrasi 2012-2015 • Sudah terbangun Pusat Data Nasional, Pusat Data Instansi Pusat, Pusat Data Instansi Daerah, Jaringan Komunikasi Data Instansi Pusat, Jaringan Komunikasi Data Instansi Daerah, Aplikasi Dasar, Aplikasi Standar Nasional, dan Aplikasi Prioritas dan jaringan komunikasi data nasional • Efisiensi tercipta dengan terhindarnya duplikasi data dan duplikasi perangkat. Efektivitas tercipta dengan semakin mudahnya sebuah proses dilakukan karena data sudah terkumpul di pusat data.
Penghambat • Ketersediaan dan ketidak seimbangan distribusi instrastruktur informasi dan telecommunikasi • Terbatasnya sumber dana pembangunan infrastruktur informasi dan telekomunikasi (BPPT mencatat, tahun 2002 total belanja IT pemerintah Rp. 211.85 billion, atau 0.67% dari total belanja pemerintah) • Reformasi telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh UU 36/1999 dan Blue Print kebijakan pemerintah mengenai strategi pengembangan telekomunikasi belum terlaksana dengan baik • Kesadaran aan manfaat TIK masih rendah • Tidak ada master plan TIK secara nasional yang pasti
Ketertinggalan Indonesia • e-Gov sudah menjadi wacana dalam pemerintahan, namun efektivitasnya belum banyak diketahui • Penerapan e-Gov di Indonesia masih lamban dan tertinggal jauh dari negara lain – Pemerintahan Megawati tahun 2005 menargetkan seluruh administrasi pemerintahan (kecamatan pemerintah pusat) sudah terjangkau Internet dan EGovernment, namun hingga tahun 2008 belum tercapai – Survey PBB tahun 2005 menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 179 negara (turun 11 peringkat dari tahun tahun 2004
Survey Kesiapan Implementasi e-Gov 2008
Sumber: UN e-Government Survey 2008
N=192
E-Readiness
Sumber: The Economist (2009)
Kelembagaan • PP 41 Tahun 2007 – Pasal 22 Ayat 3 “Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.” – Pasal 22 Ayat 4 “Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari: ... d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; ...
• Berada pada level BIDANG (Kurang independen dibanding BADAN atau KANTOR) • Akses terhadap level organisasi lemah (ego sektoral) • Tidak sinkron karena di Pusat Perhubungan dan “Komunikasi & Informatika” terpisah
Kerangka Acuan Kebijakan • INPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di indonesia • KEPRES Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia • KEPRES Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia • INPRES Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government • Kepmenpan Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Perkantoran elektronis lingkup Intranet di lingkungan instansi pemerintah
Level Pengembangan e-Gov (Inpres 3/2003) Tingkat 1 - Persiapan: – Pembuatan situs informasi – Penyiapan SDM – Penyiapan sarana akses yang mudah, e.g. sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll – Sosialisasi situs informasi (internal dan publik) Tingkat 2 - Pematangan: – Pembuatan situs informasi publik interaktif – Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain Tingkat 3 - Pemantapan: – Pembuatan situs transaksi pelayanan publik – Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Tingkat 4 - Pemanfaatan: – Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.
Tingkatan Pengembangan e-Gov versi PBB • Stage I - Emerging: Website dengan interaksi terbatas dengan masyarakat • Stage II - Enhanced: Tersedianya akses yang mudah ke pusat informasi (database) pemerintah, misal laporan, regulasi • Stage III - Interactive: Layanan terselenggara secara online melalui portal yang lebih interaktif, misal download formulir membayar pajak dan surat-surat izin • Stage IV - Transactional: Interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat (G to C), misalnya membayar pajak, mengurus KTP, passport, dll. 24/7. All transactions are conducted online. • Stage V - Connected: Pemerintah berubah menjadi entitas yang terkoneksi penuh (G to G, G to C, G to B)
Perkembangan Penyelenggaraan e-Gov Lokus
Level
Kabupaten Gianyar
Pematangan (2)
Kota Manado
Persiapan (1)
Kota Pare-pare
Pemantapan (3)
Kabupaten Gorontalo
Persiapan (1)
Kabupaten Banggai
Persiapan (1)
Sumber: KMKPOA (2009)
Peringkat e-Gov Award Provinsi
Rank
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1
Jatim
DKI
DIY
Jatim DIY
DIY
DKI
2
Jabar
Jabar
Jatim
DIY
Sulut
Jatim
3
Kepri
DIY
DKI
Jabar Sulut
Jatim
Kaltim Riau
Versi Warta Ekonomi
http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=79
Peringkat e-Gov Kabupaten/Kota
Rank
2008
2007
2006
2005
2004
2003
1
Kab. Jembrana Kota Malang
Kab Sragen Kota Surabaya
Kab Sragen Kota Malang
Kota Jogjakarta Kab. Bantul
Kab Kebumen Kota Bogor
Kota Surabaya
Kota Malang
Kab. Jombang
Kab. Sleman
Kab. Kutai Timur
Kota Kab Tarakan Berau Kab. Kab Kutai Garut Timur Kota Kab. Denpasar Bontang
2
3
2002
Versi Warta Ekonomi
http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=79
Peringkat e-Gov Departemen
Rank 2008
2007
2006
2005
2004
1
Deptan
Dep. PU
Dep. PU
Dep. PU
Kimpraswil Depdiknas
Kimpraswil
2
Dep. Perind Bappenas Kement. Kop. Deptan UKM
Depdagri
Depdagri
Dirjen Bea & Cukai
3
Departemen Deptan Kelautan dan Perikanan
Deptan
Kementrian Dirjen Dikti Koordinator Polkam
Dep. Perind.
Kement. Kop. & UKM
2003
2002
Versi Warta Ekonomi
http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=79
Peringkat e-Gov Non-Departemen Rank
2008
2007
2006
2005
2004
2003
1
BPOM
BPS
Sekertariat Negara
Bank Indonesia
Bank Indonesia
2
BATAN
Perpus. Nasional BKKBN
BKPM
Badan Koordinasi Survey & Pemetaan Nasional Bapepam
BPS
Bappenas
Bappenas
Perpus. Nasional
Bakorsurt anal Badan SAR Nasional
3
Versi Warta Ekonomi
http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=79
